Posko Pemenangan Capres Cawapres Prabowo - Gibran Diresmikan Oleh Mantan Bupati Sekayu Banyuasin.

Banyuasin - Pakde slamet Wakil Bupati Banyuasin periode 2018-2023 bersama Ketua DPD Partai Golkar Banyuasin Irian Setiawan dan Parpol koalisi Indonesia Maju hari ini meresmikan posko induk kemenangan Prabowo-Gibran.

Beralamat di Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III. Peresmian posko induk ini merupakan tekad kita untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Kabupaten Banyuasin, juga Melalui posko ini Pakde berharap dapat mendongkrak semangat kawan-kawan relawan khususnya dari rekan parpol Koalisi Indonesia Maju untuk bergerak sehingga mampu mengkonsolidasi para simpatisan dan warga pendukung capres cawapres yg diusung oleh sejumlah parpol yg tergabung dalam KIM.

Namun, politik menjelang Pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Banyuasin akan berbeda dan memberikan kejutan publik.

Pasalnya, disela-sela peresmian posko tersebut mantan Wakil Bupati Banyuasin Periode 2018-2023 Slamet Somosentono, SH menyatakan diri maju sebagai Calon Bupati Banyuasin.

Artinya informasi yang berkembang di publik bukan sekedar isu tapi memang benaran adanya.

Hal itu disampaikan langsung oleh pakde Slamet panggilan akrabnya usai meresmikan Posko Induk pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran yang dihadiri gabungan Parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Saya katakan pasangan Solmet telah bubar pada 18 September 2023 itu benar, dan saya nyatakan terang-terangan maju menjadi orang nomor satu yakni Calon Bupati Banyuasin,” ujar Pakde Slamet, Kamis (30/11/2023).

Pakde Slamet dengan tagline “Banyuasin Maju” akan digadang-gadang berpasangan dengan Irian Setiawan Ketua DPD Partai Golkar Banyuasin.

“Kalau ditanya berpasangan dengan saya Pak Irian Setiawan,” ungkap Pakde Slamet sembari menunjuk Pak Irian Setiawan dan langsung dijawab dengan senyuman.

Pakde Slamet yang pro terhadap kepemimpinan Pj Bupati Banyuasin Hani Sopyar Rustam akan mendukung penuh Kebijakannya yang baru beberapa bulan untuk memperbaiki dan membangun Kabupaten Banyuasin.

Bahkan Pakde Slamet dengan semangat yang berapi-api dan mengisyaratkan siap berperang jika ada yang ingin menganggu kebijakan Pj Bupati sekarang ini.

“Kami akan menjaga pemimpin saat ini yakni Pj Bupati Hani Sopyar Rustam, tidak boleh ada yang menganggunya,”tegasnya.

Program Pakde Slamet sendiri sejalan dengan Pj Bupati Banyuasin dan Pemerintah Jokowi dengan meningkatkan kesejahteraan ASN dan pembangunan yang merata sampai ke desa.

“Maka dari itu pasangan Capres-cawapres yakni Prabowo-Gibran kita harus menangkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden,”  terangnya.

Ditambahkan Irian Setiawan Ketua DPD Partai Golkar Banyuasin jika ia masih melihat situasi politik khususnya Pilkada 2024. Hanya saat ini masih fokus dengan Pileg dan Pilpres 2024. “Ya, saya siap jika partai Golkar menghendaki,” katanya.

(Cha)

Sumber Rilis Lembaga SIRA 

Share:

Baca Lagi

Diduga Memalsukan Data, Calon Ketua KONI Inisial MAI Dilaporkan Ke Polda Sumsel

Palembang - Calon Ketua Umum (Caketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan, M. Asrul Indrawan di laporkan ke Polda Sumatera Selatan (Sumsel),  di Jl. Jenderal Sudirman, KM.3,5, Rabu (29/11/23).

Pelaporan sendiri di lakukan oleh Suganda Abdullah, Heny Wahyuni dan kawan-kawan dengan Nomor : STTLP / 836 / XI / 2023 SPKT POLDA SUMSEL.

M. Asrul Indrawan di laporkan karena dugaan Tindak Pidana pemalsuan,  terkait UU Nomor 1 1946 KHUP sebagaimana di maksud dalam pasal 263 dan atau 266 KHUP.

Menurut Suganda Abdullah,   kepada awak media menjelaskan, M. Asrul sendiri pernah di jatuhi hukuman pidana pada tahun 2014 selama 2 bulan 25 hari dan tahun 2013 di pidana selama 4 bulan.

Suganda Abdullah mengatakan, bercermin dari kejadian tersebut, para korban yang juga peserta banyak mengalami kerugian materil dan material sekitar 500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah).

Tidak hanya sendiri, Suganda Abdullah yang merupakan Sekum Cabor Percasi di temani dari 5 Cabor lainnya kompak mendatangi Polda Sumsel.

"Dari kedua orang calon ketua umum KONI Sumsel, calon dengan inisial MAI terindikasi bahwa, data yang di berikan kepada panitia Musprovlub itu adalah data yang tidak bisa di bertanggung jawabkan, kenapa,??? karena dari apa yang kita peroleh yaitu masukan dari beberapa pihak mengatakan, bahwa MAI telah menggunakan data palsu ",
Ujar Suganda Abdullah, melanjutkan.

"Hal ini menjadi perhatian bagi penggiat olahraga di Sumsel yang menginginkan calon Ketua KONI Sumsel itu bersih, berprestasi dan menunjukan kiprahnya di Nasional", ucapnya.

Diakhir penyampaiannya, lanjut Suganda Abdullah berharap, dengan kejadian ini agar M. Asrul Indrawan segera mengundurkan diri sebagai calon Ketum KONI Sumsel.

Share:

Baca Lagi

Hendak Konfirmasi Awak Media Malah DiIntimidasi Oleh Oknum Humas SMPN 26 Palembang

Palembang - Beredar berita adanya dugaan pungli dan pemukulan yang dilakukan oleh oknum Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN 26) Palembang membuat publik bertanya-tanya, seperti inikah sistem pendidikan di Kota Palembang,???.

Mengutip dari pemberitaan media online Portal-indonesia.com, menjelaskan telah terjadi adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) terhadap siswa sebesar Rp.100.000;/siswa guna keperluan uang tunjangan bagi guru yang menjelang masa pensiun.

Selain itu juga, dengan permasalahan yang tidak jelas, Wakil Kepala SMPN 26 Palembang dengan inisial "RW" diduga telah melakukan pemukulan terhadap salah satu siswa keturunan etnis Tionghoa.

Terkait dengan benar atau tidaknya atas dugaan Pungli dan pemukulan terhadap siswa tersebut, beberapa awak media datang ke sekolah hendak melakukan konfirmasi. Namun sangat disayangkan, kehadiran beberapa awak media di sambut dengan nada emosi oleh seorang guru bagian Humas SMPN 26 berinisial "LS" dengan alasan dirinya tidak mau diwawancarai, direkam apalagi di beritakan.

"Mau konfirmasi apa,??? pokoknya saya tidak mau diwawancarai, jangan direkam apalagi diberitakan, kalau tidak kalian bisa saya tuntut", ujar "LS" dengan nada emosi, Rabu (29/11/23).

Disela keributan, datang beberapa guru lainnya untuk menenangkan Humas tersebut dan akhirnya keributan tersebut dapat diredam.

Dengan terjadinya permasalahan ini, berarti oknum guru bagian Humas SMPN 26 Palembang tersebut telah menghalangi wartawan dalam tugas jurnalistiknya yang diatur dalam UU Pers No.40 Tahun 1999, Pasal 18 Ayat 1 yang berbunyi, "Barang siapa menghalangi tugas wartawan dapat dikenakan pidana 2 Tahun Kurungan Penjara, atau denda Rp.500 Juta".

(Cha)

Share:

Baca Lagi

45 Anggota DPRD Banyuasin Serahkan Hasil Reses

Banyuasin – Menyerap aspirasi masyarakat turun langsung menyapa konstituen di Dapil masing-masing. 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kabupaten Banyuasin dari 6 Dapil menyerahkan hasil laporan reses ke pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin.

Masing-masing Dapil menyerahkan langsung hasil laporan yang diterima Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Irian Setiawan didampingi Wakil Ketua II Noor Ishomuddin dan Sekwan Sopian Permana diruang Sekretariat DPRD Banyuasin, Selasa 28 November 23.

Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan mengatakan masing-masing Dapil sudah melaksanakan reses ke masyarakat guna menyerap aspirasi rakyatmulai dari tanggal 20 sampai 25 November 2023.

Berbagai usulan disampaikan masyarakat pada pelaksanaan Reses. Usulan itu, akan disampaikan ke Pj Bupati Banyuasin untuk menjadi skala prioritas pembangunan kedepannya.

“Usulan yang disampaikan terkait infrastruktur jalan, jembatan, sarana olahraga, sekolah, air bersih dan alat pertanian,” katanya.

Ditegaskan Irian, jika kegiatan Reses ini adalah reses ke-III masa persidangan I tahun 2023. Alhamdulillah apa yang diusulkan akan direalisasikan baik menggunakan dana pokir anggota dewan dan dana provinsi maupun pusat.

“Dari usulan reses Desa Tanjung Beringin usulkan pengecoran jalan. Sukaraja Baru usulkan pengecoran jalan dan pembangunan posyandu. Desa Galang Tinggi usulkan pengecoran jalan, pembukaan jalan baru dan perluasan kantor desa, kelurahan Kayuara Kuning usulkan rehab total kantor, pengaspalan dan pembangunan jalan. Sedangkan Pangkalan Panji, pengecoran jalan, cetak sawah, normalisasi sungai, alat permainan sekolah PAUD dan mengusulkan lampu jalan desa" tandanya.

Dil

Share:

Baca Lagi

Diduga Terjadi Tipidkor TA.2020 Oleh Sekda Kabupaten Muaraenim, LSM KPK Nusantara Buat Lapdu Ke Kejati Sumsel

Palembang - Dewan Pimpinan Daerah Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (DPD KPK N) resmi melaporkan Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Muaraenim untuk dua kasus, yaitu mengenai dugaan terjadi Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) anggaran kegiatan penyediaan makanan dan minum, sebesar  Rp.4.090.500.000,00 dan pada realisasinya sebesar Rp.3.687.500.500,00 atau 90,15%. Serta kegiatan beberapa rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, sebesar Rp.6.743.572.000,00 pada realisasinya sebesar Rp.6.742.861.275,00 atau 99,99% termasuk didalam daerah sebesar Rp.1.768.800.000,00, pada realisasinya sebesar Rp.1.253.026.000,00 atau 70,84%. Berdasarkan dari studi banding yang sudah kami lakukan dengan beberapa kabupaten, anggaran yang digunakan tidak sebesar kabupaten Muaraenim. Kenyataannya Sekda Muaraenim sudah melakukan pelanggaran Tipidkor serta manipulasi data, karena adanya ketidaksesuaian uraian anggaran, serta realisasi antara LKPJ kabupaten Muaraenim dan sirup penyedia TA. 2020, padahal di tahun 2020 sedang terjadi Pandemi Covid-19 sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan dilarang berkerumun apalagi berpergian, maka dari itu pemerintah menerapkan Work From Home (WFH) serta zoom meeting.

Menurut Dodo Arman selaku Ketua DPD KPK Nusantara, dirinya menilai tidak adanya empati dari Daerah kabupaten Muaraenim ditengah pandemi covid-19 yang mengakibatkan buruknya ekonomi, menghabiskan anggaran yang tidak masuk akal karena hanya untuk makan minum saja.

"Kami telah melayangkan surat klarifikasi kedua, namun tidak ada tanggapan dari Sekda Kabupaten Muaraenim. Maka dari itu kami anggap kegiatan tersebut benar adanya fiktif, baik kegiatan rapat ataupun penyediaan makanan dan minum", pungkasnya.

Perihal semua kejadian ini, Dodo Arman meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) meminta segera, 

1. Untuk memproses 

Laporan Pengaduan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;

2. Kepada Kejati Sumsel untuk segera melakukan Penyelidikan/Penyidikan serta memanggil dan memeriksa Sekda Kabupaten Muaraenim, dan pihak terkait lainnya.

3. Kepada Kejati Sumsel untuk segera memberikan 

Informasi/pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan penanganan perkara

tersebut kepada kami sebagai pelapor. 

Dengan tetap mengacu kepada azas praduga tidak bersalah, kami berharap agar pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini Kejati Sumsel agar segera 

melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai kewenangannya.

Sementara ditempat terpisah, Sekda Kabupaten Muaraenim Ir. Yulius, M.Si saat dikonfirmasi awak media melalui telepon menanggapi, dirinya baru beberapa bulan menjabat sebagai Sekda di Kabupaten Muaraenim, jadi terkait permasalahan Tipidkor tahun 2020 dirinya tidak mengetahui akan hal itu.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Kepada Gubernur Sumsel Ribuan Pekerja/Buruh Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen Atau Beras 20 Kg/Bulan

Palembang - Menyikapi kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) Sumatera Selatan tahun 2024 yang hanya 1,5 persen, atau Rp.52,696 membuat ribuan buruh/pekerja yang tergabung dalam Gerakan Pekerja/Buruh Untuk Keadilan (Gepbuk) Sumsel melakukan aksi unjuk rasa.

Dengan tema "aksi unjuk rasa menolak upah murah", berlangsung di 2 (dua) tempat, pertama pekerja/buruh melakukan aksinya di Kantor Walikota Palembang, di jalan Merdeka, Kecamatan Bukit Kecil, setelah itu dilanjutkan dengan konvoi kendaraan roda dua dan roda empat, pekerja/buruh beralih menuju ke Kantor Gubernur Sumsel di jalan Kapten A.Rivai, Senen (27/11/23).

Ikut terlibat langsung dalam aksi unjuk rasa tersebut diantaranya, Ketua Federasi Serikat Buruh Niaga Keuangan dan Perbankan (NIKEUBA) Kota Palembang Hermawan, SH, koordinator aksi Ramli dan Eric Davistian, SH bersama koordinator lapangan yaitu Faisal Effendy, SH.

Dalam orasinya Hermawan menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya,

- Menolak upah murah.

- Menuntut kenaikan UMP Sumsel tahun 2024 dan UMK se-Sumsel sebesar 15% (Lima belas persen).

- Menuntut Gubernur Sumsel dan/atau Bupati/Walikota se-Sumsel untuk memberikan subsidi pangan kepada pekerja/buruh formal maupun informal sebesar Rp.300,000 atau beras 20 Kg/bulan.

- Menuntut pencabutan UU No.06 tahun 2023 tentang penetapan Perppu No.02/2022 tentang cipta kerja menjadi UU.

- Menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) No.36 tahun 2021, tentang pengupahan sebagai mana diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.51 tahun 2023.

- Menolak data BPS yang digunakan dalam menerapkan kenaikan upah minimum, dikarenakan berdasarkan hasil survei yang tidak merefleksikan data sebenarnya para pekerja/buruh.

- Menuntut kejelasan tindak lanjut penegak hukum, atas berjalannya seluruh perkara dugaan tindak pidana, di bidang ketenagakerjaan yang selama ini dilaporkan ke pihak pegawai pengawas ketenagakerjaan dan PPNS ketenagakerjaan Disnakertrans provinsi Sumsel yang tidak berjalan.

"Ya, kami berharap, apabila tuntutan-tuntutan kami tersebut tidak dipenuhi dan tidak ditindaklanjuti, maka seluruh pekerja/buruh bersama rakyat akan kembali melakukan aksi unjuk rasa atau demo lanjutan, dengan massa yang lebih besar", ungkapnya.

Saat disinggung awak media, kenapa dalam unjuk rasa ada replika keranda mayat,???

"Dengan membawa keranda mayat itu sebagai simbolis, bahwa perjuangan untuk mencari keadilan terhadap buruh itu sudah mati, kenapa dibilang sudah mati,??? karena kenaikan upah 1,5 persen itu bisa jadi bukan buat tahun ini saja, bisa jadi regulasinya sampai lima tahun ke depan", jelas Hermawan.

Ditempat yang sama, sangat disayangkan Asisten III Pemprov Sumsel, Bapak Kurniawan didampingi oleh Bapak Deliar, selaku Kepala Dinas Tenaga kerja Kota Palembang, saat berada di lokasi enggan di wawancarai oleh awak media.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Agus Suhery Arsyad Memberikan Dukungan Terhadap Asrul Indrawan Maju Sebagai Calon Ketua KONI Sumsel

Palembang - Asrul Indrawan, Ketua Cabang Olahraga Wushu Sumatera Selatan dan sebagai Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Sumatera Selatan, mendeklarasikan dirinya akan terus maju sebagai Calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan.

Hal ini diperkuat oleh Agus Suhery Arsyad atau biasa dipanggil Yerry yang juga sebagai Bakal Calon Ketua KONI Sumsel, namun dalam hal ini Yerry memberikan dukungan terhadap Asrul Indrawan untuk maju sebagai calon Ketua KONI Sumatera Selatan.

Dalam acara Jumpa Pers di Kafe Swarna Dwipa, Jl.Tasik, Kecamatan Ilir Barat Satu (IB.I), Minggu (26/11/23), kepada awak media Asrul Indrawan menyampaikan, dengan masuknya menjadi calon Ketua KONI Sumatera Selatan, dirinya dibantu oleh Yerry sebagai mitra, berharap KONI Sumatera Selatan kedepannya akan lebih maju.

Asrul Indrawan juga menjelaskan, dengan adanya persyaratan uang administrasi sebesar Rp.500 Juta, dirinya sudah mempersiapkan uang tersebut dan akan diserahkan pada saat pengembalian formulir, sesuai dengan aturan yang dicanangkan oleh panitia rapat kerja KONI Sumatera Selatan.

"Kami sebagai calon, mau tidak mau harus siap menjalankan amanah sesuai hasil rapat kerja, yaitu persyaratan calon harus memenuhi biaya pendaftaran sebesar Rp.500 Juta", ujar Asrul Indrawan.

Ditempat yang sama, Yerry menambahkan, dirinya sebagai salah satu bakal calon, menyatakan mendukung pencalonan Asrul Indrawan sebagai calon Ketua KONI Sumatera Selatan. 

"Saya akan menyerahkan dukungan yang ada pada diri saya, tentunya dengan berkomunikasi bersama para ketua calon yang sudah mencalonkan diri saya", ucapnya.

"Saya berbicara dengan realita bahwa, dukungan terhadap Asrul Indrawan itu lebih banyak daripada dukungan terhadap saya. Mudah-mudahan dengan semangat muda beliau, apalagi dengan pengalamannya diorganisasi, saya yakin Asrul Indrawan dapat membangun olahraga yang lebih baik untuk Sumatera Selatan kedepannya", jelas Yerry.

Mengenai persyaratan uang sebesar Rp.500 Juta, masih kata Yerry, dirinya merasa terkejut, karena itu merupakan suatu usaha penjegalan bagi para bakal calon. Akan tetapi disisi lain kata Yerry, mungkin KONI juga memerlukan uang talangan, karena setahu dirinya uang kas KONI tersebut lagi kosong, sedangkan uang hibah untuk KONI Sumatera Selatan mungkin akan terealisasi disekitar bulan Mei dan Juni.

"Disisi lain saya agak merasa kecewa, dan disisi lainnya saya juga menerima, karena ini semua demi olahraga, khususnya demi kemajuan KONI Sumatera Selatan kedepannya", tutup pembicaraan Yerry.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Management PI Dan PIM Konsisten Terhadap Aturan Pemerintah Kota Palembang Terutama Terkait PAD

Palembang - Beberapa anggota DPRD Kota Palembang dari Daerah Pemilihan Satu (Dapil.1) melakukan kegiatan Reses dengan kunjungan pusat perbelanjaan Palembang Icon dan Palembang Indah Mall (PIM). Sabtu (25/11/23).

Anggota DPRD Kota Palembang dari Dapil 1 tersebut diantaranya, Nazili dan Taufik Abdullah (Gerindra), Lailata Ridha (Golkar), dan Yuriana (Demokrat).

Dalam kunjungan yang pertama yaitu mengunjungi Palembang Icon (PI), diterima langsung oleh Gufron GA PI dan PS Mall.

Dalam keterangannya kepada awak media yang telah menunggu selepas pertemuan mengatakan, menyambut baik atas kunjungan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Palembang.

"terimakasih atas kunjungan dari teman-teman anggota DPRD Kota Palembang, Alhamdulillah kita sudah mendapatkan masukan dan kita juga selalu mendukung program pemerintah, terutama terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD)", ujarnya.

Nazili selaku Ketua dalam acara kunjungan ke PI dan PIM tersebut menjelaskan kepada awak media, dirinya banyak memberi masukan kepada pihak management untuk memperhatikan lahan parkirnya, karena PI satu komplek dengan PSCC. Menurut Nazili, dirinya tahu bahwa PI dan PIM sering mengadakan event besar sehingga kerap sekali sering terjadi kemacetan disekitar.

"kalau ada event dipastikan ada kemacetan yang diakibatkan oleh event tersebut, dan semoga ini menjadi perhatian pihak management untuk bisa mengelola kantong parkir", katanya.

Kemudian anggota DPRD Kota Palembang bergeser melakukan kunjungan ke PIM, berlokasi di jalan Letkol Iskandar, diterima langsung oleh pihak management Ongki Prastianto sebagai manajer pemasaran.

Dalam keterangannya Ongki Prastianto mengatakan, "terimakasih atas kunjungan dari anggota DPRD Kota Palembang, kami sangat merasa senang karena masih diperhatikan, seperti pada saat ini, rombongan anggota Dewan masih menyempatkan waktunya untuk melakukan kunjungan ke Palembang Indah Mall (PIM)", kata Ongki.

"Dengan adanya kunjungan ini, kami juga bisa mendapatkan masukan -masukan dari anggota DPRD Kota Palembang, sehingga kedepannya kami dapat memunculkan ide-ide yang positif", tuturnya.

Lebih lanjut Ongki Prastianto menjelaskan, saat ini kita memberikan tempat untuk para UMKM yang ada di kota Palembang, ada lebih dari seratus peserta UMKM menggelar hasil usahanya di lantai dasar baik itu usaha kuliner, tekstil, kerajinan dan produk unggulan lokal", jelasnya.

Saat di PIM, Kembali ketua rombongan Nazili menyampaikan, perekonomian telah tumbuh setelah berakhirnya covid-19 kemarin, hal ini bisa di lihat dengan adanya binaan UMKM baik itu dari instansi Pemerintah maupun BUMN.

"kita mendorong para pihak swasta, yang mana kita ketahui PIM adalah punya orang Palembang asli yaitu Thamrin. Kita ucapkan juga terimakasih kepada pengusaha yang telah memfasilitasi tempat untuk para UMKM sehingga perekonomian bisa tumbuh dan berdampak positif pada PAD kota Palembang", pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Dandim 0418/Palembang Hadiri Launching 11 Tim Tanggap CSIRT Kabupaten dan Kota 7 Perguruan Tinggi

Palembang - Mewakili Danrem 044/Gapo, Dandim 0418/Palembang Kolonel Czi Arief Hidayat M.Han, menghadiri acara Launching 11 Tim Tanggap Computer Security Incident Responde Team (CSIRT) Kabupaten/Kota 7 Perguruan Tinggi, di Griya Agung Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat l Kota Palembang, Jum'at (24/11/2023).

Acara tersebut, turut dihadiri Kepala BSSN RI Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Agus Fatoni (Pj. Gubernur Sumsel), Deputi Keamanan Siber Sandi Pemerintahan dan Pembangunan SDM, Direktur Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Pamen Sahli Bidang Hukum dan Humaniter Kodam II/Swj, Korwil Kota Palembang Binda Sumsel, Kepala LLDIKTI Wilayah II, Ketua Komisi I DPRD Sumsel dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengatakan, Launching Computer Security Incident Responde Team (CSIRT) di Sumsel ini merupakan yang pertama di Indonesia dan sebagai rule model serta akan menjadi modal BSSN RI untuk disampaikan kepada daerah yang lain.

"Dengan menyampaikan, bahwa pelayanan di Sumsel telah berbasis elektronik, sehingga saat ini semua pelayanan di daerah harus sudah berbasis elektronik/teknologi.

Lanjutnya, sesuai dengan amanat Presiden RI, bahwa kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data, karena data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita dan kini data lebih berharga dari minyak. Dalam bidang pertahanan keamanan, kita juga harus tanggap dan siap menghadapi "perang siber".

"Tiga hal yang menjadi fokus untuk mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global, yaitu, kesetaraan akses digital, literasi digital, dan lingkungan digital yang aman. Kebocoran data akibat bejahatan siber berpotensi menimbulkan kerugian hingga triliun dolar AS pada tahun 2024," jelasnya.

Ditempat yang sama, Agus Fatoni menyampaikan, pengamanan teknologi sangat diperlukan untuk melindungi data dan informasi dari segala macam ancaman yang akan menimbulkan kerugian. Semakin canggih Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan, maka efektifitas dan efisiens penyelesaian tugas akan semakin meningkat. Namun hal ini juga menimbulkan potensi kehilangan atas kebocoran pada informasi dan data yang dikelola.

"Kebocoran data yang selama ini kerap terjadi, dipicu oleh beberapa hal yang sebenarnya disebabkan oleh hal-hal yang bersifat non teknis. Ketidaktahuan pengguna teknologi, kecerobohan individu, dan ketidakpedulian merupakan beberapa contoh celah yang kerap digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Agus Fatoni menambahkan, saya berharap, dengan terbentuknya CSIRT ini, pemerintah dapat lebih meningkatkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah/instansinya masing-masing, juga untuk meningkatkan kesadaran (awareness) pengguna teknologi informasi dan komunikasi akan pentingnya keamanan informasi.

"Selanjutnya, saya juga berharap kita nantinya dapat saling bersinergi dalam penanggulangan dan pemulihan insiden siber bersama dengan Tim CSIRT yang telah dibentuk," harapnya.

Acara Launching Computer Security Incident Responde Team (CSIRT) ini, dilakukan Pj Gunernur Sumsel dan Kepala BSSN RI didampingi oleh para Forkopimda. Usai acara tersebut, dilanjutkan dengan kegiatan Pengukuhan Dewan Teknologi Informasi Daerah Sumsel Periode 2023-2026. 

(Cha/ Sumber : Rilis Penrem 044/Gapo)

Share:

Baca Lagi

Didampingi Sekjen Jihan Pramesti Ketum KAMPUS Kafsya Totius Dibantu Para Pengurus Berikan Bantuan Kepada Puluhan Panti Asuhan

Palembang - Kalangan Anak Muda Peduli Sumsel (KAMPUS) berikan bantuan kepada puluhan Panti Asuhan yang ada di Kota Palembang.

Bantuan berupa beras, terigu, minyak goreng, gula, makanan ringan dan sejumlah uang tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) KAMPUS, Kafsya Totius didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jihan Pramesti beserta beberapa para pengurus.

Puluhan Panti Asuhan yang terima bantuan dari KAMPUS tersebut diantaranya, Panti Asuhan Restu Bunda, Al-Fatih, Peduli Anak Yatim, Mahabatul Umi, Tali Kasih, Budi Santosa, Ikhlas Berbagi, Kyai Marogan, Peduli Kasih dan ada lagi Panti Asuhan lainnya.

Dengan adanya bantuan tersebut, Kafsya Totius berpesan untuk memanfaatkan dana itu sebaik mungkin demi keperluan anak-anak yatim. Terlebih Kafsya Totius berharap, dana itu dapat diprioritaskan demi kelangsungan pendidikan anak yatim di panti asuhan.

"Kita adalah ayah bunda mereka, bagaimanapun kita harus peduli terhadap masa depan mereka, terutama pada pendidikannya", ujar Kafsya kepada awak media, Kamis (23/11/2023).

"Kami juga berterima kasih kepada Pj. Gubernur Sumsel, karena beliau selalu membantu dan mensuport di setiap kegiatan-kegiatan sosial kami", imbuhnya.

Sebagai Ketua Umum Kafsya Totius merupakan sosok pemimpin muda yang murah hati, melalui organisasi yang di pimpinnya, yaitu Kalangan Anak Muda Peduli Sumsel (KAMPUS), Kafsya Totius bersinergi dengan beberapa Pejabat Pemerintah khususnya Pj. Gubernur Sumsel dan semua stakeholder untuk menggalang dana guna kepentingan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk salah satunya memberikan bantuan kepada Panti Asuhan yang ada di Kota Palembang.

Salah satu pemilik Panti Asuhan yang enggan disebutkan namanya mengatakan, 

“bantuan ini sangat membantu kami, terutama untuk kebutuhan anak-anak, semenjak Covid 19 menerpa Indonesia, para donatur sudah agak berkurang. Maka dari itu saya ucapkan terimakasih dan Alhamdulillah masih ada KAMPUS yang peduli terhadap kami", pungkasnya.

(Chairuns)

Share:

Baca Lagi

SIRA Terjunkan Ratusan Massa Gelar Aksi Damai di Sucofindo Cabang Palembang

Palembang - Ratusan massa Lembaga Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) lakukan demo aksi damai di Sucofindo Cabang Palembang, Jl.Sukarno-Hatta, Kamis (23/11/2023).

Dipimpin oleh Direktur Eksekutif Lembaga SIRA, Rahmat Sandi Iqbal, SH didampingi Sekretarisnya Rahmat Hidayat, SE serta dikawal ketat oleh pihak kepolisian, demo aksi damai berlangsung tertib dan aman.

Dihadapan awak media dalam orasinya Rahmat Sandi Iqbal menyampaikan, aksi damai kali ini merupakan aksi lanjutan beberapa Minggu lalu, yang digelar di Kantor Dinas Perkebunan Sumatera Selatan (Sumsel).

Yaitu, terkait tuntutan agar dilakukannya verifikasi ulang terhadap calon petani dan calon lokasi penerima dana bantuan peremajaan kelapa sawit.

Sumbernya, dari kementrian keuangan melalui Badan Pengelolaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan luasan 93,4042 Ha, dan besaran bantuan yaitu Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perhektar untuk perkumpulan Kelompok Muara Lakitan Bersatu.

Sembari menunggu pihak terkait selesai melakukan verifikasi ulang, dan mengawal agar bantuan dana Replanting di Kabupaten Musi Rawas tersebut supaya benar-benar tepat sasaran, maka sesuai peruntukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, Lembaga SIRA kembali menggelar aksi kedua di Kantor Sucofindo Cabang Palembang yang merupakan selaku team verifikasi pencairan dana PSR.

Perlu diketahui oleh pihak Sucofindo, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang berindikasi pada praktek-praktek Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) terkait mekanisme penyaluran dana Replanting dari BPDPKS tahun 2023 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, terhadap Koperasi Muara Lakitan Bersatu, Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, dengan uraian indikasi sebagai berikut :

- Bahwa sekira tanggal 13 juli 2023 Dinas Perkebunan Musi Rawas telah menerbitkan surat keputusan nomor : 212/KPTS/PKSP/DISBUN/2023, berkenaan dengan calon petani dan lokasi penerima dana bantuan peremajaan kelapa sawit yang bersumber dari kementrian keuangan, melalui BPDPKS dengan luasan 93,4042 Ha, dan besaran bantuan yaitu Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perhektar.

- Diduga bahwa berdasarkan hasil investigasi dalam luasan tersebut diposita 1(satu) tersebut hanya dimiliki oleh 3 orang saja. Saat dilakukan verifikasi ulang oleh Dinas Perkebunan Musi Rawas pada hari kamis (16/11/23), koperasi perkumpulan Muara Lakitan Bersatu, diduga hanya mampu menghadirkan 20 pekebun dari total 27 orang pekebun. 20 orang pekebun itupun diduga satu sama lainnya masih berstatus hubungan keluarga. Secara kasat mata, pemilik lahan tersebut diduga kuat hanya dimiliki oleh 3 orang saja, dan 7 orang petani yang tidak dapat mengikuti verifikasi ulang tersebut, diduga kuat bukan keluarga pemilik lahan aslinya, sehingga tidak sanggup pasang badan.

- Bahwa dengan dugaan kelalaian yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dan Dinas Perkebunan Provinsi tersebut, terindikasi menyebabkan bantuan tidak sesuai peruntukan, sama halnya yang terjadi di Kelompok Tani Rindang Jaya, Desa Tanjung Muara, kecamatan Pinang Raya, kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Akibat dari pinjam pakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, Negara dirugikan sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), dan setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, dana tersebut disita dan dikembalikan ke Negara hingga ke. 4 (empat) tersangka, yaitu, ketua kelompok, sekretaris, bendahara dan Kepala Desa (Kades) telah divonis 4 tahun penjara.

Menyikapi permasalahan tersebut, untuk melakukan pencegahan Tipidkor dan Nepotisme yang berpotensi merugikan keuangan Negara, serta sembari menunggu pihak terkait menyelesaikan verifikasi ulang, maka dalam aksi damai di kantor Sucofindo Cabang Palembang kali ini , Lembaga SIRA mendesak agar :

- Meminta pihak Sucofindo merekomendasikan pemblokiran seluruh dana peremajaan sawit rakyat pada rekening escrow, yaitu koperasi perkumpulan Muara Lakitan Bersatu, demi mencegah terjadinya kerugian Negara. Sembari saat ini, pihak dinas terkait meneruskan verifikasi ulang kebenaran keterangan yang diberikan oleh masing-masing pengebun.

- Meminta Dinas terkait dan pihak Sucofindo selaku team verifikasi pencairan dana PSR untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan yang menjadi objek bantuan di koperasi Muara Lakitan Bersatu, terutama memastikan bahwa lahan tersebut benar adanya atas kepemilikan dari 20 orang pekebun, dengan melakukan pengecekan terhadap perbatasan dan dokumen yang ada di Desa/Kelurahan masing-masing objek.

"Jika dalam waktu 7x24 jam tidak ditindaklanjuti, maka kami penggiat anti korupsi yang tergabung dalam Lembaga SIRA, memastikan persoalan ini akan kami laporkan ke pihak berwajib", ujarnya.

Lanjut kata Rahmat Sandi Iqbal, "Sementara ini ada 7 orang pinjam pakai KTP, dengan total luasan kurang lebih 26 hektar. Atas informasi yang kami dapatkan berkenaan 20 orang pekebun yang diverifikasi ulang tersebut, satu sama lainnya diduga masih berstatus keluarga", jelasnya.

Ditempat dan waktu yang sama, menanggapi hal ini Agustriono selaku management Sucofindo mengatakan, data yang masuk ke Sucofindo sesuai dengan data yang ada yaitu berjumlah 27 orang, dan itu sudah tepat sasaran.

"Ya' Sucofindo mempunyai tugas untuk memverifikasi, tapi selain data kami juga butuh informasi di lapangan", pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Pengukuhan Organisasi GAASS Se -17 Kabupaten/Kota, Pertama Hadir Di Kabupaten Banyuasin

Banyuasin - Bupati Kabupaten Banyuasin,

 H. Hany Syopiar, S.H melalui Staf Dinas Pendidikan, resmi mengukuhkan Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) Cabang Banyuasin.

Di ketahui, Kepengurusan GAASS Cabang Banyuasin masa Bhakti tahun 2023-2026

Ketua Umum (Ketum) Wahyu Dwi Nanda, Sekretaris Umum (Sekum) M. Alvin Ramadhani, Bendahara Umum (Bendum) Sandy Nurhuda, Ketua Pelaksana Rizki Saputra, Sekretaris Pelaksana Ayu Mellysa.

Hingga berita ini diturunkan, Selasa (21/11/23), 

Kegiatan tersebut mengusung tema " Penyatuan Milenial Banyuasin Agar Terwujud Banyuasin Adil Makmur dan Sejahtera".

Bertempat di Auditorium Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, Sabtu, (18/11/23).

Pj. Bupati Banyuasin H. Hany Syopiar, S.H melalui Staf Dinas Pendidikan, berharap kepada organisasi GAASS Cabang Banyuasin Yang bersifat Organisasi Kepemudaan (OKP) ini, untuk menjadi contoh yang positif bagi kalangan pemuda dan remaja di Kabupaten Banyuasin. 

Sehingga mereka dapat melakukan kegiatan yang bersifat edukatif dan positif, maka dalam hal ini dapat menciptakan generasi yang cerdas dan sehat untuk menuju Banyuasin yang tangguh. 

Sementara Itu, Ketua Umum GAASS, Andi Leo, S.T diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) GAAS, Sutam Al Fatih, S.Sos kepada awak media menyampaikan,

"untuk di 17 Kabupaten/Kota, organisasi GAASS pertama kami bentuk di Kabupaten Banyuasin, artinya GAASS Cabang Banyuasin ini menjadi contoh untuk 16 Kabupaten/Kota lainnya agar segera membentuk kepengurusan GAASS yang sama", jelas Sutam Al Fatih.

Ditempat dan waktu yang sama, Ketum GAASS Cabang Banyuasin, Wahyu Dwi Nanda, didampingi Sekum M. Alvin Ramadhani dan Bendum Sandy Nurhuda menambahkan dengan hadirnya GAASS Cabang Banyuasin ini semoga bisa menjadi mitra dan bersinergi untuk menjalankan program kerja roda Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banyuasin.

"Pengurus yang dilantik untuk masa bakti 2023-2026 ini berjumlah 150 orang, dan kita akan terus membentuk kepengurusan di 21 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Banyuasin", ucapnya.

Lanjut Wahyu Dwi Nanda menerangkan, 

“Untuk program jangka pendek GAASS yakni lebih ke internal termasuk kajian strategi dan lain-lain, sehingga aplikasi ke eksternalnya dapat signifikan membantu pemerintah daerah Banyuasin dan menjaga keadilan serta mengawal keresahan masyarakat Banyuasin,” terang Wahyu.

“Mengenai masalah pemilu GAASS Cabang Banyuasin akan memberikan pencerdasan kepada pemuda dan mahasiswa, agar masyarakat lebih pintar dan cermat dalam mengawal Pemilu 2024 mendatang,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dewan Pembina dan Dewan Penasihat GAASS Cabang Banyuasin, Sekjen GAASS Sutam Al Fatih, S.Sos, Kabid PPA GAASS Medi Susanto, S.Ak dan perwakilan Polres Banyuasin, perwakilan Kodim 0430 Banyuasin, perwakilan Himba, perwakilan Himbati, termasuk ratusan Pemuda Dan Mahasiswa se Banyuasin.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Dipimpin Oleh Ketua Umum Efsyah R.H Alias Acek DPP P3S Indonesia Menggelar Rapat Internal, Guna Persiapan Deklarasi

Palembang - Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Putra Putri Sriwijaya (DPP P3S) Indonesia menggelar rapat internal dalam rangka persiapan pelaksanaan acara Deklarasi yang akan di gelar pada pertengahan bulan Desember mendatang.

Acara rapat berlangsung di sekretariat DPP P3S Indonesia, Jalan Macan Lindungan, Kecamatan Bukit Kecil, Minggu (19/11/2023).

Ketua Umum DPP P3S Indonesia, Efsyah R.H atau yang biasa disapa Acek menyampaikan, DPP P3S Indonesia adalah salah satu Ormas yang baru dibentuk, namun kiprahnya dalam kegiatan sosial, P3S Indonesia sudah banyak dikenal oleh masyarakat.

Bulan Desember mendatang, DPP P3S Indonesia akan melaksanakan deklarasi, Karena itulah diadakan rapat internal untuk membentuk susunan kepanitiaan.

DPP P3S Indonesia akan terus membesarkan serta mengembangkan sayap organisasi hingga ke-17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Sumsel), bahkan tidak menutup kemungkinan sampai ketingkat Nasional.

"Ya, setelah P3S di 18 kecamatan dan 17 Kabupaten/Kota sudah terbentuk, tidak menutup kemungkinan kita akan terus melakukan konsolidasi guna mengembangkan sayap hingga ketingkat Provinsi, tapi tentunya atas seijin Allah SWT", pungkas Acek tutup pembicaraan.

Selain Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara, turut hadir juga dalam acara rapat internal tersebut diantaranya, kepala bidang dan para pengurus DPP P3S Indonesia lainnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Menurut Masyarakat Dan Tokoh Pemuda Banyuasin H. Slamet Somosentoso Layak Menjadi Bupati

Palembang - Sejumlah tokoh pemuda di Sumatera Selatan (Sumsel) siap mendukung H. Slamet Somosentono atau kerap dikenal Pakde Slamet memimpin Kabupaten Banyuasin Periode 2024-2029.

Dengan bekalnya yang pernah menjadi Wakil Bupati Banyuasin, tentu hal ini menjadi modal untuk meyakinkan masyarakat khususnya Kabupaten Banyuasin.

Rahmat Sandi Iqbal yang merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) sekaligus sebagai tokoh muda Sumsel, menilai sosok Pakde Slamet sendiri sangat layak dan mampu untuk memimpin Banyuasin ke depan. 

Menurut Rahmat Sandi, memang yang menjadi permasalahan krusial di Banyuasin saat ini, adalah krisisnya air bersih, maka dengan majunya Pakde Slamet sendiri, dinilai mampu untuk mengatasi persoalan air bersih sehingga masyarakat Banyuasin dapat merasakan air bersih yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

"Pakde Slamet berkomitmen, jika masyarakat Banyuasin menginginkan dirinya menjadi Bupati, beliau bercita-cita ingin memajukan seluruh daerah perairan, yang tentunya dapat mempunyai akses jalan darat", ujar Rahmat Sandi Iqbal saat berbicara bersama beberapa awak media, Minggu (19/11/23).

Lanjut Rahmat sandi mengatakan, masih ada beberapa daerah Banyuasin, khususnya perairan yang belum mempunyai akses tersebut. Selain itu beliau juga ingin membenahi persoalan yang sangat krusial ditengah-tengah masyarakat, yaitu persoalan air bersih yang memang selama ini belum maksimal, tentunya ini sangat penting karena tersalurnya air bersih ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Dilain tempat, Edy Ginting salah satu tokoh pemuda Banyuasin mengatakan, Pakde Slamet sendiri adalah merupakan sosok yang memang saat ini baik dan layak untuk memimpin Banyuasin ke depan.

Apalagi dengan komitmen beliau ingin melakukan pemerataan infrastruktur di wilayah perairan agar memilki akses darat dan menanggulangi persoalan air bersih di Banyuasin yang memang saat ini menjadi masalah krusial masyarakat banyuasin. 

"Figur seperti Pakde Slamet ini yang kita harapkan mampu membawa Kabupaten Banyuasin lebih maju untuk ke depannya", pungkas Edy Ginting akhiri pembicaraan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

1000 Lebih Anak Yatim Bersama Kalangan Anak Muda Peduli Sumsel Doakan Palestina

Palembang - Kalangan Anak Muda Peduli Sumsel (Kampus) di Ketuai oleh Kafsya Totius menggelar acara Doa bersama 1000 anak yatim untuk Palestina.

Berlangsung di Masjid Abu Bakar Asshiddiq, Jalan Ponorogo No.5017, Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Sabtu (18/11/23).

Doa bersama 1000 anak yatim juga turut dihadiri oleh Pj. Gubernur Sumsel Dr. Drs. H.A. Fatoni, M.Si, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cinta Rakyat (DPP Gencar) Indonesia Charma Afrianto, SE, Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumsel Drs Joko Edi Purwanto, M.Si dan beberapa pejabat dinas lainnya.

Fatoni kepada awak media menyampaikan, kehadirannya ke Masjid Abu Bakar Asshiddiq untuk mengikuti acara doa bersama 1000 anak yatim, dalam hal ini untuk mendoakan Rakyat Palestina.

" kita berdoa untuk rakyat Palestina dan bangsa kita sendiri, semoga bangsa kita selalu aman, damai, maju dan sejahtera semoga doa kita juga di dengar dan di kabulkan Allah SWT", ujar Fatoni.

Ditempat dan waktu yang sama Kafsya Totius mengatakan, "kami dari organisasi Kampus mengajak 1000 lebih anak yatim, termasuk juga mengajak masyarakat Kota Palembang berdoa bersama, untuk rakyat Palestina", jelasnya.

"Kenapa,??? Ya, artinya dalam hal ini, jika kita tidak bisa membantu dalam bentuk bahan material, sandang dan pangan, maka setidaknya dengan berdoa semoga Allah SWT dapat mendengar dan mengabulkan apa yang kita minta untuk Palestina", pungkas Kafsya Totius.

Dalam acara doa bersama tersebut, selain para anak yatim turut hadir juga dari beberapa organisasi diantaranya, Gabungan Barisan Advokat dan Jawara (BUNG BAJA), Gerakan Pemuda Sumsel (GAASS) dan Kalangan Anak Muda Peduli Sumsel (Kampus).

Share:

Baca Lagi

Ketua DPRD Banyuasin Pastikan 2024 Pemilu Damai

Banyuasin – Untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banyuasin membuka rapat koordinasi pimpinan daerah dan resmi launching Aplikasi Monitoring Analisa (si-Monalisa) di hotel Rid’S Palembang. Rabu 15 November 2023.

Rapat koordinasi sekaligus launching si-monalisa yang dibuka PJ Bupati Hani Syopiar Rustam, di hadiri Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, Kajari Banyuasin Agus Widodo, Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim, Kepala Pengadilan Agama Rifky Ardhitika, Kepala Pengadilan Negeri, Kodim 0430 Banyuasin, Polres Banyuasin, KPUD Banyuasin, Bawaslu Banyuasin, dan Kepala Kesbangpol Banyuasin Adam Ibrahim.

Pj Bupati Banyuasin mengatakan Rakorda dan launching si-monalisa dilakukan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah.

“Sebentar lagi negara kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yakni Pemilu tahun 2024, oleh karenanya selaku kepala daerah menghimbau kepada seluruh Forkopimda, para Kepala OPD, Camat, ASN, Lurah dan kepala desa untuk bersikap netral, selama pelaksanaan Pemilu adalah tanggung jawab kita semua sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat,” jelasnya.

Lebih lanjut PJ Bupati menegaskan melalui Rakorda, Forkopimda bersama Camat, Lurah dan Kades dalam Kabupaten Banyuasin agar dapat mewujudkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sehingga acuan dari tingkat pusat agar selaras ke tingkat pemerintah daerah.

“Kami pemerintah daerah mengharapkan, baik unsur Forkopimda, Camat, Lurah, dan Kades serta aparat keamanan (TNI-Polri), Kejaksaan, Pengadilan, BIN untuk saling menjalankan tugasnya masing-masing dan tetap menjalin koordinasi agar bersinergi bersama-sama menjaga agenda besar negara umumnya dan Kabupaten Banyuasin khususnya,” ujarnya.

Kepala Kesbangpol Banyuasin Adam Ibrahim sekaligus Ketua Pelaksana melaporkan, dimulainya kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik, dalam mendukung terwujudnya banyuasin yang aman, tentram dan demokratis.

“Untuk memaksimalkan fungsi koordinasi antara unsur Forkopimda agar menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintah dilingkup daerah, dibutuhkan kerjasama dari yang satu dengan yang lainnya dan menjunjung tinggi netralitas selama Pemilu berlangsung,” jelasnya.

Sementara ditempat yang sama, Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan mengakui dari Rakorda sekaligus launching si-monalisa, semua pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan baik, selalu mengedepankan koordinasi demi tercapainya pemilu damai yang aman, tentram dan demokratis.

“Dari legislatif kami sependapat dengan apa yang menjadi visi misi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang dituangkan dalam Permendagri nomor 02 tahun 2018, menurut kami suksesnya Pemilu tanggung jawab bersama,” tutupnya.

Share:

Baca Lagi

Bergotong Goyong Mandiri Mempercantik Wajah TPS Dilakukan Kepala UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Secara Bersama-sama

Palembang - Untuk mempercantik Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di wilayahnya masing masing di Kota Palembang, Kepala UPTD DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Se-Kota Palembang secara mandiri bergotong royong dengan pengawas, sopir, crew dan penyapuan mempercantik TPS di wilayahnya masing masing.

Hal tersebut di sampaikan oleh DR. H. Achmad Mustain, SSTP, Msi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang di dampingi oleh Andika Martadinata Kabid DLHK Kota Palembang kepada awak media, Rabu (15/11/2023)

Menurut DR. H. Achmad Mustain, SSTP, Msi,"hal ini sesuai dengan harapan dan Komitmen Pj Walikota Palembang merubah dan mempercantik wajah Kota Palembang,"ujar Kepala Dinas DLH Kota Palembang,"ujarnya.

Lebih lanjut,"diharapkan dengan dibersihkannya dan dicat menggunakan variasi warna dapat membuat kesan Tempat sampah sementara (TPS) dapat lebih cantik dan membuat masyarakat sekitarnya dapat lebih menjaganya dan membuang sampah dengan rapi pula, tidak terkesan jorok,"tambahnya.

Untuk diketahui ada 150 lokasi TPS milik Pemerintah dan 144 TPS swadaya, dan ada 186 TPS Liar di Kota Palembang,"untuk mengatasi pengangkutan sampah yg jumlahnya 1200 ton perhari, dengan jumlah Armada terbatas, DLH Palembang terus berinovasi diantaranya menjadwalkan pengambilan sampah lebih pagi, mengadakan piket pengambilan sampah, dan penyapuan team Kalong malam dijalan utama seperti wilayah IB 1 dan IT 1,"jelasnya.

Permasalah sampah ini tidak akan ada habisnya, semakin banyak jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat maka sampah yang dihasilkan akan bertambah banyak," oleh karena itu Dinas DLH Kota Palembang menerbitkan SE Kepala Dinas No 800/751/DLH/2023 tentang Pengelolaan sampah bagi pegawai DLH Kota Palembang diantaranya melakukan  pemilahan sampah yang dapat didaur ulang (memiliki nilai ekonomis) baik dirumah maupun ditempat kerja dan secara aktif menabung sampah tsb di Bank Sampah,"pungkasnya.

Diharapkan kedepan warga kota plembang dapat mengikuti langkah tersebut, sehingga pengurangan sampah yang menjadi target nasional dapat diwujudkan untuk Kota Palembang yang tercinta ini, dan juga diharapkan kesadaran masyarakat kita untuk membuang sampah pada tempatnya dan sadar akan kewajiban atas sampah yang dihasilkan pribadi menjadi tanggung jawab individu masing masing bukan tanggung jawab Pemerintah.

(Cha)

Sumber : Rilis Susanto 

Share:

Baca Lagi

Perkara Terkesan Dipaksakan, Kuasa Hukum Inisial MAS, Sujaka Rizkiono Buat Laporan Praperadilan Ke Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

Palembang - MAS Bin Djakpar Ali, inisial yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Kalidoni,  diwakili Tim Kuasa Hukumnya yang tergabung dalam Firma Hukum SR Lumiere Law Firm, diantaranya, Sujaka Rizkiono, SH, Adi Merdeka, SH, Rijen Kadin Hasibuan, SH dan Atina Yulia Vita, SH mendaftarkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Kelas I A, di Jalan Kapten A. Rivai No.16, Palembang.

Hingga berita ini di turunkan, Rabu (15/11/23) kepada awak media Sujaka Rizkiono menyampaikan, perkara yang menimpa MAS tersebut terkesan dipaksakan, dimana menurutnya (Kata Sujaka Rizkiono) Pasal yang ditetapkan oleh penyidik Polsek Kalidoni, yaitu Pasal 351 tidak berdasarkan saksi dan alat bukti yang lengkap.

Sujaka Rizkiono mengatakan, apalagi saksi yang ada bernama Heriyadi alias Kades Bin Kholki, di dampingi Kuasa Hukumnya Adi Irawan, SH sudah mencabut Kesaksiannya di Polsek Kalidoni, pada tanggal 28 Oktober 2023.

" Saya menilai perkara ini oleh Penyidik Polsek Kalidoni terkesan di paksakan untuk dinaikan, ini sebenarnya ada apa,??? ", ujarnya.

Hingga sekarang, perkara ini sudah di daftarkan untuk gugatan Praperadilan oleh Tim Kuasa Hukum MAS ke Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dengan No. Perkara : 40/Pid.Pra/2023/PN Plg.

"Melalui Praperadilan nanti, kami sebagai Kuasa Hukum, berharap keadilan di Indonesia ini dapat ditegakkan seadil adilnya", tegas Sujaka Rizkiono.

"Melalui Praperadilan ini juga, semoga keputusan Hakim dapat membatalkan  status tersangka pada klien kami, serta dibebaskan dari segala bentuk tuntutan Hukum", pungkasnya.

(Chairuns)

Share:

Baca Lagi

Pemerintah Kabupaten Banyuasin Raih Sertifikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Sumatera Selatan Tahun 2023

Palembang - Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Ttadisi Serembe Banyuasin Raih Sertifikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Sumatera Selatan Tahun 2023 diacara Anugerah Seni Batanghari Sembilan dan Pemberian Duplikat Sertifikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Sumatera Selatan Tahun 2023 yang dibuka langsung oleh Asisten II Bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan sekretariat daerah Provinsi Sumatera Selatan Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc., mewakili Penjabat Gubernur Sumatera Selatan didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Dr. H. Aufa Syahrizal, SP.,M.Sc., di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Selasa (14/11/2023).

Penghargaan kepada 8 Pelaku Seni dan penyerahan Sertifikat Warisan Budaya Takbenda kepada 5 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, OKI, OKUT dan Pagaralam yang telah meraih predikat pada tahun 2022-2023.

Pj. Bupati Banyuasin, H. Hani S.Rustam, SH melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Aminuddin, S.Pd., S.IP mengucapkan Terima Kasih dan Apresiasi yang setinggi-tingginya atas penghargaan yang telah diterima. Hani menyampaikan bahwa “Seni tradisional khas Banyuasin Serembe Banyuasin ini sudah hampir punah, dan yang mengetahui ini hanya orang tua kita saja, sementara anak-anak muda kita, bahkan tidak mengetahui sama sekali, maka dari momen ini kita berupaya menghidupkan kembali budaya kita ini hasil kerja nyata dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat langsung dalam pengusulan Warisan Budaya Takbenda di Kabupaten Banyuasin. 

Apresiasi Warisan Budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan yang diberikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat langsung dalam pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

(Gta) 

Share:

Baca Lagi

Peduli Kenyamanan Pengguna Jalan, Babinsa Koramil 418-01/Makrayu Bantu Warga Bersihkan Daun dan Ranting Pohon

Palembang - Babinsa Kelurahan Kemang Manis Koramil 418-01/Makrayu Sertu Iwan Suharseno, membantu warga binaan membersihkan daun dan ranting pohon yang menutupi jalan, Minggu (12/11/2023).

Kegiatan membantu warga ini, dilakukan Sertu Iwan di Jalan Kemang Manis Lorong Sempoya RT 02 RW 01 Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang.

Adapun tujuan pembersihan daun dan ranting yang dilakukan Sertu Iwan bersama warga ini adalah untuk menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Dalam keterangannya, Sertu Iwan mengatakan, kegiatan membantu warga seperti ini, sudah menjadi rutinitas dan tugas kita untuk selalu berada di tengah-tengah warga serta membantu kegiatannya.

“Dengan membantu kegiatan warga binaan, kedepan akan terjalin hubungan emosional, sehingga menimbulkan kedekatan antara TNI-Polri bersama warga,” kata Sertu Iwan.

"Membantu warga membersihkan daun dan ranting ini juga merupakan bentuk kepedulian kita trhadap kebersihan lingkungan di wilayah binaan," pungkasnya.

 (Chairuns)

Share:

Baca Lagi

DPD Ferari Sumsel Rayakan Hari Jadi Yang Ke.6 Tahun, Sederhana Tapi Meriah

Palembang, – Dewan Pimpinan Daerah Federasi Advokat Republik Indonesia Sumatera Selatan (DPD Ferari Sumsel) rayakan hari jadinya yang ke-6 bertajuk “Our Golden Journey”. Acara dipusatkan di Ballroom Kebon Gede Venue, Jalan Sultan Mansyur, Jumat (10/11/2023).

Acara dihadiri perwakilan dari Polda Sumsel, Kejari, Peradi, Ikadin, KAI, AAI, BNPT, Ketua IWO Palembang serta tamu undangan.

Saat dijumpai, Ketua DPD Ferari Sumsel, Suwito Winoto, SH mengucapkan terima kasih dan berbangga hati kepada tamu yang hadir pada hari ini mulai dari rekan- rekan advokat dan tamu undangan lainnya.

“Hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama  rekan – rekan sejawat dan semua tamu undangan yang hadir. Saya sangat berbangga hati atas kehadiran semuanya,” kata Suwito kepada awak media.

Lebih lanjut, suwito mengungkapkan ketika ditanya suka duka selama memimpin DPD Ferari Sumsel, terdapat berbagai macam kasus dihadapi dan ada pula yang berbenturan dilapangan.

"Alhamdulillah masalah yang terjadi dilapangan bisa terselesaikan. Selain itu, hubungan Ferari dengan Instansi – instansi terjalin komunikasi yang baik dan sebagian besar seluruh instansi sudah mengenal sepak terjang Ferari,” ungkap Suwito.

Suwito berharap Ferari tetap profesional terutama mengedepankan program – program seperti membantu orang kalangan menengah kebawah yang tersandung masalah hukum.

“Jaman ini masih banyak orang yang semena – mena dan tidak mengerti hukum. Alhamdulillah mereka terbantu dengan  yang kita programkan ini bukan hanya di Palembang saja tetapi di seluruh Sumsel. DPC - DPC kami bergerak semua, ada team khusus yang menangani bantuan hukum gratis. Ya, kebanyakan sih kasus tanah, karena seperti kita ketahui ada kemungkinan diduga banyak mafianya, saya berharap kedepannya Ferari tambah maju dan sukses,” pungkas Suwito

Ditempat yang sama, dalam kata sambutan Ketua Pelaksana DPD Ferari Sumsel, Desri Nago, SH mengungkapkan sangat berterima kasih kepada semua pihak yang sudah bersumbangsih baik doa maupun dukungannya.

“Kalau pejalan kaki, 6 tahun itu lama mungkin, tapi kalau magister itu sudah selesai. Disini tidak ada lama barunya, yang penting kita bersatu padu, untuk membangun organisasi  Advokat federasi Republik Indonesia ini bisa berdampingan dengan Advokat - Advokat yang telah dulu lahir,” ujarnya

lanjut Desri Nago mengatakan, Maka dari itu kita perlu kebersamaan, kekompakan, menjadi saudara. Tapi dalam profesi, dalam pembelaan kita tetap profesional,  jangan ada silang sengketa dan perbedaan.

“Bagi rekan-rekan sekalian khususnya Advokat Ferari ini, marilah kita bergandengan tangan untuk membangun organisasi Advokat, khususnya federasi Republik Indonesia ini semakin maju dan sukses,” pungkasnya.

(Chairuns)

Sumber : Rilis Susanto 

Share:

Baca Lagi

Dikawal Ketat Pihak Kepolisian, Ratusan Massa Lembaga SIRA Menggelar Aksi Damai Di Kantor Perkebunan Provinsi Sumsel

Palembang - Ratusan massa Lembaga Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) menggelar aksi damai di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, di Jl. Jenderal Sudirman, Kecamatan IT.I, Jumat (10/11/2023).

Di Komandoi langsung oleh Direktur Eksekutif Lembaga SIRA, Rahmat Sandi Iqbal, SH di dampingi Sekretarisnya Rahmat Hidayat, SE dalam orasinya menjelaskan, Replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat, lahan sawit milik rakyat di Indonesia merupakan program kerakyatan yang masuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.

Program yang bertujuan membantu para petani kelapa sawit yang resmi diluncurkan pada tahun 2017 lalu oleh Presiden RI Joko Widodo di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Sebagai Provinsi pertama dan yang tertinggi tingkat realisasinya, tentu program unggulan Presiden RI Joko widodo ini harus di dukung bersama, agar program yang pro terhadap rakyat ini dapat tersalurkan sebagaimana mestinya dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya petani sawit yang paling membutuhkan, sehingga Provinsi Sumsel bisa menjadi percontohan yang mampu menjadi daerah pertama di Indonesia karena sukses dengan program kerakyatan.

"Kami sayangkan program unggulan ini diduga banyak dimanfaatkan dan tidak sesuai peruntukan", ujar Rahmat Sandi Iqbal menjelaskan kepada awak media.

Berdasarkan informasi dan hasil monitoring yang diperoleh dilapangan bahwa adanya dugaan penyalahgunaan wewenang serta jabatan yang berindikasi pada praktek-praktek tindak pidana korupsi terkait mekanisme penyaluran dana Replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) tahun 2023 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas terhadap Koperasi Muara Lakitan Bersatu, Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas.

Berikut ini penjelasan bahwa, sekira tanggal 13 juli 2023 Dinas Perkebunan Musi Rawas telah menerbitkan surat keputusan nomor : 212/KPTS/PKSP/DISBUN/2023.

Berkenaan dengan calon petani dan calon lokasi penerima dana bantuan peremajaan kelapa sawit, yang bersumber dari kementrian keuangan, melalui Badan Pengelolah Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan luasan 93,4042 Ha, dan besaran bantuan per hektar adalah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Diduga bahwa berdasarkan hasil investigasi dalam luasan tersebut di posita 1 tersebut hanya dimiliki oleh 3 orang saja, diduga dengan modus pinjam pakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) guna memperlancar usulan, dan dari verifikasi yang dilakukan oleh dinas perkebunan kabupaten Musi Rawas dan Dinas Perkebunan Provinsi, diduga hanya sebatas kriteria lahan saja dan tidak dilakukan verifikasi secara face to face atau tatap muka langsung dengan pengusul.

Bahwa, dengan adanya dugaan kelalaian yang diduga dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dan Dinas Perkebunan Provinsi tersebut terindikasi menyebabkan bantuan tidak sesuai peruntukan. Sama halnya yang terjadi di kelompok tani Indang Jaya Desa Tanjung Muara, kecamatan Pinang Raya kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Dimana akibat dari pinjam pakai KTP dan KK tersebut Negara dirugikan sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), dan setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dana tersebut telah disita dan dikembalikan ke Negara dan ke.4 (empat) tersangka masing-masing ketua kelompok, sekretaris, bendahara dan kepala desa telah divonis 4 tahun penjara.

Menyikapi permasalahan yang telah diuraikan diatas, dalam rangka melakukan pencegahan dini terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara, maka dengan ini kami mendatangi Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel dan menyatakan sikap :

- Meminta Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel untuk segera melakukan verifikasi ulang dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), secara perorangan masing-masing pengusul, dan hanya melanjutkan yang benar-benar pemilik lahan sesuai dengan luasan maksimal yang diperbolehkan oleh perundangan yang mengatur tentang mekanisme penyaluran dana BPDPKS, dan selebihnya bukan pemilik lahan agar dananya dikembalikan ke Negara, karena tidak sesuai peruntukan.

- Segera menghentikan seluruh aktifitas di koperasi Muara Lakitan Bersatu tersebut sampai dengan selesai dilakukanya verifikasi ulang sesuai standar yang diatur oleh perundangan.

Jika dalam waktu 7 x 24 jam tidak ditindak lanjuti maka kami sebagai Lembaga Control Sosial yang tergabung dalam Lembaga SIRA akan mengajukan gugatan pembatalan terhadap penerbitan SK CPCL tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan melaporkan ke pihak berwajib, terkait adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan Negara dan memperkaya diri sendiri", tegas Rahmat Sandi Iqbal tutup pembicaraan.

Sementara itu, ditempat yang sama mewakili Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Kabid KUP Muhammad Ichwansyah menanggapi, hal ini akan dilakukan koordinasi dan komunikasi bersama Dinas terkait, khususnya Dinas Perkebunan Musi Rawas.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas dan Kami tidak mau untuk melakukan klarifikasi dari kawan-kawan Lembaga SIRA itu melangkahi kewenangan kami", ucapnya.

Lanjut Muhammad Ichwansyah mengatakan, "kami ucapkan terimakasih karena kawan-kawan sudah menyampaikan aspirasinya, dan kami tahu untuk menyampaikan aspirasi itu dilindungi oleh undang-undang", pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Rencana Pembangunan 18 Town House Di Persulit Warga RT.22, Kemana Uang Ganti Rugi Pondok Pak Rp.15Juta???

Palembang -  Rencana Pembangunan 18 Town House di Lorong Kito, RT.22, Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarame belum terealisasi. Hal ini disampaikan oleh Riski Juniarti sebagai penerima kuasa dari ahli waris pemilik lahan saat wawancara bersama beberapa awak media di Gardenta Cafe & Resto, Jl. Jenderal Sudirman, KM.5, Rabu (07/11/2023).

Kepada awak media Riski Juniarti memaparkan, niat rencana pembangunan town house, semula mau di awali dengan pembangunan pagar tembok di sekeliling lahan,   namun warga menolak. 

"Selama ini tidak ada permasalahan dengan warga, bahkan pada saat warga meminta bantuan  bahan-bahan seperti kayu, besi dan pinjam lapangan untuk acara agustusan semua kami penuhi, termasuk juga kami sudah menghibahkan tanah untuk jalan seluas satu meter, surat hibahnya pun ada ditangan mantan ketua RT.22 bernama Kurnawi", ujar Riski Juniarti yang disapa Kiki tersebut.

"Katanya tidak melarang pengembang untuk melakukan pembangunan town house, tapi faktanya proses dilapangan kami dipersulit, bahkan lubang kunci gembok pintu gudang di lem (Disumbat) yang kami duga dilakukan oleh oknum warga", jelasnya.

"Kami sudah mentransfer uang kepada mantan Ketua RT. 22, sebesar Rp.15.000.000.- sesuai kesepakatan bersama yang disepakati pada tanggal 09 Oktober 2023, sebagai uang ganti rugi Pondok PAK, padahal mereka membangun Pondok PAK tersebut diatas lahan milik kami dan tanpa izin dari pihak ahli waris pemilik lahan", kata Riski Juniarti tutup pembicaraan.

Ditempat yang berbeda, sangat disayangkan, saat awak media hendak melakukan konfirmasi, ketua RT.22 belum bisa ditemui karena beliau dalam keadaan sakit.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Sosialisasi Waste to Energy Guna Percepatan Pengelolaan Sampah di Kota Palembang di Gelar DLH Kota Palembang

Palembang - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang menggelar Sosialisasi Waste to Energy (Sampah Menjadi Energi) Tahun 2023, antusias ratusan peserta mengikuti kegiatan seminar tersebut yang berlangsung di Hotel Beston Palembang, Senin (6/11/23).

Sosialisasi Waste to Energy tersebut dibuka oleh Pj Wali Kota Palembang Drs. H. Ratu Dewa, MSi, diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kota Palembang dr. Hj. Letizia, MKes dan Sebagai narasumber Ketua DPD HIMPKA Sumsel Ki Musmulyono. Tenaga Ahli PLTSa Putri Cempo Solo Teknik Mesin UJB & FTI UNU Yogyakarta, sekaligus Direktur Center of Waste Management & Bioenergy dari Yogyakarta, Dr. Eng. Mochamad Syamsiro, ST, MT, 

Andika Marta Dinata, ST, MT, Kepala Bidang PSLB3 (Pengolahan Sampah Limbah & Bahan Berbahaya dan Beracun) DLH Kota Palembang serta di hadiri tamu undangan.

Dalam sambutannya, Letizia mengatakan sampah kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi sumber penyakit, masalah lingkungan, dan lainnya,“Pemkot Palembang sudah berupaya melakukan pengolahan sampah, dengan bekerjasama pengolahan sampah menjadi energi (PLTSa),” ucapnya.  

Apalagi sampah ini banyak macamnya. Seperti sambah B3, sampah organik, dan non-organik. Jika tidak dikelola dengan baik, akan memberikan dampak besar terhadap lingkungan, dan kesehatan.“Maka dari itu, masalah sampah bukan hanya masalah pemerintah saja. Tapi tanggung jawab bersama-sama,”ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala DLH Kota Palembang, Dr. H. Akhmad Mustain, SSTP, MSi, menambahkan dengan volume sampah 1,2 ton per hari, tentu menjadi masalah bersama untuk dapat diolah secara tuntas. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.35/2018, Palembang termasuk kota yang mendapatkan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mengubah sampah menjadi energi listrik dalam mengatasi masalah persampahan. 

Karenanya Pemkot Palembang melalui DLH, sudah melakukan kerjasama dengan PT Indogreen Power. Tinggal menunggu terlaksananya PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik), dan seterusnya dapat mulai dibangun. “Kalau ini terlaksana, dampak terhadap Kota Palembang dalam mengatasi masalah sampah akan luar biasa,” ujarnya.  

Kegiatan ini berangkat dari banyaknya timbulan sampah di Kota Palembang, mencapai 1.204,97 ton per hari. Sehingga solusi penuntasan masalah persampahan menggunakan teknologi incerenator atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), dinilai sudah sangat urgen.

Sosialisasi menghadirkan 4 narasumber yang berkompeten di bidangnya. Salah satunya, Andika Marta Dinata, ST, MT, Kepala Bidang PSLB3 (Pengolahan Sampah Limbah & Bahan Berbahaya dan Beracun) DLH Kota Palembang. Dalam paparannya, Andika mengatakan tahun 2022 timbulan sampah di Kota Palembang sebanyak 1.204,97 ton. Dari segi penanganan tercapai 75,53 persen, sudah di atas target secara nasional 73 persen.  

Namun dari sisi pengurangan sampah, berada di angka 21,30 persen. Masih di bawah target nasional 26 persen. “Sedangkan untuk data sampah terkelola 96,71 persen, artinya ada 3,29 persen sampah tidak terkelola,” jelas Andika, di hadapan ratusan peserta sosialisasi. Belum lagi kondisi terkini, perkiraan TPA Sukawinatan bakal overload dalam 3 tahun depan. Di sisi lain, resiko atau dampak TPA pada musim kemarau rentan kebakaran. “Kalau musim hujan longsor, infrastruktur yang belum memadai, jumlah armada juga terbatas,”ujar Andika. 

Artinya, ini perlu solusi yang benar-benar nyata untuk mengatasinya. Tidak bisa terusan-terusan angkut sampah dari TPS ke TPA. Butuh teknologi untuk mengatasi permasalahan sampah ini. “Mau tidak mau, PSEL harus kita gunakan. Apalagi ini sudah terbukti di negara-negara maju,”pungkasnya.

(Cha)

Sumber : Rilis Susanto 

Share:

Baca Lagi