Hari Anti Korupsi, JAKOR Sampaikan Lapdu Ke KPK Terkait Kegiatan Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sumsel

Jakarta _ Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sedunia atau Harkodia yang jatuh pada tanggal 9 Desember, Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi (Jakor) Sumsel turut ikut kampanye dalam gerakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia serta menyampaikan Laporan Pengaduan/Lapdu terkait adanya dugaan indikasi korupsi di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan tahun anggaran 2024 pada Kegiatan di Satuan Kerja atau SATKER Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumsel.

Hal tersebut seperti yang disampaikan langsung oleh Fadrianto selaku ketua Jakor kepada wartawan menerangkan bahwa sesuai data temuan team investigasi serta informasi yang didapatkan tentang adanya Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan tahun anggaran 2024 

di Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumsel dalam Kegiatan

Preservasi Jalan Ruas Prabumulih- Beringin - Bts. Kab. Oku - Baturaja dengan anggaran sebesar Rp.10.538.555.000 sumber dana APBN 2024, Senin (09/12/24).

Fadrianto juga mengatakan, ada juga kegiatan seperti Preservasi Jembatan Khusus Dan Penataan Kawasan Sekitar Fo Sekip Ujung dengan aggaran sebesar Rp.32.110.975.000 Sumber dana APBN 2024.

"Kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Segera Memeriksa Dugaan KKN di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Selatan tahun 2023 dan 2024 khususnya pada kegiatan-kegiatan di Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumsel," ujar Fadrianto.

Masih menurut Fadrianto bahwa JAKOR dalam memperingati Hari Anti Korupsi sedunia ini mendesak dan meminta :

1. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk Memeriksa Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Terkait Dugaan KKN dalam Kegiatan Di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumsel dalam Kegiatan

Preservasi Jalan Ruas Prabumulih- Beringin - Bts. Kab. Oku - Baturaja dengan anggaran sebesar Rp.10.538.555.000 sumber dana APBN 2024.

Preservasi Jembatan Khusus Dan Penataan Kawasan Sekitar Fo Sekip Ujung dengan aggaran sebesar Rp.32.110.975.000 Sumber dana APBN 2024.

2. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Segera mengusut tuntas dugaan KKN pada Kegiatan Di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumsel dalam Kegiatan

Preservasi Jalan Ruas Prabumulih- Beringin - Bts. Kab. Oku - Baturaja dengan anggaran sebesar Rp.10.538.555.000 sumber dana APBN 2024.

Preservasi Jembatan Khusus Dan Penataan Kawasan Sekitar Fo Sekip Ujung dengan aggaran sebesar Rp.32.110.975.000 Sumber dana APBN 2024.

3. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Segera Memeriksa dan Memanggil PPK Kegiatan Preservasi Jalan Ruas Prabumulih- Beringin - Bts. Kab. Oku - Baturaja dengan anggaran sebesar Rp.10.538.555.000 sumber dana APBN 2024.

Preservasi Jembatan Khusus Dan Penataan Kawasan Sekitar Fo Sekip Ujung dengan aggaran sebesar Rp.32.110.975.000 Sumber dana APBN 2024.

"Kami berharap pihak KPK segera memproses laporan kami tersebut, bila perlu jemput paksa untuk dimintai keterangan dan ditetapkan sebagai tersangka oknum-oknum yang diduga terindikasi merugikan keuangan Negara khususnya di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumatera Selatan," tutup Fadrianto.

Share: