Ketum GAASS Andi Leo : Usut Semua Perusahan di Sumsel Diduga Terindikasi Melakukan Gratipikasi K3

Palembang , ReformasiRI.com _ Setelah adanya salah satu pejabat tinggi Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tertangkap tangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, membuka tabir kebobrokan administrasi yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan Disnakertrans Provinsi Sumsel.

Usut punya usut pejabat tinggi Disnakertrans Provinsi Sumsel tersebut terindikasi kuat adanya gratipikasi, salah satunya yaitu berkaitan dengan sertipikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa dikenal dengan K3.

Menyikapi hal ini Ketua Umum Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) Andi Leo menyampaikan, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012, pengertian K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Adapun pihak yang wajib memiliki sertifikat Ahli K3 Umum (AK3U) adalah pekerja atau calon pekerja di bidang HSE (Health, Safety, and Environment) atau sejenisnya, yaitu bidang yang bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.

Perusahaan wajib memiliki sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sertifikat ini penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja. 

Dasar hukum perusahaan wajib memiliki sertifikat K3 di antaranya: 

UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Republik Indonesia No.04 Tahun 1987 tentang tata cara Penunjukan dan Kewajiban Wewenang Ahli K3.

Perusahaan yang wajib memiliki sertifikat K3, di antaranya: 

Perusahaan dengan jumlah karyawan 100 orang atau lebih,

Perusahaan dengan risiko pekerjaan yang tinggi

Perusahaan produsen dan distributor gas, listrik, minyak, dan air.

Sertifikat K3 yang wajib dimiliki Perusahaan adalah sertifikat Ahli K3 Umum (AK3U) yaitu tenaga kerja teknik yang berkompeten di bidang K3.

"Semua Perusahan di Sumsel wajib di usut dan di evaluasi serta di kenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan, karna besar kemungkinan mereka mendapatkan sertipikat K3 dengan cara melakukan gratipikasi," ujar Andi Leo kepada wartawan, Rabu (15/01/2025).

"Seperti perusahaan tambang batubara, perusahaan pupuk, perusaahan sawit dan semacamnya," imbuhnya.

Tidak luput juga para kontraktor yang memiliki perusahan-perusahan besar di Sumsel, seperti 

- PT Muara Pnjung Traktor - PT Swarna Cinde Raya - PT Daya Cobelco Contruction - United Traktor - Komasindo Traktor dan lainnya.

Lanjut Andi Leo mengungkapkan, salah satu yang mencuat adalah dugaan pelanggaran prosedur pemeriksaan Unit Mekanikal K3 di Gedung Atyasa Convention Centre Palembang.

Gedung yang berlokasi di Jalan Kapten Anwar Arsyad tersebut kerap digunakan untuk berbagai acara besar. Namun, sejumlah fasilitas seperti lift dan eskalator kini menjadi sorotan karena diduga tidak memenuhi standar keselamatan.

"Pernah ada insiden jatuhnya lift barang pada 8 Desember 2024 lalu menimpa seorang pekerja wedding organizer," ucap Andi Leo.

Masih kata Andi Leo menegaskan, GAASS meminta dengan tegas kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) agar membentuk tim khusus untuk mengusut perusaha-perusahan yang di duga terlibat dalam praktek gratipikasi K3.

"Kami akan melakukan aksi di kejati Sumsel, jika tidak ada respon untuk bekerja maka kami pastikan Kejagung RI akan menerima laporan dan tuntutan dari GAASS terkait permasalahan gratipikasi K3," pungkas Andi Leo.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

KAI Bersama Pemprov Sumsel Adakan FGD Bahas Pengembangan Angkutan KA Batubara Sumbagsel

Palembang _ PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan agenda pembahasan pengembangan angkutan KA batubara Sumbagsel. Acara ini dilaksanakan di Griya Agung, Palembang pada Selasa (14/01/2025). 

FGD dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi, Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan KAI Rudi As Aturridha, Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Heru Kuswanto, Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI Dadan Rudiansyah serta jajaran KAI Kantor Pusat, Divre III Palembang dan Forkopimda di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. 

Hadir dalam FGD tersebut Prof. Danang Parakesit yang turut berpartisipasi aktif dalam diskusi kemampulaluan sungai Musi untuk beraktivitas selama 24 jam. 

Pada FGD tersebut dilakukan pembahasan mengenai rencana pembangunan flyover di lintas antara Prabumulih - Muara Enim wilayah Divre III Palembang serta pembahasan strategi pemeliharaan dan perawatan kemampulaluan Sungai Musi untuk beraktivitas selama 24 jam. 

Pj Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi dalam sambutannya mengatakan rencana pengembangan angkutan KA batubara Sumbagsel ini harus kita seimbangkan dengan memperhatikan aspek keselamatan masyarakat yang dalam aktivitasnya melewati perlintasan sebidang kereta api. Oleh karena itu, kita akan membangun 5 flyover prioritas yang akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama PT KAI dan PT Bukit Asam. 

"Tentu aspek keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama kita dalam menyeimbangkan rencana pengembangan angkutan batu bara di Sumbagsel, maka dengan membangun flyover menjadi salah satu langkah kita untuk mewujudkan hal tersebut," ucap Elen. 

Elen menambahkan, Sumatera Selatan ini dianugerahi dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk diantaranya ialah batubara. Oleh karenanya jika sumber daya alam tersebut tidak kita manfaatkan dengan baik, tentunya dengan melalukan mitigasi terhadap dampak lingkungan dan sosialnya maka kesejahteraan masyarakat khususnya di Sumatera Selatan akan sulit kita capai. 

"Melalui FGD ini diharapkan kita dapat merumuskan kajian-kajian teknis yang matang serta terukur untuk mendukung peningkatan kapasitas angkutan batu bara di Sumbagsel," pungkas Elen. 

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan KAI, Rudi As Aturridha dalam sambutannya mengatakan FGD ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan membahas rencana pengembangan angkutan KA batubara Sumbagsel, dimana hal tersebut memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan melaksanakan pembangunan flyover di lintas Prabumulih - Muara Enim dan strategi pengawasan serta pemeliharaan alur Sungai Musi untuk aktivitas 24 jam. 

"Hal tersebut tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan kerjasama dari semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Asosiasi Pengusaha Batubara," kata Rudi. 

Rudi menambahkan, dibutuhkan kolaborasi untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung seperti penerangan, navigasi, keamanan dan fasilitas lainnya yang dapat menjamin kelancaran operasional Sungai Musi selama 24 jam penuh. 

"Kami optimis dengan adanya FGD ini merupakan suatu langkah yang baik untuk menjalin sinergi yang solid antar pemangku kepentingan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada semua pihak," tutup Rudi.

Salam, 

Manager Humas KAI Divre III Palembang 

*Aida Suryanti*

(Cha)

Share:

Baca Lagi

P-PPPK Menggelar Kongres Ke-1 Dengan Tema Mempersatukan Langkah Menuju Status dan Kesejahteraan ASN PPPK Yang Lebih Baik

Bogor, Jabar, Jejakkriminal.net _ Organisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seluruh Indonesia mengadakan Kongres 1 P-PPPK RI dengan tema "Mempersatukan Langkah Menuju Status dan Kesejahteraan ASN PPPK yang Lebih Baik" di Hotel Mega Cipayung Bogor Jawa Barat pada 27-28 Desember 2024.

Kongres ini dihadiri Dr. Rochayati Basra, M.Pd. selaku Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri dan Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. Anggora DPR RI Komisi II, dan Achmad Setiyanto, SH. Staf Ahli Legalisasi Perundang-undangan BKN.

Diikuti 172 peserta yang terdiri dari pengurus Forum PPPK yang mencakup Guru, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pertanian dan Bidang Teknis di 21 Provinsi seluruh Indonesia, kongres ini bertujuan menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah.

Dalam sambutan pembuka, Rochayati yang akrab dipanggil Roro mengganggap kongres ini menjadi penting agar PPPK tidak dijadikan sebagai ASN kasta kedua, mengingat PPPK juga melakukan kebijakan pemerintah, melakukan pelayanan publik, dan mempererat negara kesatuan Indonesia sebagaimana PNS. Di sisi lain, Roro juga menyayangkan adanya masa perjanjian kerja bagi PPPK.

“Jujur secara hati nurani, saya sedih dan tidak terima kenapa bapak/ibu sekalian tidak langsung menjadi PNS,” ungkapnya.

Kehadiran PPPK menurutnya bukan untuk bersaing dengan PNS namun harus diartikan untuk saling melengkapi. Ia juga berharap peran anggota DPR RI sebagai wakil rakyat untuk merumuskan kembali kebijakan PPPK ini.

“Saya lebih suka tidak ada istilah PPPK apalagi nanti ada istilah PPPK paruh waktu yang harus dikaji dengan baik dalam hal upah, jangan sampai pemerintah tidak melindungi rakyatnya”, tambahnya.

Namun demikian, ia juga mengingatkan segenap PPPK untuk meningkatkan kompetensi sehingga mampu memberikan ide, gagasan, dan konsep membangun bagi Indonesia.

Sejalan dengan pernyataan Kemendagri, Anggota DPR RI Komisi II Mardani Ali Sera juga menyetujui tidak perlu ada pemisahan antara PPPK dengan PNS dan menjadikan hanya satu nomenklatur yakni ASN karena didasarkan pada beban, tanggung jawab, dan kewajiban yang sama.

Mardani menyarankan agar para PPPK terus menyuarakan aspirasinya ke pemerintahan melalui jalur apapun.

“Pak Prabowo itu sangat cinta rakyat, jangan pernah lelah, jangan pernah capek terus berjuang dan luruskan niat,” katanya.

Mardani menambahkan bahwa UU ASN sudah masuk pada Prolegnas bahkan ia akan memperjuangkan istilah PPPK dan PNS akan dihapuskan dan digantikan nomenklatur ASN.

 

Ia juga mengingatkan selain berjuang agar PPPK terus meningkatkan kompetensi dan menguasai banyak hal yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Nanti hasil rekomendasi kongres segera disampaikan ke saya dan nanti saya akan menyuarakannya di rapat komisi DPR,” tutupnya.

Ketua DPD P-PPPK-RI Kota Palembang (Riduan) mengucapkan banyak berterimakasih kepada Ibu Roro plt staf ahli Mendagri bidang pemerintahan dalam negeri RI 

Bapak Mardani Ali Sera Anggota DPR-RI komisi 2 

Bapak Achmad Setiyanto Staf Ahli legalisasi perundang-undangan BKN-RI

Bapak Teten Nurjamil 

Ketua Umum P-PPPK-RI 

Telah berjuang membantu ASN PPPK dihapuskan dan gigantikan nomenklatur ASN sehingga tidak ada lagi Istilah ASN PNS dan ASN PPPK cukup Satu nama saja Yaitu ASN.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Pemprov Sumsel Pantau Stok dan Distribusi Minyak Goreng di PT. Indokarya Internusa

Pemprov Sumsel Pantau Stok dan Distribusi Minyak Goreng di PT. Indokarya Internusa

ReformasiRI.com Palembang – Dalam rangka memastikan stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di Sumatera Selatan, Dinas Perdagangan Sumsel melakukan kunjungan kerja ke PT. Indokarya Internusa, 3 Ilir, Palembang, pada Selasa (14/01/2025). Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi di provinsi tersebut.

Liana, Manager Operasional PT. Indokarya Internusa, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memantau ketersediaan stok dan harga minyak goreng di perusahaan mereka.

"Kami memastikan harga tetap mengikuti ketentuan pemerintah, dengan batas maksimal harga produsen sebesar Rp13.500 per liter. Saat ini, kami memproduksi minyak goreng dengan kapasitas penuh mencapai 72.000 liter per hari," ujar Liana.

Ia menambahkan bahwa distribusi minyak goreng di Sumatera Selatan berjalan lancar dan aman. Penyaluran ke distributor dilakukan setiap hari untuk memastikan pasokan tetap stabil, terutama menjelang Idul Fitri.

"Kami juga melayani distribusi ke daerah lain seperti Lampung, Bengkulu, dan sebagian Bangka. Harapannya, stok dan harga minyak goreng di pasaran tetap stabil," tutup Liana.

Kunjungan ini merupakan langkah konkret Pemprov Sumsel dalam menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga bahan pokok penting di wilayah tersebut. (Rina)

Share:

Baca Lagi

Binpotmar Lanal Palembang Kembali Temukan Mayat di Perairan Srimenanti

Banyuasin, Sumsel - Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) Bunga Tanjung Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang temukan mayat di Perairan Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Selasa (14/01/2025). 

Pada awalnya, Mahari (52) dan Herman (31) melintas di perairan Muara Sungai jalur 8 kec. Muara Telang Kab. Banyuasin dan tidak sengaja menemukan mayat yang terapung disekitar perairan Srimenanti.

Setelah itu, Binpotmar Bunga Tanjung Lanal Palembang melakukakan evakuasi bersama Satpolair.

Koordinator Wilayah (Korwil) Binpotmar Bunga Tanjung Lanal Palembang, Peltu Eko Ari Istianto mengatakan korban jiwa ditemukan mengapung di perairan Srimenanti dengan titik koordinat 2°40'14,67''S 104°46'57,252"E. 

"Dari laporan yang kami terima, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sekitar perairan Srimenanti," Ujarnya. 

Saat ditemukan, korban diidentifikasi berjenis kelamin perempuan dengan nama Parida (53) beralamat di Terusan Muara RT/RW 002/002 Desa Terusan Muara Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin.

Dari keterangan saksi yang ada, Belum diketahui secara pasti penyebab korban meninggal dunia sehingga masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak terkait. 

Selanjutnya, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara menggunakan mobil ambulance.

Adapun Tim SAR gabungan yang terlibat meliputi Binpotmar Bunga Tanjung Lanal Palembang, Satpolairud Polres Banyuasin, dan warga setempat.

Pada awalnya, Mahari (52) dan Herman (31) melintas di perairan Muara Sungai jalur 8 kec. Muara Telang Kab. Banyuasin dan tidak sengaja menemukan mayat yang terapung disekitar perairan Srimenanti.

Setelah itu, Binpotmar Bunga Tanjung Lanal Palembang melakukakan evakuasi bersama Satpolair.

Koordinator Wilayah (Korwil) Binpotmar Bunga Tanjung Lanal Palembang, Peltu Eko Ari Istianto mengatakan korban jiwa ditemukan mengapung di perairan Srimenanti dengan titik koordinat 2°40'14,67''S 104°46'57,252"E. 

"Dari laporan yang kami terima, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sekitar perairan Srimenanti," Ujarnya. 

Saat ditemukan, korban diidentifikasi berjenis kelamin perempuan dengan nama Parida (53) beralamat di Terusan Muara RT/RW 002/002 Desa Terusan Muara Kec. Sumber Marga Telang Kab. Banyuasin.

Dari keterangan saksi yang ada, Belum diketahui secara pasti penyebab korban meninggal dunia sehingga masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak terkait. 

Selanjutnya, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara menggunakan mobil ambulance.

Adapun Tim SAR gabungan yang terlibat meliputi Binpotmar Bunga Tanjung Lanal Palembang, Satpolairud Polres Banyuasin, dan warga setempat.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Liana, Minyak KITA Masih Produksi Full Kapasitas Sebanyak 72.000 Perliter Sehari

Palembang _ Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pengawasan dan Pengecekan Stok, Harga Serta Distribusi Minyak Goreng Guna Stabilitas Harga dan Ketersediaan serta Kelancaran Distribusi Minyak Goreng di Provinsi Sumatra Selatan Dalam Upaya Pengendalian Inflasi di PT. Indo Karya Internusa (IKI) 3 Ilir Palembang.

Dihadiri, Inspektur Provinsi Sumsel yang diwakili, Ka Dinas Perindustrian Sumsel yang diwakili, Ka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel yang diwakili, Karo Perekonomian dan Ka OPD lainnya sesuai undangan Ka Dinas Perdagangan provinsi Sumsel.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Manager Operasional PT Indo Karya Internusa (IKI) Liana beserta staf di Aula ruang rapat PT. Indo Karya Internusa. Selasa (14/01/2025) Palembang.

Liana selaku Manager Operasional PT Indo Karya Internusa (IKI) mengatakan, bahwa harga yang ditentukan oleh Kementerian untuk ke produsen sebesar 

13.500 Rupiah.

"Untuk stok minyak KITA sendiri masih tetap berproduksi setiap harinya dengan full kapasitas sebanyak 72000 liter per harinya," terangnya.

Lanjut Liana menuturkan, bahwa untuk stok ke agen dan pedagang juga tetap aman karena pihaknya terus menyalurkan minyak goreng Kita ke distributor setiap harinya.

"Setiap harinya mobil mobil tangki kita terus menyalurkan minyak goreng Kita ke Distributor dan Pedagang, mudah mudahan menjelang idul Fitri nanti kesedian minyak goreng Kita tetap cukup memadai di Sumsel", ungkapnya.

Liana mengungkapkan bahwa selain di Sumsel, PT Indokarya Internusa juga menyalurkan minyak goreng Kita ke luar daerah. 

"Selain di Sumsel kami juga menyalurkan ke Lampung, Bengkulu dan ke Bangka, namun demikian kita tetap mengutamakan penyaluran untuk daerah sumsel."tandasnya. (Akip)

Share:

Baca Lagi

Dzulfikar Ahmad Tawalla Kukuhkan Fajar Febriansyah Sebagai Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumsel 2023-2027

Dzulfikar Ahmad Tawalla Kukuhkan Fajar Febriansyah Sebagai Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumsel 2023-2027

ReformasiRI.com Palembang – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sekaligus Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, secara resmi melantik dan mengukuhkan Fajar Febriansyah sebagai Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Selatan periode 2023-2027. Acara pelantikan ini digelar di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang pada Senin (13/01/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Dzulfikar juga turut menghadiri sejumlah agenda penting lainnya di Sumatera Selatan, termasuk panen raya di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, serta mengadakan silaturahmi dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang dan menghadiri program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Komplek Muhammadiyah Balayudha.

Fajar Febriansyah, Ketua Umum yang baru dilantik, mengungkapkan bahwa pelantikan kali ini sangat istimewa karena dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dr. (HC) H. Zulkifli Hasan, SE., MM, serta Menteri Perdagangan, staf khusus dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sejumlah pejabat lainnya.

"Pelantikan ini bukan hanya sebuah seremoni, tetapi juga momentum untuk memaksimalkan jejaring Pemuda Muhammadiyah agar memberikan manfaat bagi Muhammadiyah dan bangsa," ujar Fajar.

Fajar menambahkan bahwa Pemuda Muhammadiyah akan terus menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Muhammadiyah, dengan fokus pada empat pilar utama: keilmuan, keislaman, kemandirian, dan kebangsaan. Program-program tersebut akan dirumuskan dalam Rapat Kerja Wilayah yang akan datang.

"Kami berharap Pemuda Muhammadiyah Sumatera Selatan dapat terus berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan dinas terkait untuk memberdayakan pemuda, baik dalam lingkup Muhammadiyah maupun masyarakat umum di Sumatera Selatan," tutupnya.

(Rina)

Share:

Baca Lagi

Ketum Asprumnas M. Syawali Angkat Ponco Darmono, SE Sebagai Ketua Asprumnas DPW Sumsel

Karawang, ReformasiRI.com  _ Berlangsung di Summarecon Emerald Karawang, Senin (13/01/2025) Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat (Asprumnas DPW Jabar) resmikan kantor baru.

Peresmian tersebut dihadiri juga wakil bupati kerawang terpilih bpk Maslani yg jg pengurus dari Asprumnas

Ketua Asprumnas DPW Jabar H. Abun Yamin Syam disela acara mengatakan, saat ini kuota yang ada di Asprumnas DPW Jabar berjumlah lebih kurang 220 Ribu secara nasional Menurutnya, hal itu jauh dari apa yang diharapkan.

Melalui DPP Asprumnas, Abun Yamin Syam meminta kepada Pemerintah agar kuota Asprumnas DPW Jabar ditambah lagi, jangan sampai pada saat mau membangun kuotanya tidak ada.

"Melalui DPP Asprumnas, meminta kepada Pemerintah agar kuota tahun 2025 ditambah lagi, karena saya yakin kuota sebanyak 220 Ribu hanya cukup sampai pertengahan tahun ini," ujar Abun.

"Asprumnas sekarang menempati ranking 4 nasional minimal tahun ini bisa menjadi peringkat kedua untuk tingkat nasional, imbuhnya

Kantor baru Asprumnas DPW Jabar diresmikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Asprumnas M. Syawali yang sekaligus memberikan mandat kepada Ponco Darmono selaku Ketua Asprumnas DPW Sumatera Selatan (Sumsel).

M. Syawali mengungkapkan, dengan adanya kepengurusan Asprumnas DPW Sumsel semoga dapat berkembang keberbagai daerah dengan mendirikan DPD Asprumnas di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumsel.

Ditempat yang sama Ponco Darmono menambahkan, setelah diberikan kepercayaan sebagai Ketua Asprumnas DPW Sumsel, dengan cara formula khusus dirinya akan membuat nuansa baru terhadap para pengembang perumahan dan para konsumen yang terkendala dengan pihak Bank.

"Terimakasih atas amanat dan kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai Ketua Asprumnas DPW Sumsel. Dengan adanya surat mandat ini, saya berharap bisa memberikan nuansa baru bagi para pengembang perumahan di Sumsel. Selain itu dengan formula khusus kita juga akan membantu para konsumen yang terkendala dengan pihak Bank," pungkas Ponco Darmono.(Cha)

Share:

Baca Lagi