Banyuasin, ReformasiRI.com – Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, SH, menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Pemerintah Pusat Tahun 2023 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024). Acara ini dihadiri oleh para pemimpin daerah dari seluruh Indonesia dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo.
Dalam acara tersebut, Hani Syopiar Rustam didampingi oleh sejumlah pejabat penting dari Kabupaten Banyuasin, di antaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuasin, Dra. Yuni Khairani, M. Si, Inspektur Banyuasin, Ir. Zakirin, SP., MM., CGCAE, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banyuasin, Dr. H. Salni Pajar, S. Ag., M. HI.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada laporan keuangan bukan lagi dianggap sebagai sebuah prestasi, melainkan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk mencapainya. Keuangan negara harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“WTP bukan lagi prestasi, tapi kewajiban. Dalam pengelolaan keuangan, kita harus akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat fondasi keuangan negara menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Presiden Jokowi dalam sambutannya.
Pesan ini ditekankan kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota yang hadir dalam acara tersebut, sebagai langkah strategis dalam mengantisipasi tantangan ekonomi dan pembangunan di masa depan. Presiden mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih serius dalam memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Acara ini menjadi momentum penting bagi setiap daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan masing-masing. Hani Syopiar Rustam menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung program pembangunan berkelanjutan.
Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar