Setelah SMK Negeri 3 OKU Kini Giliran Kepala SMK Negeri 1 Palembang Diduga Korupsi Dana BOS

Palembang , ReformasiRI.com _ Maraknya pemberitaan terkait dugaan korupsi di dunia pendidikan terutama SMA dan SMK Negeri yang berada di Sumatera Selatan (Sumsel) khususnya Kota Palembang mencerminkan sudah rusaknya moral para oknum Kepala Sekolah (Kepsek) dalam menjalankan kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendidikan.
Belum hilang hangatnya terkait isu dugaan Korupsi di SMK Negeri 3 OKU, kini timbul lagi masalah baru yaitu dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada realisasi penggunaan Dana BOS tahun 2020 Sampai 2024 yang dilakukan oleh Kepala SMK Negeri 1 Palembang.

Berdasarkan informasi dari beberapa Guru di SMK Negeri 1 Palembang, Dian HS Ketua Lembaga Pemerhati Situasi Terkini (PST) didampingi Sukirman selaku Sekretaris mengatakan, merujuk pada:

- Undang-undang Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 Tentang penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Undang-undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

- Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1999 Tentang penyelengara Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.43 Tahun 2018 Tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor).

Mengacu pada Permendikbud No.6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler).

Maka dari itu atas nama Lembaga PST dirinya membuat Laporan dan Pengaduan (Lapdu) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), di Jl. Gubernur HA. Bastari, Jakabaring.

"Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan Dana BOS Reguler. Disini saya melihat dan menduga terkait pengelolaan Dana BOS tahun 2020 Sampai 2024 di SMK Negeri 1 Palembang banyak kejanggalan dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya," ujar Dian, Jumat (31/01/2025).

Lanjut Dian HS, dirinya meminta kepada Kejati Sumsel melalui jajarannya untuk mengusut tuntas, serta dilakukan telaah guna kepentingan penyelidikan terkait adanya dugaan indikasi KKN dilingkungan SMK Negeri 1 Palembang tersebut.

Selain itu Dian HS juga meminta kepada Kejati Sumsel segera panggil Kepala SMK Negeri 1 Palembang dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS tahun 2020 Sampai 2024 untuk dimintai keterangannya dan dimintai data-data realisasi yang telah dilaksanakan untuk disesuaikan dengan fakta di lapangan.

"Bila memang terbukti, ya segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara kita ini," kata tegas Dian HS tutup pembicaraan.

Adapun rincian pengelolaan Dana BOS di lingkungan SMK Negeri 1 Palembang mulai tahun 2020 Sampai 2024 diduga tidak sesuai realisasinya yaitu dengan Nilai Anggaran, 

- Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.778.560.000.00;-

- Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.850.080.000,00;-

- Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.828.800.000.00,-

- Tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.689.600.000.00,-

- Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.621.644.257.,00.-

Total semua jumlah dari tahun 2020 Sampai 2024 Sebesar Rp.8.768.684.257.00,-

Sementara diwaktu yang sama, pihak Kejati Sumsel khususnya bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyambut dan menerima dengan baik Lapdu tersebut.

"Terimakasih atas laporannya, berkas ini kami terima. Namun sebelum ditindaklanjuti tentunya akan ditelaah lebih dulu oleh pegawai yang membidanginya," pungkas salah satu staf di PTSP Kejati Sumsel.

(Cha)
Share:

Diduga Arogan terhadap Wartawan, Kades Kandis II Bisa Terancam Sanksi Hukum

Diduga Arogan terhadap Wartawan, Kades Kandis II Bisa Terancam Sanksi Hukum
Ogan Ilir, ReformasiRI.com – Sikap Kepala Desa (Kades) Kandis II, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, menuai kritik tajam setelah diduga bersikap arogan terhadap wartawan yang hendak melakukan konfirmasi berita. Perilaku ini tidak hanya mencerminkan etika buruk seorang pejabat publik, tetapi juga berpotensi melanggar hukum yang mengatur keterbukaan informasi dan kebebasan pers.

Insiden Arogansi Kades terhadap Wartawan

Pada 28 Januari 2025, seorang wartawan mendatangi rumah Kades Kandis II untuk meminta klarifikasi terkait pemberitaan di media Sergap.co.id pada 7 Agustus 2024. Namun, sebelum sempat berbicara lebih jauh, Kades Aan justru menyambut dengan nada tinggi dan sikap kurang bersahabat.

"Saya kira orang Pemda, tidak tahunya kalian. Kamu itu jangan ngaku dari Pemda, ngomong aja dari media, jangan bohong! Memang ada yang penting? Karena saya ini sedang ada kerjaan," bentak Aan dengan suara keras.

Merasa situasi tidak kondusif, wartawan tersebut akhirnya memilih untuk pergi guna menghindari ketegangan lebih lanjut. Namun, setelah mencoba berkoordinasi dengan Camat Kandis dan mengatur pertemuan ulang, Kades Aan tetap tidak hadir.

Sanksi Hukum atas Sikap Arogansi Pejabat Publik

Tindakan Kades Kandis II ini tidak bisa dianggap remeh. Sebagai pejabat publik, Kades memiliki kewajiban untuk bersikap profesional, terutama dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan insan pers. Berikut adalah beberapa aturan hukum yang relevan dalam kasus ini:

1. Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999

Pasal 18 ayat (1):
Setiap orang yang secara sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Pasal 4 ayat (3):
Pers nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Pejabat publik yang menolak memberikan informasi tanpa alasan yang jelas bisa dianggap melanggar hak publik untuk tahu.


2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 Tahun 2008

Pasal 52:
Setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi hak akses informasi publik dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun atau denda Rp5 juta.

Pasal 28:
Badan publik, termasuk pemerintah desa, wajib memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat atau media, kecuali yang dikecualikan berdasarkan aturan hukum.


3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 335 ayat (1):
Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan tidak menyenangkan yang bersifat memaksa dapat dipidana paling lama 1 tahun.

Pasal 310 ayat (1):
Jika ucapan atau tindakan Kades Aan terbukti menghina atau merendahkan martabat wartawan, maka bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik dengan ancaman penjara paling lama 9 bulan.


Desakan Investigasi dan Sanksi dari LSM

Menanggapi insiden ini, Ketua DPC LSM Mitra Mabes Kabupaten OKI, Ollan SP, menyatakan bahwa sikap Kades Kandis II sangat disayangkan dan harus ditindak tegas.

"Sebagai pejabat publik, tidak seharusnya seorang Kades bersikap arogan terhadap masyarakat atau wartawan. Hal ini bertentangan dengan UU Pers dan UU KIP. Jika tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi pejabat lainnya," tegas Ollan.

Ollan juga mendesak Bupati Ogan Ilir dan Inspektorat Daerah untuk melakukan investigasi terhadap perilaku Kades Kandis II serta memberikan sanksi administratif maupun rekomendasi pemecatan jika terbukti melanggar etika dan hukum yang berlaku.

Respons Pemerintah Daerah Ditunggu

Hingga berita ini diturunkan, Kades Kandis II belum memberikan klarifikasi resmi terkait insiden ini. ReformasiRI.com akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah.

(Angga)


Share:

Kapolres OKU Timur Pimpin Prosesi Pemakaman Kapolsek Madang Suku I

Kapolres OKU Timur Pimpin Prosesi Pemakaman Kapolsek Madang Suku I

OKU TIMUR, ReformasiRI.com – Kapolres OKU Timur, AKBP Kevin Leleury, SIK, MSi, memimpin langsung prosesi pemakaman almarhum AKP Dwi Hendro Saputro, SH, yang merupakan Kapolsek Madang Suku I, Polres OKU Timur, Polda Sumsel. Pemakaman berlangsung di Pemakaman Umum Terukis, Kelurahan Terukis Rahayu, Kecamatan Martapura, OKU Timur, pada Kamis (30/01/2025).

Upacara pemakaman berlangsung khidmat dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Polres OKU Timur serta Kapolsek jajaran. Sebelumnya, upacara penyerahan jenazah dilakukan pada pukul 15.40 WIB di kediaman keluarga almarhum di Cidawang, Kecamatan Martapura.

Sekitar pukul 16.00 WIB, jenazah dishalatkan di Masjid Al-Azzar Cidawang, sebelum akhirnya diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir. Jenazah tiba di lokasi pemakaman sekitar pukul 16.20 WIB dan dimakamkan dengan prosesi kepolisian.

Diketahui, AKP Dwi Hendro Saputro, SH, sebelumnya telah menjalani perawatan di RSUD Martapura sejak Jumat (24/01/2025) akibat sakit. Beliau dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (29/01/2025) pukul 15.42 WIB.

"Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan perintah Kapolres OKU Timur terkait prosesi pemakaman Almarhum AKP Dwi Hendro Saputro," ujar Kabag SDM Polres OKU Timur, Kompol Jhonroni.

Prosesi pemakaman yang berlangsung hingga pukul 17.20 WIB berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. (Rina)

Share:

Kadis Koperndag Banyuasin Dukung Pengembangan Pusat Kuliner, Pastikan Kenyamanan dan Peningkatan Ekonomi Pedagang

Kadis Koperndag Banyuasin Dukung Pengembangan Pusat Kuliner, Pastikan Kenyamanan dan Peningkatan Ekonomi Pedagang

Banyuasin, ReformasiRI.com – Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperndag) Kabupaten Banyuasin, Alpian Soleh MM, turut mendampingi PJ Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, dalam peninjauan pusat kuliner di Banyuasin pada Jumat (31/01/2025). Dalam kesempatan tersebut, Alpian menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengembangkan pusat kuliner agar lebih menarik dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

"Kami di Dinas Koperndag berkomitmen untuk menjadikan pusat kuliner ini sebagai tempat yang nyaman bagi pengunjung dan memberikan peluang usaha yang lebih baik bagi para pedagang lokal. Saat ini, kami terus melakukan pembinaan agar para pelaku usaha di sini bisa berkembang dengan baik," ujar Alpian.

Dalam tinjauan tersebut, Alpian bersama timnya memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kebersihan fasilitas, keamanan, hingga variasi kuliner yang tersedia. "Kami melihat masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti variasi makanan yang ditawarkan. Saat ini sudah ada makanan khas seperti model dan bakso, tapi ke depannya kita ingin lebih banyak pilihan, terutama untuk makanan siang agar lebih menarik bagi pengunjung," jelasnya.

Alpian juga menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung para pedagang dengan berbagai program, termasuk pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, serta pendampingan dalam pengelolaan usaha.

"Kami ingin memastikan bahwa pedagang di pusat kuliner ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Kami akan membantu mereka mendapatkan akses ke program-program pemerintah yang dapat meningkatkan usaha mereka, seperti bantuan modal dan pelatihan keterampilan usaha," tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada PJ Bupati Banyuasin yang telah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan pusat kuliner sebagai bagian dari upaya meningkatkan perekonomian daerah.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Pak PJ Bupati yang turun langsung melihat kondisi pusat kuliner ini. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar-benar peduli terhadap kemajuan UMKM di Banyuasin," ujarnya.

Dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah, Alpian berharap pusat kuliner ini bisa menjadi ikon kuliner Banyuasin yang dapat menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan kesejahteraan pedagang. "Mari kita bersama-sama menjaga dan mengembangkan pusat kuliner ini agar semakin maju dan menjadi kebanggaan Banyuasin," tutupnya. 

Editor:Daya

Share:

PJ Bupati Banyuasin Tinjau Pusat Kuliner, Dorong Pengembangan dan Kenyamanan Pengunjung

PJ Bupati Banyuasin Tinjau Pusat Kuliner, Dorong Pengembangan dan Kenyamanan Pengunjung

Banyuasin, ReformasiRI.com – Pj Bupati Banyuasin Muhammad Farid, S.STP M.SI meninjau pusat kuliner di Kabupaten Banyuasin pada Jumat (31/01/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi para pedagang, kebersihan fasilitas, serta variasi kuliner yang tersedia di lokasi tersebut.

Dalam wawancara dengan pewarta ReformasiRI.com, PJ Bupati Muhammad Farid menjelaskan bahwa pihaknya ingin memastikan pusat kuliner ini bisa menjadi tempat yang nyaman bagi pengunjung dan memberikan manfaat ekonomi bagi pedagang lokal.


"Saya datang bersama teman-teman OPD untuk melihat kondisi kuliner di sini, memastikan kebersihan fasilitas seperti toilet, keamanan, serta kenyamanan tempat duduk bagi pengunjung. Kami juga sudah menugaskan anggota untuk menjaga keamanan selama 24 jam," ujar Farid.

Selain itu, ia menilai bahwa variasi kuliner di lokasi tersebut masih perlu ditingkatkan. "Saat ini sudah ada makanan seperti model, bakso, dan minuman, tapi kita berharap ke depannya lebih bervariasi, termasuk makanan siang. Dengan banyaknya orang yang berlalu lalang di jalan raya ini, pusat kuliner bisa menarik lebih banyak pengunjung," tambahnya.

Mengenai para pedagang, PJ Bupati menegaskan bahwa semua yang berjualan di lokasi ini merupakan warga Kabupaten Banyuasin. "Kami ingin mereka bisa berdagang dengan nyaman, memiliki pemasukan harian yang stabil, dan mengembangkan usaha mereka untuk keberlangsungan ekonomi keluarga," jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperndag) Banyuasin, Alfian Soleh, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendukung pengembangan pusat kuliner ini agar lebih menarik dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

"Kami akan terus melakukan pendampingan kepada para pedagang, baik dari segi pengelolaan usaha maupun pengembangan produk. Kami berharap pusat kuliner ini menjadi ikon kuliner Banyuasin yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian lokal," ujar Alfian.

Di akhir wawancara, PJ Bupati Banyuasin memberikan motivasi kepada para pedagang. "Tetap semangat, jaga kekompakan sesama pedagang. Rezeki sudah diatur oleh Allah, yang penting kita tetap berusaha untuk menghidupi keluarga," tutupnya. 

Editor: Daya

Share:

Kemarin SMK Negeri 3 OKU, Sekarang Giliran SMK Negeri 4 Palembang Diduga Korupsi Dana BOS

Palembang, ReformasiRI.com _ Maraknya pemberitaan terkait dugaan korupsi di dunia pendidikan terutama SMA dan SMK Negeri yang berada di Sumatera Selatan (Sumsel) khususnya Kota Palembang mencerminkan sudah rusaknya moral para oknum Kepala Sekolah (Kepsek) dalam menjalankan kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendidikan.
Belum hilang hangatnya terkait isu dugaan Korupsi di SMK Negeri 3 OKU, kini timbul lagi masalah baru yaitu dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada realisasi penggunaan Dana BOS tahun 2020 Sampai 2024 yang dilakukan oleh Kepala SMK Negeri 4 Palembang.

Berdasarkan informasi dari beberapa Guru dilingkungan SMK Negeri 4 Palembang, Dian HS Ketua Lembaga Pemerhati Situasi Terkini (PST) di dampingi Sukirman selaku Sekretaris mengatakan, merujuk pada:

- Undang-undang Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 Tentang penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Undang-undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

- Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1999 Tentang penyelengara Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.43 Tahun 2018 Tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor).

Mengacu pada Permendikbud No.6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler).

Maka dari itu atas nama Lembaga PST dirinya membuat Laporan dan Pengaduan (Lapdu) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), di Jl. Gubernur HA. Bastari, Jakabaring.

"Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan Dana BOS Reguler. Disini saya melihat dan menduga terkait pengelolaan Dana BOS tahun 2020 Sampai 2024 di SMK Negeri 4 Palembang banyak kejanggalan dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya," ujar Dian, Jumat (31/01/2025).

Lanjut Dian HS, dirinya meminta kepada Kejati Sumsel melalui jajarannya untuk mengusut tuntas, serta dilakukan tela'ah guna kepentingan penyelidikan terkait adanya dugaan indikasi KKN dilingkungan SMK Negeri 4 Palembang tersebut.

Selain itu Dian HS juga meminta kepada Kejati Sumsel segera panggil Kepala SMK Negeri 4 Palembang dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS tahun 2020 Sampai 2024 untuk dimintai keterangannya dan dimintai data-data realisasi yang telah dilaksanakan untuk disesuaikan dengan fakta di lapangan.

"Bila memang terbukti, ya segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara kita ini," kata tegas Dian HS tutup pembicaraan.

Adapun rincian pengelolaan Dana BOS di lingkungan SMK Negeri 4 Palembang mulai tahun 2020 Sampai 2024 diduga tidak sesuai realisasinya yaitu dengan Nilai Anggaran, 

- Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.778.560.000.00;-

- Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.850.080.000,00;-

- Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.828.800.000.00,-

- Tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.689.600.000.00,-

- Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.621.644.257.,00.-

Total semua jumlah dari tahun 2020 Sampai 2024 Sebesar Rp.8.768.684.257.00,-

Sementara diwaktu yang sama, pihak Kejati Sumsel khususnya bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyambut dan menerima dengan baik Lapdu tersebut.

"Terimakasih atas laporannya, berkas ini kami terima. Namun sebelum ditindaklanjuti tentunya akan ditelaah lebih dulu oleh pegawai yang membidanginya," pungkas salah satu staf di PTSP Kejati Sumsel.(Cha)
Share:

Program Makan Bergizi Gratis, Kejari Banyuasin Dukung Pemenuhan Gizi Anak

Program Makan Bergizi Gratis, Kejari Banyuasin Dukung Pemenuhan Gizi Anak
Banyuasin, ReformasiRI.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuasin, Raymund Hasdianto Sihotang, S.H., M.H., bersama Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Daerah Banyuasin, Novelina Raymund, melaksanakan Program Makan Bergizi (MBG) Gratis di SDN 30 Banyuasin III pada Jumat pagi, pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Kejari Banyuasin, termasuk Kasi Intel, Kasi Pidsus, Kasi PAPBB, dan Kasubagbin, serta anggota IAD Daerah Banyuasin, Jumat (31/01/2025).

Program ini merupakan bentuk kepedulian Kejaksaan Negeri Banyuasin terhadap pemenuhan gizi anak-anak, khususnya di wilayah Banyuasin, guna mendukung tumbuh kembang mereka. Selain itu, kegiatan ini selaras dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya poin pertama, yang berfokus pada pemberian makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah serta bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita guna menanggulangi stunting.

"Kami berharap kegiatan ini bisa membantu meningkatkan kesehatan anak-anak di Banyuasin. Pemenuhan gizi yang cukup sangat penting bagi perkembangan mereka, baik secara fisik maupun intelektual," ujar Raymund Hasdianto Sihotang dalam sambutannya.

Ketua IAD Daerah Banyuasin, Novelina Raymund, menambahkan bahwa program ini juga bertujuan untuk mendukung ekonomi keluarga serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi anak-anak.

"Kami ingin anak-anak di sini bisa tumbuh sehat dan cerdas. Asupan gizi yang baik menjadi kunci utama dalam mewujudkan generasi yang berkualitas," katanya.

Dalam kegiatan ini, Kajari Banyuasin dan Ketua IAD Daerah Banyuasin turun langsung membagikan makanan bergizi kepada siswa-siswi SDN 30 Banyuasin III. Para siswa tampak antusias dan senang menerima makanan yang telah disiapkan.

Dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini, Kejaksaan Negeri Banyuasin berharap dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan anak-anak serta membantu mengurangi angka stunting di daerah tersebut. (Dy) 


Share:

GAASS Muba Gelar Aksi Dikantor Gubernur Sumsel, Desak Pj. Gubernur Copot Sekretaris DPRD Kabupaten Muba

Palembang, ReformasiRI.com - Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) Cabang Musi Banyuasin (Muba) menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), di Jl.Kapten A. Rivai, Sungai Pangeran, Kecamatan IB.I Palembang.
Wirandi Ketua GAASS Cabang Muba dalam orasinya disaksikan beberapa awak media mengatakan, kehadirannya di Kantor Gubernur untuk menyampaikan adanya pelanggaran Kode Etik ASN terkait panggilan Video Call (VC) bersama seorang perempuan diduga tanpa menggunakan busana yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Muba.

Lanjut kata Wirandi, sangat disayangkan setiap ada informasi masalah pelanggaran kode etik lagi-lagi melibatkan orang penting yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Muba.

"Dulu pernah ada isu masalah skandal Pj. Bupati Muba, sekarang terjadi lagi hal serupa yang diduga dilakukan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Muba," ujarnya, Jum'at (31/01/2025).

Masih dalam orasinya, Wirandi meminta kepada Pj Gubernur segera membentuk tim yang terdiri dari inspektorat dan BKN untuk menindaklanjuti dan menyelidiki kebenarannya terkait berita dan video yang banyak beredar di Media Sosial (Medsos).

"Tolong !!! jangan jadikan Muba menjadi citra buruk bagi pemuda dan mahasiswa di Sumsel cuma karena kelakuan oknum ASN yang melanggar kode etik dan tidak mencitrakan sebagai seorang pemimpin didaerahnya," tegas Wirandi.

Wirandi menegaskan, dirinya akan terus mengawal terkait permasalahan dugaan Panggilan Video Sekretaris DPRD Kabupaten Muba yang telah beredar di Medsos tersebut.

"Kami akan selalu konsisten untuk mengawal masalah ini dan akan menggelar aksi lanjutan di Kantor BKN guna meminta kepastian sanksi atas dugaan Panggilan Video Sekretaris DPRD Kabupaten Muba dengan seorang perempuan yang diduga tanpa busana," pungkas Wirandi tutup pembicaraan.(Cha)
Share:

Polda Sumsel Ambil Langkah Proaktif Dukung MBG

Palembang, -
Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel mengambil langkah proaktif dalam mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar rapat koordinasi guna merumuskan strategi pelaksanaan yang efektif. Bertempat dilantai II Ruang Vicon Gedung Presisi Mapolda Sumsel pada Kamis (30/1), pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan perwakilan satuan kerja untuk memastikan distribusi program berjalan lancar serta tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol Feri Handoko Soeharso, SIK, SH menekankan tujuan utama program ini adalah memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga kurang mampu dan masyarakat Slum Area perkotaan dan pedesaan "Kami berupaya memastikan agar program ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata. Oleh karena itu, distribusi yang efektif serta pengawasan ketat menjadi hal yang kami prioritaskan," ucapnya Kamis (30/1/2025).

Mantan Karo Ops Polda Jambi ini juga menyampaikan Polda Sumsel siap mengerahkan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung suksesnya program ini. Dengan adanya koordinasi yang matang, Polda Sumsel optimis Program Makanan Bergizi Gratis dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan gizi serta kesejahteraan masyarakat di wilayah hukumnya. "Kami berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat," kata dia. 

Rapat tersebut dihadiri Para Pejabat Utama (PJU) dan perwakilan Satker Polda Sumsel.
Serta Penyampaian Dirbinmas Kombes Pol Sopyan Hidayat, Paparan Dansat Brimob Polda Sumsel yang disampaikan Kabag OPS Sat Brimob Polda Sumsel Kompol Fery dan Paparan KA SPN Kombes Pol Slamet Widodo 


Dalam pertemuan ini, para peserta membahas berbagai aspek penting, termasuk sistem distribusi, mekanisme pengawasan, dan kerja sama dengan berbagai pihak agar program dapat berjalan secara optimal dan menjangkau masyarakat yang berhak menerimanya.

(Cha)
Share:

Pembukaan Kegiatan AURORA SCOUT 2025 di SMA Negeri 11 Palembang

Pembukaan Kegiatan AURORA SCOUT 2025 di SMA Negeri 11 Palembang

Palembang, ReformasiRI.com - SMA Negeri 11 Palembang kembali menggelar kegiatan tahunan A Unity Of Rovers, Rangers, Boys And Girls Scout (AURORA SCOUT) yang ke-15 tahun 2025 tingkat se-Sumatera Selatan. Acara ini resmi dibuka pada Kamis (30/01/2025).

Dalam sambutannya, Kamabigus sekaligus Kepala SMA Negeri 11 Palembang, Dr. Utui Tatang Suntani, ST, M.M, mengungkapkan rasa syukur karena kegiatan ini dapat kembali dilaksanakan.

"Mari kita sama-sama menjaga sportivitas dalam perlombaan AURORA SCOUT tahun 2025. Dan pada waktunya nanti, kami mohon berkenan kepada Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan untuk membuka kegiatan ini secara resmi," ujarnya.

Dr. Utui juga mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, khususnya Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, atas dukungan dan kehadirannya. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi kemajuan Gerakan Pramuka Indonesia.

Sementara itu, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumatera Selatan dalam sambutannya mengapresiasi panitia, termasuk Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan, atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan ini.

"Gerakan Pramuka memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik," ujarnya.

Tahun ini, AURORA SCOUT diikuti oleh 1.100 peserta yang berasal dari 16 pangkalan penggalang dan 28 pangkalan penegak. Beberapa perlombaan yang diselenggarakan dalam kegiatan ini antara lain Lomba Tata Upacara Bendera dan Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LTBB dan LTKBB), lomba pioneering, cerdas cermat, lomba kim, menggambar, serta lomba bucket snack dan tower snack.

Dengan semangat kebersamaan dan kompetisi yang sehat, AURORA SCOUT 2025 diharapkan menjadi ajang yang bermanfaat bagi seluruh peserta dalam mengembangkan keterampilan dan jiwa kepemimpinan mereka. (Rina)

Share:

Massa Lembaga PSR Sambangi Kejati Sumsel, Minta Segera Periksa Dugaan Korupsi Sekwan DPRD Provinsi Sumsel

Palembang _ Puluhan massa Lembaga Pembela Suara Rakyat (PSR) unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), di Jl. Gubernur HA Bastari, Jakabaring, Palembang, Kamis (30/01/2025).
Dengan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian, dalam orasinya Ketua Lembaga PSR, Aan Pirang menyampaikan, sejak Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, beliau berjanji akan memburu para koruptor hingga ke Antartika sekalipun akan tetap diburu dan ditangkap.

Lanjut Aan, pemberantasan Korupsi menjadi salah satu Visi Bapak Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan dan tentunya harus didukung. Karena, korupsi adalah hambatan utama untuk menuju kebangkitan dan kemajuan bangsa. Tindakan korupsi harus ditekan dan kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan. 

Selain itu Aan Pirang juga mengungkapkan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.43 Tahun 2018 Tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat terkait pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Mengacu pada Undang - Undang No.14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik, tentunya,

1. Segala tindak Pidana Korupsi dapat menyebabkan kerugian bagi Negara dan masyarakat, menghancurkan sistem perekonomian sistem Demokrasi dan sistem Hukum, sistem Politik serta tatanan sosial Kemasyarakatan, tentunya "Harus Dilawan".

2. Dalam konstitusi telah ditandaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu juga ditegaskan HAM harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan.

Adapun dalam aksinya Lembaga PSR menyatakan sikap diantaranya,

1. Adanya indikasi dugaan Abuse Of Power atau penyalahgunaan wewenang kekuasaan atau jabatan serta indikasi dugaan korupsi pada perjalanan dinas di Sekwan DPRD Provinsi Sumsel Rp.3,5 Milyar lebih Anggaran Tahun 2023. Serta seluruh kegiatan di Satuan Kerja (Satker) dan dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel, Anggaran Tahun 2024.

2. Kegiatan COR jalan dengan Rabat Beton (PL) di Soak Simpur diduga penyalahgunaan kekuasaan dan tidak sesuai peruntukan.

3. Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Nepotisme pada pekerjaan pengadaan belanja modal Hordeng Satuan Kerja (Satker) Camat Jakabaring dengan nilai Kontrak Rp.140.000.000,00
Pelaksana CV. Sriwijaya Pratama Husindo,
Anggaran Tahun 2024.

"Kami dari Lembaga PSR mendesak kepada Kejati Sumsel untuk segera memberikan respon atas pengaduan dari Lembaga PSR dan segera menurunkan tim untuk memanggil serta memeriksa pihak-pihak terkait guna dimintai keterangannya agar supaya dugaan indikasi korupsi yang dilaporkan menjadi terang benderang," ujar Aan melanjutkan.

"Kejati Sumsel dapat bekerja secara profesional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana korupsi di Sumsel yang kita cintai ini," tambahnya.

Sementara diwaktu yang sama, Vanny Yulia Eka Sari, SH.MH menanggapi, pihak Kejati Sumsel menerima Laporan dan Pengaduan yang disampaikan oleh Lembaga PSR. Namun, sebelum ditindaklanjuti akan ditelaah terlebih dahulu.

"Terimakasih buat rekan-rekan dari Lembaga PSR, Lapdu kita terima, namun untuk ditindaklanjuti tentunya ini akan kita telaah terlebih dahulu," pungkasnya.

(Cha)
Share:

KAI Divre III Palembang Layani 16 Ribu Lebih Pelanggan Selama Libur Panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025

Palembang - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang mencatat sebanyak 16.143 tiket telah terjual selama libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek pada periode 25 hingga 29 Januari 2025. Jumlah tersebut melonjak 30% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan yakni 12.390 seat.
Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti mengatakan selama libur panjang ini, KAI Divre III Palembang melayani rata-rata 3.228 pelanggan per hari nya dengan tujuan ke berbagai kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. 

"Puncak kepadatan penumpang telah terjadi pada hari Sabtu (25/1) yang lalu, dengan jumlah 3.378 penumpang. Kami prediksi puncak kepadatan volume penumpang juga akan terjadi pada hari ini Rabu (29/1) dengan penjualan tiket hingga pukul 16.00 WIB sudah mencapai 3.378 dan dapat bertambah seiring dengan penjualan tiket hingga saat ini masih berlangsung," ungkap Aida, Kamis (30/01/2025).

Adapun stasiun dengan jumlah keberangkatan dan kedatangan penumpang tertinggi selama libur panjang ini yakni Stasiun Kertapati dengan jumlah 7.315 penumpang berangkat dan 4.917 penumpang tiba. Kemudian diikuti Stasiun Lubuk Linggau dengan jumlah 3.871 penumpang berangkat dan 3.659 penumpang tiba serta Stasiun Lahat dengan jumlah 1.719 penumpang berangkat dan 1.913 penumpang tiba. Selebihnya ada Stasiun Muara Enim, Prabumulih, Tebing Tinggi, Payakabung dan Kota Padang. 

"Untuk KA favorit para pelanggan selama libur panjang ini yakni KA Bukit Serelo relasi Kertapati-Lubuk Linggau (pp) dengan jumlah penumpang sebanyak 8.083 pelanggan atau sebesar 50% dari keseluruhan jumlah penumpang KA, diikuti KA Sindang Marga relasi Kertapati-Lubuk Linggau (pp) dengan jumlah 4.727 penumpang atau sebesar 29,3% dan terakhir KA Rajabasa relasi Kertapati-Tanjung Karang (pp) dengan jumlah 3.333 penumpang atau sebesar 20,7%," jelas Aida. 

KAI Divre III Palembang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan atas kepercayaannya menggunakan moda transportasi kereta api untuk bepergian selama libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025 ini. 

Sebagai bentuk apresiasi kepada para pelanggan serta guna memeriahkan momen Tahun Baru Imlek 2025, KAI Divre III Palembang menghadirkan atraksi Barongsai di Stasiun Kertapati pada Rabu malam (29/1). 

"Dalam atraksinya, Barongsai tersebut bersama petugas frontliner KAI menyapa para pelanggan dengan memberikan souvenir menarik dan kue keranjang khas Imlek," ujar Aida. 

Selain souvenir, pada momen Imlek hari ini juga kami memberikan gift surprise kepada pelanggan yang berulang tahun pada tanggal 29 Januari 2025 sebagai simbol penghormatan dan harapan pembawa rezeki di tahun Shio Ular Kayu ini. 

"KAI Divre III Palembang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan KA dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh perjalanan KA terutama pada libur panjang seperti saat ini agar liburan bersama keluarga dan orang tercinta menjadi lebih aman dan menyenangkan," tutup Aida. 

Salam, 
Manager Humas KAI Divre III Palembang
*Aida Suryanti*

(Cha)
Share:

Polda Sumsel Tertibkan Kendaraan Parkir Sembarangan di Mapolda

Polda Sumsel Tertibkan Kendaraan Parkir Sembarangan di Mapolda
Palembang, ReformasiRI.com - Subbid Provost Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) kembali melakukan operasi penertiban terhadap kendaraan yang parkir tidak sesuai aturan, pada Kamis (30/1/25) siang.

Dalam operasi tersebut, beberapa kendaraan roda empat dan roda dua mengalami pengempisan ban oleh petugas Provost Bidpropam Polda Sumsel.

Kabidpropam Polda Sumsel, Kombes Pol Dadan Wahyudi SIK, SH, M.Crim, melalui Paur Gakkum Subbid Provos Bidpropam Polda AKP Taufiq Riza Anwari menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari kegiatan rutin untuk menjaga ketertiban parkir di sekitar Mapolda Sumsel.

"Ini adalah perintah langsung dari pimpinan kami. Bagi siapa pun yang merasa keberatan dengan kegiatan ini, silakan sampaikan langsung ke ruang pimpinan. Kami akan menindak tegas siapa saja yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku," ujar AKP Taufiq Riza Anwari.

Penertiban ini menjadi langkah strategis Polda Sumsel dalam menjaga ketertiban dan keamanan di sekitar area kepolisian serta mengedukasi anggota tentang pentingnya patuh terhadap aturan dan disiplin di lingkungan Polri. Dengan tegasnya penindakan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polda Sumsel terhadap regulasi parkir yang telah ditetapkan.

Operasi penertiban parkir ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya Polda Sumsel dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi seluruh anggota serta masyarakat yang beraktivitas di sekitar Mapolda Sumsel. (Rina)


Share:

Eks Dirut Bukit Asam di Vonis Bebas, Andi Leo : GAASS Siap Lapor Presiden dan Kejagung RI

Palembang - Pengadilan Negeri (PN) Palembang menjatuhkan vonis bebas kepada 5 (lima) terdakwa kasus korupsi Akuisisi Saham PT Satria Bahana Sarana (SBS) oleh PT Bukit Asam melalui anak perusahaan PT Bukit Multi Investama. 
Ke-5 Terdakwa itu sebelumnya dituntut JPU dengan hukuman 18 Tahun hingga 19 Tahun penjara.
Dilansir detikSumbagsel, Selasa (2/4/2024), ke-5 Terdakwa itu adalah Eks Direktur Utama (Dirut) PT Bukit Asam Tbk periode tahun 2011-2016 Milawarma, Wakil Ketua Saham Akuisisi Saham PT SBS Nurtima Tobing.

Eks Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam Tbk Anang Dri Prasetya, Ketua Tim Akuisisi Penambangan PTBA Saiful Islam, serta pemilik PT Satria Bahana Sarana (SBS) Tjahyono Imawan.

Vonis tersebut dibacakan langsung oleh majelis hakim yang diketuai Pitriadi di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan kelima terdakwa pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Senin (1/4/). Hakim menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi seperti dakwaan JPU. Karena itu, para terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan.

Dalam sidang tuntutan sebelumnya pada Jumat (15/3), JPU menuntut terdakwa Saiful Islam dan Nurtima Tobing selama 18 Tahun penjara. Kemudian, terdakwa Anung Dri Prasetya dituntut pidana penjara selama 18 Tahun 6 Bulan. Sedangkan untuk dua terdakwa Milawarma dan Tjahyono Imawan dituntut pidana selama 19 Tahun penjara.

Penetapan tersangka
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) sebelumnya kembali menetapkan 2 (dua) orang tersangka kasus dugaan korupsi akuisisi anak perusahaan PT Bukit Asam (PTBA). Tidak tanggung-tanggung, nilai kerugian negara mencapai Rp.100 Miliar.

Ke-2 Tersangka adalah Milawarma selaku mantan Dirut PT Bukit Asam Tbk periode tahun 2011-2016 dan Nurtima Tobing selaku Wakil Ketua Tim Akusisi Saham PT SBS oleh PTBA melalui anak perusahaan PT BMI. (dilansir oleh detiknews).

Andi Leo Ketua Umum (Ketum) Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) mengatakan, ada kejanggalan yang sangat luar biasa 
Dimana sudah di tetapkan tersangka namun dengan mengejutkan bisa di vonis bebas.

"Apakah ada gratifikasi yang terstruktural dan sistematis sehingga para oknum-oknum Dirut ini bisa di vonis bebas, jika iya maka sangat disayangkan Hukum itu hancur dan tidak berwibawa di tangan oknum penegak hukum itu sendiri," ujar Andi, Rabu (29/01/2025).

Maka dari itu GAASS akan mengawal kasus tersebut, jangan sampai hilang begitu saja, GASS juga akan melakukan aksi unjukrasa di Kejagung RI, meminta Kejagung RI untuk segera memeriksa oknum hakim dan tim yang bertanggung jawab atas perkara tersebut yang memberikan vonis bebas terhadap tersangka. 

Serta akan melaporkan kejadian tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kantor Staf Presiden serta Sosial Media (Sosmed) beliau, dengan harapan transpransi dan kasusnya juga bisa dikawal dengan ketat agar terwujudnya keadilan hukum.

"Hukum ini tajam kebawah dan tumpul keatas, jangan menjadikan hukum sebagai komuditas bisnis dengan tersangka yang menjadi dalangnya. Jangan bermain-main dengan hukum dan keadilan, karena selihai lihainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, kita sebagai masyarakat awam sudah muak dan jengah di suguhi fakta hukum seperti ini," pungkas Andi Leo tutup bicara.

(Cha/Rilis)
Share:

Irwasda Polda Sumsel Berikan Arahan Pengawasan Kepada Kapolres dan PJU Polres Jajaran Secara Virtual

Irwasda Polda Sumsel Berikan Arahan Pengawasan Kepada Kapolres dan PJU Polres Jajaran Secara Virtual
ReformasiRI.com, Palembang – Irwasda Polda Sumsel, Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, SIK, SH, memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan kepada para Kapolres dan Pejabat Utama (PJU) Polres jajaran Polda Sumsel secara virtual. Kegiatan ini berlangsung di ruang Vicon Lantai II Gedung Utama Presisi Mapolda Sumsel pada Jumat, 24 Januari 2025.

Kombes Pol Sunarto, Kabid Humas Polda Sumsel, melalui Kasubbid PID AKBP Suparlan SH, MSi, membenarkan bahwa kegiatan ini dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Sumsel, didampingi oleh Kabid Propam dan Kabidkum. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan PJU Polda Sumsel dan Kapolres jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, Irwasda Polda Sumsel menekankan pentingnya pengawasan kinerja yang tidak hanya dilakukan oleh Itwasda dan Bidpropam Polda Sumsel, tetapi juga oleh setiap kepala satuan kerja dan atasan langsung.

“Pengawasan kinerja harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dilakukan oleh beberapa bagian, tetapi oleh seluruh pemimpin satuan kerja di masing-masing level,” ujar Irwasda Kombes Pol Feri Handoko Soenarso.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap unsur pemimpin memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan tugas. “Kita harus menghilangkan ego sektoral, sehingga pengawasan bisa berjalan secara sinergis antara satuan kerja dan wilayah,” jelasnya.

Irwasda Polda Sumsel menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama yang erat di semua lini guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip pengawasan yang efektif.

(Rina)


Share:

Kini Hadir Outlet Pempek Beringin Demang Cabang Ke-9 Di Kota Palembang

Kini Hadir Outlet Pempek Beringin Demang Cabang Ke-9 Di Kota Palembang
ReformasiRI.com, Palembang – Pempek Beringin, salah satu tempat kuliner legendaris di Palembang, kini membuka outlet ke-9 di wilayah Demang Lebar Daun, tepatnya di seberang Rumah Sakit Siti Khodijah Palembang. Pembukaan ini dilakukan pada 17 Januari 2025 sebagai bentuk ekspansi dan eksistensi di dunia kuliner khas Palembang.

Pempek Beringin terkenal dengan tekstur pempek yang lembut dan renyah serta berbagai varian pempek seperti pempek kulit, adaan, kapal selam, dan lainnya yang disajikan dengan cuko kental yang nikmat.

Dina Charolina, Outlet Manager Pempek Demang, menjelaskan bahwa pembukaan outlet ke-9 ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih banyak menu selain pempek kepada masyarakat. Menu-menu baru seperti Mande Dujaj (nasi briyani ala Timur Tengah), Briani Lamb, Iga Bakar Konro, dan dessert juga disediakan, dengan cita rasa khas Palembang yang tetap dipertahankan.

"Tujuan kami adalah merubah mindset masyarakat, baik lokal maupun pengunjung dari luar kota, bahwa Pempek Beringin tidak hanya menjual pempek, tetapi juga beragam menu lain yang tidak kalah lezat," ungkap Dina.

Selain itu, Pempek Beringin juga melayani pengiriman ke luar negeri, termasuk Singapura dan negara-negara Asia Tenggara. Pengiriman pempek dilakukan dengan kualitas yang terjaga, menggunakan kemasan yang memastikan kesegaran hingga 3 hari.

Salah satu menu unggulan Pempek Beringin adalah Kapal Selam Telur Asin, yang menjadi varian unik dan pempek kekinian seperti pempek keju.

Dengan konsep yang lebih kekinian dan fasilitas mewah, Pempek Beringin Demang menawarkan pengalaman kuliner yang nyaman dan elegan. Fasilitas tersebut mencakup area merokok, ruang tunggu, musala, dan toilet yang terpisah di lantai 1 dan 2.

"Harapannya, masyarakat Palembang bisa semakin mencintai produk lokal dan merasakan kenyamanan di outlet terbaru ini, yang sangat cocok untuk keluarga atau kumpul teman-teman," pungkas Dina.

Pempek Beringin Demang buka setiap hari mulai pukul 06.00 pagi hingga 10.00 malam dan akan menyediakan paket All You Can Eat dengan harga sekitar 99 ribu rupiah saat bulan suci Ramadhan nanti.

(Rina)


Share:

Kodim 0418/Palembang Gelar Apel Siaga Antisipasi Kerawanan Libur Panjang Isra Mi'raj dan Imlek

Kodim 0418/Palembang Gelar Apel Siaga Antisipasi Kerawanan Libur Panjang Isra Mi'raj dan Imlek

ReformasiRI.com, Palembang – Kodim 0418/Palembang menggelar apel siaga dalam rangka mengantisipasi potensi kerawanan selama libur panjang perayaan Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek. Apel ini dipimpin oleh Danramil 418-08/Sako, Lettu Kav Taufik, di Lapangan Makodim 0418/Palembang, Jalan Residen A. Rozak, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Rabu (29/1/2025).

Dalam arahannya, Lettu Kav Taufik menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang tetap hadir dan siap bertugas meskipun apel digelar di tengah hari libur.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan atas dedikasi dan kesiapan kalian untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam situasi libur panjang seperti ini," ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh personel dalam mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat, termasuk peningkatan arus lalu lintas di kawasan wisata dan pusat perbelanjaan yang diprediksi akan padat selama libur panjang.

Selain itu, Lettu Kav Taufik menginstruksikan anggotanya untuk memonitor pelaksanaan ibadah Isra Mi'raj di masjid-masjid serta memastikan kelancaran perayaan Imlek di berbagai lokasi.

"Kita harus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif. Baik di tempat ibadah maupun di lokasi wisata, seluruh kegiatan masyarakat harus berlangsung dengan aman dan nyaman," tegasnya.

Apel siaga ini menjadi langkah strategis Kodim 0418/Palembang dalam memastikan keamanan selama momen libur panjang. Dengan pengamanan yang optimal, diharapkan masyarakat dapat menjalankan aktivitas mereka, termasuk beribadah dan merayakan tradisi, tanpa gangguan.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Kodim 0418/Palembang untuk terus hadir memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama pada saat-saat yang memerlukan pengawasan ekstra.

(Rina)


Share:

Andi Leo Ketum GAASS, Soroti Adanya Dugaan Aliran Dana CSR Bank Indonesia Ke Anggota DPR RI Inisial FA

Jakarta, ReformasiRI.com - Andi Leo Ketua Umum Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) menyoroti penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang diduga tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
Menurut Andi Leo, dirinya menduga kuat kasus tersebut tergolong korupsi yang sangat luar biasa dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Selain itu kata Andi, dirinya juga menyoroti adanya dugaan dana yang mengalir ke beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

"Ya, kami sudah mendalami soal itu (aliran dana), tidak mungkin hanya dua orang saja yang terlibat seperti yang sudah dipanggil ke KPK," ujar Andi Leo, kepada awak media, Rabu (29/01/2025).

Andi Leo menambahkan, jelas sudah dugaan bahwa semua anggota Komisi XI DPR RI mendapatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut, yang kemungkinan besar digunakan untuk kepentingan pribadi di Daerah Pemilihannya (Dapil) masing-masing.

“Ya, tentunya kami menduga, bahwa sejauh ini dana CSR tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya,” imbuhnya.

Lanjut katanya, aliran dana CSR ke Dapil untuk program juga diduga tidak jelas, melalui yayasanpun tidak rasional, seperti ada beberapa yayasan yang diduga terafiliasi dengan pihak tertentu, sehingga penyaluran dananya patut dicurigai berbau Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor).

Seperti salah satu nama yang mencuat adalah inisial FA salah satu politikus dari Sumatera Selatan (Sumsel) yang terindikasi masuk dalam pusaran korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI). Kabar terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai terfokus pada penyelidikan terhadap FA.

Hingga kini KPK terus mendalami kasus tersebut dengan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, hal ini tentunya untuk mencari bukti atas keterlibatan DPR RI termasuk FA politisi asal Provinsi Sumsel tersebut.
 
FA merupakan anggota DPR RI tiga periode berturut-turut sejak 2014, mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel I). 
 
Karier politiknya dimulai sejak bergabung dengan Partai Bintang Reformasi (PBR) pada tahun 2005. Selanjutnya FA pernah berpindah ke Partai Hanura sebelum akhirnya bergabung dengan NasDem pada tahun 2018.
 
FA tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp.17 Miliar per 31 Desember 2022, menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 
 
Kekayaan tersebut naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.14,9 Miliar.

Rinciannya meliputi aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan, serta kas dan setara kas, dengan hutang hanya sebesar Rp.5 Juta.

"Maka dengan itu kami meminta dan mendukung KPK untuk segera memeriksa saudara FA atas dugaan keterlibatannya dalam kasus CSR Bank Indonesia tersebut," pungkas Andi Leo akhiri pembicaraannya.

Dalam waktu dekat GAASS akan melakukan aksi unjukrasa di Gedung KPK untuk percepatan mengungkap permasalan dana CSR tersebut.

(Cha/Rilis)
Share:

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto Jadi Pembawa Berita di TVRI Sumsel

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto Jadi Pembawa Berita di TVRI Sumsel
ReformasiRI.com, Palembang – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 TVRI Sumatera Selatan, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, berkesempatan menjadi pembawa berita dalam program Sumsel Hari Ini di studio TVRI Sumsel, Palembang, Selasa (28/1/2025) sore.

Sunarto tampil bersama Wakapendam II/Sriwijaya untuk membacakan sejumlah berita seputar Palembang dan Sumatera Selatan. Ia mengaku pengalaman ini menjadi hal yang menarik dan berbeda dari tugasnya sebagai Kabid Humas.
“Nah, saya hari ini bersama Wakapendam II/Sriwijaya membaca berita yang berisi informasi terkait Sumsel dan Palembang. Ini pengalaman baru, karena kita yang biasa tampil dalam konferensi pers, sekarang harus tampil live di depan kamera,” ungkap Sunarto.

Alumni Akpol 1992 ini menjelaskan bahwa dirinya dan Wakapendam membacakan belasan berita secara bergantian. Meskipun telah disediakan naskah, mereka tetap diberikan ruang untuk berimprovisasi dalam membacakan berita.

“Tadi ada sekitar belasan berita, saya bergantian dengan Wakapendam II/Sriwijaya. Naskah sudah disiapkan, tapi kita juga boleh berimprovisasi. Sebelumnya, kita latihan dulu agar lebih natural saat siaran,” tambahnya.

Sunarto juga mengungkapkan tantangan baru yang ia rasakan, mengingat siaran dilakukan secara langsung tanpa ada kesempatan untuk mengulang.

“Kalau siaran live itu nggak boleh salah, karena bisa berdampak luas. Kita harus fokus dan langsung membaca berita dengan baik,” katanya.

TVRI Sumsel Libatkan Pejabat dan Masyarakat dalam HUT ke-51

Sementara itu, Kepala TVRI Sumsel, Eflianty Analisa, SP, M.Si., menjelaskan bahwa dalam rangkaian HUT ke-51 TVRI Sumsel yang jatuh pada 31 Januari 2025, pihaknya secara khusus mengundang berbagai tokoh, termasuk pejabat TNI, Polri, kepala daerah, pelajar, dan mahasiswa untuk menjadi pembawa berita.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari perayaan ulang tahun TVRI Sumsel yang ke-51. Kami ingin lebih melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Forkopimda dan generasi muda, dalam program Sumsel Menyapa (SMY) dan Sumsel Hari Ini (SHI),” ujar Eflianty.

Ia juga menegaskan bahwa tahun ini tidak ada acara khusus, namun TVRI Sumsel tetap berkomitmen menjalankan perannya sebagai TV publik yang memberikan informasi bermanfaat serta menjadi media pemersatu bangsa.

“Di usia ke-51 ini, TVRI Sumsel akan terus mengedepankan fungsi layanan publik dan menjadi sarana informasi yang bermakna bagi masyarakat,” pungkasnya.

(Rina)


Share:

Kabid Humas Polda Sumsel Berkesempatan Menjadi Pembawa Acara TVRI Sumsel

Palembang _ Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto berkesempatan menjadi pembawa berita di TVRI Sumsel. Kegiatan ini dilakukan di studio TVRI Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (28/1/2025) sore.
“Nah saya hari ini bersama Wakapendam II/Sriwijaya tadi membaca berita tentunya berisi informasi-informasi terkait dengan Seputaran Sumsel dan Palembang dan yang ada di Sumsel,” kata Narto

Alumni Akpol 92 ini, mengatakan dirinya bersama Wakapendam II/ Sriwijaya membawakan belasan berita secara bergantian.

“Tadi ada sekitar belasan berita, jadi saya bergantian dengan Wakapendam II Sriwijaya itu semua sudah disiapkan naskahnya tapi kita boleh berimprovisasi tadi kita juga latihan improvisasi,” ucap Narto.

Kemudian, dirinya mengaku berkesan atas pengalaman menjadi pembaca berita. Hal ini dikarenakan harus tampil di depan kamera dan disiarkan secara Live (langsung.)

“Ya setiap pengalaman setiap peristiwa tentu ada kesan dan hari ini cukup menarik. Kita yang biasa tampil tidak di depan kamera hari ini di depan kamera dan live jadi disiarkan langsung. Kalau live itu nggak boleh salah kalau salah bisa berdampak luas. Kita bisa langsung baca berita dan menyiarkan langsung,” kata dia.

Sementara itu Kepala TVRI Sumsel Eflianty Analisa,SP, M Si. Sebagai informasi, kali ini Sunarto membawakan program ‘Sumsel Hari ini’. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TVRI Sumsel ke-51, TVRI Sumsel secara khusus memberikan kesempatan bagi Pejabat TNI, Polri dan Kepala daerah untuk menjadi pembaca berita.

“Ya jadi Kegiatan hari ini rangkaian Ultah TVRI Sumsel ke-51yang jatuh tgl 31 Januari 2025, salah satu acaranya adalah memberikan kesempatan kepada kepala daerah forkopimda, dan tokoh-tokoh untuk menjadi pembaca berita,” ujar Eflianty Analisa 

Menurut Wanita cantik berhijab ini,selama bulan januari 2025 yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke 51 TVRI sumsel sengaja melibatkan masyarakat sebagai penyiar atau pembaca berita di sumsel menyapa-SMY dan Sumatera Selatan Hari ini -SHI , selain forkompinda dan kepala daerah juga menghadirkan pembaca berita dari kalangan pelajar dan mahasiswa tambahnya 

Kepsta TVRi sumsel Eflianty Analisa mengemukakan untuk hut ke 51 tahun ini tidak ada acara khusus , namun diharapkan TVRI tetap mengedepankan fungsi layanan sebagi TV Publik serta bermakna dan dapat terus berkarya menjadi perekat dan media pemersatu bangsa tandasnya.

# Tag #
@Ig Polisi Sumsel
@Ig TVRISumsel dan @humastvrisumateraselatan dan akun kepsta namany @eflianty analisa.

(Cha)
Share:

Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) IMI Sumsel Tahun 2025 Resmi Digelar

Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) IMI Sumsel Tahun 2025 Resmi Digelar
ReformasiRI.com, Palembang – Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Ikatan Motor Indonesia Sumatera Selatan (IMI Sumsel) Tahun 2025 resmi dibuka pada Selasa (28/01/2025) di Hotel Remington Palembang. Dengan tema “Dengan Semangat Kebersamaan, Kekeluargaan, dan Persaudaraan, Kita Optimalkan Potensi IMI Sumsel”, acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di Provinsi Sumsel.

Hadir dalam pembukaan tersebut Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Sumsel, Kurniawan Abadi, SE., MM., Kadispora Sumsel H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si. yang diwakili oleh Sekdispora Sumsel H. A. Yudi Saputra, S.T., M.T., serta Sekretaris Umum KONI Sumsel Tubagus Sulaiman, SH., MH.
Dalam sambutannya, Kurniawan Abadi menekankan pentingnya keberlanjutan organisasi IMI Sumsel sebagai wadah otomotif yang dapat dimanfaatkan masyarakat. "Harapannya, IMI Sumsel bisa terus berlanjut dengan membawa generasi baru. Selain itu, agenda pemilihan ketua nantinya juga menjadi momen penting untuk peremajaan organisasi," ujarnya.

Ketua IMI Sumsel, Alpian Maskoni, menyampaikan bahwa Rakerprov 2025 ini merupakan lanjutan dari Rapat Kerja IMI Pusat yang telah dilaksanakan Desember tahun lalu. Ia berharap rapat ini dapat melahirkan program kerja yang jelas dan strategis untuk memajukan olahraga bermotor di Sumatera Selatan.

“Kami berharap setiap daerah di Sumsel dapat berinisiatif mengajukan permohonan ke pemerintah kota atau kabupaten masing-masing untuk membangun sirkuit. Daerah seperti Musi Banyuasin (Muba) dan Lahat sudah memiliki sirkuit, namun ironisnya, Palembang sebagai ibu kota provinsi masih belum memiliki sirkuit world race maupun drag race,” beber Alpian.

Ia juga berharap kepada Wali Kota Palembang yang baru, yang dikenal aktif di dunia otomotif, agar dapat menganggarkan pembangunan sirkuit di wilayah Jakabaring. "Kami berharap lahan milik provinsi di Jakabaring dapat dimanfaatkan, dengan anggaran pembangunannya diajukan ke Pemerintah Kota Palembang," pungkasnya.

Acara Rakerprov ini diharapkan menjadi momentum bagi IMI Sumsel untuk lebih memaksimalkan potensi dan peranannya dalam memajukan olahraga otomotif di Sumatera Selatan. (Rina)


Share:

PWI Banyuasin Desak Transparansi Dana Hibah Pilkada 2024

PWI Banyuasin Desak Transparansi Dana Hibah Pilkada 2024
ReformasiRI.com, Banyuasin – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Banyuasin telah dinyatakan sukses. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tersebut, Pemkab Banyuasin mengalokasikan anggaran hibah senilai sekitar Rp 68 miliar yang diperuntukkan bagi KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan seperti Polres Banyuasin dan Kodim 0430.

Namun, hingga kini transparansi terkait penggunaan dana hibah Pilkada masih menjadi tanda tanya besar. Rilis resmi terkait laporan penggunaan anggaran tersebut belum diterima publik, termasuk media massa.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Banyuasin, Asnaini Khamsin, mengungkapkan pihaknya belum mendapat undangan atau informasi terkait transparansi penggunaan anggaran Pilkada. "Sampai sekarang, tidak ada rilis penggunaan anggaran tersebut. Kita sebagai pilar keempat demokrasi punya peran kontrol sosial, dan ini dilindungi undang-undang," tegas Asnaini, Selasa (28/1).

Ia menambahkan, Polda Sumsel sebelumnya telah mengadakan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait dana hibah Operasi Mantap Praja (OMP) Musi 2024 di Hotel The Zuri Transmart Palembang, pada 27 Desember 2024. Dalam acara itu, pihak Polda memberikan laporan terkait realisasi dan sisa dana hibah.

"Harapannya, kami juga diundang untuk mengikuti Monev serupa oleh KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim 0430 Banyuasin," ujar Asnaini.

Sebagai langkah lanjutan, PWI Banyuasin berencana melayangkan surat permohonan audiensi kepada pihak-pihak terkait. "Kami akan mencoba berkoordinasi, seperti KPU dan Bawaslu di Kejari Banyuasin. Namun, terkait Polres dan Kodim, mekanismenya mungkin berbeda," ungkapnya.

Asnaini menegaskan, PWI Banyuasin memiliki hak mendapatkan informasi tersebut, terlebih karena sebagian besar anggota PWI telah bersertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diakui Dewan Pers.

PWI Banyuasin menegaskan pentingnya transparansi untuk memastikan bahwa penggunaan dana hibah Pilkada 2024 benar-benar sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat. (ril/pwiba)


Share:

SMA Negeri 7 Palembang Gelar Donor Darah, Tanamkan Kepedulian Sosial

SMA Negeri 7 Palembang Gelar Donor Darah, Tanamkan Kepedulian Sosial
ReformasiRI.com, Palembang – SMA Negeri 7 Palembang kembali menunjukkan kepedulian terhadap sesama melalui kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (UDD PMI Sumsel). Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu (25/01/2025) di SMA Negeri 7, Jalan Taqwa Mata Merah, Palembang.

Acara yang diinisiasi oleh OSIS SMA Negeri 7 Palembang ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai sosial dan kepedulian di kalangan siswa-siswi. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja OSIS periode 2024-2025 yang telah dirancang sebelumnya.

Kepala UDD PMI Sumsel, dr. Kemas Ya'kub, Sp.PK, M.Kes., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. "Kebutuhan akan darah sangat penting. Kami akan mendistribusikan darah hasil donor ini ke rumah sakit di Kota Palembang maupun beberapa rumah sakit di luar kota. Darah yang didapat hari ini harus digunakan dalam waktu kurang dari tiga hari karena sangat dibutuhkan," jelasnya.

Kepala SMA Negeri 7 Palembang, Dra. Nurdwin Indriyanti, juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia menekankan bahwa kegiatan donor darah tidak hanya melibatkan siswa-siswi tetapi juga guru, staf, pengurus OSIS, hingga masyarakat sekitar sekolah.

"Kegiatan ini menunjukkan komitmen SMA Negeri 7 Palembang untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam aksi sosial yang bermanfaat. Semoga semangat ini dapat terus ditumbuhkan di kalangan siswa," ujarnya.

Kegiatan donor darah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran sosial di kalangan siswa dan mempererat hubungan antara sekolah dan masyarakat. (Rina)


Share:

SMAN 17 Palembang Memaknai Isra Mi'raj Dengan Memperkuat Iman Dan Meningkatkan Ibadah

SMAN 17 Palembang Memaknai Isra Mi'raj Dengan Memperkuat Iman Dan Meningkatkan Ibadah
ReformasiRI.com, Palembang – SMAN 17 Palembang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema memperkuat iman dan meningkatkan ibadah. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu (26/01/2025).

Dalam kesempatan ini, Kepala Sekolah SMAN 17 Palembang, Dra. Purwiastuti Kusumastiwi MM, yang diwakili oleh Waka Bidang Humas, Drs. Redi Wijaya M. Erg, menyampaikan pesan penuh makna kepada seluruh siswa-siswi.

"Selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, petunjuk, dan kekuatan untuk meneladani Rasulullah dalam setiap langkah kehidupan," ucapnya.

Isra Mi'raj, lanjut Redi, merupakan peristiwa luar biasa yang mengajarkan umat Islam pentingnya menjaga kemurnian spiritual melalui pelaksanaan shalat lima waktu.

"Kami berpesan kepada siswa-siswi di hari Isra Mi'raj ini untuk memperkuat iman, meningkatkan ibadah, dan berbuat baik. Nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk membangun karakter mulia di tengah tantangan zaman," katanya.

Redi juga mengungkapkan harapan besar sekolah agar peringatan Isra Mi'raj dapat menjadi momentum bagi para siswa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

"Semoga siswa-siswi kami dapat meningkatkan ketaqwaan, memperbanyak rasa syukur, dan semakin mencintai Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai ini akan menjadi bekal penting dalam perjalanan hidup mereka," pungkasnya. (Rina)


Share:

Dukung Implementasi ESG, LRT Sumsel Hadirkan Metode Pembayaran Non Tunai Menggunakan QRIS di Seluruh Stasiun LRT Sumsel

Palembang, ReformasiRI.com  - LRT Sumsel terus berupaya memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Salah satunya dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli tiket dengan menggunakan metode pembayaran non tunai menggunakan mesin EDC ( Electronic Data Capture) dan QRIS ( Quick Response Code Indonesian Standard) dari semua aplikasi di seluruh stasiun LRT Sumsel. Inovasi ini merupakan salah satu bentuk nyata dukungan LRT Sumsel untuk implementasi Environmental, Social and Governance (ESG). 
Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti mengatakan PTKAI Divre III Palembang sebagai operator LRT Sumsel bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel (BPKARSS) terus meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi pengguna LRT Sumsel sehingga dapat melakukan pembayaran non tunai menggunakan berbagai jenis kartu uang elektronik dari Bank Himbara dan Bank Daerah serta QRIS.

Dengan pilihan yang beragam ini, setiap pengguna dapat memilih metode pembayaran yang paling nyaman dan praktis. Saat ini di 13 stasiun LRT Sumsel telah tersedia pembayaran menggunakan QRIS dan di 6 stasiun selain QRIS juga telah dilengkapi pembayaran menggunakan mesin EDC yaitu Stasiun Bandara SMB II, Stasiun Asrama Haji, Stasiun Bumi Sriwijaya, Stasiun Ampera, Stasiun Polrestabes dan Stasiun DJKA. 

"Saat ini LRT Sumsel beroperasi mulai pukul 05.06 WIB dan berakhir pukul 20.43 WIB dengan rute yang dilayani mulai dari Stasiun DJKA hingga ke Stasiun Bandara SMB II. Adapun tarif tiket perjalanan LRT Sumsel sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk tujuan stasiun non bandara dan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk rute dari dan menuju Stasiun Bandara SMB II," ujar Aida, pada Minggu (26/01/2025).

Sementara itu, selama 4 tahun terakhir volume penumpang LRT Sumsel terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2024, pengguna LRT Sumsel mencapai 4.350.217 penumpang dengan rata-rata harian 12.448 penumpang. Jumlah tersebut meningkat sebesar 6,5 persen dari tahun 2023 sebanyak 4.082.637. Peningkatan ini membuktikan kebutuhan masyarakat menggunakan transportasi publik meningkat khususnya di Kota Palembang.

"PTKAI Divre III Palembang sebagai operator LRT Sumsel bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel (BPKARSS) terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan demi kenyamanan para pengguna. Dengan berbagai pilihan pembayaran non tunai, perjalanan menggunakan LRT Sumsel menjadi semakin praktis dan menyenangkan," tutup Aida.

Salam,
Manager Humas KAI Divre III Palembang
*Aida Suryanti*

(Cha)
Share:

H. Ahmad Albatani SHI. M.Si Mengucapkan Selamat Hari Isra Mi'raj 1446 H

H. Ahmad Albatani SHI. M.Si Mengucapkan Selamat Hari Isra Mi'raj 1446 H
ReformasiRI.com, Palembang – Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Ogan Ilir, H. Ahmad Albatani SHI. M.Si, menyampaikan ucapan Selamat Hari Isra Mi'raj 1446 H/2025 M. Peristiwa besar yang jatuh pada Senin, 27 Januari 2025 ini merupakan momen penting bagi umat Muslim untuk memperkuat iman dan kedekatan kepada Allah SWT.

Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW yang menjadi bukti kebesaran Allah SWT. Perjalanan ini diawali dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsha bersama Malaikat Jibril, sebelum Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah shalat lima waktu.

H. Ahmad Albatani menyampaikan, "Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa shalat adalah hadiah terbesar dari Allah untuk umat-Nya. Semoga kita senantiasa menjaga shalat dan memperkuat hubungan dengan-Nya," ucapnya.

Beliau juga mengingatkan pentingnya meneladani nilai-nilai kehidupan Rasulullah SAW. "Kita berharap di hari Isra Mi'raj ini, kita mampu menghidupkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah dalam setiap langkah kehidupan. Semoga peringatan ini menerangi kehidupan kita dengan kebaikan dan keberkahan," tambahnya.

Semoga momentum Isra Mi'raj menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus meningkatkan kualitas ibadah, menjaga keimanan, dan melestarikan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. (Rina)


Share:

Cara Jitu Pencegahan Pungutan Liar (Pungli) UPT Keur Palembang

Cara Jitu Pencegahan Pungutan Liar (Pungli) UPT Keur Palembang
ReformasiRI.com, Palembang – Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Keur Dinas Perhubungan Kota Palembang, Andri Kurniawan, memaparkan langkah strategis yang telah diambil untuk mencegah praktik Pungutan Liar (Pungli) dalam pelayanan kepada masyarakat.
"Berbagai upaya telah kami lakukan, termasuk memberikan himbauan kepada masyarakat di tempat pendaftaran," ujar Andri dalam kerjanya, Jumat (24/01/2025).

Adapun langkah-langkah pencegahan yang telah diterapkan, antara lain:
1. Sosialisasi dengan Tim Saber Pungli
UPT Keur bekerja sama dengan Polda untuk melakukan sosialisasi dan langkah-langkah pencegahan Pungli secara berkala.

2. Penggunaan Aplikasi Online
UPT telah menyediakan aplikasi berbasis daring yang memungkinkan masyarakat mendaftar secara online dan mengecek data kendaraan, sehingga mengurangi interaksi langsung antara petugas dan masyarakat.

3. Pemasangan Spanduk Himbauan
Spanduk yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri keperluan administrasi telah dipasang di area pelayanan. Setiap kendaraan hanya boleh diurus oleh sopir untuk meminimalkan potensi interaksi yang dapat memicu praktik Pungli.

4. Sosialisasi Berkelanjutan
Rencana sosialisasi dengan pihak Inspektorat dan Babinsa terus dilakukan untuk memastikan transparansi dan meningkatkan pengawasan.

Andri juga menegaskan bahwa semua persyaratan sudah dipasang secara transparan di ruang tunggu. "Apabila masyarakat menemukan praktik Pungli, kami sarankan langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Kami tidak bertanggung jawab atas tindakan oknum yang terbukti melakukan Pungli, karena hal tersebut dilarang dan tidak dianjurkan," tegasnya.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen UPT Keur Palembang dalam menciptakan pelayanan yang bersih dan bebas dari praktik Pungli. (Red/Oc)


Share:

Dialog Interaktif Via Podcast, Dandim 0418/Palembang: "Penerimaan Prajurit TNI AD Gratis, Tidak Dipungut Biaya"

Dialog Interaktif Via Podcast, Dandim 0418/Palembang: "Penerimaan Prajurit TNI AD Gratis, Tidak Dipungut Biaya"


ReformasiRI.com, Palembang – Dandim 0418/Palembang Letkol Kav Ferdiansyah, S.Sos., M.H.I., menyampaikan pesan penting melalui dialog interaktif di ruang Podcast Pendam II Sriwijaya, Jalan Sudirman, Makodam II Sriwijaya, Jumat (24/1/2025). Kampanye ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penerimaan prajurit TNI AD dilakukan secara gratis tanpa pungutan biaya.

"Menjadi prajurit TNI AD adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun," tegas Dandim. Ia menjelaskan bahwa seluruh pemuda Indonesia, tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung menjadi bagian dari TNI AD, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dandim menekankan pentingnya persiapan yang matang sebelum mendaftar, baik dari segi kesehatan, fisik, rohani, maupun administrasi. "Segala sesuatunya harus dipersiapkan agar saat seleksi semua berjalan lancar," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap oknum yang mencoba memanfaatkan proses rekrutmen untuk kepentingan pribadi. "Jika ada yang meminta biaya dalam proses seleksi, segera laporkan ke nomor pengaduan yang telah tertera di spanduk atau banner di tempat umum. Kami akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Proses seleksi prajurit TNI AD dirancang ketat dan transparan untuk memastikan integritas dan kualitas calon prajurit. Seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan, tes fisik, jejak digital, hingga psikologi. "Tahapan ini memastikan calon prajurit memiliki kemampuan fisik, mental, dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai TNI AD," jelasnya.

Menutup dialog, Dandim mengajak generasi muda terbaik bangsa untuk bergabung dalam keluarga besar TNI AD pada tahun 2025. "Persiapkan diri dengan baik. Ibu Pertiwi menunggu dharma baktimu, wahai generasi penerus bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi TNI di http://ad.rekrutmen-tni.mil.id atau datangi Kodim dan Koramil terdekat," pungkasnya. (Rina)

Share:

Menyambut Isra Mi'raj, SMKN 8 Palembang Perkuat Keimanan dan Ketakwaan

Menyambut Isra Mi'raj, SMKN 8 Palembang Perkuat Keimanan dan Ketakwaan
ReformasiRI.com, Palembang – Dalam rangka menyambut Isra Mi'raj, SMKN 8 Palembang menggelar kegiatan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan bagi seluruh keluarga besar sekolah. Acara ini dilaksanakan pada Jumat (24/01/2025) dengan menghadirkan ustadz untuk memberikan tausiah kepada para siswa-siswi.

Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa spiritual yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini mengandung pesan mendalam dan hikmah yang dapat menjadi pembelajaran bagi umat Islam.

Kepala Sekolah SMKN 8 Palembang, Rafli S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan Isra Mi'raj rutin dilaksanakan setiap tahun untuk memberikan siraman rohani kepada para siswa-siswi. "Kita mengajak semua siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan ini sebagai momen memperdalam keimanan dan membangun kebersamaan dalam keluarga besar SMKN 8 Palembang," ujarnya.

Selain itu, Rafli juga menyampaikan apresiasinya terhadap program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. "Kami sangat mendukung program ini, karena siswa-siswi kita mendapatkan manfaat besar dari makan bergizi gratis. Semoga ke depannya seluruh sekolah dapat merasakan program ini," tambahnya.

Rafli berharap agar kegiatan ini dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk terus meningkatkan ketakwaan dan memperkuat keyakinan terhadap Allah SWT. "Kami harapkan seluruh keluarga besar SMKN 8 dapat semakin mempercepat penguatan iman dan menjadikan kegiatan ini sebagai momen berharga dalam perjalanan spiritual," pungkasnya. (Rina)


Share:

Rapat Kegiatan Haul Akbar Kiai Marogan ke-124 Akan Digelar 07 Februari

Rapat Kegiatan Haul Akbar Kiai Marogan ke-124 Akan Digelar 07 Februari
ReformasiRI.com, Palembang – Dalam rangka mengenang jasa perintis dakwah di Kota Palembang dan Sumatera Selatan, Zuriat Kiai Marogan akan mengadakan Bakti Sosial Haul Akbar Kiai Marogan ke-124 yang direncanakan pada Jumat, 07 Februari 2025. Acara ini akan diisi dengan khitanan massal gratis sebagai salah satu bentuk kegiatan sosial.

Peringatan ini merupakan tradisi tahunan untuk mengenang tiga ulama besar Kota Palembang, yaitu Syekh Mgs. Mahmud Kanang Al-Palimbani, Syekh Mgs. Abdul Hamid, dan Syekh Mgs. Abdul Aziz, yang lebih dikenal dengan sebutan "Kiai Marogan."

Menurut KH. Masagus Ahmad Fauzan Yayan SQ, Dewan Pembina Pondok Pesantren Kiai Marogan sekaligus cicit Kiai Marogan, acara akan dipusatkan di Masjid dan Makam Masjid Marogan Kertapati Palembang. Kegiatan dimulai setelah salat Jumat dengan pengajian ibu-ibu, salam ziarah, pergantian kelambu makam, dan zikir bersama para alim ulama serta habaib.

Ceramah Hikmah Haul akan disampaikan oleh Syeikh Dr. Ammar Al-Jailani, cucu ke-28 Syekh Abdul Qodir Al-Jailany dari Gaza, Palestina. Selain itu, sejumlah ustadz seperti KH. Syafii Yunus, Ust. Nurdin Mansyur, dan Ust. Kemas Muhammad Ali juga akan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Tahun ini, tradisi naik kapal ditiadakan karena kondisi air sungai yang sedang pasang. Sebagai gantinya, fokus utama kegiatan adalah zikir bersama. Selain itu, akan diadakan sunatan massal gratis untuk 100 anak, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan Klinik Reva Medika Jakabaring. Kegiatan lain yang direncanakan meliputi khataman Al-Qur'an.

Ustadz Yayan menjelaskan bahwa ada dua masjid peninggalan Ki Marogan, yaitu Masjid Kiai Marogan dan Masjid Lawang Kidul, yang keduanya terletak di pinggir Sungai Musi.

“Masjid Kiai Marogan ini sangat strategis, terletak di pertemuan Sungai Musi dan Sungai Ogan. Kami berharap pemerintah dapat menjadikan lokasi ini sebagai destinasi wisata religi dan ziarah untuk memakmurkan masyarakat di sekitar Kampung Ki Marogan dan wilayah Seberang Ulu,” ujarnya. (Rina)


Share:

Berita Populer