Banyuasin, ReformasiRI.com – Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, S.STP., M.Si, dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Selatan, melaporkan berbagai upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan di Kabupaten Banyuasin. Pertemuan tersebut digelar di Hotel Wyndham, Jakabaring, Kecamatan Rambutan, pada Jumat (02/8/2024), dan menjadi ajang untuk mempresentasikan tantangan dan pencapaian dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Banyuasin.
Dalam laporannya, Farid mengungkapkan bahwa harga bahan pokok di Banyuasin relatif stabil, kecuali untuk komoditi cabe rawit merah dan gula pasir yang mengalami kenaikan signifikan pada minggu ke-4 Juli 2024. "Kenaikan ini disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat serta keterbatasan pasokan dari dalam daerah, khususnya untuk cabe rawit merah yang dipengaruhi musim panas," jelas Farid. Namun, ia juga menambahkan bahwa harga cabe merah, bawang merah, dan bawang putih mulai mengalami penurunan.
Untuk beras, baik premium maupun medium, harga mulai meningkat namun masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Farid menuturkan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh hasil panen yang sedikit sejak Juni 2024. Selain itu, harga minyak goreng merk "Minyakita" juga tercatat melebihi HET di tingkat konsumen berdasarkan survei yang dilakukan pada tiga pedagang untuk setiap komoditi.
Empat Strategi Pengendalian Inflasi di Banyuasin
Dalam upaya menjaga inflasi, Farid menyebutkan empat strategi utama yang telah diterapkan oleh Pemkab Banyuasin, yaitu:
Keterjangkauan Harga
Pemkab Banyuasin telah melakukan operasi pasar murah reguler sebanyak 32 kali dan operasi khusus satu kali. Gerakan Pangan Murah (GPM) dilakukan lima kali dengan komoditi utama di setiap kesempatan. Selain itu, pemantauan harga bahan pokok dilakukan di 11 kecamatan, disertai inspeksi pasar serta pengecekan langsung ke distributor dan produsen.
Kelancaran Distribusi
Banyuasin telah meningkatkan infrastruktur dengan memperbaiki jalan sepanjang 5.880 meter, membangun irigasi D.I.R Menten, serta memperluas jaringan distribusi melalui kerjasama dengan Kota Jambi, Kabupaten Muaraenim, dan Kabupaten Brebes.
Ketersediaan Pasokan
Upaya ini dilakukan melalui pembangunan jaringan irigasi yang mencakup area seluas 208,40 hektar, gerakan menanam sayur, buah, dan rempah, serta peningkatan produksi pertanian. Bantuan berupa alat pertanian, bibit ikan, serta penyaluran cadangan pangan seperti beras juga dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan.
Komunikasi Efektif
Pemkab Banyuasin telah melaksanakan tiga kali rapat koordinasi TPID yang dipimpin oleh Pj Bupati, melakukan High Level Meeting sebanyak empat kali, serta menyampaikan imbauan belanja bijak melalui media sosial dan Radio Republik Indonesia (RRI).
Farid melaporkan bahwa hasil dari berbagai upaya tersebut terlihat dari Indeks Perubahan Harga (IPH) yang tercatat sebesar -1,15% per Juli 2024. Selain itu, Pemkab Banyuasin telah mengalokasikan anggaran penanganan inflasi sebesar Rp 156 miliar pada tahun 2024.
Arahan Pj Gubernur Sumsel
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, SE., M.Si, memberikan arahan kepada para Bupati dan Walikota untuk tidak menaikkan pajak dan retribusi pasar, serta mendorong pembudidayaan pangan lokal seperti cabe dan bawang. Elen juga menekankan pentingnya menjaga kestabilan harga bahan pokok agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin.
"Semua jajaran Bupati dan Walikota harus terus berperan aktif dalam pengendalian inflasi. Ini penting agar kita dapat memberikan pelayanan yang optimal dan menjaga stabilitas ekonomi di Sumatera Selatan," ujar Elen.
Dengan koordinasi dan komitmen yang kuat, Banyuasin dan daerah lainnya di Sumatera Selatan diharapkan dapat terus menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi tantangan inflasi yang ada.
Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar