Sumsel Genjot Penanaman Padi Gogo: Langkah Strategis Menuju Swasembada PanganReformasiRI.com, Palembang –
Grand Opening Permai Billiard, Destinasi Baru untuk Pecinta Biliar di Palembang
Pergantian Tahun 2025: Momentum Muhasabah untuk Indonesia Lebih Baik
Respon Cepat ADIL Tanggapi Keluhan Masyarakat, Bahu Jalan Amri Tambunan Langsung Dicor
Jelang Aquabike World Championship Kedua di Danau Toba, Pj Gubernur Sumut Fatoni Harapkan Kenaikan PAD
Penangkapan Pembunuh Mutia Disambut Apresiasi
Awali Kepengurusan, DPW A-PPI Sumut Gelar Konsolidasi dengan Stakeholder Penting
Calon Bupati BatuBara Baharuddin Siagian Berharap Masing - Masing Pasangan Cabub Mendinginkan Massa Pendukungnya
Panwascam Sako Ajak Masyarakat Terlibat Aktif Awasi Pemilu 2024
PH Terdakwa Dugaan Pencabulan Siswi Optimis Kliennya Tidak Bersalah
Acara Panggung Gembira Jasdam II/Swj Dihadiri Kapolda Sumsel
Hang Solahuddin Resmi Dilantik Sebagai Ketua DPD FKPPAI Sumsel Masa Bakti Periode 2024 - 2029
Macan Tutul Ngamuk Diduga Mandiri Utama Finance Sarang Perampok Kapitalis
Hani Syopiar Rustam Sambut Kembali Jamaah Haji Banyuasin Kloter 16 dengan Penuh Harapan
Palembang, ReformasiRI.com – Penjabat Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, SH, menyambut kedatangan Jamaah Haji Banyuasin kloter 16 yang tiba di Asrama Haji pada Jumat, 12 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Momen tersebut diwarnai dengan rasa syukur dan harapan bagi para tamu Allah yang kembali ke tanah air dengan selamat.
Dalam sambutannya, Hani S. Rustam menyampaikan ucapan selamat datang kepada jamaah haji, mengungkapkan, “Alhamdulillah pergi lengkap, pulang juga lengkap. Semoga para jamaah haji dapat menjadi tauladan bagi masyarakat,” ucapnya dengan penuh rasa syukur.
Lebih lanjut, Hani menekankan bahwa haji yang mabrur adalah haji yang membawa kepedulian terhadap permasalahan sosial di masyarakat. “Mari kita doakan jamaah yang telah berpulang ke rahmatullah, meski bukan dari Banyuasin, agar diterima di sisi Allah SWT,” ajaknya, menambah suasana haru dalam penyambutan.
Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada semua petugas haji yang telah memberikan pelayanan terbaik selama pelaksanaan ibadah haji. “Berdasarkan laporan yang saya terima, jamaah haji Banyuasin mendapat penghargaan sebagai jamaah haji terbaik. Terima kasih telah menjadi jamaah yang tertib. Selamat datang kembali dan semoga menjadi haji yang mabrur,” tutup Hani.
Ketua DPRD Banyuasin, Irian Setiawan, SH., M. Si, juga turut memberikan sambutannya. Ia berharap agar pelayanan haji yang sudah baik dapat terus ditingkatkan di masa mendatang. “Selamat datang dan selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Semoga semuanya menjadi haji yang mabrur,” ujarnya.
Momen penyambutan ini bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya nilai-nilai keagamaan dan sosial yang harus dijunjung tinggi oleh setiap jamaah haji.
Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya
Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan di CNN Indonesia Awards 2024
Palembang, ReformasiRI.com – Keberhasilan pelayanan kolaboratif yang digagas oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, kembali mendapat pengakuan. Pada Rabu malam, 10 Juli 2024, Kabupaten Banyuasin dianugerahi penghargaan Collaborative Community Service Excellence di ajang CNN Indonesia Awards 2024 yang berlangsung di Ballroom The Zuri Hotel Palembang.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama CNN Indonesia, Titin Rosmasari, kepada Hani Syopiar Rustam. CNN Indonesia Awards 2024 merupakan acara bergengsi yang memberikan apresiasi kepada individu dan daerah yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di Sumatera Selatan. Tahun ini, acara ini mengusung tema “Dari Bumi Sriwijaya Merangkai Masa Depan Nusantara.”
Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten Banyuasin sebagai bentuk pengakuan atas komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan menekan laju inflasi. Dalam kesempatan tersebut, Hani Syopiar Rustam mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima. “Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga sebagai ungkapan syukur bagi semua perangkat daerah yang telah berkontribusi dan terus menjalankan program pelayanan kolaboratif setiap minggunya,” ujarnya.
Acara bergengsi ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi, antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Menkominfo RI Budi Arie Setiadi, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, serta CEO CT Corp, Chairul Tanjung, dan Pj Gubernur Sumatera Selatan. Kehadiran para tokoh penting ini menegaskan arti penting penghargaan tersebut dalam mendorong kemajuan daerah.
Dengan penghargaan ini, Kabupaten Banyuasin menunjukkan bahwa kolaborasi dan komitmen terhadap pelayanan publik dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi lokal.
Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya
Pj Bupati Banyuasin Hadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan di Jakarta: Presiden Jokowi Tekankan Akuntabilitas Keuangan
Banyuasin, ReformasiRI.com – Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, SH, menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Pemerintah Pusat Tahun 2023 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024). Acara ini dihadiri oleh para pemimpin daerah dari seluruh Indonesia dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo.
Dalam acara tersebut, Hani Syopiar Rustam didampingi oleh sejumlah pejabat penting dari Kabupaten Banyuasin, di antaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuasin, Dra. Yuni Khairani, M. Si, Inspektur Banyuasin, Ir. Zakirin, SP., MM., CGCAE, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banyuasin, Dr. H. Salni Pajar, S. Ag., M. HI.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada laporan keuangan bukan lagi dianggap sebagai sebuah prestasi, melainkan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk mencapainya. Keuangan negara harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“WTP bukan lagi prestasi, tapi kewajiban. Dalam pengelolaan keuangan, kita harus akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat fondasi keuangan negara menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Presiden Jokowi dalam sambutannya.
Pesan ini ditekankan kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota yang hadir dalam acara tersebut, sebagai langkah strategis dalam mengantisipasi tantangan ekonomi dan pembangunan di masa depan. Presiden mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih serius dalam memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Acara ini menjadi momentum penting bagi setiap daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan masing-masing. Hani Syopiar Rustam menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung program pembangunan berkelanjutan.
Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya
Permasalahan Pemilih di Perbatasan Banyuasin-Palembang: Pemkot dan Pemkab Sepakati Langkah Penyelesaian Bersama
Banyuasin, ReformasiRI.com – Upaya penyelesaian permasalahan pemilih di wilayah perbatasan antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin terus dikebut oleh kedua belah pihak. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 8 Kantor Walikota Palembang, Rabu (3/7/2024), menjadi tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) melalui Surat Nomor 400.8.2/2928/SJ tanggal 1 Juli 2024.
Penjabat (Pj) Walikota Palembang, Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, Mag. rer. publ, CGCAECGCAE, menegaskan bahwa penanganan masalah pemilih di wilayah perbatasan ini harus diselesaikan sebelum tenggat waktu 8 Juli 2024. Hal ini merupakan implementasi dari Kepmendagri No. 52 Tahun 2020 dan Permendagri No. 134 Tahun 2022 terkait batas daerah antara Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang.
“Kita diberi waktu hingga 8 Juli 2024 untuk menyelesaikan masalah ini. Kerja sama yang erat dan sinergis antara Pemkot Palembang dan Pemkab Banyuasin sangat penting agar tidak ada kesalahpahaman di lapangan,” ujar Damenta.
Ia juga menambahkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat dan aparat pemerintahan di perbatasan perlu terus ditingkatkan agar setiap pihak memahami proses pemindahan administrasi dengan baik. “Kami siap bekerja sama untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. Mari kita musyawarahkan sebaik mungkin agar situasi tetap kondusif,” tegasnya.
Di sisi lain, Pj. Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, SH, menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari upaya fasilitasi yang dilakukan Mendagri sejak 5 Juni 2024 di Jakarta. Pemkab Banyuasin sendiri telah melakukan berbagai pertemuan internal dan rapat koordinasi dengan pihak Kota Palembang guna mengatasi masalah pemilih di perbatasan.
“Kami sudah beberapa kali menurunkan tim pelayanan ke wilayah Jakabaring Selatan. Namun, masih ada tantangan, terutama dalam hal pemindahan dokumen administrasi lainnya seperti STNK. Ini masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu kita selesaikan bersama,” ujar Hani.
Hani juga menyampaikan adanya larangan terhadap beberapa warga untuk mendapatkan surat perpindahan, yang membuat proses pemindahan menjadi terhambat. Ia berharap kerja sama dari Lurah, RT, dan RW setempat agar turut mendukung mobil pelayanan di wilayah Kota Palembang.
“Kita harus berkomitmen bersama dalam penertiban permasalahan ini. Jangan lagi memberikan pelayanan ganda, dan segera berikan surat pindah. Jika masih ada hambatan, kami siap mengambil langkah tegas, termasuk menonaktifkan NIK, seperti yang telah dilakukan di DKI Jakarta,” imbuh Hani.
Hasil rapat menyepakati bahwa Pemkot Palembang dan Pemkab Banyuasin akan berkolaborasi dalam memberikan pelayanan pindah penduduk di wilayah perbatasan. Komunikasi yang terjalin baik antara kedua pihak akan memastikan kelancaran proses pemindahan ini. Mobil pelayanan Dukcapil dari Pemkab Banyuasin sudah siap untuk melayani warga Jakabaring Selatan, sementara Dukcapil Kota Palembang juga akan mendukung proses ini melalui surat edaran dan sosialisasi kepada warga.
Dalam rapat tersebut, pihak Dukcapil Provinsi Sumsel juga menegaskan bahwa Dukcapil Kota Palembang harus berhenti memberikan pelayanan administrasi kepada warga Banyuasin yang tinggal di perbatasan. Dukcapil Sumsel siap mendampingi dan memfasilitasi proses ini secara keseluruhan.
Rapat ini turut dihadiri oleh KPU Banyuasin, perangkat daerah terkait, serta Camat Plaju dan Camat Rambutan dari Kota Palembang.
Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya