Yongki Ariannsya S.H didampingi Joni Guswara selaku Korlap 1 dan Suwardi Korlap ll.
"Kami meminta PJ Gubernur untuk mencopot Kabid SMK Dinas Pendidikan Sumatera Selatan serta Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Palembang diduga terlibat politik Fraktis" jadi kita juga berharap PLH kepala dinas pendidikan Oknum-oknum seperti itu harus di copot, karena ini sudah merusak dunia Pendidikan di Sumsel," ungkapnya
"Kami meminta harus di tindak lanjuti jika tida kami akan aksi yang lebih besar kami meminta kepastian evaluasi dari pihak dinas pendidikan baik PLH Dinas Pendidikan dan Gubernur Sumatera Selatan harus bertindak," tuturnya.
17 Agustus 2024 kemarin telah memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-79 tahun, tentu terukir jelas dalam ingatan rakyat Indonesia betapa sulitnya para pendahulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah, dengan segenap pengorbanan yang tak ternilai harganya, tentunya tetsampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih.
"Kita tidaklah lengkap hanya diucapkan, melainkan kita harus tetap menjaga serta merawat kemerdekaan Indonesia ini sampai akhir hayat sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Oleh karenanya kita harus tetap mengisi kemerdekaan ini dengan tetap berpegang teguh pada semangat patriot dengan penuh pengabdian terhadap negara Indonesia ini. Sehubungan dengan itu akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan persoalan serius Bangsa ini, yakni persoalan Korupsi - Kolusi dan Nepotisme," bebernya.
"Kita ketahui bahwa Korupsi, Pungutan Liar, Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan merupakan persoalan bangsa yang dapat menghambat berbagai sektor diantaranya: Perkembangan Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Sosial dan Budaya, hal ini tentu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, maka oleh sebab itu penanganan persoalan Korupsi, Pungutan Liar, Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan harus diperangi dengan melibatkan semua Element Masyarakat, Pemuda, Mahasiswa serta seluruh Elemen Organisasi Kerakyatan.
Senada dengan demikian Badan Informasi Data Investigasi Korupsi (BIDIK) Provinsi Sumatera Selatan mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan permasalahan sebagai berikut:
Pertama, Dugaan Pungutan Liar (Pungli) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2023 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipotong sebanyak 10% untuk pembangunan lebihkurang 100 sekolah yang membutuhkan pembangunan berdasarkan Informasi yang kami himpun berkisar 90 Milyar, yang diduga dilakukan oleh Kepala Bidang (Kabid) SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel berinisial,MB.
Kedua, Dugaan Oknum PNS/ASN yang merupakan Kepala SMAN 3 Pare Sumatera ur terlibat politik praktis yang terindikasi mendukung salahsatu Bacalon Gubernur Sumatera Selatan. ikap sebagai Atas Informasi dugaan permasalahan tersebut, kami sebagai kontrol sosial menyatakan sikap
1. Mendesak kepada Pj. Gubernur Sumsel untuk segera mencopot Kepala Bidang (Kabid) SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel berinisial “MB”, yang diduga telah melakukan Pungli Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2023 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipotong sebanyak 10% untuk pembangunan lebihkurang 100 sekolah yang membutuhkan pembangunan berdasarkan informasi yang kami himpun berkisar 90 Milyar....!!!
2. Mendesak Kepada Pj. Gubernur Sumsel melalui jajarannya untuk mengevaluasi Jabatan Oknum kepala SMAN 3 Palembang serta melakukan reshuffle atas dugaan terlibat politik praktis yang terindikasi mendukung salahsatu Bacalon Gubernur Sumatera Selatan..!!!
3. Tegakkan Supremasi Hukum...!!!
Trisno perwakilan dari dinas pendidikan sumsel, mengatakan"segalah hal tuntutan yang di sampaikan organisasi massa akan segera kami laporkan kepimpinan. Nanti akan pimpinan memberikan tindak lanjutnya.
Saat di konfirmasi ke Kabid SMK Sumatera Selatan dari via whatsapp sampai berita di tayangkan/di terbitkan tidak ada jawaban,DN(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar