Bupati dan Wabup Serahkan 556 Sertifikat Tanah Gratis, Ini Katanya!...

Banyuasin  - Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH didampingi Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono, SH menyerahkan 556 sertifikat tanah secara simbolis dalam rangka Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gempatas) dan Penandatanganan Berita Acara Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gempatas) dan Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Desa di Pangkalan Panji, Banyuasin lll, Jumat (03/02/2023).

Program gratis ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Banyuasin dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada perwakilan masyarakat Desa Pangkalan Panji dan Kayuara Kuning. 

Pada kesempatan ini, Bupati Banyuasin H. Askolani dalam sambutannya menyampaikan dalam rangka percepatan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2023, dimana akan dicanangkan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas (Gemapatas) serta penyerahan sertifikat redistribusi tanah untuk masyarakat di Desa Pangkalan Panji dan Kayuara Kuning, di Kecamatan Banyuasin lll oleh kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebanyak 144 untuk Desa Pangkalan Panji dan 412 sertifikat Desa Kayuara Kuning. 

“Dihimbau agar seluruh kantor pertanahan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau stakeholder terkait dalam penyediaan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini. Pemkab Banyuasin akan selalu mendukung secara penuh pemasangan patok batas dan akan membantu menyelesaikan persoalan tanah di Kabupaten Banyuasin sehingga bisa bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat, diharapkan sertifikat tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya,” katanya. 

Lanjut Bupati, hampir di setiap desa memiliki masalah sengketa lahan, kegiatan pada hari ini merupakan solusi dalam permasalahan pemasangan batas yang selama ini timbul dimasyarakat. Pemasangan patok tidak bisa sembarangan sebab harus menggunakan titik koordinat walaupun secara fisik dirubah namun titik koordinat tidak bisa dirubah-rubah. 

“Pemkab Banyuasin yakin melalui program ini, tentunya masyarakat telah mendapatkan pelayanan yang baik khususnya dibidang pertanahan. Kita berharap pelayanan seperti ini dapat terus berlanjut dan dapat ditingkatkan. Dimana pengurusan sertifikat di gratiskan bagi masyarakat yang kurang mampu dan harus dibantu sehingga upaya ini bisa meringankan masyarakat Kabupaten Banyuasin untuk memiliki sertifikat kepemilikan,” ujar Bupati. 

Sementara itu, Muji Burohman, SH.,M.SI Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin mengatakan, telah dilaksanakan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) sebanyak 1 (satu) juta patok batas yang akan dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia. Sehingga masuk dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Dimana pada hari ini ada 2000 patok batas dan pembagian sertifikat tanah 556 untuk Desa Pangkalan Panji dan Desa Kayuara Kuning. 

“Perlu diingatkan, bagi masyarakat penerima sertifikat tanah hak milik agar bisa memenuhi kewajibannya menggunakan, mengusahakan, memanfaatkan sendiri tanahnya. Terpenting taati penggunaan tanah sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku dan tidak menelantarkan tanah,” himbaunya. 

Turut hadir Dandim 0430 Banyuasin Letkol Czi Agus Suwanto, ST.,M.IP, Para Kepala OPD Yang Mewakili, Camat Banyuasin lll Santo, S.Sos., M.SI, Kapolsek Pangkalan Balai Iptu Samingun, Kades Pangkalan Balai Amir Syamsir, Para Masyarakat Penerima Sertifikat Tanah. (Dil)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

DPRD Banyuasin Kunker Ke Sekda Kota Palembang

Palembang - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono utarakan terkait pembangunan venue GOR Banyuasin,  semua  program rencana pembangunan fisik harus melalui usulan dengan target redesain dulu tidak boleh desain lama karena akan  dikalkulasi ulang anggarannya 

Hal tersebut diutarakan pada saat menerima Kunjungan Kerja Ketua Komisi IV DPRD Banyuasin Jufrianto beserta rombongan dalam rangka Konsultasi/Koordinasi tentang Bantuan Gubernur terkait Rencana Pembangunan Venue GOR di Kabupaten Banyuasin

"Saran kami sebaiknya Banyuasin perlu desain kembali apa saja yang dibutuhkan terkait estimasi biaya yang dibutukan" ujar Sekda  
 
Sekda utarakan semua program usulan baik tapi urgensinya harus didahulukan karena konsentrasinya. Kita tidak membandingkan dengan kabupaten/Kota lain semuanya sama hanya saja dalam penyusunan Bantuan Gubenur (BanGub) tapi tentunya prioritas kebutuhan masyarakat     

"Silahkan, Saran Mengusulkan dianggarkan kembali 2024 atau dengan dana lain dan atau audiensi kembali dengan Pak Gubernur" tutup Sekda

Ketua Komisi IV DPRD Banyuasin Jufrianto utarakan kehadiran kami disini selain silaturahmi,  juga berkoordinasi terkait Rencana Pembangunan Venue GOR di Kabupaten Banyuasin dan tukar pikiran (sharing) antara Pemprov Sumsel dengan DPRD Banyuasin dalam berbagai hal utamanya kebutuhan pendidikan dan olahraga 

Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel

Share:

Baca Lagi

Ini Komitmen KPU Sumsel Kepada Unras SEMMI Sumsel Terhadap KPU Banyuasin

Palembang - Puluhan Massa dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) provinsi Sumatera Selatan, melakukan aksi demo di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sumatera Selatan, Jumat (23/12/2022).

 

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Renaldi Davinci sekaligus Korwil SEMMI Sumatera Selatan, meminta kepada ketua Komisioner KPU provinsi Sumatera Selatan untuk segera mengambil tindakan tegas atas rumor yang beredar terkait adanya dugaan kecurangan pada seleksi perekrutan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) di KPU Kabupaten  Banyuasin.

"Kami meminta kepada KPU provinsi Sumatera Selatan, untuk segera turun langsung ke KPU Banyuasin, dan jika terbukti bersalah maka ganti seluruh komisioner KPU kabupaten Banyuasin," tegas Renaldi.

Sebagai amanat konstitusi, lanjut Renaldi, KPU merupakan lembaga independen, jangan sampai di cederai oleh  oknum-oknum yang bermental pecundang.

"Oleh karena itu dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. SEMMI Korwil Sumatera Selatan siap bersinergi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan," pungkasnya.

Kemudian, koordinator lapangan, Adi Merdeka didampingi Ari Anggara, Hardaya, Maradona, Riko, Tonny, Ari TS, Erson, dan rekan-rakan lain menjelaskan bahwa aksi hari ini merupakan aksi damai, tidak ada ditunggangi oleh kepentingan pribadi maupun golongan, rill ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pemerintah khususnya KPU.

Sementara itu, menjawab aksi massa ini, ketua KPU provinsi Sumatera Selatan, Amrah Muslimin, SE., M.Si, secara tegas akan segera memanggil Komisioner KPU Banyuasin, dan akan mempertemukan SEMMI Sumsel dengan Komisioner KPU kabupaten Banyuasin, untuk mencari kebenaran terkait rumor yang beredar tersebut. 

"Saya membutuhkan teman-teman untuk memberikan data dan fakta,  Kalau memang itu terbukti kita akan bersama-sama melaporkan ke DKPP, dan memberhentikan, itu komitmen saya," tegas ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan tersebut.

Diketahui, aksi damai ini tidak hanya di KPU Provinsi Sumatera Selatan saja, melainkan di KPU kabupaten Banyuasin. (Rill)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Dikenal Sosok Menginspirasi Perempuan, Ibu Ibu PB PKB Ziarah dan Tabur Bunga ke Makam Heriati Askolani

Banyuasin - Bertepatan hari ibu Kamis 22 Desember, rombongan ibu ibu DPC Perempuan Bangsa (PB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Rombongan ibu ibu tersebut berziarah dan menggelar tabur bunga dan Do'a bersama pada salah satu makam sosok wanita tangguh yang pernah dimiliki Kabupaten Banyuasin.

Almarhumah adalah Hj Heriati Askolani Binti H Muhammad Sa'ari Said, semasa hidupnya selain wanita soleha. Isteri dari H Askolani (Bupati Banyuasin) tersebut terkenal ramah, baik hati dan bergaul dengan siapa saja.

Selain itu Almarhum sangat dicintai oleh suami dan anak anak nya.

Semasa hidupnya Hj Heriati Askolani ini seorang politikus wanita dan pernah menjabat anggota DPRD Kabupaten Banyuasin.

Kegiatan ziarah ini di laksanakan di rumah pribadi H Askolani terletak di Kelurahan Sukajadi Induk Kecamatan Talang Kelapa, Banyuain.

Ziarah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PAC PKB Kab. Banyuain H Rudianto, SH, bersama Perempuan Bangsa PKB Banyuasin, Lurah Sukajadi Timur Risminto, Ibu-ibu PKK Sukajadi Timur, beserta DPC Gencar Banyuasin.

Rudianto menjelaska kepada media bahwa melaksanakan ziarah ke makam ibu Hj Heriati Askolani ini dikarenakan almarhumah semasa hidupnya telah banyak berjuang untuk kemakmuran masyarakat di Kabupaten Banyuasin ini.

Selain itu Almarhumah merupakan sosok wanita yang sangat mencintai keluraganya dan wajar kalau ibu ibu banyak mengidolakan sosok politisi perempuan tersebut, jelas Rudi.  

Namun sayang Almarhumah tidak bisa mendampingi pak Askolani dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Banyuasin karena Almarhum telah dipanggil oleh Allah SWT.

Selain ziarah dan tabur bunga lanjut Rudi, rombongan ibu ibu melaksanakan berbagai kegiatan lainnya seperti senam bersama warga Talang Kelapa, pembagian sembako kepada janda-janda di Kecamatan Talang Kelapa.

Sementara, Ibu Pida Riani, Perempuan Bangsa PKB Banyuasin mengatakan bahwa sosok wanita seperti Almarhumah Hj Heriati ini adalah wanita kuat dan tangguh yang menjadi Inspirasi bagi kita semua agar selalu berjuang sampai kapanpun hingga titik akhir, tegas Rida.

Jadi wajar saja kalau sosok almarhumah ini sangat dicintai oleh banyak orang terutama bapak H Askolani dan anak anaknya. "Terus terang ibu Heriati semasa hidupnya sangat menginspirasi bagi kami kaum perempuan ini,"tutup Pida. (Ril SMSI Banyuasin)

Post:www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Merasa Dirinya di Fitnah dan Pencemaran Baik, Desri SH, Angkat Bicara

Palembang – Desri SH, Stafsus bupati OKU Induk dan Lawyer serta ketua umum Lembaga POSE RI, Merasa dirinya telah di fitnah oleh oknum wartawan berinisial RN,Sabtu(17/12/2022).

Diceritakan oleh Desri SH, bahwa oknum wartawan berinisial RN telah memfitnah dan mencemarkan nama baik saya, kata RN saya membekengi gudang gudang minyak illegal drilling yang berada dikabupaten Ogan Ilir, hal tersebut disampaikan saudara R mafia cpo ke saudara D, saudara D menyampaikan ke I dan Saudara I menyampaikan ke saya. Ini bukti wa nya ke saya ada. Ungkap Desri,saat jumpa pers bersama awak media dirumah makan tanjung barangan ,Jum’at 16 Desember 2022,sekitar pukul 17.00 wib.

Oknum wartawan berinisial RN mengatakan, Kasih tau no hp aku ini ke Doni..kami goyangkan gudang pegangan (yang di bekingi) Des, Kata Rohiman sama Kris, kepada Ijal CPO.

Lanjutnya, Kalau saya di kenal mafia mafia minyak, ya wajar wajar saja. Karena saya tinggal dikabupaten Ogan Ilir dari tahun 1993, tetapi saya terus terang tidak mengenal mereka, dan saya juga tidak pernah membengkengi mafia mafia minyak dikabupaten Ogan Ilir.

Terkait illegal drilling yang berada dikabupaten Ogan Ilir dari dulu saya slalu vocal menentangnya, sampai mobil saya dibakar oleh oknum mafia minyak, akibat penimbunan minyak bbm illegal/illegal drilling banyak rumah rumah warga yang terbakar dan harta benda mereka ikut hangus juga.

Sampai detik inipun saya menentang keberadaan gudang gudang tempat penimbunan bbm ilegal/illegal drilling, apalagi sekarang ini sudah ada instruksi kapolri maupun kapolda sumsel, tindak tegas penimbunan bbm illegal maupun illegal drilling. Saya apresiasi kinerja polri. Ujar Desri SH

Terkait pencemaran nama baik saya yg dilakukan oknum wartawan berinisial RN, apa yang dikatakan saudara RN itu tidak benar sama sekali dan saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari mafia minyak.

Masalah Fitnah/ pencemaran nama baik yang dilakukan saudara RN terhadap diri saya, akan saya tempuh jalur hukum. Tutup Desri SH, Stafsus Bupati OKU Induk, Lawyer Serta Ketua Umum Lembaga POSE RI,tutupnya.(AR)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Herman Deru Apresiasi FGD Resolusi Tambang Ilegal

Palembang – Aktivis Peduli Sumsel (FGD ) Gelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema Resolusi Tambang Ilegal dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, Rabu (21/12/2022) di Hotel Aryaduta Palembang.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengapresiasi kegiatan diskusi tersebut pasal pada FGD tersebut menghadirkan para pakar yang berkompeten, baik dari kementrian, praktisi hukum, akademisi sehingga bisa kedepan melahirkan rekomendasi yang sesuai harapan bagi isu pertambangan di Sumsel.

“Semoga dari FGD dapat lahir rekomendasi – rekomendasi yang di hasilkan dengan cara komprehensif oleh para pakar dan narasumber, ” ujara Deru saat memberikan sambutan pada pembukaan FGD.

Ditambahkan Ketua pelaksana FGD Resolusi Tambang Ilegal Firdaus Hasbullab SH menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumsel Gubernur Sumsel H Herman Deru atas dukungan dan kehadiran atas terselenggaranya FGD ini.

“Kami juga ucapkan terima kasih untuk narasumber baik dari kementerian, praktisi hukum, akademisi dan lainnya, kawan kawan peserta serta panitia yang telah berjuang mempersiapkan acara ini bisa sukses terselenggara,” ungkapnya.

Menurut dia, FGD ini mendapatkan respon baik dari masyarakat Sumsel dengan peserta 300 orang dari berbagai element dan organisasi yang ada di Sumsel.

“Ini menandakan bahwa banyak aktivis yang ada di Sumsel peduli untuk masalah tambang. Mari kita bersama sama peduli akan permasalahan tambang,” harapnya.

Berdasarkan data dari panitia organisasi yang hadir dari berbagai aktivis, dari Pekat IB, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Forum Peduli Sosial, PPM, RMPN,FPS para BEM universitas yang ada di Sumsel dan lainnya. (AR)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Proses Perekrutan Anggota PPK Disoal, Aktivis Banyuasin Desak Rekrutmen Dibatalkan

Banyuasin - Proses perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan alias PPK di Kabupaten Banyuasin dinilai ada intervensi pihak yang punya kepentingan dalam pemungutan suara pada Pesta demokrasi 2024 mendatang.

Hari ini isu intervensi serta sarat kepentingan menyeruak di kalangan aktivis, dan direncanakan akan menggelar aksi unjuk rasa meminta seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin di ganti.

"Kalau kami melihat, KPU Banyuasin ini ada pihak yang kita duga mengintervensi perekrutan PPK karena ada kepentingan," kata Darsan Ketua Gabungan Pemuda Masyarakat Banyuasin Menggugat (GP-MBM), Selasa (20/12/2022).

Bahkan lanjut Aktivis putra Asli Banyuasin tersebut, mengungkap hasil penelusuran menemukan indikasi Komisioner KPU Banyuasin mencatut nama baik Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

"Kami menemukan ada indikasi komisioner KPUD Banyuasin membawa nama pemerintah Kabupaten Banyuasin, terkesan disini nama baik pemerintah tergadaikan, mirisnya lagi diduga adanya sejumlah peserta yang melakukan lobby dan patut diduga Adanya aliran dana dalam proses rekrutmen PPK tersebut."bebernya

Selain itu juga, seruan aksi unjuk rasa di grup WhatsApp telah menyebar, dalam seruan aksi yang di galakkan SEMMI Sumsel di kantor KPU Sumsel pada Jum'at mendatang.

Sementara itu, Nasrul Tadjudin ketika dihubungi melalui pesan suara WhatsApp menyikapi permasalahan tersebut. Dirinya mengetahui informasi bahwa indikasinya seperti itu bahkan diduga adanya kolusi mungkin juga adanya suap menyuap. Kalau ini benar terjadi tentusaja sangat mengerikan dan sangat disayangkan, seharusnya KPU itu lembaga independent artinya tidak boleh ada intervensi, tidak boleh adanya nopetisme, jelas pria yang akrab disapa Nacung tersebut.

Lanjut Putra Asli Banyuasin sudah puluhan tahun bergelut didunia aktivis tersebut, seandainya ada intervensi dan pesan-pesanan disinyalir Pemilu yang akan datang tidak akan suceng dan pastinya akan bermasalah karena berdasarkan pesanan.

Dan pesanan inikan tidak mungkin memesan begitu saja yang jelas pasti mereka ada embel-embel. Dan inilah akhirnya bakal bermasalah terus menerus baik di KPU maupun PPK khususnya di Bumi Sedulang Setudung yang sangat saya cintai ini. "Seperti penambahan suara terus segala macam permasalahan dan ini sangat saya sayangkan, perekrutan seperti ini sudah tidak jelas, saya sudah mendengarkan kabar itu, seharusnya KPU Banyuasin lebih fair (adil) dan kalau itu tidak fair mengapa harus dipertahankan,"ungkap Nacung.

Harapan saya kalau memang itu ada intervensi dan terjadinya ketidak fair an maka perekrutan tersebut diulang atau dibatalkan dan dilakukan perekrutan ulang yang benar benar fair serta betul betul demokratirisasi itu dijalankan.

Nah lanjutnya, kalau memang benar adanya pesan memesan begini tentusaja SDM nya diragukan,"Kalau saya tidak yakin 100 persen baik Pileg, Pilkada juga Pilpres, inikan kepentingannya Pilkada dan Pileg kalau Pilpres segala macamnya itu biasanya tidak begitu nah ini yang harus kita perhatikan jangan sampai adanya curi mencuri suara disitu, tutup pria berkaca mata ini.

Ketika permasalahan ini dikonfirmasikan melalui pesan singkat WhatsApp kepada Ketua KPU Kabupaten Banyuasin, Nurul Mubarog, Selasa 20 Desember 2022 Pukul 14.49 Wib hingga pukul 20.24 Wib belum ada respon.

Sementara Sekretaris KPU Banyuasin Sapran, SSos MSi dihubungi melalui pesan WhatsApp," Trimakasi imfonya. Kalau perekrutan ppk untuk intervensi, kepentingan kami kurang tau .karna sekretariat mempasilitasi penyelenggaraan perekrutan ppk berjalan dan terlaksana sesuai dengan tahapannya,"demikian dijelaskan Sapran dalam pesan WhatsApp miliknya, Selasa 30 Desember 2022 sekitar pukul 19.51 Wib.

Ketika ditanyai apakah proses perekrutmen anggota PPK dilaksanakan seusai prosedur dan aturan KPU dan seandainya ada temuan pelanggaran dalam rekrutmen anggota PPK tsb, apakah bakal dilakukan retrutmen ulang artinya dibatalkan," Na mohon maaf susa nak jawabnye. karno sekretariat bukan pengambil kebijakan,"ujar Sapran dalam pesan singkatnya. (Ril SMSI Banyuasin)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Yan Coga Dukung Kebijakan Gubernur, Resolusi Tambang Rakyat

Palembang - Focus Group Discussion dengan tema “Resolusi Pertambangan Tanpa Izin” diselenggarakan oleh Aktivis Peduli Sumatera Selatan (APS) yang di selenggarakan di Hotel Aryaduta, Rabu (21/12/22) di apresiasi Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif  yang sangat brilian para pemuda menginisiasi mengadakan FGD resolusi pertambangan.

“Kita tau dinamis nya UU no 11 tahun 1967 berubah menjadi UU no 4 tahun 2009 di tarik lagi menjadi UU no 3 tahun 2020 yang membuat semua sistem ini menjadi berubah, baik dari perizinan dan pengawasan nya,” kata Deru.

Dalam FGD untuk mengajak masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan akan aktifitas pertambangan tanpa izin, menjadi benang merah dalam pembahasan tersebut.

“Unthk di jadikan sebuah rekomendasi yang telat sifatnya jadi jangan ada lagi kemungkinan celah untuk di sangah rekomendasinya yang betul betul rekomendasi yang sehat,” ujarnya.

Sementara Aktivis Nasional, Yan Coga yang lagi Viral digadang untuk maju sebagai Wali Kota Palembang, juga Sebagai Sekjen Aktivis Peduli Sumsel (APS) mengatakan, FGD ini mengambil tema Resolusi Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Yan Coga berharap  FGD ini,   tidak hanya bicara soal maraknya tambang ilegal yang ada di Sumatera Selatan, akan tetapi bagaimana menemukan solusi terutama bagaimana tambang rakyat koperasi misalnya minyak bisa membuat izin.

“Sehingga mereka tidak di cap ilegal karena kalau selalu ilegal artinya ada koidah koidah yang tidak di patuhi oleh sebab itu hari ini kita bahas bersama sama,” bebernya.

Yan Coga juga menekankan bahwa dari FGD ini, menjadi prioritas kedepan sebagaimana harapan bersa bahwa Sumsel memiliki wilaya lahan pertambangan yang cukup luas.

“Ini yang akan kita sampaikan kepada kementrian bahwa kita juga harus punya wilayah tambang rakyat jangan semuanya di kuasai oleh para penguasa pengusaha pengusaha tersebut,” pungkasnya.(AR)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi