Berikan Apresiasi, Tujuh Perwakilan SMSI Kabupaten Banyuasin Bertolak ke Jakarta

Jakarta -  Dalam Rangka Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang digelar pada tanggal 21 Juli s/d 22 Juli 2022.

Ketua SMSI Banyuasin, Sumantri Adhie berikan apresiasi, dan berharap kegiatan tersebut terus berlanjut dikemudian hari.

Sebanyak tujuh orang perwakilan pengurus dari SMSI kabupaten Banyuasin mengikuti kegiatan tersebut, yakni Ketua SMSI kabupaten Banyuasin Sumantri Adhie (MeteorSumatera), Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Riset Adi Merdeka (Kontras86), Wakil Ketua Bidang Pengawasan dan Penyehatan Media Ulpa Yusmadi (SumateraNews), Ari Anggara (Konspirasi), Hardaya (ReformasiRI), Dennys (Sriwijaya Terkini), Hardiansyah (Barometer).

Di Hari Pertama, seluruh pengurus SMSI se- Indonesia bertolak ke Markas Besar TNI AD dalam rangka pembukaan Rapimnas.

Untuk diketahui, pembukaan Rapimnas ini dibuka langsung oleh Dewan Pembina SMSI, KASAD Jenderal Dr Dudung Abdurachman, Kamis (21/07/2022) sekira Pukul 09.56 WIB, bertempat di Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD).

“Luar biasa,,,,” ujar Sumantri kepada Kontras86.com.

“Semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut,” pungkasnya. (Red)

Share:

Baca Lagi

Pemdes Desa Suka Mulya Salurkan BLT-DD Tahap II

Banyuasin - Pemerintah Desa Suka Mulya,  , salurkan BLT DD Tahap II kepada 112 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  dengan alokasi tiga bulan, Kamis (07/07 2022)  bertempat di Kantor Desa Suka Mulya. Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan dipimpin langsung kades Suka Mulya Eko Santoso, disaksikan Ketua BPD, Bhabinkamtinmas, Banbinsa, PLD, Aparatur Desa serta Penerima BLT-DD.

Kepala Desa Suka Mulya, Eko Susanto berharap dengan adanya bantuan BLT-DD ini dapat sedikit membantu dalam memenuhi kubutuhan pokok warganya

“Dengan adanya BLT-DD diharapkan dapat sedikit meringankan dimoment menjelang hari Raya Idul Adha, harini telah disalurkan kepada penerima sebanyak 112 KPM, semoga bermanfaat” Ujar Kades Eko.

Lebih Lanjut Kades Eko menjelaskan Penyaluran Bantuan BLT DD Tahap II Bulan April s.d Juni 2022 Ini di berikan Kepada 112 KPM sebesar Rp. 300.000,- / Bulan , dengan Total sebesar Rp. 100.800.000 ( Seratus Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) secara Tunai.

“Sebanyak 112 KPM dengan rincian Rp 300 ribu perbulan jadi total yang diterima sebesar Rp 900 Ribu per KPM” tandas kades Eko

Dalam pantauan  media ini  terlihat selama proses penyaluran BLT-DD, Warga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakao masker serta menjaga jarak.

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Sempat Viral di Medsos, Ini Klarifikasi Defri Beli Berlian

Banyuasin - Salah seorang pejabat, saat ini menempati posisi sebagai Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PMD Kabupaten Banyuasin, Sumsel, M Defri. A.S.P, S.STP, M.Si sempat viral di media sosial (Medos) terkait dengan foto dirinya bersama sang istri tengah memborong berlian di Kota Palembang, yang diunggah oleh salah satu akun medsos, pada Senin (13/6/22).

Beragam respon nitizen pun mengalir, bahkan dikait-kaitkan dengan kondisi keuangan Pemerintah Daerah setempat, yang katanya sedang sulit. Menyebutkan pula bahwa sejak 6 bulan terakhit TPP ASN di lingkup Pemkab Banyuasin belum dibayarkan.

“Memang benar kondisi kantong kami saat ini sedang kembang kempis karena belum dibayarnya TPP ASN. Apalagi kami hanya mengandalkan TPP tersebut,” ujar salah satu ASN kepada awak media ini sembari meminta agar identitasnya tidak disebutkan.

Pada unggahan akun medsos tersebut tampak Defri bersama sang istri sedang berfoto menghadap kamera sembari memperlihatkan sepasang cincin berlian berikut surat-suratnya.

Menanggapi hal itu, Defri saat ditemui awak media ini, pada Kamis (16/6/2022) usai acara pisah sambut jabatan Kepala Dinas, membenarkan bahwa dirinya memang membeli sepasang berlian itu.

Dia mengatakan, postingan tersebut bukan dirinya yang mengunggah, akan tetapi ada oknum yang mengambil foto itu saat dirinya berada di toko.

“Sumber itu bukan dari saya pribadi, apalagi di undang-undang ITE nya ada semacam pengambilan dokumentasi yang tidak ada izin, sehingga seperti itu. saya tidak pernah mengunggah postingan semacam itu,” katanya.

Ditegaskannya bahwa dia berhak membeli berlian tersebut. Sebab itu merupakan zona pribadi, tidak ada kaitannya dengan kedinasan maupun jabatan, dan uangnya pun milik dia pribadi.

“Semua orang berhak, siapapun itu,” ucapnya menambahkan.

Menanggapi komentar-komentar netizen Defri menganggap itu seperti nasi yang sudah menjadi bubur. Dia menegaskan tidak bisa membendung opini orang.

“Walaupun viral itu sudah menjadi opini orang, jadi ya sudah,” katanya.

Namun, saat hendak dimintai foto dirinya, Defri menolak, karena menurut Dia permasalahan ini sudah selesai.

“Jika mau difoto dan dinaikkan berita saya keberatan, jika mau diberitakan ya silakan tetapi kalau foto saya tidak izinkan,” tandasnya. (Dil)

Share:

Baca Lagi

Insan Pers, Ormas dan Aktivis Banyuasin Bersatu menggelar aksi solidaritas mengecam oknum humas PT. AMML yang dinilai sudah menciderai Profesi Wartawan

Banyuasin - Dugaan melecehkan dan mengerdilkan Profesi Wartawan tersebut terjadi saat Imrani Wartawan OnlineSriwijaya.com/Sekjen IWO Banyuasin yang sedang melalukan peliputan aksi damai di kantor kebun PT. AMML Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Banyuasin Sumatera Selatan. Kamis (9/6/2022). dimana warga mendesak lahan plasma yang sudah dijanjikan perusahaan segera dibagikan, namun ketika konfirmasi kepihak manager PT. AMML melalui Saipul Komitra melarang untuk dipublikasikan.

Berangkat dari kejadian itu Aksi solidaritas ini digelar dalam bentuk jumpa Pers. Bertempat di kantor sekretariat PWI Banyuasin jalan merdeka Alun - alun kota Pangkalan Balai Kec. Banyuasin lll Senin (13/6/2022).

Kesempatan Itu hadir Plt Ketua PWI Martin S.sos Ketua DPD JPKP Banyuasin Indosapri SH, Sekjen Perkumpulan pimpinan Redakai Indonesia ( PPRI) Arie Anggara, Pengurus SMSI Banyuasin Topik Istora S.sos, Deni Irawan S.ip, Penggiat dan pemerhati media online Ipan S.pd dan puluhan pimpinan media dan wartawan banyuasin.

"Kami mengecam dan mengutuk perkataan yang ucapakan oknum SK humas PT. AAML karena diduga telah melecehkan profesi wartawan karena seorang jurnalis dalam bertugas dilindungi UU". Kata Irawan membuka jumpa pers.

Maka dengan ini IWO Banyuasin meminta pimpinan perusahaan (Direktur) untuk mengevaluasi kinerja humasnya, semetinya seorang humas tidak sepatutnya berkata demikian dan kami ragu humas ini warga Indonesia karena tidak paham Undang - undang Pers no.40 tahun 1999. dari itu mendesak direktur PT.AMML segera menganti oknum humas SK ini.

Dalam kesempatan itu Indosapri turut mengecam tindakan oknum SK, dirinya menuturkan sebagai bentuk solidaritas JPKP akan menggelar aksi damai ke kantor PT. AMML di Palembang guna mempertanyakan kredibilitas oknum tersebut agar segera dicopot.

"Kami sangat geram atas ucapan oknum tersebut yang diduga sudah mengkerdilkan profesi wartawan, kami dalam waktu dekat akan mengadakan aksi ke kantor PT AMML". Tegasnya 

Arie Anggara sebagai Aktivis sekaligus pegiat medsos dirinya merasa turut tersakiti atas apa yang dialami saudara Imrani dirinya turut mengecam hal tersebut, tidaklah sewajarnya seorang humas berkata demikian. 

" Saya secara pribadi dan profesi mengecam keras tindakan yang diduga telah mencederai kemerdekaan dan merampas kebebasan pers, kami akan kawal bila perlu kejalur hukum. Agar hal seperti ini tidak lagi terulang maka perlu ditindak sampai tuntas, supaya tidak ada korban - korban berikutnya tidak menutup kemungkinan saya atau rekan wartawan lainnya jadi korban selanjutnya jika dibiarkan"tutupnya lugas.

Ditempat yang sama Ipan juga mengecam tindakan yang diduga sudah melanggar hukum karena setiap wartawan dilindungi undang-undang Pers no 40 tahun 1999.

"Karena itulah dalam Pasal 4 UndangUndang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; dan hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan".tandas Ari. (Dil)

Share:

Baca Lagi

Hollywings Tidak Pantas di Kota Palembang Emas Darussalam, Yan Coga: Virus Varian Baru Dibalik Hiburan Malam

Palembang - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea telah merayakan dan meresmikan outlet Holywings ke 41 di Palembang (07/06/2022).

Diketahui Holywings adalah jenis usaha yang bergerak di bidang food and beverage yang didirikan pada tahun 2014 oleh PT Aneka Bintang Gading. 

Yan Coga, selaku Calon Walikota Independen menyampaikan, "Semakin kesini semakin menjadi sorotan publik, mulai viral dulunya melanggar aturan PPKM Jawa-Bali dengan hiburan-hiburan yang kelewatan batas dan merusak moral anak bangsa." Ungkap Yan

Ketua GARDA API Sumsel ini juga, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang yang budaya melayu dalam bingkai Palembang Emas Darussalam menolak tegas kehadiran Hollywings di tanah Ibukota Bumi Sriwijaya ini.

"Holywings kini menjadi gonjang-ganjing terutama bagi pemangku kebijakan, pengamat sosial dan semua kalangan uang justru mematikan tempat hiburan yang ramah anak-anak muda dengan nilai-nilai intelektual yang ada selama ini," tambahnya

Holywings menawarkan sebuah konsep beer house, klub malam dan lounge yang dikemas secara atraktif.

Usaha food and beverage ini memiliki cabang di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Semarang hingga Makassar, tutupnya

Yan Coga bersama Adi BGP dan para tokoh masyarakat lainnya menyampaikan surat aksi kepada Kapolrestabes Kota Palembang yang tertera:

Kepada.

Yth.

Kapolrestabes Kota Palembang 

Cq. Kasat Intel Polrestabes Palembang 

Salam Demokrasi!

Sehubungan akan diadakan Aksi Garda Api Sumsel

Yang akan di adakan pada.

Hari/Tanggal   : Senin, 13 Juni 2022

Pukul   :          09.30 WIB-Selesaj

Tempat :      Kantor walikota Palembang

Issu :                *Tutup dan Cabut Izin operasional HOLYWINGS PALEMBANG*

Jumlah massa.  100 orang dewasa.

Adapun peralatan aksi yg akan kami bawak.

Mobil komando.

Sound sistem

Spanduk.

Bendera.

Panji2 

Dll.

Demikian surat aksi ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama nya kami ucapkan terima kasih.

Korak.

*YAN COGA*

Korlap.

*ADI BGP*

*ZUMAR HAKIKI*

*SOBIRIN*

*ANDI CEMPAKO*

*MUHYIN*

(Danaz)

Share:

Baca Lagi

Status Pengawasan Khusus dari Kemenkop Terhadap KSP Sejahtera Bersama yang Gagal Bayar di Pertanyakan Ketum PPRI

Tangsel - Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama yang gagal bayar menjadi sorotan karena memiliki total tagihan hingga Rp 8,8 triliun dari anggota se-Indonesia. Nominal tersebut merujuk putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disahkan Pengadilan Negeri Jakarta pada November 2020.

Ketika awak media konfirmasi kepada Ketua Umum DPP Persatuan Pemimpin Redaksi Independent Indonesia (PPRI INDONESIA) Ikin Roki'in, SE,  yang saat itu mendampingi anggota KSP SB yang gagal bayar,  mengatakan dalam pengamatannya terdapat beberapa dugaan pelanggaran asas-asas Koperasi yang terjadi pada KSP Sejahtera Bersama.

"Saya mencermati bahwa terdapat beberapa dugaan pelanggaran asas-asas Koperasi yang terjadi pada KSP Sejahtera Bersama, yakni :

1. Dalam tubuh Pengurus dan Pengawas KSP Sejahtera Bersama tidak transparan memberikan informasi kepada anggota,

2. Kurangnya edukasi dan sosialiasi yang baik tehadap anggota mengenai perkoperasian, UMKM dsb,

3. Pengurus dan pengawas membeda-bedakan anggota berdasarkan kedekatan atau persaudaraan dalam proses pengembalian,

4. Diragukan kuorum keikutsertaan anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), mayoritas anggota tidak pernah diikutsertakan karena hanya melalui Financial Advisor dan Kepala Cabang,

5. RAT hanya dihadiri oleh Financial Advisor tidak melibatkan keseluruhan anggota, karena RAT dilakukan secara Virtual dan pengisian blanko RAT diisi oleh Financial Advisor atau Kepala Cabang,

6. Perkembangan KSP Sejahtera Bersama tidak diketahui oleh anggota karena kurangnya transparansi". Bebernya

Dalam kunjungan Ketua Umum DPP PPRI Indonesia ke KSP Sejahtera Bersama Cabang Bintaro, diterima langsung oleh Nency K selaku Kepala Cabang, Selasa (7/7/2022) menurut Nency "Pembayaran dari Kantor Pusat per 6 Minggu kepada Kantor Cabang hanya Rp. 75 juta, sehingga kami mengatur pembayaran ke anggota berdasarkan skala prioritas anggota" jelas Nency.

Sementara berdasarkan hasil putusan PKPU yang saat ini Skema III yang akan jatuh pada bulan Juli 2022 namun saya tidak dapat memastikan bisa terbayarkan, karena Skema I hanya 30%, Scheme II hanya 0,5% yang dibayarkan kepada anggota, disebabkan KSP tidak memiliki uang untuk membayarkan kepada Anggota jelas Kepada kepada awak Media.

Kemudian karena kurangnya penjelasan dari Kepala Cabang KSP Sejahtera Bersama Bintaro, Ketua Umum DPP PPRI INDONESIA, hari berikutnya (Rabu) 8/6/2022 berkunjung ke Kementrian Koperasi UMKM untuk mepertanyakan kelanjutan dari putusan Kemenkop yang telah menjatuhkan sanksi Koperasi Bermasalah "Status Pengawasan Khusus" kepada KSP Sejahtera Bersama. 

"Namun sangat disayangkan kami tidak dapat bertemu dengan Deputi Bidang Perkoperasian atau Satgas. Kami hanya diarahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu". sambung Ikin.

Harapan Kami APH dan Kemenkop agar serius menangani serta mengawasi kasus yang menimpa ribuan anggota KSP Sejahtera Bersama ini, karena ini sangat merugikan dan meresahkan anggota koperasi tersebut diseluruh Indonesia. Jika tidak segera diambil tindakan, maka kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dikhawatirkan akan semakin berkurang. Karena kasus gagal bayar KSP Sejahtera Bersama menjadi sorotan yang memiliki total tagihan mencapai 8,8 triliun". Pungkas Ikin (Redeksi/PPRI)

Share:

Baca Lagi

JPU Bacakan, Alex Noerdin dituntut 20 Tahun Penjara

Sumsel - Mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin dituntut 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dua kasus keterlibatan dugaan korupsi, yakni pembelian Gas Bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE), dan pembangunan Masjid Sriwijaya.

Sidang tuntutan JPU berlangsung sejak pukul 16.30 WIB. JPU membacakan tuntutan Alex sebanyak 1.200 halaman secara bergantian, dan berakhir sampai pukul 21.30 WIB di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (25/5/2022).

Dalam kasus dakwaan Jaksa menilai, bahwa perbuatan Alex Noerdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi di dua kasus berbeda.

“Dalam kasus pembelian Gas Bumi, Alex dinilai telah menimbulkan kerugian Negara sebesar 30.194.452.79 US. Dan pembangunan Masjid Sriwijaya, Alex Noerdin diduga menerima suap dalam proses pembangunan sebesar Rp 4,8 miliar,” ungkapnya.

“Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alex Noerdin selama 20 tahun penjara,” kata JPU Kejati Sumsel Aswar Hamid kepada jejakkasus.co.id, Kamis (26/05/2022).

Pada saat membacakan tuntutan, mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin pun dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar, dan apabila denda itu tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan badan selama enam bulan.

“Alex Noerdin juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti untuk kasus PDPDE sebesar 3,90 juta USD, dan membayar uang pengganti Rp 4,8 miliar untuk kasus Masjid Sriwijaya. Harta dan benda Terdakwa akan disita, namun jika tidak cukup, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun,” ungkap JPU.

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin tersebut dikenakan Pasal berlapis oleh JPU, yakni Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang UUD Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUD Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UUD Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Serta Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UUD Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Dil)

Share:

Baca Lagi

DPRD Banyuasin Gelar Pengambilan Sumpah Jabatan PAW Salah Satu Anggotanya

Banyuasin | DPRD kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat Paripurna dengan agenda Pergantian Antar Waktu (PAW) dari fraksi PDI-P atas nama Suci Oktariani yang digantikan oleh Yudis Saputra, S.Kom dari Daerah Pemilihan (DAPIL) II yang meliputi tiga kecamatan yakni kecamatan Banyuasin III, kecamatan Sembawa serta kecamatan Rantau Bayur kabupaten Banyuasin.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banyuasin H.Askolani Jasi, SH.MH., Wakil Bupati H. Slamet Somosentono, SH., KETUA DPRD Banyuasin Irian Setiawan, SH., M.SI., para Wakil Ketua DPRD dan Anggota, para kepala OPD, Forkopimda, para tamu undangan lintas sektor serta keluarga dan simpatisan dari Yudis Saputra.

Turut hadir H. Giri Ramadha Kiemas Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Susanto Adjis Ketua fraksi PDI-P DPRD Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan ini Bupati Askolani mengucapakan selamat kepada anggota DPRD yang baru saja dilantik dan mengemban tugas mulia, agar apa yang diharapkan masyarakat Banyuasin bisa berjalan sesuai harapan.

“Semoga saja saudara Yudis bisa mengemban tugas ini dengan baik. sehingga bisa mendukung program Banyuasin bangkit adil dan sejahtera,” ungkapnya dengan singkat, Senin kemarin (23/05/2022).

Sementara itu Yudis Saputra sendiri merupakan seorang Sarjana Komputer lulusan Palkomtec dengan nilai yang cukup baik, serta nama istrinya bernama Resi dan seorang anak perempuan cantik bernama Nakesya.

Saat dibincangi awak media terkait dengan langkah komperhensif kedepan dirinya mengatakan akan mengemban amanah yang telah diberikan masyarakat kepadanya sebaik mungkin, serta dia berujar akan mulai menuntaskan visi dan misinya yang sempat tertunda.

“Insyaallah saya akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin serta akan segera merealisasikan visi dan misinya sebagai seorang wakil rakyat,” Tukas Yudis.

Tambah Yudis dirinya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terkhusus masyarakat didapil I dan bekerja secara maksimal.

“Terimakasih saya ucapkan kepada masyarakat dapil banyuasin 1 (satu) yg telah memberikan kepercayaan kepada saya pada pileg tahun 2019 yang lalu, Insyah allah dalam waktu sisa jabatan kurang lebih setengah priode ini amanah yang telah berikan oleh masyarakat akan saya jaga dengan sebaik-sebaiknya, Sehingga dapat bermanfaat bagi masyakat dapil 1 (satu) khususnya dan masyarakat kabupaten banyuasin,” tutupnya. (Ari.A)

Share:

Baca Lagi