Polemik Jabatan Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Diangkat Melalui Diskusi Bersama P2KP

Palembang - Persatuan Pemangku Kepentingan Pendidikan (P2KP) menggelar acara diskusi sekaligus Buka Puasa Bersama (Bukber) pemuda dan mahasiswa.

Diskusi yang mengusung tema "Polemik Jabatan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Siapa Dalangnya,?) berlangsung di Guns Kafe, Jl. Tasik No.2 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Minggu (31/03/24).

Hadir sebagai pengisi materi diskusi diantaranya, Ade Indra Chaniago sebagai Pengamat Pendidikan, Bambang Sugianto sebagai Pengamat Kebijakan Publik dan Sundan Wijaya sebagai aktivis pendidikan. 

Indra Chaniago mengatakan, Pj. Gubernur Sumsel harus legowo, tidak ada alasan Pj. Gubernur menahan Sutoko (Sekarang Plh. Dinas pendidikan provinsi Sumsel) karena beliau bermasalah. Hal ini dapat dibuktikan Sutoko bisa menandatangani Surat Keputusan (SK) Plh. Kepala Sekolah, dan itu tidak diperbolehkan, karena jika ini dilakukan, lalu apa gunanya ada Plh. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) definitif.

Disisi lain menurut Indra Chaniago, rangkap jabatan Pj. Bupati sekaligus sebagai Plt. Kadisdik Provinsi Sumsel juga tidak dibenarkan karena,  

urusan pendidikan adalah urusan masa depan bangsa, urusan konstitusi yang jangan sampai abai karena Kadisdiknya sibuk ngurusin Kabupaten.

"Rangkap jabatan itu tidak boleh, karena seorang Bupati ngurusin 1 (Satu) Kabupaten saja sudah berat ditambah lagi ngurusin masalah pendidikan se-17 (Tujuh belas) Kabupaten Kota", ucap tegas Indra Chaniago.

Masih kata Indra Chaniago, jangan menciptakan 2 (Dua) matahari di Kadisdik Provinsi Sumsel.

"Kan aneh, ketika ada SK penetapan Plh yang saya dengar disuruh koordinasi dengan Pj. Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda), lalu untuk apa Kadisdik di didefinitifkan kalau harus koordinasi langsung, jadi jangan dirusak lah dunia pendidikan ini ", katanya.

Saat disinggung awak media, apakah Pj. Gubernur telah menyalahgunakan jabatannya,?

"Ya' memang benar Pj. Gubernur telah menyalahgunakan jabatannya, maka dari itu Pj. Gubernur harus rela mundur atau di mundurkan", pungkasnya.

Disisi Lain Bambang Sugianto Selaku Pengamat Kebijakan Publik juga menyampaikan bahwa dari kacamata hukum tugas Penjabat (Pj) Gubernur itu terbatas dan biasanya soal penunjukan Plh Kepala OPD itu ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Definitif yang sedang berhalangan.

"Plh, Pj punya kewenangan yang terbatas, jadi ketika Pj. Gubernur dan Plh Kadisdik melampaui batas aturan tugasnya itu sangat patal karena bisa menyebabkan mal administrasi dan bisa juga dilaporkan ke Komisi ASN". ujarnya

Selanjutnya Sundan Wijaya selaku anggota P2KP sendiri menjelaskan, diskusi tersebut dilakukan untuk memperkuat rumusan gerakan ke depannya.

"Diskusi ini dilakukan sebagai salah satu upaya mencari solusi, agar penempatan jabatan di Dinas Pendidikan Sumsel berjalan sesuai aturan bukan titipan," jelas Sundan Wijaya, melanjutkan.

"Kami menduga mutasi jabatan yang dilakukan oleh Pj. Gubernur di Dinas Pendidikan ini syarat akan kepentingan, makanya setelah ini kami akan menuntut Mendagri untuk mencopot Pj. Gubernur Sumsel," tutup Sundan Wijaya.

Sebagai penutup Ediyansyah selaku Ketua Pelaksana Diskusi mengucapkan, terimakasih kepada seluruh undangan yang hadir dalam diskusi tersebut.

"Semoga kami bisa lebih cepat menentukan arah gerakan kami ke depan dan tetap mengawal pendidikan agar terbebas dari politisasi," tutup Ediyansyah.

Diskusi berlangsung sekitar 2 (Dua) jam, yang selanjutnya diakhiri dengan Buka Puasa Bersama (Bukber).

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Akankah PKB dan Demokrat Berkoalisi Di Pilwako Palembang,?

Palembang - Banyak persiapan yang dilakukan oleh partai politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia, bahkan di provinsi Sumatera selatan 

Selain persiapan dan strategi yang matang, pastinya konsolidasi serta komunikasi lintas partai mulai dibangun demi menyamakan sudut pandang program kerja membangun daerah ke depannya.

Tidak hanya di tingkat pusat, persiapan ini pun dilakukan oleh pengurus wilayah ataupun cabang dari partai politik yang akan mengikuti kontestasi tersebut salah satunya Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Palembang.

Meski di Pemilihan Legislatif lalu jumlah suara meningkat tajam yang pada Pemilu 2018 mendapat suara 62 ribu di Pileg 2024 menjadi 73 Ribu untuk kota Palembang, meski harus kehilangan 2 kursi dari sebelumnya.

Seperti yang diungkapkan oleh H Sutami Ismail Ketua DPC PKB kota Palembang, disela - sela kegiatan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PKB Sumsel, dihotel Swarna Dwipa, Sabtu malam (30/03/2024), dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh kader dan Caleg yang telah berjuang meningkatkan suara PKB.

" Alhamdulillah, Pastinya sebagai ketua DPC PKB mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada semua pihak atas pencapaian pada Pileg 2024 lalu", kata H Sutami Ismail.

Dilanjutkannya, Bahwa meski kursi di DPRD berkurang namun ada peningkatan jumlah suara yang cukup signifikan yang pada Pemilu 2018 hanya 62 Ribu ditahun 2024 meningkat tajam menjadi 72 ribu di kota Palembang

Terkait Pilkada kota Palembang, Sutami yang dikenal sebagai sosok bertangan dingin yang berhasil membawa perubahan untuk PKB Kota Palembang menjadi semakin baik, mengungkapkan memang ada rencana untuk ikut serta dalam Pilwako Palembang.

" Untuk Pemilihan Walikota Palembang 2024, kami memang berencana untuk ikut turut serta dalam kontestasi tersebut, sehingga saat ini sedang melakukan penjajakan dengan partai lain", ungkapnya

Tanpa bermain kata - kata, Sutami mengungkapkan bahwa saat ini DPC PKB telah melakukan komunikasi dengan partai Demokrat untuk melakukan penjajakan.

" Salah satu partai yang saat ini sudah melakukan komunikasi terkait koalisi di Pemilihan Walikota Palembang adalah partai Demokrat", tegas Sutami

Mengakhiri perbincangannya Sutami mengatakan, meski telah melakukan komunikasi DPC PKB juga sedang wait and see (Menunggu Dan Melihat) perkembangan dinamika politik ke depannya.

" Walaupun kita telah melakukan komunikasi dengan Demokrat tetapi saat ini kita juga masih melihat dan menunggu keputusan partai ataupun dinamika politik yang akan terjadi kedepannya", tutur H Sutami Ismail Ketua DPC PKB Kota Palembang.

(Cha/Rilis Galon)

Share:

Baca Lagi

DPC PKB Siap Berlaga Di Pilkada 2024 Untuk Kabupaten PALI

Palembang - Menyikapi akan berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia termasuk Sumatra Selatan (Sumsel), DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap mendukung kader terbaiknya.

Ketua DPC PKB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Aka Cholik Darlin kepada awak media menyampaikan, setelah Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) DPC PKB se-Sumsel, kedepannya PKB akan menggelar Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab). Dimana, salah satunya hasil dari Rapimcab tersebut adalah masalah Pilkada.

"Hasil keputusan dari Rapimcab nanti akan kami sampaikan ke wilayah, selanjutnya oleh wilayah akan disampaikan ke DPP", ujar Cholik dalam wawancaranya di acara Rapimwil PKB Sumsel, bertempat di Swarna Dwipa Hotel, Sabtu (30/03/24).

Lanjut kata Cholik, namun pada kesempatan ini PKB sudah membangun koalisi dengan beberapa partai politik, diantaranya PAN, Nasdem, P3 dan Partai Ummat.

"Ya, kebetulan Ketua Koalisinya dari PAN, karena saat ini PAN mendapatkan 5 Kursi dan sebagai kandidat terkuat Calon Ketua DPRD", ucapnya.

Dilain itu, untuk calon wakil ketua DPRD ditunjuk dari beberapa Partai yaitu, PBB, Partai Ummat, Partai Nasdem dan P3. Sedangkan PKB sendiri ditunjuk sebagai Sekretaris sekaligus juru bicara.

"Sementara PKB sendiri mengusulkan Ubaidillah sebagai Calon Bupati PALI, dengan alasan, karena PAN Partai pemenang dengan mendapatkan 5 kursi. Namun tidak menutup ruang bagi Calon lainnya dari eksternal koalisi tersebut", jelas Cholik.

Masih kata Cholik, setelah terbentuknya koalisi tersebut, maka Partai masing-masing akan membangun komunikasi melalui DPW dan DPP Partainya masing-masing.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Sebelum Hadiri Rapat Paripurna Pj. Walikota Palembang Sempatkan Diri Melihat Petugas DLH Kota Palembang

Palembang - Sebelum menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kota Palembang, Ratu dewa Pj Walikota Palembang menyempatkan melihat petugas pasukan Kuning Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang yang lagi gotong royong membersihkan sampah liar di Daerah Talang Jambe, Palembang, Sabtu (30/03/23).

Kehadiran orang Nomor 1 di Kota Palembang ini menambah semangat petugas kebersihan yang lagi gotong royong, untuk membersihkan sampah liar ini.

 

Tampak 11 Mobil truk sampah berjejer dengan jumlah petugas kurang lebih 50 orang.

Hadir juga Camat Sukarame, jajaran DLH, Rt setempat dan warga menyaksikan gotong royong tersebut.

''Untuk mengatasi jumlah sampah sebanyak kurang lebih 1200 ton lebih perhari diperlukan peran serta masyarakat, harus lebih peduli dengan lingkungan sekitar, jangan buang sampah sembarangan, dan bagi pihak swasta, pedagang juga seharusnyo harus buang sampah di tempatnya atau di TPA langsung, jangan buang sampah dipinggir jalan tidak pada tempatnyo," ujar Ratu Dewa.

Sehingga dak katek lagi sampah liar yang belamburan di Kota Palembang, dan juga sudah seharusnya kita memilah sampah antara organik dan non organik.

"Sampah an organik seperti sampah plastik dapat bernilai ekonomis dan dijual di Bank Sampah, sedangkan sampah organik dapat dikelola menjadi kompos, sehingga kita bisa bersama sama mengurangi volume sampah yang masukke TPA, sehingga petugas kebersihan dalam hal ini DLH tidak kwalahan ngangkuti sampahnyo dan bersihkenyo," ujarnya.

Munir Ketua RT 06, RW 02 di Jalan AMD sugih waras lr nangko 3, kelurahan talang Jambe kecamatan Sukarami Palembang mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kepedulian Pak Ratu Dewa yang menyempatkan mengunjungi lingkungan mereka, dan salah satu crew petugas kebersihan DLH sangat senang sudah dikunjungi Ratu Dewa, "Alhamdulillah kami tambah semangat setelah dikunjungi Pak RD, wongnyo ganteng, ramah dan baek nian" pungkas Asep.

(Cha/Rilis Santok)

Share:

Baca Lagi

Merlita Yuliani, Sukses Gelar Acara Beri Santunan Kepada 1445 Anak Yatim, Dihadiri Mantan Gubernur Sumsel Herman Deru

Palembang - Ditengah Bulan Suci Ramadhan H. Herman Deru Mantan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Periode 2018-2023 berikan santunan kepada 1445 anak yatim. Bertempat di Panti Asuhan Peduli Anak Yatim, Jl. Talang Anyar, Gg. Cempaka, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang.

Acara beri santunan anak yatim di selenggarakan oleh Kalangan Anak Muda Peduli Sumsel (Kampus) sukses digelar, Jumat (29/03/24).

Herman Deru menyampaikan, tidak ada salahnya membantu kaum anak yatim, karena mereka wajib di perhatikan.

Dirinya juga mengatakan, mudah-mudahan kegiatan tersebut dapat bestimulan atau bisa mengajak orang lain untuk membantu para kaum anak yatim sesuai yang di harapkan.

"Ya' ini gagasan anak muda yang sangat luar biasa bagi kita untuk dapat menyantuni anak-anak yatim di bulan Ramadhan menjelang lebaran", ujar Herman Deru.

Lanjut katanya, mereka (anak yatim) adalah masa depan bangsa yang harus dijaga stabilitas mentalnya, dijaga pertumbuhan fisiknya agar bisa mendapatkan kasih sayang setara dengan anak-anak yang lainnya.

Disisi lain, Merlita Yuliani selaku Ketua Pelaksana didampingi Ketua Umum Kampus Kafsya Totius kepada awak media menambahkan, dirinya merasa bangga atas terlaksananya kegiatan memberi santunan terhadap kaum anak yatim tersebut berjalan lancar.

"Alhamdulillah, bersama Ketua Umum Kampus Kafsya Totius acara memberi santunan kepada kaum anak yatim berjalan sukses", ujar Merlita kerap disapa putri salju tersebut.

Lanjut dia berharap, semoga kedepannya akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan positif seperti ini, karena menurutnya, acara tersebut merupakan yang pertama kalinya diikuti", jelas Merlita tutup pembicaraan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Gelar Bukber Dan Zikir Bersama Anak Panti Asuhan, GASS Banyuasin: Ini Hal Yang Positif!...

Banyuasin - Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GASS) Kabupaten Banyuasin mengelar bhakti sosial serta menyerahkan sejumlah santunan bagi anak panti asuhan pada Jum'at (29/03/2024) sore. 

Selain bhakti sosial dan Zikir para pengurus GASS Kabupaten Banyuasin berkesempatan melaksanakan buka bersama bersama anak-anak panti asuhan Bunda Desa Sukaraja Kecamatan Banyuasin III kabupaten Banyuasin. 

Ketua GASS Banyuasin Wahyu Dwi Nanda berharap dengan diselenggarakannya kegiatan ini pihaknya dapat berkontribusi aktif di Bumi Sedulang Setudung. 

"Tentunya kami berharap kegiatan seperti ini dapat selalu kami selenggarakan, terkhusus bagi para pengurus dan anggota GASS kabupaten Banyuasin agar dapat selalu berkontribusi aktif demi kemajuan di kabupaten Banyuasin," Harapnya.

Lebih lanjut dirinya berpesan kepada para adik-adik panti asuhan agar selalu semangat dalam kesehariannya. 

"Saya juga titip pesan buat adik-adik agar selalu rajin serta selalu mematuhi setiap arahan dari para Bunda dipanti, dan tentunya agar selalu semangat dalam menjalani kesehariannya," Tukasnya. 

Sementara itu Arie Anggara Aktivis menilai apa yang dilakukan oleh GASS Banyuasin sangatlah luar biasa serta dirinya berharap agar organisasi kemahasiswaan yang lain dapat melaukan hal-hal yang positif demi kemaslahatan umat. 

"Tentunya hal seperti ini patut kita apresiasi ya, saya berharap agar organisasi lainnya dapat melakukan hal yang positif seperti apa yang dilakukan oleh adik-adik ini," Tegasnya. 

Red.

Share:

Baca Lagi

Yayasan SDIT At Tarbawi Palembang Bagikan 239 Paket Sembako, Pakaian dan Uang Tunai Ke Anak Didik dan Panti Sosial Lanjut Usia

Palembang # ReformasiRI.com - Bulan suci Ramadhan atau biasa disebut umat muslim dengan nama bulan puasa adalah 

bulan pengampunan dosa. Rasulullah SAW pun bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan hanya mengharap pahala, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.” (HR. al-Bukhari).

Mengambil makna dari bulan suci Ramadhan, hal ini di manfaatkan oleh Yayasan SDIT At-Tarbawi Palembang dengan mengadakan kegiatan Bakti Sosial (Baksos).

Dimana dalam kegiatan Baksos tersebut, para pengurus bekerja sama bahu membahu membagikan 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) paket sembako dan uang tunai. Selain itu, Yayasan SDIT At Tabawi juga berikan bantuan berupa pakaian, paket sembako dan zakat fitrah ke Panti Sosial lanjut usia yang beralamat di Jl. Jompo No.769, Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarame, Palembang.

Erni Fransiska, S.Pd ketua Yayasan SDIT At Tarbawi Palembang didampingi Ustadz Badaruddin, S.Ag selaku pengelola Yayasan menyampaikan, 

selaku ketua Yayasan At Tarbawi dirinya merasa senang dan bangga atas terlaksananya kegiatan Baksos tersebut. Dengan melihat bagaimana tingginya harga sembako, namun tidak menyurutkan semangatnya untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan.

"Alhamdulillah tahun ini kami masih bisa melaksanakan bakti sosial seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami masih bisa berbagi paket sembako kepada saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan", ujar Erni Fransiska kepada awak media, Kamis (28/03/24).

Ditempat dan waktu yang sama, Julia Metasari, S.Pd. selaku Ketua Pelaksana menambahkan, menurutnya pelaksanaan kegiatan Baksos tahun ini berjalan lancar. Iya juga mengatakan, dirinya merasa bahagia dan bersyukur karena Yayasan SDIT At Tarbawi mampu memberikan manfaat kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara berbagi paket sembako, zakat fitrah dan pakaian layak pakai ke panti sosial lanjut usia.

"Ya, disini kami berharap, kampung binaan dan warga sekitar Yayasan SDIT At Tarbawi dapat mengajarkan anak-anaknya untuk berempati dengan saling berbagi. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan Bakti Sosial yang sudah kita lakukan dengan aman dan lancar", pungkasnya.

Diakhir kegiatan bagi-bagi paket sembako tersebut, para pengurus dan staf pengajar menggelar acara buka puasa bersama anak didik bertempat di Yayasan SDIT At Tabawi, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang.

 (Cha)

Share:

Baca Lagi

Bacabup 2024 Ramlan Holdan: Kabupaten Muara Enim Harus Lebih Maju Dari Sebelumnya

Palembang # ReformasiRI.com - Setelah usai perhelatan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), kini pemerintah dan masyarakat Indonesia tengah mempersiapkan satu perhelatan pesta Demokrasi tingkat daerah yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Saat ini masyarakat mulai menimbang serta menyoroti tokoh politik atau tokoh masyarakat yang dianggap layak untuk memimpin daerahnya 5 tahun ke depan.

Untuk di provinsi Sumatera Selatan, beberapa partai politik telah mempersiapkan kader - kader terbaiknya maju dalam Pilkada tersebut.

Seperti Kabupaten Muara Enim, dimana masyarakatnya telah memilih dan memilah bakal calon terbaiknya, yang secara mengejutkan nama ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Drs Ramlan Holdan mendapat dukungan dari seniman dan milenial Muara Enim tersebut.

Setelah mendeklarasikan secara resmi melalui DPC PKB dan komunikasi dengan berbagai partai politik, kini giliran Gerakan seniman dan Milenial Muara Enim 

yang mendeklarasikan mendukung Ramlan Holdan Maju dalam Pilkada Muara Enim.

Seperti yang dikatakan oleh Armadi Raga penggiat seniman dan kebudayaan Muara Enim yang secara terang - terangan menyatakan dukungannya untuk ketua DPW PKB tersebut, saat menggelar buka bersama dengan Gerakan seniman dan milenial Muara Enim, Kamis (28/03/2023)

"Tentu saja sebagai masyarakat Kabupaten Muara Enim melihat sosok Ramlan Holdan merupakan kandidat paling cocok untuk memimpin kabupaten Muara Enim", kata Armadi Raga

Dilanjutkannya, Ada beberapa faktor yang menyebabkan sosok Ramlan Holdan sangat layak memimpin Kabupaten Muara Enim, diantaranya Memang asli putra daerah kelahiran Muara Enim, Keberhasilannya dalam memimpin PKB menjadi seperti saat ini terus yang paling penting berani menyuarakan suara masyarakat.

Mendapat dukungan yang cukup besar dari masyarakat bahkan generasi milenial memberikan semangat tersendiri bagi Ramlan Holdan untuk maju dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Muara Enim tahun 2024.

"Tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara - saudara kita dari budayawan serta generasi milenial Muara Enim yang memberikan dukungan untuk maju dalam Pilkada Muara Enim", ujar Ramlan Holdan.

Ditambahkannya, yang jelas dengan adanya dukungan seperti ini menjadi semangat tersendiri bagi kami maju dalam Pilkada Muara Enim.

Dalam kesempatan ini Ramlan Holdan juga mengatakan, dengan dukungan ini kami telah mempersiapkan segala sesuatunya menuju Pilkada Muara Enim.

"Jelas selain dukungan dari begitu masyarakat, kami pun harus segera mempersiapkan segala sesuatunya, terutama program - program kerja dan komunikasi dengan berbagai pihak", ujarnya.

Tidak sampai disitu Drs Ramlan Holdan juga mengatakan bahwa perjuangannya tidaklah mudah, seperti kita ketahui bahwa hampir 4 tahun ini Kabupaten Muara Enim tidak pelayanan publik secara maksimal.

"Pastinya untuk maju dalam Pilkada Muara Enim tidaklah mudah, seperti yang kita ketahui bahwa hampir 4 tahun masyarakat di kabupaten kurang mendapat pelayanan publik secara maksimal, sehingga hal inilah yang perlu di perbaiki", beberapa Ketua DPW PKB Sumsel ini.

Ada beberapa hal yang nantinya harus diperjuangkan, seperti peningkatan kualitas pendidikan seperti berdirinya sekolah atau Universitas bertaraf Internasional, perbaikan kualitas kesehatan seperti peningkatan fasilitas kesehatan.

"Untuk kedepannya kami pun telah mempersiapkan beberapa target yang harus dicapai ketika dipercaya memimpin kabupaten Muara Enim seperti berdirinya sekolah atau Universitas bertaraf Internasional salah satunya Universitas Islam Negeri (UIN), perbaikan kualitas kesehatan seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pemerataan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya alam (SDA) ataupun Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjunjung tinggi kearifan lokal", tegas Drs Ramlan Holdan 

Menutup perbincangannya, Drs Ramlan Holdan mengatakan menuju muara Enim bukan sekedar keinginan pribadi tapi juga untuk mewujudkan harapan dan dukungan dari masyarakat.

"Majunya kami dalam Pilkada Muara Enim tidak hanya merupakan keinginan pribadi, tetapi juga mencoba mewujudkan dukungan dan harapan masyarakat yang menginginkan perubahan yang lebih baik lagi di Kabupaten Muara Enim", tutup Drs Ramlan Holdan (Cha)

Share:

Baca Lagi

KOMPAK RI Desak Mantan Kades Biyuku Segara Kembalikan Dana Desa

Banyuasin -  Koalisi Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi Republik Indonesia (KOMPAK RI) mendesak oknum mantan Kepala Desa (Kades) Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin berinisial IR  untuk segera mengembalikan dana sebesar Rp. 82.100.000,- yang diduga telah digunakan secara tidak sah selama menjabat. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kompak RI, Ari Anggara dalam keterangannya kepada wartawan, pada Rabu (27/03/24).

Menurut Ary, berdasarkan hasil investasi pihaknya menemukan adanya aliran dana kegiatan yang patut diduga telah disalahgunakan IR semasa menjabat sebagai Kades Biyuku.

"Adapun rincian dugaan tersebut, yakni (a) Permodalan Bumdes Tahun 2021 senilai Rp. 42.500.000;  (b) Pengadaan 3 Unit Laptop Tahun 2023 senilai Rp. 27.000.000;  (c) Cat Kantor Desa Tahun 2023 senilai

Rp. 6.000.000; 

(d) Perbaikan Printer Tahun 2023 senilai Rp. 1.200.000; dan (e) Silpa Siltap Perangkat Desa 4 Bulan Tahun 2023 sebesar Rp. 5.400.000. Sehingga jumlah dana kegiatan yang harus dikembalikan sebesar Rp. 82.100.000,"jelas dia 

Dikatakan Ari, walaupun IR telah iktikad baik untuk menyelesaikan prihal tersebut, namun praktiknya diduga kuat hingga saat ini belum juga terlihat kejelasannya.

"Hasil investigasi dan kajian kami mendapatkan informasi yang valid karena hal itu tertuang dalam berita acara serah terima jabatan.

Di mana pada berita acara itu, IR akan menyelesaikan paling lambat 90 Hari setelah serah terima jabatan, namun hingga saat ini diduga belum juga  dikembalikan,"beber dia.

Sambung Ari, apabila besok (Kamis, 28/03/24) tak kunjung diselesaikan, pihaknya bakal  menggelar aksi untuk mendesak  inspektorat dan Kejari Banyuasin untuk menindak tegas prihal ini.

"Kami harap IR dapat  menyelesaikannya. Apabila hal itu tidak diselesaikan, kami bakal menyampaikan prihal ini ke Inspektorat dan Kejari Banyuasin,"tegas dia. 

Sementara itu, Ketua BPD Biyuku saat dikonfirmasi prihal ini, Hosadi membenarkan jika mantan Kades itu memang ada yang belum diselesaikan sebagaimana tertuang dalam berita acara Sertijab sebelumnya.

"Ya Benar, total yang harus dikembalikan dan diselesaikan, mantan Kades itu sebesar Rp. 82.100.000 dan besok  batas waktu untuk pengembaliannya,"ungkap dia 

Hosadi mengaku apabila IR, telah menyerahkan sertifikat kepada BPD Biyuku sebagai jaminan dalam penyelesaian prihal tersebut. 

"Dia (IR red) kemarin telah menitipkan sertifikat kepada kami sebagai jaminan jika dirinya serius untuk menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikannya semasa menjabat,"pungkas dia.

Sedangkan mantan Kades, IR telah beberapa kali dicoba dikonfirmasi namun sampai berita ini diterbitkan masih belum berhasil dimintai tanggapannya prihal ini. 

Post: Red

Reformasi RI. Com

Share:

Baca Lagi

Reza Fahlepie : Terbitnya SPDP, Berharap Penyidik Segera Tetapkan Tersangka Atas Dugaan Manipulasi Hasil RUPS Bank Sumsel Babel

Palembang - Dugaan Manipulasi Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumsel Babel yang naik ke Penyidikan ternyata disoroti banyak pihak. Salah satu yang menyoroti hal tersebut datang dari organisasi pegiat anti korupsi Corporation Anti Corruption Agency (CACA Sumsel).

Reza Fahlepie selaku Ketua CACA Sumsel kepada wartawan mengatakan bahwa 

Kabareskrim Polri Drs. Komjen Wahyu Widada, Kasus dugaan manipulasi hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Sumsel Babel dikabarkan telah masuk ke tahap penyidikan di Bareskrim Polri, pada Rabu (27/03/24).

Setelah melewati serangkaian penyelidikan yang dilakukan di Jakarta dan Palembang beberapa waktu lalu, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipidektsus) Bareskrim Polri akhirnya menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan (SPDP) pada 21 Maret 2024 dengan Nomor: SPDP/90/III/RES.2.2/2024/Ditipideksus yang dikirimkan kepada Kepala Kejati Sumsel.

Dari SPDP yang diterbitkan itu, dugaan manipulasi RUPSLB Bank Sumsel Babel yang berlangsung di Pangkal Pinang pada 9 Maret 2020 lalu itu, mengarah pada dugaan terhadap tindak pidana Perbankan atau pemalsuan akta otentik atau menutupi Tindak Pidana yang dilakukan. 

Tersangkanya nanti, berpotensi dijerat pasal 49 ayat (1) dan/atau Pasal 50A dan/atau Pasal 50A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP dan Pasal 221 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

"Berkaitan dengan hak tersebut, maka penyidik akan melakukan serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan apabila telah ditemukan tersangkanya, maka penyidik akan mengirimkan surat penetapan tersangkanya," bunyi petikan SPDP tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Kejati Sumsel membenarkan telah menerima Surat pember2itahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Polri terkait kasus dugaan manipulasi RUPS-LB Bank Sumsel Babel. 

Hal ini diungkapkan oleh Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, Senin (25/3). Biasanya, tak lama setelah SPDP diterima, tersangka akan segera ditetapkan. "SPDP sudah diterima di Kejati Sumsel, info dari Pidum Kejati Sumsel SPDP kami terima tgl 13 Maret 2024," katanya. 

Reza Fahlepie menambahkan, untuk mengawal kasus ini sampai tuntas CACA Sumsel dalam waktu dekat ini akan menggelar aksi demo di Kejati Sumsel karena dengan terbitnya SPDP tersebut pihaknya berharap penyidik segera menetapkan tersangka. 

"Kami akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel agar Kajati Sumsel mundur dari jabatannya, sehingga dapat fokus pada proses hukum yang sedang berjalan pada kasus tersebut. Kami juga mengapresiasi kinerja Aparat Penegak Hukum dimana kasus ini sebelumnya sudah menjadi sorotan publik di Sumsel. Kami berharap, penyidik juga segera menetapkan tersangka dalam kasus ini, sehingga kasus ini menjadi terang benderang," ujarnya.

(Rikis Affan)

Share:

Baca Lagi

Lembaga SIRA Minta Kejati Sumsel Segera Usut Dugaan Korupsi di BAZNAS Kabupaten Banyuasin

Palembang # ReformasiRI.com - Lembaga Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin atas keberhasilannya mengungkap kasus korupsi penggunaan dana KORPRI Kabupaten Banyuasin periode 2022-2023 dan telah ditetapkanya 2 (Dua) tersangka dari kasus tersebut.

Namun, selain kasus korupsi pengelolaan dana KORPRI ada salah satu kasus yang potensi korupsinya jauh lebih besar dari pada itu, yang diduga saat ini sedang ditangani oleh Kejari Banyuasin.

Dan, menurut Direktur Eksekutif Lembaga SIRA, yaitu Rahmat Sandi Iqbal, SH hal ini harus di usut sampai ke akar-akarnya dan diawasi oleh Kejati Sumsel. Kasus tersebut adalah dugaan korupsi pengelolaan dana Baznas Banyuasin periode 2020 s/d 2023 yang nilainya mencapai kurang lebih sebanyak Rp.20 Miliar dan dana hibah sebanyak Rp.1,6 Miliar yang diduga tidak transparan dan tidak jelas peruntukkannya.

"Kami berharap kasus ini diusut sampai tuntas ke akar-akarnya, sebab mengingat ini adalah dana umat yang harus jelas penyalurannya," ujar Rahmat Sandi, Rabu (27/03/24).

Rahmat Sandi menuturkan, dana yang berasal dari pemotongan 2,5% dari jumlah total gaji yang diterima oleh ASN dilingkungan Pemkab Banyuasin yang gajinya telah melebihi nisab selama setahun dibagi 12 bulan, karena memang tugas BAZNAS selaku Lembaga pengumpul zakat, infaq dan sadako harus benar-benar transparan baik dari segi pengumpulan, pembagian dan pengelolaannya yang harus dicatat dan jelas diperuntukkan kemana saja. 

"Disini, yang seharusnya menerima manfaat dari penyaluran dana BAZNAS tersebut adalah kaum fakir miskin dan anak-anak terlantar di Banyuasin bukan untuk kepentingan pribadi bahkan golongan," ucap tegas Rahmat Sandi.

Menyikapi persoalan tersebut, maka kami hari ini mendesak Kejati Sumsel untuk:

1. Usut-tuntas dugaan korupsi pengelolaan dana BAZNAS Kab. Banyuasin periode Ta. 2020-2023 diduga senilai Rp. 20 miliar dan dana hibah Baznas dari th. 2020-2023 diduga senilai Rp. 16 miliar yang diduga tidak transparan dan diduga tidak jelas peruntukannya.

2. Mendesak Kejati Sumsel untuk melakukan supervisi terkait dugaan korupsi pengelolaan dana BAZNAS Banyuasin yang diduga saat ini tengah ditangani oleh Kejari Banyuasin.

3. Mendesak Kejati Sumsel untuk membentuk Timsus guna memonitor perkembangan kasus tersebut. agar kasus yang diduga sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Banyuasin ini benar-benar diusut sesuai dengan aturan dan ketentuan Hukum yang berlaku.

4. Mendesak Kejari Banyuasin agar tidak main- main serta tidak pandang bulu dalam mengusut-tuntas kasus tersebut. Kejari Banyuasin harus tegas diduga kuat indikasi korupsi kasus tersebut dilakukan secara berjamaah yang diduga melibatkan sejumlah mantan pejabat Banyuasin sebelumnya.

5. Tegakkan supremasi hukum, tangkap dan adili Koruptor !!!

Sementara Suhendra, SH bidang intelijen Kejati Sumsel menanggapi, Laporan dan Pengaduan (Lapdu) yang disampaikan oleh Lembaga SIRA akan di telaah terlebih dahulu dan selanjutnya akan disampaikan ke pimpinan guna ditindaklanjuti.

"Ya' terimakasih atas aspirasi yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Lembaga SIRA. Lapdu ini kami terima, namun sebelumnya akan kami telaah terlebih dahulu. Selanjutnya setelah itu akan kami sampaikan pada pimpinan guna di tindaklanjuti. Bila ada berkas yang belum lengkap nanti bisa di sampaikan melalui PTSP Kejati Sumsel", pungkasnya.

(Cha/Rilis SIRA)

Share:

Baca Lagi

Prodi Manajemen Paling Banyak Diminati, Hasil SNBP 2024 Unsri Palembang Bisa Dilihat Melalui https://snbp.unsri.ac.id.

Palembang - Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) menerima 1.749 orang calon mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) pada tahun akademik 2024/2025.

Hal ini di sampaikan oleh Rektor Unsri Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si dalam acara jumpa pers di Aula Gedung KPA Kampus Unsri Bukit besar, Palembang, Selasa (26/03/24).

Sesuai ketentuan, jumlah mahasiswa yang diterima melalui jalur SNBP itu 20 persen dari daya tampung. Total semuanya 8.690 orang tersebar di 61 program studi S1 dan D3.

Setiap calon mahasiswa yang mengikuti SNBP bisa melihat kelulusan diterima atau tidaknya di Unsri melalui link pengumuman Seleksi Nasional Berbasis Prestasi https://snbp.unsri.ac.id.

Jika ingin menghindari adanya informasi palsu terkait kelulusan, calon mahasiswa dihimbau untuk mengakses link pengumuman kelulusan resmi, serta mewaspadai wab yang tidak jelas atau Wab abal-abal yang kebanyakan isinya berita bohong (hoaks).

"Yang sudah dinyatakan lulus SNBP 2024, calon mahasiswa tersebut tidak boleh lagi mengikuti seleksi mandiri masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang lain," ujar Taufiq Marwa.

Bagi calon mahasiswa yang lulus SNBP wajib mengikuti tahap selanjutnya, yaitu verifikasi akademik nilai Mata Pelajaran (Mapel) pada raport asli dengan nilai Mapel yang diisikan pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) saat mendaftar ulang.

Selain itu, calon mahasiswa juga wajib melakukan tes kesehatan dan pemeriksaan bebas dari Narkoba.

Selanjutnya setelah selesai, semua dokumen akademik termasuk data-data yang lainnya bisa dikirimkan ke sekretariat SNBP yang berada di Kampus Unsri Bukit Besar, Palembang melalui jasa pengiriman PT Pos atau yang lainnya mulai dari tanggal 26 Maret hingga 17 April 2024.

Lanjut Taufiq Marwa mengatakan, "Hasil verifikasi dokumen calon mahasiswa SNBP itu nantinya akan diumumkan pada tanggal 3 Mei 2024," katanya.

"Ya bagi yang lolos verifikasi nanti harus mendaftar ulang dan mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan kampus. Kegiatannya akan di laksanakan di Kampus Unsri Indralaya, pada bulan Agustus 2024 mendatang," pungkasnya.

Berikut keterangan 10 Program Studi (Prodi) peminat terbanyak SNBP 2024 Unsri :

- Manajemen. 1.784

- PGSD. 1.664

- Ilmu Hukum. 1.270

- Farmasi. 1.206

- Pendidikan Dokter. 1.162

- Akuntansi. 1.130

- Teknik Pertambangan. 1.115

- Teknik Informatika. 1.065

- Ilmu Keperawatan. 1.047

- Ilmu Kesehatan Masyarakat. 1.036

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Berikan Penguatan Integritas di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan, Kadivpas Babel Berpesan Ini!

Tanjungpandan - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Babel Kunrat Kasmiri melaksanakan monitoring pelakasanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan pada bulan suci Ramadhan di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan. Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan penguatan integritas kepada jajaran petugas pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIB Tanjungpandan. Selasa (26/03/2023)

Bertempat di Aula Lapas Tanjungpandan turut mendampingi dalam kegiatan Kalapas Kelas IIB Tanjungpandan Gowim Mahali, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan Perawatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan Ridha Ansari dan Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Andi Yudho Sutijino

Mengawali arahannya Kadiv Pemasyarakatan menyampaikan apresiasi atas kinerja positif yang telah dilaksanakan oleh jajaran Lapas Tanjungpandan. Dirinya menekankan dalam pelaksanaan maupun upaya peningkatan Pengamanan dan Pembinaan seluruh jajaran harus tetap berpedoman dan memahami 3 kunci sukses pemasyarakatan yaitu Deteksi Dini, Pemberantasan Narkoba dan Sinergitas serta memahami kata Back to Basic. Secara khusus selama bulan suci Ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri, upaya peningkatan dalam hal pembinaan dan pengamanan harus dijalankan dengan komitmen yang tegas, sehingga berjalan sesuai aturan.

“Pahami betul apa itu 3+1 kunci pemasyarakatan maju dalam mengakomodir kebutuhan pelaksanaan ibadah warga binaan, tetapi kita juga tetap harus sigap dan tepat dalam mendeteksi segala potensi gangguan,".” jelasnya 

Selanjutnya Kalapas Kelas IIB Tanjungpandan Gowim Mahali menyampaikan kondisi terkini Lapas Tanjungpandan dalam situasi aman dan kondusif. Faktor keamanan dan kewaspadaan petugas menjadi atensi khusus dirinya kepada jajaran seiring dengan peningkatan kegiatan pembinaan warga binaan selama bulan suci Ramadhan.

Sebagai langkah deteksi dini, dirinya menekankan pelaksanan pengawasan melalui Pos Menara Atas serta peningkatan kewaspadan melalui Kontrol pada jam dan titik rawan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu secara eksternal, Personil Kompi Yon B Satbrimob Polda Babel rutin melaksanakan sambang patroli khususnya pada jam ibadah shalat tarawih dan shalat jumat.

“Terimakasih Pak Kadivpas atas penguatan yang telah disampaikan, saya harapkan penguatan dan arahan ini menjadi atensi untuk dilaksanakan seluruh jajaran,” tutup Gowim 

Post: Red

ReformasiRI. Com

Share:

Baca Lagi

Aksi Demo Di Kejati Sumsel, FPGSS Sampaikan Lapdu Terkait Dugaan Penyelewang Barang Milik Negara/Daerah Dan Indikasi Korupsi

Palembang _ Forum Pemuda Garuda Sumsel (FPGSS) menggelar aksi demo di kantor Kejati untuk menyampaikan Laporannya Pengaduan atau Lapdu terkait adanya dugaan indikasi Penyelewang Barang Milik Negara/Daerah dan dugaan indikasi korupsi pada 21 Kegiatan Swakelola Satker Balai Pengairan Provinsi Sumatera Selatan APBN TA 2023.

Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Iqbal Tawakal selaku Ketua FPGSS yang didampingi oleh Marwan dan Ariyanto kepada wartawan mengatakan bahwa FPGSS menyampaikan aspirasi dan memberikan Lapdu Ke Kejati Sumsel, Selasa (26/03/24).

"Berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Baik lisan dan tulisan sebagainya Secara Bertanggung Jawab dan Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi maka dalam hal ini kami akan melakukan aksi demo di Kejati Sumsel pada hari Senin tanggal 25 Maret mendatang," ujar Iqbal Tawakal.

Iqbal Tawakal menjelaskan bahwa FPGSS mendesak Kejati segera panggil dan periksa mantan Gubernur Sumsel Periode 2003-2008, dan Camat Jakabaring serta Lurah 15 Ulu karena diduga adanya Indikasi Penyelewang PP No 28 Tahun 2020 Tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah.

"Dalam Lapdu, kami meminta Kejati segera lakukan Audit Independen tanpa melibatkan BPK RI dan Inspektorat seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Tenaga Audit yang digunakan adalah tenaga Akuntan Publik untuk melihat Transparansi pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar bisa membuktikan keabsahan kepemilikan Sertifikat Tanah sebelum dikeluarkan SPH oleh Camat Jakabaring," jelas Iqbal. 

Iqbal menambahkan bahwa diduga adanya persekongkolan antara mantan Gubernur Sumsel Periode 2003-2008, Camat Jakabaring dan lurah 15 Ulu serta Instansi terkait untuk mengalokasikan Aset Pemerintah Provinsi dan menganulir Data seolah-olah tanah yang berukuran 2,5 Hektar yang saat ini sudah didirikan dan sudah menjadi Sekolah Olahraga Nasional Sumsel (SONS) dimiliki oleh oknum pribadi bukan milik Pemerintah.

"FPGSS menduga pembangunan sekolah tersebut sarat dengan KKN karena diduga Instansi terkait meminta Pemerintah harus 

membayar dan memberikan ganti rugi kepada oknum yang mengatas namakan pemilik lahan dengan memanipulasi dokumen kepemilikan atas bantuan oknum yang dianggap ikut bertanggung jawab," tutup Iqbal. 

Dalam tuntutan aksinya FPGSS : 

1. Mendesak Kejati dan tim segera panggil dan periksa Mantan gubernur Sumsel Periode 2003-2008, Camat Jakabaring dan Lurah 15 Ulu yang diduga adanya Indikasi Penyelewang PP No 28 Tahun 2020 Tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah.

2. Mendesak Bapak Kajati segera lakukan Audit independen tanpa melibatkan BPK RI dan Inspektorat seperti yang dilakukan

oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Tenaga Audit yang digunakan adalah tenaga Akuntan publik untuk melihat transparasi pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel agar bisa membuktikan keabsahan kepemilikan sertifikat tanah sebelum di keluarkan SPH oleh Camat Jakabaring.

3. Diduga adanya persekongkolan antara mantan Gubernur Sumsel periode 2003-2008, Camat Jakabaring dan Lurah 15 Ulu serta Instansi terkait untuk mengalokasikan aset Pemerintah Provinsi dan menganulir data seolah-olah tanah yang berukuran 2,5 Hektar yang saat ini sudah didirikan dan sudah menjadi Sekolah Olahraga Nasional Sumsel (SONS) di miliki oleh oknum pribadi bukan milik Pemerintah.

4. Diduga pembangunan sekolah tersebut sarat dengan KKN karena diduga Instansi terkait meminta Pemerintah harus

membayar dan memberikan ganti rugi kepada oknum yang mengatas namakan pemilik lahan dengan memanipulasi

dokumen kepemilikan atas bantuan oknum yang dianggap ikut bertanggung jawab.

5. Mendesak Kejati Sumsel segera lakukan Audit independen tanpa melibatkan BPK dan Inspektorat dan tenaga akuntan yang digunakan adalah tenaga akuntan publik untuk melihat transparansi pihak Kejaksaan pada 21 Kegiatan Swakelola Satker Balai Pengairan Provinsi Sumsel APBN TA 2023.

"Kami harap Bapak Kajati Sumsel segera menindak lanjuti ini dan segera memanggil pihak terkait untuk segera di proses penyidikan sampai selesai dan menetapkan oknum tersebut sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan," pinta Iqbal. 

 

Perwakilan Kejati Sumsel, Pohan Siahaan SH., MH selaku Jaksa Fungsional saat menjumpai massa pedemo mengatakan pendapatnya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh FPGSS dalam aksinya tadi akan segera disampaikan kepada pimpinan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Puluhan Insan Pers Di Undang Bukber Rektor Unsri Palembang Dirumah Dinas

Palembang - Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si menggelar acara Buka Puasa Bersama (Bukber) awak media (Wartawan), baik itu Online, Cetak, TV dan Elektronik.

Acara Bukber berlangsung di rumah dinas Rektor Unsri, Jl. Masjid Al Ghazali, Senin (25/03/2024).

Dalam sambutannya Taufiq Marwa menyampaikan, tidak akan membendung informasi yang disampaikan oleh wartawan karena untuk kepentingan publik.

Menurutnya, Taufiq Marwa menilai, kebersamaan Unsri dengan insan Pers di Sumatera Selatan (Sumsel) sudah sangat baik, karena itulah hubungan baik tersebut akan terus dijalin agar informasi tentang Unsri selalu berjalan sesuai kaidah jurnalistik.

"Kami ingin lebih akrab lagi bersama insan Pers, karena wartawan bisa memberi informasi yang baik dan benar,” ujarnya kepada wartawan.

Namun, informasi yang disampaikan kepada publik harus sudah mengikuti prosedur melalui konfirmasi terhadap narasumber yang dipercaya.

Dengan demikian, maka informasi yang disajikan untuk publik sudah teruji validasinya dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Setiap informasi, kami ingin berdasarkan kebenaran dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ucap tegas Taufiq Marwa.

Tapi disisi lain juga, pihaknya memastikan tidak akan menghambat atau membendung informasi yang kurang baik terkait dengan sistem penyelenggaraan pendidikan di kampus Unsri tersebut.

Lanjut Taufiq Marwa menuturkan, dirinya tidak akan menghambat dan membendung informasi yang mungkin masalahnya tidak baik. Akan tetapi dia juga berharap hal itu bisa disampaikan langsung agar bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

Disisi lain kata Taufiq Marwa, pihaknya juga sangat terbuka untuk sharing informasi dengan semua kalangan

Oleh karena itulah, pihaknya sudah melaksanakan program Nyuko bareng Rektor yang digelar setiap bulan.

Yang dimaksud dengan Nyuko itu artinya, koordinasi bersama rektor yang digelar setiap bulan, dan pelaksanaannya di kampus Unsri Indralaya, karena kampus Indralaya merupakan pusat administrasi Unsri.

Sementara itu, kegiatan Bukber bersama insan Pers tersebut dikemas dalam judul Media Gathering yang digagas oleh Humas Unsri. Hal ini bertujuan untuk mempererat dan menjalin komunikasi antara Unsri dengan insan Pers (wartawan) yang bertugas di Sumsel.

Dalam acara Bukber tersebut, banyak hadiah door prize yang di undi untuk para undangan dalam hal ini wartawan, selanjutnya acara di akhiri dengan buka puasa bersama, walau sederhana namun tampak istimewa.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

14 Ramadhan 1445 H Charma Afrianto - H. Novembriono Deklarasi Maju Ke Pilkada Kota Palembang 2024-2029

Palembang - Pasangan Bakal Calon Wali Kota (Bacawako) Charma Afrianto dan Bakal Calon Wakil Walikota Palembang H. Novembriono mendeklarasikan diri maju ke Pemilihan Walikota (Pilwako) Palembang mendatang.

Deklarasi berlangsung di Resto Pempek Candy Jl. Kapten A. Rivai, Senen (25/03/24). Deklarasi juga sengaja di lakukan pada Bulan puasa 14 Ramadhan 1445 H karena untuk mencari keberkahan.

Charma Afrianto kepada beberapa awak media menyampaikan, pasangan Charma- Novembriono siap maju melalui jalur independen (Non Partai). Dirinya saat ini sudah memiliki 205 ribu (KTP) dukungan, melebihi aturan KPU yaitu para calon harus memiliki 79 ribu dukungan.

"Kami sudah mendapatkan 205 ribu dukungan dari masyarakat dan ini akan terus bertambah melebihi syarat ketentuan yaitu 79 ribu. Insyaallah, dibukanya pendaftaran pada bulan Mei nanti kami akan langsung mendatarkan diri. Dan, kami optimis di Pilwako nanti," ucap tegas Charma Afrianto.

Charma Afrianto juga mengatakan, dirinya percaya pada pihak penyelenggara, dia akui bahwa penyelenggara saat ini kredibilitasnya cukup baik, hal ini sudah teruji di Pemilihan Legislatif (Pileg) walaupun masih terdapat kekurangan.

"Untuk mencari calon pemimpin yang baik, pihak penyelenggara harus benar, agar minim terjadi kecurangan, soal terjadinya kecurangan, ya inilah demokrasi di republik ini yang harus dibenahi," jelasnya.

Lanjut katanya, dia maju di Pilwako untuk menjadi calon pemimpin bukan penguasa. Dia juga berkata semua Bacawako Palembang lainnya bukanlah musuh atau lawan.

"Saya maju di Pilwako untuk menjadi seorang pemimpin bukan penguasa, kami juga ingin rakyat yang mengatur pemimpin, bukan pemimpin yang ngatur rakyat", imbuhnya.

Menurut Charma, dirinya tidak melihat adanya persaingan berebut kekuasaan karena di Pilwako Palembang adalah ajang untuk berlomba-lomba mencari kebaikan untuk masyarakat.

"Mari kita bersama-sama berlomba untuk meyakinkan masyarakat, bahwa pilihan mereka tidak salah, bahwa masyarakat tidak bisa dibeli suaranya," imbuhnya.

Perlu diketahui, pasangan Charma-H.Novembriono mempunyai visi misi diantaranya, membangun pertahanan ekonomi rakyat dimulai dari lorong ke lorong seperti, membangun pondasi UMKM, membangun mental anak-anak muda dan membangun guru-guru ngaji agar sejahtera.

Selain itu Charma Afrianto akan menjawab kegelisahan pada anak-anak muda yang sering nongkrong di kafe-kafe. Dimana, kegelisahan tersebut adalah sulitnya dalam mencari pekerjaan dan penghasilan.

"Kami akan menjawab kegelisahan pada anak-anak muda dengan membangun melalui metode enterpreneur ship, dimulai dari program diskusi kampung, diskusi kampus dan lainnya," ungkap Charma.

Charma juga membeberkan, banyak program yang sudah dijalankan, seperti rejeki dalu, diskusi kampung, diskusi kampus dan lainnya, hal itu sudah dilakukannya dari bulan Agustus tahun 2020. Dalam kegiatan diskusi kampung kata Charma, dirinya selalu menjawab kegelisahan warga terkait masalah pendidikan, kesehatan, banjir, kemiskinan, sampah, keamanan, narkoba dan lainnya.

"Ya' saya sudah lama mempunyai program diskusi kampung, bahkan saya mempunyai 205 ribu KTP itu hasil dari program diskusi kampung yang selama ini saya jalankan," pungkas Charma Afrianto akhiri pembicaraan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

GPP-Sumsel Unras, Desak Kapolda Sumsel Copot Kapolres Muba Dan Muara Enim

Palembang - Sejumlah massa yang tergabung dalam Gabungan Pemuda Peduli (GPP) Sumsel menggelar aksi unjuk rasa di halaman Mapolda Sumatera Selatan (Sumsel) pada hari Senin (25/03/24). 

Aksi ini dilakukan untuk mendesak Kapolda Sumsel agar mengambil tindakan tegas terkait kembali maraknya aktivitas Ilegal Drilling di kabupaten Musi Banyuasin dan Muara Enim, Sumatera Selatan.

Dalam orasi itu, M Khaliq sebagai Koordinator aksi, menyampaikan hasil investigasi GPP-Sumsel yang menunjukkan banyaknya Aktivitas gudang ilegal Driling di kabupaten Muara Enim dan Musi Banyuasin yang melanggar aturan dan membahayakan warga sekitar serta merugikan negara.

M Khaliq juga mengatakan kalau issue yang berkembang di masyarakat terkait keterlibatan oknum TNI-POLRI dalam membackup dan menerima setoran bulanan sangatlah menciderai nama baik institusi TNI-POLRI itu sendiri. maka dari itu, dalam kesempatan Unras di depan Mapolda Sumsel, M Khaliq mendesak Kapolda Sumsel Irjen pol A Rachmad Wibowo SIK, agar segera mencopot dan memeriksa Kapolres Muara Enim, Kasatres, Kanit Pidsus, Kapolsek Gelumbang dan Kapolsek Lembak, Selain yang bertugas di Muara Enim, GPP-SUMSEL Juga mendesak Kapolda Sumsel untuk memeriksa dan mencopot Kapolres Musi Banyuasin, Kasatreskrim, Kanit Pidsus Serta Kapolsek jajaran yang kami duga kuat menerima dan ikut serta dalam melindungi dan menikmati hasil dari setoran pelaku Ilegal Drilling di dua kabupaten tersebut.

Selain itu, M Khaliq kembali mengingatkan Kapolda Sumsel agar menepati janjinya yang akan mencopot Kapolsek bila di wilayah hukumnya ada terjadi kebakaran Gudang BBM Ilegal,"kemarin pada tgl 24/3/24 Gudang Ilegal Refinery Kembali meledak di kecamatan Babat Toman yang pemilik Gudang tersebut menurut informasi dari warga setempat adalah milik oknum B dan S yang berdinas di Polsek Babat Toman, ini sudah yang ke berapa kali Gudang Ilegal Refinery meledak di Babat Toman, oleh karena itu Kami dari GPP-SUMSEL meminta Kapolda Sumsel agar mencopot Kapolsek Babat Toman dan Anggota yang terlibat dan memiliki usaha bisnis ilegal Driling"ujar Khaliq

Lebih lanjut (red) kami juga dalam waktu dekat akan menyurati Pomdam II Sriwijaya agar ikut serta mengawasi dan menindak Oknum TNI yang terlibat membackup atau memiliki bisnis ilegal Driling di Sumsel. 

"Kami juga berjanji bila aksi kami pada hari ini tidak ada tindak lanjut nya dalam jangka waktu 7x24 jam, maka kami dari Gabungan Pemuda Peduli (GPP) Sumsel akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak lagi di Kantor Pertamina, Kantor Gubernur, Kodam II Sriwijaya dan terakhir di Mapolda Sumsel. Ini kami lakukan demi mewujudkan Sumsel bebas dari mafia BBM Ilegal sesuai perintah panglima tertinggi yaitu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

(Cha/Rilis)

Share:

Baca Lagi

Belum Ada Tanggapan, P2KP Kembali Lakukan Demo Aksi Damai di Kantor Gubernur Sumsel

Palembang - Persatuan Pemangku Kepentingan Pendidikan (P2KP) untuk Kesekian Kalinya kembali melakukan Demo Aksi Damai di Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), di Jl. Kapten A. Rivai, Senin (25/03/24).

Aksi ini terjadi dipicu karena adanya Penunjukan Saudara Drs. Sutoko, M.Si. sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan (sebelumnya Plt.Kadisdik) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor: 821/1664/BKD.II/2024 yang ditetapkan tanggal 26 Januari 2024, bertepatan dengan diangkatnya Kepala Dinas Pendidikan definitif (Teddy Meilwansyah/ Pj. Bupati OKU).

Dijaga ketat oleh pihak Kepolisian, aksi damai sempat diwarnai ketegangan antara pendemo bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).

Edi Yansyah kepada awak media menyampaikan, atas Keputusan penunjukan Plh tersebut, maka P2KP menilai terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pj. Gubernur Sumsel dalam menggunakan wewenangnya.

Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 8 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

"keputusan itu harus dibuat berdasarkan AUPB, yaitu dibuat berdasarkan ketidakberpihakan", ucap tegas Edi Yansyah.

Penunjukan Plh Kadisdik sangat kentara terdapat keberpihakan, yang dimana jika merujuk pada Dinas lainnya yang Pejabat Pimpinan Tingginya sedang menjadi Penjabat (Pj) Bupati atau Walikota, Plh yang ditunjuk berasal dari internal Instansinya itu sendiri.

Sebagai contoh, Dinas Perdagangan yang ditunjuk menjadi Plh yaitu Sekretaris Dinas (Sekdis) itu sendiri. Akan tetapi terdapat perlakuan khusus terhadap Plh Dinas Pendidikan yang ditunjuk berasal dari luar Dinas Pendidikan, yaitu dari Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Lantas apa kepentingan Pj. Gubernur menunjuk Sutoko sebagai Plh yang sebelumnya Plt Kadisdik,??? Pengamanan Pengadaan Barang dan Jasa atau bongkar pasang jabatan Kepala Sekolah (Mutasi Jum'at),???

Jika landasannya merujuk atas prestasi kinerja sewaktu yang bersangkutan menjabat sebagai Plt Kadisdik maka catatan kegagalan yang banyak kita temui, sebut saja temuan Maladministrasi dari Ombudsman Perwakilan Sumsel pada PPDB tahun 2023, dimana saat itu Plt dijabat oleh saudara Sutoko yang saat ini ditunjuk sebagai Plh Kadisdik.

Dan, bila Keputusan Pj. Gubernur menunjuk Plh Kadisdik kepada Sutoko atas dasar keputusan yang Objektif, mengapa tidak yang bersangkutan saja diangkat sebagai Kadisdik secara definitif. Apa karena yang bersangkutan kalah lobi atau kalah kekuatan relasi,???

Hal ini jangan sampai mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di tubuh Dinas Pendidikan dilakukan atas dasar kepentingan relasi atau kelompok semata.

Beranjak dari kejadian semua ini, maka P2KP menuntut Pj. Gubernur Sumsel untuk segera :

Cabut dan Batalkan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor: 821/1664/BKD.II/2024 atas nama Sutoko dan menunjuk ulang jabatan Plh Kadisdik kepada Pejabat Internal Dinas Pendidikannya itu sendiri atau kepada seorang Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memahami dan menguasai dunia Pendidikan dan tentunya tidak ada catatan hitam atas kebijakannya di dunia Pendidikan.

Ditempat yang sama Kepala Bidang (Kabid) Mutasi BKD Provinsi Sumsel, Nurlina menanggapi, dirinya hanya bisa menjelaskan saja, sedangkan yang berhak memberikan statement atau tanggapan itu Kepala BKD.

"Saat ini beliau (Kepala BKD) sedang ada acara di DPRD, kami rasa beliaulah yang lebih pantas untuk diwawancarai, soalnya kami juga mempunyai prosedur dan aturan perundang-undangan yang harus di jalankan", tandas  Nurlina tutup pembicaraan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Grand Opening Klinik Kecantikan L,Viors Kini Hadir Pertama di Kota Palembang

Palembang - Kecantikan tentu menjadi idaman setiap wanita dan kulit yang cantik adalah impian semua orang. Kebutuhan masyarakat pada kulit yang sehat bisa percaya diri saat beraktivitas.

Klinik L,Viors kini hadir di Kota Palembang. Acara Grand Opening Klinik L,Viors dilangsungkan dengan pemotongan vita oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj R A Anita Noeringhati SH MH pada Minggu (24/03/24).

Anita Noeringhati kepada awak media menyampaikan, L,Viors adalah klinik kecantikan yang layanannya cukup bagus. Dirinya mengatakan, memang di Kota Palembang banyak kompetitor terkait kecantikan. Namun L,Viors harus mempunyai nilai plus tersendiri seperti produknya harus bagus dan tentunya harga jangan terlalu mahal.

"Saya sudah lihat sendiri kedalam, dimana semua alat-alatnya sangat modern. Jadi produk-produk L,Viors tidak diragukan lagi untuk membuat para kaum wanita dan pria wajahnya akan menjadi glowing", jelasnya.

Ditempat yang sama dr. Intan selaku Manager dan Konsultan di Klinik L,Viors Palembang menambahkan, L,Viors akan mengutamakan pelayanan. Dimana dirinya akan menganggap setiap pelanggan itu adalah keluarga, jadi terhadap keluarga (pasien) tidak mungkin akan diberikan produk yang abal-abal, semua dijamin produknya adalah impor.

Selain pruduk-produk andalan, L,Viors juga memiliki treatment Skin Booster.

"Apa itu Skin Booster,??? Skin Booster adalah jenis perawatan dengan menyuntikkan suatu zat pada lapisan kulit yang gunanya untuk memberikan nutrisi pada lapisan kulit tersebut," ujar dr Intan dihadapan awak media, Minggu (24/03/24).

Lanjut kata dr. Intan, Skin Booster sendiri memiliki kandungan diantaranya, Hyaluronic Acid, DNA Salmon dan Collagen Stimulator.

L,Viors menyiapkan layanan konsultasi gratis, jadi seandainya ada pasien yang ragu, bisa berkonsultasi terlebih dahulu secara gratis. Dan, untuk operasionalnya sendiri, L,Viors Palembang setiap harinya buka pada hari Selasa sampai Minggu mulai pukul 10,00 sampai 18,00 Wib.

Selain Hj. R A Anita Noeringhati, hadir juga dalam acara Grand Opening Klinik Kecantikan L,Viors Palembang yaitu istri mantan Gubernur Sumsel Febrita Lustia dan putrinya Samantha Tivani dan para tamu undangan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Palembang - Pasangan Mawardi Yahya-Harnojoyo yang akan maju pada Pilgub 2024 mendatang telah banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari personal pribadi maupun berbagai kelompok elemen masyarakat

Palembang - Pasangan Mawardi Yahya-Harnojoyo yang akan maju pada Pilgub 2024 mendatang telah banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari personal pribadi maupun berbagai kelompok elemen masyarakat. 

Kemarin, Sabtu (23/03/24) dukungan datang dari organisasi Elang Emas Sriwijaya Untuk Menuju Sumsel Emas Bersama Mawardi Yahya - Harnojoyo yang di koordinir oleh Yongki Ariansyah, SH bersama rekan terlihat sedang bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Mawardi Yahya di kediamannya. 

Kepada wartawan Yongki Ariansyah, SH mengatakan Elang Emas Sriwijaya Untuk Menuju Sumsel Emas Bersama Mawardi Yahya - Harnojoyo kepada wartawan menuturkan bahwa kedatangan Elang Emas Sriwijaya ini sejatinya adalah sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Mawardi Yahya - Harnojoyo (Mahar) di Pilgub 2024 mendatang, Minggu (24/03/24).

"Kita siap memperjuangkan dan memenangkan Mawardi Yahya - Harnojoyo. Akan kita persiapkan kepengurusan sampai ke tingkatan terkecil di seluruh Kabupaten/Kota. Kita akan berjuang dan siap berkorban demi mendukung pasangan tersebut," ungkap Yongki. 

Selain itu, mengutip dari berita palembang.tribunnews.com dimana salah satu tokoh Jurai Basemah Budianto Marsul yang mengatakan bila Mawardi Yahya pasti mempunyai penilaian tersendiri menggandeng Harnojoyo.

"Pasti Pak Mawardi menilai kinerja, prestasi dan sosok Harnojoyo. Dan itu suatu kebanggaan bagi kita keluarga Tanjung Sakti," ucapnya.

Politikus partai Gerindra ini minta masyarakat Jurai Basemah bersatu mengawal dan mendukung memenangkan Mawardi Yahya -Harnojoyo di Pilgub 2024.

"Mari kita masyarakat Jurai Basemah Bersatu, menangkan Mawardi Harnojoyo ,"ungkap pria kelahiran Lahat 1959.

Hal yang sama diungkapkan Toni Pagarbesi yang menyatakan kesiapannya memenangkan pasangan Mahar di Pilgub November mendatang. Ia juga menilai keserasian pasangan Mawardi Yahya dan Harnojoyo, dimana pasangan ini mewakili masyarakat Sumatera Selatan.

"Saya nilai pasangan Mawardi Yahya - Harnojoyo sangat pas mewakili masyarakat Sumsel," terangnya kepada awak media, Sabtu (23/3/2024).

Toni Pagarbesi juga memberikan saran dalam perjuangan menghantarkan pasangan ini memperoleh amanah masyarakat.

"Kalau pepatah bilang beras secanting tanake galo (masak semua,red), ini bila perlu beserta canting lajulelah galo," ujarnya memberikan nasehat.

Sementara Ketua IKA Tasti, Ikhwanuddin menegaskan, bila keluarga besar Tanjung Sakti siap mendukung dan memenangkan pasangan Mahar.

"Kami keluarga Tanjung Sakti, siap berjuang dan mensukseskan pasangan Mahar, Saya juga mengajak keluarga Jurai Basemah bersatu bersama di Pilgub menangkan Mawardi Harnojoyo," tandasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Yongki Ariansyah, SH : Elang Emas Sriwijaya Siap Menangkan Mawardi Yahya-Harnojoyo di Pilgub Sumsel 2024.

Palembang _ Pasca Deklarasi 10 Maret kemarin, ternyata berdampak dengan banyaknya yang memberikan dukungan kepada pasangan Mawardi Yahya - Harnojoyo (Mahar) di Pilgub 2024 mendatang. Berbagai elemen masyarakat baik yang secara personal maupun organisasi telah memberikan atau menyatakan dukungannya.

Hal ini sebagaimana terlihat di kediaman Mawardi Yahya ketika puluhan orang dari organisasi Elang Emas Sriwijaya Untuk Menuju Sumsel Emas Bersama Mawardi Yahya - Harnojoyo yang sedang bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Mawardi Yahya pada, Sabtu (23/03/24).

Yongki Ariansyah, SH selaku koordinator Elang Emas Sriwijaya Untuk Menuju Sumsel Emas Bersama Mawardi Yahya - Harnojoyo kepada wartawan menuturkan bahwa kedatangan Elang Emas Sriwijaya ini sejatinya adalah sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Mawardi Yahya - Harnojoyo (Mahar) di Pilgub 2024 mendatang.

"Kita siap memperjuangkan dan memenangkan Mawardi Yahya - Harnojoyo. Akan kita persiapkan kepengurusan sampai ke tingkatan terkecil di seluruh Kabupaten/Kota. Kita akan berjuang dan siap berkorban demi mendukung pasangan tersebut," ungkap Yongki. 

Yongki Ariansyah, SH juga menjelaskan, Elang Emas Sriwijaya Untuk Menuju Sumsel Emas Bersama Mawardi Yahya - Harnojoyo

memandang bahwa langkah yang diambil Mawardi Yahya itu sebagai langkah cepat, tepat dan strategis yang perlu di apresiasi dan di sambut gembira.

Deklarasi Mawardi Yahya - Harnojoyo kemarin bukanlah hal yang terburu buru, mengingat telah di ketahui Hasil Pleno perhitungan suara Pilpres yang di laksanakan KPU Provinsi Sumatera Selatan dimana perolehan suara Prabowo Gibran mencapai 3,4 juta atau 69,8 % dari total suara di Sumsel serta hasil perolehan suara tersebut menjadi modal untuk mengusung Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, jelas Yongki. 

"Kami sampaikan dan tegaskan bahwa kami, 

Elang Emas Sriwijaya Untuk Menuju Sumsel Emas akan tegak lurus ke Mawardi Yahya bersama Harno Joyo, di Pilgub 2024 mendatang," kata Yongki dengan semangat. 

Yongki Ariansyah, SH yang saat itu didampingi oleh pengurus Elang Emas Sriwijaya dan Reza Mao, Safriawansyah, Darma Sianipar dan Dicky Arda serta Heri Duk dan lainnya juga turut menyampaikan 

bahwa kedatangan organisasi Elang Emas Sriwijaya silaturrahmi bersama Mawardi Yahya juga dampingi oleh para Aktivis, Ormas dan OKP di Sumsel yang mana umumnya akan terus kawal kemenangan Mawardi Yahya dan Harno Joyo sampai di kursi Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Kami juga akan hadir di setiap pelosok Desa yang terdiri dari 17 Kabupaten Kota, 241 Kecamatan dan 3.263 Keluaran atau Desa yang ada di bumi Sriwijaya," ungkap Yongki.

(Cha/Rilis)

Share:

Baca Lagi

Ogan Ilir — Handry Pratama Ketua DPC Partai Demokrat Ogan Ilir, atau yang biasa disapa Kak Tama merasa bersyukur atas perolehan suara dengan mendapatkan 3 kursi di DPRD Ogan Ilir, Daerah Pemilihan (Dapil) I, II dan III Kabupaten Ogan Ilir.

Ogan Ilir — Handry Pratama Ketua DPC Partai Demokrat Ogan Ilir, atau yang biasa disapa Kak Tama merasa bersyukur atas perolehan suara dengan mendapatkan 3 kursi di DPRD Ogan Ilir, Daerah Pemilihan (Dapil) I, II dan III Kabupaten Ogan Ilir.

Menurut Handry, hal ini berdasarkan pleno KPU Ogan Ilir Partai Demokrat Dapil III DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Dapil I, II dan III Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan kursi kembali Periode 2024-2029.

"Kami ucapkan banyak terimakasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap Partai Demokrat Kabupaten Ogan Ilir", ucap Hendry kepada awak media, Sabtu (23/03/24).

Selain itu, wakil Ketua DPC Partai Demokrat Ogan Ilir, Anjas Bagaskara kali ini meraih total 3.069 suara, hal ini berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU yang menempatkan Anjas Bagaskara akan menduduki kursi di DPRD Ogan Ilir perwakilan dari Dapil II Partai Demokrat.

Dan tak tanggung-tanggung, beliau yang kerap dipanggil dengan nama Anjas tersebut meraih suara tertinggi di deretan teman separtainya.

Anjas sendiri bukan berlatar belakang politikus, beliau adalah seorang pengusaha di Dapil meraka yang meliputi wilayah Kecamatan Pemulutan termasuk Pemulutan Selatan dan barat.

Suara putra daerah Pemulutan ini diperoleh versi partai dari formulir D Hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Ogan Ilir.

“Pemilu ini memang penuh kejutan khususnya untuk Partai Demokrat Ogan Ilir", ujar Anjas.

Lanjut Anjas mengatakan, keberhasilan Partai Demokrat dapat meraih kursi DPRD kabupaten Ogan Ilir merupakan kerja secara kolektif. Walau demikian, dirinya menilai Pemilu tahun 2024 ini sangat berat dan kompetitif dalam pertarungan yang dihadapi cukup lumayan sengit, sehingga Partai Demokrat butuh energi besar dalam menghadapi pertarungan tersebut. 

(Cha/Rilis)

Share:

Baca Lagi

Timbangan UPPKB Talang Kelapa Banyuasin Sering Buka Tutup. Ini Ada Apa,???

Banyuasin - Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Talang Kelapa, dibawah kendali Kementrian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selalu buka tutup seperti pasar kalangan.

Hal ini membuat Sepriadi selaku Aktivis Banyuasin angkat bicara, dimana UPPKB seharusnya buka 24 jam terkadang dibuka terkadang ditutup, patut diduga adanya permainan. 

"adanya buka tutup seperti ini terkesan seolah-olah ada oknum petugas yang bermain,  dan patut diduga kuat adanya Oknum petugas melakukan Pungutan Liar (Pungli) terselubung, jika ini berkelanjutan dapat merugikan keuangan negara. karena jembatan-timbang di Jalan Raya Palembang-Betung  ini terpantau lebih sering tutup ketimbang beroperasi." Ungkap Sepriadi, 

Ya, menurut saya,  "lanjut Sepriadi", minimnya jam operasional tersebut dinilai akan berdampak buruk pada infrastruktur jalan, dimana truk-truk bermuatan Over Tonase bisa bebas berlalu lalang di sepanjang jalan lintas Palembang-Jambi yang mengakibatkan jalan menjadi rusak", ucap tegas Sepriadi kepada awak media, Jumat (22/03/24).

Menanggapi hal ini saat beberapa awak media berupaya untuk melakukan konfirmasi menghubungi No. WhatsApp 0853667xxxxx milik Kartika selaku kepala UPPKB Talang Kelapa, tidak dibalas. Untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan jelas, Selain itu, saat hendak di jumpai selalu beralasan lagi diluar kantor.

Diharapkan kepada kepala UPPKB Talang Kelapa, sekiranya agar bisa memberikan jawaban, kenapa jam operasional UPPKB Talang Kelapa tidak optimal dan selalu tutup.

Jika hal seperti ini terus berlanjut, ditakutkan nantinya akan menjadi opini masyarakat setempat yang menduga adanya Pungli di timbangan UPPKB Talang Kelapa Banyuasin.

(Cha/Rilis Andre)

Share:

Baca Lagi

Beredar Berita Pasien ODGJ Ditelantarkan Pihak RS, Ari Fauta ; "Itu Tidak Benar"

Banyuasin - Beredar berita yang beranarasikan “RSUD Banyuasin Telantarkan Pasien" di salah satu Televisi milik "Pemerintah" Direktur RSUD Kabupaten Banyuasin mengklarifikasi kebenaran berita tersebut, dr. Ari Fauta, M.Kes mengatakan bahwa pasien yang diberitakan terlantar tersebut merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan merupakan warga Kabupaten Empat Lawang.

"Kita beri klarifikasi informasi biar berimbang, pasien yang diberitakan itu dari awal sudah mendapatkan pelayanan maksimal dan sesuai sebagaimana pelayanan ODGJ pada umum nya dan pasien dirawat oleh dokter ahli kejiwaan RSUD Banyuasin beserta tim, hanya saja karena pasien berstatus ODGJ sehingga untuk butuh waktu untuk menggali informasi dan dalam hal penanganan pasien kami berkoordinasi dengan pihak dinas sosial kabupaten Banyuasin. Setelah menggali informasi lebih lanjut barulah ditemukan domisili pasien di Empat Lawang,"Katanya.

Ditegaskannya, Kondisi Pasien pertama kali datang cukup memprihatikan, namun dengan sesuai standar penanganan oleh tim perawat dan dokter RSUD Banyuasin kini kondisi pasien sudah berangsur bersih dan membaik.

"Jadi kami mengklarifikasi dan menanggapi sekarang terkait narasi pemberitaan bahwa pasien ditelantarkan itu tidak benar, silakan untuk digali lagi informasinya "Ujarnya.

Dirinya berkomitmen bersama seluruh staf dan jajaran untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan masyarakat Kabupaten Banyuasin secara khusus dan masyarakat manapun secara umum.

"Insyaallah kami akan selalu berusaha dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat, khususnya Masyarakat Kabupaten Banyuasin, namun tidak terkecuali masyarakat di luar Kabupaten Banyuasin seperti saat ini pasien berstatus ODGJ dari data yang kami dapat merupakan warga Empat Lawang. Kami jg selalu berkomitmen untuk menerima masukan dan kritik yg membangun untuk kami perbaiki ke depan guna mewujudkan cita-cita kita bersama menujup Banyuasin Sehat” pungkasnya.(DA) 

Red.

Share:

Baca Lagi

Camat Gandus Jufriansyah : Itu Memang Jalan Kota Palembang Tapi Mungkin Anggarannya Belum Sampai Kesitu

Palembang - Puluhan tahun masyarakat Pulokerto Kecamatan Gandus impikan jalan beraspal seperti halnya jalan yang ada di tengah Kota Palembang. Mewakili masyarakat Pulokerto, ketua Karang Taruna RW.04 Pulokerto Andi Pratama, kepada awak Media Online Reformasi RI.com menyampaikan, sudah puluhan tahun akses jalan menuju wilayah Pulokerto dan sebaliknya belum pernah dibangun, di Aspal atau di Cor Beton.

Dia juga (Andi Pratama) mengatakan, dirinya sempat koordinasi bersama anggota DPRD Provinsi, namun diarahkan untuk berkoordinasi dengan DPRD atau Pemerintah Kota Palembang dan hingga sekarang belum ada tindak lanjutnya.

Masih kata Andi Pratama, sebenarnya bukan alasan jalan Pulokerto tidak di bangun karena ada pengerjaan proyek jembatan jalan tol. Namun menurutnya, dari dulu jalan tersebut belum pernah di bangun samasekali atau kurangnya perhatian pemerintah.

"Kalau jalan itu sudah pernah dibangun lalu rusak, ya okelah, tapi inikan belum pernah di bangun sama sekali", tegas Andi yang juga menjabat sebagai Bendahara Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pulokerto tersebut.

Menanggapi masalah ini, Camat Gandus Jufriansyah SSTP. MSi membenarkan, kalau jalan Pulokerto dalam keadaan rusak atau belum pernah di bangun, hal ini diperparah lagi dengan adanya proyek jembatan jalan tol, jadi jika di bangun maka akan rusak kembali oleh lalu-lalang kendaraan alat berat.

"Ya, Bapak Pj. Walikota Palembang pernah mengunjungi warga yang terdampak debu batubara di RT. 24,25 dan 26 melalui jalan Pulokerto, bahkan beliau mengingatkan saya untuk terus memperhatikan kondisi jalan tersebut," terang Jufriansyah, Kamis (21/03/24).

Lanjut kata Jufriansyah, jalan Pulokerto termasuk jalan Kota Palembang. Jalan tersebut belum dibangun mungkin terkendala dengan anggaran, karena PAD Kota Palembang rata-rata bersumber dari pajak wisata seperti restoran dan lainnya, belum lagi hal ini diperparah oleh mewabahnya Pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu sehingga menyebabkan belum adanya perubahan pertumbuhan pada ekonomi.

Namun walau demikian kata Jufriansyah, dirinya di perintahkan oleh Pj. Walikota Palembang untuk tetap memperhatikan dan mengawal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Wilayah Kecamatan Gandus termasuk jalan Pulokerto.

(Chauruns)

Share:

Baca Lagi

Novembriono Dampingi Charma Afrianto Maju Di Pilwako Palembang 2024

Palembang - Pemilihan Walikota Palembang direncanakan akan berlangsung sekitar bulan Nopember 2024. Namun demikian bursa nama-nama calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang mulai bermunculan.

Sebut saja salah satunya Charma Afrianto SE. Dirinya digadang-gadangkan maju sebagai Calon Wali Kota Palembang melalui jalur Non Partai.

Saat di konfirmasi awak media online ReformasiRI.com di Sekretariat DPP Gencar Indonesia, dia juga membenarkan keterkaitannya bakal maju di Pilwako Palembang.

"Ya, bismillah saja, kita ikhtiar dan berdoa saja, insya Allah saya siap maju bertarung menjadi orang nomor 1(Satu) di Kota Palembang," ucapnya.

Saat disinggung apakah betul sudah 1(satu) tahun lebih bersosialisasi ketengah masyarakat, hal itupun di benarkan oleh Charma.

"Betul, saya sudah satu 1(satu) tahun lebih mensosialisasikan diri sebagai Calon Walikota Palembang, baik itu terjun langsung ketengah masyarakat maupun dengan pemasangan spanduk dijalan-jalan Kota Palembang", katanya.

Jadi pertanyaan publik, siapakah yang akan mendampingi Charma Afrianto maju di Pilwako Palembang.

Ketika dikonfirmasi, Charma mengatakan, dirinya memang sudah mengantongi sosok nama yang bakal mendampingi di Pilwako Palembang 2024.

"Ada kemungkinan saya akan maju bersama H. Novembriono yang akrab disapa Kak Boy," imbuh Charma, Kamis (21/3/2024)

Lanjut Charma menerangkan, dipilihnya Kak Boy untuk mendampingi sebagai Calon Wakil Walikota Palembang kerena memiliki Visi dan Misi yang sama yaitu, menjadikan Kota Palembang kearah yang lebih baik lagi.

"Kita akan membangun chemistry, kalau memang chemistry terus meningkat kemungkinan kita akan maju berpasangan dan akan mendeklarasikan pasangan Charma - Novembriono sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2024 - 2029, tunggu saja," ungkap Ketum DPP Gencar Indonesia tersebut.

Charma menambahkan, Kak Boy adalah seorang pengusaha yang cukup terkenal di kota Palembang. Dia memiliki beberapa perusahaan yang dipimpinnya.

"Ya Insya Allah dengan mengucap Bismillah saya dan tim yang sudah bekerja selama 1(satu) tahun ini akan mengumpulkan syarat administrasi KTP dan terus istiqomah melangkah sampai kami mendaftarkan diri ke KPU. Kami juga berharap dukungan dari semua pihak. Adapun tujuan kami maju ke Pilwako dengan tujuan akan membawa Kota Palembang yang smart dan maju sejahtera," tandasnya.

Adapun Kak Boy saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD Abujapi) Sumsel Periode : 2022 - 2027

Ditempat berbeda, ketika dikonfirmasi Kak Boy membenarkan kalau dirinya akan mendampingi Charma Afrianto di Pilwako Palembang tahun 2024. Dia juga sudah membangun komunikasi politik cukup intens bersama Charma Afrianto.

"Ya beliau tokoh muda multitalenta dan paket komplit dalam dunia gerakan aktivis, selain itu sebagai seorang organisatoris beliau sangat cerdas dan mumpuni. Saya merasa cocok dan siap mendampingi Bung Charma. Kita tunggu saja nanti, waktu yang akan menjawab," pungkas H. Novembriono tutup pembicaraan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Pertama Kali di Indonesia, Transmigrasi Swakarsa Mandiri Hadir di Kabupaten Banyuasin

Banyuasin –  Untuk pertama kalinya, konsep Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) akan diterapkan di Desa Mulia Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Konsep dan teknisnya dibahas dalam Rapat Pembahasan File Project Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Kawasan Perkotaan Baru Telang dan Study Kelayakan Tim Perum Perumnas (Persero) yang digelar di Ruang Rapat Gedung C Direktorat Jenderal PPKTrans Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rabu (20/3/2024).

Pj. Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam mendukung penuh inisiasi Kementerian dan PDTT yang akan mengembangkan KTM Telang menjadi lebih modern. “Pemkab Banyuasin mensupport full, kebijakan-kebijakan juga akan disinergikan, saya yakin proyek ini akan berhasil dan menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia” ujar Hani Syopiar di lokasi acara.

Hal ini disambut Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ir. Danton Ginting Munthe, MM yang berterima kasih atas dukungan dari Pemkan Banyuasin, beliau berharap rencana pengembangan kawasan transmigrasi tersebut akan berjalan lancar dan sukses.

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Direktorat Pemasaran UP Perum Perumnas (Persero), Rachmana Adjie Tambunan, membeberkan bahwa pihaknya berencana akan menyediakan 160 unit rumah untuk generasi ke-3 transmigran yang ada di kawasan tersebut.

Transmigrasi jenis ini merupakan transmigrasi yang dilakukan dengan biaya sendiri, namun berdasarkan bimbingan dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Rencananya pengembangan transmigrasi ini akan dilakukan di lahan seluas 3ha yang akan di bangun perumnas dengan konsep Pembangunan Gedung Hijau (BGH) dan ramah lingkungan. Konsep Transmigrasi Swakarsa Mandiri sendiri diatur dalam UU No. 29 Tahun 2009 dan PP No. 3 Tahun 2014.

Dengan konsep Transmigrasi Swakarsa Mandiri, masyarakat transmigrasi konvensional yang telah ada sejak tahun 1970-1980 tentunya tidak perlu keluar dari wilayahnya hanya karena telah mengalami peningkatan jumlah penduduk. Namun kawasan transmigrasi tersebut yang akan lebih berkembang dengan fasilitas yang disediakan. pemerintah. Nantinya, tidak hanya kebutuhan primer dan sekunder saja yang disediakan, tetapi juga kebutuhan tersier yang nanti kepemilikannya di dukung penuh oleh pemerintah.

Rapat yang juga diselenggarakan melalui zoom meeting ini juga diikuti tim teknis ahli dari Universitas Gadjah Mada dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR diantaranya ; Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Ditjen PPKTrans,
Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ditjen PPKTrans, Direktur Perumahan Umum dan Komersil.

Dari UGM, Prof. Dr. Suratman, M,Sc Ketua KLMB Fakultas Geografi UGM. QDr. dr. Rustam Adji, M.Kes, Direktur Direktorat Pengembangan Kepada Masyarakat UGM.

Turut hadir dari Pemkab Banyuasin, Plt. Kadis Nakertrans : Subakir, S.Pd., M.Si, Plt. Kadis PUPR : Apriansyah, ST., MM, Kadis PMD : Tayang Nurdinsyah, S.STP. dan Kepala Desa Mulia Sari Kec. Tanjung Lago.(dil)

Post: ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi