ReformasiRI.com, Banyuasin – Desakan keras terus bergulir dari aliansi pemuda yang tergabung dalam HANTAM, PGK, HMI, HIMBA, dan Pemuda Tani HKTI bersama elemen masyarakat pengguna Jalan Lintas Timur Banyuasin. Persoalan kemacetan parah, jalan rusak bergelombang, dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dinilai sudah masuk tahap darurat kronis dan tidak bisa lagi dibiarkan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Banyuasin, Selasa (19/08/2025), aliansi menyuarakan fakta lapangan sekaligus menuntut percepatan solusi pada momentum HUT ke-80 Republik Indonesia. Rapat menghadirkan berbagai pihak, di antaranya:
- Irian Setiawan dan Ledy Risdianto, Wakil Ketua DPRD Banyuasin II & III, bersama pimpinan Komisi III DPRD.
- Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Kepala Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan.
- Kasatlantas Polres Banyuasin.
- Pengelola Tol Palembang–Betung dari Waskita Karya dan Hutama Karya.
Hasil pertemuan menghasilkan Pakta Integritas yang ditandatangani bersama. Isinya, komitmen kolektif memberikan dukungan moril dan materil, termasuk rekomendasi resmi ke DPR RI dan Pemerintah Pusat.
“Banyuasin darurat kemacetan dan laka lantas! Rakyat sudah lama menderita. Kami akan kawal terus hingga pusat, bahkan bila perlu dengan aksi spanduk perlawanan di jalan lintas timur,” tegas perwakilan aliansi.
Sebagai tindak lanjut, langkah konkret akan dikawal bersama Balai Besar Jalan Nasional, dengan target:
Jangka Pendek: perbaikan lubang dan gelombang jalan, serta rekayasa lalu lintas di titik rawan macet.
Jangka Menengah: percepatan operasional penuh Tol Kapalbetung agar mengurangi beban jalan nasional.
Jangka Panjang: pembangunan permanen dan pembenahan menyeluruh infrastruktur Lintas Timur.
Aliansi menegaskan, perjuangan tidak akan berhenti di meja rapat. Propaganda, desakan publik, hingga aksi pemasangan spanduk perlawanan akan terus digelorakan sampai rakyat benar-benar merasakan perubahan nyata.
(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar