ReformasiRI.com, Banyuasin – Menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, jalur Lintas Timur di Kabupaten Banyuasin—urat nadi ekonomi Sumatera Selatan—justru semakin memprihatinkan. Kemacetan parah, jalan bergelombang, dan perbaikan tambal sulam yang tak tuntas membuat jalur ini berubah menjadi “ladang siksaan” bagi sopir, pedagang, dan masyarakat umum. Senin(11/08/2025)
Ulil Mustofa, Aktivis Nasional HMI Sumatera Selatan, menegaskan DPR RI tak boleh hanya muncul saat musim pemilu untuk menghisap suara rakyat, lalu menghilang ketika rakyat menjerit.
“Amanah rakyat itu bukan untuk dipajang di baliho atau dibacakan di rapat. Amanah itu untuk diwujudkan di lapangan. Jangan tunggu rakyat memasang bendera tanda bahaya seperti Jolly Roger demi didengar!” ujarnya tegas.
Menurutnya, mandeknya penanganan kemacetan ini patut dipertanyakan, apalagi jika Banyuasin tidak memiliki wakil DPR RI asli putra daerah. Ulil mendesak agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI duduk bersama menyelesaikan persoalan ini, bukan sekadar saling lempar tanggung jawab.
Ia juga menyoroti keberadaan Tol Kapal Betung yang hingga kini belum beroperasi penuh. “Tol itu hanya akan mengurangi sedikit beban, tapi jika jalur utama tetap bergelombang dan padat, kecelakaan dan keterlambatan distribusi barang akan terus menghantui rakyat,” tambahnya.
Ulil menutup pernyataannya dengan peringatan keras. “Jangan sampai HUT RI ke-80 ini dirayakan dengan ironi bendera berkibar megah, tetapi rakyat masih terjebak di jalan yang penuh lubang dan kemacetan. DPR RI, buktikan keberpihakanmu, atau rakyat akan mengingat diamnya kalian!”
Tidak ada komentar:
Posting Komentar