Rubik Sumsel - Atmosfir Politik Lokal dalam konteks Pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia, Juga tak terkecuali di Provinsi Sumatera Selatan, Baik Pilkada Gubernur/Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Sumsel, Mengacu pada peraturan KPU No:2 Tahun 2024, Baik tahapan-nya dan jadwal pelaksanaan-Nya dan puncaknya pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember Hari Rabu tahun 2024 Mendatang, yang kita Berharap Bersih, Jujur dan Adil serta Demokratis dan Luber.
Genderang Politik Lokal sudah mulai menampilkan gejolak dan dinamika yang menarik, Karena Masing-masing Kandidat sudah menampilakan lakon politik untuk meraih dukungan partai politik, untuk memenuhi syarat 20 % dukungan untuk dapat mencalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
Menariknya Proses Pilkada di Provinsi Sumatera Selatan, Untuk mendapatkan dukungan legal dari Partai politik yang ada kursi di DPRD Provinsi Sumsel, Kian Membuat kita menaruh harapan politik yang bermartabat, tanpa adanya proses mony politik tapi mengedepankan rekam Jejak, dan Kemampuan Publik Speak yang komunikatif, serta karakter pemimpin yang Jujur dan penuh kesederhanaan yang mengedepankan ide dan gagasan, untuk membangun sumsel yang kini “ Terpuruk “ karena politik itu adalah Publik Good “ Untuk Kebaikan Bersama ”.
Dalam hal ini kami dari DPW MSK-Indonesia Sumsel dan PB. FPMP Mengharapkan agar dalam proses rekrutmen dan sirkulasi elit dengan jalur Pilkada langsung di Sumsel, Harus dapat menjawab apa yang di-Inginkan oleh Masyarakat Sumatera Selatan, Bukan hanya menapilkan Politik Praktsi Semata, Tapi yang tak kalah penting adalah adanya Edukasi politik dalam proses sirkulasi elit di Sumatera Selatan berkenaan dengan Konsteks Pilkadalangsung dan dukungan partai politik.
Maraknya Gerakan-Gerakan Politik “ Saling Serang Kasus Korupsi ” yang terindikasi dengan Kandidat Calon Gubernur yang Merebak Sekarang, adalah Fenomena nyata, bahwa Orang- Orang yang Berkompetisi Bukanlah Sosok yang tidak Punya masalah, Semuanya Punya masalah terhadap rekam jejak yang berkolerasi dengan dugaan KKN, artinya tidak ada garansi kalau orang –orang tersebut terpilih, bisa membersihkan birokrasinya dari lingkaran KKN, Problem ini menjadi PR yang berat kedepan-nya, Sedeangkan kita menginginkan tata birokrasi yang ideal dalam proses dan kebijakan pemerintah daerah yang bersih dari KKN.
Berkenan dengan mulai panasnya suhu Politik di Provinsi Sumatera selatan dalam Proses Meraih dukungan Partai Politik untuk mencupi syarat maju sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi sumatera Selatan, Kami dari DPW MSK-Indonesia Sumsel dan PB. FPMP Memberikan Gambaran Kepada masyarakat Sumatera Selatan di 17 kab/Kota yang ada di Provinsi Sumsel Untuk :
1. Hati-hati dengan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak ada Niatan Dan Fakta Integritas terhadap Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkunagn Birokrasi Provinsi/Kab/Kota.
2. Carilah Pemimpin Kepala daerah Provinsi Sumsel yang Tidak KKN.
3. Bahaya kalau kita mempercayakan Suara, Kepada Calon Pemimpin Kepala Daerah Sumsel yang “ Rajin Garong Uang Rakyat ”, Sumsel Harus Merdeka dari KKN.
Palembang 19 Mei 2024
Penulis:
Mukri AS Pemulutan. S.Sos.I., M.Si.
Ketua DPW MSK-I Sumsel dan PB.FPMP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar