Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan

Koalisi Pemerhati Pendidikan Sumsel Hadiahi Gubernur Keranda Mayat Simbol Matinya Dunia Pendidikan

Palembang _ Massa dari Koalisi Pemerhati Pendidikan Sumsel melakukan aksi demo di kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya persoalan pendidikan dan sekaligus menghadiahi Gubernur keranda mayat sebagai simbol matinya dunia pendidikan pada, Rabu (30/07/25).
Koordinator Aksi, Iqbal Tawakal saat menyampaikan orasinya mengatakan Pendidikan merupakan Hak Dasar bagi warga Negara sesuai Amanah UUD 1945, dimana Negara atau Pemerintah Daerah wajib atau harus hadir untuk mencerda5skan kehidupan bangsa.

Dimana saat ini di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang masih ada kurang lebih 266 hingga 300 siswa belum terakomodir untuk bersekolah, kata Iqbal Tawakal.

"Jika Pemerintah Daerah tidak hadir dan mengakomodir siswa untuk bersekolah itu artinya Gubernur Sumsel dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SMA/K Negeri di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan telah melanggar terhadap Konstitusi Negara," ujar Iqbal Tawakal.

Iqbal Tawakal menambahkan, sesuai dengan Hak dan Kebebasan Menyuarakan Pendapat di muka umum dan Keterbukaan informasi publik dan Peran Serta Masyarakat dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pemerintahan.
Maka dengan ini kami menilai bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) harus segera di evaluasi dan Gubernur Sumsel harus segera mengambil Kebijakan Penambahan Siswa di Sekolah Negeri sebab anak yang Lulus SMP baik Swasta maupun Negeri di Palembang lebih kurang 28.500. Saat ini SMA/SMK Swasta di Palembang sudah menampung 18 ribuan siswa. Dan Masih tersisa 7000 Anak yang belum tertampung.

Aan Pirang selaku Koordinator Aksi dalam pernyataannya menjelaskan bahwa Palembang gawat darurat pendidikan dimana ribuan anak atau siswa belum bisa bersekolah karena tidak adanya tempat untuk sekolah Negeri.

Kami melakukan aksi demo ini sudah berulang kali dan hari ini kami memberikan hadiah kepada Gubernur Sumsel berupa keranda mayat sebagai simbol matinya dunia pendidikan, ujar Aan Pirang.

"Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa pihak Dinas Pendidikan sudah menyampaikan data siswa ke pihak sekolah. Tetapi hingga saat ini pihak terkait belum juga memberikan formulir untuk siswa bersekolah. Kami tunggu," jelas Aan Pirang. 

Selain itu, Rahmat Sandi yang juga bagian dari massa aksi juga turut menekankan kepada perwakilan Dinas Pendidikan Sumsel 
bahwa Pemerintah Provinsi melalui Diknas harus segera memberikan kepastian yang jelas terhadap siswa masih belum mendapatkan sekolah. 

"Kami minta kepastian dari pihak sekolah kapan waktu terakhir Dapodik dan kapan siswa bisa bersekolah karena kami belum mendapatkan informasi yang jelas. Masyarakat Aktivis dan Mahasiswa minta tuntaskan segera Rombongan Belajar atau Rombel Tambahan yang telah di akomodir dengan oleh Bapak Wakil Gubernur Sumsel pada beberapa waktu yang lalu aksi aksi," ujar Rahmat Sandi. 

Aksi ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Pemerintah untuk segera merespons keluhan masyarakat, Aktivis dan Mahasiswa serta dapat mengambil langkah kongkrit dalam membenahi sektor pendidikan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, imbuhnya. 

Ditempat yang sama, Misral dari perwakilan Dinas Pendidikan Sumsel saat menjumpai massa aksi mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji ulang apa yang sudah disampaikan tadi.

"Ini akan kami kaji dan analisis. Untuk penambahan Rombel kita sudah bersurat ke Kementerian dan hingga saat ini belum ada balasan dari kementerian. Dan nanti kami akan mempertanyakan langsung ke Kementerian terkait surat kami ini. Untuk batas waktu itu pada 31 Agustuas terakhir NIS atau Dapodik itu terakhir," ujarnya.

(Cha/Rilis) 
Share:

Aksi Damai di Kantor Gubernur Sumsel, Massa Garda Prabowo, Gempita dan IKSS Tuntut Selesaikan Tapal Batas Muba-Muratara

Palembang _ Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Garda Prabowo Sumsel, Garda Prabowo Muba, Garda Prabowo Muratara, Gempita Sumsel, serta Ikatan Keluarga Serasan Sekate (IKSS) menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), di Jalan Kapten A. Rivai No.3, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Tim. I, Kota Palembang. 
Aksi digelar sebagai bentuk protes terhadap belum tuntasnya persoalan batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Para demonstran menuntut kejelasan status beberapa wilayah yang secara historis dan administratif masuk wilayah Muba, namun kini tercatat sebagai bagian Muratara berdasarkan Permendagri No.76 Tahun 2014 yang bertentangan dengan Permendagri No. 50 Tahun 2014.

Wilayah-wilayah tersebut antara lain:

- Desa Sako Suban, Kecamatan Batanghari Leko. 

- Desa Ulak Macan dan Munang, Kecamatan Sanga Desa. 

Total luas lahan yang berpindah klaim mencapai 12.860 hektare. Hal tersebut dinilai menimbulkan keresahan dan potensi konflik sosial antarwarga.

"Presiden harus segera turun tangan untuk menangani masalah ini," ujar Ketua Satgas Garda Prabowo Sumsel Rahmat Sandi Iqbal, SH pada wartawan, Rabu (30/07/2025).

Lanjut kata Rahmat, Gubernur Sumsel jangan diam. Jika tidak ada solusi konkret, maka yang terjadi adalah perpecahan sosial dan hancurnya tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam aksi tersebut, massa aksi menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya,

1. Mengembalikan Desa Sako Suban (Kecamatan Batang Hari Leko), Desa Ulak Embacang dan Desa Munang (Kecamatan Sanga Desa) ke Wilayah Kabupaten Muba, sesuai dengan fakta sosial, historis, geografis, dan administratif yang sah.

2. Menolak segala bentuk pengalihan sepihak wilayah Kabupaten Muba ke Kabupaten Muratara, tanpa musyawarah mufakat yang melibatkan warga terdampak.

3. Mendesak Gubernur Sumsel untuk bersikap tegas dan tidak membiarkan konflik batas wilayah ini berlarut-larut, karena berpotensi memicu konflik horizontal dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.

4. Meminta Presiden Republik Indonesia beserta Menteri Dalam Negeri untuk segera mengambil alih proses penyelesaian tapal batas tersebut, mengingat telah terjadi ketidakadilan, kekacauan administrasi pemerintahan, dan hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Muba.

5. Menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk melakukan evaluasi terhadap isi Permendagri No.76 Tahun 2014, yang menjadi pangkal persoalan atas hilangnya ± 12.860 Hektare lahan milik Kabupaten Muba.

"Kami hadir sebagai representasi suara rakyat. Kami bukan musuh pemerintah, tapi pengingat bahwa kedaulatan rakyat dan keutuhan wilayah adalah tanggung jawab bersama. Bila suara ini tidak didengar, kami siap menempuh jalur konstitusional lainnya," pungkas Sandi tutup pembicaraan.
(Cha) 
Share:

Pansel Direktur PDAM Tirta Pali Anugerah Diduga Abaikan Permendagri Nomor 02 Tahun 2007.‎

Pali, Sumsel - Organisasi Masyarakat Harimau Sumatera (HSB) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) bersama sejumlah masyarakat menolak hasil seleksi calon direktur PDAM Tirta Pali Anugerah periode 2025-2030 yang diduga tidak sesuai dengan prosedur dan telah mengangkangi peraturan Permendagri nomor 37 tahun 2018.
‎Awen Wakil ketua HSB Kabupaten Pali meminta kejelasan terkait keputusan Panitia Seleksi (Pansel) hasil seleksi direktur tersebut. Karena, diduga tidak sesuai dengan peraturan seleksi perekrutan calon direktur PDAM baru yang tertuang dalam peraturan Permendagri nomor 02 tahun 2007 pasal 4 ayat 1 huruf C. Bahwa, calon Direksi harus memenuhi persyaratan, yaitu lulusan pelatihan manajemen air minum di dalam dan luar negeri yang telah di terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.
‎Jadi, keputusan tersebut dinilai tidak sah secara hukum atau cacat prosedur, serta bertentangan dengan semangat calon peserta yang mencalonkan diri sebagai Direktur.
‎Maka dari pada itu, ketua HSB Kabupaten Pali Awen Samudra mengatakan, pihaknya menduga ada kejanggalan dalam proses seleksi, termasuk adanya calon yang diketahui tidak memiliki persyaratan. Namun, tetap diloloskan hingga ke tahap penetapan akhir.
‎“Kami dari organisasi HSB Kabupaten Pali bersama masyarakat sangat kecewa dan menyesalkan atas keputusan Pansel. Hasil seleksi ini diduga cacat hukum. Tidak sesuai dengan aturan mekanisme dan kriteria calon,” tegasnya.
"‎Kami sangat kecewa terhadap kinerja tim seleksi yang dianggap tidak sesuai harapan yang menyalahi aturan," imbuhnya.
‎Lanjut Awen, diduga tim seleksi tidak bekerja sesuai harapan, masyarakat Kabupaten Pali sangat menyesalkan adanya Direksi tersebut. Dan, mendesak tim seleksi agar membatalkan penetapan Direktur yang baru.
Dari awal ‎Awen juga menuding diduga ada manipulasi dokumen dan tidak transparannya proses seleksi. 
‎“Diduga ada intervensi dan Pansel juga tidak konsisten terhadap aturan main yang ada. Kami menduga ada tekanan terhadap Pansel untuk meloloskan nama-nama tertentu, Pansel dianggap melakukan pembohongan publik terhadap para peserta dan masyarakat," ucapnya dengan nada kesal.
‎Sementara itu, Reza Pahlevi Ketua Panitia Pansel saat di konfirmasi awak media mengatakan, pihaknya mengikuti peraturan terbaru tentang seleksi calon direktur PDAM Tirta Pali Anugerah.
‎"Kami mengikuti peraturan terbaru, Permendagri nomor 37 tahun 2018 dan PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD," Pungkas Reza tutup pembicaraan. 
‎(Tim)
Share:

Aktivis Muba Minta Pemkab dan Penegak Hukum Segera Tindak Mafia Tanah PT GPI dan KUD

Aktivis Muba Minta Pemkab dan Penegak Hukum Segera Tindak Mafia Tanah PT GPI dan KUD  

ReformasiRI.com, Muba - News Konflik Agraria Puluhan Tahun tak kunjung tuntas antara kelompok masyarakat dengan pihak perkebunan kelapa sawit PT Guthrie Pecconinna Indonesia (GPI) Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin gelar Rapat Tindaklanjut Penyelesaian Masalah Klaim Lahan di PT. Guthrie Pecconina Indonesia (GPI).
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah H. Apriadi. MSi di hadiri langsung Bupati Muba H. Toha Tohet, Wakil Bupati Muba Kyai Rohman bersama Forkompimda Ketua DPRD Muba H. Junaidi Gumai. SE, Dandim 0401, Kajari Muba Roy Riady. SH. MH, Kapolres Muba diwakili oleh Wakapolres Kompol Iwan Wahyudi. SH, serta gabungan Ormas Lembaga Aktivis Masyarakat Pemilik Lahan kelompok Madani Adenas, Kelompok masyarakat tujuh (7) desa dan pihak KUD Muda Rasan Jaya serta pihak PT GPI diruang Serasan Sekate Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin (Rabu,26/03/25).

Dalam rapat membahas penyelesaian Konflik tuntutan masyarakat terhadap PT GPI yang telah puluhan tahun tidak terselesaikan atas klaim tanah masyarakat dan tuntutan kelebihan kebun dikelola ribuan Diluar Hak Guna Usaha (HGU), Perizinan IUP, Pajak, dan tuntutan ganti rugi lahan masyarakat yang dikelola oleh PT GPI dan KUD Muda Rasan Jaya.

Di sela rapat management PT GPI selalu beralibi seakan menghindar tidak mau menuntaskan permasalahan yang ada dengan alasan mereka telah membayar ganti rugi atas tanah milik masyarakat lebih lanjut sudah ada putusan gugatan pengadilan atas klaim masyarakat tujuh (7) desa dijelaskan oleh Romadhon. 

Ditempat yang sama Alamsyah perwakilan masyarakat tujuh (7) Desa bersama H Zuraini Anwar mengatakan belum ada ganti rugi atas tuntutan klaim masyarakat dan berdasarkan kesepakatan bersama telah terjadi pengukuran lahan PT GPI ribuan diluar HGU dikembalikan pada masyarakat dan gugatan yang dikatakan itu bukan objek yang ada dalam kesepakatan namun itu area lahan lainnya. 

Sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Musi Banyuasin Ahmad Aminullah. SH. MKn mengatakan masyarakat sudah cukup lama menuntut hak nya bahkan sudah puluhan tahun artinya ada kebenaran itu lahan milik mereka dengan objek yang ada berdasarkan peta dan kalau memang PT GPI sudah membayar ganti rugi dibayarkan pada siapa minta dokumen dan namanya serahkan pada kami dan Pemkab Muba.

Lebih lanjut Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Roy Riady. SH. MH dia mengatakan sangat kecewa rapat ini tujuan nya penyelesaian yang telah dijanjikan komitmen bersama pada rapat-rapat pertemuan sebelumnya dengan Presiden Direktur PT GPI namun yang hadir saat ini bukan pengambil keputusan dan untuk apa-apa rapat-rapat terus bila tidak ada keputusan penyelesaian permasalahan yang ada. Dia menggambarkan kejadian PT SMB kelola lahan ribuan diluar HGU menjadi tersangka proyek nasional jalan Tol, dia berharap sebelum pindah tugas dapat dituntaskan bersama dan memberi kenangan baik pada masyarakat tuntaskan Permasalahan yang ada masa sudah puluhan tahun kelola lahan kebun dimuba tidak ada IUP Pajak dimana Marwah Pemerintah Daerah.

Ditempat yang sama Kapolres Muba yang diwakili oleh Wakapolres Kompol Iwan Wahyudi. SH pada prinsipnya sangat mendukung investasi yang ada dan dari pihak polres berdiri ditengah dalam menjaga Kamtibmas baik investator dan masyarakat Muba yang menuntut hak nya jangan sampai ada gejolak-gejolak menganggu Kamtibmas.

Kemudian Ketua DPRD Muba H. Junaidi Gumai. SE, ia mengatakan sangat mendukung pihak investor dalam berkebun di kabupaten Musi Banyuasin namun tidak mengabaikan hak-hak masyarakat harus dituntaskan kasihan masyarakat sudah puluhan tahun menuntut hak nya dan mari kita bersama-sama tuntaskan Permasalahan ini tidak berlarut-larut lagi. 

Terpisah perwakilan ormas lembaga aktivis Muba Arianto. SE yang merupakan pemegang kuasa perwakilan kelompok masyarakat ia mengatakan sangat benar Konflik ini sudah puluhan tahun tidak tertuntaskan oleh Pemerintah Daerah Eksekutif Legislatif berlarut-larut dari Bupati ke Bupati bergantian tak kunjung tuntas dan bahkan sangat banyak notulen rapat berita acara rapat dari DPRD dan Pemkab Muba yang telah menghasilkan rekomendasi pada Bupati untuk menyetop segala aktivitas PT GPI dan memfasilitasi masyarakat tutup jalan Produksi apabila permasalahan ini tidak dapat dituntaskan, namun hal itu hanyalah tulisan tulisan dalam notulen rapat berita acara belum ada eksekusi pelaksanaan dari pemerintah daerah. 

Lebih lanjut Penggiat Berani Jujur Hebat mengatakan bahwa permasalahan ini sudah dilakukan penyelidikan penyidikan oleh pihak Kejari Muba dimulai Januari 2024 dan oknum-oknum Pejabat perangkat desa kecamatan dinas terkait begitu juga pihak PT GPI telah dilakukan pemeriksaan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muba telah melakukan pengukuran lahan ditemukan 4000 hektar diluar HGU dikelola oleh PT GPI dan pengukuran lahan kelompok masyarakat Madani Adenas berada kelurahan Serasan Jaya Kayuare seluas 500 Ha pada Blok JKLM telah ada peta hasil ukur identifikasi inventarisasi dari BPN dan lahan tersebut milik salah satu kelompok Madani Adenas dikelola oleh PT GPI dan KUD Muda Rasan Jaya selama puluhan tahun pihak Madani Adenas tidak menerima sepersen pun pada hal lahan tersebut sudah ada dalam SK Petani Plasma dan dinikmati oleh KUD Muda Rasan Jaya bahkan dia sudah masuk penjara 20 puluh tahun mempertahankan hak nya. 

Ditambahkan oleh Arianto. SE Ketua LIPER-RI Muba ia mengatakan adanya temuan indikasi manipulasi dokumen jual beli lahan masyarakat yang diperuntukkan untuk pembuatan SPH melalui pihak Kelurahan Kecamatan dan adanya bukti penerimaan uang senilai Rp. 600 juta dari pihak PT GPI diperuntukkan pembuatan puluhan SPH atas nama-nama masyarakat dan beberapa masyarakat telah diminta keterangan atas surat jual beli lahan tersebut oleh Penyidik Kejari Muba. 

Lebih lanjut Arianto. SE menambahkan agar Pemerintah Daerah Penegak Hukum segera menindak tegas oknum-oknum terindikasi Mafia Tanah yang ada dan meminta Bupati Muba Ketua DPRD Muba Kejari Muba dan pihak terkait lainnya agar menuntaskan permasalahan ini apa lagi selama ini telah menimbulkan tiga (3) orang korban jiwa akibat rebutan lahan dan Preman bayaran oknum Mafia Tanah. 

Dalam acara pamungkas Bupati Muba H. Toha Tohet mengatakan saya dipilih oleh rakyat dan saya minta permasalahan ini dituntaskan, saya tidak mau ada rakyat saya tertindas Terzolimi oleh pihak perusahaan dan saya sangat mendukung investasi yang ada di kabupaten Musi Banyuasin bagi investor silakan masuk ke Muba namun permasalahan hak-hak masyarakat dipenuhi apalagi sudah puluhan tahun lamanya dan saya siap mati perjuangkan jiwa raga membela Rakyat serta saya selaku Bupati akan bersurat ke Presiden, Satgas Mafia Tanah, Kapolri apabila permasalahan ini tidak dituntaskan dan mempersilahkan masyarakat memasang plang menguasai lahan nya namun jangan membuat portal yang menganggu aktivitas perusahaan "pungkasnya"
Share:

Pencapaian Bapenda Kota Palembang melampaui Target Di Tahun 2024 Sebanyak 100,36 Persen

Pencapaian Bapenda Kota Palembang melampaui Target Di Tahun 2024 Sebanyak 100,36 Persen

Palembang, ReformasiRI.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang terus berupaya untuk memenuhi target PAD sebelum akhir tahun. Bapenda juga terus menggali potensi pajak lainnya untuk memastikan capaian PAD maksimal.

Hingga 18 Desember 2024, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang mencapai 100.36 % (Persen) dari target yang ditetapkan. Dimana Target PAD Kota Palembang untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp1.155.000.000.000.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang M. Raimon Lauri AR, S.STP., M.Si, di ruang kerjanya, Kamis (19/12/2024).

"Alhamdulillah pertanggal 18 desember tahun 2024 pencapaian target kita mencapai di angka 100, 36 % kalau di rupiahkan itu 1 triliun 159 miliar dari ketetapan 1 triliun 155 miliar, artinya ada kenaikan karena ketetapan di 2023 itu di angka 1 triliun 113 miliar tapi realisasinya 1 triliun 130 miliar untuk tahun 2023," Terang Raimon 

Pencapaian melampaui target hingga 100,36 % ini tak lepas dari bentuk kepatuhan kontribusi masyarakat kota Palembang dalam membayar pajak, serta pembinaan monitoring kepada seluruh wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak, membuka kesadaran masyarakat untuk membayar pajak pada waktunya.

"Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat kota Palembang yang sudah patuh membayar pajak, harapan kita akan ada kenaikan lagi ketetapan di tahun 2025 di angka 1 triliun 683 miliar. Kita optimis Insya ALLAH kedepan Bapenda kota Palembang bisa mencapai target pajak dan retribusi di angka 2 triliun," Ujarnya.

Mengawali tahun 2025, Bapenda kota Palembang akan memperkenalkan aplikasi TANJAK (Terminal Layanan Pajak) yang dapat di download di Playstore, dimana instansi yang semuanya menerapkan Tanjak ini akan terkait dengan data Base pembayaran pajak. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak, dan pelayanan yang baik.(Rina)
Share:

Kunjungan Reses Dapil V di Desa Kota Batu Kecamatan Mesuji Kab Ogan Komering Ilir



OKI, ReformasiRI.com – Kegiatan kunjungan kerja dalam rangka reses 1 masa sidang 1 tahun sidang 2024–2025 digelar di Desa kota baru Kecamatan Mesuji kab Ogan Komering Ilir (OKI). Kehadiran anggota DPRD Dapil V marzuki, sebagai perwakilan masyarakat Dapil V disambut antusias oleh warga.16 November 2024 

Romlah salah satu warga yang diwawancarai, mengungkapkan rasa senangnya dengan adanya reses tersebut. Menurutnya, ini merupakan momen bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan serta usulan demi pembangunan desa. "Kami sangat senang dengan adanya reses ini karena bisa menyampaikan keluhan atau usulan untuk membangun desa kami," ujarnya.
Dan dia menambahkan dengan kehadiran perwakilan DPRD untuk dapil V bisa memberikan masyarakat untuk menyampaikan keluhan keluhan.tandasnya.

Acara reses tersebut juga dihadiri oleh Kepala Desa desa kota baru, Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Usulan dari Masyarakat Desa kota baru
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat Desa kota baru mengajukan beberapa usulan penting, antara lain:

1. Peningkatan jalan desa,di desa tersebut memang kurang dalam fasiltas akses jalan antara penghubung dari desa ke desa.

2. Perbaikan cor beton jalan penghubung desa,cor beton penghubung desa tersebut sudah rusak di karenakan usia jalan tersebut sudah lama.

3.Tembok penahan tanah,Utuk di desa tembok penahan tanah tersebut SDH banyak yang rusak sehingga tanah menjadi longsor.

4.Siring desa.menambah atau memperbaiki Siring desa yang ada di desa tersebut.

5.Pengerasan jalan
6.Permohonan jalan cor beton
7.Pagar makam
8.Conblok
9.Sumur bor

Dewan perwakilan dapil V Marzuki akan menyampaikan usulan usulan dari masyarakat Desa kota baru kec Mesuji kab Ogan Komering Ilir (OKI).

Usulan-usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam sidang untuk menjadi perhatian pemerintah. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan.(Angga) 
Share:

Respon Cepat ADIL Tanggapi Keluhan Masyarakat, Bahu Jalan Amri Tambunan Langsung Dicor


Sumatera Utara,ReformasiRI.com - Bahu jalan Amri Tambunan yang berada di Dusun 7A Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal sore tadi langsung di cor oleh tim dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang nomor urut 2, dr. Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo bekerjasama dengan masyarakat sekitar.

Calon Bupati Deli Serdang nomor urur 2, dr. Asri Ludin Tambunan mengatakan ini merupakan karya nyata dari respon cepat yang akan dilakukannya bersama Lom Lom Suwondo saat terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Deli Serdang periode 2025-2030 mendatang.

"Jika ayah saya Alm. Pak Amri Tambunan memiliki program Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM), maka saya akan lengkapi dengan respon cepatnya. Sehingga program itu akan berkesinambungan dan terlengkapi. Sebab program yang sudah berjalan baik tentu harus diteruskan dan dilengkapi sehingga layanan kepada masyarakat maksimal,"ucapnya saat melihat langsung proses pengecoran bahu jalan Amri Tambunan di Desa Sei Mencirim, Kamis (7/11/2024). 

Respon cepat ini akan kita lakukan dibernagai lini, baik infrastruktur, kesehatan, layanan publik dan lainnya. 

"Keluhan dan saran dari masyarakat harus direspon dengan cepat. Ini yang akan kita lakukan 5 tahun kedepan. Tisak hanya untuk infrastruktur, kesehatan, layanan publik dan lainnya juga akan lakukan dengan menyempurnakan call center 119 khusus Deli Serdang.

Sebab pengaduan terpadu itu baru saya lakukan saat saya menjabat Kadis Kesehatan, namun itu belum sempurna karena saya butuh kewenangan lebih sehingga aspek lain juga bisa terpusatkan melalui pengaduan terpadu itu,"jelasnya.

Selain itu, mantan Kadis Kesehatan ini juga mengaku bangga dan takjub dengan pemberian nama jalan menggunakan nama sang ayah. 

"Tentu pemberian nama jalan ini hasil usulan dari masyarakat yang terkenang akan budi baik dari ayah saya. Rasa cinta masyarakat akan sosok Alm. Amri Tambunan tertuang melalui jalan ini. Saya yakin itu semua berkat kerja keras dan kebaikan yang sudah dilakukan ayah saya. Dan kedepan saya akan bisa melakukan lebih dari ayah saya.

Prioritas pembangunan dan pelayanan publik khususnya mewujudkan Deli Serdang Sehat akan kita maksimalkan. Sehingga sehat tidak hanya masyarakatnya, namun juga layanan publiknya, ekonominya dan lingkungannya juga sehat,"jelasnya lagi. 

Dokter Spesialis Penyakit Dalam ini juga akan menjalankan beberapa program unggulannya, salah satunya adalah Berjemur (Bupati Bekerja Bertemu Rakyat) selama 2 minggu sekali. 

"Berjemur ini kita lakukan untuk menyerap langsung aspirasi dari masyarakat agar arah kebijakan dan pembangunan tepat sasaran dan bisa langsung dirasakan masyarakat,"tandasnya.

Sebelumnya salah seorang tokoh masyarakat Sunggal, Junaidi atau yang sering disapa bapak Juju mengucapkan terimakasihnya kepada dr. Asri Ludin Tambunan yang sudah membantu masyarakat Desa Sei Mencirim untuk memperbaiki bahu jalan Amri Tambunan.

"Kami mengucapkan terimakasih ke dokter Aci yang sudah membantu masyarakat. Kami mendukung penuh seluruh program dan niat bapak mewujudkan Deli Serdang Sehat. Dan saya akan memberikan tips kepada bapak/ibu waktu mencoblos nanti dengan urutan, pertama datang ke TPS, 2 coblos dan terakhir pulang,"ucapnya. (Rizky Zulianda)
Share:

Pj. Bupati Banyuasin Ajak Pemuda Lintas Agama Wujudkan Pemilukada Damai dan Pembangunan Berkualitas

 


Banyuasin, ReformasiRI.com Penjabat Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, S.STP., M.Si., mengajak pemuda lintas agama untuk menjaga kerukunan guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Banyuasin. Ajakan tersebut disampaikan dalam acara dialog pemuda lintas agama yang digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyuasin bertema “Mari Wujudkan Pemilukada Damai di Kabupaten Banyuasin,” yang diadakan di Rid’s Hotel, Palembang, Kamis (31/10/2024).

Dalam sambutannya, Muhammad Farid menyampaikan bahwa dialog lintas agama ini mencerminkan semangat kebersamaan dan tekad bersama untuk menciptakan Kabupaten Banyuasin yang aman dan damai. “Saya melihat, meski kita menjaga kelestarian budaya dan identitas masing-masing, Kabupaten Banyuasin tetap harmonis tanpa adanya gesekan,” ujar Farid.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketenangan dan kewaspadaan terhadap berita yang belum terbukti kebenarannya menjelang Pilkada. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menjaga perdamaian dan kerukunan, sehingga pembangunan yang baik dapat tercipta. Salah satu kunci sukses Pilkada damai adalah tidak terprovokasi oleh berita-berita yang belum jelas,” tegasnya di hadapan peserta dialog.

Farid menekankan pula peran ulama dan tokoh agama sebagai pilar penting dalam menjaga kedamaian. “Saya yakin, Pilkada nanti akan melahirkan pemimpin yang membawa Kabupaten Banyuasin ke arah pembangunan yang lebih baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pj. Bupati mengapresiasi tingkat partisipasi pemilih di Banyuasin yang telah mencapai 85%, dan mendorong masyarakat untuk tidak golput serta menggunakan hak pilih dengan bijak. “Jadikan momen ini sebagai ajang silaturahmi antar forum lintas agama,” tutupnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua FKUB Banyuasin, Ir. H. Supartijo, yang mendampingi Pj. Bupati berdialog dengan beberapa organisasi masyarakat lintas agama. Ketua pelaksana acara, Ustadz Mustofa Kamal, M.Pdi., menyampaikan bahwa dialog ini diikuti oleh berbagai organisasi pemuda lintas agama se-Kabupaten Banyuasin. FKUB berkomitmen untuk menciptakan Pemilukada Damai di Banyuasin.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Peringatan Hari Santri di Mesuji Raya Dja'far Shodiq Ajak Ulama dan Umaro Bersatu Bangun Negeri


OKI, ReformasiRI.com – Pada peringatan Hari Santri Nasional yang dipusatkan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Falah, Desa Mataram Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tokoh masyarakat H.M. Dja'far Shodiq menyampaikan pesan penting terkait peran santri dalam pembangunan lokal. Ia menghimbau agar ulama dan umaro pemimpin agama dan pemerintahan dapat bersinergi, bergandengan tangan dalam mewujudkan kemajuan daerah. Dalam acara yang berlangsung pada Selasa (22/10/2024).

Dja'far Shodiq juga menyampaikan pendapatnya bahwa persatuan antara ulama dan umaro sangat penting demi tercapainya tujuan pembangunan. 

Dengan tema Hari Santri tahun ini, menurut pria kelahiran kota Bojonegoro, yang tengah berjuang dalam kontestasi pilkada serentak 2024 sebagai calon Bupati Ogan Komering Ilir terkuat ini mengingatkan bahwa dalam membangun negeri, sinergi antara ulama dan umaro sangatlah penting. 

"Tanpa adanya persatuan dan kerjasama, mustahil kita bisa mencapai kemajuan yang diharapkan,” tegasnya di hadapan para santri, guru, dan masyarakat setempat" ujarnya.

Selain itu juga, Dja'far Shodiq menekankan bahwa santri tidak hanya memiliki peran sebagai pengemban ilmu agama, tetapi juga sebagai pilar penting dalam kemajuan bangsa. Ia lantas menjelaskan bahwa para santri harus terus dibina dengan semangat nasionalisme dan patriotisme sejak dini, karena mereka akan menjadi penggerak perubahan di masa depan.

“Saya merasa bangga dengan peringatan Hari Santri ini. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan komitmen kebangsaan dalam diri para santri. Mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan untuk membawa kemajuan di tingkat lokal maupun nasional,” lanjut Dja'far.

Dalam konteks pembangunan lokal, santri memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Di banyak daerah, termasuk di OKI, santri tidak hanya berperan dalam menjaga nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari penggerak pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan yang mereka terima di madrasah dan pondok pesantren bukan hanya sebatas ilmu agama, melainkan juga keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Tidak kalah penting, menurut Dja'far Shodiq yang menyoroti pentingnya penguatan peran santri dalam berbagai bidang pembangunan di daerah, mulai dari pendidikan, sosial, hingga ekonomi. Ia percaya bahwa melalui pendidikan karakter yang kuat, santri dapat tumbuh menjadi pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap rakyat dan berkomitmen pada pembangunan yang merata.

“Santri memiliki potensi besar. Jika kita mampu memberdayakan mereka dengan baik, saya yakin mereka bisa menjadi pelopor dalam membangun desa-desa di OKI. Ini bukan hanya soal pengetahuan agama, tapi bagaimana mereka bisa terlibat dalam pembangunan yang nyata, baik dari segi infrastruktur, pendidikan, maupun ekonomi,” ungkapnya.

Dalam acara peringatan Hari Santri Nasional yang ke-9 ini, sejumlah kegiatan lomba digelar untuk meningkatkan partisipasi para santri. Suroso, S.Pd.I, selaku panitia sekaligus pembimbing di MI Darul Falah, menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mengusung tema "Dari Santri untuk Negeri"

“Kami mengadakan berbagai lomba, seperti lomba adzan, qira'ah, hadroh, dan pidato cilik (Pildacil). Ini menjadi sarana bagi santri untuk mengekspresikan bakat dan minat mereka sekaligus menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat,” jelas Suroso.

Ia juga menambahkan bahwa antusiasme para santri sangat luar biasa. Tercatat sebanyak 80 santri dari berbagai MI dan SD di Kecamatan Mesuji Raya turut serta dalam perlombaan tersebut.

"Alhamdulillah, respons masyarakat juga sangat positif. Kami melihat adanya partisipasi yang kuat dari para santri, guru, hingga wali murid. Ini adalah wujud nyata bahwa kegiatan semacam ini mampu mempererat hubungan antara masyarakat dengan lingkungan pendidikan," katanya.

Suroso berharap acara ini tidak hanya sekadar ajang lomba, tetapi juga dapat memupuk rasa cinta tanah air dan nasionalisme di kalangan santri. Ia percaya bahwa melalui kegiatan semacam ini, semangat patriotisme santri akan semakin tumbuh, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya generasi muda yang siap mengabdikan diri untuk kemajuan daerah.

“Ini adalah lomba terbesar yang pernah kami adakan. Semoga ke depannya, kegiatan seperti ini semakin sering diadakan, bahkan melibatkan lebih banyak pihak. Kami juga berharap agar para pemangku kebijakan di daerah bisa terus mendukung pendidikan santri dalam berbagai bentuk,” harapnya.

Lebih lanjut, Suroso menekankan pentingnya dukungan dari stakeholder lain, termasuk pemerintah daerah, untuk terus mendukung kegiatan yang dapat membangun semangat kebangsaan dan kebersamaan di antara masyarakat.

Acara ini, menurut Suroso, juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara masyarakat dengan dunia pendidikan, terutama di lingkungan madrasah dan sekolah. "Acara ini bukan hanya tentang lomba, tetapi juga mempererat hubungan antara peserta didik, wali murid, dan masyarakat. Ini adalah bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan dan pembangunan daerah,” pungkasnya.

Reporter: Ira/Angga
Editor: Ida
Share:

Rapat Paripurna IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKI Dalam Rangka Peringatan HUT KE 79 OKI 2024


OKI, ReformasiRI.com - Sidang paripurna dalam rangka peringatan hari ulang tahun kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ke 79 yang digelar di Gedung dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten OKI berjalan penuh hikmat, Jumat (11/ 10 /2024) .

Rapat paripurna di buka langsung oleh Ketua sementara DPRD OKI, Parit Hadi Susongko, Dalam kesempatan ini dihadiri anggota DPR RI insinyur haji Ishak mekki, anggota DPRD Sumsel Adriansyah, kepala Kejari OKI, Hendri Hanafi, wakil ketua PN kayu agung, Agung Nugroho Suryo Sulistyo, Kapolres OKI, AKBP Hendrawan Susanto, kodim 0402 OKI/ OI mayor Saiful Anwar, mantan Bupati OKI, HM.Djafar Shodiq mantan ketua DPRD OKI, Abdi Yanto, Camat, Kades sekabupaten OKI dan para tamu undangan lainya.

Ketua sementara DPRD OKI Parid Hadi Susongko 
mengajak semua mengucap puji syukur telah meletakkan pondasi terbentuknya kabupaten OKI melalui sejarah panjang, tema HUT OKI tahun ini Era Baru OKI Maju, diharapkan menjadi simbol terdekat semangat baru dalam menyongsong kemajuan Kabupaten OKI simbol gambar dari sinergi dalam menyongsong Indonesia emas 2045.


"Masuk di usia ke-79 jadikan peringatan ini menjadi wahana refleksi motivasi, apa yang dilakukan selama ini dan apa yang dilakukan di masa yang akan datang dalam memajukan kabupaten OKI kedepannya.

Pihaknya periode 2024-2029 yang baru saja dilantik sangat berharap dukungan motivasi dukungan dan kritikan sehingga bisa menjalankan tugas pokok kabupaten untuk mendukung kegiatan pembangunan dan mensejahterakan rakyat bersama dengan pemerintah kabupaten OKI ucapnya.

Sementara PJ Bupati OKI Asmar Wijaya dalam kata sambutanya peringatan hari jadi ini merupakan peringatan apa yang sudah dilakukan para pejuang sebelum hingga hari ini dengan tema Era Baru OKI Maju yang mencerminkan tekad motivasi dan kekuatan menyebut Indonesia emas 2045 

"Banyak keberhasilan yang sudah diraih kabupaten OKI semoga ini dapat terus dipertahankan Himbaunya.

Selanjutnya PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi mengatakan" kemajuan dan berbagai keberhasilan yang sudah diraih tersebut dapat mewujudkan cita-cita kabupaten OKI lebih maju dan sejatrah peringatan hari jadi OKI Yang diwarnai baru dilantiknya anggota DPRD OKI yang menghadiri wakil masyarakat .

Selamat bertugas akan melaksanakan janji saudara untuk masyarakat OKI kerjasama DPRD OKI dan Pemkab OKI usia ke-79 mengandung pesan untuk selalu melakukan evaluasi yang dilakukan selama ini dan akan dilakukan ke depan 

"Kita memaknai perjalanan panjang dalam pembentukan kabupaten dipenuhi dengan semangat NKRI rasa syukur dan terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala memasuki usia ke-79 banyak hikmah yang dipetik dan hasil telah tercapai" pungkasnya.

Sebelum menutup acara Paripurna Ketua sementara DPRD OKI Parid Hadi Susongko menyampaikan mudah-mudahan akan memberikan pencerahan dan motivasi bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan dalam kabupaten OKI dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada bapak pejabat bupati OKI, yang telah memberikan kata sambutannya tak lupa juga kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para tamu undangan kebahagiaan dan keceriaan hari Jadi kabupaten OKI tahun 2024 ini.

Demikianlah rangkaian acara rapat paripurna sebelum menutup acara ini kami atas nama pimpinan DPRD kabupaten OKI mengucapkan selamat hari jadi ke-79 kabupaten OKI tahun 2024 hingga usianya yang matang ini semoga bisa mewujudkan pembangunan OKI menuju masyarakat yang semakin maju, mandiri, sejahtera berlandaskan iman dan taqwa akhirnya kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya sehingga acara ini dapat berjalan secara tertib dan lancar, selanjutnya izinkan kami atas nama pimpinan DPRD OKI menutup dengan resmi rapat paripurna dengan mengucapkan selamat alhamdulillahirobbilalamin rapat paripurna saya nyatakan ditutup.(Angga)
Share:

Dewan OKI Dilantik, Pj Bupati Tekankan Kepentingan Publik dan Suksesi Pllkada Serentak

OKI,ReformasiRI.com – Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang terpilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 resmi dilantik dan diambil sumpahnya dalam acara Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2024-2025. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten OKI, Rabu(18/09/24).
.
Dalam sambutannya Pj. Bupati OKI, Asmar Wijaya menekankan bahwa Pemilihan anggota DPRD melaui pencalonannya Partai Politik, tentu memiliki perbedaan dengan pemilihan Kepala Daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan.

Kondisi ini, jelas Asmar menciptakan kondisi dimana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat, sebagai perpanjangan tangan dari Partai Politik.

“Namun demikian, yang perlu digaris bawahi, bahwa sebesar apapun kepentingan Partai Politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan, dan dalam menjalankan tugas, saudara diawasi oleh penegak hukum, serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya,” terangnya.

Asmar juga mengingatkan bahwa DPRD merupakan mitra kepala daerah dalam mengefektifkan pemerintahan agar ada kesinambungan antar lembaga.

“Pola kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah bersifat check and balance, untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah sehingga tercipta kesinambungan pemerintahan daerah,” Ujar Asmar membacakan sambutan Mendagri Tito Karnivian.

Dalam kesempatan tersebut, Asmar juga mengapresiasi hasil pemilu 2024 yang berjalan lancar beberapa waktu lalu.

Itu, kata dia, berkat dukungan seluruh pihak terkhusus penyelenggara, Pemda, KPU, pihak keamanan dan seluruh elemen masyarakat.

“Kita patut berbangga nilai demokrasi Indonesia berjalan tertib dan lancar saat pemilu. Serta partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya,” ucapnya.

Asmar juga mengajak DPRD OKI turut menyukseskan Pilkada serentak November mendatang.

“Suksesnya Pemilu 2024 jadi tolak ukur suksesi Pilkada serentak. DPRD dalam hal ini memberikan dukungan, kebijakan” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kabupaten OKI yang baru, Farid Sasongko mengajak bekerja bersama-sama untuk membangun Kabupaten OKI semakin maju dan semakin baik.

“Kedepan kita akan terus bekerja bersama-sama untuk membangun Kabupaten OKI semakin maju dan semakin baik dengan menampung semua aspirasi yang diusulkan oleh rakyat,” Ujar Farid.

Farid Sasongko berpesan kepada para anggota yang terpilih untuk bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan kepada rakyat jangan bosan-bosan untuk memberi masukan dan kritikan.

“Saya berpesan dan berharap kepada semua anggota yang telah dilantik untuk bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, dan kepada rakyat jangan bosan-bosan untuk memberi masukan dan kritikan karena kita siap menampungnya,” Kata Farid setelah dilantik. (Ira/Angga) 
Share:

Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Janji Anggota DPRD OKI 2024-2029: Tonggak Pengabdian untuk OKI yang Semakin Maju dan Demokratis

OKI,ReformasiRI.com - Rapat paripurna pengambilan sumpah janji para anggota DPRD kabupaten OKI yang terpilih masa jabatan tahun 2024-2029. Yang dilaksanakan diruang rapat DPRD Ogan Komering Ilir (OKI) rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Abdi Yanto Rabu (18/09/24)

Ketua DPRD OKI Abdi Yanto dalam kata sambutannya “dengan mengucapkan bismilah irohman irahim Rapat paripurna DPRD OKI dalam rangka mengucapkan sumpah janji anggota DPRD kabupaten OKI masa jabatan 2024-2029 kami nyantakan dibuka, terbuka untuk umum

“Yang kami Hormati PJ Guburnur Sumatera Selatan yang diwakili oleh staf bidang penerintahan politik dan hukum bapak Panji Cahyanto S.Hum.,M.si , PJ Bupati OKI Ir. Asmar Wijaya.M.si , saudara saudara ku, wakil wakil ketua dalam keluarga DPRD OKI, Forum kordinasi pimpinan Daerah OPD OKI , Kapolres OKI Kodim 0402 OKI/OI, KPU OKI, Bawaslu OKI ,Kepala Dinas, kepala badan, pengadilan Negeri pengadilan Agama, direktur RSUD Kayuagung, atau pejabat yang mewakili, HM.Djafar Shodiq bupati pada masanya yang sempat hadir, wakil ketua DPRD provinsi Sumatera Selatan, HM. Giri Rahmanda N Kiemas, SE.MM. Raden Gempita SH. Muhendi, PJ Sekda, inspektur, Panji Alam, Sekwan, pejabat admistator atau pejabat lainya yang ada dilingkungan pemerintah kabupaten OKI .

“Bapak ibu anggota DPRD OKI yang terpilih masa jabatan 2024-2029 yang akan dilantik sebentar lagi, pengurus organisasi wanita OKI , pimpinan partai politik, pembina adat, toko agama, toko masyarakat yang sempat hadir, camat sekabupaten OKI, insan pers, LSM, semua hadirin sekalian dalam kesempatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sebulm kita mengikuti prosesi pengucapan sumpah janji bagi anggota DPRD yang terpilih .

‘Kami informasikan bahwa jumlah anggota anggota dewan yang mengucapkan sumpah janji pada saat ini berjumlah 45 anggota dewan dari 8 daerah pemilihan diwilayah OKI, sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada pelaksanaan sumpah janji anggota DPRD ini akan dipandu oleh hakim pengadilan Negeri Kayuagung .

Selanjutnya “izinkan kami untuk menyampaikan sekelumit kilas balik mengenai kegiatan DPRD OKI masa jabatan 2019-2024. bahwa selama masa bakti 5 tahun sejak dilantiknya, kami pada 18 september 2019 yang lalu, sampai dengan saat ini, DPRD OKI telah berupaya menjalankan pungsinya secara baik, mulai pelaksanaan pungsi legeselasi, pungsi anggaran, maupun pungsi pengawasan, pelaksanaan pungsi legeselasi yang merupakan pungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah

Bersama kepala daerah sampai dengan saat ini dalam masa jabatan kami, produk praturan daerah yang disahkan sebanyak 129, terdiri dari 53 peraturan Daerah 76 keputusan DPRD, kami sangat menyadari, bahwa Masih banyak kekurangan kekurangan bagi kami dalam menjalankan pungsi tersebut .

“Harapan kami kedepan, untuk terus melahirkan produk produk legeselasi yang relepan dengan kepentingan Jangka pendek maupun jangka panjang kabupaten OKI.

Pelaksanaan pungsi anggaran merupakan pungsi DPRD bersama sama pemerintah daerah untuk menyusun menetapkan APBD setiap tahun. telah kami lakukan bersama sama pihak eksekutif , mulai dari pembahasan kebijakan umum anggaran dan pembahasan prioritas pembangunan sementara sampai dengan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran sehingga dapat proses penyusunan anggaran tersebut tidak ada kendala dan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tepat sasaran untuk mengwujudkan pemerataan pembangunan dikabupaten OKI .

Namun demikian kami mengakui masih banyak terdapat kekurangan kekurangan disana sini, pelaksanaan pungsi pengawasan merupakan pungsi DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan berkaitan dengan pilkadaan pemerintah daerah, hasil dari pemeriksaan badan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan peraturan daerah keputusan bupati serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk pungsi ini telah kami lakukan baik melalui mekanisme reses, maupun koordinasi dengan mitra kerja bersama komisi DPRD OKI semua itu juga dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di OKI .

“Selama 5 tahun kami menjabat sebagai pimpinan dan semua anggota DPRD ini, kami menyadari bahwa masih banyak pelaksanaan tugas yang belum kami selesaikan secara tuntas, dan masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi untuk itu kami selaku pimpinan maupun mewakili rekan rekan DPRD OKI sebagai manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan dan kehilapan , melalui kesempatan ini kami menyampaikan permohon maaf yang sedalam dalam nya, kepada Allah SWT kami memohon ampunan.dan juga kita berharap semua anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 sesaat lagi akan melakukan pengucapan sumpah janji sebagai pertanda awal masa pengabdiannya untuk dapat mengemban amanah rakyat 5 tahun kedepan .

Dengan harapan pembangunan masyarakat OKI akan semangkin meningkat dimasa yang akan datang.

Sebelum saya menutup acara ini izinkan kami menyampaikan pantun sebagai berikut:

Untuk anggota DPRD yang terpilih 2024-2029.

“Buka puasa enak nya makan kurma
Kurma dibeli dikalangan.
Nikmati dulu gaji yang diterima jangan buru buru SK mau disekolahkan”

“Ingin kelasan memakan kari , kari ayam tambah sambal belacan, kami pamit mohon diri salah dan khilap mohon dimaafkan.”

Rapat paripurna hadirin yang berbahagia demikian yang dapat kami sampaikan .mengakhiri ucapnya.

Dilanjut dengan pembacaan keputusan Guburnur daftar penetapan 45 anggota DPRD OKI yang terpilih yang disampaikan Plt Sekwan DPRD OKI, Iqbal basa. “Atas keputusan
Penetapan pimpinan DPRD kabupaten OKI sementara yang berasal dari dua partai politik satu orang ketua yaitu Parid hadi sasongko Amd.gz. dan satu orang wakil ketua. Yaitu Pebri Wardana.ST. dan 43 anggota lainya.terangnya.

Sementara Pj Bupati OKI, Asmar Wijaya dalan kata sambutanya ia menekankan bahwa Pemilihan anggota DPRD melaui pencalonannya Partai Politik, tentu memiliki perbedaan dengan pemilihan Kepala Daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan.

Kondisi ini, jelas Asmar menciptakan kondisi dimana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat, sebagai perpanjangan tangan dari Partai Politik.

“Namun demikian, yang perlu digaris bawahi, bahwa sebesar apapun kepentingan Partai Politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan, dan dalam menjalankan tugas, saudara diawasi oleh penegak hukum, serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya,” terangnya.

Asmar juga mengingatkan bahwa DPRD merupakan mitra kepala daerah dalam mengefektifkan pemerintahan agar ada kesinambungan antar lembaga.

“Pola kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah bersifat check and balance, untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah sehingga tercipta kesinambungan pemerintahan daerah,” Ujar Asmar membacakan sambutan Mendagri Tito Karnivian.

Dalam kesempatan tersebut, Asmar juga mengapresiasi hasil pemilu 2024 yang berjalan lancar beberapa waktu lalu.

Itu, kata dia, berkat dukungan seluruh pihak terkhusus penyelenggara, Pemda, KPU, pihak keamanan dan seluruh elemen masyarakat.

“Kita patut berbangga nilai demokrasi Indonesia berjalan tertib dan lancar saat pemilu. Serta partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya,” ucapnya.

Asmar juga mengajak DPRD OKI turut menyukseskan Pilkada serentak November mendatang.

“Suksesnya Pemilu 2024 jadi tolak ukur suksesi Pilkada serentak. DPRD dalam hal ini memberikan dukungan, kebijakan” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kabupaten OKI yang baru, Farid Sasongko mengajak bekerja bersama-sama untuk membangun Kabupaten OKI semakin maju dan semakin baik.

“Kedepan kita akan terus bekerja bersama-sama untuk membangun Kabupaten OKI semakin maju dan semakin baik dengan menampung semua aspirasi yang diusulkan oleh rakyat,” Ujar Farid.

Farid Sasongko berpesan kepada para anggota yang terpilih untuk bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan kepada rakyat jangan bosan-bosan untuk memberi masukan dan kritikan.

“Saya berpesan dan berharap kepada semua anggota yang telah dilantik untuk bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, dan kepada rakyat jangan bosan-bosan untuk memberi masukan dan kritikan karena kita siap menampungnya,” Kata Farid setelah dilantik.

Terakhir rapat paripurna dengan penyerahan Palu antara ketua DPRD Abdiyanto dengan Parid hadi sasongko.dan ditutup dengan doa. (Ira/Angga) 
Share:

Apel Gabungan Pemkab Banyuasin: Pj. Bupati Muhammad Farid Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Integritas

 


Banyuasin, ReformasiRI.comPenjabat Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, memimpin Apel Gabungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 pada Senin (17/10/2024), yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati. Apel ini dihadiri oleh seluruh pegawai ASN dan Non-ASN dari berbagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.

Acara tersebut memiliki momen spesial, di mana 11 peserta apel dari berbagai Perangkat Daerah yang hafal Sholawat Busyro menerima hadiah langsung dari Pj. Bupati. Farid menekankan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap ASN yang telah melafalkan sholawat tersebut, yang diharapkan dapat membawa keberkahan, melancarkan rezeki, dan mengabulkan segala hajat untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin.

Dalam sambutannya, Farid juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan netralitas menjelang Pilkada Serentak 2024. Ia menekankan bahwa ASN diharapkan tidak terlibat dalam politik praktis untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan di lingkungan pemerintahan. “Hindari isu-isu yang dapat merugikan diri sendiri, daerah, dan instansi terkait,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pj. Bupati mengajak seluruh ASN untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Farid optimis bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi yang baik, Kabupaten Banyuasin bisa sejajar dengan kabupaten dan kota terbaik di Indonesia.

“Saya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para Eselon IV dan III untuk memberikan inovasi yang berguna dalam pembangunan. Mari bersama-sama kita bangun Kabupaten Banyuasin dengan inovasi terbaik yang kita miliki,” tutupnya.

Reporter: ReformasiRI

Editor: Hardaya


Share:

Pj. Bupati Banyuasin Tinjau Kesehatan Ayam Pedaging, Jaga Stabilitas Harga dan Lindungi Peternak Lokal


 


Banyuasin, ReformasiRI.com Dalam rangka menjaga keseimbangan harga ayam hidup dan melindungi peternak lokal dari gejolak pasar, Penjabat Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, S.STP., M.Si, bersama dengan Satgas Pangan Kabupaten Banyuasin, melakukan monitoring dan pemantauan harga ayam pedaging di kandang peternak broiler di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Banyuasin III, pada Kamis (17/10/2024).

Kunjungan ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait dan dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia 2024. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan ayam yang sehat dan dikelola dengan baik sebelum masuk pasar.

“Setelah kami cek, kondisi ayam-ayam ini dalam keadaan sehat dan semua dikelola sesuai SOP yang ditentukan,” ungkap Pj. Bupati Banyuasin saat diwawancarai setelah monitoring.

Farid juga menjelaskan bahwa harga jual ayam di kandang saat ini berkisar antara Rp. 16.000 hingga Rp. 18.000 per kilogram, yang tergolong masih dalam batas normal tanpa adanya kenaikan harga. Dalam pemantauan ini, ia memastikan bahwa stok pangan di tingkat peternak dalam kondisi aman, sehingga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi pangan pokok daerah.

“Untuk menjaga agar harga tetap stabil, Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi kepada peternak untuk menjaga rantai pasok dari hulu ke hilir. Dengan demikian, peternak memiliki ketenangan dan kepastian dalam memelihara dan mengembangkan usaha peternakan ayam,” tambahnya.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mendukung sektor peternakan lokal dan memastikan kesejahteraan peternak di tengah dinamika pasar.

Reporter: ReformasiRI

Editor: Hardaya

Share:

Tak Korperatif,Bawaslu OKI Minta Kades Edi Karso Penuhi Panggilan

OKI, ReformasiRI.com  - Kepala Desa Sungai Jeruju, Edi Karso, dari Kecamatan Cengal, yang dilaporkan tim advokasi pasangan JADI terkait dugaan keterlibatannya dalam mendukung calon bupati nomor urut 2, kembali absen dari panggilan Bawaslu OKI. 

Berdasarkan laporan, Edi Karso telah dua kali dipanggil oleh Bawaslu OKI, namun tidak memenuhi undangan tersebut. Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona, mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah melayangkan dua surat pemanggilan, tetapi Edi Karso masih mangkir.

“Kami sudah mengirimkan surat panggilan klarifikasi sebanyak dua kali, yakni pada Senin, 14 Oktober, dan Rabu, 16 Oktober,” ungkap Romi Maradona saat dikonfirmasi, Rabu, (16/10/2024).

Pada pemanggilan pertama, Edi Karso diharapkan hadir langsung di kantor Gakkumdu untuk memberikan klarifikasi. Namun, ketidakhadiran tersebut mendorong Bawaslu untuk memberi opsi klarifikasi melalui platform Zoom pada panggilan kedua, yang juga tidak diindahkan.

“Kami memahami jarak tempuh yang cukup jauh ke kantor Gakkumdu, jadi kami memberikan alternatif untuk klarifikasi via Zoom. Namun, yang bersangkutan tetap tidak hadir,” tambah Romi.

Bawaslu OKI berencana mengeluarkan surat panggilan ketiga, dengan harapan Edi Karso bisa menunjukkan sikap yang lebih kooperatif dan menghadiri panggilan Bawaslu untuk menjernihkan persoalan ini.(Angga)
Share:

Kementerian Dalam Negeri Gelar Asistensi Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati Banyuasin

 


Banyuasin, ReformasiRI.com Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Inspektorat Jenderal mengadakan Asistensi Evaluasi Kinerja (Evkin) Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Banyuasin untuk Triwulan I Tahun 2024. Acara yang berlangsung pada Jumat (16/10/2024) sore ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas Pj. Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, selaras dengan kebijakan nasional dan berjalan dengan baik di tingkat daerah.

Kegiatan ini dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting, di mana pihak Inspektorat Jenderal Kemendagri melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kinerja Pj. Bupati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Muhammad Farid mengikuti sesi asistensi ini dari ruang rapat Bupati Banyuasin Guest House, didampingi oleh Kepala Inspektorat Banyuasin, Zakirin, serta Kepala Bappeda dan Litbang, Kosarudin, bersama pimpinan Perangkat Daerah terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Farid mempresentasikan keseluruhan capaian kinerjanya selama Triwulan Pertama. Laporan yang disampaikan mendapat respon positif, termasuk apresiasi, masukan, dan koreksi dari Tim Evaluasi Itjen Kemendagri.

Farid berharap bahwa kegiatan asistensi dan evaluasi ini dapat menjadi momentum untuk mendorong kinerja dan pelayanan kepada masyarakat ke tingkat yang lebih baik. Setelah asistensi ini, Pj. Bupati dijadwalkan akan memaparkan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I di Kantor Kemendagri di Jakarta pada 22 Oktober 2024.

Dalam sesi tersebut, Tim Evaluator memberikan catatan mengenai beberapa indikator yang perlu ditingkatkan dan melengkapi, serta memberikan arahan untuk Pj. Bupati Banyuasin. Farid menyambut baik masukan-masukan yang disampaikan, menganggapnya sebagai langkah positif untuk perbaikan di masa mendatang.

"Apa yang disampaikan oleh pihak Itjen Kemendagri sangat berharga. Masukan ini akan kami tindaklanjuti, dan data yang masih kurang akan kami lengkapi," ujarnya. Farid juga mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan, sehingga laporan yang disusun dapat disempurnakan.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Kepala Desa Sukadamai Diduga Terlibat Pemerasan dan Perampasan: Warga Tuntut Keadilan

Banyuasin,ReformasiRI.com – Kepala Desa Sukadamai, Ahmad Lamiran, kini menjadi sorotan tajam setelah dilaporkan oleh warga atas dugaan tindak pidana pemerasan dan perampasan jalan. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/374/X/2024/SPKT/POLRES Banyuasin, peristiwa tersebut terjadi pada 13 Oktober 2024 di jalan umum Desa Sukadamai, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Ahmad Lamiran, yang seharusnya menjadi pelindung dan pemimpin warga, diduga menggunakan jabatannya untuk melakukan tindakan kriminal terhadap warganya sendiri, Selasa(15/10/ 2024 ) 
Menurut laporan yang diterima, Lamiran merintangi laju sebuah truk pengangkut buah sawit yang dimiliki oleh Zamroni. Truk merk Isuzu ELF dengan nomor polisi BG 8781 KL yang sedang mengangkut 10 ton sawit dihentikan secara paksa oleh Lamiran dengan dalih bahwa muatan tersebut melebihi kapasitas dan menyebabkan kerusakan jalan desa. Namun, tindakan tersebut tidak berhenti di situ. Ahmad Lamiran kemudian diduga merampas kunci kontak dan STNK truk tersebut,

Korban, Zamroni, yang mengalami kerugian sekitar Rp 27 juta akibat perbuatan tersebut, langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Banyuasin. Dugaan pelanggaran ini mengacu pada Pasal 368 dan 192 KUHP tentang pemerasan dan perampasan.

Tindakan yang diduga dilakukan oleh Ahmad Lamiran tidak hanya mencoreng jabatannya sebagai kepala desa, tetapi juga menimbulkan ketakutan di kalangan warga. Alih-alih melindungi kepentingan masyarakat, oknum kepala desa ini justru dianggap menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Warga Sukadamai kini menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang. Mereka merasa dikhianati oleh pemimpin yang seharusnya mengayomi, bukan malah memeras warganya sendiri. Kasus ini menjadi ujian besar bagi aparat hukum di Banyuasin untuk menindaklanjuti laporan ini tanpa pandang bulu, mengingat pelaku adalah seorang pejabat desa.

Dimana Sikap Tegas Pemerintah Desa?

Pertanyaan besar muncul terkait integritas pemerintahan desa Sukadamai. Bagaimana mungkin seorang kepala desa, yang dipilih untuk melayani masyarakat, terlibat dalam tindak pidana yang merugikan warga? Jika benar Ahmad Lamiran terlibat dalam tindakan tersebut, ini menjadi bukti adanya penyalahgunaan kekuasaan yang jelas-jelas harus dihentikan.

Masyarakat berharap agar kasus ini diproses dengan transparan dan adil. Pengusutan terhadap oknum kepala desa yang diduga melakukan pemerasan ini harus menjadi prioritas. Kepercayaan warga terhadap pemerintahan desa kini dipertaruhkan.

Kasus ini harus menjadi momentum bagi warga Sukadamai dan pemerintah setempat untuk memperbaiki tata kelola desa dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar, tanpa adanya kekebalan bagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Warga berharap keadilan segera ditegakkan sebelum kepercayaan terhadap aparatur desa sepenuhnya runtuh.

Berita ini terbit belum terkonfirmasi dari kepala desa suka damai. 

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya
Share:

Launching Program Perlindungan Jaminan Sosial untuk Petani di Banyuasin: Mewujudkan Ketenangan Kerja

 


Banyuasin, ReformasiRI.com Dalam langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pekerja perkebunan, Penjabat Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, S.STP., M.Si, meluncurkan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani/Pekerja Sawit Mandiri Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Acara peluncuran berlangsung di Wyndham Hotel, Kecamatan Rambutan, pada Selasa (15/10/2024).

Program ini bertujuan memberikan perlindungan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian, yang sangat diperlukan bagi pekerja yang rentan, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit. Dalam sambutannya, Pj. Bupati Farid menekankan pentingnya jaminan sosial untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para petani dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Keberhasilan petani tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang ada, tetapi juga oleh rasa tenang saat bekerja. Jika mereka dilindungi, mereka akan dapat bekerja dengan optimal," jelas Farid. Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengalokasikan anggaran untuk kepesertaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada 4.260 pekebun pada Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap petani.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin, Edil Fitriadi, SP., M.Si, juga memberikan apresiasi kepada Penjabat Bupati atas inisiatif tersebut. Ia menyatakan bahwa program perlindungan jaminan sosial ini merupakan langkah yang signifikan dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kemakmuran rakyat.

Acara tersebut dihadiri oleh 101 peserta dari berbagai kecamatan, termasuk Air Kumbang, Banyuasin III, Muara Padang, Pulau Rimau, Selat Penuguan, Sembawa, dan Tungkal Ilir, serta petugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Muhyidin, menggarisbawahi tantangan untuk meningkatkan jaminan sosial di Kabupaten Banyuasin. “Kami berupaya melindungi seluruh pekerja, termasuk petani, tukang ojek, dan pelaku UMKM, melalui kebijakan anggaran intervensi yang melibatkan pemerintah daerah dan dukungan dari perusahaan,” ungkapnya.

Dalam penutupan, Muhyidin mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam melindungi pekerja di desa-desa. Ia juga menghargai upaya Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam memastikan pegawai pemerintah non-ASN sudah terlindungi jaminan sosial.

Program ini menjadi langkah penting untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi petani di Banyuasin, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Pemerintah Kabupaten Banyuasin Gelar Job Fair 2024 untuk Ciptakan Kesempatan Kerja

 


Banyuasin, ReformasiRI.comDalam upaya mengurangi angka pengangguran dan memberikan akses informasi mengenai lowongan kerja, Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja resmi menggelar Pameran Kesempatan Kerja atau Job Fair 2024. Acara ini diselenggarakan di Auditorium OPI Mall Jakabaring dan dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, S.STP., M.Si, pada Selasa (15/10/2024).

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Farid yang didampingi Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN. Eng, mengingatkan para pencari kerja untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. "Job Fair ini merupakan peluang emas bagi semua pencari kerja di Banyuasin. Pastikan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia dimanfaatkan sebaik-baiknya," ujarnya.

Farid menekankan bahwa event ini tidak hanya sekadar mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga sebagai ajang untuk meningkatkan keterampilan. Ia berharap para peserta dapat memahami keterampilan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan agar siap bersaing di dunia kerja.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Banyuasin, Ir. H. Epriliansyah, M.Si, juga menegaskan pentingnya acara ini. "Job Fair kali ini diikuti oleh 20 industri dan perusahaan, dengan lebih dari 1000 lowongan pekerjaan yang tersedia, dari berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sarjana," katanya.

Epriliansyah menambahkan, "Ini adalah kesempatan besar bagi para pencari kerja. Siapkan lamaran Anda dan manfaatkan kesempatan ini untuk meraih pekerjaan yang diimpikan."

Dengan pelaksanaan Job Fair ini, diharapkan dapat menciptakan konektivitas antara pencari kerja dan dunia usaha, serta menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menanggulangi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Bupati Banyuasin Terima Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan atas Perlindungan Sosial bagi Pekerja Perkebunan

 

Banyuasin, ReformasiRI.com Penjabat Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, S.STP., M.Si, mendapat kehormatan menerima Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan atas kontribusinya dalam mewujudkan perlindungan jaminan sosial bagi 4.260 pekerja perkebunan sawit di Kabupaten Banyuasin. Acara penyerahan penghargaan berlangsung di Hotel Wyndham, Jakabaring, Kecamatan Rambutan, pada Selasa (15/10/2024).

Dalam sambutannya setelah menerima penghargaan, Farid menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan. "Saya sangat berterima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Semoga ini menjadi motivasi bagi semua pelayan masyarakat di Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk terus memberikan yang terbaik dan melayani dengan sepenuh hati," ungkapnya.

Farid juga menegaskan bahwa penghargaan tersebut didedikasikan untuk masyarakat Banyuasin, yang selama ini telah mendukung dan berkontribusi dalam menjalankan program-program pemerintah. "Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan bersama ini dapat menjadi ladang ibadah bagi kita semua," ujarnya dengan penuh haru.

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas upaya Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mengimplementasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para pekerja di sektor perkebunan. Melalui program ini, diharapkan kesejahteraan pekerja semakin meningkat, serta dapat mendukung kemajuan sektor pertanian dan perkebunan di daerah.

Farid menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang berorientasi pada perlindungan sosial dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan dukungan yang baik dari semua pihak, diharapkan Kabupaten Banyuasin dapat terus maju dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Subscriber

Berita Populer