Andriansayah Ketua DPC AWPI Lamteng : Mengatakan Dengan Adanya Muktamar NU Ekonomi Masyarakat Menggeliat



Lampung Tengah - Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Andriansyah dengan Pelaksanaan Muktamar Ke 34. Nahdlatul Ulama (NU) Di Pondok Pesantren ( ponpes) Darussyaadah masyarkat Lampung Tengah Menjadi Berkah Bagi Pedagang dan Ojek Dadakan Warga Sekitar ujar andriansyah

Diketahui sejak beberapa hari yang lalu para muktarimin dan pengembira muktamar dari berbagai wilayah se indonesia mulai berdatangan ke lokasi muktamar hal itu membuat pedagang dan pengojek dadakan warga sekitar kebanjiran pembeli khususnya warung makan dan penginapan diwilayah sekitar kata Andriasnyah

Andriansyah Ketua DPC AWPI Lamteng juga mengucapkan terimkasih kepada Bupati Lampung Musa Ahmad memberikan Suport yang luar biasa agar Acara Muktamar NU berjalan dengan lancar dan nyaman kepada pesrta mukatmirin yang khadir lampung tengah sehinga ketika selasi nanti muktamar mereka mempunya kesan yang baik terhadap Lampung Tengah tersebut

Andriansayah Ketua DPC AWPI Lamteng mersakan denjut nadi perekonomian luar biasa misalnya dengan ada pengojek dadakan juga kebagian berkah kebanjiran order antar jemput peserta yang akan menuju lokasi muktamar dimana jalan menuju lokasi ponpes Daruss’adah kurang lebih 2 km dari persimpangan jalan raya lintas Seputih jaya sementara pada saat pembukaan muktamar akses jalan menuju lokasi di tutup dan hanya bisa dilalui oleh pengendara bermotor atau kendaraan roda dua.

Saya dapat informasi dari kawan katanya penganter peserta muktamar sehingga saya kesini ternyata benar sampai antrian ongkosan 20 ribu sekali angkut terang jumali, dan saat ditanyai jumlah penghasilan Andrianysah Ketua DPC Asosia Wartawan Profesional Indonesaia dengan bapak Jumali sambil tersenyum menjawab alhamdulillah mas baru setengah hari saja saya sudah dapat 200. Ribu lumayan buat nambah belanja dirumah tukasnya (Rilis AWPI)

Post: ReformasiRI.com


📶 Post Views 1.907
Share:

LSM MAPHP Soroti Rotasi Kepsek di KCD Wilayah 1 Disdik Kab Bogor


BOGOR | Diduga carut marutnya terkait rotasi para kepala sekolah di KCD Willayah 1 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, menjadi sorotan dari LSM MAPHP (Masyarakat Pemerhati Hukum dan Pemerintah), AM. Arieful Zaenal Abidin.

Rotasi dan mutasi merupakan hal biasa terjadi dikalangan Pejabat ASN, termasuk di kalangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Apabila rotasi dan mutasi didasarkan pada system dan aturan serta landasan hukum yang jelas maka seorang pejabat harus siap ditempatkan dimana saja sesuai dengan sumpah ASN, tetapi jika sebaliknya dalam merotasi tidak punya dasar yang jelas bahkan keluar dari dasar hukum, jelas-jelas akan menimbulkan banyak pertanyaan dan akan menjadi masalah.

Hingga menimbulkan pertanyaan, ‘Ada apa dibalik itu semua’?
Permasalahan ini terjadi dalam Rotasi Kepala Sekolah SMA Negeri di KCD wilayah 1 Jawa Barat (Kabupaten Bogor), sangat tidak mendasar dan keluar dari aturan bahkan tidak manusiawi.

Berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018, pasal 12 ayat 3 disebutkan bahwa : Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dapat disimpulkan bahwa masa jabatan kepala sekolah maksimal 4 tahun pertama ditambah 12 tahun jadi maksimal 16 tahun. Maka kepala sekolah setelah menjabat selama 16 tahun akan Kembali lagi menjadi guru biasa.

“Namun hal tersebut di KCD Wilayah 1 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tapi dalam pelaksaannya ‘TIDAK MANUSIAWI’, pasalnya kepala sekolah diberhentikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau tidak punya Etika Seperti yang Terjadi kepada Kepala Sekolah Kelapa Nunggal, mengingat kondisi beliau sedang sakit sekarang ini”, ungkap Abidin, Jum’at (17/12/2021).

Kemudian dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2018, pasal 12 ayat 4 disebutkan juga bahwa :
Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.

Dalam pelaksanaannya di KCD Wilayah 1 Dinas Penddikan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat diduga banyak terjadi penyimpangan dan keluar dari aturan, diantaranya :
1. Banyak Merotasi Kepala Sekolah yang masa kerjanya di dalam satuan Pendidikan yang sama belum mencapai 2 tahun, bahkan baru 1 tahun lebih dan ada juga dirotasi hanya bersifat lokir atau tukar tempat dan sama sekali tidak punya dasar yang jelas.

2. Bahkan Kepala Sekolah yang sedang mengikuti dan menunggu proses Sekolah penggerakpun dirotasi, padahal menurut MoU dan pernyataan Dirjen pendidikan anak usia dini dikdasmen bagi guru atau kepala sekolah penggerak tidak boleh dipindahtugaskan selama 4 tahun.

3. Berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018, pasal 12 ayat 5 menyebutkan bahwa : Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah ‘Baik’. Sedangkan Rotasi yang terjadi di KCD Wilayah 1 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Penilaian Kinerja Belum dilaksanakan tetapi langsung eksekusi. (AM)


Post: ReformasiRI.comS

umber: Suaraindependentnews.id


📶Post Views 2.063

Share:

Resmi Dilantik, APKI Sumsel Siap Bersinergi dengan Serikat Pekerja di 17 Kabupaten/Kota


Banyuasin - Pengurus Dewan Daerah (DPD) Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) Provinsi Sumatera Selatan resmi dilantik pada Jumat (17/12/2021) di ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang.

Ir.H. Matnursan, M.Si selaku ketua DPD APKI terpilih dari Lima calon yang ada mengatakan kedepan akan memback up dari Dinas dan mensinergikan nya. Kita akan tetap membantu dengan melindungi hak pekerja serta memberikan pembinaan. Dari sekian banyak kasus pengaduan yang masuk, hampir semua terkait perusahaan yang tidak membayarkan hak pekerja berupa gaji ataupun kekurangan upah yang sesuai, tambah Matnursan.

Dari segi anggaran sendiri kita juga nanti akan meminta bantuan kepada pemerintah. Selain itu APKI sendiri juga akan menjalin sinergi dengan Serikat Pekerja yang ada di 17 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

“Bahkan kami juga dalam waktu dekat ini akan beraudiensi dengan Gubernur Sumatera Selatan, dengan tujuan agar Pemerintah mengetahui kalau APKI Sumsel ini ada” tambah Matnursan.

Dengan mengusung tema” Bersama APKI Sumsel Maju Untuk Semua”.

Drs.H.Koimudin,SH.MM, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumsel yang juga sebagai Dewan Penasehat APKI usai pelantikan pengurus DPD APKI mengharapkan kepada teman- teman, agar bisa memanfaatkan organisasi ini dengan baik.Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pengawasan kita dalam melayani masyarakat sumsel ungkapnya.

Pengawas yang hanya berjumlah 50 orang dinilai masih kurang untuk mengawasi 8 ribu perusahaan.
Sungguh angka yang sangat tidak ideal atau di angka yang sangat kurang.

“Namun saat ini masyarakat sudah bisa mengadukan permasalahannya secara online, tanpa harus datang ke kantor dengan cara mengiri form dan petugas kami yang akan menanggapinya”. Jadi sekarang ini tidak ada lagi alasan untuk kami tidak melayani aduan yang masuk. Tegas Koimudin.

Drs H.Koimudin juga menjelaskan di tahun 2021 ini, kita telah menerima lebih dari 70 kasus. Dengan 40 persen progres telah selesai dan 20 persen masih berjalan dan 12 kasus telah naik ke tingkat penyidikan dan sudah dilakukan gelar kasus oleh pihak Polres dan Polda.

“Kalau memang mereka tidak membayarkan upah kerja mereka sesuai ketentuan, maka tuntutan pidana yang akan diberikan” tutup Koimudin. (Arry)

Post: ReformasiRI.com


📶 Post Views 789


Share:

Paripurna DPRD Banyuasin Gelar Sidang Penyampaian Nota Pengantar Rencana APBD Perubahan 2021


Rapat Paripurna DPRD Banyuasin Penyampaian Nota Pengantar Rencana APBD Perubahan 2021

Banyuasin Rapat Paripurna DPRD Banyuasin dalam rangka penyampaian Nota pengantar/penjelasan tentang rencana APBD Perubahan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2021 oleh Bupati Banyuasin berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin, Jum'at (03/09/2021).

Hadir dalam rapat tersebut Irian Setiawan, SH.,M.si (Ketua DPRD Banyuasin) didampingi H. Askolani, SH.,MH (Bupati Banyuasin), H. Slamet Somosentono, SH (Wakil Bupati Banyuasin), Sukardi, SP (Wakil I DPRD Banyuasin), Noor Ishamatuddin (Wakil II DPRD Banyuasin), Dr. H. M. Senen Har, S.Ip., M.si (Sekertaris Daerah Banyuasin), H. Adam Ibrahim SE., M.si (Sekertaris DPRD Banyuasin), Ahmad Zarkasih (Wakil III DPRD Banyuasin), AKBP Imam Tarmudi, SIK (Kapolres Banyuasin) dan diikuti oleh Para Ka.OPD, Staf Ahli, Staf Khusus dan sesuai undangan sekitar 70 orang.
 
Adapun rekapitulasi daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Banyuasin H. Adam Ibrahim SE., M.si yaitu hadir 23 orang Izin 6 orang Meninggal 1 orang yang di tunggu kehadirannya 15 orang.
 
 
Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, SH.,M.si yang memimpin rapat tersebut menyampaikan pada intinya Rapat hari ini merupakan Rapat Paripurna VI massa persidangan III tahun 2021 pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) perubahan Kabupaten Banyuasin anggaran 2021 oleh Bupati Banyuasin.
 
Bupati Banyuasin Askolani mengatakan Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh adanya pandemi covid 19 dan luktuasi perekonomian dunia, telah membawa dampak bagi perekonomian Kabupaten Banyuasin secara khusus dengan masih adanya pandemi covid 19 pada tahun 2021 ini berpengaruh terhadap penerimaan negara terutama dari sumber-sumber penerimaan dalam negeri (sektor pajak dan nonpajak) yang berakibat adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
 
 
“Hal ini berdampak negatif pada penerimaan daerah secara umum terutama di bagi hasil. Namun demikian dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) masih terdapat optimisme untuk dapat ditingkatkan lagi sesuai dengan estimasi potensi daerah yang ada baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah,”katanya.
 
Berdasarkan uraian singkat yang telah saya sampaikan tentang rencana perubahan pendapatan daerah rencana belanja daerah dan rencana pembiayaan daerah maka struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah Kabupaten (Arry)

Post: ReformasiRI.com


📶Post Views 663
Share:

Sidang Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020


Banyuasin - Bupati Banyuasin H. Askolani SH.MH Sampaikan nota pengantar penjelasan tentang Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan ABPD Kab Banyuasin Tahun anggaran 2020.

Penyampaian nota pengantar ini disampaikan Askolani dalam rapat paripurna II masa Persidangan III Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Banyuasin yang berlangsung mulai tanggal 11-21 Juni 2021.
 
 
Dalam hal ini bupati menyampaikan laporan arus kas, gambaran transaksi uang masuk dan keluar selama tahun 2020 disajikan dalam laporan arus kas dengan 4 (empat) macam arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan arus kas dari aktivitas transitoris terhadap Sasaran masing-masing transaksi yang terjadi,dapat kami laporkan sebagai berikut.
 
1. Arus kas dari aktivitas operasi arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah untuk cukup yang daerah dalam menghasilkan kas membiayai aktivitas operasional nya dimasa yang akan datang tanpa menggunakan pendanaan dari luar, dan arus kas masuk dari aktivitas operasi.
 
2. Arus kas dari aktivitas investasi, arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas Bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.
 
a. Saldo arus kas bersih dari aktivitas investasi per 31 Desember 2020 Devisit
 
b. Saldo arus kas bersih dari aktivitas investasi di atas terdiri dari arus kas masuk 
 
3. Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan Namun tidak penerimaan dan pengeluaran kas Bruto Mempengaruhi pendapatan beban dan pendanaan pemerintah, arus kas masuk yang berasal dari penerimaan perhitungan pihak ketiga.
 
 
Askolani Menjelaskan, setelah melakukan perhitungan saldo kas dari beberapa unsur saldo kas, baik saldo kas di BUD, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas bendahara di FKTP, kas di BLUD, Kas di BOS, dan saldo Deposito.
 
"Melalui rapat paripurna dewan perwakilan rakyat kabupaten yang terhormat ini, kami mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten Banyuasin tahun anggaran tahun 2020 dengan struktur, komposisi, serta besaran masing-masing pelaksanan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagai mana yang telah kami sampaikan angka angka atau informasi yang lebih detail terkait pelaksanaan ABPD kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2020, dapat dilihat pada buku laporan keuangan (Audited) yang kami sampaikan kepada segenap anggota DPRD kab, Banyuasin," bebernya, Jum'at (11/6/2021).
 
 
Olek karena itu, dirinya mengharapkan anggota DPRD kab Banyuasin dapat melakukan penelitian, pembahasan yang pada akhir pembahasan diharapkan pula kiranya rancangan peraturan daerah sebagai hasil pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dimaksud dapat disetujui bersama.
 
"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persetujuan bersama yang dituangkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah (RAPERDA) kabupaten Banyuasin tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2020," pungkasnya. (Arry)

Post: ReformasiRI.com


📶 Post Views 570
Share:

Rapat Paripurna Penandatanganan Pansus DPRD Banyuasin


Paripurna Penandatanganan Pansus DPRD Banyuasin

Banyuasin - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Banyuasin melaksanakan rapat paripurna pengambilan keputusan Panitia khusus (Pansus) di gedung Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin, Selasa (16/10/2021), pukul 13. 00 WIB.
 
 
Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Irian Setiawan, Wakil Ketua II Sukardi, Wakil Ketua III Achmad Zarkasi dan Wakil Ketua VI Nooer Ismatuddin. Turut hadir juga Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin H Askolani SH MH dan H Slamet Somosentono beserta instansi Dinas lainnya.
 
Adapun pandangan dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) disampaikan oleh Tismon Sugiarto, mengatakan penandatanganan keputusan secara bersama-sama.
 
 
"Kami dari fraksi PAN, membahas tentang pansus satu tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dan sudah kami sampaikan dan sudah ditandatangani bersama," jelas Tismon.
 
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Irian setiawan, mengatakan dalam sambutanya, sebelumnya DPRD Kabupaten Banyuasin sudah membentuk Pansus dan membahas beberapa program.
 
"Alhamdulillah hari ini pembahasan Pansus sudah diselesaikan, hanya ada beberapa pandangan Fraksi lainnya, misalkan membentuk Perda Pemekaran Kelurahan dan Perda tentang susunan perangkat daerah," ujar dia.
 
 
Hari ini, secara bersama-sama kita saksikan penandatanganan antara pihak legislatif dan yudikatif mengenai Panusus. 
 
"Mudah-mudahan Pansus ini dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan tentang masyarakat umum dan menuju Kabupaten Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera," tandas dia. (Arry)

Post: ReformasiRI.com


📶 Post View 345
Share:

Rapat Paripurna DPRD Banyuasin, Menandatangani KUA-PPAS Tahun 2021


Banyuasin - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyusunan KUA-PPAS RAPBD, Senin (22/11/2021)

Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan SH, MM, Wakil ketua II Sukardi SP, Wakil Ketua III Ahmad Zarkasi SHI, dan Wakil ketua III Noer Imatuddin, beserta Bupati dan Wakil bupati H Askolani SH MH, Selamet Somosentono SH, beserta FKPD lainnya.
 
 
Dikatakan Irian Setiawan SH, MM
KUA PPAS merupakan tahap kedua dari proses lanjutan dalam penganggaran setelah disusunnya RKPD pada tahap sebelumnya. Pada tahapan ini KUA PPAS di bahas dengan bersama-sama DPRD Kabupaten Banyuasin.
 
"Tujuanya agar mendapatkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sehingga dapat disepakati besaran APBD kabupaten Banyuasin," kata Politisi Golkar itu.
 
 
Sementara itu Ahmad Zarkasi, juga mengatakan, dalam mencapai sasaran dan target program-program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin yang terukur setiap tahunnya.
 
"Ya harus dilalui beberapa tahap pembahasan agar dapat menghasilkan program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat kabupaten Banyuasin," kata dia.
 
Sementara itu Bupati Banyuasin H Askolani SH, MH, mengatakan, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah.
 
 
"Alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum Anggaran ini tetap memperhatikan dan mengacu pada agenda pembangunan nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah. Setelah Kebijakan Umum Anggaran maka selanjutnya adalah penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program kegiatan berdasarkan skala prioritas," papar dia.
 
Selanjutnya DPRD dan Bupati Banyuasin menandatangani Kesepakatan KUA PPAS, dan disaksikan anggota DPRD dan Forum Kopinda lainya. (Arry)

Post: ReformasiRI.com


📶Post Views 872
Share:

Anggota DPRD Banyuasin Dapil IV Akan Prioritaskan Usulan Masyarakat Yang Dianggap Urgensi


Banyuasin -  Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari daerah pemilihan IV menjalankan Kegiatan Reses didaerah pemilihannya meliputi Kecamatan Muara Padang, Muara Sugihan, Air Salek, dan Makarti Jaya mulai tanggal 1 hingga 4 Desember 2021.

Para anggota dewan di dapil itu, yakni Herawati (P-Golkar), Damang Wahyuni (P-Golkar), Emi Sumitra (PKB), Arisa Lahari (PDIP), Daspini (Nasdem), Darwani (Gerindra) dan Sarnubi (PKS). Mereka melakukan tatap muka dengan masyarakat di lokasi terpisah.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuturkan bahwasanya kegiatan reses ini bertujun untuk menyerap dan menampung aspirasi konstituen di masing-masing daerah pemilihan.

“Hasil reses ini kemudian akan disampaikan anggota dewan dari masing masing dapil yakni dari dapil I sampai dapil VI melalui sidang paripurna untuk ditindaklanjuti OPD terkait,”tutur Emi.

Beberapa persoalan persoalan yang dianggap genting dibahas dalam reses dewan di dapil IV kali ini, seperti minta dibangun jalan, perbaikan jembatan, sarana kesehatan, sekolah, dan air bersih.

“Semua yang diusulkan masyarakat dan perangkat desa, kita akan perjuangkan dan berjanji akan dijadikan skala prioritas kebijakan program kerja Pemda,” bebernya.

Lebih lanjut Emi mengatakan, hasil reses ini akan diusulkan di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. Sesuai dengan Permendagri tentang sistem informasi Kabupaten pokok-pokok pikiran Wakil Rakyat menjadi Pokja Pemda. Prinsipnya untuk rencana tahun 2021 jadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022.

“Semua yang diusulkan, akan kami akomodir dan tindaklanjut dijadikan skala prioritas,”kata Emi.

Sementara itu Politisi dari Partai PDIP Arisa Lahari mengatakan, Dewan akan berusaha dan berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diterima Anggota dewan, agar semua usulan dari dapil dapat diserap dan direalisasikan, sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Banyuasin.

“Kami sebagai Anggota Dewan akan memperjuangkan semaksimal mungkin agar semua usulan dan aspirasi masyarakat bisa terealisir,”ucap Arisa.

Ditempat yang sama Camat Air Salek Sukimin menuturkan, kedatangan para anggota DPRD Banyuasin untuk memyerap aspirasi masyarakat agar disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Dalam kegiatan reses inilah masyarakat bisa mengemukakan berbagai usulan, saran dan masukan, yang terkait perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan  dan pembangunan sekolah, pustu, jaringan listrik, serta instalasi air bersih untuk dijadikan skala prioritas pembangunan kedepan.

“Saya sebagai Camat sangat berharap semua usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti. Setidaknya direalisasikan meskipun secara bertahap dan dijadikan pijakan dalam pembangunan di Banyuasin. Mana yang lebih prioritas didahulukan,” pungkasnya.(Arry)


Post: ReformasiRI.com


📶 Post Views 1.324


Share:

Rapimda KB FKPPI Sumsel, HNU: FKPPI selalu di hati, Karena yang di hati ada di FKPPI

Rapimda KB FKPPI Sumsel, HNU: FKPPI selalu di hati, Karena yang di hati ada di FKPPI


Palembang - Tahun 2021 penuh akan cerita dan dinamika, banyak perjuangan yang sudah dilakukan, pengorbanan yang ditunaikan dan segala macam bentuk rasa dikecap dengan penuh suka duka. Tentu ada target yang sudah tercapai namun ada juga yang masih dalam asa.  


Menutup akhir tahun 2021 KB FKPPI Sumsel menyelenggarakan agenda yang menjadi acuan bagi grand design organisasi kedepannya yaitu Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) di Markas Pomdam II/Sriwijaya yang berdekatan dengan Kantor Walikota Palembang, Jalan Merdeka No.1, 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil.

Dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat Rapimda ini dibuka oleh Gubernur Sumsel yang diwakili oleh H.Mawardi Yahya selaku Wakil Gubernur Sumsel dan dihadiri oleh Letkol TNI Hermawan, Danlanal Palembang, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Hermanto, Ketua Dewan Penasehat FKPPI Ir. H. Syahrial Oesman serta Tokoh Sumsel yang menjadi PLT Ketua KB FKPPI Dr. H.Nasrun Umar dan Sekjen Cik Naya, SH.

Nampak juga hadir Bendahara Bambang Arta, para Wakil Ketua PD VI KB FKPPI Sumsel Iwan Darmawan, Fauzi Zakaria, Wastu Widya, Akhmad Bastari, Bambang, Alfan Rahman. Ketua Generasi Muda KB FKPPI PD VI Sumsel Teddy Priadi, Sekretaris GM Yan Coga Hariranto, Forkompinda, tamu undangan dari berbagai Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan di Sumsel beserta seluruh Keluarga Besar FKPPI se-Sumatera Selatan.


Dalam sambutannya, PLT Ketua KB FKPPI Sumsel, Dr. Nasrun Umar, SH, MM mengapresiasi,

" Terima kasih untuk panitia pelaksana dalam komando Saudari Cik Naya dan GM FKPPI terkhusus untuk Komandan Pomdam II/Sriwijaya Letkol CPM Bayu Aji Widodo beserta seluruh perangkat nya yang sudah memfasilitasi Rapimda ini.


Hari ini di penghujung tahun 2021, kita menyelenggarakan Rapimda FKPPI Sumsel dengan tujuan merancang grand design program kerja kedepan, persiapan penyusunan estafet kepemimpinan selanjutnya serta menjadi acuan menuju Munas X FKPPI di Jakarta pada 20-22 Desember nanti."

Lanjut Eks Sekda Sumsel lintas kepemimpinan ini bahwasanya, "Perlu disadari bahwasanya FKPPI lahir dari nilai patriotisme dan nasionalisme yang tinggi.

Sejak 12 September 1978, FKPPI terus konsisten berperan menjaga kedaulatan NKRI, mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan organisasi pendukungnya yaitu: GM FKPPI, Wanita FKPPI, HIPWI FKPPI dan GMP FKPPI."

Penerima Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI 2005 ini juga berharap semoga GM FKPPI yang dikomandoi oleh Tedy dan Yan Coga bisa mewarnai pembangunan di Sumatera Selatan serta mengikuti Munas X FKPPI di Jakarta nanti dengan aktif dan membawa nama baik daerah Sumatera Selatan.

Menambah kehangatan dan daya tarik suasana, Ketua Umum Forum Sekda Seluruh Indonesia (Forsesdasi) periode 2018-2021 ini mengakhiri sambutannya dengan pantun,

"Sungguh indah sungai Musi
Ke Rapimda membawa pewangi
FKPPI selalu di hati
Karena yang di hati ada di FKPPI".

Para hadirin pun menyambut dengan tepuk tangan meriah.

Di kesempatan yang sakral itu juga Yan Coga selaku Sekjen GM FKPPI Sumsel mengajak, "Alhamdulillah, Rapimda sekaligus pengukuhan GM FKPPI hari ini berjalan dengan sukses, terima kasih untuk Bapak H.Mawardi Yahya Wakil Gubernur Sumsel yang sudah membuka acara kita. 

Apresiasi yang tinggi untuk panutan kita Ir. H.Syahrial Oesman selaku Ketua Dewan Penasehat FKPPI Sumsel yang terus mendampingi kegiatan FKPPI.

Tentunya support penuh dari PLT Ketua KB FKPPI Sumsel Bapak H.Nasrun Umar, semoga kedepannya beliau segera didefinitifkan sebagai Ketua KB FKPPI Sumsel. Karena beliau sosok istimewa yang sangat humanis, visioner dan bersahabat dengan anak-anak muda untuk membangun daerah kita tercinta, Sumatera Selatan."

Lanjut Eks Ketua FORBES KNPI Sumsel ini bahwa, "Sesuai dengan histori nya FKPPI selalu hadir di garda terdepan dalam setiap isu kedaulatan negara. Dengan pengukuhan kepengurusan hari ini diharapkan kita semua bersatu padu bisa gerak cepat (gercep) dalam mengimplementasikan program kerja yang berdampak bagi anggota dan masyarakat seluruh nya" (Tim/Danaz)

Post: ReformasiRI.com


📶 Post Views 537
Share:

GM FKPPI Patuh Terhadap Perjuangan Mulia FKPPI, Bukan Selain Itu!

GM FKPPI Hanya Satu, Kita Generasi Muda (GM) bukan Generasi Manula (GEMA) FKPPI!


Palembang - Kehidupan selalu menyajikan pilihan. Namun, dedikasi, perjuangan dan pengorbanan demi merajut persatuan dan kesatuan anak bangsa adalah bentuk kemuliaan dan sebuah teladan. Itulah yang tertanam kuat dari lahirnya FKPPI yang kemudian didalamnya melahirkan Generasi Muda (GM) FKPPI pada 12 September 1995 hingga detik ini.

Mendekati garis finish tahun 2021, KB FKPPI Sumsel menyelenggarakan Rapimda FKPPI Sumsel demi terciptanya rancangan grand design program kerja yang berkelanjutan, acuan persiapan estafet kepemimpinan selanjutnya serta menjadi bahan menuju Munas X FKPPI di Jakarta pada 20-22 Desember nanti.

Namun, yang menjadi perhatian banyak pihak terutama para Dewan Penasihat FKPPI yang paham dengan AD ART dan histori adalah disaat yang bersamaan ada juga upaya memperkeruh suasana dengan Musyawarah Daerah (Musda) GM FKPPI versi Deliar Hans di Hotel Amaris, Kamis (16/12/2021).

Seperti yang telah ditegaskan oleh Dr.H.Nasrun Umar selaku PLT Ketua KB FKPPI Sumsel sekaligus orang dekat Gubernur Sumsel H.Herman Deru bahwa,

"Perlu disadari FKPPI lahir dari nilai patriotisme dan nasionalisme yang tinggi.

Sejak 12 September 1978, FKPPI terus konsisten berperan menjaga kedaulatan NKRI, mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan organisasi pendukungnya yaitu: GM FKPPI, Wanita FKPPI, HIPWI FKPPI dan GMP FKPPI.

Menjadi pelopor persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan untuk mengundang perpecahan diantara anak bangsa!".

Sementara itu Yan Coga selaku Sekjen GM FKPPI Sumsel memaparkan,

"KB FKPPI akan tetap patuh dengan deklarasi dan AD ART yang sudah disepakati bersama bahkan disepakati oleh Pembina Utama FKPPI, yaitu Panglima TNI, Kapolri dan para pendiri FKPPI seperti Surya Paloh dan rekan-rekan.


Secara de facto dan de jure Musda FKPPI yang dilaksanakan di Amaris Hotel tersebut sangat cacat hukum dan mencederai ruh nya FKPPI yang begitu mulia.

Kita sangat terbuka untuk merangkul sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, sesuai dengan tema Rapimda kita tahun ini yaitu Konsolidasi Organisasi Untuk Soliditas KB FKPPI Sumsel."

Eks Ketua FORBES KNPI Sumsel ini melanjutkan, bahwa "Jika ditilik dari sejarah nya deklarasi peleburan ada penyatuan GM FKPPI dan KB FKPPI menjadi satu jiwa dalam dua raga. Semunya sudah clear dan terjadilah kesepakatan pelantikan bahkan Ketua PP Hans Silalahi ikut menandatangani itudan ikut dilantik sebagai Waketum PEMUDA dan Olga yang cikal bakal untuk menjadi GM di bawah KB FKPPI."

Lanjutnya, namun pasca pelantikan GM menghianati hasil..dan sprtinya ada sesuatu yang mereka tidak dapatkan daru kesepakatan awal, sehingga berpisah, serta yang sangat memalukan dan memilukan yaitu mereka tidak membaca tolak ukur syarat mnjadi GM dalam UU Kepemudaan, bahkan yang paling sederhana nya adalah usia menjadi faktor utamanya.

Hans ingin memaksakan diri mnjadi Ketua GM kembali dengan usia yang lebih dari 45 tahun pada waktu itu. Sangat jelas memperkosa peraturan yang berlaku.


Disamping itu Cik Naya selaku Sekjen FKPPI Sumsel menyampaikan, "Adanya Musda FKPPI di Amaris Hotel yang jelas sangat memperkeruh suasana itu bertepatan juga dengan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) PD VI FKPPI Sumsel yang secara transparan kolaborasi penuh dengan TNI dan Polri di Sumatera Selatan.

Masyarakat bisa menilai lokasi Rapimda kita menunjukkan sinergi FKPPI terhadap TNI Polri dengan berada di Markas Pomdam II/Sriwijaya yang berdekatan dengan Kantor Walikota Palembang, Jalan Merdeka No.1, 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil."

Dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat Rapimda ini dibuka oleh H.Mawardi Yahya selaku Wakil Gubernur Sumsel dan dihadiri oleh Letkol TNI Hermawan, Danlanal Palembang, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Hermanto, Ketua Dewan Penasehat FKPPI Ir. H. Syahrial Oesman serta Tokoh Sumsel yang menjadi PLT Ketua KB FKPPI Dr. H.Nasrun Umar dan Sekjen Cik Naya, SH.

Solid dalam barisan hadir juga Bendahara Bambang Arta, para Wakil Ketua PD VI KB FKPPI Sumsel Iwan Darmawan, Fauzi Zakaria, Wastu Widya, Akhmad Bastari, Bambang, Alfan Rahman. Ketua Generasi Muda KB FKPPI PD VI Sumsel Teddy Priadi, Sekretaris GM Yan Coga Hariranto, Forkompinda, tamu undangan dari berbagai Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan di Sumsel beserta seluruh Keluarga Besar FKPPI se-Sumatera Selatan.

Lalu Perlu ditegaskan seluruh unsur Wanhat ikut hadir dalam Rapimda FKPPI, kami menyayangkan Pak Gubernur bisa terjebak dalam manuver Musda GM FKPPI di Amaris Hotel tersebut, dan kenyataannya Pak Gubernur sendiri bingung disana tidak ada tokoh yang dikenalnya. 

Bahkan salah satu pendukung Gubernur pada saat pencalonan itu adalah KB FKPPI Sumsel dibawah kepemimpinan Bapak Muzakir SS.

Setiap pelantikan setiap Cabang di daerah Gubernur selalu mendampingi sambil sosialisasi dukungan terhadap beliau pada masa itu.

Gubernur juga memiliki circle hubungan yang sangat dekat dengan PLT Ketua GM FKPPI Sumsel Dr. H. Nasrun Umar dan para Dewan Penasihat  (Wanhat) FKPPI Sumsel dari dulu hingga detik ini.

Momentum akhir tahun ini mari kita jadikan
untuk bersama-sama menjadi refleksi menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan niat dan pemikiran yang jernih.

Sangat memalukan dan memilukan tentunya Generasi Muda (GM) FKPPI di Amaris Hotel itu karena usianya banyak diisi oleh Bapak-Bapak  sehingga malah berubah nama menjadi GEMA (Generasi Manula) FKPPI. Salam Sehat! (Tim/Danaz)

Post: ReformasiRI.com


📶 Post Views 439
Share:

Wali Kota Sabang Sambut Kunker Bakamla RI, Ini Kata Laksma Bakamla Sandy Muchjidin Latief!



Provinsi Aceh - Wali Kota Sabang, Nazaruddin S. I. Kom yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Sabang, Drs. Zakaria, MM dan Asisten I Sekda Kota Sabang, Andri Nourman AP. M.Si menerima kunjungan kerja tim Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia ke Kota Sabang.

Wali Kota Sabang Nazaruddin S.I.Kom yang akrab disapa Tgk Agam pada kesempatan ini menyambut baik kunjungan dari Bakamla dan mengulas sedikit tentang sejarah Kota Sabang yang berhubungan erat dengan Angkatan Laut.  

"Selamat datang tim Bakamla RI ke Kota Sabang, semoga hubungan silaturahmi ini dapat terus terjalin dengan baik" kata Wali Kota Tgk Agam di Ruang Kerjanya, Senin (13/12/2021).

Tgk Agam menuturkan pada dasarnya Pemerintah Kota Sabang sangat mendukung semua kerjasama dan kegiatan yang akan membangun dan memajukan Kota Sabang. Namun, hal tersebut harus disesuaikan dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Direktur Kerjasama Bakamla RI, Laksma Bakamla Sandy Muchjidin Latief, S.IP. mengatakan sangat berterimakasih atas sambutan dari Wali Kota Sabang.

"Sebelumnya kami sangat berterimakasih telah disambut dengan baik oleh Bapak Wali Kota Sabang. Kehadiran kami disini untuk membicarakan terkait rencana pengalokasian pembangunan sarana dan prasarana Bakamla RI di Kota Sabang" terang Laksma Bakamla Sandy Muchjidin Latief, S.IP.

Lebih lanjut dikatakan, terkait survei penyiapan lahan dan fasilitasi kerjasama lainnya seperti pembangunan sarana dan prasarana Bakamla RI di Kota Sabang nantinya akan sangat dibutuhkan dukungan dari Pemerintah beserta seluruh masyarakat Kota Sabang.

Kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Sabang yang tentunya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku" harapnya.

Dalam kunjungan ini Direktur Kerjasama Bakamla RI, Laksma Bakamla Sandy Muchjidin Latief, S.IP. hadir didampingi oleh Kolonel Bakamla Ir. Suhardi, M.T., Kolonel Bakamla Amir Mahmud, S.T ., M.M., Letkol Bakamla Ariana Listyawati, S.Pd, Serka Bakamla Bobby Dwi Adriadi, dan Serka Bakamla Cefi Rizky Pahlefi." Tutupnya. [Rilis]

Post: ReformasiRI.com


📶 Post Views 1.321
Share:

Wali Kota Sabang Buka Funbike Kayuhan Pesona Sabang Tahun 2021


Provinsi Aceh - Wali Kota Sabang, Nazaruddin, S. I. Kom mengatakan olahraga menjadi salah satu stimulus pembangunan ekonomi daerah Kota Sabang yang dipadukan dengan nuansa wisata.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Sabang Nazaruddin, S.I.Kom ketika membuka Funbike dengan tema "Kayuhan Pesona Sabang" yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Sabang, di Taman Wisata Sabang Fair Kota Sabang, Minggu (12/12/2021).

“Meskipun dilaksanakan secara terbatas karena masih dalam suasana pandemi, antusias masyarakat sangat luar biasa. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kebugaran tubuh Kita, dan tentunya juga berdampak positif terhadap pengembangan dan promosi wisata Kota Sabang. Semoga kegiatan sepeda santai ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menggalakkan olahraga demi terwujudnya masyarakat Kota Sabang yang sehat," kata Wali Kota Sabang yang akrab disapa Tgk. Agam.

Pemerintah Kota Sabang hingga kini terus berupaya membangkitkan kembali sektor pariwisata di Kota Sabang yang sempat terpuruk selama masa pandemi. Salah satunya adalah dengan menggabungkan antara olahraga dan pariwisata untuk menarik minat wisatawan maupun pegiat olahraga.

Namun, menurutnya, agar dapat melaksanakan event serupa maupun berbagai event lainnya, baik lokal, nasional maupun Internasional, angka vaksinasi di Kota Sabang setidaknya harus mencapai angka 80 persen. 

"Dengan begitu, imun terjaga, kesehatan masyarakat terjamin dalam kondisi yang baik, sehingga ketika ada event seperti ini, pelaksanaannya akan digelar dengan aman, nyaman, dan lebih meriah lagi, tentunya ini dapat membantu perekonomian masyarakat Kita," ujar Tgk Agam.

Tgk. Agam juga meminta masyarakat agar dapat membantu pemerintah dengan lebih patuh dalam mengikuti anjuran untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Sehingga, diharapkan kedepannya akan banyak even-even nasional bahkan internasional yang akan terselenggarakan di Kota Sabang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sabang Irfani S. Sos MM menurutkan sangat mengapresiasi antusias masyarakat yang mengikuti sepeda santai hari ini.

"Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana kegiatan funbike walaupun dengan cuaca hujan tadi pagi tapi antusias masyarakat luar biasa. Kita sangat mengapresiasi masyarakat yang antusias mengikuti funbike pada hari ini. Semoga kedepannya akan terlaksanakan funbike-funbike berikutnya, baik dalam skala daerah, nasional maupun internasional di Kota Sabang," harapnya.

Funbike Kayuhan Pesona Sabang ini diikuti oleh 400 peserta, yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Di check point pertama para peserta dibagikan baju dan kupon yang akan diundi setelah acara. Selanjutnya peserta diarahkan untuk mengikuti rute yang sudah ditentukan yaitu rute ringan bagi pemula (Ibu-ibu dan anak-anak) dan rute semi profesional bagi yang sudah berpengalaman mengayuh sepeda." Tutupnya.(Ibnu)

Post: ReformasiRI.com


📶 Post Views 556
Share:

Budi: Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkades, Sekda Lebih Baik Mundur


Banyuasin - Budi Setiawan yang merupakan Koordinator dari Kesatuan Masyarakat Desa (KMD) Kabupaten Banyuasin menyikapi  pemberitaan dari beberapa media online (Red-) mengatakan dimana Sekda Banyuasin Dr.H.M Senen Har, S.IP.,M.Si menyatakan  bahwa “pada dasarnya tidak ditemukan hal-hal yang prinsip dan melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam perbup, jika memang ada  para Cakades yang belum merasa puas dengan apa yang sudah kita sepakati bersama untuk pembuktian nunggu perintah pengadilan”.


Membaca pernyataan ini sontak membuat Budi Setiawan yang merupakan Koordinator dari Kesatuan Masyarakat Desa (KMD) Kabupaten Banyuasin naik pitan.

"Pasalnya menurut saya bahwa pernyataan Sekda itu menunjukan bahwa beliau tidak mengerti aturan dalam hal ini Perbup Banyuasin No.115 Tahun 2017 dimana dalam sanggahan yang saya Ajukan tentang pilkades Desa Taja Mulya Kecamatan Betung, sangat banyak aturan ketentuan dari  Perbup Banyuasin No.115 Tahun 2017 yang dilanggar bahkan Permendagri No.72 Tahun 2020 pun dikangkangi". Tegas Budi (Minggu, 12/12/2021) melalu pesan WhatsAppnya.

Dan Prinsip yang disebut pak sekda  "Tambah Budi" dalam pemberitaan itu jika kita Buka  Arti prinsip di KBBI adalah: asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb); dasar; dimana prinsip Pilkades khususnya dalam wilayah kabupaten Banyuasin adalah Perbup Banyuasin No.115 Tahun 2017 ,Permendagri No.72 Tahun 2020, hingga bermuara pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahkan pernyataan Pak Sekda Banyuasin yang menyatakan  jika memang ada  para Cakades yang belum merasa puas dengan apa yang sudah kita sepakati bersama untuk pembuktian nunggu perintah pengadilan terkesan Ngawur dimana pasal 110 perbup Banyuasin No.115 Tahun 2017 pun belum dilaksanahkan,

disini "Pinta Budi" saya menantang Sekda Banyuasin selaku pemimpin Rapat Penyelesaian sengketa Pilkades beberapa waktu lalu untuk Adu Argumen dimuka umum jika memang keputusan yang mereka ambil sesuai Aturan yaitu perbup  Banyuasin No.115 Tahun 2017,

"bukan tentang kami tidak menerima kekalahan namun dalam pengambilan keputusan tentang  Birokasi haruslah berdasarkan Regulasi bukan berdasarkan asumsi atau pendapat semaunya pejabat", tegasnya.

Dalam pertimbangannya dalam waktu dekat ini Budi Setiawan  bersama rekan dan relasinya akan mengadakan Aksi Unjuk Rasa.

"Kami pun dari Kesatuan Masyarakat Desa (KMD) Kabupaten Banyuasin berencana dalam waktu dekat akan mengadakan aksi  untuk masalah ini". tutup Budi Setiawan. (Rel)

Post:ReformasiRI.com


📶 Post Views 2.067
Share:

Pemkab Banyuasin Selesaikan Sanggahan 29 Desa Pilkades Serentak, Ini Penjelasan Sekda!


Menindaklanjuti 29 Calon Kepala Desa yang mengajukan penyanggahan terhadap hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Banyuasin tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar rapat bersama di Ruang Rapat Bupati Banyuasin Rabu (8/12/2021). Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Banyuasin Dr. H. M Senen Har, S.IP., M.Si ini, dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Banyuasin, Inspektur Daerah Banyuasin, Kasat Pol-PP Banyuasin, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banyuasin, Kejari Banyuasin, Polres Banyuasin, Wakil Ketua DPRD Banyuasin, Sukardi, SP, Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Banyuasin, Indra Gunawan, Budi Santoso, Achmad Nurcholis, Damang Wahyuni, Sunarno, serta Camat yang Desanya termasuk dalam sanggahan para Calon Kepala Desa.

Dalam rapat tersebut membahas dan membedah satu persatu sanggahan yang diajukan oleh para Calon Kepala Desa mulai dari Point per Point dengan mengacu kepada Undang-undang dan Perbup yang berlaku dalam pelaksanaan Pilkades, sehingga mengedepankan asas keadilan bagi para calon Kepala Desa.

Adapun 29 Desa dari 12 Kecamatan yang mengajukan sanggahan tersebut antara lain

1.Sungai Rebo (Banyuasin I)
2.Sebubus (Air Kumbang)
3. Delta Upang (Makarti Jaya)
4.Talang Buluh (Talang Kelapa)
5.Gasing (Talang Kelapa)
6. Pematang Palas (Banyuasin I)
7. Perajen (Banyuasin I)
8. Lebung (Rantau Bayur)
9. Rantau Bayur (Rantau Bayur)
10. Sejagung (Rantau Bayur)
11. Semuntul (Rantau Bayur)
12. Paldas Rantau Bayur
13. Sungai Naik (Rantau Bayur)
14. Saleh Agung (Air Salek)
15. Sungai Pinang (Rambutan)
16. Mukut (Pulau Rimau)
17. Nunggal Sari (Pulau Rimau)
18. Bunga Karang (Tanjung Lago)
19. Mulia Sari (Tanjung Lago)
20. Srimenanti (Tanjung Lago)
21. Kuala Puntian (Tanjung Lago)
22. Karang Mulya (Tungkal Ilir)
23. Keluang (Tungkal Ilir)
24. Tanjung Baru (Muara Padang)
25. Sumber Makmur (Muara Padang)
26. Sido Mulyo (Muara padang)
27.Muara Padang (Muara Padang)
28. Karang Anyar (Muara Padang)
29. Taja Mulya (Betung)

Sekretaris Daerah Banyuasin Dr. H. M Senen Har, S.IP., M.Si mengatakan, dari hasil rapat ini disimpulkan bahwa pada dasarnya sanggahan para calon Kepala Desa ini semua diatur dalam Perbup jadi semua sanggahan yang diajukan jawabannya semua ada di Perbup, dan hasilnya pun sudah disepakati bersama dalam forum.

“Kita bahas bersama satu persatu setiap sanggahan yang diajukan setiap Desa dan mendengarkan penyampaian dari setiap kecamatan sehingga menghasilkan kesepakatan bersama dalam forum ini, dan dari 29 Desa yang mengajukan sanggahan, tidak ditemukan hal-hal mendasar yang dinilai melanggar dalam pelaksanaan Pilkades,” katanya.

Lanjut dia, dalam menyikapi persoalan sanggahan Pilkades ini harus disikapi dengan arif bijaksana berdasarkan aturan yang berlaku dan melalui forum rapat ini sudah sepakat bersama, dan apa yang menjadi hasil rapat ini akan di rekap dan laporkan.

“Dan semua sudah sepakat bahwa yang menjadi sanggahan ini, berdasarkan hasil kesepakatan bahwa pada dasarnya tidak ditemukannya hal-hal yang prinsip dan melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Perbup. Jika memang ada para Cakades yang belum merasa puas dengan apa yang sudah kita sepakati bersama, untuk pembuktian nunggu perintah dari pengadilan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banyuasin Indra Gunawan mengatakan, berdasar hasil laporan dari para calon kades yang mengadu ke DPRD pada dasarnya sudah di Mediasi pihak dan diberi penjelasan terkait hal-hal yang menurut para calon kades krusial.

“Terkait hasil hari ini yang sudah kita sepakati setelah membedah satu persatu sanggahan yang diajukan, tetap kita ambil kebijakan yang tidak merugikan para Calon Kepala Desa, Insyaallah ini keputusan yang adil,” ucapnya. (Dy/Ari)


Post: ReformasiRI.com

Sumber: SuaraSumsel.net



📶 Post Views 823

Share:

Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-79 UIN-RF Palembang


Palembang | Pelaksanaan Sidang Senat Terbuka wisuda ke -79 Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN RF) Palembang-Sumatera Selatan dengan tema ” Mengabdi untuk Negeri untuk periode Desember 2021 yang Berlangsung di Akademik Center UIN RF Palembang, Sabtu (11/12/2021).

Dimana dalam wisuda kali ini Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN RF) juga l mewisuda Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang, Ulil Mustofa yang dibanjiri ucapan oleh berbagai Senior Alumni HMI, Aparat kepolisian dan Pejabat Pemerintah seperti Gubernur Sumatera Selatan, Wakapolda Sumsel.

Terkait itu, Dosen Fakultas Ushuluddin & pemikiran Islam khususnya program studi Ilmu hadis, turut menyampaikan ucapan selamat dan sukses. Kata dia, capain ini tentu merupakan hasil kerja keras, adanya upaya dan menjadi bukti nyata akan ketekunan yang telah dilakukan Ketua HMI Cabang Palembang dalam meraih dalam meraih gelar sarjana walaupun dari padatnya aktivitas sebagai salah aktivis di Sumatra Selatan.

“Selamat atas bukti dari kerja kerasnya, hanya ada do’a dan pengharapan terbaik kuberikan kepadamu adindaku. Jangan jadikan langkahmu terhenti sampai disini dalam meraih impian, kedepannya tentu akan menjadi teladan yang baik sebagai cerminan ilmu dan gelar yang telah didapatkan,”ujar Almunadi, Ketua Prodi Ilmu hadis UIN Raden Fatah Palembang.

Ulil Mustofa, Ketua Umum HMI Cabang Palembang merupakan salah satu wisudawan dari 673 wisudawan/wisudawati Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN RF) pada acara wisuda tersebut yang diselenggarakan sejak pukul 08.00-12.00 WIB tadi.

Ulil anak dari bapak supandianto dan Titik Wijayati merasakan semangat baru menjadi wisudawan karena bisa menunaikan amanah tugas dan tanggungjawab yang sudah diamanahkan oleh orang tuanya namun sedikit menyesalkan karna orang tua yang sudah hadir dari tempat yang lumayan jauh tidak dapat masuk di ruangan wisuda untuk mendampingi . Harapannya dengan wisuda itu dapat membanggakan orang tuanya dan tetap menjadi pribadi yang lebih baik Sebagai mana Filosofi Padi yang semakin berisi semakin menunduk dan juga dapat mengamalkan ilmu Serta pengalaman yang didapat di Masyarakat, Bagi Agama ,Bangsa, dan Negara tentunya mengharapkan ridho dari Allah SWT.

“Bertepatan pada wisuda ini saya menjabat sebagai Ketua Umum HMI akan menjadi panutan dan contoh bagi kader HMI khusus di Palembang. Pada dasarnya sebagai kader HMI yang memegang teguh komitmen azasi sebagai Kader ummat dan kader bangsa yang tentunya memiliki kualitas 5 Insan Cita sebagai pengejawantahan dari Tujuan mulia HMI . Artinya, kita semua sebagai kader HMI sudah selayaknya membuktikan bahwa sebagai insan intelektual harus menyelesaikan dari sisi akademis kepada kawan-kawan seluruh kader HMI bahwa organisasi atau tanggungjawab di organisasi tidaklah menghambat jika kawan-kawan mempunyai kemauan atau serius dalam kuliahnya tentunya dengan semangat juang dan terus berproses maka waktu yang sendiri yang akan memproses serta tebentur, terbentur maka terbentuk,” ucapnya.

Sebelumnya pada Kamis, 09 Desember 2021 telah dilaksanakan Yudisium Sarjana XXIV Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam periode Desember 2021 di Novotel Palembang Ulil Mustofa yang dilantik sebagai Salah satu Sarjana Menjadi salah satu Wisudawan Berprestasi Non-akademik dan di berikan Sertifikat penghargaan dan Uang pembinaan.

Dalam hal ini Ulil Mustofa sebagai Ketua Umum, mengerjakan skripsi pasca dirinya terpilih menjadi Ketua Umum. Artinya tugas, amanah dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum tidaklah menjadi penghambat bagi dirinya untuk menyelesaikan tugas akhir tersebut. Dan itu juga bisa menjadi salah satu bentuk pembuktian kepada kawan-kawan kader HMI, walaupun padat aktivitas dan sering menyibukkan diri mengurusi Ummat dan bangsa kita juga mampu berprestasi ada di berbagai bidang yang jelas pada dasarnya kita dalam proses mencari indentitas sejati aga mempunyai ciri khas positif yang dapat di perhitungkan orang dan bermanfaat berpesan juga khususnya yang masih belum menyelesaikan perkuliahannya karena alasan organisasi terus berjuang jalani lakukan hal yang terbaik dalam Hidup.

“Target ke depan yang jelas pasti saya masih fokus untuk menyelesaikan tugas dan amanah saya sebagai Ketua Umum HMI Cabang Palembang, setelah amanah ini selesai mungkin baru saya akan fokus terjun langsung untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang di dapat di kampus fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam program studi ilmu hadis, khususnya di bidang Agama islam karena sesuai dengan basic perkuliahan saya,” targetnya.

“Harapannya ke depan bisa memberikan kontribusi penuh terhadap kemajuan Sumatera Selatan . InsyaAllah dapat bermanfaat bagi orang banyak. Tidak hanya untuk saya pribadi, tapi juga untuk orang-orang sekitar saya.” tutupnya. (Arie.A/Rill)

Post: ReformasiRI.com


📶 Post Views 1.890


Share:

Ketum IKA UNSRI Minta Permasalahan Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus UNSRI Tidak Melebar


JAKARTA | Kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen kepada Mahasiswi yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Sriwijaya (UNSRI) dan saat ini memasuki babak baru, dimana sudah masuk ke ranah hukum, kembali direspon oleh Ikatan Alumni UNSRI (IKA UNSRI).

Ketua Umum IKA UNSRI, Agung Firman Sampurna, mengapresiasi langkah kepolisian yang telah memperlihatkan sikap profesionalisme sebagai penegak hukum dan aparat keamanan negara dalam menjalankan tugas melayani, melindungi, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Pada saat yang sama, kita wajib menghormati hak-hak tersangka, dengan tetap menerapkan asas praduga tidak bersalah, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.” ujarnya.

Agung Firman Sampurna yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia itu, juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas respon dari Rektor UNSRI yang telah membentuk Tim Etik untuk menangani kasus yang terjadi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

“Tentunya, Tim Etik juga perlu segera diterapkan untuk kasus yang terjadi di Fakultas Ekonomi. Untuk itu, pembentukan crisis center menjadi urgent, dalam rangka mengatasi trauma yg dialami korban, sekaligus diharapkan secara bertahap mengatasi masalah ini sampai ke akarnya.” jelasnya.

Dirinya pun mengungkapkan bahwa sudah melakukan komunikasi dengan Pengurus Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Tadi siang, saya sudah menghubungi Pengurus HIMPUNI, Bapak Budi Karya Sumadi, untuk duduk satu meja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Bareskrim, guna mencari formulasi yang terbaik untuk mendukung Perguruan Tinggi dalam mengatasi, memitigasi, dan mencegah terjadinya kasus serupa di lembaganya masing-masing.” kata Alumni SMA Negeri 1 Kota Palembang itu.

Sosok yang baru saja dipercaya sebagai Wakil Ketua Auditor Eksternal PBB itu, mengajak semua pihak untuk tidak memperlebar permasalahan hingga ke hal-hal yang tidak relevan.

“Terakhir, kami ingin menekankan bahwa masalah yang saat ini diatasi, adalah kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum pengajar. Mari kita pantau dan dukung upaya untuk mengatasinya, tanpa memperlebar masalah ini ke hal lain yang tidak relevan.” pungkasnya.


Post: ReformasiRI.com/Kontras86.com

Sumber: SMSI Sumsel


📶 Post Views 2.907








Share:

Kapolres Batu Bara Bersama KSJ Bantu Pembangunan Rumah Korban Kebakaran


Batu Bara | Kapolres Batu Bara AKBP Ikhwan Lubis bersama Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) membantu pembangunan rumah korban kebakaran di Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, Jumat (10/12/2021).

Secara simbolik, pembangunan rumah dimulai dengan peletakkan batu pertama oleh Kapolres Batu Bara AKBP Ikhwan Lubis bersama sejumlah pengurus Komunitas Sedekah Jumat (KSJ).

“Alhamdulillah hari ini kita bersama KSJ dapat membantu segera pembangunan rumah korban kebakaran. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya diberi kelancaran,” kata AKBP Ikhwan Lubis.

Selain itu, Kapolres Batu Bara turut memberikan bantuan kursi roda kepada salah seorang keluarga korban kebakaran.

“Kita juga memberikan bantuan kursi roda kepada salah seorang keluarga korban kebakaran. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat,” ujarnya.

Sebelumnya, Farida Lubis (70) korban kebakaran menuturkan, saat kejadian ia bersama keluarga sedang tertidur. Namun tiba-tiba ia merasa adanya hawa panas dari dalam rumah. Saat terbangun, ia sempat memeriksa bagian belakang/dapur, namun tidak ada hal aneh didalam dapur. Ternyata hawa panas itu berasal dari dinding rumah bagian tengah yang sudah terbakar. Seketika, ia segera menyelamatkan suami dan keluarga lain yang  masih tertidur.

“Kejadian sekitar jam 05:30 wib. Saat itu kami masih tidur. Tiba-tiba ibu merasa ada hawa panas. Ibu pikir dari dapur/kompor, setelah dicek tidak ada apa-apa. Rupanya dari dinding bagian tengah rumah. Sudah ada api. Karena suami ibu sedang sakit, itu dulu yang ibu tolong beserta keluarga lain. Untuk barang lain, ludes terbakar. Hanya baju yang dipakai saja yang dibawa,” tuturya.

Untuk bantuan dari Kapolres Batu Bara AKBP Ikhwan Lubis, ia bersama keluarga mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis selalu diberi kesehatan.

“Alhamdulillah dan rasa syukur kami ucapkan atas bantuan yang diberikan oleh Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis. Semoga bapak selalu diberi kesehatan,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, pada Rabu (24/11/2021) terjadi kebakaran di Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara. Dalam peristiwa itu 2 unit rumah menjadi korban keganasan ‘si jago merah’.

Post: ReformasiRI.com/Kontras86.com


📶 Post Views 1.401



Share:

Kartini KSJ Berikan Bantuan Kursi Roda Kepada Ibu Dewi Hartati


Batu Bara | Pengurus Kartini Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) memberikan bantuan kursi roda kepada Ibu Dewi Hartati, warga Kelurahan Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, Jumat (10/12/2021).

Dalam kesempatan itu, bantuan kursi roda diberikan langsung oleh Pembina Utama Kartini KSJ, Henny Ikhwan didampingi sejumlah pengurus.

Pembina Utama Kartini KSJ, Henny Ikhwan menyampaikan keprihatinan dengan kondisi Ibu Dewi Hartati yang tidak dapat berjalan (lumpuh). Selain itu, ia turut memberikan semangat dan motivasi kepada Ibu Dewi Hartati beserta keluarga.

“Mudah-mudahan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat. Untuk ibu Hartati bersama keluarga agar bersabar dan terus semangat. Terkait pembiayaan perobatan, nanti akan dibantu,” katanya.

Sementara, keluarga Ibu Dewi Hartati merasa bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan oleh pengurus Kartini KSJ.

“Kami bersyukur dan berterimakasih kepada pengurus Kartini KSJ atas bantuan yang diberikan. Semoga Ibu Henny Ikhwan beserta pengurus selalu diberi kesehatan agar dapat terus berbagi kepada masyarakat,” ujarnya. 


Post: ReformasiRI.com/Kontras86.com


📶 Post Views 2.320



Share:

Rijen Kadin: Gugat PT Cipta Niaga Semesta (Mayora Group) ke Pengadilan

 

PT Cipta Niaga Semesta (Mayora Group) Digugat ke Pengadilan (Foto : Ariel)

Palembang - 
Delapan karyawannya gugat PT Cipta Niaga Semesta Palembang (Mayora Group) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Selasa (7/12/2021).

Gugatan Nomor : 170/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.PLG yang dilakukan oleh karyawan perusahan tersebut, terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Adapun delapan karyawan bernama: Doni Purnama, Ethan Saputra, Supriyandi, Suprayitno, Antoni, Parminta, dan Suryadi selaku penggugat melalui kuasa hukumnya dari  kantor hukum Rijen Kadin Hasibuan dan Fartners, menjelaskan gugatan dilakukan lantaran PT Cipta Niaga Semesta Palembang selaku tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak memberikan hak-hak para karyawan.

"Dengan ini para penggugat telah resmi mengajukan gugatan terhadap PT. Cipta Niaga Semesta (Mayora Group). Hal itu dilakukan karena setelah di PHK sepihak, para penggugat tidak mendapatkan hak-haknya dari tergugat," ujar Rijen Kadin Hasibuan kuasa hukum para penggugat ini.

Rijen mengatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 156 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dijelaskannya, penggugat telah menghentikan pembayaran upah para tergugat sejak tanggal 30 Oktober 2021 November, Desember dengan alasan penggugat telah di PHK serta perusahaan merugi secara terus menerus tanpa adanya audit eksternal maupun internal perusahaan.

"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya, hal itu telah diperkuat dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 37/PUU-IX/2021," tegas Rijen.

Atas dasar itu, para penggugat menuntut kepada tergugat untuk membayarkan hak-hak para penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja sepihak. Dengan total untuk keseluruhan 8 karyawan sebesar Rp.664.653.174 (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

"Dalam gugatan ini, kami meminta agar majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan tindakan penggugat kepada para penggugat adalah PHK sepihak yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kami berharap agar majelis hakim agar menghukum tergugat untuk membayarkan kepada para penggugat uang pesangon, uang penggantian masa kerja, uang penggantian hak, sisa kontrak serta uang hak lainnya."Tutup Rijen (Aa)

Post: ReformasiRI.com


📶 Post View 4.678
Share:

Kapolsek Muara Telang Amankan Pemilik Senjata Api, Ini Orangnya!


Banyuasin - Seorang laki-laki diamankan Kepolisian Sektor (Polsek) Muara Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terkait tanpa hak kepemilikan senjata api (Senpi) rakitan jenis pistol di Jalur 10 Desa Mekarsari Kecamatan Muara Telang Banyuasin, Selasa (30/11/2021).

Penangkapan Maman(30) saat itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Muara Telang Iptu Kemas Junaidi SH didampingi Kanit Reskrim Ipda Fahrizal SH berdasarkan LP/A 04/XI/2021/Sumsel/ BA/SEK M.TELANG

Dari informasi masyarakat bahwa ada warga Desa Mekarsari menyimpan dan menunjukkan Senpi. 

“Informasi saat itu, Senpi tersebut diletakkan dan disembunyikan dikendaraannya, pada saat malam penangkapan saya bersama Kanit Reskrim beserta anggota langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menggeledah rumah pelaku ternyata senpinya ditemukan dalam tas kamarnya, saat itu juga yang bersankutan langsung kita bawa ke Kantor Polsek,” ungkap Kapolsek Muara Telang Iptu Kemas disela istirahat kegiatan Polda Sumsel, Jum’at (3/12/2021)

Adapun Barang bukti yang diamankan:  tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah Senpi rakitan jenis pistol serta 4 (empat) butir amunisi cal 38 yang masih aktif.


“Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, Maman(30) dijerat pasal 1 (satu) ayat (1) Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun,”

Kapolsek Kemas menambahkan, perihal asal-usul senjata api rakitan jenis pistol masih dalam lidik dan pendalaman

“Kemarin kita sudah Lidik tempat asal Senpi rakitan itu ternyata pemiliknya sudah lama tidak ada ditempat itu lagi, tapi tetap kita masih dalam penyelidikan untuk masalah Senjata api tersebut,” pungkasnya (Aa)

Post: RiformasiRI.com


📶 Post Views 2.086



Share:

Reses Ke III DPRD, Edi Fraza Sampaikan Ini!


Banyuasin - Pelaksanaan Kegiatan Reses Ke III Masa Persidangan 1 Tahun 2021, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin, Untuk Menyerap aspirasi masyarakat  kegiatan berlangsung di Aula Kantor Camat Betung Kabupaten Banyuasin. Jumat, 03/12/2021

Reses merupakan masa dimana DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD, tentunya sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan guna menjaring dan menampung aspirasi serta melaksanakan fungsi pengawasan oleh DPRD.

    Hal itu guna mendengarkan secara langsung aspirasi yang ada di kepala desa, Lurah, Perangkat Desa dalam wilayah Kecamatan Betung dan Kecamatan Suak Tapeh, sehingga nantinya bisa diambil sebuah keputusan yang terbaik, termasuk usulan pembangunan yang ada di desa dan Kelurahan masing-masing

    Kades terpilih Desa Taja Raya 1, Edi fraza, Ketika diwawancari Awak media, menyampaikan  ucapan terimakasih atas undangan  sehingga dapat hadir langsung menyaksikan jalannya acara Reses DPRD ini.

     " saya sangat bangga dengan mengikuti reses ini dan saya sendiri mendegarkan usulan apa saja yg di sampaikan oleh kepala desa dan Lurah kepada angota DPRD kabupaten Banyuasin,  ujarnya. (Aa)

    Post: ReformasiRI.com


    📶 Post Views 1.489



    Share:

    Juara Umum Tingkat Sumsel, Ketua POBSI Banyuasin Minta Ini Ke KONI dan Bupati


    Banyuasin - Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) cabang Banyuasin  Muzakir Halil S.Sos meminta kepada Ketua KONI Banyuasin untuk menyediakan fasilitas bagi pencinta olahraga biliar di Kabupaten Banyuasin. 

    Permintaan ini berdasarkan kepada progres pencapaian yang diraih POBSI Banyuasin pada pada PORPROV OKU Raya beberapa hari lalu, dimana POBSI Banyuasin menduduki Juara Umum se-sumsel. "Tentu besar harapan kami apa yang menjadi kebutuhan pencinta biliar bisa segera difasilitasi,"ujarnya di Kantor Camat Betung, 03/12/2021

    Muzakir memberikan masukan agar Pemerintah Kabupaten Banyuasin bisa secepatnya memberikan bonus kepada para atlit dari cabor biliar yg telah mendapatkan 3 buah mendali emas 3, 2 buah perak dan 1 perunggu. 

    Ini juga dapat memotivasi anak-anak muda yang mempunyai bakat dalam olahraga biliar, mengingat atlit cabor biliar yang meriah juara kemarin masih dibawah umur 21 tahun. 

    "kami memohon kepada bapak Bupati  Banyuasin agar atlit yang berprestasi bisa dikerjakan dipemerintahan biar Porprov kedepanya kita bisa juara umum lagi di Cabor biliar, sayang jika kita hanya mengandalkan latihan selalu menyewah, untung dan Alhamdulillah saya ada meja Bilyard sendiri sehingga dapat dimanfaatkan untuk latihan, andai atlit-atlit kita ada pasilitas latihan sendiri saya berkeyakinan bisa unggul dalam semua kompetisi pertandingan Bilyard."tandasnya. (Aa)

    Bertita SebelumnyaCabor Bilyard Sumbang 3 Emas, 2 Perak dan 1 Perunggu Dari POBSI Banyuasin


    Post: ReformasiRI.com

    Berita Sebelumnya : 


    📶 Post View 580



    Share:

    Cabor Bilyard Sumbang 3 Emas, 2 Perak dan 1 Perunggu Dari POBSI Banyuasin


    OKU RAYA - Cabang Bilyard kembali sumbangkan medali emas bagi kontingen Banyuasin, pada Jum’at (26/11/21).

    Bertempat di Graha Serasan Seandanan, Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan M. Akbar dan Richard Frank Sadewa yang turun di nomor 10 Ball Double Putra U-21 berhasil membantai pasangan dari kabupaten Musi Banyuasin dengan skor 4:0 tanpa balas.

    Kemenangan ini kembali menambah pundi-pundi medali bagi kabupaten Banyuasin sekaligus Cabor billyard hingga saat ini telah menyumbang 3 medali emas, 2 medali perak, 1 medali perunggu.

    Maulana Ibrahim Selaku Official Tim Billyard kabupaten Banyuasin sangat bersyukur dengan pencapaian para atletnya.
    “Alhamdulillah upaya maksimal yang telah kami berikan bagi Bumi Sedulang Setudung,” Ungkapnya.

    Hermantoni, ST., Ketua umum KONI Banyuasin mengucapkan selamat atas pencapaian dari para atlet yang telah memberikan medali bagi Banyuasin.
    “Alhamdulillah saya kabar baik ini, saya ucapkan selamat dan banyak terimakasih atas kontribusi anak-anak demi kebangkitan Olahraga di Banyuasin,” kata Herman Toni (Aa)

    Post: ReformasiRI.com


    📶Post Views 960


    Share:

    Penyulingan Minyak, Ratusan Warga Keban I Demo di Depan Kantor Pemkab Muba

    Muba – Guna mencari kepastian dan keadilan dalam keseimbangan pengelolaan Sumur Minyak dan Penyulingan Minyak di desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, kabupaten Musi Banyuasin, Ratusan warga menggelar Aksi Demo di depan Kantor Bupati, Kamis (02/12/2021).

    Diketahui sebelumnya, buntut lambannya penanganan pemadaman Api dan Tak jelasnya Alur pengambilan Minyak di dua lahan yang terbakar milik “RZ” dan “RD”, warga akhirnya gerah dan meminta kepada Pihak Terkait untuk segera memberikan keadilan terhadap warga yang memiliki Usaha Sumur Minyak dan Penyulingan Minyak.

    Warga yang gerah tersebut meminta agar pihak terkait mencari solusi terbaik untuk mengatasi hal-hal yang menyebabkan beberapa hasil yang dikelolah tidak dapat keluar dan produksi sehingga membuat hasil Sumur Minyak dan Penyulingan tersendat. Sementara Oknum-oknum yang berkepentingan seperti PT Petro Muba dan Oknum berinisial “JM” terus melaksanakan dan menampung minyak dilahan yang terbakar.

    Salah satu Orator Aksi Damai Destri Lepri mengatakan, pihaknya mewakili warga Desa Keban I pemerintah kabupaten dan pihak terkait didalamnya harusnya berlaku adil dalam mengambil sikap atas Masyarakat yang menambang maupun pada penyulingan minyak.

    ” Kita meminta kepada Pihak-pihak yang terkait agar mencarikan solusi serta berazaskan keadilan dalam menentukan sikap terkait Ilegal Driling. Apalagi kita ketahui terdapat banyak orang yang berkepentingan didalamnya,” ujar Destri Lepri.

    Lebih lanjut, jika tidak ada ketegasan sikap oleh Pemkab Muba untuk Para Penambang Minyak dan Penyulingan, kami akan menggelar Aksi kembali. “Kita berharap Pemkab Muba belaku Adil dalam hal ini, kita menunggu apa yang menjadi langkah dari Pemkab untuk mengatasi tuntutan hari ini,” ucapnya.

    Saat menerim Massa Aksi, Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi MSi mengatakan, apa yang menjadi keluhan didalam tuntutan Massa Aksi hari ini akan segera kita sampaikan kepada pimpinan,” ujar Apriyadi. (Aa/red)

    Post: ReformasiRI.com



    📶 Post Views: 4.219

    Share:

    Para Unras Blokade Jalan, Tujuh Tahun Berlalu Tak Ada Kejelasan


    Banyuasin – Masyarakat desa Karang Anyar kecamatan Sumber Marga Telang kabupaten Banyuasin lakukan unjuk rasa terkait ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan, Kamis (02/12/2021).

    Ini adalah rangkaian unjuk rasa yang ke-tiga kali yang dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan ganti untung Tanah sepanjang 1.200 meter dan lebar 50 meter selama 7 (tujuh) tahun tak kunjung mendapat kejelasan dari pihak berwenang.

    Pihak keluarga yang enggan disebutkan namanya meminta pihak terkait agar dapat menyelesaikan problematika tersebut.

    “Saya berharap masalah ini agar cepat ditindak lanjuti dan segera diselesaikan,” ungkapnya.


    Turut hadir didalam unjuk rasa tersebut diantaranya Ketua dan Wakil Ketua DPRD kabupaten Banyuasin, pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan kabupaten Banyuasin guna mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus mengamankan serta mengurai massa sehingga arus lalu lintas yang awal mulanya tersendat menjadi lancar.(Dr)

    Post: ReformasiRI.com


    Share:

    Afrina E. M. Penyumbang Emas dan Perak Bagi Banyuasin Ternyata Putri Orang Ternama

    Banyuasin – Update terbaru perolehan medali kontingen Banyuasin di pekan olahraga perovinsi (PORPROV) ke XIII di OKU Raya, Selasa (23/11/21).

    Pengcab Wood Ball Banyuasin berhasil menyumbangkan 5 Medali diantaranya :

    – Mix fairway 1 mas (Ian Alfatizi dan Arfina E M)

    – Single fairway putri 1 perak (Afrina E M)

    – Single fairway putri 1 perungu (preti sinta)

    – Double fairway putri 1 perungu (Citra Gita Iswara dan Melati Dwi Aulia)

    – Mix fairway 1 perungu (preti Sinta dan Rido Romadon

    Kemudian dilanjutkan dari cabng Atletic berhasil menyumbangkan 1 Medali Perak atas nama Misna dari Nomor Lempar Lembing Putri.

    Dan Menembak 1 emas di raih oleh Farida nomor/event air Rifle Match Putri Senior. Untuk perak diraih Wismanto Nomor/event Benchrest 25 WRABF

    Setelah kami telusuri ternyata Afrina E M., adalah putri seorang aktivis kawakan di di Sumatera Selatan yakni Ir. Darsan saat dikonfirmasi merasa bangga atas pencapaian putri di bidang olahraga.

    “Sebagai orang tua saya meras bangga dan berharap kedepannya mampu memberikan prestasi yang terbaik untuk Bumi Sedulang Setudung baik di kancah domestik maupun internasional,” Ungkapnya.

    Sementara itu Hermantoni, ST., (Ketum KONI Banyuasin) mengucapkan Selamat kepada atlet yang telah menyjmvangkan medali bagi kabupaten Banyuasin.

    “Selamat kepada para atlet peyumbang medali bagi kabupaten Banyuasin, saya berharap ini menjadi pemicu bagi para atlet yang lain untuk memberikan yang terbaik bagi bumi Sedulang Setudung”.(Red)

    Post: ReformasiRI.com


    📶 Post Views 2.085

    Share:

    Berita Populer