Banyuasin, ReformasiRI.com - Pj Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, SH, terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan air bersih di Kabupaten Banyuasin. Hal ini terlihat dalam audiensi yang digelar pada Jumat (28/06/2024) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Direktur Jenderal Cipta Karya, Ir. Diana Kusumastuti, M.T. Pertemuan tersebut membahas peningkatan kapasitas PDAM Tirta Betuah, khususnya cabang Pangkalan Balai, serta revitalisasi jaringan perpipaan di Jalan Nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Hani Rustam menjelaskan bahwa masalah air minum di Banyuasin merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Salah satu kendala besar yang dihadapi adalah kondisi infrastruktur PDAM Tirta Betuah yang sudah tua dan tidak memadai. "Permasalahan utama meliputi pompa, jaringan intake, serta jarak distribusi yang terlalu jauh dari boster. Kami juga masih menggunakan pipa PVC yang sudah tidak layak," ungkap Hani Pj Bupati(01/07/2024)kepada media
Sebagai langkah nyata, Pemkab Banyuasin telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk pengadaan air bersih melalui PT. Tirta Sriwijaya Maju (TSM), terutama untuk daerah perbatasan antara Banyuasin dan Kota Palembang. Hani berharap, koordinasi dengan Dirjen Cipta Karya dapat membantu mencari solusi permanen untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan air bersih di daerahnya.
Sementara itu, Plt. Dirut PDAM Tirta Betuah, Zaenal Makmum, S.Sos., MM, memaparkan bahwa kapasitas produksi PDAM cabang Pangkalan Balai saat ini hanya mencapai 60 liter per detik. Hal ini jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 21 kecamatan yang dilayani oleh 18 unit pelayanan PDAM di Kabupaten Banyuasin. Ia menyarankan solusi berupa penggantian pipa distribusi induk di Pangkalan Balai, peningkatan kapasitas pompa intake, pembangunan bak penampungan, dan penggantian pipa transmisi.
Menanggapi usulan ini, Dirjen Cipta Karya, Diana Kusumastuti, memberikan apresiasi atas kegigihan Pemkab Banyuasin dalam memperbaiki pelayanan air bersih. "Langkah ini akan kami dukung sepenuhnya. Namun, dibutuhkan perencanaan yang matang, termasuk studi kelayakan, DED, dan data kebutuhan yang jelas. Hal ini harus diusulkan secara resmi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat," tegas Diana.
Ia juga menambahkan, Pemkab Banyuasin perlu segera menyusun program induk yang mencakup kebutuhan dana dan kesiapan infrastruktur, agar bantuan dari pemerintah pusat bisa segera direalisasikan. "Tahun depan, jika semua data lengkap, kami siap untuk mendukung pengajuan dana inpres," pungkasnya.
Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar