FPRMI Beri Piagam Untuk 5 Wartawan Eksis di Tangerang Selatan

Serpong  - Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) memberikan penghargaan kepada lima wartawan di Tangerang Selatan yang dinilai aktif dalam pemberitaan.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) pada Jumat (22/12/2023).

Piagam penghargaan tersebut diberikan kepada:

- Hambali dari Media OkeZone.com

- Radi Iswan dari Bidiktangsel.com

- Suhendra Jaya dari TerasBanten.com

- TB. Ardiansyah Maulana dari TangselOke.com

- Sugeng Prayogo dari Video Creatif BisnisMetro.id

Ketua Pelaksana Diskusi Publik FPRMI, Junaidi Rusli, mengatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras para wartawan dalam menulis pemberitaan terbanyak di Tangerang Selatan.

"Kami memberikan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras para wartawan dalam pembuatan berita terbanyak," kata Junaidi yang juga Pimpinan Redaksi Katamedia.co.id ini.

Junaidi berharap, peran media sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, FPRMI berharap para wartawan dapat terus aktif dalam pemberitaan apalagi terkait korupsi.

"Kami berharap para wartawan dapat terus aktif dalam pemberitaan terkait korupsi, sehingga dapat membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Junaidi.

Kelima wartawan yang menerima penghargaan tersebut mengaku senang dan bangga atas apresiasi yang diberikan oleh FPRMI. 

Mereka berkomitmen untuk terus aktif dalam pemberitaan terkait korupsi.

"Kami senang dan bangga atas apresiasi yang diberikan oleh FPRMI. Kami akan terus aktif dalam pemberitaan terkait korupsi," kata salah satu penerima penghargaan, Hambali. (Cha/Rilis)

Share:

Baca Lagi

FPRMI Gelar Diskusi Anti Korupsi di Tangerang Raya

Serpong - Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKORDIA), Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) menggelar diskusi dengan tema “Menakar Kebijakan dan Pengawasan Anggaran Pemda se-Tangerang Raya”.

Diskusi ini digelar di Resto Kampung Anggrek Serpong, Jumat (22/12/2023) sore.

Diskusi yang digelar FPRMI tersebut menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, seperti Sugeng Teguh Santoso Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Denny Charter Direktur Lembaga Survey Index Politica, Adib Mifthaul Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Riyan Hidayat Sekjen Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Haris Maraden Ketua Umum GERAK, serta Ronald Sinyal Mantan Penyidik KPK.

Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Asda 3 Mukhodas Sahada yang mewakili Walikota Tangsel, Aldy Panit Krimsus Polres Tangsel, perwakilan Pemda se-Tangerang Raya, serta beberapa perwakilan aktivis dan mahasiswa se-Tangerang Raya.

Junaidi Rusli selaku Ketua Pelaksana mengatakan bahwa, diskusi ini digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi di Tangerang Raya.

“Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi di Tangerang Raya,” kata pria yang juga sebagai Waketum FRPMI ini.

Pihaknya pun juga ingin mendorong kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan anggaran Pemda di Tangerang Raya.

“Kami juga ingin mendorong perbaikan terhadap kebijakan lembaga pengawas, pemeriksa, dan aparat penegak hukum dalam memantau anggaran Pemda se-Tangerang Raya.” jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber pun menekankan pentingnya para aktivis dan masyarakat berperan aktif dalam pengawasan pembangunan di Tangerang Raya. 

Bukan hanya pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi juga pembangunan non fisik lainnya.

Sehingga penggunaan dan penerapan APBD di Tangerang Raya terserap serta merata di semua wilayah dengan sebaik mungkin.

Diakhir diskusi, panitia penyelenggara pun memberikan penghargaan kepada Dinas OPD se-Tangerang Raya dan Wartawan Eksis di Tangsel.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyampaikan berbagai pandangannya terkait kebijakan dan pengawasan anggaran Pemda se-Tangerang Raya.

Sugeng Teguh Santoso dari IPW mengatakan bahwa, anggaran Pemda se-Tangerang Raya masih rentan terhadap korupsi. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, serta masih banyaknya praktik korupsi yang belum terungkap.

“Anggaran Pemda se-Tangerang Raya masih rentan terhadap korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem pengawasan dan transparansi anggaran,” kata Sugeng.

Denny Charter dari Index Politica mengatakan bahwa, perlu ada sinergi yang kuat antara lembaga pengawas, pemeriksa, dan aparat penegak hukum dalam mengawasi anggaran Pemda se-Tangerang Raya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi.

“Perlu ada sinergi yang kuat antara lembaga pengawas, pemeriksa, dan aparat penegak hukum dalam mengawasi anggaran Pemda se-Tangerang Raya,” kata Denny.

Adib Mifthaul dari KPN mengatakan bahwa, masyarakat perlu berperan aktif dalam pengawasan pembangunan di Tangerang Raya. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sosial untuk mencegah terjadinya korupsi.

“Masyarakat perlu berperan aktif dalam pengawasan pembangunan di Tangerang Raya. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sosial untuk mencegah terjadinya korupsi,” kata Adib.

Riyan Hidayat dari PGK mengatakan bahwa, perlu ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Tangerang Raya. Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

“Perlu ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Tangerang Raya. Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang transparan dan akuntabel,” kata Riyan.

Haris Maraden dari GERAK mengatakan bahwa, perlu ada komitmen dari semua pihak untuk memberantas korupsi di Tangerang Raya. Komitmen ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Perlu ada komitmen dari semua pihak untuk memberantas korupsi di Tangerang Raya. Komitmen ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” kata Haris.

Ronald Sinyal dari KPK mengatakan bahwa, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian utama semua pihak.

“Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian utama semua pihak,” kata Ronald.

Diskusi yang digelar FPRMI tersebut telah memberikan gambaran tentang pentingnya pemberantasan korupsi di Tangerang Raya.

Para narasumber menekankan pentingnya peran aktif dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pengawas, untuk mencegah terjadinya korupsi. (Cha/Rilis)

Share:

Baca Lagi

Panglima TNI : Teknologi Informasi Dapat Pengaruhi Negara

JAKARTA- Ketika berbicara bela negara, saat ini hal yang harus dilakukan sebagai bentuk bela negara, bagaimana memahami teknologi dan informasi dapat mempengaruhi keberadaan negara.

Hal itu disampaikan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Agus Subiyanto dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI), dalam sambutanya yang diwakili Aster Mayor Jenderal Mochamad Syafei Kasno.

Dalam sambutanya, Panglima TNI memaparkan 

teknologi telah membuka peluang baru bagi negara yang membutuhkan akses

ke informasi yang lebih luas dan lebih cepat.

"Teknologi juga telah meningkatkan jangkauan dan kapasitas pengunaan informasi," katanya.

Namun, lanjutnya, dengan 

kemajuan teknologi. Ada juga penyalahgunaan informasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang dapat merugikan negara.

Panglima yang jago bermain gitar ini juga menegaskan ketahanan nasional juga dipengaruhi oleh pengunaan informasi yang tersebar di media sosial dan internet yang dapat mempengaruhi opini dan sikap masyarakat.

"Oleh karena itu, kita harus memiliki strategi bela negara yang tepat untuk menanggapi informasi yang dapat mempengaruhi keberadaan negara," tegasnya.

Selain itu juga, Panglima menguraikan harus dapat dipastikan informasi yang diterima masyarakat benar dan bermanfaat.

Seluruh masyarakat Indonesia harus bersiap untuk menanggapi ancaman yang muncul dari luar negeri.

"Negara harus memastikan bahwa ancaman tersebut 

dapat ditanggulangi dengan mengunakan strategi yang tepat, strategi ini haruslah mengacu pada tujuan bela negara dan memastikan ancaman tersebut dapat diselesaikan dengan benar," tandasnya.

Ditambahkan Panglima, 

masyarakat harus diajarkan 

untuk bertanggung jawab dalam berbagi informasi dan memastikan informasi yang disebarkan tidak merugikan.

Negara juga harus memastikan tiap individu memiliki akses ke informasi yang benar dan mengajarkan cara yang tepat untuk menyebarkan informasi.

"Dengan demikian bela negara di era digital bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional, sehingga perlu bagi negara  

untuk menerapkan strategi bela negara agar dapat mencegah ancaman dari luar dan dalam," pungkasnya.

(Cha/Rilis)

Share:

Baca Lagi

167 Ribu Lembar KTP Terverifikasi Berhasil Dikumpulkan Oleh Tim Pemenangan, Charma Afrianto Langsung Menggelar Syukuran

Palembang - Bakal Calon Walikota (Bacawako) Palembang, Charma Afrianto, SE adakan syukuran bersama tim relawan 18 Kecamatan se-Kota Palembang. bertempat di kediamannya, Perumahan Citra Damai 2, Jl. Saptamarga, Jumat (22/12/2024).

Kegiatan diadakan sebagai wujud syukur karena telah dicapainya penerimaan data berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para relawan dari masyarakat pendukung yang mencapai jumlah 167 Ribu orang.

Saat diwawancarai beberapa awak media, Charma Afrianto mengungkapkan, berkat kerjasama semua tim dan para relawan akhirnya tercapai perolehan data mencapai angka 167 Ribu lembar KTP.

"Terimakasih kepada rekan-rekan tim dan relawan Charma Afrianto yang telah berhasil mengumpulkan data hingga mencapai 167 Ribu lembar KTP, ini merupakan capaian yang sangat luar biasa", ujarnya.

Di tempat yang sama, Bung Darwis, Ketua tim pemenangan mengatakan, semua data diperoleh dari masyarakat secara sukarela dengan tujuan memberikan dukungan kepada Charma Afrianto untuk terus maju ke Pemilihan Walikota (Pilwako) Palembang.

Dia mengatakan, data yang terkumpul tersebut diperoleh secara bertahap melalui kegiatan-kegiatan Charma Afrianto selama 2 (Dua) tahun belakangan ini.

Seperti, kegiatan Diskusi Kampung, Warung Rumah (Warmah), Pembagian sembako dan sebagainya.

"Ya, malam ini kita berkumpul dirumah beliau (Charma Afrianto) untuk menyerahkan semua data KTP tersebut, sekaligus adakan syukuran atas keberhasilan bagi mereka tim dan relawan yang tersebar di 18 Kecamatan, 107 Kelurahan di Kota Palembang", jelas Bung Darwis.

"Mari kita sama-sama berdoa agar Charma Afrianto diberikan kelancaran untuk tetap maju dalam pencalonannya sebagai Walikota Palembang. Kita disini semua yakin dengan integritas beliau semoga Palembang menjadi kota yang maju aman, nyaman damai dengan masyarakatnya yang sejahtera", pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Rahmat Sandi Iqbal Menyikapi Perihal Mutasi Besar-besaran Di Akhir Masa Jabatan Bupati OKI

Palembang – Lembaga Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) menyikapi isu beredar perihal rotasi jabatan besar-besaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) diakhir masa jabatan Bupati pada 31 Desember 2023.

Direktur Eksekutif Lembaga SIRA, Rahmat Sandi Iqbal, SH menilai bahwa reshuffle kabinet adalah hal yang biasa dan memang kewenangan Bupati. Namun jika reshuffle ini dilakukan pada akhir masa jabatan, apalagi secara besar-besaran ini tentu sangat berbahaya, dan tidak menutup kemungkinan rentan dengan kepentingan politik.

“Rotasi pegawai juga harus dilakukan melalui mekanisme kepegawaian dan pemetaan kebutuhan. Dalam penataannya juga tentu harus disesuaikan dengan latar belakang para pegawai dan tentunya mencermati sejumlah hal termasuk dengan capaian kinerja mereka, jika salah menempatkan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja para pegawai,” katanya didampingi Rahmat Hidayat selaku Sekretaris Eksekutif SIRA, Jumat 22 Desember 2023.

Menurutnya, jika memang rencana rotasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh Bupati OKI ini tetap dipaksakan tanpa melalui mekanisme yang jelas, maka dikhawatirkan program-program prioritas yang menjadi atensi di Kabupaten OKI tidak akan selesai dan hanya akan membuat gaduh dilingkungan birokrat Pemkab.

“Selain itu tidak menutup kemungkinan adanya indikasi KKN dalam rotasi jabatan ini, tentunya opini yang timbul dikalangan pegawai pemkab OKI dan dikalangan masyarakat adalah adanya indikasi kepentingan politik dibalik sikap yang diambil Bupati OKI diakhir masa jabatannya ini,” jelasnya.

Sebagai penggiat anti korupsi, Lembaga SIRA mengingatkan kepada Bupati OKI agar jangan bertindak sewenang-wenang diakhir masa jabatan.

“Karena ini sudah memasuki tahun politik sedikit saja salah dalam bersikap tentunya akan banyak gesekan-gesekan yang terjadi dibawah, sebagai kepala daerah seharusnya Bupati OKI lebih bijak dalam mengambil Keputusan, jangan mengedepankan kepentingan pribadi,” tegasnya.

Dilansir dari media online Sumatera Ekspres, massa jabatan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) akan berakhir tanggal 31 Desember 2023. Tinggal 10 hari lagi, seharusnya suasana makin kondusif. Ini malah sebaliknya, Kalangan pejabat terutama kepala dinas hingga camat malah resah karena beredar isu bakal ada mutasi besar-besaran.

“Pejabat yang akan dimutasi sudah ada nama-namanya. Para kepala dinas inti hingga camat bakal di Reshuffle,” ujar sumber Sumatera Ekspres di lingkungan Pemkab OKI.

Menurut sumber tadi, para kepala dinas saat ini tengah fokus mendorong percepatan program kerja Bupati Shodiq. Mengingat waktu yang tersisa 10 hari lagi. “Ini malah Bupati sendiri yang menciptakan kegaduhan di lingkungan Pemkab. Ada apa?” ujar sumber tadi.

Terkait isu reshuffle ini, Bupati OKI Dja’far Shodiq belum bisa dikonfirmasi.

Namun, dalam wawancara sebelumnya, Shodiq mengatakan disisa akhir masa jabatannya beberapa program prioritas yang menjadi atensi pusat ia akan berusaha menyelesaikan program prioritas tersebut.

Meski memang tidak bisa diselesaikan 100 persen, tapi nantinya akan dilanjutkan oleh Pj Bupati OKI yang baru karena kan jabatannya berakhir 31 Desember mendatang.

Jadi kalau dihitung lebih kurang 10 hari dikurangi hari libur untuk menuntaskan pekerjaan rumah tersebut, tapi hari libur tetap bekerja. Misalnya mengatasi kemiskinan ektrem itu selama ini sudah ditangani berbagai kebutuhan yang dibutuhkan bersinergi dengan berbagai dinas terkait yang terlibat dalam penanganan kemiskinan ekstrem tersebut.

”Itu kan sama-sama ada kaitannya bagaimana fasilitas yang dibangun, kesehatan, pangan, sandang pendidikan dan lainnya,” imbuhnya kemarin (21/12).

Lalu untuk kasus stunting Pemda OKI berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga 15,1%, Pemkab OKI menarget 14% di tahun 2024 mendatang. Pihaknya melakukan langkah penurunan stunting terbesar secara nasional karena penurunan prevalensi dari 32,2 % jadi 15,1%. Percepatan Penurunan Stunting jadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten OKI saat ini.

Dalam upaya penurunan stunting perlu akselerasi dan komitmen seluruh pihak terlibat. Koordinasi yang berkelanjutan mutlak harus dilakukan dan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan penurunan stunting di OKI.

Ini berkat kerja keras semua dan setiap rapat ia selalu menyampaikan dengan camat dan tiap acara selalu disinggung untuk menurunkan angka stunting.

Sementara untuk menekan inflasi ia bahkan mengajak para petani menanam cabai di pekarangan rumah karena cabai salah satu yang menyebabkan inflasi. Bahkan ia menyiapkan 4 hektar lahan cabai di wilayah Mesuji.

Terakhir dalam pelaksanaan pemilu pilkada 2024 ia selalu mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas.

Bahkan sampai tiga kali disampaikan, tokoh agama, masyarakat juga tiap ada hajatan mengajak semua menjaga situasi tetap kondusif, meski dirinya yakin setiap masyarakat di OKI memiliki pilihan sendiri tapi itu tidak menjadikan perpecahan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Efsyah Romli Hidayat Beserta Pengurus DPP P3S Indonesia Dilantik Dan Dikukuhkan Oleh Dewan Pembina Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin

Palembang - Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Putra Putri Sriwijaya (DPP P3S) Indonesia, beserta para pengurus resmi dilantik dan di kukuhkan. Pelantikan dan pengukuhan berlangsung di halaman Sekretariat DPP P3S Indonesia, Jl. Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat Satu (IB.I), di lakukan oleh Dewan Pembina DPP P3S Indonesia Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.

Efsyah Romli Hidayat atau biasa disapa Acek kepada awak media, Jumat (22/12/23) menyampaikan, tujuan didirikannya organisasi P3S Indonesia ini semata-mata bertujuan untuk mengajak para Putra Putri yang ada di bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan (Sumsel), khususnya Palembang.

Hal ini, dikatakan Acek karena, P3S Indonesia adalah organisasi yang sifatnya sosial, maka perlu untuk merangkul muda-mudi di Sumsel bergabung bersama organisasi P3S. Seperti contoh, sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh P3S Indonesia, diantaranya, bantuan pada beberapa Panti Asuhan, bantuan bahan bangunan terhadap Masjid Darussalam, bantuan sembako warga miskin dan sebagainya.

"Demi majunya organisasi yang kita cintai ini, saya mohon dukungannya dari para Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan semua pengurus, tanpa kalian, tanpa kekompakan kita tidak akan bisa berjalan", ujarnya.

"Ya' tentunya saya berharap organisasi yang saya pimpin ini dapat berkembang dan diakui oleh masyarakat Sumsel, sesuai dengan yel-yel P3S Indonesia yaitu, P3S..!!! Pacak...Pacak...Pacak", pungkasnya.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut, Dewan Penasehat DPP P3S Indonesia sekaligus Bakal Calon Walikota Palembang Charma Afrianto SE, Calon Legislatif DPRD kota Palembang dari Partai Nasdem Aris Al-Kautsar dan Hidayat Komsu.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Pelantikan Dan Deklarasi Persaudaraan 98, Fitriana Alias Pingki Caleg DPRD Provinsi Sumsel Hadir Dukung Prabowo - Gibran

Palembang - Fitriana Caleg DPRD Provinsi Sumsel dari Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil Sumsel 1 menghadiri acara Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persaudaraan 98, sekaligus Deklarasi mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Acara bertempat di Guns Cafe, Jl.Tasik, Kamis (21/12/23).

Fitriana adalah wanita cantik yang merupakan wakil sekretaris di organisasi Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Sumsel dan sebagai Bendahara Umum di DPP Rampas 08. Selain itu Fitriana juga merupakan putri dari pejuang, sang ayah merupakan (Purn) Polri dan Ibu (Purn) TNI.

Menurut Fitriana, atau yang biasa di sapa Pingki ini, saat diwawancarai terkait Pelantikan dan Deklarasi DPD Persaudaraan 98 mengatakan, dirinya hadir memenuhi undangan.

"Deklarasi ini untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024, dan kami siap menjadi garda terdepan pemenangan pasangan Prabowo-Gibran di provinsi Sumsel," kata Fitriana wanita ramah yang murah senyum tersebut.

Tambah Pingki, Prabowo-Gibran adalah pasangan yang paling tepat untuk melanjutkan dan mengawal agenda perubahan yang sudah berjalan tersebut.

“Prabowo memiliki karakter yang kuat, cocok untuk kondisi Indonesia yang sedang melawan perdagangan global yang tidak adil yang selama membuat pemerintah Indonesia kesulitan dan bersusah payah untuk melawan ekonomi dan politik global. Jadi saya berharap dengan di lantik nya Persaudaraan 98 ini, nantinya Basis atau kekuatan pemenangan Prabowo-Gibran di Sumsel semakin kokoh dan bertambah,” pungkasnya.

Selain Fitriana banyak juga Caleg-Caleg ikut hadir dalam acara Pelantikan dan Deklarasi tersebut, diantaranya, Caleg DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra Cek Daus, dan Abdullah Taufik.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

ATR/BPN Kanwil Sumsel Ingkar Janji, Masyarakat Adat Desa Padang Lengkuas Kabupaten Lahat Kembali Demo, Keributanpun Hampir Tidak Terelakan

Palembang - Kesatuan Masyarakat Adat Desa Padang Lengkuas kembali lakukan demo aksi damai di Kantor ATR/BPN Kanwil Sumsel, Jl.Pom IX, Kecamatan Ilir Barat Satu, Palembang.

Dikomandoi oleh Khairul Anwar para pendemo merasa kecewa, bagaimana tidak, dalam aksi damai hari Senin, (18/12) lalu, pada hari Kamis ini (21/12/23) dijanjikan Audiensi, duduk bersama guna penyelesaian masalah, namun kenyataannya pihak ATR/BPN Kanwil Sumsel ingkar janji.

Khairul Anwar menyampaikan, pihak ATR/BPN Kanwil Sumsel syok, bingung apa yang mau dilakukan, karena mereka sendiri belum bisa menunjukan apa yang pernah dilakukan terhadap perintah ATR/BPN RI.

"Ingkar janji itukan munafik ya' jadi wajar kalau ada pimpinan seperti itu buat negeri ini jadi kacau", ujarnya.

Sempat terjadi sedikit keributan di lapangan karena dari pihak BPN Wilayah Sumsel tidak ada yang bisa memutuskan tuntutan masyarakat. 

Pendemo sempat menutup sedikit ruas jalan raya di depan kantor ATR/BPN Kanwil Sumsel. Setelah itu masyarakat memaksa masuk kedalam kantor, akan tetapi langsung di mediasi oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak ATR/BPN Kanwil Sumsel ada yang hadir dan menelpon Kabid V Wilayah Sumsel.

Pendemo ditemui oleh ibu Nurzalina, S.Sit., SH., MM Kepala Bagian Tata Usaha ATR/ BPN Kanwil Sumsel menanggapi, terkait demo hari ini sudah disampaikan kepada Kabag Sengketa Ibu Yuliantini.

"Dia (Yuliantini) tadi sudah menelpon saya langsung, dia mengatakan kepada saya, katanya tanggal 8 Januari nanti, dia sendiri yang akan menemui para pendemo dari Kabupaten Lahat tersebut", jelas Lina tutup pembicaraan.

Pernyataan tersebut langsung di tanggapi oleh khairul Anwar "Bila tanggal 8 Januari nanti ingkar janji lagi, maka kami akan kembali demo dengan massa yang lebih besar", tegas Khairul Anwar.

Sundan Wijaya Perwakilan Masyarakat Adat Desa Padang Lengkuas mengatakan, dirinya bersama Kesatuan Masyarakat Adat Desa Padang Lengkuas, Kabupaten Lahat sepakat, jika tanggal 8 Januari tidak ada penyelesaian, maka kami menyimpulkan bahwa, ATR/BPN Kanwil Sumsel bersama BPN Kabupaten Lahat secara terang-terangan sudah melakukan perlindungan terhadap PT. Artha Prigel.

"PT. Artha Prigel datang semena-mena dan menyerobot tanah masyarakat Desa Padang Lengkuas dan melakukan penanaman sawit sejak tahun 1995, setelah itu Pertanahan Lahat menerbitkan surat Hak Guna Usaha (HGU) pada Tahun 2006. Apa namanya HGU itu? Apakah Kanwil dan Kantah tidak melihat banyaknya sawit yang sudah tumbuh besar saat mereka survei lapangan untuk syarat menerbitkan HGU?", ungkapnya.

Masih kata Sundan Wijaya, ingkarnya janji karena kuat dugaan pihak ATR/BPN Kanwil Sumsel belum siap untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh masyarakat Desa Padang Lengkuas atas perintah BPN Pusat terkait Proses surat tahun 2008 dan tahun 2013, terkait Penelitian data fisik dan Yuridis. 

"Sesuai yang disampaikan oleh Ibu Nurzalina, apabila tanggal 8 Januari pihak-pihak yang punya kewenangan tidak bisa memberikan jawaban, maka kami akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar lagi", tandasnya.

Berikut Berita Acara Kesepakatan Antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel Dengan Masyarakat Padang Lengkuas.

Tuntutan dari masyarakat :

1. Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan harus menjawab Surat tahun 2008, 2013 dan 2016 yang dikirim ke Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan

2. Menghadirkan Kantah Kab. Lahat untuk menjawab surat tahun 2008 dan surat dari Mensesneg

3. Kakanwil ikut hadir, jika berhalangan pastikan Kepala Bidang V bisa memutuskan tuntutan point 1 dan point 2

Tanggapan dari Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan

Pernyataan Kabid V bahwa akan diadakan pertemuan maksimal tanggal 8 Januari 2024 bertempat di Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi