PSR Sumsel Aksi Demo Sampaikan Laporan Ke Kejati Terkait Dugaan Korupsi Beberapa Dinas

Palembang _ Massa aksi dari Pembela Suara Rakyat (PSR) Penggiat Demokrasi Anti Korupsi yang melakukan aksi demo di Kejati Sumsel menyampaikan aspirasinya terkait adanya dugaan indikasi korupsi di beberapa instansi Dinas di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang pada, Senin (11/08/25).

Aan Pirang selaku koordinator aksi yang didampingi Mukri dan Diding serta Yudhi dalam orasinya mengatakan bahwa korupsi merupakan Negara dan sebagai masyarakat sudah semestinya membantu Negara dalam memberantas kasus Korupsi.

"Dan Sesuai Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentunya Segala tindak Pidana Korupsi PSR dalam hal ini menyampaikan pendapatnya di Kejati lewat aksi demo," kata Aan Pirang.

Aan Pirang menjelaskan berdasarkan informasi yang didapat dan berdasarkan tela'ah oleh Team Investigasi di lapangan terdapat beberapa Item yang menjadi laporan PSR untuk pihak Kejati terkait adanya dugaan KKN dan Penyalahgunaan Wewenang Kekuasaan pada :

KEGIATAN PERTAMA :

A. Nama Tender Rekonstruksi Jalan Trans SP 1 Simpang Tanah Abang.

Nilai Kontrak Rp 4.000.000.000,00

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. APBD Tahun 2024.

B. Nama Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Noerdin Pandji (Palembang) APBD-P

Nilai Kontrak Rp. 1,187,105,000.00

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel.

APBD - Tahun 2024.

C. Nama Tender Rehabilitasi Jalan Lembak – Bts. Kab. Ogan Ilir (APBD-P).

Nilai Kontrak Rp. 1,200,000,000.00

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. APBD Tahun 2024.

D. Nama Tender Rekonstruksi Jalan KTM Rambutan - Sp. Lorok (DBH Sawit).

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Nilai Kontrak Rp. 24.973.912.800,00. Nama Pemenang

PT. DWI URIP, APBD Tahun 2024.

E. Nama Tender Rehabilitasi Jalan Natuna dan Sekitarnya RT. 11, RT.12, RT. 01 dan RT. 02 Kec. Ilir Barat I.

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai Kontrak Rp. 800.000.000,00. Nama Pemenang CV. Handayani Mandiri Lestari

APBD Tahun 2024.

Kegiatan di Lingkungan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, Terindikasi Korupsi Kolusi Nepotisme dan Penyimpangan, diduga Terdapat Banyak indikasi Mark - Up Harga, Ketidak Sesuaian Spesifikasi Teknis, Memanipulasi Laporan yang Sangat Signifikan

KEGIATAN KEDUA :

Nama Tender Rehabilitasi Gedung Asrama E SMAN Sumatera Selatan. Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai Kontrak Rp. 1.282.500.000,00,.

Nama Pemenang PT. TOMMY AND RYAN APBD Tahun 2024.

Kegiatan di Lingkungan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Terindikasi Korupsi Kolusi Nepotisme dan Penyimpangan, diduga Terdapat Banyak indikasi Mark - Up Harga, Ketidak Sesuaian Spesifikasi Teknis, Memanipulasi Laporan yang Sangat Signifikan

KEGIATAN KE TIGA :

A. Nama Tender Penyediaan PSU Permukiman Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin.

Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai Kontrak Rp. 1.150.000.000,00.

Nama Pemenang SAHABAT RAYA, APBD Tahun 2024.

B. Nama Tender Penyediaan PSU Permukiman Kec. Sukarami Kota Palembang.

SATKER Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai Kontrak Rp. 1.469.400.000,00.

Nama Pemenang. GUJIRAMA, APBD Tahun 2024.

C. Nama Tender Penyediaan PSU Permukiman Kec. Talang Ubi Kab. PALI.

Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai Kontrak Rp. 780.000.000,00.

Nama Pemenang SULTAN ARTHA PERKASA

APBD Tahun 2024.

D. Nama Tender Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

SATKER Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai Kontrak Rp. 1.794.000.000,00.

Nama Pemenang ASTINA, APBD Tahun 2024.

Kegiatan di Lingkungan Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Terindikasi Korupsi Kolusi Nepotisme dan Penyimpangan, diduga Terdapat Banyak indikasi Mark - Up Harga, Ketidak Sesuaian Spesifikasi Teknis, Memanipulasi Laporan yang Sangat Signifikan

KEGIATAN KE EMPAT :

A. Nama Tender Normalisasi Sungai Desa Adu Manis.

SATKER Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai Kontrak Rp 1.054.800.000,00.

Nama Pemenang CV. ADIPATI JAYA MANDIRI, APBD Tahun 2024

B. Nama Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Jejawi.

SATKER Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai Kontrak Rp. 1.006.000.000,00

Nama Pemenang ZAYN PUTRA CEMERLAN

APBD Tahun 2024.

Kegiatan di Lingkungan Pada Satuan Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Terindikasi Korupsi Kolusi Nepotisme dan Penyimpangan, diduga Terdapat Banyak indikasi Mark - Up Harga, Ketidak Sesuaian Spesifikasi Teknis, Memanipulasi Laporan yang Sangat Signifikan

KEGIATAN KE LIMA :

Nama Tender Pekerjaan Renovasi Interior Ruang Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Satuan Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai Kontrak Rp. 1.805.017.000,00.

Nama Pemenang CV. BINTANG BERLIAN, APBD Tahun 2024.

Kegiatan di Lingkungan Pada Satuan Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Terindikasi Korupsi Kolusi Nepotisme dan Penyimpangan, diduga Terdapat Banyak indikasi Mark - Up Harga, Ketidak Sesuaian Spesifikasi Teknis, Memanipulasi Laporan yang Sangat Signifikan

KEGIATAN KE ENAM : 

1. Pemeliharaan Jalan Kapten Anwar Sastro (BANGUB). Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Palembang

Nilai Kontrak Rp 1.289.799.662,97

Nama Pemenang CV. BINTANG SEJATI NUSANTARA, APBD 2024.

2. PEMELIHARAAN JALAN SETUNGGAL DAN SEKITARNYA KEC. IT II

Satker Dinas PUPR Kota Palembang 

Nilai Kontrak Rp. 1.500.000.000,00

Nama Pemenang CV. MAWAR Gedung

APBD 2024.

3. Pembuatan Talud sungai di RW 02 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami.

Satker : Dinas PUPR Palembang.

Nilai Kontrak Rp. 700.000.000,00

Nama Pemenang CV ALIF UTAMA.

4. Pemeliharaan Jalan Tanjung Sakti Talang Buruk 6 (BANGUB) Satker Dinas PUPR Palembang. Nilai Kontrak Rp. 1.000.000.000,00,- Nama Pemenang 

CV. Luveno Jaya Abadi. APBD 2024.

5. Pembuatan Saluran Air di Jalan Sematang Borang Kec. Sako. Satker Dinas PUPR Palembang. Nilai Kontrak Rp. 700.000.000,00. Nama Pemenang 

 CV. Mulia Agung Bersinar Kota Palembang

APBD 2024.

6. Pembuatan Talud RW 003 Tanjung Barangan Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I (Lanjutan). Satker Dinas PUPR Palembang. Nilai Kontrak Rp. 700.000.000,00

Nama Pemenang CV.ADIWIJAYA KARYA

7. Pemeliharaan Jalan Taman Kenten (BANGUB). Satker PUPR Palembang

Nilai Kontrak Rp. 2.000.000.000,00

Nama Pemenang CV KAYSAN KEITARO

APBD 2024.

8. Pemeliharaan Jalan Sekip Bendung (BANGUB). Satuan Kerja Dinas PUPR K

Palembang. Nilai Kontrak

Rp. 1.700.000.000,00 Nama Pemenang

CV Kaysan Keitaro Jalan Macan Kumbang

APBD 2024.

9. Pembuatan Talud di Jl. Masjid Az-zikra Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I

Satker Dinas PUPR Palembang

Nilai Kontrak Rp. 1.500.000.000,00

Nama Pemenang CV. AM BERSAUDARA.

APBD 2024.

10. Pemeliharaan Jalan Tanjung Bubuk kel. Bukit Baru Kec. IB I

Satker Dinas PUPR Palembang

Nilai Kontrak Rp. 1.500.000.000,00

Nama Pemenang CV.DIFA JAYA

APBD 2024.

11. Pengaspalan Jalan Talang Kemang Kelurahan Sentosa Kec. SU II.

Satker Dinas PUPR Kota Palembang.

Nilai Kontrak Rp. 2.000.000.000,00

Nama Pemenang CV. MALIKO APBD 2024.

12. Rehabilitasi Jalan Natuna dan Sekitarnya RT. 11, RT.12, RT. 01 dan RT. 02

Kec. IB I

Satker Dinas PUPR Palembang.

Nilai Kontrak Rp. 800.000.000,00

Nama Pemenang CV. handayani mandiri lestari. APBD Tahun 2024.

13. Pemeliharaan JL. Sukatani I, Sukatani II JL. Sudarman Ganda Subrat Kec. IT II

Satker Dinas PUPR Palembang.

Nilai Kontrak Rp. 5.000.000.000,00

Nama Pemenang CV. MAWAR.

APBD 2024.

14. Pemeliharaan Jalan Gajah Mada, Jalan Thamrin, Jalan Supeno, Jalan Talang Kerangga, dan Jalan Makrayu (Bangub)

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Palembang.

Nilai Kontrak Rp. 8.760.000.000,00,-

Nama Pemenang CV.GUNTEN RIZKY

APBD Tahun 2024.

Kegiatan 14 item di Lingkungan Dinas PUPR Kota Palembang Terindikasi Korupsi Kolusi Nepotisme dan Penyimpangan, diduga Terdapat Banyak indikasi Mark - Up Harga, Ketidak Sesuaian Spesifikasi Teknis, Memanipulasi Laporan yang Sangat Signifikan

Untuk itulah kami dari PSR Meminta Dan Mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel Agar :

1. MEMANGGIL DAN MEMERIKSA KEPALA DINAS PUBMTR SUMSEL. 

2. MEMANGGIL DAN MEMERIKSA KEPALA DINAS PENDIDIKAN SUMSEL.

3. MEMANGGIL DAN MEMERIKSA KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SUMSEL.

4. MEMANGGIL DAN MEMERIKSA KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMSEL.

5. MEMANGGIL DAN MEMERIKSA SEKWAN DPRD SUMSEL.

6. PANGGIL DAN PERIKSA KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG.

Perwakilan Kejati Sumsel, Adi Chandra saat menerima massa aksi menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa apa yang sudah disampaikan tadi silakan masukan langsung ke PTSP.

(Rilis Afan) 

Share:

Baca Lagi

Box Panel PLN Rusak di 16 Ulu, Warga Khawatir Bahaya Listrik Mengancam

Box Panel PLN Rusak di 16 Ulu, Warga Khawatir Bahaya Listrik Mengancam

Palembang, ReformasiRI.com – Kerusakan box panel pada tiang gardu listrik PLN di Jalan Jaya, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, dikeluhkan warga karena belum juga diperbaiki meski telah dilaporkan sejak beberapa hari lalu. Kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun warga sekitar. Jum'at(07/08/2025) 

Sejumlah warga menyampaikan kekhawatirannya, mengingat komponen listrik yang terbuka dapat menimbulkan risiko tersengat listrik atau korsleting.

 “Kami sudah lapor, tapi belum ada petugas yang datang. Kalau ada anak-anak bermain atau orang lewat, khawatir tersentuh kabel,” ujar salah satu warga setempat.

Saat dikonfirmasi, pihak Humas PLN melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan langsung. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sebagian penanganan berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Kota Palembang, dan pihak PLN akan mengarahkan unit teknis untuk menjadwalkan perbaikan.

Hingga berita ini diterbitkan, perbaikan fisik di lapangan belum terlihat. Warga berharap pihak PLN dan instansi terkait dapat segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi kerusakan tersebut demi memastikan keselamatan dan kenyamanan layanan listrik. (Epr) 

Share:

Baca Lagi

Obrolan KSOP Bersama Awak Media Tuai Sorotan: Ada Dugaan Intimidasi Terselubung?

Obrolan KSOP Bersama Awak Media Tuai Sorotan: Ada Dugaan Intimidasi Terselubung?

Palembang, ReformasiRI.com – Dalam upaya mempererat komunikasi dan menjawab sejumlah isu yang beredar di publik, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang menggelar coffee morning dan ramah tamah bersama awak media, Kamis (31/7/2025). Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna BRI Jalan Kapten A. Rivai, Palembang, dan dihadiri oleh sekitar 60 insan pers dari media cetak dan daring.

Turut hadir Kepala KSOP Palembang, Laksamana Pertama TNI Idham Faca, S.T., M.M., M.Tr.Opsla, bersama sejumlah pejabat struktural seperti Kabid Keselamatan Berlayar Zainuddin, M.Si., M.Mar.E, Kasubbag Umum & Humas Orlina Siagian, S.E., Kasi Sertifikasi Kapal Rudolf Anthony Maail, S.T., M.Mtr., dan sejumlah pejabat teknis lainnya. Hadir pula Ketua DPD HNSI Sumsel, Ponco Darmono, S.E.

Dalam sambutannya, Idham Faca menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian awak media terhadap aktivitas dan kinerja KSOP Palembang. Ia juga menegaskan bahwa sebelum kegiatan berlangsung, pihaknya telah lebih dahulu berkonsultasi dengan tokoh Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.

Sesi pemaparan materi dilanjutkan oleh Capt. Bintaro yang memaparkan bahwa ruang lingkup kerja KSOP mencakup pengawasan terhadap aktivitas kapal yang merapat, memuat barang, hingga keberangkatan kembali. Ia juga memperkenalkan pejabat-pejabat struktural yang membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Namun suasana berubah dinamis saat sesi tanya jawab dibuka. Sejumlah awak media melontarkan pertanyaan tajam, mulai dari dugaan keterlibatan oknum KSOP dalam pengadaan CCTV di Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), hingga polemik kendaraan STID yang diduga melanggar kelayakan operasi di pelabuhan.

Pertanyaan lebih lanjut juga menyasar isu keselamatan pelayaran, seperti seringnya kapal tongkang menabrak rumah warga di sepanjang Sungai Musi, serta aktivitas distribusi BBM ilegal yang diduga mengalir ke sejumlah tugboat batubara, termasuk kapal bernama “Rafa 01” yang disebut-sebut berkaitan dengan salah satu pejabat KSOP. Tak luput juga sorotan terhadap legalitas operasional TUKS dan Tersus di alur sungai Musi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ikhsan M. Ichsan, S.T., M.A, serta Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan, Ika Handayani, S.Kom., M.M, menjelaskan bahwa tidak ada intervensi KSOP dalam pengadaan CCTV. Menurut mereka, vendor-vendor hanya direkomendasikan berdasarkan daftar yang masuk, sementara pengadaan berada di bawah otoritas pusat.

Adapun terkait STID, KSOP menegaskan bahwa penentuan kelayakan kendaraan adalah wewenang Dinas Perhubungan dan Pelindo, sementara KSOP sebatas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Meski acara berlangsung dalam suasana formal, sejumlah awak media menilai adanya nuansa komunikasi yang kurang terbuka, bahkan sebagian mengindikasikan adanya tekanan psikologis atau intimidasi halus terhadap kerja jurnalistik mereka. Dugaan ini muncul karena adanya pernyataan dan narasi tertentu yang dinilai dapat mempengaruhi independensi pers.

Hingga berita ini diterbitkan, KSOP belum memberikan pernyataan tambahan terkait isu-isu lanjutan yang berkembang.

Acara ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah. Para jurnalis berharap ke depan ruang dialog seperti ini dapat dioptimalkan sebagai bentuk transparansi, bukan sekadar formalitas.(Epri) 

Share:

Baca Lagi

Bupati Banyuasin Hadiri Musrenbang RPJMD di Palembang, Fokus pada Sinkronisasi Program Prioritas

Bupati Banyuasin Hadiri Musrenbang RPJMD di Palembang, Fokus pada Sinkronisasi Program Prioritas

ReformasiRI.com, Palembang – Dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, serta arah program prioritas pembangunan daerah yang telah dirumuskan pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H bersama Sekda Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU, ASEAN Eng menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Griya Agung Palembang, Senin (16/6/2025).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, menegaskan bahwa Kemendagri telah menerbitkan Instruksi Dalam Negeri untuk menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah terkait pedoman penyusunan RPJMD. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar perencanaan pembangunan lebih strategis, sistematis, dan terintegrasi, sehingga hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Fatoni juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi ketidakpastian ekonomi global dengan target pembangunan yang matang. Ia menekankan perlunya pendapatan daerah yang terukur, evaluasi rutin, dan percepatan realisasi belanja APBD sejak awal tahun.

“Dengan direalisasikannya belanja APBD di awal tahun, pembangunan dapat segera berjalan, pelayanan publik bisa ditingkatkan, dan tingkat kepercayaan serta partisipasi masyarakat akan semakin tinggi,” ujarnya.

(red)

Share:

Baca Lagi

Sumsel Genjot Penanaman Padi Gogo: Langkah Strategis Menuju Swasembada PanganReformasiRI.com, Palembang –

Sumsel Genjot Penanaman Padi Gogo: Langkah Strategis Menuju Swasembada Pangan

ReformasiRI.com, Palembang – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menggelar kegiatan penanaman padi gogo di lahan perkebunan Sumatera Selatan, Rabu (08/01/2025). Acara ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, sebagai upaya mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

Mengawali tahun 2025, pemerintah fokus pada peningkatan produktivitas padi gogo dengan menggelar Rapat Koordinasi Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Doris Monica Sari Turnip, Pj. Padi Gogo Sumsel, menargetkan penanaman seluas 54.000 hektar. "Kami berharap target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan kerja sama semua stakeholder," ujarnya.

Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Ir. Agus Darwa M.Si, menambahkan bahwa bantuan pemerintah berupa benih, pestisida, dan herbisida akan mendukung petani dalam mengolah lahan yang sudah dibajak sebelumnya. "Kami berkomitmen mengawal proses ini melalui pembinaan intensif dari para penyuluh di setiap kabupaten," jelasnya.

Program ini diharapkan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Sumsel. (Rina)

Share:

Baca Lagi

Grand Opening Permai Billiard, Destinasi Baru untuk Pecinta Biliar di Palembang

Grand Opening Permai Billiard, Destinasi Baru untuk Pecinta Biliar di Palembang

Palembang, ReformasiRi – Kota Palembang kembali menghadirkan tempat hiburan baru bagi pecinta olahraga biliar. Permai Billiard resmi membuka pintunya di Jalan MP. Mangkunegara No. 123, Kenten Permai, pada Rabu (25/12/2024).

Wendy Indra Setiawan, pemilik Permai Billiard, menjelaskan bahwa ide membuka usaha ini muncul dari meningkatnya minat masyarakat terhadap biliar di kota Palembang. Memanfaatkan ruang kosong di lantai 2 bangunan Mini Market Permai, tempat ini menawarkan pengalaman bermain biliar yang nyaman dengan harga terjangkau.

“Grand opening ini kami hadirkan dengan 7 meja biliar, termasuk 2 meja di ruang VIP. Jam operasional kami mulai pukul 11.00 hingga 02.00 dini hari. Selama Natal dan Tahun Baru, ada promo spesial bermain 3 jam di ruang reguler seharga Rp100.000, sudah termasuk pilihan minuman,” ujar Wendy.

Selain fasilitas biliar, Permai Billiard juga menyediakan menu makanan dan minuman, mulai dari camilan ringan hingga makanan berat seperti nasi goreng dan mie goreng. Harga yang ditawarkan pun bersahabat dengan kantong.

Mengambil nama dari Mini Market Permai, yang telah menjadi ikon di wilayah Kenten Permai sejak 1983, Wendy berharap Permai Billiard dapat berkembang lebih besar di masa mendatang. "Kami berencana menambah 7 hingga 8 meja biliar di lantai 3 agar lebih banyak pengunjung bisa menikmati fasilitas ini," tambahnya.

Dengan konsep unik, harga terjangkau, dan pelayanan maksimal, Permai Billiard diharapkan menjadi pilihan utama bagi masyarakat Palembang yang ingin menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga sambil menikmati olahraga biliar. (Rina) 

Share:

Baca Lagi

Pergantian Tahun 2025: Momentum Muhasabah untuk Indonesia Lebih Baik

Muhasabah: Menyongsong Pergantian Tahun

Oleh: Mukri AS Pemulutan, S.Sos.I., M.Si.

Ketua DPW MSK-Indonesia dan PB FPMP Sumsel

Menyongsong datangnya Tahun Baru 2025 yang sebentar lagi akan kita lalui, peristiwa pergantian tahun ini menjadi momentum muhasabah kebangsaan dan kenegaraan bagi kita, bangsa Indonesia. Tahun ini menjadi titik penting setelah melewati berbagai dinamika politik, seperti berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, kompetisi Pilpres yang berlangsung damai, hingga perhelatan Pilkada serentak yang menjadi cerminan sirkulasi elite secara demokratis.

Berbagai ujian sejarah tersebut telah kita lewati dengan bijaksana. Bangsa Indonesia menunjukkan kedewasaannya melalui politik tingkat tinggi (high politics) yang menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup. Persatuan dan kesatuan tetap menjadi azimat penyatu bagi nasionalisme humanistik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan semangat tersebut, kita perlu terus menjaga stabilitas politik dan keharmonisan para elite negeri ini.

Tiga fokus utama yang harus kita rawat demi keberlangsungan bangsa adalah:

1. Himayatut Daulah: Menjaga pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan Pancasila.

2. Himayatut Dien: Memelihara toleransi beragama, mengingat Indonesia adalah model toleransi dunia, di mana berbagai agama tumbuh berdampingan dengan damai.

3. Himayatul Ummah: Menjaga keutuhan umat dan rakyat agar tidak terpecah-belah, mengingat Indonesia masih berjuang melawan kemiskinan dan kebodohan.

Terpilihnya Presiden Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto memberikan harapan baru bagi perubahan menuju bangsa yang lebih damai, demokratis, dan sejahtera. Harapan tersebut menjadi agenda ideal untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Namun, retaknya persaudaraan akibat perbedaan pilihan dalam Pileg, Pilpres, dan Pilkada menjadi tantangan tersendiri. Momentum ini harus disikapi dengan nilai-nilai keteladanan dari para pemimpin yang mampu merangkul perbedaan sebagai perekat ke-Indonesiaan kita.

Muhasabah Kebangsaan

Menyongsong pergantian tahun ini, mari kita lakukan muhasabah kebangsaan untuk merefleksikan dan mengevaluasi agenda yang telah dilalui. Sebagai bangsa, kita perlu memperkuat semangat dalam membela kepentingan bersama, menegakkan UUD 1945, dan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harapan di Tahun 2025

Pada tahun 2025, agenda politik kebangsaan harus lebih serius dalam memenuhi harapan rakyat. Negara harus hadir dalam setiap persoalan rakyat dan menghindari praktik bisnis yang merugikan masyarakat. Beberapa fokus utama:

1. Pemberantasan Korupsi: Semangat melawan korupsi harus menjadi prioritas utama kebangsaan.

2. Pendidikan: Dunia pendidikan harus bebas dari komersialisasi, dengan anggaran 20% dari APBN dan APBD benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan mutu.

3. Kesehatan: Akses kesehatan harus lebih mudah, bahkan gratis dengan hanya bermodalkan KTP.

4. Birokrasi: Pelayanan birokrasi yang sederhana, berbasis kinerja dan prestasi (meritokrasi).

5. Kesejahteraan: Peningkatan gaji guru, dosen, buruh, honorer, ustaz, dan marbot agar mampu menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kapitalis.

6. Ekonomi Kerakyatan: Pemerintah harus melindungi harga produk petani, pelaku UMKM, dan sektor ekonomi rakyat lainnya melalui kebijakan yang berpihak.

Bangkitnya ekonomi kerakyatan menjadi langkah penting, terutama dalam membangun sektor pertanian. Seperti pesan Bung Karno, kaum tani adalah sokoguru revolusi Indonesia.

Selamat menyongsong pergantian tahun 2024 ke 2025. Mari kita jadikan momen ini untuk bermuhasabah dan merefleksikan perjalanan bangsa, dengan semangat tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Post: ReformasiRI

Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Respon Cepat ADIL Tanggapi Keluhan Masyarakat, Bahu Jalan Amri Tambunan Langsung Dicor

Sumatera Utara,ReformasiRI.com - Bahu jalan Amri Tambunan yang berada di Dusun 7A Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal sore tadi langsung di cor oleh tim dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang nomor urut 2, dr. Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo bekerjasama dengan masyarakat sekitar.

Calon Bupati Deli Serdang nomor urur 2, dr. Asri Ludin Tambunan mengatakan ini merupakan karya nyata dari respon cepat yang akan dilakukannya bersama Lom Lom Suwondo saat terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Deli Serdang periode 2025-2030 mendatang.

"Jika ayah saya Alm. Pak Amri Tambunan memiliki program Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM), maka saya akan lengkapi dengan respon cepatnya. Sehingga program itu akan berkesinambungan dan terlengkapi. Sebab program yang sudah berjalan baik tentu harus diteruskan dan dilengkapi sehingga layanan kepada masyarakat maksimal,"ucapnya saat melihat langsung proses pengecoran bahu jalan Amri Tambunan di Desa Sei Mencirim, Kamis (7/11/2024). 

Respon cepat ini akan kita lakukan dibernagai lini, baik infrastruktur, kesehatan, layanan publik dan lainnya. 

"Keluhan dan saran dari masyarakat harus direspon dengan cepat. Ini yang akan kita lakukan 5 tahun kedepan. Tisak hanya untuk infrastruktur, kesehatan, layanan publik dan lainnya juga akan lakukan dengan menyempurnakan call center 119 khusus Deli Serdang.

Sebab pengaduan terpadu itu baru saya lakukan saat saya menjabat Kadis Kesehatan, namun itu belum sempurna karena saya butuh kewenangan lebih sehingga aspek lain juga bisa terpusatkan melalui pengaduan terpadu itu,"jelasnya.

Selain itu, mantan Kadis Kesehatan ini juga mengaku bangga dan takjub dengan pemberian nama jalan menggunakan nama sang ayah. 

"Tentu pemberian nama jalan ini hasil usulan dari masyarakat yang terkenang akan budi baik dari ayah saya. Rasa cinta masyarakat akan sosok Alm. Amri Tambunan tertuang melalui jalan ini. Saya yakin itu semua berkat kerja keras dan kebaikan yang sudah dilakukan ayah saya. Dan kedepan saya akan bisa melakukan lebih dari ayah saya.

Prioritas pembangunan dan pelayanan publik khususnya mewujudkan Deli Serdang Sehat akan kita maksimalkan. Sehingga sehat tidak hanya masyarakatnya, namun juga layanan publiknya, ekonominya dan lingkungannya juga sehat,"jelasnya lagi. 

Dokter Spesialis Penyakit Dalam ini juga akan menjalankan beberapa program unggulannya, salah satunya adalah Berjemur (Bupati Bekerja Bertemu Rakyat) selama 2 minggu sekali. 

"Berjemur ini kita lakukan untuk menyerap langsung aspirasi dari masyarakat agar arah kebijakan dan pembangunan tepat sasaran dan bisa langsung dirasakan masyarakat,"tandasnya.

Sebelumnya salah seorang tokoh masyarakat Sunggal, Junaidi atau yang sering disapa bapak Juju mengucapkan terimakasihnya kepada dr. Asri Ludin Tambunan yang sudah membantu masyarakat Desa Sei Mencirim untuk memperbaiki bahu jalan Amri Tambunan.

"Kami mengucapkan terimakasih ke dokter Aci yang sudah membantu masyarakat. Kami mendukung penuh seluruh program dan niat bapak mewujudkan Deli Serdang Sehat. Dan saya akan memberikan tips kepada bapak/ibu waktu mencoblos nanti dengan urutan, pertama datang ke TPS, 2 coblos dan terakhir pulang,"ucapnya. (Rizky Zulianda)

Share:

Baca Lagi

Jelang Aquabike World Championship Kedua di Danau Toba, Pj Gubernur Sumut Fatoni Harapkan Kenaikan PAD

Nasional,ReformasiRI.com – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah bersiap menjadi tuan rumah Aquabike World Championship 2024, ajang bergengsi internasional yang akan segera digelar. Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, optimistis bahwa perhelatan ini tidak hanya mendatangkan kebanggaan, tetapi juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perekonomian masyarakat sekitar Danau Toba.

“Kami sangat bangga dan bersyukur karena Sumut kembali diberi kepercayaan menjadi tuan rumah event internasional ini untuk yang kedua kalinya,” ujar Fatoni dalam konferensi pers dan penandatanganan MoU terkait penyelenggaraan Aquabike World Championship 2024 di Sarinah, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Fatoni menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak, baik pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota di Sumut, untuk menyukseskan acara ini. Dukungan tersebut tidak hanya berupa pendanaan, tetapi juga meliputi berbagai aspek penting seperti pengelolaan acara dan kesiapan infrastruktur di sekitar Danau Toba.

Beberapa instansi yang memberikan dukungan langsung adalah Dinas Kesehatan yang menyiapkan tim medis dan mobil kesehatan di lokasi pertandingan. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan pemerintah kabupaten sekitar untuk mempromosikan produk-produk unggulan Sumut melalui bazar. Bahkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan tim SAR guna memastikan keselamatan para peserta dan pengunjung. Dinas Lingkungan Hidup juga berperan aktif dalam menjaga kebersihan Danau Toba, termasuk melakukan pembersihan sampah dan pengelolaan enceng gondok.

Selain itu, Dinas Perhubungan turut mendukung kelancaran transportasi dengan menyediakan akses dan area parkir yang memadai bagi para pengunjung.

Menurut Fatoni, penyelenggaraan Aquabike World Championship diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Sumut. Berdasarkan data dari LAPI, dampak ekonomi dari acara ini diperkirakan mencapai Rp 1,86 triliun untuk periode 2023-2027.

“Dari sisi kontribusi pajak, acara ini diperkirakan menyumbang Rp 39,22 miliar, atau sekitar 10,79 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten terkait,” jelas Fatoni, menambahkan bahwa ini menunjukkan potensi besar event internasional dalam mendorong ekonomi lokal.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa penyelenggaraan Aquabike World Championship di Danau Toba adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memajukan pariwisata berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan kawasan wisata dan kelestarian lingkungan.

"Kolaborasi yang baik adalah kunci utama untuk memastikan pengembangan Danau Toba dapat terus berkelanjutan. Kami berharap dengan adanya acara internasional ini, kawasan Danau Toba semakin dikenal dunia dan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar," ucap Menpar.

Sebagai informasi, Aquabike World Championship 2024 akan digelar pada 13-17 November 2024 di Danau Toba. Acara ini akan melibatkan empat kabupaten sebagai tuan rumah, yakni Karo, Dairi, Simalungun, dan Samosir. (Rizky Zulianda)

Share:

Baca Lagi

Penangkapan Pembunuh Mutia Disambut Apresiasi

Medan,ReformasiRI.com – Aparat kepolisian berhasil menangkap Joe Frisco Johan, tersangka utama dalam kasus pembunuhan Mutia (25) yang jasadnya ditemukan di dalam tas di Karo, Sumatera Utara.

Tindakan cepat pihak kepolisian ini mendapat apresiasi dari dua pengacara, Hans Silalahi dan Ramses Butar Butar.

"Kami sangat menghargai kinerja Kapolda Sumatera Utara yang mampu menangkap pelaku dalam waktu singkat," ujar Hans Silalahi saat memberikan pernyataan pers di Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2024).

Hans menambahkan, penangkapan tersebut menunjukkan keseriusan kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Di sisi lain, Ramses Butar Butar juga menyampaikan bahwa dua tersangka lainnya masih dalam pencarian, meskipun identitas mereka sudah diketahui.

"Kami berharap kedua pelaku lainnya yang masih buron segera ditangkap agar keluarga korban dapat merasa tenang," imbuh Ramses.

Kombes Sumaryono, Dirreskrimum Polda Sumut, sebelumnya menjelaskan bahwa selain Joe, ada empat orang lain yang terlibat dalam kasus ini, termasuk dua oknum polisi.

"Joe Frisco Johan, yang berdomisili di Pematang Siantar, merupakan pelaku utama. Selain dia, kami juga menahan beberapa individu lain yang didakwa dengan pasal tertentu, termasuk dua oknum polisi yang kami kenai Pasal 221 karena membiarkan tindak pidana pembunuhan terjadi," jelas Sumaryono.

Diketahui, jasad Mutia ditemukan di dalam tas pada Selasa (22/10) di pinggir jalan dekat Tahura, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas penyapu jalan dan terdapat sejumlah luka di tubuh korban. (Tim)

Share:

Baca Lagi

Awali Kepengurusan, DPW A-PPI Sumut Gelar Konsolidasi dengan Stakeholder Penting

Medan, ReformasiRI.com – Mengawali masa kepemimpinannya sebagai Ketua DPW Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) Sumatera Utara periode 2024-2029, Hardep SH langsung bergerak cepat dengan melakukan kunjungan ke beberapa stakeholder strategis di wilayah Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan untuk memperkenalkan kepengurusan baru DPW A-PPI Sumut serta menjalin sinergi dengan berbagai pihak.

Kunjungan pertama dilakukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, di mana Hardep beserta rombongan diterima oleh Kepala BPN, Reza Fachri SH. Selain itu, Hardep dan tim juga bertemu dengan Kasat Narkoba Polres Tanah Karo, AKP Harjuna Bangun, di mana mereka menggelar diskusi di sebuah villa di daerah pegunungan Tanah Karo. Kunjungan dilanjutkan dengan menemui Kapolres Binjai, AKBP Bambang Christianto Utomo SH SIK, dan Kepala BNN Kota Binjai, Ucok Ferry M.H.

Dalam setiap kunjungan tersebut, para stakeholder menyatakan kesiapannya untuk bermitra dengan A-PPI selama sinergi yang terjalin bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. "Kami mendukung penuh upaya kolaborasi dengan A-PPI, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas," ujar Reza Fachri.

Hardep SH, pada Kamis (31/10/2024), menyatakan bahwa A-PPI DPW Sumut siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong kegiatan-kegiatan positif, terutama yang mendukung kemajuan pers dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Hardep SH didampingi oleh Wakil Ketua DPW A-PPI Roy Nasution, Sekretaris Joe Sidjabat, Wakil Sekretaris Rahma Dani, Bendahara Trisna Haryati, serta anggota Gerson Siahaan. Kehadiran seluruh pengurus ini menegaskan komitmen DPW A-PPI Sumut untuk bekerja secara kolektif dalam mengembangkan organisasi ke depannya.

Reporter: Tim ReformasiRI/(RI-1)

Share:

Baca Lagi

Calon Bupati BatuBara Baharuddin Siagian Berharap Masing - Masing Pasangan Cabub Mendinginkan Massa Pendukungnya

Sumatera Utara,ReformasiRI.com - Calon Bupati (Cabub) Batubara Baharuddin Siagian, berharap masing-masing pasangan Cabub 'mendinginkan' massa pendukungnya. Agar pelaksanaan Pilkada di daerah itu berjalan secara bahagia.

Baharudin Siagian, mengatakan itu kepada wartawan, di Medan, Selasa (29/10/2024) malam. Yakni, usai pelaksanaan debat perdana pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Batubara, yang digelar di Hotel Grand Aston City Hall Medan. 

Malam itu, tiga Paslon Bupati Batubara mengikuti debat yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batubara. Mereka adalah pasangan nomor urut 1 Darwis - Oky Iqbal Frima, Paslon nomor urut 2 Baharuddin Siagian - Syafrizal, dan Paslon nomor urut 3 Zahir - Aslam Yaruda. 

Pelaksanaan debat malam itu sempat diwarnai keributan. Sesaat usai pelaksanaan debat, pendukung Paslon nomor urut 1 terlibat kerusuhan dengan pendukung Paslon nomor urut 3. Belum diketahui secara pasti penyebab hingga terjadinya keributan antar pendukung tersebut. Diduga, para pendukung turut merasa 'panas' karena kandidat mereka saling sindir saat pelaksanaan debat. 

Menanggapi peristiwa itu, Cabub Batubara nomor urut 2 Baharuddin Siagian, tidak banyak berkomentar. Kepada wartawan, dia hanya menyayangkan peristiwa itu terjadi. Karena, katanya kontestasi Pilkada seharusnya membuat masyarakat bahagia dan bergembira. 

Dikatakan Baharuddin, pelaksanaan Pilkada seharusnya adalah proses pergantian kekuasaan secara damai. Sedangkan tujuan utama dari proses tersebut adalah terciptanya hidup damai dan saling menghargai di atas perbedaan yang ada. "Bukan sebagai ajang konflik, apalagi ajang perpecahan," katanya. 

Disampaikan Baharuddin, masyarakat harusnya bergembira dalam melaksanakan proses pelaksanaan Pilkada ini. Karena Pilkada merupakan pesta demokrasi, dimana rakyat dengan bebas dapat menentukan calon pemimpinnya (Bupati Batubara) untuk lima tahun ke depan. 

Diakui Baharuddin Siagian, perbedaan di masyarakat tentang siapa sosok pemimpin yang akan dipilih, pastilah terjadi. Karena untuk Batubara saja terdapat tiga Paslon "Tapi harapannya, perbedaan itu jangan sampai menimbulkan konflik. Karena, siapapun nanti yang terpilih menjadi bupati, tujuannya adalah untuk membangun Batubara," ujarnya.

Ke depan, Baharuddin mengajak, seluruh elemen yang ada di Kabupaten Batubara untuk menjaga sikap. Caranya dengan menjadikan peristiwa malam itu sebagai pelajaran pentingnya menjaga keutuhan di masyarakat. 

Elemen-elemen masyarakat di Batubara, kata Baharuddin, juga diharapkan tidak memperbesar masalah yang terjadi malam itu, hingga menjadi tidak sehat. "Mari kita jaga keharmonisan. Jangan karena Pilkada kita menjadi pecah. Berpolitiklah secara bahagia," ajaknya 

Reporter: Rizky Zulianda/ReformasiRI

Editor: Dy

Share:

Baca Lagi

Panwascam Sako Ajak Masyarakat Terlibat Aktif Awasi Pemilu 2024

Palembang, ReformasiRI.com - Dalam rangka mewujudkan pemilu damai dan berintegritas pada pemilihan serentak tahun 2024, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sako menggelar sosialisasi pengawasan pemilu di Kedai 291 pada Kamis, 26 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, memastikan transparansi, serta mencegah pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi.

Ketua Panwascam Sako, Kurnia Efrida Yanti, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas pemilu. “Masyarakat adalah ujung tombak pengawasan. Partisipasi aktif masyarakat akan memastikan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan,” ujarnya.

Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari pemerintahan kecamatan Sako, insan pers, pemuda, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang dapat memecah belah atau merusak suasana damai pemilu.

Pemateri dalam acara ini, Dr(C) Dicky Andrian dari Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan, dan akademisi Irpinsyah, S.Kom.I, H.Hum., juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antara lembaga pengawas dan masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

Ketua Panwascam Sako menutup acara dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan pemilu yang damai dan berintegritas, demi terwujudnya kepemimpinan yang amanah di masa depan.

Dengan pengawasan ketat dan partisipasi masyarakat yang maksimal, diharapkan Pemilu Serentak 2024 di Kecamatan Sako akan berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Reporter: ReformasiRI

Editor: Dy

Share:

Baca Lagi

PH Terdakwa Dugaan Pencabulan Siswi Optimis Kliennya Tidak Bersalah

Sinjai,ReformasiRI.com - Sidang lanjutan kasus dugaan pencabulan terhadap seorang siswi dengan terdakwa berinisial F dalam Perkara Pidana Biasa Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Snj kembali digelar di Pengadilan Negeri Sinjai, Senin, 21 Oktober 2024. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan Ahli Psikolog Klinis dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan saksi-saksi yang meringankan terdakwa.

Sidang tertutup ini dipimpin oleh Hakim Ketua Anthonie Spilkam Mona, namun Ahli Psikolog Klinis dari JPU tidak hadir. Keterangan ahli tersebut dibacakan oleh JPU melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Tim Kuasa Hukum terdakwa, Akbar, S.H., M.H., menyampaikan bahwa mereka tetap yakin dan berupaya untuk membuktikan kliennya tidak bersalah. "Kami terus berupaya membuktikan bahwa klien kami tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Kami telah menghadirkan lima saksi yang tidak satu pun dari mereka memberikan keterangan yang memberatkan klien kami," tegasnya.

Akbar juga mengungkapkan keberatan atas keterangan ahli yang dibacakan di persidangan, serta meragukan kapasitas ahli yang tertera dalam BAP tersebut. "Kami merasa keberatan dengan keterangan Ahli Psikolog Klinis yang dibacakan oleh JPU. Kami juga mempertanyakan kapasitas ahli ini dalam memberikan penilaian terkait kasus klien kami."

Ia menambahkan bahwa berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh lima orang saksi, tidak ada bukti yang kuat bahwa kliennya melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. "Kami sangat optimis dalam memperjuangkan hak klien kami untuk mendapatkan keadilan. Tidak ada bukti kuat dan tidak terpenuhi adanya unsur pidana dalam perkara ini," pungkas Akbar.

Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa dijadwalkan kembali dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sinjai pada Senin, 28 Oktober 2024.

Reporter: ReformasiRI

Editor: Dy

Sumber: Akbar SH,MH

Share:

Baca Lagi

Acara Panggung Gembira Jasdam II/Swj Dihadiri Kapolda Sumsel

Palembang, ReformasiRI.com - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke - 79 Tentara Nasional Indonesia, Kodam II/Swj gelar panggung prajurit secara meriah dan spektakuler di lapangan Jasdam II/Sriwijaya Palembang pada Jumat malam (11/10/2024) Kegiatan yang dihadiri Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, SIK, MH , Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI M. Naudi Nurdika,S.IP, MSi,M.Tr, Danrem O44/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir, S Sos, MM beserta PJU Kodam II/Sriwijaya serta pejabat penting instansi lainnya.

Hal itu disampaikan Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Drs. Paiman, M.I.P., dalam rilisnya, Palembang, Sabtu (12/10/2024)

Diungkapkan Kapendam, Acara ini menjadi salah satu puncak perayaan HUT TNI yang penuh kemeriahan, apalagi dengan hadirnya sejumlah artis Ibukota diantaranya seperti Charly Van Houten, Feby Pantura dan Wika Salim, serta tampilan para pemenang lomba festival band dan modern dance HUT TNI serta artis lainnya menambah semangat prajurit dan PNS TNI dari 3 matra (AD,AL,AU) dan antusiasme Masyarakat yang hadir menonton. 

" Ribuan penonton dari berbagai kalangan, memadati lapangan Jasdam II/Swj yang menjadi lokasi Panggung Prajurit yang didesain begitu megah dan spektakuler. Acara panggung prajurit ini untuk semua kalangan masyarakat, TNI, Polri, menjadi ajang hiburan dan sekaligus untuk memperkuat sinergitas dan kebersamaan antara TNI, Polri dan semua komponen masyarakat." ucap Kolonel Paiman

"Melalui panggung prajurit ini semuanya membaur dalam suasana gembira, penuh keakraban dan menjadi hiburan segar yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. TNI, dalam hal ini Kodam II/Sriwijaya, Lanal dan Lanud Palembang ingin menunjukkan bahwa TNI tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan Negara, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang berkontribusi sebagai perekat persatuan, dalam membangun kebersamaan, soliditas dan kesatuan bangsa." imbuhnya

Tak hanya itu, Panggung Prajurit ini juga menampilkan para juara berbagai perlombaan yang telah diselenggarakan sebelumnya, dalam rangka HUT Ke-79 TNI dengan pemberian hadiah pemenang tournament Piala Pangdam II/Swj Mayjen TNI M. Naudi Nurdika. 

“Ribuan masyarakat penonton tampak membaur dengan prajurit TNI/Polri, berjoget bersama, bergembira ceria mengikuti iringan musik dan alunan lagu penyanyi yang tampil sangat luar biasa. Tidak ketinggalan Bapak Pangdam II/Swj juga tampil membawakan lagu duet bersama penyanyi Charly Van Houten ," pungkas Kapendam 

Turut hadir dalam acara ini, Kasdam, PJU Kodam II/Swj, para Dan/Kabalakdam II/Swj, PJU Lanal dan Lanud Palembang, Forkopimda Sumsel, Forkompimda Palembang, para Mitra Kodam, Prajurit dan PNS Kodam II Sriwijaya, Lanal dan Lanud Palembang, Persit KCK, ibu Jalasenastri dan Ibu Pia Ardyagarini serta ribuan warga masyarakat Palembang.(Chairuns)

Share:

Baca Lagi

Hang Solahuddin Resmi Dilantik Sebagai Ketua DPD FKPPAI Sumsel Masa Bakti Periode 2024 - 2029

Palembang, ReformasiRI.COM - Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia (DPP FKPPAI) Kisawung Saung Rahsa resmi melantik Hang Solahuddin sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD FKPPAI) Sumatera Selatan (Sumsel) Masa Bakti Periode 2024 - 2029.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK DPP FKPPAI) Nomor : 011/DPP-FKPPAI/SKDPD/X/2024.

Dimana dalam SK tersebut telah Memutuskan dan Menetapkan :

1. Membatalkan semua Surat Keputusan sebelumnya.

2. Mengesahkan Personalia Pengurus Daerah [DPD] Provinsi Sumatera Selatan Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia [FKPPAI] masa bakti 2024- 2029.

3. Komposisi dan Personalia Pengurus Daerah [DPD]] Provinsi Sumatera Selatan Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia (FKPPAI) masa bakti 2024- 2029. Terlampir, merupakan satu kesatuan terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

4. Tugas Pokok Dewan Pengurus Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Melaksanakan Program Umum Organisasi sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia [FKPPAI] dan ketentuan lain, baik yang sudah ada maupun yang ditetapkan kemudian.

b. Menyelenggarakan Musyawarah Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Daerah [Musda] Indonesia [FKPPAI] selambat lambatnya tahun 2029.

5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Kepada awak media Hang Solahuddin menyampaikan, FKPPAI bekerja sama dengan pemerintah namun tidak pernah terlibat dalam politik (Netral).

Lanjut kata Solahuddin, FKPPAI juga merupakan murni bergerak dibidang pengobatan alternatif baik itu medis maupun non medis. 

"Mungkin banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh kedokteran, Insya' Allah disini bisa kita atasi melalui alternatif dan obat-obatan herbal," ujar Solahuddin di Batiqa Hotel, Jalan A. Rivai, Sabtu (12/10/2024).

Masih kata Hang Solahuddin, jumlah anggota pengurus DPD FKPPAI Sumsel ada 50 orang, dengan program jangka pendeknya yaitu akan mengadakan pengobatan gratis untuk umum dan membentuk DPC se-17 Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Ditempat berbeda Ponco Darmono, SE selaku penasehat DPD FKPPAI Sumsel menambahkan, 

"Selamat atas pengukuhan dan dilantiknya Hang Solahuddin sebagai Ketua DPD FKPPAI Sumsel, semoga dibawah kepemimpinannya FKPPAI dapat maju dan bisa berbuat banyak untuk pemerintah dan masyarakat setempat," pungkasnya.(Chairuns)

Share:

Baca Lagi

Macan Tutul Ngamuk Diduga Mandiri Utama Finance Sarang Perampok Kapitalis

Palembang,ReformasiRI.com - Sekelompok orang yang mengatasnamakan dari komunitas pegiat demokrasi macan tutul menyambangi dan mengamuk di halaman kantor Leasing Mandiri Utama Finance Palembang 10 Oktober 2024.

Dalam orasinya sebagai panglima macan tutul Nopri mengatakan bahwa ada pihak debitur atas nama (SY) pemilikan kendaraan unit mobil tangki dirampas oleh oknum dept kolektor yang bekerjasama dengan Mandiri Utama Finance.

Menurut Nopri yang didampingi koordinator aksi dan koordinator lapangan Aan Pirang, Henny MT, Taqwa, Obi Bingin, Aswat Tanjung, Cik Tangga Buntung, Yudi PSR menyebutkan

Berdasarkan undang-undang 1945 

28 F. Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 28 E Ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dimuka umum.

Selanjutnya sebagaimana Yang Telah Kita Ketahui Indonesia Adalah Negara Hukum Dan Menganut Azaz Pancasila Maka Dari Itu Tentunya 

Pihak leasing tidak boleh menarik kendaraan secara paksa jika debitur tidak mengakui adanya cidera janji dan keberatan untuk menyerahkan kendaraan. Dalam hal ini, Pihak leasing harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk melakukan penarikan kendaraan. 

"Untuk itu kami Atas Nama Pegiat Demokrasi Macan Tutul datang dengan aksi damai pada hari ini mengajukan keberatan dan menduga bahwa pihak leasing Mandiri Utama Finance telah melakukan perbuatan yang dianggap melanggar aturan-aturan norma norma hukum yang berlaku di negara Indonesia, kata Panglima Macan Tutul 

Ia mengatakan mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, kreditur (perusahaan leasing) berwenang penuh untuk menarik kendaraan/eksekusi sendiri (paratee eksekusi) terhadap kendaraan yang menjadi objek perjanjian fidusia apabila debitur (konsumen) mengakui adanya cidera janji dan dengan sukarela menyerahkan kendaraan tersebut untuk dilakukan penjualan sendiri oleh kreditur (perusahaan leasing).

"Untuk Itu Dengan Uraian Diatas Bahwa Pihak Kami Kakanda (Supra Yogi) Selaku Debitur Tidak Pernah Merelakan Unit Kendaraannya untuk diserahkan kepada kreditur karena pihak kreditur hanya melakukan pembiayaan Unit Kendaraan, Mesin Kabin dan Sasis , Sementara Bak Tangki kendaraan itu di luar pembiayaan oleh kreditur," ujar Nopri dalam orasinya 

Mereka menjelaskan berdasarkan pengakuan Pihak debitur Kakanda Supra Yogi telah melakukan upaya pengajuan pembukaan blokir untuk melunasi angsuran tunggakan Unit Kendaraan tersebut namun tidak diindahkan oleh pihak Mandiri Utama Finance. Mirisnya pihak Mandiri Utama Finance diduga telah melakukan pemerasan dan perampasan yaitu menarik kendaraan secara paksa di jalan dan untuk menebus kendaraan tersebut pihak Mandiri Utama Finance meminta tebusan uang jatah preman sebesar nominal Rp 18 juta. Maka dari itu selaku debitur Kakanda Supra Yogi telah merasa diperas dan dirugikan saat ini telah mengadukan dan membuat laporan Polisi ke Mapolda Sumatera Selatan dengan nomor LP/B/1114/X/2024/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN. Tanggal 4 Oktober 2024.

Yang mana di sebutkan diatas bawah Indonesia menganut asas Pancasila yaitu salah satunya sila ke-4 azas musyawarah maka dari itu pihak kreditur harus mengedepankan etika moral dalam upaya penarikan tersebut. Tentunya perusahaan leasing harus menggunakan tenaga penagih yang sudah bersertifikasi profesi dari lembaga yang ditunjuk Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Jadi bukan sembarangan orang yang bisa melakukan penarikan kendaraan tersebut. Hal itu pun harus menunjukkan bukti sertifikat fidusia.

Maka dari pihaknya dari penggiat demokrasi Macan Tutul menyampaikan petitum sebagai berikut :

1. MENDESAK PIHAK MANDIRI UTAMA FINANCE UNTUK MENGEMBALIKAN UNIT KENDARAAN DENGAN PLAT NOMOR BG. 8237 JK. KE PIHAK KONSUMEN ATAS NAMA SUPRA YOGI PERAMPASAN SECARA PAKSA DI JALAN OLEH DEPT KOLEKTOR MANDIRI UTAMA FINANCE.

2. MENDESAK APARAT PENEGAK HUKUM DAN OJK SERTA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENINDAK LANJUTI DUGAAN PERAMPASAN UNIT KENDARAAN TRUK TANGKI OLEH DEPT KOLEKTOR MANDIRI UTAMA FINANCE.

3. MENDESAK MENTERI KEUANGAN UNTUK MENCABUT IZIN USAHA MANDIRI UTAMA FINANCE PALEMBANG DIDUGA SARANG PERAMPOK.

4. MENDESAK APH SEGERA TANGKAP DAN PENJARAKAN OKNUM DEPT KOLEKTOR MANDIRI UTAMA FAINENCE YANG MERESAHKAN MASYARAKAT MERAMPAS UNIT KENDARAAN TRUK TANGKI MILIK SAUDARA SUPRA YOGI.

5. MENDESAK PIHAK MANDIRI UTAMA FINANCE PALEMBANG JANGAN MELINDUNGI PERAMPOK YANG BERKEDOK DEPT KOLEKTOR SEGERA SERAHKAN OKNUM DEPT KOLEKTOR KE APARAT PENEGAK HUKUM

Demikian petitum ini kami sampaikan meminta keadilan yang seadil-adilnya dan agar menjadi perhatian semua pihak. Akhir kata Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Rilis: MacanTutul

Share:

Baca Lagi

Hani Syopiar Rustam Sambut Kembali Jamaah Haji Banyuasin Kloter 16 dengan Penuh Harapan

Palembang, ReformasiRI.com – Penjabat Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, SH, menyambut kedatangan Jamaah Haji Banyuasin kloter 16 yang tiba di Asrama Haji pada Jumat, 12 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Momen tersebut diwarnai dengan rasa syukur dan harapan bagi para tamu Allah yang kembali ke tanah air dengan selamat.

Dalam sambutannya, Hani S. Rustam menyampaikan ucapan selamat datang kepada jamaah haji, mengungkapkan, “Alhamdulillah pergi lengkap, pulang juga lengkap. Semoga para jamaah haji dapat menjadi tauladan bagi masyarakat,” ucapnya dengan penuh rasa syukur.

Lebih lanjut, Hani menekankan bahwa haji yang mabrur adalah haji yang membawa kepedulian terhadap permasalahan sosial di masyarakat. “Mari kita doakan jamaah yang telah berpulang ke rahmatullah, meski bukan dari Banyuasin, agar diterima di sisi Allah SWT,” ajaknya, menambah suasana haru dalam penyambutan.

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada semua petugas haji yang telah memberikan pelayanan terbaik selama pelaksanaan ibadah haji. “Berdasarkan laporan yang saya terima, jamaah haji Banyuasin mendapat penghargaan sebagai jamaah haji terbaik. Terima kasih telah menjadi jamaah yang tertib. Selamat datang kembali dan semoga menjadi haji yang mabrur,” tutup Hani.

Ketua DPRD Banyuasin, Irian Setiawan, SH., M. Si, juga turut memberikan sambutannya. Ia berharap agar pelayanan haji yang sudah baik dapat terus ditingkatkan di masa mendatang. “Selamat datang dan selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Semoga semuanya menjadi haji yang mabrur,” ujarnya.

Momen penyambutan ini bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya nilai-nilai keagamaan dan sosial yang harus dijunjung tinggi oleh setiap jamaah haji.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan di CNN Indonesia Awards 2024

 

Palembang, ReformasiRI.com – Keberhasilan pelayanan kolaboratif yang digagas oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, kembali mendapat pengakuan. Pada Rabu malam, 10 Juli 2024, Kabupaten Banyuasin dianugerahi penghargaan Collaborative Community Service Excellence di ajang CNN Indonesia Awards 2024 yang berlangsung di Ballroom The Zuri Hotel Palembang.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama CNN Indonesia, Titin Rosmasari, kepada Hani Syopiar Rustam. CNN Indonesia Awards 2024 merupakan acara bergengsi yang memberikan apresiasi kepada individu dan daerah yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di Sumatera Selatan. Tahun ini, acara ini mengusung tema “Dari Bumi Sriwijaya Merangkai Masa Depan Nusantara.”

Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten Banyuasin sebagai bentuk pengakuan atas komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan menekan laju inflasi. Dalam kesempatan tersebut, Hani Syopiar Rustam mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima. “Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga sebagai ungkapan syukur bagi semua perangkat daerah yang telah berkontribusi dan terus menjalankan program pelayanan kolaboratif setiap minggunya,” ujarnya.

Acara bergengsi ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi, antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Menkominfo RI Budi Arie Setiadi, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, serta CEO CT Corp, Chairul Tanjung, dan Pj Gubernur Sumatera Selatan. Kehadiran para tokoh penting ini menegaskan arti penting penghargaan tersebut dalam mendorong kemajuan daerah.

Dengan penghargaan ini, Kabupaten Banyuasin menunjukkan bahwa kolaborasi dan komitmen terhadap pelayanan publik dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi lokal.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Pj Bupati Banyuasin Hadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan di Jakarta: Presiden Jokowi Tekankan Akuntabilitas Keuangan

Banyuasin, ReformasiRI.com – Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, SH, menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Pemerintah Pusat Tahun 2023 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024). Acara ini dihadiri oleh para pemimpin daerah dari seluruh Indonesia dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo.

Dalam acara tersebut, Hani Syopiar Rustam didampingi oleh sejumlah pejabat penting dari Kabupaten Banyuasin, di antaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuasin, Dra. Yuni Khairani, M. Si, Inspektur Banyuasin, Ir. Zakirin, SP., MM., CGCAE, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banyuasin, Dr. H. Salni Pajar, S. Ag., M. HI.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada laporan keuangan bukan lagi dianggap sebagai sebuah prestasi, melainkan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk mencapainya. Keuangan negara harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“WTP bukan lagi prestasi, tapi kewajiban. Dalam pengelolaan keuangan, kita harus akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat fondasi keuangan negara menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Pesan ini ditekankan kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota yang hadir dalam acara tersebut, sebagai langkah strategis dalam mengantisipasi tantangan ekonomi dan pembangunan di masa depan. Presiden mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih serius dalam memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Acara ini menjadi momentum penting bagi setiap daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan masing-masing. Hani Syopiar Rustam menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung program pembangunan berkelanjutan.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi