Diduga Terkena Gas Sumur Minyak Ilegal, Lansia Warga Kaliberau Dilarikan ke RSUD Bayung Lencir

Bayung Lencir _ Praktik pengeboran sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tampaknya semakin menjadi. Kali ini sumur minyak ilegal di Desa Kaliberau kembali menelan korban.
Saidah (73), seorang warga setempat, harus dilarikan ke RSUD Bayung Lencir setelah mendadak tak sadarkan diri akibat semburan gas bercampur lumpur dari sumur minyak ilegal yang beroperasi dekat rumahnya. Insiden ini terjadi sesaat setelah sumur tersebut sempat viral karena semburan gas bertekanan tinggi.

Mulyadi anak korban mengungkapkan bahwa, ibunya mengalami peningkatan drastis tekanan darah hingga 240 mmHg dan sempat pingsan akibat kerasnya suara semburan. 

"Ibu saya terkejut akibat suara keras semburan gas dari sumur minyak, mungkin karena faktor usia tekanan darahnya tiba-tiba naik, dan sempat pingsan," ujarnya.

Saidah kini harus menjalani rawat inap di RSUD Bayung Lencir selama tiga hari untuk perawatan intensif.

Keterangan yang dilontarkan oleh Mulyadi secara telak sudah membantah klaim Kepala Desa (Kades) Kaliberau yang sebelumnya diberitakan mediahumaspolri.com, bahwa tidak ada pencemaran lingkungan dan warga tidak mengeluhkan dampak pengeboran minyak ilegal.

 "Saya sudah melaporkan masalah yang dialami ibu saya ke Kades, bahkan beliau sempat berjanji akan membantu biaya pengobatan. Ironisnya, jangankan membantu, namun sang Kades malah menyatakan ke media bahwa, tidak ada warga yang mengeluh terkait aktivitas tambang minyak ilegal tersebut. Apakah harus timbul korban meninggal dunia dulu?" tukas Mulyadi dengan nada kecewa.

Laporan serupa juga datang dari beberapa warga lain yang merasakan pusing dan muntah-muntah setelah mendekati lokasi sumur sebelum ditutup. Tim investigasi juga menemukan fakta mencengangkan di lokasi, terutama di dekat Masjid di RT 07. 

Sungai yang disebut tidak tercemar oleh mediahumaspolri.com, nyatanya terlihat sangat keruh dan jelas terkontaminasi limbah pengeboran minyak yang langsung dialirkan ke sungai.

Kades dan Aparat Penegak Hukum (APH) dinilai "Masuk Angin" POSE RI menuntut tindakan tegas.


Desri Nago, SH selaku Ketua Umum LSM POSE RI, dengan tegas mengkritik sikap Kades Kaliberau dan APH khususnya Polsek Bayung Lencir yang dinilai "buta mata dan buta hati".

Desri juga menyayangkan bahwa sudah ada korban, namun masih saja dibantah adanya pencemaran.

"Jangan buta mata dan buta hati, sudah ada masyarakat jadi korban, malah membantah adanya pencemaran. APH juga sangat jelas 'masuk angin', semburan lumpur dan gas yang diduga mengandung zat beracun malah disebut hanya air asin saja," ujar Desri geram. 

POSE RI berkomitmen untuk terus menyuarakan kebenaran demi tegaknya keadilan bagi masyarakat.

Lebih lanjut Desri menegaskan, bahwa pihaknya akan kembali menggelar unjuk rasa menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumur tua dan pengeboran minyak ilegal di Kaliberau segera diproses hukum. 

"Masyarakat di sana tidak ada tempat mengadu lagi, Kades dan APH sudah masuk angin semua," tegasnya.

POSE RI mendesak Kapolda Sumsel untuk segera mencopot Kapolsek Bayung Lencir dari jabatannya, menilai adanya kelalaian dalam menjaga kondusifitas wilayah hingga menyebabkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 

"Kami POSE RI menuntut agar pemilik sumur, pemilik lahan, dan para pemodal yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini segera ditangkap dan diproses secara hukum," pungkasnya.

(Cha/Rilis)
Share:

Akan Aksi Demo di Kejati FPGSS Minta Oknum Pejabat Pemkot Palembang Untuk Diperiksa

Palembang _ Forum Pemuda Garuda Sumsel (FPGSS) dalam waktu dekat akan melakukan aksi demo di kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel (Kejati) untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan laporan pengaduan terkait adanya dugaan indikasi Pungli dan dugaan korupsi di Dinas Perhubungan dan di Dinas Perikanan yang diduga melibatkan salah satu oknum pejabat di Pemerintahan Kota Palembang.
Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Ketua FPGSS, Iqbal Tawakal kepada wartawan mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan aksi demo di Kejati Sumsel untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait adanya indikasi dugaan Pungli dan dugaan korupsi pada Dinas Perhubungan dan di Dinas Perikanan yang diduga terindikasi melibatkan oknum pejabat, Jumat (27/06/25).

"Insyallah dalam waktu dekat ini kami akan demo di Kejati untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan laporan pengaduan terhadap dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh salah satu oknum pejabat Pemkot Palembang. Dugaan tersebut mengindikasikan adanya dugaan Pungutan Liar atau Pungli serta dugaan korupsi pada dua Dinas tadi yang berpotensi merugikan keuangan Negara," kata Iqbal. 

Inilah peran kami sebagai sosial kontrol dan aktivis, FPGSS akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Kejati Sumsel agar Aparat Penegak Hukum dapat segera memanggil dan memeriksa oknum pejabat tersebut guna dimintai keterangannya, tambah Iqbal. 

Iqbal Tawakal juga menjelaskan bahwa yang akan dilaporkan oleh FPGSS nanti antara lain adalah :

1. Pungli berkedok sumbangan Sedekah Subuh di Dinas Perhubungan Palembang.

2. Pungli Parkir di Pasar 16.

3. Pengadaan Tender maupun Non Tender di Dinas Perhubungan tahun 2023.

4. Pengadaan Konstruksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Lele Sistem Bloflok pada Dinas Perikanan Palembang. Dengan nilai kontrak Rp. 761.549.936,- dikerjakan oleh CV. Yudi Hasanah. 

5. Pengadaan Barang Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Lele Sistem Bloflok pada Dinas Perikanan Palembang. Dengan nilai kontrak Rp. 580.000.000,- dengan CV. Putri Carissa sebagai pemenang tender. 

Khusus Pengadaan kontruksi dan barang Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Lele Sistem Bloflok ini dilakukan dua tahap di tahun 2019 dan tahun 2020 lanjutan yang diduga kuat sudah dibayar lunas akan tetapi pekerjaan belum selesai dan bisa dilihat langsung ke lokasinya, ungkap Iqbal. 

"Pada intinya kami akan aksi demo dalam waktu dekat ini. Mengapa saya tidak mau menyebutkan kapan aksinya, karena saya mau ada kejutan. Kami akan meminta dan berharap pihak Kejati Sumsel untuk memeriksa mantan atau oknum pejabat di dua Dinas tersebut. Dan apabila memenuhi unsur Tindak Pidana korupsi maka sudah selayaknya untuk dilakukan penahanan," tutup Iqbal.
(Cha) 
Share:

Dukung Program Pemprov Sumsel, KAI Divre III Palembang Salurkan Bantuan TJSL Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Senilai 119 Juta

Palembang _ Dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa 'Bedah' Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat dengan total senilai Rp119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) pada Rabu (25/06/2025).  
Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti mengatakan penyaluran bantuan TJSL ini sebagai bentuk kepedulian KAI terhadap masyarakat kurang mampu sekaligus berpartisipasi dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Sumsel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tujuan penyaluran bantuan TJSL ini agar masyarakat di Provinsi Sumsel dapat memiliki rumah tinggal yang layak huni, sehingga taraf kesejahteraan hidupnya pun meningkat," ungkap Aida, pada Kamis (26/06/2025). 

Adapun penyaluran bantuan TJSL KAI Divre III Palembang program bedah Rumah Tidak Layak Huni ini diberikan kepada 2 orang warga dengan rincian sebagai berikut :
1. Evi Susanti, alamat di Jalan Kemas Rindo RT. 029 RW. 007 Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang senilai Rp.59.500.000,-; dan
2. Suhaimi, alamat di Jalan Ki Merogan Lr. Mesuji RT. 12 RW. 04 Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang senilai Rp.59.500.000,-.

"Diharapkan melalui bantuan ini, masyarakat lebih merasakan keberadaan KAI dalam mendukung pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian sesuai Asta Cita Pemerintah," jelas Aida. 

Sampai dengan akhir semester I tahun 2025, KAI Divre III Palembang telah menyalurkan bantuan TJSL sebesar Rp1.698.046.300,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kepada masyarakat di Provinsi Sumsel yang disalurkan dalam bentuk sarana dan prasarana peribadatan, bantuan ke instansi, sekolah-sekolah dan lembaga kemasyarakatan, paket sembako, hewan kurban, bedah rumah serta fasilitas umum lainnya. KAI Divre III Palembang akan terus menyalurkan bantuan TJSL kepada masyarakat secara bertahap.

"KAI Divre III Palembang berharap melalui program TJSL ini dapat semakin meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional untuk menunjang kelancaran bisnis operasi perusahaan," tutup Aida. 

Salam
Manager Humas KAI Divre III Palembang
*Aida Suryanti*

(Cha)
Share:

Diduga Korupsi di Lingkungan BP2P Wilayah Sumatera V, Lembaga PST Buat Lapdu Ke Polda Sumsel

ReformasiRI.com|Palembang _ Lembaga Pemerhati Situasi Terkini (PST) menggelar aksi Damai sekaligus membuat Laporan dan Pengaduan (Lapdu) ke Mapolda Sumsel, Jl Jend. Sudirman No.KM.4, RW.5, Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang.
Lapdu dibuat perihal adanya temuan dugaan Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Sumatera V.

Adapun dugaan korupsi yang dimaksud yaitu terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Suka Pulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumsel, melalui APBN TA. 2024 dengan setiap penerima bantuan yang berhak menerima dana sebesar Rp. 20.000.000,-  

"Setelah kami tela’ah melalui kajian serta penelitian dari team Lembaga PST di lapangan, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan (Abuse Of Power) dalam program tersebut," kata Dian HS selaku Ketua Lembaga PST kepada wartawan, Kamis (26/06/2025).

Penyalahgunaan wewenang dan jabatan diduga untuk meraup keuntungan secara pribadi dan golongan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan melakukan perbuatan yang mengarah pada praktik-praktik KKN sehingga dapat merugikan Negara.  

"Hari ini kami menggelar aksi demonstrasi di Polda Sumsel, meminta Kapolda untuk segera dilakukan telaah dan penyelidikan terkait indikasi KKN di lingkungan (BP2P) Wilayah Sumatera V," imbuhnya. 

Lanjut Dian, dirinya meminta kepada Polda Sumsel untuk segera panggil dan periksa oknum-oknum yang di anggap paling bertanggung jawab dalam dugaan KKN Program tersebut, seperti Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan / BP2P Sumatera V (Sumsel - Lampung - Bangka Belitung), Kepala Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Wilayah Provinsi Sumsel, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Kantor Satker Penyediaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS ) Perumahan Sumsel demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi.

(Cha) 
Share:

LANAL PALEMBANG MENERIMA TIM AUDIT KINERJA INSPEKTORAT KOARMADA RI

Palembang _ 25 Juni 2025 - Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang Kolonel Laut (P) Faisal,M.M.,M.Tr.Hanla didampingi para Perwira Staf menyambut kedatangan Tim Audit Kinerja Inspektorat Koarmada RI bertempat di Sriwijaya Lounge Mako Lanal Palembang. 
Kedatangan Tim Audit Kinerja Inspektorat Koarmada RI di Lanal Palembang dalam rangka kegiatan Audit Kinerja TA 2025 yang akan di laksanakan selama 2 hari, Tim Audit Kinerja Itkoarmada RI dipimipin oleh Inspektur Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Nursyawal Embun,M.Tr.Opsla.,CFrA beranggotakan Kolonel Laut (P) Gemma Eka Putra, M.Tr.Opsla.,CFrA Iropslat Itkoarmada RI, Kolonel Laut (S) Argen Buana S.H. Irben Itkoarmada RI, Kolonel Laut (KH) Drs.Martin Syamsudin, M.Pd. Irum Itkoarmada RI, Letkol Laut (T) Toto Sugiyono, S.T.,M.Han. Irutmat Itkoarmada RI, Letkol Laut (KH) Drs. Mulyono Irupers Itkoarmada RI, Letkol Laut (S) Marwanto S.E., M.Sc. Irutku Itkoarmada RI 
 
Kegiatan di awali dengan acara penyambutan, dalam kesempatan tersebut Komandan Lanal Palembang Kolonel Laut (P) Faisal,M.M.,M.Tr.Hanla menyampaikan selamat datang kepada Tim Audit Kinerja Itkoarmada RI di Mako Lanal Palembang, kegiatan audit kinerja sangat penting dalam sistem pengawasan internal yang bertujuan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas, kegiatan ini juga sebagai sarana pembinaan dan perbaikan berkelanjutan oleh karena itu kami berkomitmen mendukung sepenuhnya kegiatan audit kinerja ini dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan secara terbuka dan akurat. 

"kami mohon kepada Tim Audit Kinerja dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran Lanal Palembang sehingga dapat mencapai outcome yang tepat sasaran, berdaya guna, tepat guna, tertib administrasi , tertib anggaran dan tertib hukum" tutupnya. 

Dalam kesempatan yang sama Inspektur Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Nursyawal Embun, M.Tr.Opsla.,CFrA. yang diwakili Kolonel Laut (P) Gemma Eka Putra, M.Tr.Opsla.,CFrA menyampaikan bahwa Audit Kinerja di lingkungan TNI AL bertujuan untuk menilai
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program kerja dan anggaran serta
kegiatan yang dilaksanakan satker di lingkungan TNI AL guna memberikan
keyakinan memadai bahwa tugas pokok satuan telah terlaksana sesuai
prinsip ketertiban, kepatuhan, efektif, efisien dan ekonomis.

Kegiatan dilanjutkan pendalaman materi audit kinerja meliputi bidang operasi dan latihan, bidang umum dan bidang perbendaharaan. 

(Pen Lanal Palembang)

(Cha) 
Share:

PT KENT Angkat Bicara: "Gudang BBM Ilegal Yang Digerebek Bareskrim Polri Bukan Milik Kami"



Palembang – Pernyataan mengejutkan datang dari PT Kalimantan Energi Nusantaratama (PT.KENT) terkait penggerebekan gudang bahan bakar minyak (BBM) ilegal oleh tim gabungan Bareskrim Polri dan Puspomad di perbatasan Ogan Ilir - Palembang. 
Dalam keterangan yang diberikan pada hari Rabu (25/6/25) di Jakarta, perwakilan PT Kalimantan Energi Nusantaratama dengan tegas membantah kepemilikan gudang tersebut, seraya menyatakan bahwa justru mereka adalah korban dalam insiden ini. 

Pihak perusahaan mengklaim bahwa nama perusahaan mereka telah dicatut dan digunakan secara tidak sah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, merugikan reputasi serta operasional perusahaan yang selama ini selalu menjunjung tinggi kepatuhan hukum dan regulasi.

Penggerebekan gudang BBM ilegal yang berlangsung dramatis beberapa waktu lalu telah menarik perhatian publik secara luas, mengingat skala operasi ilegal yang terungkap serta melibatkan penegak hukum dari dua institusi besar. 

Lokasi gudang yang strategis di perbatasan dua wilayah administrasi, Ogan Ilir dan Palembang, disinyalir menjadi titik vital bagi jaringan distribusi BBM ilegal di Sumatera Selatan. 

Tim gabungan Bareskrim Polri dan Puspomad berhasil menyita ribuan liter BBM jenis solar dan mengamankan 7 unit mobil, serta mengamankan sopir dan juga kernet mobil.

Sejak awal, muncul spekulasi mengenai keterlibatan perusahaan besar, nama PT Kalimantan Energi Nusantaratama sempat disebut-sebut dalam beberapa laporan awal, memicu keresahan di kalangan manajemen dan karyawan perusahaan.

Menyikapi hal tersebut, PT Kalimantan Energi Nusantaratama melalui Johny sebagai Direktur , angkat bicara menjelaskan kronologi dan posisi perusahaan. "Kami sangat terkejut dan prihatin dengan pemberitaan yang mengaitkan PT Kalimantan Energi Nusantaratama dengan gudang BBM ilegal yang digerebek oleh Tim gabungan Bareskrim Polri dan Puspomad.

"Kami ingin menegaskan bahwa gudang tersebut sama sekali bukan milik kami, dan kami tidak memiliki keterkaitan operasional maupun kepemilikan aset dengan lokasi yang dimaksud," ujar Johny dengan nada tegas, Rabu (25/6/25).

Johny menambahkan bahwa PT Kalimantan Energi Nusantaratama adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi dengan rekam jejak yang bersih, taat hukum dan selalu beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Pihak perusahaan saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan pihak berwenang untuk membersihkan nama baik mereka dan membantu penyelidikan agar pelaku pemilik gudang sesungguhnya dapat terungkap dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka.

Johny juga mengungkapkan bahwa PT Kalimantan Energi Nusantaratama merasa menjadi korban, karena PT KENT hanya sebagai transporter dan tidak memiliki gudang penyimpanan sebagaimana pemberitaan di media massa.

"Kami menduga ada pihak-pihak yang sengaja menggunakan nama PT Kalimantan Energi Nusantaratama untuk melancarkan praktik ilegal mereka, demi mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan dampak hukum dan kerugian reputasi yang ditimbulkan kepada perusahaan kami, Untuk itu kami mendukung penuh pihak berwenang mengungkap dengan terang benderang permasalahan Gudang BBM Ilegal tersebut”, jelasnya. 

Untuk itu, perusahaan akan mengambil langkah hukum yang tegas terhadap siapa saja yang terbukti mencatut nama PT Kalimantan Energi Nusantaratama dan merugikan perusahaan. 

Mereka juga meminta publik dan media massa untuk lebih cermat dalam menyaring informasi, serta tidak langsung mempercayai rumor yang beredar sebelum adanya konfirmasi resmi dari pihak berwenang atau dari PT Kalimantan Energi Nusantaratama sendiri. 

"Kasus ini diharapkan dapat segera menemui titik terang, sehingga nama baik PT Kalimantan Energi Nusantaratama dapat pulih dan para pelaku kejahatan dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.

(Cha) 
Share:

Diduga Korupsi, Lembaga LIMA-K Akan Laporkan Biro Humas dan Protokol Pemprov Ke Kejati Sumsel

Palembang _ Lembaga Lumbung Informasi Masyarakat Anti Korupsi (LIMA-K) pada Kamis, 26 Juni besok akan melakukan unjukrasa sekaligus membuat Laporan dan Pengaduan (Lapdu) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel).
Syopian Amir Ketua LIMA-K sekaligus sebagai Koordinator Aksi (Korak) menjelaskan, Lapdu dibuat perihal adanya temuan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan (Abuse Of Power) yang terjadi di lingkungan Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumsel yaitu pada beberapa pekerjaan yang sudah selesai. 

Namun kata Sopyan, berdasarkan data dan hasil temuan dari tim investigasi LIMA-K dilapangan dalam beberapa pekerjaan tersebut diduga terindikasi adanya dugaan yang mengarah pada perbuatan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Adapun Pekerjaan tersebut yang pertama:
1. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu dengan nilai Anggaran :

- Total Pagu Rp.1.497.500.000.00,-

- Kode RUP: 41999938.

- Tahun Anggaran: 2023

- KLPD: Provinsi Sumsel. 

- Satuan Kerja: Biro Humas dan Protokol

- Sumber Dana: APBD

- Metode Pemilihan: Penunjuk Langsung. 

Pekerjaan yang kedua:
2. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu dengan nilai Anggaran :

- Total Pagu Rp.1000.000.000.00,-

- Kode RUP: 48611331.

- Tahun Anggaran: 2024.

- KLPD: Provinsi Sumsel. 

- Satuan Kerja: Biro Humas dan Protokol. 

- Sumber Dana: APBD

- Metode Pemilihan: Penunjukan Langsung. 

Lanjut Sopyan, Lembaga LIMA-K sudah mempersiapkan 5 Tuntutan yang akan disampaikan pada saat unjukrasa di Kejati Sumsel nanti diantaranya, 

1. Melakukan audit secara menyeluruh terhadap Pekerjaan yang telah selesai tersebut di karenakan. pekerjaan tersebut di duga rawan akan kecurangan dan tidak sesuai dengan fakta lapangan.

2. Mengecek Fakta di lapangan Terhadap Pekerjaan di atas di duga Rentan dengan manipulasi laporan pertanggungjawaban, Penyalah gunaan wewenang serta tidak sesuai dengan ketentuan.

3. Mendesak Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui jajaranya untuk menurunkan team Investigasi dan melakukan pemeriksaan secara terperinci atas kegiatan tersebut.

4. Untuk memeriksa Bendahara Pengeluaran, dan semua pihak yang diduga terlibat atas dugaan penyimpangan tersebut, dimintai keterangannya serta untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

5. Bila memang terbukti segera proses sesuai hukum yang berlaku dan secepatnya tetapkan tersangka.

"Kami berharap Kejati Sumsel bisa bekerja dengan transparan dan mudah-mudahan melalui unjukrasa serta penyampaian Lapdu ini nanti semuanya akan terbongkar," pungkas Syopian.

(Cha) 
Share:

Hardaya: Musda KNPI Banyuasin Sebaiknya Diundur, Banyak Hal Mendasar Belum Siap


Banyuasin , ReformasiRI.com -  Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 memunculkan sejumlah catatan kritis dari berbagai kalangan pemuda. Salah satunya datang dari Hardaya, tokoh muda Banyuasin yang aktif menyuarakan integritas organisasi dan pentingnya transparansi dalam proses regenerasi kepemimpinan.

Menurut Hardaya, Musda KNPI Banyuasin sebaiknya ditunda untuk sementara waktu, mengingat masih banyak hal mendasar yang perlu dibenahi, mulai dari kejelasan administrasi hingga keterbukaan terhadap siapa saja organisasi peserta yang memiliki hak suara.

> “Saya tidak dalam posisi menuduh atau menyalahkan siapa pun, namun dari berbagai informasi dan dinamika yang berkembang, pelaksanaan Musda kali ini tampaknya belum berada dalam kondisi yang ideal,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Sabtu (22/6/2025).

Hardaya sebelumnya juga telah menyampaikan pandangannya secara terbuka dalam forum Pramusda KNPI Banyuasin, di mana ia menyoroti perlunya verifikasi yang objektif terhadap seluruh OKP (Organisasi Kepemudaan) peserta, khususnya terkait legalitas dan status keaktifannya.

 “Apakah semua OKP yang hadir di forum ini benar-benar memiliki mandat yang sah dan masih diakui induk organisasinya? Ini perlu dipastikan agar keputusan Musda ke depan tidak menimbulkan keraguan,” kata Hardaya saat Pramusda.

Ia menekankan, verifikasi tersebut penting untuk menjaga marwah organisasi dan mencegah terjadinya sengketa hasil Musda di kemudian hari. Ia juga menilai, ada ketidaksesuaian dalam tahapan administratif saat penjaringan bakal calon Ketua KNPI Banyuasin.

Disebutkan, saat tim penjaringan membuka pendaftaran pada 11–16 Mei 2025, ada enam nama yang mengambil formulir. Namun saat pengembalian formulir pada 20 Juni, lima kandidat disebut hanya menyerahkan berkas secara simbolis dan tidak ada verifikasi resmi kelengkapan berkas oleh tim penjaringan, sebagaimana yang lazim dilakukan dalam tahapan seleksi organisasi.

 “Jika mekanismenya tidak dijalankan secara tertib dan transparan, maka proses tersebut secara substansi belum dapat dikatakan final. Hal-hal seperti ini yang patut dikaji ulang dengan kepala dingin,” tegas Hardaya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung bahwa hingga kini belum ada penjelasan terbuka dari pihak panitia terhadap surat permohonan klarifikasi yang diajukan salah satu bakal calon terkait data OKP dan PK aktif yang memiliki hak suara.

 “Tanpa klarifikasi dan validasi terhadap struktur peserta Musda, proses ini bisa menimbulkan multi tafsir dan ketidakpuasan dari banyak pihak,” imbuhnya.

Hardaya berharap seluruh elemen di tubuh KNPI Banyuasin—baik tim SC, OC, maupun para peserta—dapat mengedepankan musyawarah, etika organisasi, dan semangat kolektif dalam menyelesaikan permasalahan ini.

“Penundaan bukan berarti kemunduran. Justru ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap KNPI sebagai rumah besar pemuda,” tutupnya.
(Bang Aa) 
Share:

Tokoh Muda Banyuasin, Hendi Romadoni Desak Musda KNPI Banyuasin Dibatalkan atau Diundur: "Carut Marut dan Cacat Administratif"


Tokoh Muda Banyuasin, Hendi Romadoni Desak Musda KNPI Banyuasin Dibatalkan atau Diundur: "Carut Marut dan Cacat Administratif"
Banyuasin, ReformasiRI.com - Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari tokoh muda progresif Banyuasin, Hendi Romadoni, S.H., C.MSP, yang dengan tegas meminta agar Musda KNPI Banyuasin dibatalkan atau setidaknya diundur, mengingat proses pelaksanaannya yang dinilai belum siap dan cacat secara administratif.

“Musda ini seharusnya menjadi ajang konsolidasi, refleksi, dan regenerasi. Tapi yang terjadi justru carut-marut dan ketidaksiapan yang nyata. Saya angkat bicara bukan tanpa dasar, tapi karena saya peduli pada marwah organisasi ini,” ungkap Hendi saat diwawancarai media, Sabtu (22/6/2025).

Hendi membeberkan sejumlah fakta yang menjadi dasar kritikannya. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, tim penjaringan KNPI Banyuasin membuka pendaftaran bakal calon Ketua pada 11–16 Mei 2025, di mana tercatat 6 nama yang mengambil formulir, yakni:

- Yudi Wahyudi
- Endang Suryanto
- Ican
- Budi Cahyo Nugroho
- Rindar Mandela
- Abraham

Namun, saat pengembalian formulir pada 20 Juni 2025, Hendi menyoroti bahwa lima dari enam kandidat hanya mengembalikan berkas secara simbolis dalam bentuk foto penyerahan, sementara berkas fisik dan kelengkapan administratif tidak benar-benar diverifikasi dan diterima oleh tim penjaringan.

> “Ini cacat administratif. Jika merujuk pada aturan yang ditetapkan sendiri oleh panitia, maka seharusnya semua bakal calon dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya. Ini berbahaya bagi legitimasi hasil Musda,” tegasnya.



Tak hanya itu, Hendi juga menyoroti tidak adanya proses seleksi berkas secara menyeluruh dalam dua hari setelah penyerahan formulir, yang seharusnya digunakan untuk memberi waktu kepada para calon melengkapi kekurangan berkasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyayangkan tidak adanya kejelasan dari Tim Steering Committee (SC) maupun jajaran petinggi KNPI Banyuasin dalam menanggapi surat resmi dari salah satu bakal calon, Rindar Mandela, terkait data PK dan OKP aktif yang terdaftar di Kesbangpol dan memiliki hak suara dalam Musda.

“Sampai hari ini tidak ada transparansi soal siapa saja OKP dan PK yang sah dan aktif. Ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi di tubuh KNPI Banyuasin. KNPI harusnya jadi teladan bagi regenerasi kepemudaan, bukan malah menampilkan ketidakseriusan seperti ini,” tambah Hendi.



Karena itu, ia secara tegas menyatakan bahwa Musda KNPI Banyuasin belum layak untuk dilaksanakan, dan jika tetap dipaksakan, maka hasilnya akan cacat secara hukum dan moral.

“Saya pribadi meminta Musda KNPI Banyuasin untuk segera dibatalkan atau diundur sampai semuanya benar-benar siap. Kita harus jujur, malu rasanya jika wadah besar seperti KNPI justru gagal memberi contoh yang baik bagi pemuda. Jangan sampai KNPI kehilangan wibawa karena ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutup Hendi. (Riliss/Red) 
Share:

Sumbangan Komite SMKN 2 Palembang Terjangkau

Palembang _ Sesuai Permendikbud nomor 75 tahun 2016, tentang komite, salah satu isinya bahwa komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan, jelas Plt. Ketua Komite SMKN 2 Palembang, M. Arwadi. MA, SH, MH, C. Med, Selasa, 24/6/25.
"Nanti untuk sumbangan dari wali murid di SMKN 2 Palembang Insyah Allah terjangkau", ujar Arwadi. 

Diterangkan Arwadi, setelah masuk tahun ajaran baru 2025/ 2026, sekitar bulan Juli atau Agustus 2025 wali murid baru akan diundang oleh pihak komite untuk rapat bersama mensosialisasikan program sekolah, tentu program sekolah yang disosialisasikan itu yang sumber dana nya tidak akan tumpang tindih dari sumber dana Biaya operasional sekolah ( BOS ) APBN dan pendanaan pendidikan ( PP ) yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui rapat pengurus komite dan wali murid itulah nanti disampaikan bahwa diharapkan wali murid dapat memberikan sumbangan untuk mendukung program sekolah tahun ajaran 2025/2026, masalah besaran sumbangan dari wali murid itu tidak ditetapkan oleh pengurus komite tetapi sesuai kemampuan dari wali murid dan sifat nya sumbangan bukan pungutan, tegas Arwadi.

Karena diharapkan dari sumbangan wali murid melalui komite itu lah nanti nya, dapat membantu pihak sekolah untuk meningkatkan mutu prestasi pendidikan siswa/i, baik prestasi Akademis maupun prestasi Non akademis.
Dan dari sumbangam wali murid itulah yang membantu sekolah menutupi kekurangan dana yang bersumber dari BOS dan PP. 

Ditambahkan Arwadi, pertimbangan penetapan Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah adalah bahwa untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong.

"Perlu diketahui, sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
Sedangkan pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan", pungkas Arwadi.
Share:

Unjukrasa di Mapolda Sumsel, POSE RI Minta Kapolda Segera Copot Kapolsek Bayung Lencir

Palembang — Lembaga POSE RI menggelar aksi unjukrasa besar-besaran di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) Jalan Jenderal Sudirman, KM 3,5 Pahlawan, pada Selasa (24/06/2025).
Unjukrasa sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan pembiaran aktivitas tambang minyak ilegal (illegal drilling) di Desa Kali Berau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Dalam aksi yang melibatkan ratusan massa tersebut, POSE RI secara tegas menyoroti lemahnya penegakan hukum oleh aparat, khususnya Polsek Bayung Lencir.

Polsek Bayung Lencir diduga dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap aktivitas pengeboran minyak ilegal yang berlangsung secara terang-terangan tanpa adanya tindakan hukum yang dilakukan.

Lingkungan rusak, selain itu warga khususnya RT 07 Desa Kali Berau kini hidup dalam kondisi lingkungan yang memprihatinkan. 

Aroma yang sangat menyengat dari minyak mentah menjadi santapan sehari-hari bagi warga, sementara sungai yang dulunya menjadi sumber air bersih berubah menjadi kubangan limbah hitam berbau menyengat. 

Aktivitas ibadah juga terganggu, karena lokasi pengeboran minyak ilegal hanya berjarak puluhan meter dari pemukiman dan masjid setempat.

“Kami sangat terganggu, sholat di masjid juga tidak tenang karena bau minyak menyengat sekali. Kami khawatir kalau terjadi kebakaran dan ledakan, bisa habis satu kampung,” tegas salah satu warga turut dalam aksi.

Ketua POSE RI Desri Nago, SH menilai bahwa, pengeboran sumur minyak ilegal tersebut sudah berlangsung dalam waktu lama. Mirisnya, aparat kepolisian dinilai hanya melakukan tindakan simbolik, seperti memasang spanduk imbauan, tanpa ada langkah konkret untuk menghentikan kegiatan yang telah merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga.

“Ini bukan pembiaran biasa, jika benar ada koordinasi antara mafia minyak dengan oknum aparat, maka ini sudah masuk kategori pengkhianatan terhadap hukum,” jelas salah satu koordinator aksi. 

Dalam aksi yang berlangsung damai namun penuh semangat, POSE RI menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan langsung kepada Kapolda Sumsel diantaranya:

1. Mendesak Kapolda Sumsel segera mengevaluasi Kapolsek Bayung Lencir yang dinilai tidak menjalankan tugas dengan maksimal serta terkesan membiarkan aktivitas pengeboran minyak ilegal terus berlangsung di wilayah hukumnya.

2. Menuntut penindakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemilik lahan, pemodal dan pekerja, yang terbukti melakukan aktivitas pengeboran minyak ilegal dan mencemari lingkungan.

3. POSE RI menilai tidak mungkin Kepala Desa Kali Berau tidak mengetahui aktivitas pengeboran minyak ilegal tersebut. Jika terbukti membiarkan atau bahkan menerima aliran dana dari kegiatan ilegal, maka harus diproses secara hukum.

4. Meminta dilakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat yang menerima suap dari pihak mafia minyak, sehingga pengeboran minyak ilegal dibiarkan bebas beraktivitas.

POSE RI menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak direspons secara serius, maka aksi lanjutan dengan massa lebih besar akan kembali digelar.

POSE RI berkomitmen akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional melalui pelaporan ke Mabes Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

"Ini bukan perkara sepele. Dan, masyarakat tidak butuh simbol seperti spanduk. Akan tetapi, yang di butuhkan masyarakat adalah tindakan nyata. Jika tidak ada langkah konkret, kami akan dorong kasus ini hingga ke Jakarta,” tutup orasi koordinator POSE RI.

(Cha) 
Share:

YM Mahadatu Dirajawali PNA Mas’ud Thoyib Jayakarta Adiningrat Prabu Amiluhur Beri Penghargaan dan Gelar Kepada Ponco Darmono

ReformasiRI.com |Jakarta _ Kedaton Nusantara Jayakarta mengadakan Silaturrahmi Kerabat Agung Nusantara diadakan pada hari Sabtu, 21 Juni 2025 di Aula Ramayana Kramat IV No. 44 RT 03 RW 03 Rawa Binong, Lubang Buaya, Jakarta Timur di mulai pukul 16.00 sampai dengan selesai, dihadiri oleh Datuk, Raja dan Wali (Ulama) dari Indonesia dan Malaysia.
Kedaton Nusantara Jayakarta untuk kesekian kalinya memberikan penghargaan prestasi kepada tokoh-tokoh yang berprestasi dalam membangun kebudayaan dan menjaga martabat Kraton dan Kedaton Nusantara.

Penghargaan diberikan tidak hanya didalam negeri tetapi telah mencapai belahan dunia. Di luar negeri penghargaan ini telah diberikan kepada Putra Mahkota Kerajaan Orrisa (Kalingga) yang ada di India Timur, penghargaan ini juga diberikan kepada anggota parlemen di India. Pemberian penghargaan kali ini diberikan untuk tokoh masyarakat yang berprestasi di Malaysia. 

Ikut hadir pada acara silaturahmi dan pemberian penghargaan tersebut, diantaranya YM Dato' Sri Ramachandran Al Bathumalai, YM Sureaselvi A/P Balasurea Kumaran keturunan masyarakat India di Malaysia, YM Tuan Lawrence A/L Michael, YM Rathmamalah, YM Thinesh A/L Muniandy, YM Datuk Sri Dirajawali Azlan Bin Abd Rahman Manikam Kedaton Nusantara, YM Datin Sri Sakinah Binti Bujang Kasim Cahya Ningrum bersama YM Datuk Sri Maslan, YM Datuk Toni Setiawan, Juga dihadiri Tokoh dari Kedaton Penjanggi yaitu Lalu Satriawangsa atas jasa-jasanya. Dihadiri juga oleh tokoh Kerajaan Maros YM Prof. DR. Mohammad Asdar, S.E, M.Si, CWM, merupakan Karaeng sekaligus menjabat Ketua Umum Majlis Cendikiawan Kraton Nusantara.

Turut hadir: YM Kiai Haji Matsani Abdurrahman Ketua Umum Forum Pemersatu Umat (FPU) di dalam dan luar negeri, merupakan tokoh kunci bersama komunitas dan masyarakatnya dalam pemenangan Prabowo Gibran menjadi Prisiden Republik Indonesia satu Putaran sekaligus menyatakan bahwa pada saat sekarang merupakan puncak peradaban yang sekarang perlu ditingkatkan untuk mencapai Nusantara Golden Age (Dalam upaya membaca dan menikmati terhadap kulminasi titik tertinggi peradaban, perspektif dari nilai agama dan budaya), YM Datuk Toni Setiawan Kedaton Nusantara seorang tokoh Budayawan.

Tokoh-tokoh pelestari budaya yang hadir, antara lain: YM Hidayat Subekti Ketua Umum Lembaga Adat Republik Indonesia (LADRI), YM Bhaskara, YM Datuk Ponco Darmono.SE dari Palembang , YM Suhu Siam energi Tao, YM KRT Andi Hakim, YM Pangeran Doni Sanjoyo Mangku Ningrat, Ulama ternama YM KHR Syarif Rahmat RA, Tokoh Musik Islami YM Kumayl Mustafa Ibn Daood (Debu) yang ikut membesarkan musik dangdut, YM Muhammad Saleem Ibn Daood (Debu), YM Zaynuri, YM Bang Japra, YM Sani seorang Master Training, YM Rizki Adam seorang ahli blockchain internasional, YM Rahmat Tohir sebagai ahli bahasa, YM Ahmad Sopandi Baskara, Dais Murwati.

Dan juga dihadiri oleh para Doktor dan Profesor antara lain: Dr. Aliefety Putu Garnida CHt, SST SKM SH, MH.Kes, M.Psi, MARS, FISOua, C.EL, FRSPH,M.B.A, YM Prof. Dr. Suhendar, SE, SH, LL.M., Ph.D. YM Prof. Dr. Mastur Thoyib, S.Pd, M.Pd., MM. YM Prof. Dr. Makin Perdana Kusuma. 

Hadir juga dari Malaysia Datin Sri Sakina yang sangat peduli sangat peduli dalam Pelestarian Budaya Nusantara untuk Muhibah ke Thailand pada 11 Maret 2015. Dihadiri juga oleh YM Datuk Remi sebagai koordinator tokoh masyarakat di Malaysia dan juga mendorong terbentuknya masyarakat India dan Malaysia. Tokoh ini merupakan Tokoh India yang ada di Malaysia. 

Dihadiri pula oleh YM Prof. Dr. Lalu Pharmanegara, SH., MA, LLM, Ph.D. aktif membentuk komunitas dari cendikiawan yang mendorong pelestarian dan kebudayaan nusantara.

Ikut turut hadir YM Dra Elly Yuniarti, MS., MM trah keturunan Sriwijaya ufuk Timur, merupakan mantan Staf Departemen Dalam Negeri sekaligus tokoh pontensial untuk mendorong kebangkitan Nusantara, melalui RENAISSANCE (Kebangkitan kembali untuk kejayaan Indonesia Emas di masa depan. Pada tanggal 27 juni merupakan hari kelahiran sekaligus lauching buku yang menggambarkan perjuangan beliau seperti Ibu Kita Kartini dan Tokoh ibu Fatmawati.

Silaturrahmi Agung Nusantara bersamaan pemberian anugerah oleh YM Mahadatu Dirajawali PNA Mas'ud Thoyib Jayakarta Adiningrat Prabu Amiluhur selaku Ketua Umum Kedaton Nusantara Jayakarta kepada para tokoh berprestasi dalam rangka memfaktakan Menata Lembaga Adat Kraton Nusantara dan memberi gelar kehormatan adat kepada rakyat dan masyarakat, pemangku adat, pimpinan komunitas kerabat, sentono dan zurriyat yang berjasa demi kemajuan dan Kebangkitan Nusantara diabad 21 kulminasi untuk mencapai peradaban Nusantara Golden Age sesuai ketentuan peraturan perundangan-uandangan yang berlaku, sesuai dengan program kerja Yayasan Kedaton Nusantara pada pasal 18.
Ponco Darmono, SE mengatakan, terimakasih kepada YM Mahadatu Dirajawali PNA Mas’ud Thoyib Jayakarta Adiningrat Prabu Amiluhur, selaku Ketua Umum Kedaton Nusantara atas pemberian penghargaan ataupun gelar yang diberikan. 

"Saya berharap semoga Kedaton Nusantara Jayakarta kedepannya bisa lebih berkembang lagi melestarikan budaya nusantara dan juga tetap menjalin hubungan baik bersama pemerhati budaya Malaysia dan India," pungkasnya.

(Cha)
Share:

Pasca Audiensi Sampaikan Aspirasi Dengan Fraksi Demokrat Kota Palembang, BarataYudha Kirim Surat ke Fraksi PKS, NASDEM, PKB dan PAN.

Palembang – Senin 23 Juni 2025, BarataYudha terus mendorong Aspirasi kepada DPRD Kota Palembang kebebrapa Fraksi setelah Partai Demokrat, kemudian Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB dan Fraksi PAN.
Ke Fraksi PKS DPRD Kota Palembang salah satu teman Koalisi pada saat mengusung YUDHA PRATOMO MAHYUDIN, M.Sc.,PhD dan IR. H. BAHARUDIN, M.M, sebagai CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA pada PILKWAKO 2024, BarataYudha memasukan Permohonan Audiensi untuk menyampaikan Aspirasi pada Tanggal 16 Juni 2025 dan telah direspon untuk dijadwalkan bertemu dengan FRAKSI diawal Bulan Juli 2025, menurut Dedek Chaniago yang biasa disapa JENDRAL DC. 
Lalu kemudian tanggal 23 Juni 2025, BarataYudha memasukan juga surat permohonan Audiensi ke Fraksi Partai lainnya yang mengusung CAWAKO DAN CAWAWAKO FITRI AGUSTINDA, S.H., M.H. dan NANDRIANI OCTARINA, S.Psi., C.H.A, yaitu Partai NASDEM, PKB dan PAN TELAH diterima Staf di Fraksinya masing-masing.

Relawan BarataYuda adalah Relawan yang ikut serta berjuang pada waktu PILKADA Walikota Palembang 2024 yang menjatuhkan pilihan untuk memenangkan pasangan YUDHA-BAHAR Nomor urut 03. BarataYudha jatuh hati memantapkan pilihan untuk mendukung dan mememangkan YUDHA-BAHAR karena Program dan Visi Misi Yuda-Bahar. Ada 9 Poin Program yang baik untuk Masyarakat Kota Palembang.
Ke 9 Program itu adalah:
1. Berobat Gratis 
2. Sunat Gratis.
3. Kuliah Gratis. 
4. Internet Grartis. 
5. Ambulan Gratis.
6. Pelatihan Keahlian Gratis. 
7. Fogging Gratis. 
8. Sembako Murah.
9. Dana Oprasional 50-100 juta Pertahun untuk RT.

Program ini sangat terbantukan oleh masyarakat Kota Palembang Ketika YUDHA-BAHAR pada saat proses Kampanye, terbukti sudah berjalan. Namun tidak bisa berjalan secara utuh berlanjut kerana yang memenangkan kontestasi PILWAKO adalah Ratu Dewa dan Prima Salam.
Maka dari itulah menyerap Aspirasi dari Anggota BarataYuda yang terbentuk dan tersebar di 18 Kecamatan, 107 Kelurahan dan 4.173 RT untuk menyampaikan Aspirasi kepada DPRD Kota Palembang terkhusus Partai Koalisi YUDHA-BAHAR dan Partai Koalisi FITRI-NANDRI untuk disampaikan ke Pemerintahan terpilih yaitu RDPS.

BarataYudha juga mendesak lewat Aspirasi agar Anggota DPRD Kota Palembang Fraksi Demokrat, PKS, NASDEM, PKB dan PAN sebagai perpanjang tangan Masyarakat untuk berani, konsisten menjalankan salah satu tuganya yaitu mengawasi, mengkritisi Pemerintahan Ratu Dewa dan Prima Salam jika melenceng atau tidak menjalankan janji Kampanyenya serta Visi-Misinya juga Program Kerjanya. 

Kami menunggu Respon dari ke 4 Fraksi untuk menjadwalkan kami bertemu untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan jika berkenan kami akan membawa 18 Koordinator/Kapten Kecamatan BarataYudha.
(Cha) 
Share:

Polda Sumsel Gelar Upacara Tabur Bunga Menghormati Jasa Pahlawan Kemanusiaan Maritim

Palembang – Upacara tabur bunga di pangkalan Dermaga Direktorat Polairud Polda Sumatera Selatan menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 tahun 2025, yang berlokasi Jalan.May Zen No 8,Sei lais kecamatan Kalidoni Palembang Senin (23/6/25).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan kemanusiaan maritim yang telah mengabdikan jiwa dan raga demi keamanan dan keselamatan masyarakat pesisir Sumatera Selatan 

Pelaksanaan upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Pol M.Zulkarnain,SIK,MSi dihadiri para pejabat utama Polda dan seluruh personel yang dilibatkan.

Upacara tabur bunga ini juga merupakan representasi rasa hormat dan penghargaan yang mendalam atas dedikasi serta pengorbanan para personel Polairud yang bertugas di wilayah perairan yang penuh tantangan.

Bunga, dengan dominasi warna merah dan putih sebagai simbol keberanian dan pengorbanan, dilepaskan ke laut, mengapung mengikuti arus sebagai lambang penghormatan abadi bagi para pahlawan yang telah gugur.

Lebih dari itu, acara ini juga menjadi momentum untuk menggarisbawahi peran krusial Polairud dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia, mengamankan wilayah perairan Sumatera Selatan dari berbagai ancaman potensial, serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat pesisir.

Dikesempatan yang sama, Wakapolda Sumsel turut menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan profesionalisme personel Polairud, menekankan pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan dan keselamatan di laut dan di pesisir sungai 

Upacara tabur bunga ini menjadi bukti nyata komitmen untuk terus menjaga dan melindungi wilayah perairan perairan Sumatera Selatan (Cha) 
Share:

Pemdes Taja Indah Laksanakan Titik Nol Dua Kegiatan Fisik, Camat Betung Apresiasi Transparansi dan Komitmen Kades Rahmat Saleh

Pemdes Taja Indah Laksanakan Titik Nol Dua Kegiatan Fisik, Camat Betung Apresiasi Transparansi dan Komitmen Kades Rahmat Saleh
Banyuasin,  ReformasiRI.com -  Pemerintah Desa Taja Indah, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, resmi memulai pelaksanaan dua kegiatan fisik infrastruktur desa melalui seremoni Titik Nol (0%) yang dilaksanakan di Dusun I, RT 03 dan RT 05, Senin (tanggal sesuai kegiatan). Kegiatan ini merupakan bagian dari pemanfaatan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari APBN.

Kepala Desa Taja Indah, Rahmat Saleh, menyampaikan bahwa dua kegiatan fisik yang dimulai adalah:

1. Pembangunan Plat Duicker sebanyak 2 unit dengan ukuran 4,5 meter x 1,5 meter x 1,5 meter, berlokasi di RT 03 dan RT 05, dengan anggaran sebesar Rp35 juta.

2. Pembangunan Siring Pasang Batu Kali sepanjang 400 meter, lebar 0,50 meter, dan tinggi 0,75 meter, juga berlokasi di RT 03 dan RT 05 Dusun I, dengan anggaran sebesar Rp36 juta.
“Kami awali pembangunan dengan semangat gotong royong dan keterbukaan. Ini bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa,” ujar Kades Rahmat Saleh 

Dalam kegiatan tersebut, hadir langsung Camat Betung, yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan keseriusan Pemerintah Desa Taja Indah dalam menjalankan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Saya mengapresiasi Kades Taja Indah dan seluruh perangkat desa yang telah memulai kegiatan pembangunan dengan mekanisme yang benar, dimulai dari titik nol, melibatkan masyarakat, serta transparan. Ini patut menjadi contoh bagi desa lainnya,” ujar Camat Betung di lokasi kegiatan. Kamis(19/06/2025)

Pelaksanaan titik nol ini juga dihadiri oleh perangkat desa, BPD, pendamping desa, tokoh masyarakat, dan warga sekitar. Camat dan Kades berharap pekerjaan dapat berjalan sesuai spesifikasi teknis dan tepat waktu, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Kades Rahmat Saleh dalam mendorong pembangunan infrastruktur desa yang merata dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

(Tim/Red)
Share:

Pemdes Taja Indah Salurkan BLT Dana Desa untuk 50 KPM, Camat Betung Hadir Apresiasi Kegiatan

Pemdes Taja Indah Salurkan BLT Dana Desa untuk 50 KPM, Camat Betung Hadir Apresiasi Kegiatan
Banyuasin, ReformasiRI.com - Pemerintah Desa Taja Indah, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada 50 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Januari hingga Juni 2025. Penyaluran bantuan dilaksanakan di Kantor Desa Taja Indah dalam suasana tertib dan penuh rasa syukur, Kamis, (19/06/2025) 

Kepala Desa Taja Indah, Rahmat Saleh, menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat melalui Dana Desa yang diarahkan untuk membantu masyarakat kurang mampu, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Sebanyak 50 KPM menerima BLT Dana Desa, masing-masing menerima total Rp1.800.000 untuk alokasi enam bulan, yakni Januari sampai Juni 2025. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pokok,” ujar Rahmat Saleh.

Acara penyaluran ini juga dihadiri langsung oleh Camat Betung, yang memberikan apresiasi atas pelaksanaan pembagian bantuan yang berlangsung tertib dan transparan.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Desa Taja Indah yang telah menyalurkan BLT dengan tepat waktu dan tertib. Ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam mendukung program nasional serta meringankan beban masyarakat,” ujar Camat Betung dalam sambutannya.

Penyaluran bantuan turut disaksikan oleh BPD, Pendamping Desa, Babinsa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat. Proses verifikasi dan pembagian dilakukan secara transparan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial.

Warga penerima BLT menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah dan berharap program ini dapat terus berlanjut untuk membantu kebutuhan dasar keluarga kurang mampu.

“Alhamdulillah, kami sangat terbantu dengan BLT ini. Terima kasih kepada Pak Kades dan jajaran yang sudah memfasilitasi dengan baik,” ucap salah satu warga penerima manfaat.

Dengan kegiatan ini, Kepala Desa Rahmat Saleh menunjukkan dedikasi dan tanggung jawabnya dalam menjalankan program-program pemerintah pusat hingga ke tingkat desa, serta memperkuat perannya sebagai pemimpin yang dekat dan peduli terhadap rakyat.

(Tim/Red)
Share:

Pemdes Paldas Salurkan BLT Dana Desa Secara Door to Door kepada 33 KPM

Pemdes Paldas Salurkan BLT Dana Desa Secara Door to Door kepada 33 KPM
Banyuasin, ReformasiRI.com - Pemerintah Desa (Pemdes) Paldas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2025 ini, Pemdes Paldas menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk bulan Januari hingga Juni kepada 33 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan cara door to door atau mendatangi langsung rumah warga.
Langkah ini diambil sebagai bentuk perhatian pemerintah desa terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama para lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas.

Kepala Desa Paldas, Alexander, menegaskan bahwa metode penyaluran ini dipilih demi menjaga pelayanan yang humanis, akurat, dan penuh tanggung jawab.

> “Kami tidak ingin ada warga yang kesulitan datang ke balai desa karena faktor usia atau kesehatan. Maka, kami pilih salurkan BLT ini langsung ke rumah-rumah warga. Ini bentuk perhatian kami agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Alexander, Sabtu (22/6/2025).

Penyaluran BLT Dana Desa ini mencakup bantuan untuk enam bulan sekaligus, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni 2025, sebagai upaya percepatan realisasi program bantuan sosial yang bersumber dari Dana Desa.

Dalam kegiatan ini, jajaran perangkat desa turut turun langsung mendampingi proses pembagian, didampingi Babinsa, BPD, serta pendamping desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.

Kepala Desa Alexander berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat di tengah naiknya kebutuhan pokok dan tantangan ekonomi pasca pandemi.

“Kami akan terus berusaha menyalurkan setiap program bantuan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya cepat, tapi juga tepat dan adil. Desa Paldas harus jadi contoh desa yang peduli dan tanggap terhadap kebutuhan warganya,” tandasnya.

(Red)
Share:

GLSS Minta Gubernur Sumsel Pecat Eka Diani Hartini Kabid PTK Disdik Provinsi Sumsel

Palembang _ Gabungan LSM Independent Sumatera Selatan (GLSS) unjukrasa di Kantor Gubernur Sumsel.
Unjukrasa bermaksud memberikan laporan kepada Bapak Gubernur terkait seorang oknum Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kabid PTK) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel yaitu Eka Diani Hartini.  

Eka Diani Hartini yang dimaksud diduga telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan (Abuse Of Power) dengan merotasi atau mutasi beberapa Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN dan SMKN terutama Plt Kepsek yang ada di Kota Palembang.

Beberapa Kepsek yang di rotasi oleh Eka Diani Hartini diantaranya, Kepala SMAN 22, SMAN 14 dan SMAN 15 termasuk juga Kepala SMKN 1 Palembang. 

"Ibu Eka Diani diduga telah menunjuk guru biasa untuk menjadi Plt Kepala SMAN 22 Palembang, sedangkan Plt itu seharusnya dari Dinas atau dari luar sekolah," ujar Iwan Ambon salah satu koordinator aksi GLSS pada wartawan, Senin (16/06/2025).

Menurut Iwan Ambon, sebagai Kabid PTK tindakan Eka Diani Hartini sudah diluar batas melebihi kewenangan Kepala Disdik Provinsi Sumsel. 

Selain itu rotasi atau mutasi tersebut terkesan di paksakan sehingga timbulah asumsi masyarakat yang menduga adanya konspirasi terselubung akan menghabisi orang-orang mantan Plt Kadisdik sebelumnya, yaitu Bapak Sutoko.

Lanjut Iwan Ambon mengatakan, Eka Diani Hartini juga diduga telah memerintahkan Ketua MKKS yang dijabat oleh Kepala SMAN 13 Palembang yaitu H. Ridwan Nawawi. perintahnya adalah, semua SMAN se-Kota Palembang supaya mengumpulkan uang sebesar Rp.6 Juta Rupiah.

Artinya ada 22 SMAN di Kota Palembang, berarti Rp.6 Juta x 22 = 132 Juta dana yang terkumpul di tangan Bapak H. Ridwan Nawawi. Adapun uang tersebut menurutnya akan digunakan untuk pembuatan situs internet sekolah atau aplikasi SPMB 2025 (Bandwidth) yang terfokus di SMAN 13 Palembang.

"Lucu ya, semua terfokus di SMAN 13 Palembang bukan di Disdik Provinsi Sumsel, ini ada apa,???," tegas Iwan Ambon mempertanyakan.

Adapun selanjutnya dipenghujung aksi unjukrasa, Koordinator GLSS menyampaikan tuntutan kepada Gubernur Sumsel yaitu, 

- Mendesak Gubernur Sumsel agar segera memecat oknum Kabid PTK yaitu Eka Diani Hartini dan Ketua MKKS SMAN se-Kota Palembang H. Ridwan Nawawi karena diduga mereka berdua telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

- Mendesak Gubernur Sumsel agar segera memecat Kepala SMAN 9 Palembang karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana komite sekolah, dana BOS dan dana PSG.

(Cha)
Share:

Bakti Sosial Polri: HUT Bhayangkara ke-79 Beri Kado Bedah Rumah untuk PHL

Palembang, - Suasana haru dan bahagia menyelimuti kediaman Muhammad Riski Putra Amanda, seorang Pegawai Harian Lepas (PHL) di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Selatan. Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Riski menerima kado terindah berupa bedah rumah yang merupakan bagian dari bakti sosial Polda Sumsel. 
Rumahnya yang berlokasi di Jalan Lebak Mulyo, Kelurahan 20 Ilir D2, Kecamatan Kemuning, Palembang, kini telah direnovasi total, menjadi hunian yang layak dan nyaman bagi Riski dan keluarganya. 

Program mulia ini merupakan wujud nyata kepedulian institusi Polri terhadap kesejahteraan anggotanya, termasuk para PHL yang selama ini turut berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Inisiatif bedah rumah ini digagas langsung oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumsel sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja Riski. 

Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel, Kombes Pol M Anwar Reksowidjojo SH SIK, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini adalah bagian dari rangkaian perayaan Hari Bhayangkara ke-79. 

"Kami sangat bersyukur dapat memberikan bantuan ini kepada saudara Riski," ujar Kombes M Anwar saat diwawancarai awak media, Jum'at (20/6/25).

Menurut Kombes Pol M Anwar, bantuan sosial berupa bedah rumah ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap para PHL yang telah membantu tugas-tugas kepolisian. 

"Bedah rumah ini bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan simbol bahwa institusi Polri selalu hadir untuk menyejahterakan anggotanya, termasuk mereka yang berada di garis terdepan namun seringkali luput dari perhatian publik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Alumni Akpol 93 ini juga menambahkan bahwa kebahagiaan Riski menjadi kebahagiaan seluruh keluarga besar Polda Sumsel, menandakan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang terus dijunjung tinggi.

"Proses bedah rumah ini tidak hanya melibatkan jajaran Ditreskrimum Polda Sumsel, namun juga mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak terutama dari DPD REI," jelasnya.

Turut hadir dalam momen penyerahan kunci rumah yang telah dibedah antara lain Wadirreskrimum AKBP Indra Arya Yudha SH SIK MH, Kasubdit Jatanras Polda Sumsel AKBP Tri Wahyudi, serta Ketua DPD REI Zewwi Salim yang juga memberikan kontribusi signifikan dalam program ini. 

Kerjasama lintas sektoral ini menunjukkan sinergi positif antara Polri dan elemen masyarakat dalam menciptakan dampak sosial yang nyata. 

Zewwi Salim, Ketua DPD REI, mengapresiasi langkah Polda Sumsel. "Kami dari DPD REI sangat mendukung program-program sosial seperti ini. 

"Ini adalah kolaborasi yang luar biasa antara Polri dan dunia usaha untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Semoga apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah bagi Pak Riski dan keluarganya," tutur Zewwi Salim.

Ketua RT 03 Lebak Mulyo Sekip Ujung Kecamatan Kemuning juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian Polda Sumsel terhadap warganya, menyatakan bahwa program ini sangat membantu meringankan beban masyarakat.

Ungkapan Terima Kasih dari Penerima Bantuan

Muhammad Riski Putra Amanda bersama keluarganya tak kuasa menahan haru dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas bantuan bedah rumah yang diterimanya. 

"Kami tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata betapa bersyukurnya kami. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi dan Bapak Dirreskrimum Polda Sumsel Kombes Pol M Anwar Reksowidjojo, beserta seluruh jajaran. Ini adalah kado terbaik di Hari Bhayangkara yang akan selalu kami kenang. Rumah ini sangat berarti bagi kami," ucap Riski dengan mata berkaca-kaca. 

Dirinya berharap bantuan ini menjadi penyemangat baginya untuk terus berkarya dan mengabdi kepada negara dan masyarakat.
(Cha) 
Share:

Ketua GMMP Apresiasi Mentri Imipas Agus Andrianto, Bersih-bersih Lapas Dari HP dan Narkoba

Jakarta _ Ketua Umum Gerakan Muda Merah Putih (GMMP) Supardi apresiasi terhadap kementrian imigrasi dan pemasyarakatan (IMIPAS) yang dipimpin oleh Jendral Agus Andrianto, yang mengupayakan bersih-bersih penyakit dilingkunagn lapas dan rutan dalam upaya perbaikan terhadap tahanan yang tetap nakal.
"Kami sangat mengapresiasi kebjikan mentri imipas Bapak Agus Andrianto dalam upaya bersih-bersih di lingkungan lapas dan rutan dari HP dan narkoba, karna kami menilai dari sebelumnnya banyaknya narapidana yang nakal, akibat mereka kurang pengawasan akhirnya pegang hp dan nyaris masih main narkoba di dalam tahanan," ujarnya, Kamis (19/6/25).

Pria yang akrab dipanggil ardi tersebut menilai bahwa dilingkungan lapas harus ada pengawasan ketat untuk memastikan para napi bertobat atas kalakuannya, dia menilai bahwa selama ini banyak napi didalam tahanan yang pegang hp, lancar komunikasi dan bahkan sangat mudah untuk melakukan aksi peredaran narkoba dari dalam tahanan, dengan adanya pengawasan ketat maka bisa menjadi salah satu cara untuk memotong rantai peredaran narkoba

"Mereka ini (napi) di dalam tahanan banyak yang masih pegang hp, mudah komunikasi kemana-mana dan bahkan sangat mudah untuk melakukan pengedaran dari dalam lapas, dia menilai bahwa ada pemudal dari luar lapas yang juga malakukannya, ini yang tidak boleh terjadi di lingkungan lapas, agar para napi bertobat dan tidak mengulanginya lagi," jelasnya.

Dia juga mengapresiasi kementrian imipas dalam upaya membatu presiden dalam mendukung program swasembada pangan dalam astacita, dengan program wujud nyata berupa pertanian jagung, peternakan ayam dan budidaya ikan yang melibatkan warga binaan.

"Kami juga mengapresiasi Pak Agus dalam upaya membantu presiden di swasembada pangan dalam melibatkan warga binaannya, kami menilai bahwa ini adalah Langkah kongkrit yang dilakukan untuk menciptakan SDM yang produktif," pungkasnya.

(Cha/Hrm) 
Share:

Jamar Gledek: Hingga Saat Ini Belum Ada Lagi Pembahasan Revitalisasi Gedung Pasar 16 Ilir Palembang

Palembang _ Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Gedung Pasar 16 Ilir Palembang, Jamar Gledek Saputra menyatakan, hingga saat ini belum ada lagi pembahasan tentang revitalisasi gedung Pasar 16 Ilir.
"Pasca konflik revitalisasi kemarin sangat berdampak pada kami (Anggota P3SRS) sehingga menyebabkan kami sangat dirugikan secara moril dan materil," ujar Jamar Gledek kepada awak media pada Kamis (19/06/2025). 

Lanjut katanya, hal tersebut karena akibat dari kebijakan serta tidak keterbukaan dan tindakan yang salah dari berbagai pihak terkait. Selain itu yang jelas pada saat ini masalah tersebut masih dalam masa tenang dan dalam pemulihan. 

“Sampai saat ini juga belum ada pembicaraan atau dialog dengan Pemerintah Kota (Pemkot), pihak Perumda Pasar atau pihak terkait lainnya,” imbuhnya. 

Jamar menjelaskan, para pedagang masih menunggu hasil proses hukum yang sedang berlangsung di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) terkait tentang pengrusakan dan pencurian di malam hari yang terjadi pada 8 September 2024 silam.

"Para pelakunya harus segera ditangkap dan diproses hukum, agar para pedagang bisa kembali merasa aman dan tenang serta tidak khawatir hal serupa akan terjadi," jelasnya. 

Menyikapi isu yang beredar tentang rencana penertiban pedagang diluar gedung Pasar 16 ilir yang berada dibadan jalan atau fasilitas umum Jamar menegaskan bahwa, pihaknya berharap bila memang ada penertiban terhadap pedagang yang berjualan diluar gedung meminta kepada Pemkot, Perumda Pasar, Satpol PP dan semua pihak terkait untuk berdialog terlebih dahulu ke berbagai pihak guna mencari solusi yang terbaik.

Adapun solusi terbaik yang dimaksud seperti, memberikan tempat berjualan yang layak, bukan tempat sementara seperti ditempat fasilitas umum termasuk juga parkir yang ada di halaman gedung, karena akan berimbas kepada terganggunya akses pembeli ke dalam gedung Pasar 16 Ilir.

Selanjutnya untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) harus diberikan solusi seperti dicarikan tempat yang layak untuk berjualan tanpa di hantui rasa khawatir akan diusir dan dipindahkan kembali.

"Mereka para PKL adalah garda terdepan pejuang nafkah keluarga dan pemenuh kebutuhan pokok dasar masyarakat palembang.
Maka dari itu, semua pihak yang terkait harus serius dalam membina dan memperhatikan hak-hak mereka sebagai warga palembang yang mencari nafkah di kota tercinta ini," terangnya.

Jamar juga berharap kepada pihak Perumda Pasar Palembang Jaya sebagai pemegang lahan HPL yang berlokasi di Pasar 16 Ilir untuk mengecek fasilitas lahan parkir yang ada didepan halaman gedung Pasar, karena itu salah satu fasilitas untuk parkir motor bagi pedagang, pemilik kios dan pembeli, juga salah satu akses masuk menuju gedung Pasar 16 Ilir palembang.

Dia (Jamar) menilai hal ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan fungsi gedung sebagai pusat perdagangan yang tertib dan teratur.

"Kami masih ingat dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas pengelolaan depan gedung Pasar 16 Ilir Palembang dari 2017-2023. Kami baca dari media, Perumda Pasar di audit oleh BPKP Provinsi Sumsel dan disitu Dirut Perumda Pasar terdahulu bilang ada oknum perumda sebagai pelaku Pungli dari hasil LHP BPKP disitu juga beritanya menyebutkan ada oknum yang mengembalikan uang negara senilai 1,8 Miliar. Namun, sampai sekarang masih abu-abu siapa oknum tersebut dan apa sanksi yang di berikan kepadanya dalam melakukan dugaan Tipikor tersebut," ungkapnya. 

Oleh karena itu ucap Jamar, dirinya berharap hal-hal seperti itu jangan sampai terulang lagi, karena selain dapat merugikan negara juga merugikan para pedagang gedung Pasar 16 Ilir Palembang.

Terkait adanya isu mengenai aktivitas pedagang luar gedung menjadi sorotan sejak mencuatnya persoalan tata kelola Pasar 16 Ilir yang kini tengah bergulir di ranah hukum. P3SRS berharap, kedepannya ada komunikasi terbuka antara para pihak, termasuk Pemkot Palembang dan Perumda Pasar Palembang Jaya serta stakeholder terkait untuk mencari solusi yang baik dan berkeadilan bagi seluruh pedagang baik di dalam dan di luar gedung Pasar 16 Ilir Palembang.
Share:

Wahyu Al Fajri Apresiasi Prabowo Soal 4 Pulau Aceh

ReformasiRI.com|Jakarta, 17 Juni 2025 — Direktur Tawassuth, Wahyu Al Fajri, menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas pernyataan tegas bahwa empat pulau yang selama ini disengketakan—yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Kretek—merupakan bagian sah dari Provinsi Aceh.
Kami dari Tawassuth mengapresiasi penuh langkah Presiden Prabowo. Penegasan ini bukan hanya menyelesaikan polemik batas wilayah, tetapi juga menunjukkan bahwa negara berpihak pada keadilan historis dan martabat daerah, tegas Wahyu di Jakarta, Senin (17/6).

Keempat pulau tersebut selama bertahun-tahun menjadi titik sengketa administratif antara Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh) dan Kabupaten Langkat (Sumatera Utara). Ketidakjelasan status wilayah berdampak pada pembangunan yang tersendat, pelayanan publik yang terbatas, dan munculnya keresahan sosial di wilayah perbatasan.

Ketika Presiden langsung menyatakan bahwa keempat pulau itu milik Aceh, itu bukan sekadar keputusan birokrasi. Itu keputusan politik negara yang berpihak pada konstitusi, sejarah, dan suara masyarakat,” lanjut Wahyu.

Menurutnya, keputusan ini menjadi angin segar bagi warga Aceh Tamiang dan menjadi preseden nasional dalam penyelesaian sengketa tapal batas secara damai, adil, dan bermartabat.

Wahyu juga mendesak agar pernyataan Presiden segera ditindaklanjuti dengan tindakan administratif dan pembangunan konkret. Ia menyebut pentingnya pemutakhiran data wilayah, kehadiran simbol negara (seperti kantor pelayanan, dermaga, dan pos keamanan), serta pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau tersebut.

Keadilan wilayah harus dibuktikan dengan kehadiran negara. Jangan sampai setelah ditetapkan milik Aceh, justru pembangunan tetap absen. Presiden sudah mengambil langkah besar, kini tugas kementerian dan daerah untuk mengeksekusinya,” tegas Wahyu.

Sebagai lembaga advokasi moderasi, Tawassuth menilai pernyataan Presiden sebagai bentuk koreksi atas ketimpangan lama dan sebagai tanda bahwa pusat mulai membangun ulang kepercayaan daerah perbatasan terhadap negara.
Ini bukan soal Aceh saja. 

Ini soal bagaimana republik menegaskan siapa yang ia jaga, dan siapa yang ia dengar. Empat pulau ini adalah simbol kecil dari pertarungan besar: antara keadilan dan kelambanan. Dan hari ini, keadilan menang, pungkas Wahyu.
(Cha) 
Share:

LANAL PALEMBANG MENERIMA KUNJUNGAN TIM PULDATA STAF AHLI PANGLIMA TNI

Palembang _ 17 Juni 2025
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang dalam hal ini diwakili Palaksa Lanal Palembang Letkol Laut (P) Yusan Taufik menerima kunjungan Tim Pengumpulan Data (Puldata) Staf Ahli (Sahli) Panglima TNI yang dipimpin oleh Mayjen TNI Trenggono, S.I.P.,M.A.P. Perwira Sahli Tingkat III Bidang Komunikasi Sosial (Komsos) Panglima TNI beserta rombongan bertempat di Ruang Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Mako Lanal Palembang. 
Kunjungan kerja Tim Puldata Sahli Panglima TNI di Lanal Palembang dalam rangka pengumpulan data bidang Komunikasi Sosial (Komsos) guna penyiapan Kompi Produksi, Adapun rombongan Staf Ahli Panglima TNI diantaranya Brigjen TNI Zunan Muchdlori , S.I.P. Pa Sahli Tk II Bidang Komsos Panglima TNI, Kolonel Inf Slamet Suprijanto Pabut bidang komsos Panglima TNI dan Kolonel Inf Muhammad Akbar Pabut bidang poldagri Panglima TNI. 

Dalam kesempatan tersebut Palaksa Lanal Palembang Letkol Laut (P) Yusan Taufik membacakan sambutan Danlanal Palembang dan memaparkan tentang kesiapan Kompi Produksi Lanal Palembang, turut hadir dalam acara tersebut seluruh Perwira Lanal Palembang. 

Mayjen TNI Trenggono, S.I.P.,M.A.P. Perwira Sahli Tingkat III Bidang Komunikasi Sosial (Komsos) Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan Tim Puldata Pa Sahli Panglima TNI ke wilayah Palembang dalam rangka pengumpulan data penyusunan kajian tentang penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) TNI untuk mengawaki kompi produksi guna mendukung Program Swasembada Pangan Pemerintah RI. 

Kegiatan dilanjutkan peninjauan lokasi ketahanan pangan Lanal Palembang Green House meliputi budidaya hidrophonik bayam brasil, vanili, aneka tanaman apotek hidup dan lahan terbuka meliputi budidaya pisang kepok, singkong, cabe, jeruk bertempat di Komplek Rumah Dinas (Rumdis) TNI AL Arafuru Jln. Mayor Laut Wiratno Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. 

Pembentukan Kompi Produksi di seluruh jajaran TNI menunjukan komitmen TNI dalan mendukung program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden RI yaitu memantabkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. 

(Pen Lanal Palembang)

(Cha) 
Share:

Rentetan Kebakaran Sumur dan Refenery Ilegal di Muba, Polres Muba dan Polsek Keluang Diduga Saling Lempar, POSE RI Minta Diusut Tuntas



Musi Banyuasin – Deretan kebakaran sumur bor dan tempat penyulingan minyak ilegal di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, kembali menyita perhatian publik. Dalam rentang waktu hanya sebulan, lima insiden kebakaran terjadi berturut-turut mulai dari sumur hingga kilang ilegal namun belum satu pun pelaku utama yang ditetapkan sebagai tersangka. 
Kondisi ini memicu desakan keras dari publik dan Lembaga Swadaya Masyarakat POSE RI agar aparat penegak hukum tidak lagi saling lempar tanggung jawab.

Ketua Umum POSE RI, Desri Nago, SH, menyampaikan keprihatinan mendalam atas lambannya proses penanganan kasus-kasus ini. 

Menurutnya, tindakan yang selama ini dilakukan aparat sebatas pemadaman dan penyegelan lokasi tidak menyentuh akar masalah. Ia menilai tidak ada kejelasan hukum yang transparan terhadap pelaku utama, termasuk soal status DPO yang tidak pernah diumumkan ke publik.

“Sudah terlalu lama masyarakat dibuat resah. Setiap bulan ada kebakaran, tapi tidak ada kepastian hukum. Polda Sumsel harus turun langsung. Ini bukan sekadar kelalaian, ini pembiaran sistematis!” tegas Desri kepada media, Rabu (11/6/2025).

Berikut ini rangkaian kebakaran yang tercatat oleh POSE RI:

* 17 Mei 2025 – Kebakaran sumur bor di lokasi Cobra 3, milik Efran alias Dogel.
* 20 Mei 2025 – Kebakaran refinery ilegal milik Gimin di wilayah Keluang.
* 24 Mei 2025 – Sumur bor milik Kholik di Pal 12 Keluang terbakar hebat.
* 11 Juni 2025 – Kilang minyak ilegal milik Tita Murzani di A3 Keluang, tepat di dekat pos keamanan PT Hindoli, hangus dilalap api.
* 15 Juni 2025 – Kebakaran kembali terjadi di sumur bor Cobra 2, tepatnya di lokasi Towor Api.

Desri menegaskan bahwa POSE RI tidak akan berhenti menuntut penegakan hukum yang jelas dan tuntas. Ia mengkritisi tidak adanya kejelasan proses hukum terhadap para pemilik sumur dan kilang ilegal yang terbakar, serta belum adanya pengungkapan nama-nama yang masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Kalau memang ada DPO, umumkan ke publik. Jangan main di balik layar. Masyarakat berhak tahu siapa aktor-aktor yang selama ini mengeruk keuntungan dari bisnis haram yang telah membahayakan nyawa warga,” ujarnya.

POSE RI juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap praktik pengeboran dan penyulingan ilegal tidak hanya merusak lingkungan dan membahayakan warga, tetapi juga mempermalukan institusi hukum jika terus dibiarkan tanpa tindakan tegas.

Jika dalam dua pekan ke depan belum ada langkah konkret dari pihak kepolisian, POSE RI akan menyurati Kompolnas dan Ombudsman RI untuk turun tangan mengawasi penanganan kasus ini secara lebih objektif dan menyeluruh.

“Tangkap pelakunya, bongkar jaringan di belakangnya, dan hentikan budaya saling lempar antara Polsek dan Unit Pidsus Polres Muba,” tegas Desri menutup pernyataannya.(Cha/Rilis)
Share:

Progressive Democracy Watch (Prodewa) Desak LSM dan NGO Asing Agar Tidak Kampanye di Kampus.

Palembang _ Fauzan Irvan, Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa), menyatakan bahwa kampus dan mahasiswa harus menolak kampanye dari LSM dan NGO asing yang berusaha menggagalkan proyek hilirisasi yang digagas oleh pemerintah. Menurut Fauzan, proyek hilirisasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Fauzan menilai bahwa LSM dan NGO asing seringkali memiliki agenda tersembunyi yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Mereka seringkali menggunakan isu lingkungan dan hak asasi manusia sebagai alat untuk menggagalkan proyek-proyek pembangunan yang strategis bagi Indonesia. Oleh karena itu, Fauzan berharap bahwa kampus dan mahasiswa dapat menjadi garda terdepan dalam menolak kampanye-kampanye tersebut.

Sebagai lembaga yang peduli dengan isu-isu demokrasi dan pembangunan, Prodewa berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat dan pro-pembangunan. 

Fauzan sebagai Mantan Presiden BEM UPI dan Koordiantor BEM SI berharap bahwa kampus dan mahasiswa dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Fauzan juga menilai bahwa proyek hilirisasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, ia berharap bahwa kampus dan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang mendukung proyek-proyek pembangunan yang strategis bagi Indonesia.

Dengan demikian, Fauzan berharap bahwa kampus dan mahasiswa dapat menjadi garda terdepan dalam menolak kampanye-kampanye yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional dan mendukung proyek-proyek pembangunan yang strategis bagi Indonesia. Prodewa akan terus memantau dan mengawal proses pembangunan nasional untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia tetap menjadi prioritas utama.
(Cha/Hrm) 
Share:

Ulil Mustofa: Penunjukan Ketua KNPI Banyuasin Cacat Prosedur, Serukan Musda Demokratis dan Akomodatif

Ulil Mustofa: Penunjukan Ketua KNPI Banyuasin Cacat Prosedur, Serukan Musda Demokratis dan Akomodatif

ReformasiRI.com, Banyuasin – Situasi kepemudaan di Kabupaten Banyuasin kian memanas. Ulil Mustofa, Ketua Pemuda Tani HKTI Kabupaten Banyuasin sekaligus Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), menyoroti keras polemik yang terjadi di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banyuasin. Ia menilai dinamika yang muncul akibat berakhirnya masa jabatan Ketua DPD KNPI Banyuasin, Ismail, dan penunjukan Panji Gribaldi sebagai penggantinya, diduga telah melanggar mekanisme Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.


Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, dalam waktu dekat akan digelar Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Banyuasin, yang disebut-sebut akan dilakukan secara aklamasi. Musda ini ditengarai diarahkan kepada salah satu kandidat yang menurut informasi merupakan anak dari seorang tokoh yang dikenal sebagai Panglima ASTA. Dugaan ini semakin memperkuat sinyal bahwa proses konsolidasi KNPI Banyuasin sarat dengan kepentingan kelompok tertentu dan tidak mencerminkan semangat kolektif-kolegial organisasi kepemudaan.


“Kami melihat ini bukan hanya sekadar pergeseran kepemimpinan, tapi cerminan dari krisis representasi pemuda. Penunjukan yang tidak demokratis dan tidak partisipatif seperti ini berpotensi melahirkan dualisme bahkan lebih dalam tubuh KNPI Banyuasin,” tegas Ulil Mustofa dalam pernyataan resminya, Sabtu (14/06/2025).


Menurut Ulil, penunjukan Panji Gribaldi yang dilakukan tanpa Musda sah dan tidak melibatkan OKP-OKP yang tergabung di dalamnya, khususnya unsur Cipayung dan organisasi berbasis akar rumput, merupakan tindakan yang cacat prosedur dan legitimasi. Hal ini, menurutnya, dapat memperlemah posisi KNPI sebagai rumah besar pemuda Banyuasin.

“KNPI tidak boleh dijadikan alat kekuasaan atau kendaraan politik praktis jangka pendek. Jika KNPI gagal mengakomodasi dinamika dan semangat kolektif-kolegial, maka organisasi ini akan kehilangan makna dan arah perjuangannya,” tambahnya.

Ulil menyerukan agar seluruh elemen pemuda, khususnya OKP, Cipayung, dan organisasi profesi, bersatu untuk menuntut pelaksanaan Musda yang terbuka, demokratis, dan sesuai dengan mekanisme organisasi yang sah. Ia juga menegaskan bahwa Pemuda Tani HKTI Banyuasin siap menjadi bagian dari kekuatan perubahan demi menata kembali arah gerak pemuda Banyuasin.

“Sudah saatnya pemuda Banyuasin bangkit dan bersatu untuk mendorong agenda kemajuan berbasis kolaborasi dan kepentingan bersama, bukan dikotak-kotakkan demi ambisi personal,” pungkas Ulil.

Dengan kondisi yang berkembang saat ini, diduga kuat KNPI Banyuasin akan mengalami dualisme kepemimpinan atau bahkan lebih, jika tidak segera dilakukan langkah korektif untuk memulihkan legitimasi organisasi secara menyeluruh. (Ari) 
Share:

Berita Populer