Dituduh Tidak Transparan, Kades Pangkalan Benteng Siap Ungkap Fakta di Depan Media

Banyuasin, ReformasiRI.com - Isu dugaan korupsi dan ketidakterbukaan dalam pembagian 100 ekor kambing oleh Pemerintah Desa Pangkalan Benteng terus bergulir. Kepala Desa Pangkalan Benteng, Agus Kurniawan, dengan tegas membantah tuduhan yang dihembuskan sejumlah oknum media dan pihak tertentu terkait program yang didanai Dana Desa tahun 2024.

Menurut Agus Kurniawan, program bantuan kambing ini telah dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan warga desa, perangkat desa, dan sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Pembagian kambing dilakukan di halaman kantor desa secara terbuka. Semua warga yang terdaftar sebagai penerima hadir, dan ada beberapa anggota BPD juga yang ikut menyaksikan,” jelas kadeskades, Selasa(26/11/2024) 

Respon terhadap Tuduhan Ketua BPD

Tuduhan yang menyebut BPD tidak dilibatkan dalam proses ini juga mendapat bantahan keras dari Kades. Ia menjelaskan bahwa ketua BPD, berinisial WH sempat meminta jatah pribadi berupa dua ekor kambing, yang tidak bisa dipenuhi karena bertentangan dengan tujuan program. “Kami mengutamakan masyarakat yang membutuhkan. Tidak bisa program ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.

Foto Saat Pembagian Kambing Kepada Warga Pangkalan Benteng

Soal Perbedaan Harga Kambing

Menanggapi isu disparitas harga kambing yang disebutkan lebih murah di Lampung, Iwan menjelaskan bahwa harga tersebut sudah termasuk biaya transportasi, pengangkutan, dan distribusi ke desa. “Kami mencari kambing dari beberapa peternak untuk memastikan stok cukup. Biaya tambahan wajar terjadi dalam proses ini,” jelasnya.

Dukungan Warga Desa

Meski isu ini viral, warga Pangkalan Benteng banyak yang memberikan dukungan kepada Iwan. Beberapa warga memuji langkah kepala desa yang dinilai membantu perekonomian mereka melalui program ini.

“Makasih Pak Kades, bantuan kambing ini sangat membantu kami. Jadi ada peluang usaha baru untuk beternak,” ujar salah satu warga, Vika Deni.

Hal senada disampaikan Jon Heri, warga asli Pangkalan Benteng. “Saya hadir langsung saat pembagian kambing. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang ada pihak yang tidak puas, mungkin karena tidak dapat bagian, bukan karena korupsi,” ucapnya.

Ajakan Klarifikasi Terbuka

Untuk meredam isu ini, Agus Kurniawan telah mengundang pihak media dan tokoh masyarakat untuk berdiskusi langsung di kantor desa pada Kamis mendatang. Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjernihkan kesalahpahaman yang ada.

“Kami terbuka untuk semua pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut. Mari kita bicarakan ini secara baik-baik demi kepentingan bersama, bukan untuk membuat keributan yang tidak perlu,” tutupnya.

Netizen Berkomentar Positif

Di media sosial seperti TikTok, warganet mayoritas memberikan dukungan kepada Kepala Desa Pangkalan Benteng. Komentar seperti "Pak Kades teruslah menyala!" dan "Kami mendukung program ini, sangat membantu masyarakat" membanjiri kolom komentar.

Meski demikian, Agus Kurniawan tetap berharap semua pihak menahan diri dan tidak membuat opini yang tidak berdasar sebelum mengetahui fakta sebenarnya. Baginya, transparansi dan kepercayaan masyarakat adalah prioritas utama dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa. 

Reporter: Tim 

Share:

Baca Lagi

Pembangunan Gedung AKN Kabupaten Lahat Diduga Menjadi Ajang Korupsi, Hingga Kini Status Gedung Tidak Ada Kejelasan

Lahat, Sumsel, ReformasiRI.com - Pembangunan gedung aula Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kabupaten Lahat yang di kerjakan pada tahun 2015 hingga sekarang tidak jelas statusnya, alias mangkrak.

Dilansir dari akun chanel youtube Aktual TV (22/11), penggiat anti korupsi Dodo Arman menjelaskan, Aula AKN Kabupaten Lahat dibangun tahun 2015 menggunakan dana APBD sebesar 5 Miliar lebih.

Namun sempat terhenti dan dilanjutkan kembali pembangunannya pada tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp.1,470, 777.000 ; dikerjakan oleh CV. Samudra Kontruksi

Hal serupa kembali terjadi, pada tahun 2019 di anggarkan kembali senilai Rp. 383.435.000; dikerjakan oleh CV, Aneka Jaya. Namun, hingga sekarang pembangunan tersebut tidak kunjung selesai alias mangkrak.

Proyek pembangunan gedung AKN Kabupaten Lahat yang dianggarkan miliaran rupiah tersebut diduga menjadi ajang korupsi, dimana saat itu Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Lahat di jabat oleh Drs. Sutoko selaku Pengguna Anggaran (PA).

"Pada tahun 2019 kasus ini sudah saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat. Namum, hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya," ujar Dodo Arman.

Masih kata Dodo Arman, selaku aktivis pegiat anti korupsi Sumatera Selatan, dirinya mendatangi langsung ke lokasi dan terlihat bangunan yang sudah hampir selesai tampak dikelilingi ilalang dan pepohonan, lantai yang kotor penuh sampah, serta beberapa lubang jendela yang belum terpasang jendela sama sekali.

"Saya minta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas kasus ini, karena jika dilihat dari tahapan pembangunannya diduga kuat penuh dengan unsur korupsi," pungkasnya.

Ditempat terpisah hingga berita ini diterbitkan, Selasa (26/11/2024), saat di konfirmasi melalui Whatsapp Drs. Sutoko yang saat ini menjabat sebagai Asisten di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumsel tidak menanggapi sama sekali terkait masalah pembangunan gedung AKN Kabupaten Lahat tersebut.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Diduga Pembangunan Intake Selawi Telan Anggaran Rp.115 Miliar Namun Tidak Selesai, Ini Jawaban Nando Humas BBWSS VIII 👇👇👇

Palembang, ReformasiRI.com _ Pengerjaan Instalasi Pegolahan Air (IPA) Intake Selawi PDAM Tirta Lematang Kabupaten Lahat yang di kerjakan mulai dari tahun 2015/2016 hingga saat ini tidak berfungsi, alias mangkrak.

Direktur PDAM Tirta Lematang H. Anda Wijaya, S.Kom., PIA menyampaikan, proyek pengerjaan IPA Intake Selawi menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementrian senilai Rp.115 Miliar lebih, di kerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) VIII.

Namun, sampai saat ini proyek pengerjaan IPA Intake Slawi tersebut belum beroperasi atau tidak selesai alias mangkrak.

Anda Wijaya juga menjelaskan, pompa yang di persiapkan oleh BBWSS VIII berkapasitas 200 Liter perdetik sedangkan pipa yang ada di IPA IV Gunung Gajah berkapasitas 100 Liter perdetik. Maka dari itulah hingga saat ini intake Selawi belum beroperasi.

Anda Wijaya menjelaskan, banyak hal dan faktor yang menyebabkan belum beroperasinya IPA Intek Selawi, seperti pernah pipa yang di pasang untuk konek ke IPA IV Gunung Gajah itu pipa 400 tapi speknya adalah Poly Vinyl Chloride (PVC). Jadi, secara teknis tidak bisa di gunakan karena tidak ada kekuatan untuk menahan pompa yang derasnya 200 Liter perdetik.

Anda Wijaya juga mengatakan, dirinya sudah bertanya kepada beberapa pegawai di lokasi bahwa, sudah 13 kali di lakukan uji coba, namun dalam hitungan menit jebol kembali.

"Selama saya menjabat Direktur PDAM Tirta Lematang sudah beberapa kali dari BBWSS VIII yang datang, seperti untuk mencoba memperbaiki penggantian pipa dan memanfaatkan pompa yang sudah terpasang. Namun, dari terpasangnya pompa berikut panel-panelnya hingga sekarang belum pernah digunakan sama sekali, berarti tidak ada manfaatnya," kata Anda Wijaya di ruang kerjanya pada Kamis (21/11/2024).

Anda Wijaya mengungkapkan, dari BBWSS VIII sudah melakukan survei dan berencana untuk mengganti spek pipa yang akan dikerjakan pada tahun 2023, namun hingga saat ini belum ada pengerjaannya.

Saat di singgung apakah pembangunan Intake Selawi tersebut sudah di serah terimakan,? lanjut Andi Wijaya mengatakan, pembangunan Intek Selawi belum di serah terimakan karena belum berpungsi.

"Sekarang apa yang mau di serah terimakan, berpungsi aja belum. Saya juga tidak mau menerima pembangunan yang tidak ada pungsi dan manfaatnya," pungkas Anda Wijaya akhiri pembicaraan.

Saat di konfirmasi, Nando Humas BBWSS VIII menanggapi, terkait adanya pemberitaan BBWSS VIII tidak menyelesaikan pekerjaan Intake Selawi itu tidak benar.

Nando menjelaskan, waktu itu ada permintaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat untuk pembangunan Intake dan transmisi atau pompa air kapasitas 200 Liter perdetik, semua sudah di kerjakan.

"Terkait sudah uji coba tapi jebol terus, itukan tanggung jawab mereka (Pemkab Lahat), karena mereka yang menyediakan pipa berkapasitas 100 Liter perdetik," kata Nando.

Masih kata Nando, pembangunan Intake dan Transmisi pompa 200 Liter perdetik sesuai permintaan sudah selesai di kerjakan, bahkan sudah di serah terimakan kepada Bupati sebelum Anda Wijaya menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Lematang.

"Ya kalau memang ada masalah sama pembangunan intake dan transmisi pompa, kenapa tidak melapor atau datang kesini (BBWSS VIII), bukan mengadakan podcast tanpa melibatkan kita, alih-alih semua permasalahan di lemparkan Ke BBWSS VIII, inikan namanya opini sepihak," pungkas Nando akhiri pembicaraan.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Ketua DPW Pekat IB Sumsel, Suparman Roman: MATAHATI Pasangan Ideal Birokrasi dan Politisi Berpengalaman

Palembang, ReformasiRI.com  _ Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar acara Deklarasi dan Mendukung Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Ir. H.Mawardi Yahya - Hj. RA. Anita Noeringhati, SH.,MH atau biasa di sebut MATAHATI.

Deklarasi berlangsung di Kafe Utopia, Jalan POM IX, Kecamatan Ilir Barat I, pada Sabtu (23/11/2024).

Ketua DPW Pekat IB Sumsel Ir. Suparman Roman di dampingi Ketua Pelaksana Ruben Alkatiri mengatakan, secara organisasi, seluruh kader dan pengurus telah menyatakan kebulatan tekat mendeklarsikan diri untuk mendukung Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel nomor urut 3, yaitu Mawardi Yahya dan RA. Anita Noeringhati.

"Melalui kajian, analisa dan pertimbangan yang pada akhirnya kita bersama semua tim dan relawan memutuskan untuk mendukung memenangkan Paslon Gubernur Sumsel nomor urut 3 atau MATAHATI di Pilkada 2024 pada 27 November mendatang," ujarnya.

Lanjut Suparman Roman mengungkapkan, bersama semua tim dan relawan dirinya tentu sudah menyusun berbagai strategi bagaimana bergerak di lapangan, baik itu melakukan monitoring, pengawalan dan pengamanan hingga hasil pencoblosan suara yang diraih oleh Paslon nomor urut 3.

"Kita tidak ingin sesuatu hal terjadi di luar kendali yang dapat merugikan Paslon nomor 3. Nah, inilah tugas dari DPW Pekat IB Sumsel," imbuhnya.

Menurut Suparman Roman, dalam kebijakan Pemerintah baik itu pusat maupun daerah tidak terlepas sinergisitas antara eksekutif dan legislatif.

Dirinya (Suparman Roman) melihat ada perpaduan yang ideal antara Mawardi Yahya dengan RA. Anita Noeringhati, dimana Mawardi Yahya adalah seorang birokrat dan politisi di lengkapi dengan Ibu RA. Anita Noeringhati sebagai legislatif dan politisi berpengalaman yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Sumsel.

"Saya kira ini perpaduan yang ideal, dimana mereka sangat banyak memahami tentang kondisi sosial, ekonomi dan politik termasuk semua permasalahan yang ada di Sumsel," jelasnya.

5 Tahun Mawardi Yahya menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumsel. Kata Suparman Roman, banyak sekali kewenangan beliau yang di pasung sehingga tidak dapat mengoptimalkan tugas dari fungsi dan wewenangnya sebagai Wakil Gubernur.

"Ini merupakan ungkapan ya, Mawardi Yahya menyatakan apabila dirinya di berikan amanah untuk memimpin Sumsel, dengan sikap kepemimpinannya yang lebih akomodatif, lebih inspiratif dalam mendengar suara rakyat, yang pastinya beliau tidak akan membangun kepentingan oligarki dan dinasti," pungkasnya.(Cha)

Share:

Baca Lagi

DPD AWPI Bekerjasama Dengan Polda Sumsel Menggelar Acara Dialog Bersama Insan Media, Tema Menuju Pemilukada Damai 2024

Palembang, ReformasiRI.com  _ Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menggelar acara silaturahmi dan dialog bersama insan media (wartawan).

Dalam acara tersebut, sebagai narasumber diantaranya Ketua KPU Provinsi Sumsel Andika Pranata Jaya, S.Sos. M.Si dan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) yang di wakili komisioner Bawaslu Sumsel dra. Massuryati dan Pandu (Ketua LSPI).

Joni Antoni Ketua harian DPD AWPI Sumsel di dampingi Sekjen Muhammad Yamin, SH mengatakan, untuk menjaga Provinsi Sumsel agar tetap zero konflik DPD AWPI bekerja sama dengan Polda Sumsel mengundang para insan media atau wartawan dalam acara silaturahmi sekaligus berdialog bersama.

"Kita sengaja mengajak para insan media dalam acara dialog, kenapa,? karena peran media sangatlah penting dalam menuju Pemilukada yang aman dan damai," ujar Joni di Kafe Kopi Darat, Jakabaring, Kamis (21/11/2024).

Selanjutnya Andika Pranata  Jaya juga menyampaikan, masyarakat bisa mengecek dirinya di google melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah terdaftar sebagai DPT atau belum. 

"Syarat pemilih itu warga negara indonesia yang sudah menikah dan berusia 17 Tahun keatas, untuk mengetahui sudah terdaftar atau belum sebagai DPT kita bisa lihat di google dengan mengetik cek DPT online," kata Andika.

Ditempat yang sama Massuryati menambahkan, pihaknya minta media untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa mulai tanggal 23, 24 dan 25 November sudah masuk hari masa tenang, dimana menurutnya tidak ada lagi bentuk kegiatan apapun baik itu kampanye dan sebagainya.

Masih kata Massuryati, jangan sampai terjadi ada surat suara yang kurang, hal ini seharusnya pihak KPPS harus mengecek terlebih dulu jumlahnya.

"Nama-nama DPT dan gambar Paslon itu harus di tempel pada papan pengumuman, selain itu apabila ada surat suara yang tidak di tanda tangani oleh Ketua KPPS maka surat suara itu tidak sah," ucap Massuryati.

Dia juga (Massuryati) berpesan kepada insan media pada waktu proses pencoblosan dan penghitungan suara berlangsung, insan pers di perbolehkan live striming karena itu sudah di atur dalam undang-undang.

Acara yang berlangsung selama 3 (tiga) hari tersebut berakhir hari Sabtu dengan pembagian stiker yang bertuliskan "Himbauan Kmtibmas Pemilukada 2024"

- Ciptakan Pemilukada yang aman, damai dan lancar.

- Stop penyebaran hoax dan ujaran kebencian saring sebelum sharing.

- Stop Money Politic.

- Hindari Black Campaign dan negatif Campaign.

- Hindari provokasi yang memecah belah dan mengadu domba.

(Pewarta : Cha)

Share:

Baca Lagi

Ketua Umum Gekrafs Kawendra, Sosok Dibalik Usulan Dikumandangkannya Indonesia Raya di DPR-RI dan BUMN. Gekrafs Sumut Apresiasi Tradisi Baru yang Memperkuat Nilai Kebangsaan

Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kawendra, Sosok Dibalik Usulan Dikumandangkannya Indonesia Raya di DPR-RI  dan BUMN

Nasional - Sosok Kawendra Lukistian, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra yang juga Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs), kembali menjadi sorotan. Itu terutama setelah usulannya untuk mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum memulai aktivitas di Gedung DPR RI dan BUMN resmi diterapkan.

Menteri BUMN, Erick Thohir, telah mendukung dan merealisasikan gagasan ini di lingkungan BUMN, menjadikannya sebagai tradisi baru yang inspiratif.

Kawendra mengungkapkan kebanggaannya bahwa usulan sederhana tersebut kini menjadi langkah nyata untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

“Lagu Indonesia Raya adalah pengingat perjuangan kita sebagai bangsa. Dengan mengumandangkannya di awal hari, kita diingatkan akan tanggung jawab kita untuk bekerja bagi kepentingan rakyat dan negara,” ujar Kawendra di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Erick Thohir menetapkan hal tersebut dalam Surat Edaran (SE) bernomor SE-8/MBU/S/11/2024 tentang Ketentuan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh Badan Usaha Milik Negara. Hal tersebut juga dilakukan di lingkungan Kementerian BUMN.

Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh pimpinan, pegawai tenant, dan tamu yang hadir pada saat lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar, wajib berdiri tegak dengan sikap sempurna.

Tradisi baru ini kini disambut positif oleh berbagai kalangan masyarakat dan pegawai. Mereka merasa lebih termotivasi dan memiliki semangat kebangsaan yang lebih kuat. Masyarakat luas juga memberikan apresiasi atas usulan Kawendra dan implementasi yang dilakukan Erick Thohir.

Ditempat terpisah Ketua Gekrafs Sumut, Fadhullah didampingi Sekretaris Acha Rouyas Sitorus mengatakan bahwa tradisi ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi berbagai institusi lainnya untuk turut menjaga semangat nasionalisme.

"Kita sebagai generasi muda di Sumatera Utara tentunya sangat mengapresiasi apa yang sudah diusulkan Ketum Kawendra dan di implementasikan langsung oleh Pak Erick Thohir di kementeriannya, terlihat sederhana tetapi memiliki value yang sangat besar. Mudah mudahan di Gedung DPRD Sumut dan Kantor BUMD yang ada juga dapat melakukan hal yang sama karena ini kedepan akan memberi dampak yang signifikan terhadap semangat cinta tanah air." tutup Fadhul di salah satu cafe di Medan, Jum'at (22/11/2024). (Rizky Zulianda)

Share:

Baca Lagi

MUI Kab. Deli Serdang Ajak gunakan Hak Pilih dan Pilkada Damai

Deli Serdang,ReformasiRIcom - Jelang Pilkada yang bakal digelar, 27 November 2024, Ketua MUI Kab. Deli Serdang, KH. Amir Panatagama mengajak semua pihak untuk menggunakan hak pilihnya dan ikut menjaga situasi aman dan kondusif agar tercipta Pilkada yang damai.

KH. Amir Panatagama menambahkan, mengimbau masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan mencoblos pada hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

"Menghimbau masyarakat Kab. Deli Serdang dan Masyarakat Sumatera Utara pada 27 November 2024 untuk menggunakan hak pilihnya," kata KH. Amir Panatagama dalam keterangan yang diterima di Dakwah Centre MUI Kab. Deli Serdang, Selasa (22/11/2024). 

KH. Amir Panatagama menekankan, meskipun pilihan berbeda namun sebagai masyakarat harus taat hukum dan menaati pemerintah.

Selain itu, tokoh agama yang juga merupakan Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kab. Deli Serdang ini menghimbau, agar masyarakat hadir di TPS masing - masing untuk memilih pemimpin yang akan menentukan nasib daerah dan bangsa kedepan.

Lebih lanjut, KH. Amir Panatagama mengingatkan Karena pimpinan kita akan menentukan masa depan bangsa kedepan. Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang di antaranya adalah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum.

KH. Amir Panatagama menyampaikan, Masyarakat diimbau untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Dengan begitu, setiap suara yang diberikan akan berkontribusi bagi masa depan daerah yang lebih baik. (Rizky Zulianda)

Share:

Baca Lagi