"Kami minta PJ Gubernur Sumsel merekomendasikan ke Kemendagri untuk mengevaluasi dan ganti PJ Bupati OKI, karena terindikasi melakukan dugaan KKN dan setoran dana yang melibatkan jajarannya di Kabupaten OKI," ujar Andi Leo kepada awak media, Kamis (04/07/2024).
Lanjut kata Andi Leo, maka dari itu GAASS menyampaikan beberapa tuntutan kepada Bapak PJ Gubernur Sumsel diantaranya :
- Meminta Kemendagri melalui Gubernur Sumsel untuk mengevaluasi dan memberhentikan PJ Bupati Kabupaten OKI.
- Meminta PJ Gubernur Sumsel mengevaluasi kinerja PJ Bupati OKI, karena terduga banyaknya indikasi korupsi dilingkungan dinas terkait. Serta indikasi pj bupati dapat setoran fee dari beberapa dinas terkait
- Meminta evaluasi Kepala inspektorat oki yang rangkap jabatan menjadi kadiknas, serta jajaran petinggi dilingkungan pemda oki yang tidak melaporkan harta kekayaan nya,
- Meminta PJ Gubernur Sumsel untuk segera menindak lanjuti aspirasi yang disampaikan Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap PJ Bupati OKI tersebut, maka PJ Gubernur segera mundur dari jabatannya.
Selain itu juga Andi Leo, yang merupakan Ketua Umum (Ketum) GASS mengingatkan kepada seluruh Kepala Dinas di Kabupaten OKI, termasuk Camat hingga ke Kepala Desa (Kades) di Kabulaten OKI jangan pernah bermain-main dengan uang rakyat.
Menurutnya, sudah banyak indikasi KKN di lingkungan Kabupaten OKI yang harus di usut lebih mendalam lagi, karna kata Andi Leo, dirinya sudah mengantongi beberapa data laporan indikasi tersebut.
"Jika hal ini tidak ditindak lanjuti maka kami akan kembali aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi, bahkan kami akan menggelar aksi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta," pungkas Andi Leo.
Ditempat yang sama mewakili PJ Gubernur Sumsel, Zaldian Indoman menanggapi, "ini adalah kewenangan menteri dalam negeri, namun aspirasi akan kami sampaikan kepada Bapak PJ Gubernur untuk mengambil langkah-langkah berikutnya," jelas Zaldian diakhir pembicaraan.(Cha)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar