Rumah Pintar yang Tak Selamanya Menjadikan Orang Pintar
Namun, ironisnya, di tengah upaya peningkatan kecerdasan masyarakat, pemangkasan anggaran pendidikan justru terjadi. Setelah sebelumnya anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dipangkas sebesar 8 triliun, kini giliran Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiksaintek) yang mengalami pemangkasan hingga 14 triliun. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran dapat menghambat proses mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, PKK Sumatera Selatan telah memiliki Rumah Pintar yang terletak di Jakabaring. Rumah Pintar ini diresmikan pada Agustus 2010 oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Sumsel saat itu, Hj. Eliza Alex Noerdin. Sayangnya, kini kondisi Rumah Pintar tersebut terbengkalai dan tidak terawat. Bangunan yang seharusnya menjadi tempat edukasi dan pengembangan masyarakat ini justru dikelilingi oleh semak belukar yang tinggi.
Padahal, keberadaan Rumah Pintar sangat penting sebagai pusat kegiatan belajar, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Jika difungsikan kembali, Rumah Pintar ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga dapat menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar.
Dengan tereksposnya kondisi ini, diharapkan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengaktifkan kembali Rumah Pintar. Pemerintah diharapkan dapat berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menghidupkan kembali fasilitas ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Jika selama beberapa tahun terakhir Rumah Pintar terbengkalai, pertanyaannya adalah: ke mana anggaran operasional dan perawatan gedung yang seharusnya ada untuk fasilitas ini?
Menelisik jumlah penduduk miskin di Sumsel pada tahun 2024, data menunjukkan:
- Maret 2024: 984,24 ribu orang.
- September 2024: 948,84 ribu orang (10,51 persen dari total populasi).
Kemiskinan sering kali terkait erat dengan akses terhadap pendidikan. Jika masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, bagaimana mungkin mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya? Oleh karena itu, pengaktifan kembali Rumah Pintar PKK dapat menjadi salah satu solusi konkret dalam upaya mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat Sumsel.
Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan harus lebih konsisten dan tidak hanya bersifat seremonial. Menelantarkan Rumah Pintar yang seharusnya menjadi pusat pendidikan adalah bentuk kelalaian. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar retorika. Membiarkan kebodohan terus berlanjut tanpa solusi adalah kejahatan terhadap masa depan generasi mendatang.
Widya Astin, S.Sos.
Palembang, 21/02/2025
Tidak ada komentar:
Posting Komentar