Palembang - Sejak dari beberapa bulan terakhir unjuk rasa yang menuntut agar Ahmad Rizali segera di copot dari jabatannya sebagai Pj Bupati Muara Enim terjadi diberbagai institusi baik di Sumsel maupun di Jakarta.
Kali ini, Ratusan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Sumatera Selatan melakukan unjuk rasa dihalaman kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (05/03/2024)Rahmat Sandi, dalam orasinya
mendesak PJ Gubernur Sumatera Selatan untuk segera merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar segera mencopot Ahmad Rizali dari jabatannya sebagai PJ Bupati Muara Enim.
"Ahmad Rizali dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya, dia juga pejabat mudah tersinggung, mudah marah dan mudah naik darah," ucap Rahmat Sandi.
Ketua SIRA ini mengatakan, PJ.Bupati Muara Enim Ahmad Rizali diduga telah mencederai demokrasi dengan tindakan melakukan ancaman dengan insan pers dan penggiat anti korupsi ke Polda Sumsel, terkait pengaduan masyarakat dugaan korupsi di Dinas Perdagangan Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, saat Rizali menjabat sebagai Kepala Dinas.
Hal seperti itu, kata Rahmat Sandi, seharusnya tidak perlu terjadi. Seyogyanya seorang Kepala Daerah tidak boleh anti kritik yang sifatnya membangun.
"Seorang Kepala Daerah, harus lebih mengedepankan kinerjanya dalam membangun daerah dan melayani masyarakat," ungkap Rahmat.
Sementara itu, Ketua LSM KPK Nusantara Sumsel, Dodo Arman menyampaikan dugaan banyaknya permasalahan yang dihadapi Kabupaten Muara Enim semenjak dipimpin oleh Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali. Dan itu patut untuk menjadi bahan evaluasi Kementerian Dalam Negeri untuk segera mencopot Ahmad Rizali sebagai Pj Bupati Muara Enim.
Dugaan Permasalahan itu adalah1. APBD Kabupaten muara enim tahun 2024 tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan :
a. Kabupaten Muara Enim tidak akan mendapatkan dana intensif daerah untuk tahun 2025
b. Kabupaten Muara Enim tidak akan mendapatkan predikat wtp kembali di tahun 2025 setelah 10 tahun berturut turut mendapatkan predikat wtp
c. Menjadikan Muara Enim daerah dengan inflasi tertinggi ke empat dari seluruh kabupaten kota di indonesia akibat tidak berjalannya perputaran uang karna pengesahan apbd yang terlambat
d. Terlambatnya pembayaran gaji atau intensif bagi pegawai dan honorer yang menjadi salah satu penyebab rendahnya daya beli masyarakat
2. PJ Muara enim merupakan pejabat yang anti kritik dan membuat suasana tidak kondusif, terbukti dgn melaporkan LSM dan media ke Polda karena pemberitaan disaat Ahmad Rizali menjabat Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, padahal yang sebenar itu masuk wilayah UU pers no 40 tahun 1999, Dan PP 43 tahun 2018 peran serta masyarakat
3. Di duga terlibat pengaturan proyek di Kabupaten Muara Enim untuk anggaran 2024, ini bisa dibuktikan sebagaimana Info terbaru bahwa dalam 2 bulan telah terjadi 3 kali perubahan SK Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP)
"Dari situ dapat kita lihat kalau Ahmad Rizali telah gagal dalam memimpin Kabupaten Muara Enim dan harus diganti dengan sosok yang lebih mumpuni," pungkasnya.
(Cha)
