Bupati Banyuasin Ikuti Rakor Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan Se-Sumatera

Palembang | Bupati Banyuasin H. Askolani, SH.,MH mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan se-Sumsel dengan tema “Sinergi APIP dan APH dalam mendukung sektor pertanian dan pencegahan alih fungsi lahan se-Sumsel, bertempat di Hotel Santika Premiere Palembang Jalan Gubernur H. Asmawi Mangku Alam, Kebun Bunga Kota Palembang, Senin 20 Maret 2023.

 

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan, dalam rangka sinkronisasi dan kolaborasi sistem pengawasan intern itjen kementan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

 

Dalam paparannya, Bupati Banyuasin H. Askolani menyampaikan kekuatan sektor pertanian Kabupaten Banyuasin masih banyak tersedianya lahan untuk menaikkan indeks produktivitas, masih banyak lahan pertanian yang belum digarap dikelola dan dikembangkan. Serta memiliki sumber daya manusia baik para petani dan petugas penyuluh pertanian lapangan saat ini mencukupi untuk desa atau kelurahan memiliki penyuluh, Kabupaten Banyuasin sebagai show icon dengan prestasi pada sektor pertanian membuat dukungan dari pemerintah pusat sangat luar biasa karena luas daerah 11.832,99 km dengan populasi penduduk 854.628 jiwa dan luas laut 1.565,97 km.

“Sektor pertanian padi Kabupaten Banyuasin menduduki peringkat 4 (empat) nasional dan peringkat 1 (satu) di pulau Sumatera sebagai daerah produksi beras tertinggi, yang ditetapkan kementerian pertanian Republik Indonesia dan untuk tahun selanjutnya memiliki target naik peringkat lebih tinggi lagi bisa 2 (dua) bahkan 1 (satu). Kabupaten Banyuasin juga dengan bangga meluncurkan merk beras Sedulang Setudung sebagai penegasan Kabupaten Banyuasin adalah penghasil beras tertinggi dan terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Ditambahkan Bupati, slogan untuk “Petani Bangkit” sangat wajar untuk Kabupaten Banyuasin karena bisa mensejahterakan petani, memperbaiki saluran irigasi, menjadikan lahan sawah dari IP 100 ke IP 200, meningkatkan hasil produksi, manfaat kegiatan serasi. Luas baku sawah (LBS) verifikasi kementerian ATR/BPN tahun 2019 LBS Kabupaten Banyuasin 174.371 hektar total LBS Banyuasin 37.05 persen dari LBS Provinsi Sumsel luas lahan LBS Kabupaten Banyuasin berdasarkan Perda Nomor : 44 Tahun 2019 seluas 104.973 hektar.

“Melalui kerja nyata, kerja ikhlas, kerja keras membuktikan bahwa Kabupaten Banyuasin pernah mendapatkan penghargaan dalam sektor pertanian yaitu lencana anugerah karya pangan dan pertanian diberikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo kepada Pemkab Banyuasin di Jakarta, penghargaan ini diberikan sebagai kontribusi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mempertahankan bahkan meningkatkan ketahanan pangan ditingkat nasional,” ujar Bupati Banyuasin.

Dikesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dr. Jan Samuel Maringka, SH.,MH mengatakan, agar sektor pertanian bisa berhasil kita harus fokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas untuk membangun sinergi APIP dan APH dalam mewujudkan ketahanan pangan serta mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Adapun data produksi beras 2020-2022 Sumsel pada tahun 2020 yaitu 2.743.059,68, tahun 2021 yaitu 2.552.443,19, dan tahun 2022 yaitu 2.759.343,00.

Pada tahun 2022 sektor pertanian berkontribusi 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia sedangkan di Provinsi Sumsel berkontribusi 13,23 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB). Sektor pertanian menyerap 31,87 juta tenaga kerja 25,19 persen dari total angkatan kerja 133,56 juta dan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sekitar 102.000 ha/tahun.

“Tentunya diharapkan semua program Kementerian Pertanian bisa berjalan dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Dimana bertujuan untuk membangun komitmen bersama demi menjaga ketahanan pangan dalam sektor pertanian, patut bangga karena produksi padi Sumsel terbesar ke 5 (lima) di Indonesia setelah Jatim, Jateng, Jabar, dan Sulsel (Sumsel terbesar di Sumatera) dan Kabupaten Banyuasin merupakan Kabupaten terbesar ke 4 (empat) produksi padi di Indonesia. dan juga Sumsel merupakan sentra kopi dan sentra terbesar di Indonesia sedangkan produksi CPO terbesar ke 6 (enam),” katanya.

Turut hadir Bupati Lahat, Bupati OKU Timur, Forum Komunikasi Provinsi Sumsel, Para Pejabat Se-Sumsel, Kejari Sumsel, Kapolda Sumsel Mewakili, Kejari Kabupaten Banyuasin, Kapolres Banyuasin mewakili, Para Kepala OPD Kementerian Pertanian.

(Diskominfo)

Share:

Baca Lagi

Bersama Inspektur Jenderal Kementrian Pertanian RI, Bupati Banyuasin Panen Padi Bersama

Banyuasin | Bupati Banyuasin H. Askolani, SH.,MH melakukan panen padi bersama Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dr. Jan Samuel Maringka, SH.,MH dalam rangka panen raya IP 200 rawa lebak di Desa Glebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Minggu 19 Maret 2023.

 

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) Jan Samuel Maringka melakukan kunjungannya ke Kabupaten Banyuasin selama dua hari, yang merupakan rangkaian kerja dalam rangka mendukung Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumsel untuk membangun pertanian Indonesia yang lebih hebat lagi dalam menghasilkan lumbung pangan.

Dalam sambutannya, Bupati Banyuasin H. Askolani mengatakan sektor pertanian merupakan salah satu program unggulan dari 7 (tujuh) program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yaitu “Petani Bangkit”. Berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyuasin memiliki potensi pengembangan tanaman pangan seluas 208.464 hektar, dan data statistik pertanian lahan pertanian tahun 2022 adalah 178.511 hektar sehingga masih memiliki luas lahan 29.953 hektar untuk terus dikembangkan menjadi lahan tanaman pangan.

“Berdasarkan angka Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 produksi padi di Kabupaten Banyuasin adalah sebesar 897.428 ton gabah kering giling, dengan rata-rata produktifitas tanaman padi 5,08 ton hektar serta Kabupaten Banyuasin surplus beras sebanyak 5.841 ton beras dari pada produksi tahun sebelumnya. Tetapi ada lahan pertanian masuk hutan lindung maka dari itu semua lahan tidak tercacat sehingga tahun 2023 memprogramkan peningkatan produksi padi dan jagung dengan sasaran luas tanam padi seluas 248.109 hektar dan jagung seluas 37.214 hektar,” ungkapnya.

Dilanjutkan Bupati, untuk seluruh petani agar selalu bekerja keras, tekun agar sasaran produksi yang kita harapkan dapat dicapai dengan baik. Manfaatkanlah bantuan-bantuan pemerintah yang telah di distribusikan sesuai penggunanya agar hasil panen bisa meningkat sehingga terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang berdaya saing, aman, nyaman, yang warganya guyub dan kreatif untuk menuju petani bangkit, adil dan sejahtera karena mengingat Kabupaten Banyuasin merupakan sentranya pertanian di Provinsi Sumsel yang menghasilkan lumpung pangan nasional ke 4 (empat).

“Tentunya Pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat mengucapkan terima kasih atas kunjungan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI di Desa Glebak Dalam Kecamatan Rambutan, dimana dari 288 desa terpilih lah Desa Glebak Dalam ini merupakan bukti bahwa pemerintah hadir untuk mensupport petani agar bisa menaikkan hasil produktifitas pertanian di Kabupaten Banyuasin. Sehingga harapannya kedepan bisa menjadi lumbung pangan nasional nomor 1 (satu) di Indonesia,” ujar Bupati Banyuasin.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Dr. Jan Samuel Maringka menyampaikan apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah Provinsi Sumsel kita akan dukung bersama-sama, karena kita melihat dari data dan nyata yang sudah dicatat oleh BPS dari jumlah lahan 174.000 hektar bisa menghasilkan 2.7 juta ton. Ini adalah program yang bagus untuk kita melakukan evaluasi karena kita melihat hasilnya sudah nyata sehingga Kabupaten Banyuasin sebagai kontribusi terbesar sebagai Kabupaten penyumbang pangan ke 4 (empat) terbesar di Indonesia sangat wajar.

“Harapannya ini bisa kita lanjutkan dan apa yang kurang akan kita evaluasi dan besok kita adakan rapat koordinasi antara penegak hukum dan aparat instansi pemerintah serta pengawasan internal pemerintah untuk segera melakukan rapat koordinasi dalam langka ketahanan pangan. Tentunya diharapkan semua program-program kementerian pertanian bisa berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ditambahkan Irjen Kementan, potensi yang dimiliki Kabupaten Banyuasin sangat banyak sekali dari Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) dimana memiliki potensi konsumsi daging sapi dan ayam dengan kualitas sangat baik, dan dari segi sumber daya manusia nya berkualitas karena cuma ada di Kabupaten Banyuasin ada sekolah pertanian yaitu SMK PP Sembawa. Serta dengan adanya panen IP 200 menunjukkan bahwa saat ini krisis pangan seperti di daerah-daerah bisa diatasi karena Kabupaten Banyuasin memiliki potensi untuk ketersediaan bahan pangan, maka dari itu kita memberikan dukungan dengan memberikan kontribusi terbesar bagi produksi padi di Indonesia.

“Adanya dukungan optimalisasi pemerintah daerah dan kementerian pertanian bersama-sama karena persoalan pangan adalah persoalan perut dan hajat orang banyak, inilah kita perlu turun bersama untuk mengingatkan bahwa pekerjaan Irjen Kementan bukan hanya mengaudit tetapi melihat potensi masalah di dalamnya yang akan berhadapan dengan aparat hukum. Tentunya kita harus bersinergi dan satu hati tidak mungkin kementerian pertanian dan pemerintah daerah bisa berjalan sendiri tentu bersama-sama dengan penegak aparat hukum untuk mengawal program-program pertanian agar bisa berjalan tepat waktu dan sasaran,” tutup Irjen Kementan.

Pada kesempatan tersebut, penyerahan bantuan PT. Pupuk Indonesia sejumlah 11 ton pupuk NBK, bantuan 1 unit handtraktor roda 4 dari Irjen Kementan, dan nasabah binaan kur syariah dari Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang untuk Desa Glebak Dalam Kecamatan Rambutan.

Turut hadir Gubernur Sumsel diwakili Kadis Pertanian Sumsel Dr. Ir. H. Bambang Pramono,M.SI, Inspektur 3 Kementan RI Andry Asmara, SE.,M.SI, Inspektur 4 Kementan RI Drh. Igmn Kuswananda, MM, Inspektur Investigasi Kementan RI Mangasi Situmeang, SH.,LL.M, Kajari Banyuasin, Dandim 0430 Banyuasin, Kapolres Banyuasin diwakili Kapolsek Rambutan, Anggota DPRD Banyuasin Juprianto, Kepala BPS Banyuasin, Wakil Kepala BSB Syariah Sumsel, Kepala Cabang BSB Pangkalan Balai, Direktur Keuangan PT Pusri, Kepala BSIP, Kepala Balai Karantina Palembang. (Diskominfo)

Share:

Baca Lagi

Bupati Banyuasin Resmikan Kampung Agro Wisata Religi Dan Sawah

Banyuasin | Dalam rangka mewujudkan salah satu program prioritas dari 7 (tujuh) program unggulan Bupati dan Wabup Banyuasin yaitu Petani Bangkit, secara resmi Bupati Banyuasin H. Askolani, SH.,MH meresmikan Pembangunan Kampung Agrowisata Religi dan peresmian Cetak Lahan Sawah Baru di Desa Langkan, Kecamatan Banyuasin lll, Jumat (17/3).

Dalam sambutannya, Bupati Banyuasin menyampaikan melihat potensi pengembangan tanaman padi dan pengembangan areal sawah lebak di Kecamatan Banyuasin lll, masih sangat terbuka lebar baik itu pengembangan secara intensifikasi dan extensifikasi dengan ini Pemkab Banyuasin mengajak 7 (tujuh) kelompok usaha tani di Kecamatan Banyuasin lll untuk memulai dan membiasakan gerakan tanam baik itu secara swadaya bersama-sama dan mandiri perseorangan.

“Untuk mendukung program swasembada pangan maka Pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerjasama dengan Pemerintah pusat dan Provinsi Sumsel, pada tahun 2023 memprogramkan peningkatan produksi padi dan jagung dengan sasaran luas tanam padi seluas 248.109 hektar dan jagung seluas 37.214 hektar. Berdasarkan data statistik pertanian sampai dengan bulan Februari 2023 pencapaian luas tanam padi kita MT 2022/2023 mencapai 40.254 Ha atau 56,52 persen,” ungkapnya.

Dilanjutkan Bupati, potensi lahan lebak di Kabupaten Banyuasin berdasarkan data statistik pertanian. Potensi lahan lebak seluas 28.539 hektar dan realisasi tanamnya seluas 31.269 hektar atau 1.1 persen. Khusus Kecamatan Banyuasin lll luas lahan lebak 1.460 hektar dan yang sering melakukan penanaman seluas 905 hektar artinya ada lebih dari 555 hektar di Kecamatan Banyuasin lll lahan sawahnya belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

“Tentunya harapan kedepan dapat meningkatkan produksi ditahun 2023, khususnya produksi padi dan keberhasilan program food estate akan memantapkan Kabupaten Banyuasin sebagai lumpung pangan di Provinsi Sumsel, sebagai penyumbang lumbung pangan nasional dan Banyuasin akan meningkat dari peringat 4 menjadi 3, 2 bahkan 1,” ucap Bupati Askolani.

Sementara itu, Kepala Desa Langkan Ahmad Kholid Daulay, SH mengucapkan terima kasih atas kehadiran orang nomor satu di Bumi Sedulang Setudung untuk meresmikan kampung agro wisata religi dan peresmian persawahan. Pemerintah desa juga sangat berterima kasih atas bantuan alat berat dari Bupati dan Kepala Dinas Pertanian yang telah mewujudkan sehingga bisa mempermudah kelompok tani untuk membuka dan membersihkan lahan lebak ini.

“Melalui diresmikan kampung agro wisata religi dan persawahan, dimana ini merupakan wujud bukti bahwa masyarakat Desa Langkan dari dulu selalu bersemangat dalam mengelola lahan pertanian, dimana pada tahun 2014 telah dibentuk kelompok tani tentunya harapan kedepan hasil pertanian bisa menghasilkan dan tidak ada lagi yang mengaku memiliki lahan pertanian karena pada tahun 2018 tanah sudah disertifikat sehingga tidak ada lagi yang bisa patok sembarangan,” tutup Kades Langkan.

Turut hadir mendampingi Bupati, Staf Khusus Bupati, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PUTR, Kabag Kesra, Ketua Baznas dan Anggota, Kakan Kemenag Banyuasin, Camat Banyuasin lll, Dandim diwakili Kapten Panca Agung, Kapolsek Pangkalan Balai Iptu Samingun, S.IP, Para Kelompok Tani, Para Tokoh Masyarakat.

Share:

Baca Lagi

Bupati Askolani Tandatangani Fakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI

Banyuasin | Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak akan terjadinya perkawinan dini, Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH., MH dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA-RI), Bintang Puspayoga menandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak digelar di Desa Mulya Sari, Kecamatan Muara Telang (15/03).

Penandatanganan pakta integritas ini dilakukan sekaligus meninjau dan memberikan dukungan kepada perempuan-perempuan pelaku wirausaha melalui kegiatan Praktik Baik Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kawasan Transmigrasi Telang.

Kunjungan ini dalam rangka berbagi pengalaman dan praktik baik pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyuasin. Mendapatkan inspirasi, serta memantikkan semangat untuk mengidentifikasi permasalahan perempuan dan anak, serta mencarikan solusi terbaik bersama-sama.

Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga mengatakan perkawinan anak merupakan praktik yang dapat mengancam masa depan anak dan mencoreng seluruh hak anak. Perkawinan anak juga merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang holistik guna menghapuskan perkawinan anak, dibutuhkan adanya pelibatan dari anak- anak, remaja, dan kaum muda itu sendiri. Untuk itu saya menghimbau agar Pemerintah setempat dapat bersinergi memberikan penyuluhan dengan melibatkan anak-anak, remaja dan kaum muda yang ada untuk memahami kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi dengan adanya pernikahan dini,” pintanya.

“Terima kasih kepada Pemkab Banyuasin, Bupati Banyuasin yang telah berkerja sama dengan sangat baik dalam upaya pencegahan perkawinan anak dengan telah ditandatangani pakta intergritas tadi. Saya sangat berharap angka perkawinan anak dapat terus ditekan dengan adanya peran pemerintah seperti ini,” tutupnya.

Sementara itu, Bupati Askolani menegaskan bahwa di Kabupaten Banyuasin peran Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyuasin (DP2KBP3A) telah melakukan beberapa upaya baik melalui penyuluhan yang dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin.

“Telah terdata ada 49 Perkara Pernikahan Anak di Kabupaten Banyuasin untuk itu dari tahun 2021, di Kabupaten Banyuasin telah dibentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap kecamatan dan desa. Tugas mereka yakni memberikan penyuluhan tentang pernikahan dini, bagaimana akibat dan kendala bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini. Inilah upaya penekanan agar tidak terjadi pernikahan dini termasuk penandatanganan pakta integritas hari ini,” papar Askolani.

“Terima kasih kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI atas kedatangan dan kunjungannya pada hari ini. Semoga kita dapat bersama-sama terus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di seluruh Indonesia,” tutupnya

Dalam kesempatan ini, Menteri PPPA RI dan Bupati Banyuasin mengunjungi beberapa unit usaha Koperasi BMT Trans Mekar Sari diantaranya Budidaya Jamur Tiram, Penjahit, UKM Mart, Koperasi Simpan pinjam, dan Rumah Pintar KTM Telang.

Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Direktur Utama PT. Pusri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Banyuasin, beberapa OPD terkait, Stake Holder, Danramil, Kapolsek, Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Banyuasin, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. (Diskominfo/IKP)

Share:

Baca Lagi

Bupati Askolani Hadiri HUT Desa Mangga Raya yang ke-36 Tahun

Banyuasin | HUT Desa Mangga Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ke-36 tahun merupakan momentum kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam membangun desa tercinta. HUT Desa Mangga Raya kali ini sangat special selain dihadiri langsung Bupati Banyuasin H. Askolani, SH, MH didampingi sejumlah OPD.

Hadir juga, Muhammad Nasir, S.Si anggota DPRD Banyuasin bersama Al Ustadz KH Ali Mustaqim, Kepala Desa Mangga Raya Ahmad Bayu Aji, Ketua BPD, Ketua RT/RW, Kadus, Kaur, tokoh masyarakat Kecamatan Tanjung Lago, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda serta H. Heyadi selaku tokoh masyarakat Kecamatan Tanjung Lago ikut hadir dalam acara bersejarah tersebut, Selasa 14 Maret 2023.

Muhammad Nasir, S.Si mengatakan bawa hari jadi Desa Mangga Raya ke-36 tahun ditahun 2023 ini dilaksanakan berbagai kegiatan yang positif seperti dihiasi Pengajian Akbar dan pemotongan nasi tumpeng sebagai simbol sujud syukur kepada Allah SWT.” Ultah Desa Mangga Raya ini saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dibungkus dengan kegiatan pengajian oleh ibu-ibu pengajian BKMT tersebut.

Lanjut wakil rakyat pecinta olahraga badminton ini memaparkan bahwa Intisari dari kegiatan ini adalah ada beberapa pengajuan dari masyarakat Desa Mangga Raya ini seperti tower untuk jaringan Telkomsel untuk penunjang semua kegiatan masyarakat dan penunjang roda pemerintahan dan pendidikan bagi masyarakat Desa Mangga Raya. Kemudian normalisasi sungai atau irigasi ini akan mempermudah masyarakat Mangga Raya untuk menjual hasil pertanian atau sumber daya alam yang ada di desa ini,”Kalau akses telekomunikasi lancar dan roda perekonomian masyarakat berjalan lancar saya yakin dan percaya kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula,”harapnya.

Dua point ini paling penting yang dibutuhkan olah masyarakat Desa Mangga Raya dan sudah disampaikan langsung pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kalau saya pribadi sebagai anggota DPRD Banyuasin mempunyai dana aspirasi Rp1.5 Miliar dalam satu tahun anggaran dan saya akan mengalokasikan untuk pembangunan jalan desa paling tidak Rp200 juta, tegasnya.

Saya berharap kedepan Desa Mangga Raya ini bisa lebih maju dan berkembang lagi. “Insya Allah, diberikan keberkahan oleh Allah SWT bagi masyarakat yang ada di sini. Tentunya tidak bisa dilupakan harus ada kolaborasi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam membangun desa yang kita cintai ini,”tutup Politisi Partai Golkar yang bakal maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumsel Dapil Kabupaten Banyuasin tersebut.

Sementara itu, Bupati Banyuasin H. Askolani, SH, MH, mengapresiasi semua pencapaian Desa Mangga Raya namun ada dua hal yang menjadi PR kita yang dibutukan oleh masyarakat yakni tower sinyal dan irigasi,”Mudah-mudahan aspirasi ini akan ditindaklanjuti demi keinginan masyarakat khususnya Desa Mangga Raya, kita do’akan Desa Mangga Raya masyarakatnya kaya, damai, rukun, sejahtera, tentram dan selalu memdapatkan keberkahan dari Allah SWT,” tutup orang nomor wahid di bumi Sedulang Setudung tersebut. 

Share:

Baca Lagi

Ketum PPHRI Tunjuk JR Martin S. Sebagai Ketua Harian dan Ansgar M. Pengganti Sekjend Pusat

Medan - Penunjukan JR.Martin M Siagian Amd.Par.,S.E., M.Phil.,M.Tr.Par setelah sebagian besar pengurus organisasi yang merupakan kumpulan para penggiat, pelaku dan pemilik hotel dan restoran melakukan rapat terbuka dan sepakat dengan keputusan. Martin panggilan akrabnya, ditunjuk dan dipilih sebagai Ketua Harian PPHRI menggantikan Riswan Surbakti dari Le Polonia Hotel. Rapat sendiri dilakukan pada Senin (06/03/2023) di Jumpa Kawan Cafe, Jalan Wahid Hasyim Medan.

Rapat juga menghasilkan keputusan yaitu, penunjukani Asgar Manurung, Pemilik Jumpa Kawan Cafe sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat menggantikan Dr. Deabbie Maesri, S.E, M.A.P dari Hotel Madani Medan yang dalam hasil rapat diputuskan menjabat sebagai Bendahara menggantikan Cory Tarida Aruan dari Hotel Antares Medan serta keputusan-keputusan lainnya yang segera dieksekusi secepatnya.

Hadir dalam rapat terbuka dengan suasana santai, Ketua Umum Rizky Djamaludin dari Hotel Grand Kanaya, Dewan Penasehat Nasrun Lubis juga para Dewan Pendiri antara lain Afwandi, Ferdinand Lumbantobing, Ahmad Syafii Nasution, S.H,. M.H. dan sebagian para pengurus kepala bidang Ujiana Sianturi, Yan Djuna dan Sucipto.

“Dinamika dalam sebuah organisasi tentu saja hal yang lazim terjadi, tak terkecuali di PPHRI yang anggotanya hampir semuanya sibuk, dan keputusan apapun di dalam rapat hari ini, semuanya untuk tujuan baik dan keberlangsungan organisasi, perubahan kepengurusan lalu penunjukan Martin Siagian sendiri dipilih bukan tanpa alasan, karena sosok nya sudah tidak asing lagi di industri perhotelan dan pariwisata khususnya di Sumatera Utara,” ujar Rizky“Beliau selain saat ini terlibat di berbagai kegiatan perhotelan dan destinasi pariwisata juga adalah founder Ecotels Indonesia, tentu saja pengalaman nya diharapkan mampu membuat Perkumpulan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia  PPHRI semakin bergiat, berkarya dan berjaya dalam pengembangan potensi kepariwisataan daerah dan nasional secara serasi dan selaras antara pemerintah, swasta dan masyarakat,” sambungnya

Saat ini PPHRI yang dideklarasikan pada Sabtu, (23/01/21)  di Hotel Grand Antares Medan lalu, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tengah merancang suatu sistem koordinasi dan konsolidasi dalam membina dan mengembangkan usaha yang bergerak di bidang jasa perhotelan, akomodasi, usaha jasa makanan dan minuman, termasuk kafe, tempat rekreasi, hiburan, dan industri ekonomi kreatif.

“Terima kasih atas kepercayaan dan amanah luar biasa ini, semoga Perkumpulan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia nantinya dapat menjadi organisasi pengusaha hotel dan restoran nasional yang terus solid dan diminati para pengusaha dalam menyuarakan aspirasi dan inspirasi seputar dunia perhotelan dan restoran termasuk juga kafe dan akomodasi kepada pemerintah daerah dan pusat dengan cara bijaksana, sebab bukan tanpa keluhan-keluhan apalagi pasca pandemi Covid-19,” ucap Martin.

“Selanjutnya dalam kesempatan ini berharap terus dukungan dari semua pengurus dalam nantinya menjalankan tugas dan menjalankan setiap program kerja yang bertujuan untuk terwujudnya visi dan misi organisasi dalam mensejahterakan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian bangsa yang bermartabat ” lanjut Martin yang kini juga aktif di dunia akademisi seputar perhotelan dan pariwisata.

Seperti diketahui, sebagai organisasi pariwisata yang beranggotakan para penggiat, pelaku dan pemilik hotel dan restoran Indonesia, PPHRI, yang pengesahan kepengurusan dilakukan di aula Sudirman Hotel Le Polonia Medan pada Kamis, (25/02/21) berkedudukan di Hotel Grand Kanaya, jalan Darussalam No. 12, Sei Sikambing Medan. Info lanjut tentang kepengurusan PPHRI dapat menghubungi +628126466637–

Post: www.ReformasiRI.com

Sumber: Konspirasi.net

Share:

Baca Lagi

Lapas Banyuasin Tandatangani PKS dengan Kemenag dan Kwarcab Pramuka Banyuasin

Banyuasin - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuasin Kemenkumham Sumsel Ronaldo Devinci Talesa melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banyuasin dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyuasin, Kamis (02/03/2023).

Penandatanganan berlangsung di aula Lapas Kelas IIA Banyuasin. Naskah MOU ditandatangani Kepala kankemenag Kabupaten Banyuasin Yeri Taswin, yakni terkait program Rumah Tahfiz yang akan diselenggarakan di pondok pesantren Nurul Hidayah Lapas Banyuasin, yang mana Kementerian Agama sebagai salah satu Mitra dalam memberikan tenaga pengajar.

Kemudian Naskah MoU kedua ditandatangani oleh Kepala Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyuasin yang diwakili oleh Sekretaris Latif. Kerja sama yang dilakukan terkait program pembinaan Pramuka untuk warga binaan Lapas Banyuasin.
Usai pelaksanaan penandatanganaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Al – Quran dan baju Pramuka secara simbolis kepada warga binaan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Banyuasin Bapak Yeri Taswin beserta jajaran, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyuasin diwakili oleh Sekretaris Bapak Latif, Sekretaris MUI Kabupaten Banyuasin KH. Adnan Abdussomad, dan Ketua Ponpes Tahfiz Quran Ahlul Quro Ust Taharudin.

Kepala Lapas Kelas IIA Banyuasin Kemenkumham Sumsel Ronaldo Devinci Talesa menyambut baik program kerjasama ini, program pembinaan yang diberikan akan berjalan maksimal dengan melakukan sinergi kepada stakeholder yang ada di Kabupaten Banyuasin.

“Kami ucapkan terima kasih kepada pihak Kemenag Kabupaten Banyuasin dan Kwartir Cabang Pramuka yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami berharap sinergi ini dapat berjalan dengan baik, dan melalui kegiatan pembinaan ini dapat mewujudkan integritas moral dan religi warga binaan,” ungkapnya.

Selain itu, Kepala Kemenag Kabupaten Banyuasin Yeri Taswin dalam sambutannya mengapresiasi program yang diinisiasi oleh Kepala Lapas Banyuasin tersebut. Menurutnya, Lapas saat ini sudah menjadi layaknya pondok pesantren tempat warga binaan menambah skill dan ilmu Agama.

“Kami akan menurunkan SDM yang mumpuni untuk diterjunkan langsung mengajar ke Lapas. Pesan saya untuk warga binaan masa lalu biarlah menjadi pelajaran, yakini bahwa ini adalah jalan terbaik yang diberikan kepada kita untuk menjadi manusia yang lebih baik,” ungkapnya. (Humas)

Post: www.ReformasiRI.com

Share:

Baca Lagi

Pimpinan Dewan Terima Hasil Reses 45 Anggota DPRD Banyuasin

Banyuasin - 45 anggota DPRD Banyuasin menyerahkan hasil reses ke pimpinan DPRD Banyuasin. Penyerahan berlangsung di ruang rapat Sekretariat DPRD Banyuasin. Rabu,(01/03/2023)

Hasil reses diserahkan langsung perwakilan Dapil masing-masing. Seperti Dapil I diserahkan Politisi Hanura Nopriadi yang didampingi Politisi PKP Sakri. 

Sedangkan Dapil II diserahkan Politisi PKB H Nurhan. Untuk Dapil III diserahkan Politisi PKS Budi Santoso.

Sementara, untuk Dapil IV diserahkan Politisi Gerindra Darwani. Untuk Dapil V diserahkan Politisi Hanura Redho Munir dan Dapil VI diserahkan Politisi PKS Samsul Rizal.

Penyerahan hasil reses ini dipimpin Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan SH MSi didampingi Wakil Ketua I Sukardi SP dan Sekwan Sopian Permana SH MSi. 

Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan SH MSi mengatakan, apa yang menjadi skala prioritas alias mendesak yang diusulkan masyarakat agar segera diakomodir. 

“Tentunya apa yang disampaikan masyarakat masih seputaran infratruktur dan lainnya. Hal ini tentunya akan kami sampaikan kepihak eksekutif untuk dijadikan acuan dalam pembangunan mendatang," kata Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan. Rabu,(01/032023)

Menurut Irian, dalam pembangunan selain menggunakan dana APBD, Bangup, APBN juga menggunakan dana pokok pikiran rakyat (Pokir) anggota dewan.

"Jadi yang mana pembangunan yang tak tersentuh pemerintah daerah, kita bangun menggunakan Pokir," ujarnya. (Dil)

Share:

Baca Lagi