Pelaksanaan Kegiatan Makan Bergizi di SDN 129 Palembang

Pelaksanaan Kegiatan Makan Bergizi di SDN 129 Palembang

ReformasiRI.com, Palembang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden RI, Bapak Prabowo, mulai disalurkan di sekolah-sekolah, termasuk di SD Negeri 129 Palembang pada Senin (13/01/2025).

Kepala Sekolah SD Negeri 129 Palembang, Mat Genti S.Pd., MM, menyampaikan kepada awak media bahwa pada hari pertama pelaksanaan program ini, seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 telah mendapatkan menu bergizi. "Alhamdulillah, hari ini sebanyak 819 siswa SD Negeri 129 Palembang sudah menerima makan bergizi dari tim MBG," ujar Mat Genti.

Pelaksanaan kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Palembang, Alhadi Yan Putra, serta Ketua DPD PPJI Sumsel beserta rombongan. "Anak-anak SDN 129 sangat antusias menyambut program makan gratis dari pemerintah ini," tambahnya.

Mat Genti berharap program makan bergizi ini dapat berkelanjutan di masa depan. "Kami sangat mendukung program ini dan akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Semoga program dari Presiden Prabowo ini terus berjalan dengan lancar," tutupnya.

(Rina) 

Share:

Baca Lagi

Pelaksanaan Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 40 Palembang Dihadiri Ketua DPD PPJI Sumsel Evie Yulianti

Pelaksanaan Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 40 Palembang Dihadiri Ketua DPD PPJI Sumsel Evie Yulianti

ReformasiRI.com, Palembang – Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan di SMP Negeri 40 Palembang pada Senin (13/01/2025). Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang, Kaplatul Ahlia; Ketua DPD PPJI Sumsel, Evie Yulianti; dan Kepala Sekolah SMPN 40 Palembang, Abdul Haris S.Pd., MM.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggaraan Jasaboga Indonesia (PPJI), Evie Yulianti, menyampaikan rasa syukur atas penunjukan PPJI sebagai mitra dalam program MBG untuk wilayah Sumatera Selatan. "Alhamdulillah, kita dari PPJI ditunjuk menjadi mitra MBG untuk di Sumatera Selatan, dengan total 23 titik di provinsi ini. Khusus di Kota Palembang, program ini dilaksanakan di Kecamatan Sukarami, mencakup empat sekolah: TK Kasih Bunda 1, SD Negeri 129 Palembang, SMP Negeri 40 Palembang, dan SMK Negeri 7 Palembang," ujar Evie.

Evie juga berharap program makan bergizi gratis ini terus berlanjut hingga lima tahun ke depan, mendukung kesehatan dan gizi anak-anak bangsa.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 40 Palembang, Abdul Haris S.Pd., MM, turut mengapresiasi program ini. "Alhamdulillah, SMP Negeri 40 Palembang kini merasakan manfaat dari program makan sehat ini. Dengan jumlah siswa sekitar 1.156, hari ini hadir 1.123 siswa yang menikmati makanan bergizi dari program ini. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah atas inisiatif ini," ucap Abdul Haris.

Ia menambahkan bahwa program ini sangat membantu, terutama bagi siswa yang kurang mampu, dan berharap agar program makan bergizi gratis ini dapat berkelanjutan secara terus-menerus. "Kami sangat bersyukur, karena program ini memberikan manfaat besar bagi anak-anak kami," tutupnya.

(Rina) 

Share:

Baca Lagi

LSM GRANSI Aksi Damai Minta Ganti Aspidsus Atau Kajati Mundur Dari Jabatannya

Palembang _ Untuk meneguhkan kembali komitmen serta menagih janji Asisten Pidana Khusus atau Aspidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRANSI) terlihat mendatangi kantor Kejati Sumsel lewat aksi demo pada, Senin (13/01/25).

Aksi yang dikomandoi langsung oleh Supriyadi ini juga turut didampingi oleh beberapa orang aktivis kawakan seperti Mukri AS, Dasrih Rumaidi dan Pasaribu serta Muhammad Isa, SE MH.

Supriyadi, selaku Ketua Umum LSM GRANSI kepada wartawan mengungkapkan bahwa kedatangan LSM GRANSI ke Kejati Sumsel lewat aksi demo adalah ungkapan rasa kecewa terhadap penanganan atas Laporan-Laporan Pengaduan (Lapdu) dari masyarakat serta kinerja dari Kejati Sumsel, terutama Asisten Pidana Khusus atau Aspidsus yang terkesan lamban, ujar Supriyadi. 

"LSM GRANSI dalam hal ini menuntut keprofesionalan kerja Kejati Sumsel dan kalau Kejati tak mampu, lebih baik mundur atau ganti Asisten Pidana Khusus dan Kasi Penyidikan yang diduga tidak bekerja secara profesional," ujar Supriyadi.

Lebih lanjut Supriyadi mengatakan bahwa setiap kali melakukan aksi demo dan menyampaikan Lapdu ke Kejati, sudah bisa dipastikan pihak Kejati akan mengatakan bahwa akan menindak lanjuti setiap laporan yang masuk, namun sampai hari ini belum ada bentuk atau tindakan terkait yang sudah atau pernah kami laporkan. Padahal kata-kata itu sudah sering kali di dengar bahkan dari Aspidsus itu sendiri, ungkap Supriyadi.

"Dalam aksi ini kami minta Kejati Sumsel sendiri yang harus menyampaikan dan berkomitmen di depan kawan-kawan aktivis lainnya bahwa pihak Kejati dalam hal ini bisa bekerja secara profesional dan bisa dengan cepat merespon setiap Lapdu dengan segera. Dan ingatlah bahwa kami menargetkan tidak akan membubarkan diri jika tidak ada pernyataan tegas dari Kejati," tutur Supriyadi.

Selain menagih janji Kejati Sumsel, LSM GRANSI juga melaporkan adanya dugaan indikasi Korupsi di Dinas seperti :

1. Dukcapil Kota Palembang.

2. Dinas PERKIM Kota Palembang.

3. Kemenag Sumsel.

4. Dinas Pendidikan dan PUBMTR Banyuasin.

5. Dispora Sumsel. 

6. Sekwan Sumsel.

7. Kanwil Kementerian Agama Sumsel. 

8. BPPRD Muba.

"Karena terlalu panjang untuk disampaikan dan ini juga mengenai angka-angka atau nilai, maka Delapan point laporan yang kami sampaikan itu cukup dilampirkan dalam bentuk Lapdu saja dan telah dimasukkan ke PTSP Kejati dan semoga ini cepat untuk ditindak lanjuti tim Kejati Sumsel. Itu harapan kita semua," jelas Supriyadi.

Supriyadi juga mengatakan, dalam waktu dekat akan mengelar aksi susulan dengan jumlah massa aksi yang lebih banyak agar semua tuntutan dapat segera didengar, tersampaikan hingga terlaksana. Tetapi perlu juga diingat jika Kejati masih tidak berubah dan mengabaikan ini maka kita akan pasang tenda dan menginap di Kejati Sumsel, tutupnya.(Cha/Afan)

Share:

Baca Lagi

Konferensi Pers Lembaga Investigasi Negara: Legal Standing Mohamad Yusuf S.H sebagai Ketua Umum Terpilih

Konferensi Pers Lembaga Investigasi Negara: Legal Standing Mohamad Yusuf S.H sebagai Ketua Umum Terpilih

Tangerang, ReformasiRI.com – Lembaga Investigasi Negara (LIN) menggelar konferensi pers penting yang dihadiri oleh Ketua Umum DPP LIN, Mohamad Yusuf S.H., bersama jajaran pengurus, pembina, penasehat, serta puluhan advokat pendukung. Acara ini berlangsung pada Minggu, 12 Januari 2025, di Marsiurupan Café & Resto, Tangerang, Banten.

Konferensi pers ini bertujuan untuk menegaskan legal standing Mohamad Yusuf sebagai Ketua Umum LIN yang sah dan terpilih hingga masa bakti 2028. Dalam kesempatan ini, Mohamad Yusuf mengklarifikasi sejumlah isu terkait penyebaran berita miring dan video hoaks yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Penegasan Legal Standing dan Klarifikasi Isu Internal

Mohamad Yusuf menjelaskan bahwa tuduhan pelanggaran aturan organisasi, termasuk perubahan AD ART dan KTA, dilakukan berdasarkan mandat Dewan Pendiri serta dukungan penuh dari seluruh pengurus DPD dan DPC di Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan keabsahan KTA yang diterbitkan oleh DPP, mengingat banyaknya peredaran KTA palsu di berbagai daerah.

Dukungan Penuh dari DPD dan DPC

Dalam pidatonya, Mohamad Yusuf menegaskan bahwa dukungan dari DPD dan DPC se-Indonesia tetap solid di bawah kepemimpinannya. Ia juga menyoroti upaya sejumlah oknum yang berusaha memecah belah organisasi dengan menyebarkan informasi palsu dan melakukan upaya pembunuhan karakter terhadap dirinya.

Langkah Tegas Terhadap Oknum Pengganggu

Menanggapi polemik internal, Mohamad Yusuf mengumumkan penonaktifan Sekretaris Jenderal, Antoni Pane, yang dianggap berusaha mengambil alih kepemimpinan secara tidak sah. Ia juga menghimbau seluruh pengurus dan anggota LIN agar tetap tenang dan tidak terprovokasi.

Komitmen untuk Kemajuan LIN

Di akhir konferensi pers, Mohamad Yusuf menegaskan komitmennya untuk terus memajukan LIN dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk tetap solid dan fokus pada tujuan organisasi demi kemajuan LIN di masa depan.

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai media, baik cetak maupun elektronik, yang selama ini menjadi mitra LIN dalam penyebaran informasi dan kegiatan organisasi di seluruh Indonesia.

Share:

Baca Lagi

Kini Hadir di Palembang: Gedung Serbaguna Lubuk Kawah

Kini Hadir di Palembang: Gedung Serbaguna Lubuk Kawah

ReformasiRI.com Palembang - Kota Palembang kini memiliki fasilitas baru dengan hadirnya Gedung Serbaguna Lubuk Kawah yang berlokasi di Jalan Lubuk Kawah RT 41 RW 13, Kebun Bunga, Sukarami, Palembang. Peresmian gedung ini berlangsung pada Minggu (12/01/2025) dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat, termasuk H. Nopianto S.Sos., M.M., Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Rubi Indiarta S.H., Ketua Komisi 3 DPRD Kota Palembang, serta KH. Muflikhul Hasan S.Ag., M.Si., Ketua PWNU Sumsel.

Arpan dan Andi Bambang, pemilik Gedung Serbaguna Lubuk Kawah, mengungkapkan rasa syukur atas lancarnya acara tasyakuran Grand Opening yang diadakan pada Minggu, 05 Januari 2025. Gedung yang memiliki ukuran 35 x 25 meter ini mampu menampung hingga 1.000 orang dan dirancang untuk berbagai acara seperti khitanan, syukuran, pertemuan, hingga resepsi pernikahan.

"Fasilitas yang kami sediakan termasuk tiga lapangan bulu tangkis untuk keperluan olahraga. Nama Gedung Serbaguna Lubuk Kawah dipilih agar lebih mudah dikenal masyarakat, sesuai dengan nama jalan tempat gedung ini berdiri," jelas Arpan.

Dalam acara grand opening ini, Arpan juga mengumumkan promo menarik berupa cashback hingga Rp 3 juta bagi pelanggan yang memesan acara di gedung ini, serta fasilitas kamera 360 gratis.

"Kami berharap gedung ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan menjadi berkah bagi semuanya," tutupnya. (Rina)

Share:

Baca Lagi

Jelang pelantikan Pengurus DKC Garda Prabowo Se-Kabupaten Banyuasin, Achmad Nurcholis gelar rapat kordinasi

Banyuasin -  Pengurus Dewan Kordinasi Cabang (DKC) Garda Prabowo Kabupaten Banyuasin gelar rapat kordinasi menjelang pelantikan pengurus jajaran Kabupaten, kecamatan hingga desa se-Kabupaten Banyuasin. Silaturahmi dan koordinasi dalam memantapkan visi misi organisasi sekaligus pemantapan acara pelantikan pengurus, Sabtu (11/01/2025) pagi pukul 09.000, bertempat di posko GP Prabowo di kediaman Bendum ibu Sriyatun, Sp. Sembawa.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengurus Kabupaten Banyuasin,  Achmad NurcholiS, S,Sos.I didampingi , Sekjen Abdullah Hudedi, Bendahara Sriyatun, Sp, beberapa Wakil Ketua dan dihadiri juga DKD Garda Prabowo Propinsi Sumatera Selatan,  hadir juga kuasa hukum Garda Prabowo DKC kabupaten Banyuasin, Zulfikar, SH.,MH. Ari Anggara Ketua investigasi informasi dan data, Dan beberapa pengurus yang berkomitmen untuk memajukan organisasi tersebut, 

"Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah menggelar Rapat Silaturrahmi dan Koordinasi Pengurus menjelang pelantikan DKC Kab. Banyuasin periode 2025-2045" ujar Nurcholis.

"Rapat ini sangat penting dalam rangka mempersiapkan pelantikan Pengurus DKC Garda Prabowo di wilayah Kabupaten Sedulang setudung Kabupaten Banyuasin yang memiliki 21 kecamatan, 16 kelurahan dan 288 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatera Selatan).Jumlah desa baik darat maupun wilayah perairan" tegas Nurcholis yang pernah menjabat anggota DPRD Kab Banyuasin selama 2 periode.

Ditegaskan Nurcholis, mengingat pentingnya rapat ini, kami berharap seluruh pengurus yang telah dipilih dan berkomitmen untuk memajukan organisasi dan mengawal kebijakan pemerintah pusat agar berjalan di semua wilayah Banyuasin sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat.

"Kedepannya berdasarkan hasil Rapat Koordinasi tadi, seluruh dewan pengurus dapat berperan aktif mensukseskan acara pelantikan nanti dan siap melaksanakan tugas layanan masyarakat terkait persoalan persoalan isu sosial dan kebijakan pemerintah pusat yang dianggap belum berjalan baik ditingkat kecamatan maupun desa.

Ari Anggara Selaku Ketua investigasi informasi dan data, ia menyampaikan Bahwa DKC garda prabowo hadir untuk kemasyalatan orang banyak garda prabowo siap menampung keluhan masyarakat baik . Pendampingan hukum dan advokasi tanah di kabupaten banyuasin.,dan kedepan DKC garda prabowo akan inventarisir perusaha-perusahaan yang ada di banyuasin yang kami duga banyak permasalahan HGU dan isin prinsif  yang belum di taati perusahaan di banyuasin sambungnya, 

Arie Anggara berharap masyarakat harus proaktif untuk mengawasi PT² yang tidak berjalan peruntukan dana CSR nya bisa di laporkan ke Dewan Kordinasi Cabang Garda Prabowo Kabupaten Banyuasin,dan kami segera berkoordinasi dengan pemerintah Stachoder dan Dprd kabupaten guna memanggil perusahaan² yang nakal di kabupaten banyuasin, kalau CSR nyaberjalan  dan tepat sasaran maka mulus semua jalan² Poros kabupaten banyuasin punkasnya

(**) 

Share:

Baca Lagi

DPN Peradi Angkat 124 Advokat Baru se-Sumatera Selatan

DPN Peradi Angkat 124 Advokat Baru se-Sumatera Selatan

ReformasiRI.com Palembang - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi kembali mengangkat 124 advokat baru se-Sumatera Selatan dalam acara yang berlangsung di Hotel The Zuri, Sabtu (11/01/2025). Ketua Harian sekaligus Wakil Ketua Umum DPN Peradi, R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H., menyampaikan bahwa para advokat baru ini telah memenuhi semua persyaratan, termasuk tiga orang dari organisasi advokat lain yang mengajukan permohonan bergabung dengan Peradi.

"Mereka akan mengucapkan sumpah di Pengadilan Tinggi Palembang pada Senin, 13 Januari 2025, sesuai undang-undang Advokat. Setelah disumpah, mereka dapat menjalankan profesi sebagai advokat," ujarnya.

Dwiyanto berharap para advokat baru ini dapat menjadi profesional yang taat Kode Etik, terus memperkaya pengetahuan, dan mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga mengapresiasi keberhasilan acara ini, yang dinilai berjalan lancar dan mendapat sambutan hangat dari pejabat pemerintahan, lembaga pengadilan, dan kepolisian.

Dr. Hj. Nurmalah, S.H., M.H., CLA, Wasekjen DPN Peradi, turut mengucapkan selamat atas pelantikan para advokat baru dan mengapresiasi panitia yang telah menyelenggarakan acara dengan sukses dan meriah.

Muhammad Zulkifli Yassin, S.H., M.H., Korwil Sumsel DPN Peradi sekaligus Ketua DPC Peradi Kayu Agung, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan kegiatan ini. Ia memuji kerja keras panitia yang berhasil menggelar acara dengan baik meski persiapan hanya dalam waktu tiga hari.

"Selamat kepada semua advokat yang telah diangkat hari ini. Semoga dapat menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi Kode Etik Advokat Indonesia," pungkasnya. (Rina)

Share:

Baca Lagi

OTT Disnakertrans Sumsel: Kepala Dinas dan Asisten Pribadi Ditangkap, Barang Bukti Melimpah

OTT Disnakertrans Sumsel: Kepala Dinas dan Asisten Pribadi Ditangkap, Barang Bukti Melimpah

ReformasiRI.com Palembang - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang pada Jumat siang (10/1/2025) telah menyeret Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan, Deliar Marzoeki alias DM, ke meja hijau. DM bersama asistennya, AL, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan digiring ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel pada Sabtu (11/1/2025).

Kepala Kejari Palembang, Huthamrin, menyatakan bahwa penetapan tersangka DM dan AL merupakan hasil dari OTT yang dilakukan menyusul laporan masyarakat tentang dugaan gratifikasi di kantor Disnakertrans Sumsel. “Hari ini kita tetapkan DM dan AL sebagai tersangka atas tindakan yang meresahkan dan seringnya terjadi gratifikasi di kantor Disnakertrans,” ujarnya.

Operasi tersebut bermula dari laporan keresahan masyarakat, yang mendorong Kejati Sumsel untuk memerintahkan Kejari Palembang melakukan OTT. Tim langsung menelusuri aktivitas tersangka di kantor Disnakertrans dan melakukan penggeledahan di tiga rumah milik DM di Jalan Macan Kumbang, Ariodilla, dan Talang Jambi.

Saat OTT, tim menemukan uang tunai Rp 39.200.000 di ruang kerja DM, serta Rp 4.400.000 di kantong pribadinya. Barang bukti lainnya yang disita meliputi uang tunai Rp 75.000.000, beberapa lembar Dolar Singapura, 117 amplop berisi masing-masing Rp 1 juta, logam mulia seberat 50 gram sebanyak dua keping, serta dokumen kendaraan berupa tiga BPKB mobil dan dua BPKB motor.

"Barang bukti ini diamankan dari rumah DM, yang semuanya mengindikasikan adanya praktik gratifikasi," tutup Huthamrin.

Kasus ini masih terus didalami oleh Kejari Palembang untuk mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak lain dan mekanisme gratifikasi yang terjadi. (Rina)

Share:

Baca Lagi