Pertanyakan Media Abal-abal, 25 Organisasi Wartawan Unras di Dinsos
Bogor, ReformasiRI.com - 25 organisasi kewartawanan dari berbagai wilayah menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Bogor guna mempertanyakan statement tentang media abal-abal dari Ketua Ikatan Pekerjaan Sosial Masyarakat (IPSM), Kamis (28/11/2024).
Dalam aksi solidaritas tersebut, 25 organisasi kewartawanan mendorong kepada pihak yang berucap terkait media abal-abal untuk segera meminta maaf secara terbuka, juga dari pihak dinsos sendiri.
Ovan sebagai penanggung jawab aksi dalam orasinya menyatakan keberatan atas ucapan dari Supiah melalui sosial medianya menyatakan adanya media abal-abal dalam hal klarifikasi terkait workshop ke Bali.
"Saya sangat tidak setuju jika kami dikatakan wartawan yang menulis di media abal-abal, karena itu kita adakan aksi yang menuntut permohonan maaf dari Supiah," tegas Ovan.
Ovan juga menambahkan bahwa kenapa aksi ini dilakukan dan lokasinya di Dinas Sosial, itu semua tak lepas dari Supiah sebagai person yang notabene pekerja pendamping di Dinas Sosial.
Didampingi Farid Maruf sebagai kepala Dinas Sosial, Supiah hadir langsung untuk menyatakan permohonan maafnya didepan para awak media. Dikatakannya, tidak ada niat untuk melecehkan para awak media, juga tidak menyangka efeknya akan seperti ini.
"Saya mohon maaf buat para awak media terkait ucapan saya, dan saya tidak ada maksud untuk melecehkan rekan-rekan semua," Kata Supia didepan para awak media.
Sementara itu Farid sebagai Kepala Dinas, juga merasa turut bertanggung jawab atas perihal yang terjadi hari ini, "saya selaku kepala Dinas Sosial juga ikut meminta permohonan maaf untuk semua rekan-rekan awak media yang hadir pada hari ini juga untuk rekan-rekan yang tidak hadir pada hari ini, semoga hal ini tidak terulang lagi di kesempatan lain, mari kita ambil nilai positif dari semua kejadian ini," pungkasnya. (Ppri/DidiS)
Cerita inspiratif lainnya datang dari Amiruddin Alamsyah Harahap, Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Amiruddin adalah sosok yang memberikan dukungan penuh kepada Jovi dalam perjuangan hukum di Mahkamah Konstitusi. Salah satu momen paling bersejarah adalah saat ia mengantarkan Jovi ke Bandara Kualanamu untuk menghadiri sidang uji materi terkait UU Kejaksaan. Perjuangan ini berhasil menutup celah hukum yang memungkinkan anggota atau pengurus partai politik menjadi Jaksa Agung, sebuah kemenangan besar dalam menjaga independensi kejaksaan.
Namun, tidak semua pengalaman manis. Nama Siti Holija Harahap, Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, menjadi catatan konflik pahit bagi Jovi. Dalam narasinya, ia mengungkap upaya Siti untuk menghancurkan karier dan nama baiknya hanya karena kritik terkait penggunaan mobil dinas. Ironisnya, Siti yang sebelumnya pernah meminta bantuan Jovi untuk revisi disertasinya, kini diduga terlibat dalam manipulasi dokumen elektronik. Tuduhan ini mencakup penggunaan cuti fiktif tanpa persetujuan Jovi, yang akhirnya menjadi dasar rekomendasi pemberhentiannya dari Kejaksaan.
