Banyuasin, ReformasiRI.com – Gabungan Pemuda Masyarakat Banyuasin Menggugat (GPMBM) bersama Komunitas Putera Daerah Lintas Suku untuk NKRI (KOPDALINSU-NKRI) melancarkan aksi damai di Banyuasin pada Rabu, 4 Desember 2024. Berlangsung di Depan Kantor Bupati Banyuasin.
Dua tokoh sentral aksi, Ipan selaku Ketua KOPDALINSU-NKRI dan Darsan dari GPMBM, menyampaikan pernyataan keras terkait kinerja pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR dan PDAM.
Dalam orasinya, Ipan menyampaikan kritik mendalam kepada Bupati Banyuasin. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai kurang tepat.
“Kami meminta kepada Bupati Banyuasin untuk turun langsung mengawasi proses seleksi direksi PDAM. Kami ingin direktur yang tidak hanya berkompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki visi yang jelas untuk membawa PDAM menjadi perusahaan terbaik di Sumatera Selatan. Jika seleksi saat ini tidak menghasilkan sosok yang memenuhi kriteria, kami mendesak agar rekrutmen ulang dilakukan," tegas Ipan.
Selain itu, Ipan menyoroti pentingnya kerja sama antara PDAM dan masyarakat. "Direktur PDAM yang terpilih harus segera melakukan MoU dengan masyarakat untuk memberikan solusi, termasuk pemutihan atau penghapusan tunggakan pelanggan sesuai regulasi,” tambahnya.
Sementara itu, Darsan, Ketua Eksekutif GPMBM, menyoroti kinerja Dinas PUPR, khususnya Kepala Dinas Apriansyah.
“Kami telah menemukan indikasi kuat adanya dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam lima proyek besar yang dikelola Dinas PUPR. Kami meminta pihak berwenang segera melakukan supervisi dan investigasi menyeluruh. Ini adalah bentuk pengawasan kami demi menjaga transparansi dan akuntabilitas,” ujar Darsan.
Darsan juga menyampaikan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut akan segera diserahkan kepada lembaga yang berwenang. “Kami tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada perubahan, kami siap membawa masalah ini ke ranah hukum,” pungkasnya.
Solidaritas dan Harapan
Aksi ini memperlihatkan solidaritas antara GPMBM dan KOPDALINSU-NKRI yang bersatu menyuarakan aspirasi masyarakat Banyuasin. Keduanya berharap pemerintah daerah segera merespons tuntutan mereka untuk membawa perubahan nyata.
“Masyarakat Banyuasin menginginkan perubahan, bukan janji. Kami di sini untuk memastikan suara rakyat didengar,” tutup Ipan dan Darsan secara bersama-sama.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas PUPR maupun PDAM Banyuasin. Aksi ini menjadi penanda kuat bahwa masyarakat Banyuasin tidak tinggal diam terhadap persoalan yang menghambat pelayanan publik di daerahnya.
Reporter: ReformasiRI
Editor: DA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar