Bupati Askolani Hadiri Langsung Pengarahan Presiden RI Joko Widodo

 

Jakarta – Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH.,MH bersama sejumlah Menteri / Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati menghadiri pengarahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan di Gedung Jakarta Convention Center, Kamis (29/09/2022).

Arahan Presiden RI yang disampaikan kali ini terkait pengendalian inflasi di daerah, selain itu juga terkait tindak lanjut afirmasi bangga buatan Indonesia, serta pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dalam kesempatan tersebut Presedien Joko Widodo juga menyingung pejabat publik yang sering melakukan kegiatan liburan di luar negeri.

Menurutnya, sangatlah tidak bijak disaat sekarang sebagi pejabat publik berwisata keluar negeri apalagi sampai di posting akun instagram.

“Saya ini tiap tahun bisa sampai 20 kali undangan ke luar negeri, tetapi saya pilah mana yang benar-benar akan membawa dampak bagi Indonesia, paling saya akan penuhi dua saja dari undangan itu” katanya. Bahkan beliau menambahkan tempat wisata di Indonesia masih jauh lebih bagus daripada di luar negeri untuk dijadikan tempat liburan.

Sebelum Presiden Joko Widodo memberikan arahannya, terlebih dahulu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan laporannya. Dalam laporannya beliau menyampaiakn enam terobosan aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Selain itu beliau juga menyampaikan tiga instrumen kebijakan konvergensi program dan perbaikan akurasi sasaran serta kemiskinan ekstrim.

Menanggapi apa yang menjadi arahan Presiden tersebut, Bupati Banyuasin H. Askolani menyampaikan bahwa Tiga Agenda Bupati Banyuasin kedepan setelah Bertemu dengan Presiden RI, yakni terkait Inflasi, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Penggunaan produk lokal yang menjadi fokus PR Banyuasin kedepannya.

”Tentunya Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus, sedangkan untuk penurunan angka kemiskinan BPS mencatat total jumlah penduduk makin per Maret 2002 sebanyak 2630 Juta orang Angis itu meng penurunan sekitar 340 ribu orang da posisi September 2021 lalu dan turun 1,38 juta orang dibandingkan Maret 2021 lalu, artinya bahwa kita membuktikan bahwa di masa pandemi Covid-19 Banyuasin mampu Bangkit dari keterpurukan,” ucapnya.

lanjut dia, dari bidang penggunaan peoduk lokal, Banyuasin terus menggiatkan, dan mendukung penuh peningkatan UMKM yang ada di Bumi Sedulang Setudung.

”Dengan begitu dapat meningkatkan kualitas produk dan bisnis dalam negeri penggunaan produk dalam negeri juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan pendidikan SDM akan lebih terjangkau Kualitas SDM akan terus ditingkatkan agar bisa bersaing dalam pasar internasional,” tandasnya.(Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Yan Coga Resmi Nakhodai FSP PPMI SPSI Sumsel

Palembang - Yan Coga sapaannya atau Yan Hariranto resmi menakhodai Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SP-PPMI-SPSI) Sumsel masa bakti 2022-2027.

Yan Coga terpilih secara aklamasi pada rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) III F.SP-PPMI-SPSI Sumsel yang digelar di Meeting Room Mahameru, Hotel Swarna Dwipa Palembang, Rabu (28/9/2022).

“Setelah melalui proses pemilihan dan hanya satu calon, maka menetapkan Yan Hariranto sebagai Ketua Terpilih F.SP-PPMI-SPSI Sumsel masa bakti 2022-2027,” ujar Pimpinan Sidang Lidayanto.

Dalam kesempatan penyampaian visi dan misinya, Yan Coga mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan. Pihaknya berharap agar semua tim solid dalam membesarkan F.SP-PPMI-SPSI Sumsel.

Kami ingin sukses tidak hanya di pemimpin saja, kalau saya sukses, kita semua juga harus sukses. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membesarkan organisasi ini,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua Umum PP. F.SP-PPMI-SPSI Arnold Sihite, SE mengucapkan selamat atas terpilihnya Yan Hariranto sebagai Ketua SP-PPMI-SPSI Sumsel masa bakti 2022-2027.

“Semoga panji-panji SP-PPMI-SPSI Sumsel bisa dikibarkan di seluruh wilayah Sumsel. Dan semua Cabang du kabupaten/kota di Sumsel segera terbentuk,” tandasnya. (Ari)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Yan Coga Mendukung Gubernur Papua Lukas Enembe WTP 8 Kali

Palembang - Ketua Garda Api Sumsel ikut menyoroti kasus Gubernur Papua Lukas Enembe yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)

Menurut Yan Coga Selaku Ketua Garda Api Sumsel ini, Hal tersebut jangan jadi alat mendeligitimasi dan dipolitisasi Kepala Daerah dengan kewenangannya.

"Hemat kami, hal ini jangan dijadikan alat mendeligitimasi dan politisasi Kepala Daerah dengan kewenangannya, mestinya lakukan azas praduga tidak bersalah agar jangan akhirnya yang dirugikan Masyarakat, seperti apa yang di Alami Gubernur Papua sekarang ini" beber Coga di Kantor kerjanya. Jum'at(23/09/2022

Tambah Yan Coga, Prestasi yang dicapai oleh Gubernur Papua Lukas Enembe sudah sangat luar biasa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya, hal ini sangat disayangkan terhadap keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)

"Sangat menyesalkan kenapa bisa Kepala Daerah dengan kondisi mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali dari BPK RI bisa diperlakukan seperti itu, padahal prestasinya sudah sangat luar biasa. Atas pencapaian itu, Pemprov Papua menerima penghargaan bahkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk kelima kalinya pada tahun 2022 ini, kenapa bisa Kepala Daerahnya dijadikan tersangka oleh KPK RI". Sesal Coga

Ketua Garda Apo ini menambahkan, sangat mendukung Gubernur Papua Lukas Enembe, dimana Pemprov Papua di bawah komando Gubernur Lukas Enembe sudah bekerja luar biasa keras menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi nasional dan tentunya untuk Papua itu sendiri.

"Sebagai Ketua Garda Api Sumsel Saya tentu sangat mendukung sikap masyarakat Papua atas dukungannya kepada Gubernur Lukas Enembe, karena Gubernur Lukas sudah bekerja dengan baik menggunakan resource di Papua dan inilah yang jadi prestasi Lukas dalam memimpin Papua, itu dibuktikan  atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali dari BPK RI" Tandasnya.(Rico)

Post: www.ReformasiRi.com

Share:

Baca Lagi

Bupati Askolani Terima Penghargaan dari Menteri Keuangan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022

 

Jakarta - Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengadakan acara Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022. Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan kategori minimal 10 kali berturut-turut dalam giat yang digelar di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Kamis (22/09/2022).

Pada acara ini terdapat beberapa kategori yang diantaranya Opini WTP tahun 2021, Opini WTP minimal 5 kali berturut turut, Opini WTP minimal 10 kali dan Opini WTP minimal 15 kali berturut-turut.

Bupati Banyuasin, H.Askolani, SH.,MH, menerima langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, atas penghargaan Opini WTP dengan kategori minimal 10 kali berturut-turut.

“Berkat doa dan dukungan semua ASN , Non ASN dilingkungan Pemkab Banyuasin serta doa dan dukungan Masyarakat Banyuasin. Kembali Pemerintah Banyuasin mendapatkan Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI, yang diserahkan langsung oleh Ibu Sri Mulyani karena mendapatkan WTP 11 xkali berturut-turut dari BPK RI dalam pengelolahan Keuangan Daerah. Semoga penghargaan ini menjadi pemicu semangat kita dalam membangun dan melayani masyarakat Banyuasin” ujar Bupati Askolani usai menerima penghargaan.

Selanutnya beliau mengharapkan dengan diterimanya penghargaan ini dapat semakin meningkatkan semangat dan motivasi membangun Kabupaten Banyuasin lebih baik lagi melalui 7 Program Unggulan dan 12 Gerakan Bersama Masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Hadiyanto, mengatakan Rakernas akuntansi merupakan agenda tahunan Kementerian Keuangan, sebagai ajang bergengsi para pengolahan keuangan negara.

Tema Rakernas Tahun 2022 ini adalah “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Untuk Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”. Dengan harapan, tema tersebut dapat menjadi energi bagi seluruh bagi pengelola keuangan dan kinerja, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan secara simultan.

“Rakernas tahun ini bertujuan, memberikan apresiasi atas raihan opini WTP. Mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah. Meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional,” jelas Hadiyanto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai kalau Indonesia ternyata lebih baik dari negara di ASEAN dan bahkan negara G20 sekalipun. Pernyataan ini berdasarkan prestasi yang dicapai Indonesia pasca pandemi.

Sri Mulyani juga mengungkap, prestasi itu adalah perolehan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang bisa menyentuh level normal seperti sebelum pandemi. Capaian ini diperoleh pada 2021 dan hanya bisa didapat oleh segelintir negara saja di dunia, salah satunya Indonesia. Dimana, banyak negara G20 dan ASEAN, dan negara lainnya belum mampu memulihkan PDB-nya.

“Kita termasuk dari sedikit negara yang pada tahun 2021 tahun lalu, sudah bisa GDP-nya, ekonominya melewati masa pre-pandemic, yaitu 2019, bahkan pertengahan tahun, itu luar biasa,” katanya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Kamis (22/09/2022). (Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Bupati Banyuasin Hadiri Rakor Bersama APKASI dan Kementerian PAN-RB terkait Tindak Lanjut Permasalahan Tenaga Non-ASN di Lingkup Pemda

 

Jakarta - Bupati Banyuasin H. Askolani, SH menghadiri Rapat koordinasi APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) – Kementrian PANRB tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Puri Agung Convention Hall , Hotel Sahid Jakarta, Rabu (21/09/2022).

Pertemuan ini digelar untuk menindaklanjuti pertemuan Dewan Pengurus Apkasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PANRB ) yang telah dilaksanakan pada Senin (12/09/2022) lalu.

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk membahas dan merumuskan solusi atas permasalahan tenaga Non – ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah diseluruh wilayah Indonesia.

Pada acara tersebut juga dilaksanakan diskusi dengan menghadirkan narasumber Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana; Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Arianti Anaya; Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nunuk Suryani; Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya; Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Cheka Virgowansyah

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, yang hadir langsung pada rapat tersebut menyampaikan saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan tenaga non-ASN. Koordinasi lintas sektor terkait juga terus dilakukan untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan tenaga non ASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas merangkul bupati seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI untuk menyatukan persepsi serta mencari jalan tengah penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara (ASN).

Menteri Anas meminta dengan tegas para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data dan mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN.

SPTJM itu sebagai bentuk komitmen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tak berubah. Penyelesaian permasalahan diawali dengan melaksanakan pendataan bagi tenaga non-ASN, oleh karenanya Menteri Anas mendorong agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan.

Ditempat yang sama Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH menyampaikan bahwasannya permasalahan tenaga hororer bukan hanya terdapat di Kabupaten Banyuasin, tetapi sudah merupakan masalah nasional yang ada di seluruh wilayah Indonesia. “Dari dengar pendapat dari teman-teman Bupati dari seluruh Indoensia tadi kita mendapatkan kesimpulan bahwasannya disatu sisi kita menghargai dan berterimakasih terhadap para tenaga honorer yang selama ini telah berdedikasi terhadap daerah. Namun, juga tidak dapat dipungkiri bahwa sudah menjadi fenomena nasional penerimaan tenaga honorer tidak dilakukan secara prosedurar atau sesuai kebutuhan, terdapat juga penerimaan yang bersifat nepotisme” jelasnya.

Dilanjutnya Bupati Askolani, saat ini di Kabupaten Banyuasin terdapat sekitar 8ribu tenaga honorer baik dari bidang pendidikan, kesehatan, pertanian maupun tenaga teknis lainnya. Dan beliau secara maksimal akan berjuang dan melakukan segala upaya untuk para tenaga honorer ini.

“Ada 3 opsi yang akan menjadi bahasan selanjutnya dari hasil rapat tadi” ungkap beliau. Ketiga opsi itu adalah, satu semua tenaga honorer diangkat menjadi pegawai P3K. Kedua, semua tenaga honorer diberhentikan. Dan ketiga, diadakan seleksi untuk pengangkatan tenaga honorer.

“Tentunya sebagai Bupati saya memilih opsi pertama, tetapi balik lagi penggajian harus dari pusat. Setidaknya bisa sharing fifty-fifty dengan keuangan daerah” paparnya. Beliau juga dengan tegas menolak opsi no dua. “Apalagi untuk mereka yang telah bertahan bekerja diatas 5 tahun, kita harus punya hati nurani untuk mengapresiasi jasa yang telah mereka berikan” lanjut beliau bersemangat.

Hal paling baik yang akan dibicarakan lebih lanjut menurut beliau adalah opsi ketiga. Beliau juga mengharapkan agar aturan nilai passing grade akan disesuaikan dengan masing-masing daerah. “Seperti pendapat teman dari Papua tadi, tidak bisa menyamaratakan kemampuan kami yang didaerah dengan yang di pusat, bisa-bisa banyak yang tidak lolos seleksi” ujarnya menirukan ucapan Bupati dari Pulau Papua.

Dengan seleksi ketat diharapkan juga akan didapatkan SDM yang berkualitas yang akan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.(Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Bupati dan Wakil Bupati 4 Tahun Menjabat Terima 76 Penghargaan

 

Banyuasin - Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin menggelar syukuran dengan membaca surat yasin dan doa bersama, dalam rangka memperingati 4 (empat) tahun kepimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin masa bhakti 2018-2023 dilaksanakan di Masjid Agung Al-Amir Komplek Pemkab Banyuasin, Senin (19/092022).

Mengusung tema Banyuasin Bangkit, Adil, dan Sejahtera. Tentunya juga dengan 7 program prioritas dan 12 gerakan bersama masyarakat. Dalam kesempatan ini juga diserahkan sejumlah bantuan mulai dari bedah rumah, hingga santunan kepada fakir miskin, kaum dhuafa dari baznas, hingga bantuan pribadi dari Bupati Banyuasin dan Wakil Bupati Banyuasin.

Sederet penghargaan berhasil didapat dalam kurun 4 (empat) tahun Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin menjabat. Ditahun 2022 ini beberapa diantaranya yaitu :
1. Penghargaan terpilihnya kabupaten/kota terbaik peringkat 1 (satu) se-provinsi Sumsel pada penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting, diberikan oleh Kemendagri Ditjen Bina Bangda di Jakarta pada 30 Agustus 2022.
2. Penghargaan Nirwasita Tantra bidang lingkungan hidup diberikan langsung Gubenur Sumsel H. Herman Deru pada tanggal 27 Agustus 2022
3. Penghargaan Nasional bidang pertanian daerah penghasil lumbung pangan nasional nomor empat se-Indonesia dan penghargaan sistem pertanian pangan tangguh swasembada beras tahun 2019-2021 langsung diberikan oleh menteri pertanian Syahrul Yasin Limbo di Jakarta 14 Agustus 2022.
4. Penghargaan program pemanfaatan teknologi pertanian dari Tribun Sumsel langsung diserahkan langsung Kepala News Room L. Weny Ramdiastuti di Griya Agung pada 12 Juli 2022.
5. Penghargaan nasional kinerja pajak dari KPK RI dalam kategori pengoptimalan penggunaan alat rekam pajak, penghargaan langsung diberikan oleh ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri pada 19 Mei 2022.
6. Dibulan April ada 3 Penghargaan yaitu penghargaan pemrakarasa rekor dunia khatam Al-Quran dengan peserta terbanyak 50. 000 orang selama empat bulan dari lembaga prestasi Indonesia, Penghargaan kabupaten layak anak pratama dan penghargaan anugrah parahita ekapraya dari kementerian pemberdayaan perempuan anak RI, Penghargaan manggala karya kencana dari badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) RI.

Dalam sambutannya Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH mengatakan dengan berjalannya masa jabatan 4 (empat) tahun ini, tentunya Pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat mengucapkan terima atas bantuan dan dukungan dari semua instansi yang terlibat selama ini baik dibidang pembangunan dan pelayanan sehingga sudah mendapatkan 76 penghargaan.

“Semua hasil penghargaan tidak terlepas dari kerjasama bersama instansi dan masyarakat, sehingga pemkab bisa mendapatkan penghargaan baik dari organisasi dunia, penghargaan pusat, penghargaan provinsi. Tentunya semua ini berkat kerja keras kita semua,” ungkapnya.

Dilanjutkan Askolani dengan sisa 1 (satu) tahun ini kami terus berupaya untuk bekerja dengan baik meskipun masih banyak belum yang belum dicapai, “sisa satu tahun ini kita akan membangun Banyuasin tercinta yang belum terwujud kedepannya kita jalankan dengan baik dan semangat” ujarnya.

Selain itu Banyuasin kini sudah diperhitungkan di tingkat nasional merupakan suatu kebanggaan bisa bekerjasama dengan seluruh pihak dengan bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. “Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih, kami berdua bukanlah apa-apa tanpa dukungan para kepala OPD Kabag dan seluruh pegawai yang ada di Lingkungan Pemkab Banyuasin ” tutup Bupati Banyuasin.

Turut hadir Wakil Bupati Banyuasin, Sekretaris Daerah, Kepala Kementerian Agama, Dandim 0430 Banyuasin, Kajari Banyuasin, Wakil Pengadilan Agama, Ketua Baznas, Camat Se-kabupaten Banyuasin, Staf Ahli, Staf Khusus, Kepala OPD, Seluruh Pegawai Pemkab Banyuasin.(Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

H. Budi Wahyu Kurniawan Siap Maju Pada Pemilihan Ketua Asprov PSSI Sumsel, Ini Motivasinya!..

Palembang - H. Budi Wahyu Kurniawan (BWK) menyatakan siap maju dalam pemilihan Ketua Umum Asosiasi Provinsi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Sumatera Selatan (Asprov PSSI Sumsel). Sebagai langkah seriusnya yakni akan mengambil formulir pencalonan. Majunya dalam pemilihan sebagai langkah untuk bisa berkontribusi secara maksimal dalam memajukan sepak bola di provinsi sumatera selatan ini.

"Nanti saya mengambil formulir pendaftaran sebagai calon ketua umum. Pengambilan formulir adalah rangkaian dari tahap kongres luar biasa Asprov PSSI Sumsel dalam memilih ketua untuk periode 2022 - 2026 yang akan digelar 5 - 6 November 2022 mendatang," ujarnya di Palembang, Sabtu, 17 Sept 2022.

Ia menambahkan motivasinya ikut mendaftar pencalonan Ketua Asprov Sumsel sendiri untuk turut membantu semaksimal mungkin roda organisasi agar semakin baik dan tertib. Hal itu karena dengan semakin baiknya tata kelola organisasi cabang olahraga, ia yakin akan berimbas ke peningkatan prestasi oleh para atletnya.

"Selama ini saya memang lebih dikenal sebagai pengelola klub tarkam. Alhamdulillah tahun lalu akhirnya dipercaya untuk menahkodai tim PS Banyuasin dalam mengarungi liga 3 zona Sumsel dan pada kesempatan pertama tersebut saya dapat mensejajarkan klub PS Banyuasin dengan Klub2 lainnnya.

 Setelah pengambilan formulir saya beserta tim akan road show ke para pemilik suara agar bisa memenuhi syarat dukungan 30 persen dari Askab dan klub," pungkas Ketua PPP Kabupaten Banyuasin ini. (AA/Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

AKTIVIS PEDULI SUMSEL AKAN GELAR AKSI, INI DUKUNGANYA PADA HDMY

Palembang - AKTIVIS PEDULI SUMSEL akan menggelar aksi damai pada tanggal 26 september 2022 mendatang di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan 

Bertajuk: AKSI MENDUKUNG GUBERNUR  SUMATERA SELATAN 

Aksi AKTIVIS PEDULI SUMSEL kali ini mengusung tema "GUBERNUR YANG BAIK PENUH DENGAN PRESTASI NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL"

Dalam dukungannya kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Mawardi Yahya (HDMY) dengan slogan "SUMSEL MAJU"

Aktivis ini Mendukung Gubernur untuk segera membersihkan seluruh jajaran Komisaris, Direktur Perusahaan BUMD di Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan tidak menjalan BUMD dengan baik sehingga menyebabkan seluruh BUMD di Provinsi Sumsel diduga Korupsi "Cukup PT SMS saja yang dirusak oleh Oknum-oknum yang terkait"

Dimotorisasi oleh: YAN COGA, RENALDI,  ANDI JA, HAMZA, RICKO TANJUNG, ARI ANGGARA dan MUKRI AS, 

Tagline-nya: 

#GIBERNUR BERSAMA RAKYAT

#WARGA SUMSEL PUAS KINERJA HDMY

RILL: AKTIVIS SUMSEL

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Kepala Desa Cibuntu AR Jadi Tersangka Pungli PTSL

Bekasi – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Menjebloskan AR Kepala Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Atas perbuatan Penggunaan Kekuasaan untuk melakukan Pungutan Liar (Pungli) Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) tahun 2021.

Kasie Intel siwi utomo Menjelaskan”Proses Penahanan Terhadap AR sudah dilakukan sejak Kamis 08/09/2022, serta dilakukan Upaya penahanan Senin 12/09/2022.

Ini bentuk komitmen kejaksaan negeri kabupaten Bekasi dalam rangka mendukung instruksi Kejagung pemberantasan mafia pertanahan,”ujar Siwo.

“Penetapan Saudara AR sebagai tersangka adanya permintaan sejumlah uang kepada masyarakat kaitan PTSL tahun 2021,” terangnya.

Adapun, lanjut Siwi, sangkaan terhadap tersangka adalah primair Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, AR selaku Kepala Desa Cibuntu mengadakan pertemuan dengan Kadus, Ketua RT dan RW serta Kaur Pembangunan dan Kaur Pemerintahan Desa Cibuntu terkait alur berkas PTSL Desa Cibuntu dan biaya yang akan dikenakan kepada pemohon yang ingin mengajukan PTSL.

Di kesempatan itu Kepala Desa AR menyampaikan instruksi terkait alur penyerahan berkas dan uang PTSL Desa Cibuntu serta menetapkan dan memerintahkan nilai pungutan atau biaya pada PTSL Desa Cibuntu sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu) atas nama yang memohon.

“Sebaliknya, bagi yang belum atas nama pemohon sendiri setiap seratus meternya dikenakan biaya sebesar Rp 1.500.000 ditambah Rp.400.000. Jadi tiap seratus meter untuk yang alas haknya bukan atas nama pemohon, biayanya total Rp1.900.000,” jelas Siwi.

Kemudian, sambung Siwi, untuk perangkat Desa Cibuntu biaya berbeda yaitu setiap seratus meter sebesar Rp1.000.000 ditambah Rp.400.000. Jadi tiap seratus meter untuk yang alas haknya bukan atas nama pemohon biayanya yaitu Rp 1.400.000 perbidang.

Berdasarkan penetapan pungutan biaya-biaya dalam pelaksanaan PTSL Desa Cibuntu diperoleh hasil pungutan PTSL sebesar Rp 400.000 perbidang untuk dasar alas hak atas nama yang memohon dengan hasil pungutan sejumlah Rp 1.813.200.000 (Satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

“Balik nama PTSL sebesar Rp1.500.000 per 100 meter sertipikat untuk dasar alas hak atas nama yang memohon atau ada pergantian peralihan nama, dengan total permohonan sertifikat pada Desa Cibuntu seluas 972.930 meter. Nilai hasil pungutan masih dilakukan pendalaman,” tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan sosialisasi pihak Kantor ATR BPN Kabupaten Bekasi di Kantor Desa Cibuntu, disampaikan bahwa Desa Cibuntu mendapat program PTSL dengan target awalnya 5.800 bidang dengan pemberkasan yaitu: fotokopi KTP, Copian girik, AJB, Materai sebanyak 4 buah dengan biaya PTSL yang bisa dibebankan kepada warga pemohon sesuai SKB 3 menteri untuk wilayah Jawa dan Bali adalah Rp.150.000

Post: www.Reformasi.com

Sumber: Media Nasional

Share:

Baca Lagi

Bupati Banyuasin Bagikan 60 Ribu Kartu kepada Petani

 

Banyuasin - Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH.,MH membagikan secara simbolis 60 ribu lebih Kartu Tani dalam kesempatan silahturahmi dengan masyarakat Makarti Jaya yang juga sekaligus pelepasan Camat Makarti Sarip, SP.,MM yang dilantik menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin. Rabu(14/09/2022)

Kartu Tani ini merupakan kartu yang digunakan pemerintah untuk penyaluran subsidi non tunai berupa pupuk kepada petani. Untuk Kabupaten Banyuasin sementara ini pembagian Kartu Tani di bagi dalam 2 zona, yakni dibawah wilayah BRI unit KTM Telang Palembang Sriwijaya dan BRI unit Mariana KCU Palembang Arivai.

Untuk unit KTM Telang jumlah petani yang telah terdaftar mendapat Kartu Tani sebanyak 24.903 petani yang terdiri dari : Kec. Banyuasin II, Kec. Karang Agung Ilir, Kec. Muara Telang, Kec. Sumber Marga Telang, Kec. Talang Kelapa dan Kec. Tanjung Lago.

Sementara untuk unit Mariana terdapat 35.865 petani yang terdiri dari : Kec. Rambutan, Kec. Air Salek, Kec. Banyuasin I, Kec. Makarti Jaya, Kec. Muara Padang, Kec. Muara Sugihan dan Kec. Air Kumbang.

Sedangkan untuk kecamatan lain yang belum mendapatkan Kartu Tani, Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kab.Banyuasin yang ditemui dilokasi menjelaskan bahwa adanya peraturan baru yang menyatakan pupuk bersubsidi yang disalurkan melalui Kartu Tani hanya diperuntukkan untuk petani pangan bukan petani perkebunan, karenanya pihaknya akan meninjau kembali apakah petani yang belum kebagian sesuai dengan kategori yang disyaratkan aturan yang berlaku. “Daerah lain masih ada masuk kategori petani perkebunan, jd kita belum tau ada berapa sisa petani yang akan mendapatkan Kartu Tani selanjutnya” ujarnya. Untuk unit BRI yang akan melayani zona selanjutnya dijelaskan Sarip,SP.,MM lebih lanjut adalah BRI unit Sekayu.

Ditempat yang sama Bupati Banyuasin, H. Askolani,SH.,MH menegaskan kedepan target Pemkab adalah dapat membantu seluruh petani yang ada di Banyuasin. “Sisanya yang belum dapat Kartu Tani akan segera diurus sesuai prosedur” ujar Bupati.

Lebih lanjut beliau menjelaskan Kartu Tani bertujuan agar distribusi pupuk bersubsidi memenuhi Asas 6 Tepat (Tepat Jumlah, Jenis, Waktu, Tempat, Mutu, dan Harga) dan meminimalisir permasalahan dalam pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta implementasi dalam pengolahan lahan pertanian masing-masing petani.

Beliau berharap kehadiran Kartu Tani akan membantu permasalahan pupuk yang sering dikeluhkan petani dan mampu lebih meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten Banyuasin.

Acara yang turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dan sejumlah Kepala OPD dilingkup Pemerintahan Kabupaten Banyuasin ini juga dimanfaatkan Bupati untuk bersilahturahmi dengan masyarakat secara langsung. Bupati dan rombongan juga menyempatkan hadir dan memeriahkan acara hajatan warga bahkan di dua lokasi berbeda yang jaraknya berjauhan. “Menyapa masyarakat secara langsung sekaligus ikut merasakan kegembiraan mereka menjadi bagian dari tugas kita untuk mengayomi masyarakat”tutupnya.(Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Yan Coga, Tokoh Pemuda Sumsel Ini Sikapi Mosi Tidak Percaya di Tubuh DPRD Banyuasin

Banyuasin - Menyikapi permasalah kisruh di DPRD Kabupaten Banyuasin, Yan Coga salah seorang tokoh muda Sumsel menyayangkan kejadian tersebut, Yan Coga menyayangkan kisruh yang sempat terekspos ke publik. Seolah memojokan ketua DPRD dan Sekda Banyuasin.

" Saya pribadi sangat perihatin dengan situasi ini, rasanya kurang bijak anggota dewan berbicara seperti itu, apalagi sama-sama wakil rakyat justru seharusnya kita saling dukung dan bukan malah mencari kesalahan, tak perlu terlalu keras dan lantang menyikapi persoalan di dalam tubuh mereka sendiri (DPRD), apalagi sama-sama anggota DPRD dan hendaknya selaras dengan motto " Banyuasin Bangkit" ,dengan secara bersama-sama pula menjaga dan mewujudkan nya." Harap Yan Coga yang merupakan ketua Garda Api Sumsel ini.

Melansir dari media Tintahitam.news.com, Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan,SH menangapi dengan kepala dingin terkait pernyataan mosi tidak percaya yang dilayangkan terhadap pimpinan dewan termasuk dirinya.

Masalahnya tidak ada yang melanggar kode etik dan hal yang prinsip seperti perbuatan amoral, tidak masuk kerja dan melenceng dari tugas dan pungsinya sebagai pimpinan DPRD 

Menurut Irian panggilan akrabnya jika situasi dilingkungan kerja DPRD Banyuasin sampai saat ini masih dalam kondusif dan tidak ada perpecahan antara pimpinan dewan dengan anggota DPRD lainnya.

"Jadwal kegiatan anggota dewan berjalan dengan baik, bahkan diberikan waktu yang untuk Banmus,”jelasnya.

Namun diakuinya dalam pembahasan APBD tahun Anggaran 2023 lalu memang ada usulan para anggota dewan dengan TAPD Pemkab Banyuasin yang belum terpenuhi.

“Barangkali masalah ini ada yang belum bisa dipenuhi, kami minta maaf, tapi sudah berupaya untuk memperjuangkan jumlahnya bertambah dari jumlah semula,”lanjutnya.

 

Tapi jika dibandingkan dengan anggota DPRD yang periode lalu jumlah usulan program dewan sudah ditambah.

“Keadaan keuangan saat ini harus dimaklumi, belum memungkinkan untuk bertambah,” paparnya

Menggenai defisit anggaran sebesar Rp193 miliar lebih, perlu diluruskan apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Banyuasin beberapa waktu lalu.

"Anggaran kita balance, dan tidak defisit. Saat itu pembahasan awal dari Sekda selaku TAPD tetapi sudah dilakukan dengan penghematan dan pengurangan belanja jadi tidak ada defisit anggaran,” ungkapnya.

Terkait alat kelengkapan DPRD Banyuasin belum terbentuk seperti Badan Kehormatan (BK) yang habis masa jabatannya, dijelaskan Irian diusahakan tidak ada pemilihan tapi melalui musyawarah mufakat fraksi. Hanya memang belum ditandatangani oleh fraksi-fraksi siapa yang akan ditunjuk.

“Untuk membentuk BK sudah dipersiapkan dan segera akan diumumkan melalui paripurna dewan,”jelasnya lagi

Pihaknya juga sudah bersikap transfaran dan tidak arogan, selaku pimpinan dewan ia sudah memberikan yang terbaik untuk anggotanya.

Seperti ada LHP BPK, kalau ada anggota dewan yang minta pasti diberikan. Tapi perlu diingat ada prosedur dan aturannya.

“Kami bekerja punya tanggungjawab terhadap konstitusi seringkali juga kami bersikap keras terhadap kebijakan Pemkab seperti menolak dana PEN. Jadi kami jaga dengan baik amanah ini,” tutupnya (ril)

Share:

Baca Lagi

Kasad Dudung Terima Bintang Bhayangkara Utama

JAKARTA  - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman menerima penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang diserahkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bertempat di Ruang Rapat Utama Mabes Polri Jakarta Selatan, Senin (12/9/2022).

Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ini diberikan kepada Kasad atas hubungan timbal balik dan kerjasama antara TNI AD dengan Polri dalam upaya peningkatan keamanan di Negara Republik Indonesia.

Hadir pada acara penganugerahan Bintang Utama Polri para pejabat teras dari Mabes Polri dan Mabes TNI AD, antara lain Danpuspomad Letjen TNI Chandra W. Sukotjo, Aspers Kasad Mayjen TNI Darmono Susastro dan Direktur Hukum Angkatan Darat (Dirkumad) Brigjen TNI Dr. Tetty Melina. (Dispenad)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Kapolri Tegaskan Tak Akan Tegur Anggota yang Dilaporkan: Saya Langsung Copot

Nasional - Anggota Polri yang dilaporkan melakukan suatu pelanggaran tak akan lagi menerima teguran dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, tetapi langsung dicopot olehnya.

Kapolri sendiri yang menegaskan kepada jajarannya, tidak bakal menegur lagi bila menerima laporan pelanggaran anggota yang mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi langsung diproses dan ditindak tegas dengan pemecatan.

“Kalau ada laporan saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya langsung copot. Ini berlaku untuk semuanya, apakah itu polki apakah itu polwan,” kata Sigit dalam video yang dibagikannya di Instagram resminya @listyosigitprabowo dilihat di Jakarta, Senin.

Jenderal bintang empat itu menyampaikan, tindakan tegas itu ia lakukan demi melindungi 430 ribu anggota Polri dan 30 ribu PNS yang telah bekerja dengan baik membangun Korps Bhayangkara semakin dipercaya oleh masyarakat.

“Saya harus mencopot, saya harus menindak, terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan ini terus saya ulang-ulang karena saya sayang dengan 430.000 polisi yang telah bekerja dengan baik dan 30.000 PNS yang juga bekerja dengan baik,” ujarnya.

Mantan Kabareskrim Polri itu tidak mentolerir adanya aparat kepolisian yang terlibat dalam pelanggaran terkait dengan penyakit masyarakat, seperti perjudian, narkoba dan lainnya.

Menurutnya, negara membutuhkan peran Polri dalam memulihkan perekonomian nasional. Hendaknya anggota Polri aktif dan menindak kejahatan guna menjaga perekonomian negara stabil.

“Jadi kalau masih ada yang kedapatan melanggar terkait masalah judi, terkait dengan masalah penyakit masyarakat, negara sedang pusing, bebannya cukup berat terhadap kejahatan-kejahatan kekayaan negara tolong diberantas,” tegasnya.

Mantan Kadiv Propam Polri itu mewanti-wanti jajarannya untuk menghindari pelanggaran, khususnya yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

Sikap dan laku anggota Polri mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

“Saya selalu mewanti-wanti hindari pelanggaran-pelanggaran khususnya hal-hal yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran yang kalau anggota lakukan maka itu akan semakin menurunkan kepercayaan publik kepada Polri,” pesannya.

Ia juga berpesan agar seluruh anggota Polri saling mengingatkan, baik atas kepada bawahan maupun bawahan ke atasan. Seperti kata pepatah “Ikan busuk mulai dari kepala”.

“Ikan busuk tentunya mulai dari kepala. Mari saling mengingatkan atasan mengingatkan anak buah, anak buah juga sama. Menyampaikan bahwa komandan sepertinya ini salah, dan itu sah-sah saja.

Mantan Kapolda Banten itu mengatakan tidak ada larangan bawahan mengingatkan atasannya, termasuk menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

“Jangan biasakan rekan-rekan bila menerima sesuatu yang tidak pas terus rekan-rekan tidak berani menyampaikan pendapat rekan-rekan. Karena ini untuk kebaikan institusi,” pesan Kapolri Sigit. 

Post: www.ReformasiRI.com

Sumber: (NKRIPOSTl/ANTARA)

Share:

Baca Lagi

Bupati Askolani Hadiri Rapat Koordinasi Pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba dan Radikalisme

 

Banyuasin - Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH., MH dan Wakil Bupati, H. Slamet Somosentono, SH menghadiri rapat koordinasi pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba dan Kampung Tangguh Anti Radikalisme bersama Dir Intelkam Polda Sumsel, rombongan Intelkam Polda Sumsel, anggota tim asistensi dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (13/09/2022).

Tujuan rapat koordinasi pembentukan kampung tangguh anti narkoba dan kampung tangguh anti radikalisme guna melaksanakan perintah Kapolda Sumsel untuk setiap daerah agar dapat membentuk kampung narkoba.

Rapat dipimpin langsung oleh Kombespol, Iskandar F. Sutisna, S.I.K., M.SI selaku Dir Intelkam Polda Sumsel sekaligus ketua tim asistensi menjelaskan kampung tangguh pertama kali di OKU dan masih ada 5 (lima) kabupaten/kota salah satunya kota Palembang. Kampung tangguh harus kita tanamkan karena Kapolda sudah melihat data bahwa di Sumsel baik kabupaten/kota marak sekali penggunaan narkoba sehingga sangat memprihatinkan.

“Sumatera Selatan menurut survei terbanyak nomor 2 se-Indonesia dalam penggunaan narkoba tapi belum banyak yang terungkap, sehingga dari jajaran TNI, Pemda, Polri mengupayakan berkolaborasi untuk keutuhan NKRI agar terhindar dari radikalisme terutama di Kabupaten Banyuasin agar tidak terjadinya peredaran narkoba yang sangat luas,” paparnya.

Dalam sambutannya, Bupati Askolani menyampaikan mengucapkan selamat datang kepada seluruh jajaran Dir Intelkam Sumsel beserta rombongan tentunya sangat bahagia dan bangga bisa menyempatkan hadir di Kabupaten Banyuasin. “Walaupun Banyuasin sehat dari radikalisme secara langsung dan tidak langsung bukan berarti tidak ada tetapi kita harus tetap waspada tentunya,” ungkapnya.

“Banyuasin sangat luas wilayahnya baik perairan, darat dan dekat dengan bandara, tentunya sangat mudah sekali memasukan narkoba apalagi wilayah perairan sungsang. Tentunya ini sangat memprihatinkan jika terjadi penggunakan narkoba akibatnya sangat luar biasa bisa merusak diri sendiri, lingkungan, dan keluarga,” papar Askolani.

Dengan adanya kampung tangguh ini bisa mempersempit peredaran narkoba dan tentu sangat sulit kalau bekerja sendiri, harus berkolaborasi, bersinergi dengan pihak terkait TNI, Polri, dan masyarakat untuk mencegah radikalisme di Kabupaten Banyuasin.

Melalui intruksi Dir intelkam Polda Sumsel, Pemerintah Kabupaten Banyuasin siap mendukung kampung tangguh narkoba. kehadiran Dir Intelkam bukan hanya mendukung tapi wajib bersama Pemkab memberantas narkoba sehingga dijadikan contoh bahwa Kabupaten Banyuasin memang benar-benar menjadi kampung tangguh terbaik di Sumsel,” tutup Bupati Banyuasin.

Turut hadir Sekretaris Daerah Dr. H. M. Senen Har, S.IP., M.SI, Kapolres Banyuasin Diwakili Kabag OPS Kompol Suharno, Asisten lll, Camat Talang Kelapa, Danramil Talang Kelapa, Para Lurah dan Kades dari Kecamatan Talang Kelapa dan Betung, Para Kepala OPD Pemkab Banyuasin.(Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Bupati Banyuasin Sambut Kehadiran Petinggi Sespim Polri Dan 10 Peserta

 

Banyuasin - Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH bertemu dengan para petinggi Sekolah Staf dan Pemimpin (Sespim) Lemdiklat Sespim Polri, Senin (12/09/2022). Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Banyuasin itu, Komisaris Besar Polisi (KBP) Drs. Akhmad Shaury, MH langsung di dampingi KBP Budi Purwatiningsih, SE., MH, dan Kapolres Banyuasin AKBP Imam Syaf’i, S.I.K., M.SI.

Bupati Banyuasin, dalam sambutannya menyampaikan selamat datang untuk 10 orang peserta didik Sesimmen Polri, tentunya pada moment silaturahmi serta kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada hari ini suatu kehormatan dan moment yang baik untuk para perwira tinggi bisa hadir.

“Tujuan pertemuan pada hari ini dengan Kepala Sespim Lemdiklat Polri beserta jajaran para perwira tinggi Sespim untuk bersama-sama memutus mata rantai Covid-19 dan melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan berbagai instansi sehingga bisa intens berkomunikasi,” katanya.

Dikesempatan yang sama Komisaris Besar Polisi Drs. Akhmad Shaury, MH selaku Ketua Tim PKP dan Patun menjelaskan, nanti nya 10 orang peserta didik Sesimmen Polri mereka yang akan disiapkan dilevel menengah seperti Kapolres. “Mereka sudah belajar selama 3 bulan terakhir ujian dibulan Oktober nanti tentunya sudah melakukan praktek kerja profesi di polres. Ilmu yang mereka pelajari perlu diterapkan sehingga membuat suatu produk tertulis yang akan diberikan ke lembaga dan juga polres”. Paparnya.

Adapun nama-nama siswa Sesimmen pada hari ini ada 10 orang yaitu :
1. Herdiawan Arifianto, SH., S.I.K., MH
2. Christhoper Andikara Lebang, SH., S.I.K., M.SI
3. Andi Zulkifli, S.I.K
4. Nur Rahman, S.I.K., MM
5. Raden Ricky Pratidiningrat, S.I.K., MH
6. M. Kasim Akbar Bantilan, S.I.K., MM
7. Wawan Andi Susanto, SH., S.I.K., MH
8. Kadek Citra Dewi Suparwati, S.I.K., M.I.K
9. Ronaldo Mugabe, SH
10. Jatnika Setiabudi.

Turut hadir Waka Polres Banyuasin Kompol Malik Fahrin Husnul Aqif, SH., S.I.K, Sekda Banyuasin Dr. H.M Senen Har, S.I.P., M.SI, Para Kepala OPD Pemkab Banyuasin. (Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Bupati: Wujudkan Banyuasin Sehat, Pemkab Banyuasin Senam Bersama

 

Banyuasin - Sebagai wujud Banyuasin Sehat yang merupakan salah satu Program Prioritas Banyuasin Bangkit Pemkab Banyuasin kembali menggelar agenda rutin yakni Senam Pagi bersama OPD Lingkup Pemkab Banyuasin dan Forkopimda Kabupaten Banyuasin di Halaman Kantor Bupati Banyuasin Jum’at (09/09/2022). Senam bersama ini juga sebagai salah satu alternatif Meningkatkan kebersamaan antara seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non pegawai ASN, Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Bupati Banyuasin H. Askolani, mengatakan  bahwa senam pagi sangat penting untuk dilakukan. Dengan senam pagi maka kesehatan akan terjaga, dan dengan tubuh yang sehat pegawai diharapkan dapat menjalankan tugas secara optimal.

“Dengan senam juga dapat menjaga kebugaran jasmani sehingga dapat meningkatkan kinerja seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin,” katanya saat dibincangi usai melaksanakan senam pagi bersama.

Selain itu, lanjut dia, bisa menjadi semangat bagi seluruh pegawai Pemkab Banyuasin dan Forkopimda Banyuasin terlihat dari keceriaan dan kebersamaan seluruh pegawai yang ikut dalam kegiatan tersebut seiring dengan gerakan senam.

“Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi kepada para generasi milenial untuk senantiasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif,” harapnya. (Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Wakil Presiden Ma’ruf Amin Sangat Bangga Atas Kinerja Bupati Banyuasin Askolani

Banyuasin - Wakil Presiden RI Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin berpesan kepada Bupati Banyuasin H Askolani SH MH untuk terus meningkatkan produksi beras di Kabupaten Banyuasin dalam upaya menjaga lumbung pangan nasional. Karena kekuatan pangan menjadi kekuatan negara.

Pesan ini disampaikan Wapres, saat berbincang akrab dengan Bupati Banyuasin H. Askolani SH MH, Rabu (7/9/2022) seusai Wapres meresmikan Pembukaan Sidang Pleno XlX Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) dan Halal Indonesia Summit 2022 yang berlangsung di Hotel Wyndham Jakabaring Selatan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan. 

”Saya dapat informasi, Banyuasin Sumsel penyumbang beras nasional. Itu terus tingkatkan biar ketersediaan pangan nasional aman. Negara kuat kalau pangannya kuat,“ kata Wapres singkat.

Mantan Ketua MUI Pusat ini juga, berpesan kepada Bupati Askolani agar suasana kondusif antar suku, etnis dan agama di Bumi Sedulang Setudung Banyuasin khususnya dan Sumsel umumnya untuk terus dirawat dan dijaga. Karena kebersamaan itu menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

Bupati Banyuasin H Askolani mengaku siap menjalankan pesan Wapres tersebut. Bahkan pihaknya bersama petani, PPL dan pihak terkait terus bekerja keras untuk meningkatkan produksi gabah di Kabupaten Banyuasin.

Dengan program petani bangkit jelas Bupati Askolani, kita mendapat penilaian dari Kementan berhasil meningkatkan kinerja pemerintah dibidang komoditas padi dan produksi padi, sehingga keberhasilan tersebut menghantarkan dirinya mendapat penghargaan tingkat nasional bidang Pertanian.

Penghargaan yang membanggakan ini didapat Kabupaten Banyuasin dalam dua kategori yakni Kepala Daerah dengan Kinerja Pemerintah Daerah terbaik pada komoditas padi tahun 2021 tingkat Kabupaten dan Bupati Banyuasin H Askolani mendapat penghargaan sebagai Kepala daerah dengan capaian produksi padi tertinggi nasional dengan produksi 887.256 ton. ”Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kepada Bupati Banyuasin H Askolani, Minggu (14/8/2022) lalu. 

Sebelum penyerahan penghargaan dari Mentan RI, saya sebagai Bupati Banyuasin juga diundang untuk menyaksikan penyerahan penghargaan kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Presiden RI yang memperoleh Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi dari International Rice Research Institute (IRRI) di Istana Presiden Jakarta,“ terangnya.

Untuk ketegori, Kepala Daerah kinerja Pemerintah Daerah terbaik pada komoditas padi tahun 2021 tingkat Kabupaten secara nasional, Kabupaten Banyuasin mendapat poin 38,83 berada di posisi 4, sedangkan posisi pertama di dapat Kabupaten Kerawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Marauke dan urutan ke lima Kabupaten Subang.

Sedangkan untuk capaian produksi padi tertinggi nasional, Banyuasin berada di nomor 4 nasional dengan total produksi 887.256 ton, nomor urut 1 Kabupaten Indramayu dengan produksi 1.319.624 ton, Kabupaten Kerawang 1.234.134 ton, Kabupaten Subang 959.456 ton dan urutan ke 5 Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 808.284 ton. (Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

📶 View 1.200

Share:

Baca Lagi

Rubi: JPBI Minta KSOP Kelas II Palembang Dievaluasi, Dugaan KKN

Palembang - Aktivis Jaringan Pembela Bangsa Indonesia (JPBI) Minta KSOP Kelas II Palembang untuk mengevaluasi Pelayanan PT Pelindo Cabang Palembang dan Minta KSOP bersama Polda Sumsel untuk mengusut tuntas dugaan KKN yang dilakukan oleh Pimpinan PT Pelindo Cabang Palembang. Kamis (08/09/2020) di halaman Kantor KSOP II Cabang Palembang, 

Dalam Aksi damainya, JPBI meminta KSOP Kelas II Palembang untuk segera mengusut tuntas dugaan monopoli serta indikasi telah melakukan intimidasi kepada Keagenan Kapal yang melanggar Permenhub Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Agen Kapal. 

Mukri AS Selaku pemimpin Aksi JPBI dan Nuris sebagai Koordinator aksi serta Yogi dan Hadi sebagai Koordinator Lapangan , adapun tuntutan yang disampaikan oleh seluruh aktivis JPBI pada aksinya sebagai berikut :

1. Meminta KSOP Kelas II Palembang sebagai perpanjang tanganan Dirjen Hubla untuk mengusut tuntas dugaan Monopoli yang dilakukan oleh PT Pelindo Cabang Palembang dalam pelayanan Pandu Tunda

2. Meminta KSOP Kelas II Palembang untuk bekerja sama dengan Polda Sumsel mengusut Tuntas Dugaan indikasi KKN yang dilakukan oleh Pimpinan PT Pelindo Cabang Palembang terkait retribusi parkir yang masuk ke Kantong pribadi

3. Meminta KSOP Kelas II Kota Palembang untuk mengevaluasi pimpinan PT Pelindo Cabang Palembang yang telah melakukan intimidasi kepada pengusaha dan keagenan kapal

4. Meminta Pimpinan PT Pelindo Cabang Palembang untuk transparansi dalam pengelolaan perusahaan

Aksi JPBI ini diterima langsung oleh Sandi  Kepala KSOP II Cabang Palembang, Menerima  Pernyataan Sikap Aksi JPBI dan akan mempelajari tuntutan Aksi dari JPBI Hari ini. (Ril/NRis)

Share:

Baca Lagi

Wakil Bupati: Ketua Terpilih Harus Mampu Jadi Penggerak Organisasi, Ini Pesannya!

Banyuasin – Wakil Bupati Banyuasin, H. Slamet Somosentono, SH membuka langsung acara Musyawarah Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MUSDA KAHMI) ke – IV dengan tema konsolidasi organisasi memperkokoh persaudaraan, mengawali pembangunan menuju banyuasin bangkit, adil dan sejahtera berlangsung di Auditorium Pemkab Banyuasin, Rabu (07/09/2022).

Ketua Pelaksana Kegiatan, Raden Zakaria. S.Pd dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan diadakannya Musda KAHMI hari ini selain untuk pergantian Ketua Umum, ada juga agenda perubahan sistem kepengurusan yang akan dibahas pada saat musda berlangsung.

Dalam sambutannya, Managing Director Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Banyuasin, H.Hamdan mengatakan dengan adanya Musda Ke – IV ini adalah salah satu organisasi kepemudaan juga menjadi wadah berhimpunnya generasi muda islam yang memiliki komitmen dalam pembangunan karakter bangsa dan penguatan peran aktif pemuda terhadap suksesnya pembangunan daerah Kabupaten Banyuasin yang lebih maju dan sejahtera.

Selanjutnya, MD KAHMI Banyuasin berharap dapat meningkatkan kemampuan untuk membangun komunikasi efektif dengan lingkungan masyarakat maupun pemerintah daerah sehingga semua program yang dijalankan organisasi ini dapat disinergikan dengan kegiatan pemerintah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Banyuasin, H. Slamet Somosentono mengatakan sangat menyambut baik kegiatan musda ini, siapapun nanti yang terpilih menjadi Ketua MD KAHMI Kabupaten Banyuasin memiliki tanggung jawab, untuk benar-benar menjadi penggerak serta bisa tampil beda dan aktif dalam kegiatan apapun kedepannya.

“Semoga Kabupaten Banyuasin dapat menjadi lebih baik serta selalu bersinergi dengan pemerintahan daerah dan semua kalangan di Kabupaten Banyuasin. Saya berharap, MD KAHMI dapat senantiasa berkomitmen memajukan organisasi kearah yang lebih baik, termasuk membangun sinergitas dengan pemerintah daerah khususnya dalam rangka mensukseskan pelaksanaan berbagai program serta visi misi Kabupaten Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera yang berkualitas.

Wakil Bupati Banyuasin tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada ketua beserta jajaran panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan Musda ke-IV MD KAHMI Kabupaten Banyuasin

Turut hadir Staf Ahli, Staf Khusus, Dandim 0430 diwakili Kasdim, Kapolres Banyuasin atau yang mewakili, Unsur Forkopimda Kabupaten Banyuasin atau yang mewakili, Ketua Majelis Wilayah KAHMI Banyuasin, Kantor Pemerintah Agama, Ketua MUI, Ketua Banwaslu, para pengurus Majelis Daerah KAHMI Banyuasin, dan para tamu undangan. (Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi