Dua Minggu Terbaring Sakit, Warga Berikan Apresiasi Tindakan Pj. Walikota Palembang Ratu Dewa Bawa Ujang Ke RS

Palembang - Ujang (60) warga sakit yang terbaring selama 2 (Dua) Minggu mendapat perhatian dari Pj. Walikota Palembang H. Ratu Dewa.

Diketahui, sebelumnya Ujang menderita penyakit komplikasi. Dia juga secara tidak sengaja pernah terjatuh di depan rumahnya, hal inilah yang membuat Ujang terbaring sakit hingga sekarang ini.

Kepada awak media Ratu Dewa menyampaikan, dirinya mendapat informasi, bahwa di Lorong Juwita, RT. 20 ada warga sedang terbaring sakit.

Mengetahui hal ini, Ratu Dewa merespon cepat dengan mengunjungi dan melihat langsung, serta mengevakuasi Ujang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BARI, jalan Panca Usaha, Palembang.

"Alhamdulillah beliau (Ujang) mau dibawa ke RSUD Bari. Disana, Ujang akan kita periksa", ujar Ratu Dewa, Minggu (31/12/23).

"Nanti, walaupun harus dirawat inap, ya kita usahakan untuk rawat inap, kalau memang bisa pulang ya' kita persilahkan pulang. Pastinya, beliau nanti akan kita periksa dulu disana (Rumah Sakit)", imbuhnya.

Kunjungan Ratu Dewa didampingi tokoh muda Sumsel Umar Yuli Abas, dokter dan perawat RS. BARI Palembang.

Ditempat yang sama, Ida, S.Pd., M.Si selaku Ketua Rukun Tetangga (RT.20) menjelaskan, dirinya sangat berterima kasih kepada Pj. Walikota Palembang H. Ratu Dewa telah berkenan luangkan waktu berkunjung melihat warganya yang sakit.

"Selama ini, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga, saya selaku RT sudah semaksimal mungkin memberikan bantuan, seperti sembako dan pekerjaan mengupas kelapa kepada anak-anaknya, walaupun itu serabutan", ujarnya.

"Kami berikan apresiasi dan berharap kepada H. Ratu Dewa selaku Pj. Walikota Palembang agar lebih menggalakan lagi kegiatannya dalam membantu masyarakat, seperti biaya pendidikan, perbaikan rumah tidak layak huni dan sebagainnya ", kata Ida tutup pembicaraan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Pertanyakan Polemik KONI Sumsel, Ini Penjelasan Dari Mantan Ketua Harian KONI Kabupaten Muratara 👇

Palembang - Semenjak digelar Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) hingga terbentuknya kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang telah dikukuhkan beberapa Minggu lalu, hingga saat ini menuai tanda tanya ditengah kalangan masyarakat Sumsel.

Bagaimana tidak, berita beredar dalam Musprovlub KONI Sumsel, Yulian Gunhar terpilih sebagai Ketua dan Asrul Indrawan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI Sumsel.

Namun, berita terbaru dilansir dari salah satu media online, Jumat (29/12/23) menyampaikan, karena "Merasa Di Frank Yulian Gunhar, Asrul Indrawan Mundur Dari KONI Sumsel".

Menanggapi hal ini,

Syafran Suprano, mantan ketua harian KONI Kabupaten Muratara, saat dihubungi awak media melalui telepon di Kediamannya, Sabtu, (30/12/23) menyampaikan, 

KONI dibawah Undang-Undang No.11 Tahun 2022, tentang keolahragaan nasional, sebagai dasar statuta atau AD/ART yang menjadi dasar acuan seluruh kegiatan, termasuk Musyawarah Nasional (Munas), Provinsi maupun Kabupaten.

Jadi setiap jenjang kepengurusan harus dihasilkan dari proses yang sudah diatur, biasanya diawali dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) atau pleno yang menghasilkan susunan Panitia Pelaksana (Panpel) dan Tim Penjaringan Pencalonan (TPP).

"Panpel dan TPP harus mempunyai Surat Keputusan (SK) dari KONI sebagai dasar hukum pelaksanaan musyawarah maupun seleksi calon ketua", ujar Syafran.

"Nah, polemik yang terjadi adalah, kemaren itu TPP tidak memiliki SK, sehingga proses seleksi administrasi calon itu tidak sah", jelasnya.

Akibatnya, seluruh tahapan selanjutnya juga tidak sah, seharusnya KONI Pusat tidak boleh mengeluarkan SK, apalagi melantik. Dengan kejadian saat ini KONI Pusat sudah melakukan kesalahan sangat fatal, karena tidak mungkin tidak mengetahui bahwa proses musyawarah berjalan tanpa dasar hukum.

Persoalan lain yang muncul adalah calon ketua harus menyerahkan uang jaminan yang disetor ke Rekening KONI. Sebagai organisasi pemerintah, semua kegiatan KONI harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini uang jaminan tersebut wajib di ketahui oleh pihak inspektorat dan Dispora Sumsel, bila tidak maka akan bermasalah secara hukum. 

"Kepada peserta maupun calon Ketum yang merasa dirugikan sebaiknya minta dilakukan musyawarah lanjutan kepada KONI Provinsi dan Pusat. Bukan musyawarah luar biasa, karena proses sebelumnya sudah cacat hukum, sehingga keputusan yang dihasilkan juga pasti cacat hukum", pungkasnya.

Share:

Baca Lagi

Kunjungan Silaturahmi Kepala BPDAS Musi Palembang di Makorem 044/Gapo

Palembang – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir, S.Sos., M.M., menerima kunjungan silaturahmi Kepala BPDAS Musi Palembang, bertempat di Aula Makorem 044/Gapo Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang, Jumat (29/12/2023).

Bapak Sultan Aziz, Kepala BPDAS Musi Palembang beserta Staf bertandang ke Korem 044/Gapo dalam rangka untuk bersilaturahmi dengan Danrem 044/Gapo dan jajarannya. 

Kunjungan silaturahmi yang dilaksanakan ini, berkaitan dengan rencana penertiban kawasan hutan yang berada di Kabupaten Pali yang sebagian besar telah dikuasai oleh masyarakat dengan cara membuka lahan dan ditanami pohon sawit serta tanaman perkebunan.

 

Danrem 044/Gapo menyambut baik kedatangan Kepala BPDAS Musi dan siap mendukung penertiban kawasan hutan yang sudah lama dikuasai oleh masyarakat tersebut. 

Danrem menyampaikan, “Kita harus masuk ke kawasan hutan tersebut dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan Kawasan hutan kita. Jika tidak, kawasan hutan itu akan habis dikuasai masyarakat”.

“Ada kerja sama antara Panglima TNI dengan Menteri Kehutanan dan merupakan dasar kita untuk bekerja sama dengan KLHK di wilayah Prov. Sumsel. Rencana kedepan, TNI khususnya Korem 044/Gapo akan melaksanakan penghijauan yang akan dilaksnakan pada tanggal 15 Januari 2024. Kita bisa berkolaborasi untuk kegiatan tersebut” lanjut Danrem.

Danrem menambahkan juga, “Mengapa masyarakat bisa menguasai wilayah Kawasan?, Itu semua karena ada unsur kelalaian oleh pihak kehutanan. Oleh sebab kita harus tertibkan kembali kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat tersebut”

Kita memiliki aparat teritorial di wilayah, yaitu Kodim setempat dan juga Babinsa yang memiliki wilayah binaan. Kita bisa mengetahui siapa saja yang telah menguasai atau membuka hutan.

“Semoga kerja sama ini bisa berjalan dengan lancar. Kita harus bersinergi untuk mengawasi kawasan hutan karena hutan adalah paru - paru dunia yang harus kita rawat”, imbuhnya.

Turut hadir mendampingi Danrem, Kasi Ter Kasrem 044/Gapo, Dandim Muara Enim, Pasi Komsos Ster dan Kapenrem 044/Gapo.

(Chairuns)

Share:

Baca Lagi

Korem 044/Gapo Ikuti Gerakan Penanaman Pohon Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Dan Keseimbangan Ekosistem

Palembang – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir, S.Sos., M.M., mengikuti Gerakan Penanaman Pohon pada Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI), bertempat di Jasdam II/Swj Jl. Letjen Harun Sohar Kec. Sukarami Palembang, Sabtu (30/12/2023).

Penanaman pohon merupakan kegiatan yang sangat penting untuk melestarikan lingkungan dan ekosistem. Melalui kegiatan penanaman pohon, kita dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan kita.

Kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini, diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Danrem 044/Gapo turut menghadiri kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan di dua lokasi yaitu Punti Kayu dan Jasdam II/Swj. Sebanyak 1.200 batang pohon jenis kayu hutan dan buah buahan ditanam pada hari menanam pohon Indonesia ini. 

Dalam sambutannya Pangdam II/Swj Mayjen TNI Yanuar Adil menyampaikan, kegiatan menanam pohon Indonesia ini merupakan sinergitas Kementerian LHK RI dan TNI khususnya Kodam II/Swj.

“Kita sudah mendapat perintah dari Panglima TNI tentang gerakan tanam seluruh Indonesia yang akan direncanakan pada tanggal 15 Januari 2024” kata Pangdam.

“Kelestarian hutan harus kita jaga dengan baik. Kita berharap apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kehidupan dan untuk penerus bangsa terutama untuk anak - anak kita. Penanaman pohon harus kita lestarikan, untuk kelestarian lingkungan hidup terutama di daerah aliran sungai” Ujarnya.

(Chairuns)

Share:

Baca Lagi

Silaturahmi Taruna Akademi Militer di Korem 044/Gapo, Pesan Danrem “Taruna harus saling asah asih dan asuh”

Palembang – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir, S.Sos., M.M., menerima kunjungan silaturahmi Taruna Akademi Militer, bertempat di Ruang Kerja Danrem 044/Gapo Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang, Kamis (28/12/2023).

Pada kesempatan kunjungan silaturahmi tersebut, Danrem yang didampingi oleh Kasi Intel, Kasi Pers dan Kasi Ter berpesan, selalu jaga hubungan harmonis antara senior dan junior dengan mengedepankan saling asah, asih dan asuh. “Taruna senior harus tulus dalam memberikan bimbingan kepada juniornya, lakukan dengan edukatif serta rasional. Begitupun yang junior, harus loyal menjalankan setiap petunjuk, bimbingan dan arahan dari para seniornya” ucap Danrem.

“Dimanapun kita bertugas, akan selalu bertemu. Tentara itu muter – muter, ya ketemu lagi” lanjutnya, “Dalam membina junior, hindari kontak fisik. Berilah Tindakan yang bersifat mendidik seperti push up atau sit up”.

“Merupakan suatu kebanggan saat menjadi taruna. Manfaatkan waktu saat di Akademi untuk belajar dan berlatih. Tetap fokus dan kembangkan sikap moral dengan kegiatan – kegiatan positif, sampai nantinya kalian lulus dan berkarir di satuan masing – masing” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasi Intel Kasrem 044/Gapo Kolonel Inf M. Arief Gumelar juga berpesan, “Nanti saat penempatan, jangan pilih – pilih, siap ditempatkan dimana saja. Jangan ada pelanggaran atau buat pelanggaran dan jangan masuk daerah terlarang”.

Kasi Ter Kasrem menambahkan “Manfaat waktu cuti untuk kelurga, gunakan untuk berkumpul dengan orang tua dan saudara. Jika keluar, tetap gunakan pakaian dinas walapun itu hanya 100 meter”

“Jaga kesehatan selama pendidikan. Bagi yang mau Praspa harus hati – hati sampai dengan kalian dilantik, berfikir dulu baru berbuat. Kalian semua merupakan kebanggan orang tua dan keluarga, jaga diri kalian sampai purna” kata Kolonel Arm Kusdi Yuli Suhanda.

Diakhir pertemuan tersebut, Danrem mengucapkan terima kasih atas kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh Taruna, “Terima atas kunjungan ini, sekali lagi saya berpesan, jangan aneh - aneh, baik - baik dirumah selama liburan gunakan waktu untuk berkumpul dengan orang tua dan keluarga, ikuti apa kata pengasuh dan Pembina” pungkas Danrem.

(Chairuns)

Share:

Baca Lagi

Dit Intelkam Polda Sumsel Bersama Organisasi PMII Kabupaten Ogan Ilir Deklarasi Pemilu Damai Tanpa Narkoba

Ogan Ilir - Dit Intelkam Polda Sumsel bersama Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Ogan Ilir (OI) Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan Deklarasi Pemilu Damai Tanpa Narkoba, bertempat di Rumah Makan Pindang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, Rabu ( 27/12/23).

Deklarasi Pemilu Damai Tanpa Narkoba turut di hadiri Kanit II Subdit IV Polda Sumsel Kompol Handryanto, SH, Ketua PMII Ogan Ilir Muhammad Nurkholis beserta Anggota PMII Kabupaten Ogan Ilir.

Dir Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Iskandar F Sutisna melalui Kasubdit IV AKBP Alex Rhamdan yang di sampaikan oleh Kanit II Subdit IV Polda Sumsel Kompol Handryanto, SH, mengatakan Polri Khususnya Polda Sumsel bersama- sama dengan Pimpinan serta anggota Cabang PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kabupaten Ogan Ilir siap saling bahu membahu dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai.

Kompol Handryanto juga menghimbau masyarakat untuk menjauhi Narkoba.

"Pemuda dan Mahasiswa di Sumatera selatan adalah harapan bangsa, maka jangan sampai kita masyarakat Provinsi Sumsel terjerumus dalam lingkaran Narkoba karena dapat menghancurkan masa depan kita maupun bangsa,"ujarnya.

"Harapan PMII kabupaten Ogan Ilir kedepan dapat bebas dari Narkoba serta Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai,"pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Ogan Ilir Muhammad Nurkholis.menyampaikan bahwa Pemuda dan Mahasiswa di Sumatera selatan adalah harapan bangsa,"maka jangan sampai kita masyarakat Provinsi Sumsel terjerumus dalam lingkaran Narkoba,"ujarnya.

karena Narkoba dapat menghancurkan masa depan kita maupun bangsa.

Harapan PMII kabupaten Ogan Ilir kedepan dapat bebas dari Narkoba serta Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai.

"Kedepan pihaknya akan menjalin silaturahmi dan berkoordinasi terkait dengan segala macam bentuk permasalahan yang dapat muncul menjelang pelaksanaan Pemilu khsusnya permasalahan narkoba di wilayah Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan," tutupnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

MY Mantan Wakil Gubernur Sumsel, Bupati Ogan Ilir Waktu Itu Di Laporkan Lentera Hijau Sriwijaya Ke KPK RI

Palembang - Lentera Hijau Sriwijaya menggelar Aksi Damai di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Jl. Kuningan Persada, Kav.4 Jakarta. Aksi damai dilakukan terkait Proyek pembangunan jalan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) pada APBD Ogan Ilir 2007-2010 jaman MY menjabat Bupati Ogan Ilir, atau proyek tahun jamak yang sangat merugikan keuangan negara.

Hingga berita ini di terbitkan, Rabu (27/12/23), Febri Julian selaku Koordinator Aksi (Korak) didampingi Karan Malvinas Koordinator Lapangan (Korlap) kepada awak media menyampaikan, 

Potensi kerugian negara hingga mencapai Rp.100 Milyar telah menjadi sorotan. Maka dari itu Lentera Hijau Sriwijaya telah menelaah kasus ini dan melaporkannya, karena sedemikian besar potensi kerugian negara.

Perda tahun jamak yang disetujui oleh DPRD Ogan Ilir, pada RAPBD Ogan Ilir tahun 2006 menjadi rancu ketika pembayaran akhir pekerjaan proyek lebih besar dari aturan Perda tahun jamak sebesar kurang lebih Rp.103 milyar dari yang seharusnya.

Lanjut kata Febri menuturkan, dasar pembayaran akhir yang tercantum di dalam SPM pembayaran 90% berbeda dengan Perda tahun jamak. Ketua DPRD Ogan Ilir, yang kala itu menolak pengajuan hak angket untuk mempertanyakan kelebihan bayar yang tidak di anggarkan pada APBD 2010.

Dikatakan Febri Julian, adanya item APBD siluman untuk membayar pekerjaan tahun jamak karena tidak ada dasar hukumnya. Didalam PP 58 tahun 2005 di jelaskan bahwa mata anggaran dalam APBD harus di bahas pada tahun sebelumnya berbentuk RAPBD dan disetujui oleh DPRD sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Aneh bin ajaib, pembayaran proyek pembanguan jalan, tahun jamak Ogan Ilir diduga yang tidak di bahas itu sebesar kurang lebih Rp. 190 milyar, tetapi di bahas sebesar aturan perda kurang lebih Rp.86 milyar.

"Kami menduga korupsi ini jalan ditempat sejak tahun 2011, karena berbagai alasan yang tidak jelas dan seakan para terduga pelaku sangat kebal hukum", ujarnya.

Padahal sudah sangat jelas, disitu telah terjadi pelanggaran wewenang, yaitu perintah membayar atas persetujuan Kepala Daerah dan di ketahui DPRD Ogan Ilir pada saat LKPJ Bupati tahun 2011. Kelebihan bayar tanpa pernah di proses dalam RAPBD tahun 2009 merupakan temuan awal indikasi tindak pidana korupsi, namun anehnya tidak pernah ada pihak aparat hukum yang mengajukan audit investigasi ke BPK RI maupun BPKP atau auditor independent.

"Kami juga menjelaskan kepada perwakilan KPK RI, bahwa sebelumnya ada beberapa teman-teman dari lintas organisasi di Sumsel melakukan aksi unjuk rasa dengan tema yang sama", kata Febri.

"Kami berharap, dengan hadirnya Lentera Hijau Sriwijaya ini dapat mendorong dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) yang terjadi di Sumsel agar cepat segera di tindaklanjuti oleh pihak KPK RI khususnya bidang Deputi penindakan dan eksekusi KPK RI", pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan dari KPK RI, Mukri menanggapi, "laporan kami terima dan selanjutnya akan disampaikan ke Pimpinan untuk segera di tindaklanjuti", jelas Mukri.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Abdullah Taufik Caleg DPRD Provinsi Sumsel Dapil I Dari Partai Gerindra Berikan Bantuan Beasiswa Kepada Anak Ojol Berprestasi

Palembang - Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi wilayah IB.I, IB.II, Gandus, Bukit Kecil, Kertapati, Jakabaring, SU.I, SU.II dan Plaju dari Partai Gerindra, Abdullah Taufik, SE., MM berikan bantuan beasiswa kepada 5 (Lima) orang anak berprestasi yang merupakan putra-putri dari driver Ojek Online (Ojol) Kota Palembang.

Kepada awak media, di Cafe Pulau, Jl. Sukarno-Hatta, Selasa (26/12/23), Abdullah Taufik menyampaikan, kegiatan ini merupakan pilot projek sebagai bentuk kepedulian wakil rakyat DPRD kota Palembang kepada anak-anak yang berprestasi, yaitu anak dari para driver Ojek Online (Ojol) yang ada di Kota Palembang.

Karena apa, kata Abdullah Taufik, dengan memberikan motivasi berarti dirinya peduli terhadap masa depan kader-kader yang akan menjadi ujung tombak bagi masyarakat Kota Palembang kedepannya.

Anak-anak yang berprestasi adalah calon orang-orang yang akan menjadi pemimpin di masa depan.

"Nanti bukan hanya 5 (Lima) orang anak berprestasi yang akan terima beasiswa, melainkan 1000 (Seribu) anak driver Ojol yang akan kita bantu", ujar Abdullah Taufik.

Lanjutnya, Abdullah Taufik menjelaskan, dengan beasiswa, tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak berprestasi, dirinya akan mendorong anak-anak berprestasi tersebut untuk meneruskan pendidikan yang lebih baik lagi sampai ke perguruan tinggi.

Disisi lain, selain memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi, Abdullah Taufik yang merupakan Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang juga memiliki beberapa program diantaranya, memberikan kemudahan bagi para Ojol yang berminat ingin memiliki rumah di perumahan, dengan cara kredit Down Payment (DP. 0%).

"Kalau perumahan itu bukan hanya untuk driver Ojol saja ya, akan tetapi kami juga sudah menyiapkan perumahan bagi para wartawan yang berminat, dengan DP murah", jelasnya.

Ditempat yang sama, Yulius ferli seorang driver Ojol, orang tua dari Muhammad Fadil dan Fahira Azzahra menambahkan, dirinya merasa bangga atas prestasi putra putrinya.

"Dengan adanya kegiatan seperti yang dilakukan oleh Bapak Abdullah Taufik sekarang ini, kami merasa sangat terbantu sekali", ujarnya.

"Kami berharap kegiatan semacam ini bisa menjadi motivasi bagi para anggota dewan ataupun Caleg-Caleg yang lainnya", terang Yulius ferli tutup pembicaraan.

Anak berprestasi yang mendapatkan beasiswa diantaranya,

- Fahira Azzahra

    Kelas I SDN 

    Peringkat/rangking I.

- Arkan Apatar Yasin

    Kelas I SDN 

    Peringkat/rangking III.

- Muhammad Fadil

    Kelas IV SDN 

    Peringkat/rangking II.

- Chelsea Damayanti 

    Kelas V SDN 

    Peringkat/rangking I.

- Lesya Nandila

    Kelas III SMPN 

    Peringkat/rangking I.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Cek Stabilitas dan Ketersediaan Sembako, Pangdam II/Swj dan PJ Gubernur Sumsel Sidak Pasar

Palembang - Tidak hanya kunjungan kerja di wilayah satuan jajaran Korem 044/Gapo, Panglima Kodam II/Swj Mayjen TNI Yanuar Adil bersama Pj. Gubernur Sumsel Agus Fatoni melaksanakan sidak dan operasi pasar dalam rangka pengecekan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Hal tersebut disampaikan Kapendam II/Sriwijaya, Kolonel Arh Saptarendra P, dalam rilisnya, Palembang, Sumsel, Minggu (24/12/2023).

Kapendam mengungkapkan, sidak pasar ini juga dilaksanakan untuk melihat situasi harga kebutuhan bahan pokok dan memastikan stoknya cukup, kemudian harganya juga terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru 2024.

"Sidak dan operasi pasar, juga diampingi Dandim 0406/Lubuk Linggau (Letkol Inf Kunto Aji Setiawan) dan Pj Walikota Lubuklinggau, Trisko Defriansya," ujar Sapta.

Dari hasil sidak tersebut, kata dia lebih lanjut, semua harga kebutuhan pokok terutama cabai merah, bawang merah, bawang putih sudah turun dan tidak terjadi lonjakan harga.

"Sidak dan operasi pasar dilakukan di pasar Satelit, Kota Lubuk Linggau, Sumsel dan sampai pagi ini harga daging, telur juga cukup stabil", ujarnya.

Sebelumnya, lanjut dia, sekitar pukul 07.30 WIB, Pangdam II/Swj Bersama Pj. Gubernur Agus Fatoni beserta unsur Forkopimda melaksanakan olahraga bersama Jalan Santai.

"Setelah itu, dilanjutkan penanaman pohon secara simbolis di tempat Wisata Bukit Sulap, Kota Lubuk Linggau", ujar Lulusan Akmil 1996 ini.

Sapta sampaikan, kegiatan Pangdam II/Swj di Lubuk Linggau merupakan rangkaian kegiatan kunjungan kerja di wilayah Korem 044/Gapo.

"Penanaman pohon ini merupakan program Bapak Kasad (Jenderal TNI Maruli Simanjuntak), sebagai bagian komitmen TNI AD dalam mendukung Pemerintah pusat maupun daerah," pungkas Kapendam.

Share:

Baca Lagi

FPRMI Beri Piagam Untuk 5 Wartawan Eksis di Tangerang Selatan

Serpong  - Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) memberikan penghargaan kepada lima wartawan di Tangerang Selatan yang dinilai aktif dalam pemberitaan.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) pada Jumat (22/12/2023).

Piagam penghargaan tersebut diberikan kepada:

- Hambali dari Media OkeZone.com

- Radi Iswan dari Bidiktangsel.com

- Suhendra Jaya dari TerasBanten.com

- TB. Ardiansyah Maulana dari TangselOke.com

- Sugeng Prayogo dari Video Creatif BisnisMetro.id

Ketua Pelaksana Diskusi Publik FPRMI, Junaidi Rusli, mengatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras para wartawan dalam menulis pemberitaan terbanyak di Tangerang Selatan.

"Kami memberikan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras para wartawan dalam pembuatan berita terbanyak," kata Junaidi yang juga Pimpinan Redaksi Katamedia.co.id ini.

Junaidi berharap, peran media sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, FPRMI berharap para wartawan dapat terus aktif dalam pemberitaan apalagi terkait korupsi.

"Kami berharap para wartawan dapat terus aktif dalam pemberitaan terkait korupsi, sehingga dapat membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Junaidi.

Kelima wartawan yang menerima penghargaan tersebut mengaku senang dan bangga atas apresiasi yang diberikan oleh FPRMI. 

Mereka berkomitmen untuk terus aktif dalam pemberitaan terkait korupsi.

"Kami senang dan bangga atas apresiasi yang diberikan oleh FPRMI. Kami akan terus aktif dalam pemberitaan terkait korupsi," kata salah satu penerima penghargaan, Hambali. (Cha/Rilis)

Share:

Baca Lagi

FPRMI Gelar Diskusi Anti Korupsi di Tangerang Raya

Serpong - Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKORDIA), Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) menggelar diskusi dengan tema “Menakar Kebijakan dan Pengawasan Anggaran Pemda se-Tangerang Raya”.

Diskusi ini digelar di Resto Kampung Anggrek Serpong, Jumat (22/12/2023) sore.

Diskusi yang digelar FPRMI tersebut menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, seperti Sugeng Teguh Santoso Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Denny Charter Direktur Lembaga Survey Index Politica, Adib Mifthaul Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Riyan Hidayat Sekjen Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Haris Maraden Ketua Umum GERAK, serta Ronald Sinyal Mantan Penyidik KPK.

Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Asda 3 Mukhodas Sahada yang mewakili Walikota Tangsel, Aldy Panit Krimsus Polres Tangsel, perwakilan Pemda se-Tangerang Raya, serta beberapa perwakilan aktivis dan mahasiswa se-Tangerang Raya.

Junaidi Rusli selaku Ketua Pelaksana mengatakan bahwa, diskusi ini digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi di Tangerang Raya.

“Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi di Tangerang Raya,” kata pria yang juga sebagai Waketum FRPMI ini.

Pihaknya pun juga ingin mendorong kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan anggaran Pemda di Tangerang Raya.

“Kami juga ingin mendorong perbaikan terhadap kebijakan lembaga pengawas, pemeriksa, dan aparat penegak hukum dalam memantau anggaran Pemda se-Tangerang Raya.” jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber pun menekankan pentingnya para aktivis dan masyarakat berperan aktif dalam pengawasan pembangunan di Tangerang Raya. 

Bukan hanya pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi juga pembangunan non fisik lainnya.

Sehingga penggunaan dan penerapan APBD di Tangerang Raya terserap serta merata di semua wilayah dengan sebaik mungkin.

Diakhir diskusi, panitia penyelenggara pun memberikan penghargaan kepada Dinas OPD se-Tangerang Raya dan Wartawan Eksis di Tangsel.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyampaikan berbagai pandangannya terkait kebijakan dan pengawasan anggaran Pemda se-Tangerang Raya.

Sugeng Teguh Santoso dari IPW mengatakan bahwa, anggaran Pemda se-Tangerang Raya masih rentan terhadap korupsi. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, serta masih banyaknya praktik korupsi yang belum terungkap.

“Anggaran Pemda se-Tangerang Raya masih rentan terhadap korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem pengawasan dan transparansi anggaran,” kata Sugeng.

Denny Charter dari Index Politica mengatakan bahwa, perlu ada sinergi yang kuat antara lembaga pengawas, pemeriksa, dan aparat penegak hukum dalam mengawasi anggaran Pemda se-Tangerang Raya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi.

“Perlu ada sinergi yang kuat antara lembaga pengawas, pemeriksa, dan aparat penegak hukum dalam mengawasi anggaran Pemda se-Tangerang Raya,” kata Denny.

Adib Mifthaul dari KPN mengatakan bahwa, masyarakat perlu berperan aktif dalam pengawasan pembangunan di Tangerang Raya. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sosial untuk mencegah terjadinya korupsi.

“Masyarakat perlu berperan aktif dalam pengawasan pembangunan di Tangerang Raya. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sosial untuk mencegah terjadinya korupsi,” kata Adib.

Riyan Hidayat dari PGK mengatakan bahwa, perlu ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Tangerang Raya. Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

“Perlu ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Tangerang Raya. Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang transparan dan akuntabel,” kata Riyan.

Haris Maraden dari GERAK mengatakan bahwa, perlu ada komitmen dari semua pihak untuk memberantas korupsi di Tangerang Raya. Komitmen ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Perlu ada komitmen dari semua pihak untuk memberantas korupsi di Tangerang Raya. Komitmen ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” kata Haris.

Ronald Sinyal dari KPK mengatakan bahwa, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian utama semua pihak.

“Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian utama semua pihak,” kata Ronald.

Diskusi yang digelar FPRMI tersebut telah memberikan gambaran tentang pentingnya pemberantasan korupsi di Tangerang Raya.

Para narasumber menekankan pentingnya peran aktif dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pengawas, untuk mencegah terjadinya korupsi. (Cha/Rilis)

Share:

Baca Lagi

Panglima TNI : Teknologi Informasi Dapat Pengaruhi Negara

JAKARTA- Ketika berbicara bela negara, saat ini hal yang harus dilakukan sebagai bentuk bela negara, bagaimana memahami teknologi dan informasi dapat mempengaruhi keberadaan negara.

Hal itu disampaikan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Agus Subiyanto dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI), dalam sambutanya yang diwakili Aster Mayor Jenderal Mochamad Syafei Kasno.

Dalam sambutanya, Panglima TNI memaparkan 

teknologi telah membuka peluang baru bagi negara yang membutuhkan akses

ke informasi yang lebih luas dan lebih cepat.

"Teknologi juga telah meningkatkan jangkauan dan kapasitas pengunaan informasi," katanya.

Namun, lanjutnya, dengan 

kemajuan teknologi. Ada juga penyalahgunaan informasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang dapat merugikan negara.

Panglima yang jago bermain gitar ini juga menegaskan ketahanan nasional juga dipengaruhi oleh pengunaan informasi yang tersebar di media sosial dan internet yang dapat mempengaruhi opini dan sikap masyarakat.

"Oleh karena itu, kita harus memiliki strategi bela negara yang tepat untuk menanggapi informasi yang dapat mempengaruhi keberadaan negara," tegasnya.

Selain itu juga, Panglima menguraikan harus dapat dipastikan informasi yang diterima masyarakat benar dan bermanfaat.

Seluruh masyarakat Indonesia harus bersiap untuk menanggapi ancaman yang muncul dari luar negeri.

"Negara harus memastikan bahwa ancaman tersebut 

dapat ditanggulangi dengan mengunakan strategi yang tepat, strategi ini haruslah mengacu pada tujuan bela negara dan memastikan ancaman tersebut dapat diselesaikan dengan benar," tandasnya.

Ditambahkan Panglima, 

masyarakat harus diajarkan 

untuk bertanggung jawab dalam berbagi informasi dan memastikan informasi yang disebarkan tidak merugikan.

Negara juga harus memastikan tiap individu memiliki akses ke informasi yang benar dan mengajarkan cara yang tepat untuk menyebarkan informasi.

"Dengan demikian bela negara di era digital bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional, sehingga perlu bagi negara  

untuk menerapkan strategi bela negara agar dapat mencegah ancaman dari luar dan dalam," pungkasnya.

(Cha/Rilis)

Share:

Baca Lagi

167 Ribu Lembar KTP Terverifikasi Berhasil Dikumpulkan Oleh Tim Pemenangan, Charma Afrianto Langsung Menggelar Syukuran

Palembang - Bakal Calon Walikota (Bacawako) Palembang, Charma Afrianto, SE adakan syukuran bersama tim relawan 18 Kecamatan se-Kota Palembang. bertempat di kediamannya, Perumahan Citra Damai 2, Jl. Saptamarga, Jumat (22/12/2024).

Kegiatan diadakan sebagai wujud syukur karena telah dicapainya penerimaan data berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para relawan dari masyarakat pendukung yang mencapai jumlah 167 Ribu orang.

Saat diwawancarai beberapa awak media, Charma Afrianto mengungkapkan, berkat kerjasama semua tim dan para relawan akhirnya tercapai perolehan data mencapai angka 167 Ribu lembar KTP.

"Terimakasih kepada rekan-rekan tim dan relawan Charma Afrianto yang telah berhasil mengumpulkan data hingga mencapai 167 Ribu lembar KTP, ini merupakan capaian yang sangat luar biasa", ujarnya.

Di tempat yang sama, Bung Darwis, Ketua tim pemenangan mengatakan, semua data diperoleh dari masyarakat secara sukarela dengan tujuan memberikan dukungan kepada Charma Afrianto untuk terus maju ke Pemilihan Walikota (Pilwako) Palembang.

Dia mengatakan, data yang terkumpul tersebut diperoleh secara bertahap melalui kegiatan-kegiatan Charma Afrianto selama 2 (Dua) tahun belakangan ini.

Seperti, kegiatan Diskusi Kampung, Warung Rumah (Warmah), Pembagian sembako dan sebagainya.

"Ya, malam ini kita berkumpul dirumah beliau (Charma Afrianto) untuk menyerahkan semua data KTP tersebut, sekaligus adakan syukuran atas keberhasilan bagi mereka tim dan relawan yang tersebar di 18 Kecamatan, 107 Kelurahan di Kota Palembang", jelas Bung Darwis.

"Mari kita sama-sama berdoa agar Charma Afrianto diberikan kelancaran untuk tetap maju dalam pencalonannya sebagai Walikota Palembang. Kita disini semua yakin dengan integritas beliau semoga Palembang menjadi kota yang maju aman, nyaman damai dengan masyarakatnya yang sejahtera", pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Rahmat Sandi Iqbal Menyikapi Perihal Mutasi Besar-besaran Di Akhir Masa Jabatan Bupati OKI

Palembang – Lembaga Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) menyikapi isu beredar perihal rotasi jabatan besar-besaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) diakhir masa jabatan Bupati pada 31 Desember 2023.

Direktur Eksekutif Lembaga SIRA, Rahmat Sandi Iqbal, SH menilai bahwa reshuffle kabinet adalah hal yang biasa dan memang kewenangan Bupati. Namun jika reshuffle ini dilakukan pada akhir masa jabatan, apalagi secara besar-besaran ini tentu sangat berbahaya, dan tidak menutup kemungkinan rentan dengan kepentingan politik.

“Rotasi pegawai juga harus dilakukan melalui mekanisme kepegawaian dan pemetaan kebutuhan. Dalam penataannya juga tentu harus disesuaikan dengan latar belakang para pegawai dan tentunya mencermati sejumlah hal termasuk dengan capaian kinerja mereka, jika salah menempatkan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja para pegawai,” katanya didampingi Rahmat Hidayat selaku Sekretaris Eksekutif SIRA, Jumat 22 Desember 2023.

Menurutnya, jika memang rencana rotasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh Bupati OKI ini tetap dipaksakan tanpa melalui mekanisme yang jelas, maka dikhawatirkan program-program prioritas yang menjadi atensi di Kabupaten OKI tidak akan selesai dan hanya akan membuat gaduh dilingkungan birokrat Pemkab.

“Selain itu tidak menutup kemungkinan adanya indikasi KKN dalam rotasi jabatan ini, tentunya opini yang timbul dikalangan pegawai pemkab OKI dan dikalangan masyarakat adalah adanya indikasi kepentingan politik dibalik sikap yang diambil Bupati OKI diakhir masa jabatannya ini,” jelasnya.

Sebagai penggiat anti korupsi, Lembaga SIRA mengingatkan kepada Bupati OKI agar jangan bertindak sewenang-wenang diakhir masa jabatan.

“Karena ini sudah memasuki tahun politik sedikit saja salah dalam bersikap tentunya akan banyak gesekan-gesekan yang terjadi dibawah, sebagai kepala daerah seharusnya Bupati OKI lebih bijak dalam mengambil Keputusan, jangan mengedepankan kepentingan pribadi,” tegasnya.

Dilansir dari media online Sumatera Ekspres, massa jabatan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) akan berakhir tanggal 31 Desember 2023. Tinggal 10 hari lagi, seharusnya suasana makin kondusif. Ini malah sebaliknya, Kalangan pejabat terutama kepala dinas hingga camat malah resah karena beredar isu bakal ada mutasi besar-besaran.

“Pejabat yang akan dimutasi sudah ada nama-namanya. Para kepala dinas inti hingga camat bakal di Reshuffle,” ujar sumber Sumatera Ekspres di lingkungan Pemkab OKI.

Menurut sumber tadi, para kepala dinas saat ini tengah fokus mendorong percepatan program kerja Bupati Shodiq. Mengingat waktu yang tersisa 10 hari lagi. “Ini malah Bupati sendiri yang menciptakan kegaduhan di lingkungan Pemkab. Ada apa?” ujar sumber tadi.

Terkait isu reshuffle ini, Bupati OKI Dja’far Shodiq belum bisa dikonfirmasi.

Namun, dalam wawancara sebelumnya, Shodiq mengatakan disisa akhir masa jabatannya beberapa program prioritas yang menjadi atensi pusat ia akan berusaha menyelesaikan program prioritas tersebut.

Meski memang tidak bisa diselesaikan 100 persen, tapi nantinya akan dilanjutkan oleh Pj Bupati OKI yang baru karena kan jabatannya berakhir 31 Desember mendatang.

Jadi kalau dihitung lebih kurang 10 hari dikurangi hari libur untuk menuntaskan pekerjaan rumah tersebut, tapi hari libur tetap bekerja. Misalnya mengatasi kemiskinan ektrem itu selama ini sudah ditangani berbagai kebutuhan yang dibutuhkan bersinergi dengan berbagai dinas terkait yang terlibat dalam penanganan kemiskinan ekstrem tersebut.

”Itu kan sama-sama ada kaitannya bagaimana fasilitas yang dibangun, kesehatan, pangan, sandang pendidikan dan lainnya,” imbuhnya kemarin (21/12).

Lalu untuk kasus stunting Pemda OKI berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga 15,1%, Pemkab OKI menarget 14% di tahun 2024 mendatang. Pihaknya melakukan langkah penurunan stunting terbesar secara nasional karena penurunan prevalensi dari 32,2 % jadi 15,1%. Percepatan Penurunan Stunting jadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten OKI saat ini.

Dalam upaya penurunan stunting perlu akselerasi dan komitmen seluruh pihak terlibat. Koordinasi yang berkelanjutan mutlak harus dilakukan dan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan penurunan stunting di OKI.

Ini berkat kerja keras semua dan setiap rapat ia selalu menyampaikan dengan camat dan tiap acara selalu disinggung untuk menurunkan angka stunting.

Sementara untuk menekan inflasi ia bahkan mengajak para petani menanam cabai di pekarangan rumah karena cabai salah satu yang menyebabkan inflasi. Bahkan ia menyiapkan 4 hektar lahan cabai di wilayah Mesuji.

Terakhir dalam pelaksanaan pemilu pilkada 2024 ia selalu mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas.

Bahkan sampai tiga kali disampaikan, tokoh agama, masyarakat juga tiap ada hajatan mengajak semua menjaga situasi tetap kondusif, meski dirinya yakin setiap masyarakat di OKI memiliki pilihan sendiri tapi itu tidak menjadikan perpecahan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Efsyah Romli Hidayat Beserta Pengurus DPP P3S Indonesia Dilantik Dan Dikukuhkan Oleh Dewan Pembina Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin

Palembang - Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Putra Putri Sriwijaya (DPP P3S) Indonesia, beserta para pengurus resmi dilantik dan di kukuhkan. Pelantikan dan pengukuhan berlangsung di halaman Sekretariat DPP P3S Indonesia, Jl. Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat Satu (IB.I), di lakukan oleh Dewan Pembina DPP P3S Indonesia Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.

Efsyah Romli Hidayat atau biasa disapa Acek kepada awak media, Jumat (22/12/23) menyampaikan, tujuan didirikannya organisasi P3S Indonesia ini semata-mata bertujuan untuk mengajak para Putra Putri yang ada di bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan (Sumsel), khususnya Palembang.

Hal ini, dikatakan Acek karena, P3S Indonesia adalah organisasi yang sifatnya sosial, maka perlu untuk merangkul muda-mudi di Sumsel bergabung bersama organisasi P3S. Seperti contoh, sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh P3S Indonesia, diantaranya, bantuan pada beberapa Panti Asuhan, bantuan bahan bangunan terhadap Masjid Darussalam, bantuan sembako warga miskin dan sebagainya.

"Demi majunya organisasi yang kita cintai ini, saya mohon dukungannya dari para Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan semua pengurus, tanpa kalian, tanpa kekompakan kita tidak akan bisa berjalan", ujarnya.

"Ya' tentunya saya berharap organisasi yang saya pimpin ini dapat berkembang dan diakui oleh masyarakat Sumsel, sesuai dengan yel-yel P3S Indonesia yaitu, P3S..!!! Pacak...Pacak...Pacak", pungkasnya.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut, Dewan Penasehat DPP P3S Indonesia sekaligus Bakal Calon Walikota Palembang Charma Afrianto SE, Calon Legislatif DPRD kota Palembang dari Partai Nasdem Aris Al-Kautsar dan Hidayat Komsu.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Pelantikan Dan Deklarasi Persaudaraan 98, Fitriana Alias Pingki Caleg DPRD Provinsi Sumsel Hadir Dukung Prabowo - Gibran

Palembang - Fitriana Caleg DPRD Provinsi Sumsel dari Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil Sumsel 1 menghadiri acara Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persaudaraan 98, sekaligus Deklarasi mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Acara bertempat di Guns Cafe, Jl.Tasik, Kamis (21/12/23).

Fitriana adalah wanita cantik yang merupakan wakil sekretaris di organisasi Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Sumsel dan sebagai Bendahara Umum di DPP Rampas 08. Selain itu Fitriana juga merupakan putri dari pejuang, sang ayah merupakan (Purn) Polri dan Ibu (Purn) TNI.

Menurut Fitriana, atau yang biasa di sapa Pingki ini, saat diwawancarai terkait Pelantikan dan Deklarasi DPD Persaudaraan 98 mengatakan, dirinya hadir memenuhi undangan.

"Deklarasi ini untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024, dan kami siap menjadi garda terdepan pemenangan pasangan Prabowo-Gibran di provinsi Sumsel," kata Fitriana wanita ramah yang murah senyum tersebut.

Tambah Pingki, Prabowo-Gibran adalah pasangan yang paling tepat untuk melanjutkan dan mengawal agenda perubahan yang sudah berjalan tersebut.

“Prabowo memiliki karakter yang kuat, cocok untuk kondisi Indonesia yang sedang melawan perdagangan global yang tidak adil yang selama membuat pemerintah Indonesia kesulitan dan bersusah payah untuk melawan ekonomi dan politik global. Jadi saya berharap dengan di lantik nya Persaudaraan 98 ini, nantinya Basis atau kekuatan pemenangan Prabowo-Gibran di Sumsel semakin kokoh dan bertambah,” pungkasnya.

Selain Fitriana banyak juga Caleg-Caleg ikut hadir dalam acara Pelantikan dan Deklarasi tersebut, diantaranya, Caleg DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra Cek Daus, dan Abdullah Taufik.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

ATR/BPN Kanwil Sumsel Ingkar Janji, Masyarakat Adat Desa Padang Lengkuas Kabupaten Lahat Kembali Demo, Keributanpun Hampir Tidak Terelakan

Palembang - Kesatuan Masyarakat Adat Desa Padang Lengkuas kembali lakukan demo aksi damai di Kantor ATR/BPN Kanwil Sumsel, Jl.Pom IX, Kecamatan Ilir Barat Satu, Palembang.

Dikomandoi oleh Khairul Anwar para pendemo merasa kecewa, bagaimana tidak, dalam aksi damai hari Senin, (18/12) lalu, pada hari Kamis ini (21/12/23) dijanjikan Audiensi, duduk bersama guna penyelesaian masalah, namun kenyataannya pihak ATR/BPN Kanwil Sumsel ingkar janji.

Khairul Anwar menyampaikan, pihak ATR/BPN Kanwil Sumsel syok, bingung apa yang mau dilakukan, karena mereka sendiri belum bisa menunjukan apa yang pernah dilakukan terhadap perintah ATR/BPN RI.

"Ingkar janji itukan munafik ya' jadi wajar kalau ada pimpinan seperti itu buat negeri ini jadi kacau", ujarnya.

Sempat terjadi sedikit keributan di lapangan karena dari pihak BPN Wilayah Sumsel tidak ada yang bisa memutuskan tuntutan masyarakat. 

Pendemo sempat menutup sedikit ruas jalan raya di depan kantor ATR/BPN Kanwil Sumsel. Setelah itu masyarakat memaksa masuk kedalam kantor, akan tetapi langsung di mediasi oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak ATR/BPN Kanwil Sumsel ada yang hadir dan menelpon Kabid V Wilayah Sumsel.

Pendemo ditemui oleh ibu Nurzalina, S.Sit., SH., MM Kepala Bagian Tata Usaha ATR/ BPN Kanwil Sumsel menanggapi, terkait demo hari ini sudah disampaikan kepada Kabag Sengketa Ibu Yuliantini.

"Dia (Yuliantini) tadi sudah menelpon saya langsung, dia mengatakan kepada saya, katanya tanggal 8 Januari nanti, dia sendiri yang akan menemui para pendemo dari Kabupaten Lahat tersebut", jelas Lina tutup pembicaraan.

Pernyataan tersebut langsung di tanggapi oleh khairul Anwar "Bila tanggal 8 Januari nanti ingkar janji lagi, maka kami akan kembali demo dengan massa yang lebih besar", tegas Khairul Anwar.

Sundan Wijaya Perwakilan Masyarakat Adat Desa Padang Lengkuas mengatakan, dirinya bersama Kesatuan Masyarakat Adat Desa Padang Lengkuas, Kabupaten Lahat sepakat, jika tanggal 8 Januari tidak ada penyelesaian, maka kami menyimpulkan bahwa, ATR/BPN Kanwil Sumsel bersama BPN Kabupaten Lahat secara terang-terangan sudah melakukan perlindungan terhadap PT. Artha Prigel.

"PT. Artha Prigel datang semena-mena dan menyerobot tanah masyarakat Desa Padang Lengkuas dan melakukan penanaman sawit sejak tahun 1995, setelah itu Pertanahan Lahat menerbitkan surat Hak Guna Usaha (HGU) pada Tahun 2006. Apa namanya HGU itu? Apakah Kanwil dan Kantah tidak melihat banyaknya sawit yang sudah tumbuh besar saat mereka survei lapangan untuk syarat menerbitkan HGU?", ungkapnya.

Masih kata Sundan Wijaya, ingkarnya janji karena kuat dugaan pihak ATR/BPN Kanwil Sumsel belum siap untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh masyarakat Desa Padang Lengkuas atas perintah BPN Pusat terkait Proses surat tahun 2008 dan tahun 2013, terkait Penelitian data fisik dan Yuridis. 

"Sesuai yang disampaikan oleh Ibu Nurzalina, apabila tanggal 8 Januari pihak-pihak yang punya kewenangan tidak bisa memberikan jawaban, maka kami akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar lagi", tandasnya.

Berikut Berita Acara Kesepakatan Antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel Dengan Masyarakat Padang Lengkuas.

Tuntutan dari masyarakat :

1. Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan harus menjawab Surat tahun 2008, 2013 dan 2016 yang dikirim ke Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan

2. Menghadirkan Kantah Kab. Lahat untuk menjawab surat tahun 2008 dan surat dari Mensesneg

3. Kakanwil ikut hadir, jika berhalangan pastikan Kepala Bidang V bisa memutuskan tuntutan point 1 dan point 2

Tanggapan dari Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan

Pernyataan Kabid V bahwa akan diadakan pertemuan maksimal tanggal 8 Januari 2024 bertempat di Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Persiapan Menghadapi Pileg Dan Pilpres 2024, DPC PKB Kabupaten Banyuasin menggelar acara Rakorcab

Palembang - Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Banyuasin menggelar Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab), bertempat di di Ballroom Limas, Hotel Grand Duta Syariah, Jl. Letkol Iskandar, Rabu (20/12/23).

Rakorcab berlangsung dihadiri oleh para pengurus DPC PKB dan para Calon Legislatif (Caleg) DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Banyuasin.

Ketua DPC PKB Kabupaten Banyuasin H. Rudi Yanto, SH kepada awak media menyampaikan, adanya rapat Rakorcab tersebut, intinya sebagai bentuk konsolidasi untuk kemenangan PKB dalam menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) khususnya untuk daerah Kabupaten Banyuasin.

Dalam rapat, materi - materi yang dibahas misalnya, untuk pemenangan saksi dari lembaga saksi, laporan para Caleg, termasuk fakta integritas Caleg yang menjadi kesepakatan para Caleg itu sendiri dan tujuannya disini, supaya penerapan sistem pemenangan PKB bisa terlaksana dengan baik sampai ketingkat pemilih.

"Saya berharap, setiap Caleg dari PKB memang benar-benar berpotensi dan mempunyai hitungan angka dukungan", ujarnya.

Lanjut kata Rudi Yanto mengatakan, misalnya ada 8 Caleg di salah satu Daerah Pemilihan (Dapil), maka ke.8 Caleg tersebut harus melaporkan progres reportnya, termasuk perolehan suara sampai sekarang, saat ini.

Disinggung terkait Caleg perempuan, masih kata Rudi Yanto mengatakan, Caleg Perempuan hanya untuk memenuhi kuota 38%.

"Kami menargetkan untuk kursi PKB di DPRD kabupaten Banyuasin yaitu 10 (Sepuluh) kursi, minimal 8 (Delapan) kursi, kalau untuk DPRD Provinsi 2 (dua) kursi", kata Rudi Yanto yang kerap di sapa Ayah tersebut.

"Ya' untuk saya sendiri sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Banyuasin ada di Dapil 6 dengan nomor urut 1 (Satu), Dapil yang meliputi Wilayah Talang Kelapa. Trik yang kita lakukan, dari beberapa upaya, salah satunya yaitu, pendekatan terhadap para tokoh-tokoh masyarakat, terutama kepada kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU), kepengurusan Pengurus Anak Cabang (PAC) sampai kepengurusan Ranting, nah itu yang kita kembangkan", pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Puluhan Massa Lembaga PST Demo Di Kejati Sumsel, Minta Segera Proses Lapdu Tanggal 6 Desember Terkait Dugaan Tipidkor Dan KKN Di Dinas PUPR Kota Palembang

Palembang  - Puluhan massa Lembaga Pemerhati Situasi Terkini (PST) menggelar aksi damai di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel), Jl. Gubernur H.Bastari, Rabu (20/12/23).

Dikawal ketat dari pihak Kepolisian, aksi damai yang di Ketuai Alex Kazjuda, SH berlangsung aman dan tertib.

Alex Kazjuda didampingi Sekretarisnya Dian HS kepada awak media menyampaikan, berdasarkan hasil monitoring dari Lembaga PST di lapangan, terkait beberapa item kegiatan rincian belanja SKPD menggunakan keuangan negara yang dikelola oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang.

Terkait hal ini dirinya bermaksud mempertanyakan Laporan Pengaduan (Lapdu) pada aksi demo yang dilakukan tanggal 6 Desember lalu, dengan nomor surat 447/PST/XI/2023 terkait laporan indikasi dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) serta Korupsi kolusi dan Nepotisme (KKN) pada OPD dinas PUPR Kota Palembang.

Dalam hal tersebut Lembaga PST selaku pengawasan dari kontrol sosial terkait penggunaan keuangan negara, yang mana bermaksud untuk mengadakan aksi damai sekaligus sebagai pelapor terkait adanya indikasi dugaan Tipidkor dan KKN.

Adapun penjelasan terkait indikasi dugaan-dugaan dari Lembaga PST tersebut diantaranya, rincian belanja SKPD pada Dinas PUPR Kota Palembang Tahun 2022 dan 2023, yang mana beberapa kegiatan tersebut diduga kuat adanya penyalahgunaan keuangan negara yang memicu potensi kebocoran KAS Negara yang cukup signifikan, dalam hal ini Lembaga PST bermaksud untuk melaporkan terkait adanya indikasi dugaan Tipidkor dan KKN pada kegiatan yang dikelolah oleh Dinas PUPR Kota Palembang Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Adapun rincian belanja SKPD tersebut antara lain sebagai berikut,

1. Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).  

Kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Tahun 2023, Rp 56.860.923.514,-

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Tahun Anggaran 2023, Rp. 59.823.943.150,-

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) didaerah Kabupaten/Kota, Alokasi Tahun 2023 Rp. 40.014.718.100,-

4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Tahun 2022 Rp. 243.300.163.490,-

5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) didaerah Kabupaten/Kota, Alokasi Tahun 2022 Rp. 77.772.147.050,-

6. Program penyelenggaraan jalan.

Kegiatan Penyelenggaraan jalan Kabupaten/kota, Alokasi Tahun 2023 Rp 376.501.085.435,-

7. Program penataan bangunan gedung.

Kegiatan Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, Alokasi Tahun 2023 Rp. 23.472.130.052,-

8. Program pengembangan jasa kontruksi.

Kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil kontruksi, Alokasi Tahun 2023, Rp.2.340.671.201,-

9. Program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota.

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, Alokasi Tahun 2023, Rp. 2.184.063.162,-

10. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, Alokasi Tahun 2023, Rp.36.206.167.640,-

11. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah, Alokasi Tahun 2023, Rp. 5.054.129.020,-

12. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah, Alokasi Tahun 2023 Rp 7.229.181.140,-

13. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

Kegiatan pemeliharaan barang nilik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, Alokasi Tahun 2023, Rp. 12.317.348.410,-

14. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Tahun 2023, Rp. 133.547.959.536,-

15. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, Alokasi Tahun 2023, Rp.811.339.000,-

16. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Alokasi Tahun 2023 Rp.24.325.000,-

"Kami atas nama Lembaga PST menuntut kepada Kejati Sumsel. Yang pertama, meminta kepada Kejati Sumsel beserta jajarannya untuk mengecek secara langsung rincian belanja SKPD rutin pada Dinas PUPR Kota Palembang, guna mengungkap kasus besar yang ada di kota Palembang, karena kuat dugaan kami banyaknya hal yang tidak wajar pada anggaran serta terjadi indikasi Tipidkor dan KKN pada rincian belanja SKPD di dinas PUPR Kota Palembang.

Yang kedua, dibawah Kepemimpinan Kajati yang baru, kami minta laporan kami ini di ungkap secara terang benderang sampai ke akar-akarnya, mengingat dana yang dikeluarkan oleh Negara cukup besar.

Yang ketiga, meminta kepada Kejati Sumsel beserta jajarannya, segera panggil dan periksa Kepala Dinas (Kadis) beserta kroni-kroninya yang terlibat dalam pertanggung jawaban setiap kegiatan yang terjadi.

Yang keempat, kami meyakini dan memastikan dari item-item kegiatan tersebut di duga kuat adanya pertanggungjawaban yang fiktif.

Yang kelima, hasil kalkulasi jumlah seluruh kegiatan mulai dari tahun 2022 dan 2023 terkait rincian belanja SKPD dinas PUPR Kota Palembang yang mencapai Rp.1.091.949.630.900,- dari angka tersebut yang mana kami dari Lembaga PST meyakini dan menduga kuat potensi adanya Tipidkor pada dinas PUPR Kota Pelembang yang cukup besar.

Yang keenam, kami juga meminta pihak Kejati Sumsel beserta jajarannya, untuk segera memeriksa harta kekayaan dari jajaran pejabat yang menduduki posisi strategis pada dinas PUPR Kota Palembang tersebut, serta tangkap dan penjarakan semua koruptor", pungkas Alex Kazjuda akhiri pembicaraan.

Ditempat yang sama Pohan Siahaan di dampingi Burnia dari pihak Kejati Sumsel menanggapi, setiap Lapdu yang masuk itu harus disertai alat bukti, yaitu data-data lengkap, selanjutnya akan dipelajari dan ditelaah terlebih dahulu.

"Kalau masalah ini sudah dilaporkan nanti kita koreksi didalam ya' Pak,, sesuai dengan bidangnya masing-masing, klo masalah yang sudah dilaporkan ini berarti ranahnya ke bidang Pidana Khusus (Pidsus)", pungkas Pohan Siahaan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Anang IWO Sumsel Sukses Sebagai Koordinator Nobar KPU Sumsel Dan Beberapa Komunitas

Palembang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar “Nonton Bersama” sejumlah komunitas yang ada di Kota Palembang diantaranya, Slankers Club Palembang, Komunitas Kawan Lamo, dan Komunitas Vespa, serta Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) yang dikoordinatori oleh Sekjen Kawan Lamo serta pula sebagai Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumsel Ardhy Fitriansyah.

“Total sekitar 150 orang yang mengikuti Nobar bareng KPU Palembang malam mini,” ujar Koordinator Komunitas Nobar Bareng KPU Sumsel, Ardhy Fitriansyah.

Lanjut Anang, sapaan akrabnya menuturkan, adapun film yang diputar di Aula Kantor KPU Kota Palembang berjudul "Kejarlah Janji" yang merupakan fim tentang ke Pemiluan berdurasi sekitar satu jam lebih.

Ditempat yang sama, Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya mengatakan, Nonton Bersama merupakan bagian dari program KPU Sumsel tidak hanya bersama sejumlah komunitas namun juga seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan pelajar dan guru.

“Intinya kami mengajak seluruh lapisan masyarakat terpapar pengetahuan tentang pemilu tanggal 14 febuari 2024 mendatang,” ungkap Andika, Senin malam (18/12/2023)

Kemudian dalam Nonton Bersama ini, Andika menyebut KPU Sumsel juga menggelar simulasi pengecekan terhadap apakah masyarakat telah terdaftar sebagai pemilu dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Terdaftar atau tidak kita mengecek lewat DPT online,” jelas Andika.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Palembang Banyak Yang Harus Dibenahi, Ini Kata Sinta Raharja Mantan Kadis Bapenda Kota Palembang

Palembang - Menyikapi tentang permasalahan yang terjadi di kota Palembang saat ini, H. Sinta Raharja, SH.,SE mantan Kepala Dinas (Kadis) Bapenda kota Palembang buka suara.

Saat dihubungi awak media via telepon ,18/12/2023 beliau mengungkapkan, masih banyak sekali yang perlu dibenahi di kota Palembang terutama dari segi ekonomi.

Belum lagi soal tingkat angka stunting yang kian meningkat, menurutnya (Sinta Raharja) pelayanan Puskesmas harus lebih ditekankan, termasuk yang harus diperhatikan adalah kesehatan para ibu, mulai dari kehamilan sampai melahirkan.

"mulai dari pemeriksaan rutin, vitamin dan pola makan yang sehat itu harus diperhatikan", ujar Sinta Raharja.

Masih kata Sinta Raharja, dirinya terinspirasi ketika kunjungan ke kota Banyuwangi, disana pelayanan terhadap para ibu hamil sangat efektif, karena layanan yang dilakukan yaitu dengan cara door to door.

Di Kota Palembang juga para pelaku UMKM, perlu dilakukan pembinaan, mulai dari pelayanan dalam pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).

"Sekarang pelayanan SIUP dan SITU di kota Palembang sudah termasuk moderen, karena pelayanannya sudah serba digital", imbuhnya.

Kerjasama dengan pihak Bank atau koperasi adalah jalan terbaik guna pelayanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendapatkan modal usaha bagi para pelaku UMKM umumnya.

Menurut Sinta Raharja, kurangnya lowongan pekerjaan merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka kriminalitas di kota Palembang. Jadi disini masyarakat harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk menekan angka kriminalitas.

Penertiban mobil-mobil besar yang masuk kota diluar jam ketentuan, itu juga termasuk prioritas yang harus dibenahi.

"Ya' disini saya perhatikan penertiban di kota Palembang dari segala hal, ini baru bisa terjadi setelah adanya pengawasan, terlepas dari pengawasan pelanggaran akan kembali terjadi", pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Berkiprah Di Bidang Kedokteran, Caleg DPRD Kota Palembang drg. Asti Rosmala Dewi Ternyata Asli Orang OKUT

Palembang - drg. Asti Rosmala Dewi, Sp. Perio, MM, MARS merupakan seorang dokter gigi dan ibu rumah tangga kelahiran Kota Surabaya. Dirinya tumbuh besar, menghabiskan masa kecil, remaja hingga menikah di Jakarta.

Saat di hubungi via telepon, kepada awak media drg. Asti Rosmala Dewi menceritakan, 

Walaupun hidup di Jakarta, drg. Asti Rosmala Dewi, merupakan putri asli Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) Sumatera Selatan (Sumsel) tepatnya, di Desa Rasuan, Kecamatan Madang Suku 1.

drg. Asti Rosmala Dewi juga terlahir dari pasangan Brigjend TNI (purn) Thobroni Husin dan Irawati Kesuma Wardhani, pada tanggal 2 September 1982.

drg. Asti merupakan sosok wanita yang mandiri ini dikarenakan berlatar belakang dari keluarga militer yang sering berpindah tempat tinggal mengikuti tugas orang tua, menikah dengan Kemas Haikal pada tahun 2007. 

Kemas Haikal merupakan putra asli Kota Palembang, dari hasil pernikahannya Kemas dan Asti dikaruniai 2 Putra dan 1 Putri. Pada tahun 2009 drg. Asti Rosmala Dewi kembali ke Palembang mengikuti suami yang bertugas sebagai seorang ASN, selain mengikuti suami, drg. Asti juga berkeinginan untuk mendedikasikan diri atas ilmu yang dimiliki sebagai seorang dokter.

drg Asti memutuskan utk menjadi seorang Dosen di Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang, sebagai upaya untuk berbagi ilmu serta berkeinginan untuk berdedikasi menciptakan dokter-dokter muda yang memiliki dedikasi bagi masyarakat.

Selanjutnya, drg. Asti Rosmala Dewi melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis periodonti pada Universitas Padjadjaran, dengan cita-cita memberikan dedikasi kepada masyarakat drg. Asti Rosmala Dewi berkeinginan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya disektor kesehatan.

Disisi lain, drg. Asti Rosmala Dewi memutuskan untuk terjun ke dunia Politik melalui jalur Legislatif, dengan tujuan agar dapat memberikan kontribusi dan menyerap aspirasi masyarakat, khususnya di sektor kesehatan.

Dedikasi sebagai seorang dokter akan terus di laksanakan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai calon seorang Legislator drg. Asti Rosmala Dewi akan terus berjuang menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kebijakan-kebijakan kesehatan yang Pro Rakyat, terutama pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup bagi masyarakat palembang.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Khairul Anwar : Menurut UU, HGU Bisa Dicabut Setingkat Yang Lebih Tinggi Dari BPN Lahat, Yaitu Oleh ATR/BPN Kanwil Sumsel

Palembang  - Puluhan warga mewakili Desa Padang Lengkuas, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat menggelar aksi damai ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Sumatera Selatan (Kanwil Sumsel), Jl. Pom IX, Senen (18/12/23).

Dikomandoi Khairul Anwar, puluhan warga tersebut menuntut keadilan terkait permasalahan penyerobotan tanah hak milik Adat Desa Padang Lengkuas, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh PT. Artha Prigel.

Kepada awak media Khairul Anwar menyampaikan, adanya aksi tersebut untuk meminta dan mendesak Kantor ATR/BPN Kanwil Sumsel agar segera melakukan tindakan nyata, seperti yang diamanahkan dan diperintahkan oleh Pimpinannya.

"Permasalahan ini bukan ujuk-ujuk, serta merta, sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, tapi ini sudah bertahun-tahun", tegasnya.

Lanjut kata Khairul Anwar, bahkan sampai saat ini penelitian tersebut tidak pernah dilakukan, yang lebih parahnya lagi, mereka (ATR/BPN Kanwil Sumsel) tidak memiliki atau memegang surat-surat tersebut.

Menurut perundang-undangan setiap Hak Guna Usaha (HGU) bisa dicabut oleh setingkat yang lebih tinggi dari BPN Kabupaten Lahat yaitu, ATR/BPN Kanwil Sumsel.

"Ya' permasalahannya disini kan yang mengeluarkan surat tersebut BPN Kabupaten Lahat, berarti yang bisa mencabut surat tersebut ATR/BPN Kanwil Sumsel", tegas Khairul Anwar.

Sementara itu, Sundan Wijaya selaku Koordinator Aksi menambahkan, sebagai tim kuasa dari masyarakat adat Desa Padang Lengkuas, dirinya bersama teman-teman melakukan aksi damai ke ATR/BPN Kanwil Sumsel dalam rangka untuk menindaklanjuti surat yang diperintahkan oleh BPN Pusat tahun 2008.

Dalam hal ini intinya menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pengembalian tanah adat yang dikuasai oleh PT. Artha Prigel sejak tahun 1995.

Selain itu ada juga surat tahun 2013, dari BPN Pusat yang ditujukan ke Wilayah untuk melakukan penelitian data dan yuridis terkait laporan masyarakat dengan hal yang sama pada surat tahun 2008.

"Hingga saat ini ATR/BPN Kanwil Sumsel belum menindaklanjuti surat-surat yang diperintahkan oleh BPN Pusat pada tahun 2008 dan 2013, jadi hal wajar kalau kami mempertanyakan hal ini, karena sengketa tanah adat dan PT. Artha Prigel sampai saat ini belum terselesaikan", imbuh Sundan Wijaya.

Maka dalam hal tersebut, sebagai perwakilan masyarakat Desa Padang Lengkuas, meminta tindak lanjut dari Surat BPN RI Kanwil Provinsi Sumsel Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat Nomor 570/856/26 tanggal 26 Juni 2008, yang intinya melakukan penelitian fisik dan yuridis atas pelaporan permasalahan antara PT. Artha Prigel dengan masyarakat Desa Padang Lengkuas.

Dan, Surat BPN RI Kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel tanggal 07 Oktober 2013, Nomor 4186/25.3-600/X/2013, Perihal masalah tanah masyarakat Desa Padang Lengkuas dengan PT. Artha Prigel Seluas 900 Ha, yang terletak di Desa Padang Lengkuas, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel.

Selanjutnya, perwakilan masyarakat meminta untuk dilakukan tindak lanjut surat dari pusat untuk perintah dilaksanakan penelitian di lapangan karena belum ada tindak lanjut dari Kantah Lahat, bahwa meminta untuk segera dilakukan Audiensi dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada hari Kamis 21 Desember 2023.

Selain itu, berdasarkan data dan fakta di lapangan, masyarakat Adat Desa Padang lengkuas, meminta untuk segera dicabut dan batalkan HGU No.Kan. 5-200015 (14) tahun 2006 PT. Arta Prigel yang diterbitkan oleh Kantah Lahat.

Ditempat dan waktu yang sama, Fadillah fikry, Korsub penanganan sengketa dan konflik pertanahan ATR/BPN Kanwil Sumsel yang diwakili menanggapi, sesuai tuntunan data Fisik dan Yuridis, ATR/BPN Kanwil Sumsel sudah beraudiensi dengan Kantah Lahat.

"Menurut Kantah Lahat, mereka siap sebagai mediator untuk bertemu dengan PT. Artha Prigel, namun apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sebagai perwakilan masyarakat Desa Padang Lengkuas akan kami sampaikan kepada pimpinan", pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Rayakan Hari Jadi PBSB Ke-32, Charma Afrianto Bakal Calon Walikota Palembang Hadiri Undangan Ketua DPRD Provinsi Sumsel

Palembang - Bakal Calon Walikota Palembang, Charma Afrianto SE menghadiri undangan hari jadi Paguyuban Bakso Solo Berseri (PBSB) yang Ke-32 tahun. Dengan tema makan bakso gratis bersama masyarakat Kota Palembang, acara berlangsung di pelataran DPRD Provinsi Sumsel, Jl.Pom IX, Minggu (17/12/23).

Charma Afrianto hadir didampingi Istrinya Andini Agustina yang merupakan sebagai Calon Legislatif DPRD Provinsi Sumsel, Dapil Sumsel II dari Partai Golkar.

Saat diwawancarai awak media, Charma Afrianto Bakal Calon Walikota Palembang sekaligus sebagai Ketua Umum DPP Gencar Indonesia menyampaikan, dirinya hadir memenuhi undangan Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH, dimana beliau juga sebagai Dewan Pembina DPP Gencar Indonesia dan PBSB.

Menurut Charma Afrianto, Bakso bukan hanya sekedar makanan, akan tetapi bakso juga merupakan budaya yang mengakar di Provinsi Sumatera Selatan.

Selain penjual bakso, mereka juga pejuang-pejuang UMKM yang membantu menunjang ekonomi kerakyatan.

"Kita selaku tokoh masyarakat siap membantu dan mendukung setiap kegiatan acara seperti ini", ujarnya.

"Mereka menggelar acara seperti ini dengan swadana dari anggota PBSB itu sendiri dan Alhamdulillah acara ini di support oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel (Hj, R. A. Anita Noeringhati), saya berharap kepada PBSB bisa semakin maju dan selalu jaya buat PBSB di usianya yang ke-32 tahun", kata Charma Afrianto tutup pembicaraan. Selain Charma Afrianto dan Andini Agustina hadir juga para Ketua Paguyuban lainnya beserta tamu undangan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang Melaksanakan Giat Kuliah Bersama Praktisi

Palembang - Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa (Unitas) Palembang Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan Kegiatan Kuliah Umum dengan Tema " Pelaksanaan Peran dan Tugas OJK Dalam Pengawasan Keuangan Di Kota Palembang"

bersama Wahyu Kresnanto Analisis Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, kegiatan Kuliah Bersama Praktisi ini di laksanakan di Aula Kampus Unitas Palembang Jalan Tamansiswa No.261 Palembang, Sabtu (16/12/23).

Kuliah Bersama Praktisi ini turut di hadiri oleh Dr. Else Suhaimi, SH.,M.H Dekan Fakultas Hukum Unitas Palembang, M.Tohir, S.H.,M.H Kaprodi Fakultas Hukum Unitas Palembang, Wahyu Kresnanto Analisis Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Dosen Unitas Palembang di antaranya Burhayan, SH.,MH, Jery Afriansyah, S.H.,M.H serta Mahasiswa Fakultas Hukum Unitas Palembang.

Dr. Else Suhaimi, SH.,M.H Dekan Fakultas Hukum Unitas Palembang mengatakan kegiatan pada hari ini Kuliah Bersama Praktisi merupakan salah satu program Kampus Medeka belajar bersama Unitas Tamansiswa Palembang.

"Ini merupakan yang pertama dilaksanakan di kampus Unitas Palembang dan ini merupakan hal yang baik dalam Dunia Kampus,"ujarnya.

Kita dapat memanfaatkan momen yang penting ini, sehingga kita dapat mengetahui informasi tentang Keuangan.

Harapannya,"supaya Mahasiswa dapat memanfaatkan momen ini serta berpartisipasi aktip dalam kegiatan ini,"pungkasnya.

Sementara itu, Wahyu Kresnanto mangatakan Kuliah Bersama Praktisi ini di lakukan oleh OJK di Kampus Unitas Palembang, OJK berkeyakinan bahwa ilmu teoritis harus di lengkapi ilmu praktikal supaya menghasilkan input Mahasiswa yang betul-betul memamahi realitas yang ada di masyarakat khususnya terhadap penomena jasa keuangan meliputi digitalisasi terkait pinjol, perlindungan konsumen sehingga masyarakat khususnya Unitas Palembang bisa menjadi agen yang bisa ikut serta meliterasi masyarakat sumsel.

"Ini yang kedua dilakukan oleh OJK di kampus-kampus dan Kali ini di Unitas Palembang, pada prinsipnya kami mendorong kampus-kampus untuk bersinergi dengan Praktisi baik itu regulator OJK, Bank Indonesia, Perbankan dan Industri Keuangan lainnya, untuk mendalami isu-isu terkait perlindungan Konsumen karena industri keuangan tidak hanya terkait pada aspek ekonomi saja tetapi aspek hukum nya juga,"ujarnya.

Dengan di adakannya kuliah Bersama Prkatisi Mahasiswa bisa mengaplikasikan pengetahuannya dan juga pemahaman untuk membantu pemerintah dan OJK untuk meliterasi masyarakat,hal ini sesuai dengan Trilogi Universitas,"pungkasnya.

(Cha)

Sumber : Rilis Susanto 

Share:

Baca Lagi