Prodi Manajemen Paling Banyak Diminati, Hasil SNBP 2024 Unsri Palembang Bisa Dilihat Melalui https://snbp.unsri.ac.id.

Palembang - Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) menerima 1.749 orang calon mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) pada tahun akademik 2024/2025.

Hal ini di sampaikan oleh Rektor Unsri Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si dalam acara jumpa pers di Aula Gedung KPA Kampus Unsri Bukit besar, Palembang, Selasa (26/03/24).

Sesuai ketentuan, jumlah mahasiswa yang diterima melalui jalur SNBP itu 20 persen dari daya tampung. Total semuanya 8.690 orang tersebar di 61 program studi S1 dan D3.

Setiap calon mahasiswa yang mengikuti SNBP bisa melihat kelulusan diterima atau tidaknya di Unsri melalui link pengumuman Seleksi Nasional Berbasis Prestasi https://snbp.unsri.ac.id.

Jika ingin menghindari adanya informasi palsu terkait kelulusan, calon mahasiswa dihimbau untuk mengakses link pengumuman kelulusan resmi, serta mewaspadai wab yang tidak jelas atau Wab abal-abal yang kebanyakan isinya berita bohong (hoaks).

"Yang sudah dinyatakan lulus SNBP 2024, calon mahasiswa tersebut tidak boleh lagi mengikuti seleksi mandiri masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang lain," ujar Taufiq Marwa.

Bagi calon mahasiswa yang lulus SNBP wajib mengikuti tahap selanjutnya, yaitu verifikasi akademik nilai Mata Pelajaran (Mapel) pada raport asli dengan nilai Mapel yang diisikan pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) saat mendaftar ulang.

Selain itu, calon mahasiswa juga wajib melakukan tes kesehatan dan pemeriksaan bebas dari Narkoba.

Selanjutnya setelah selesai, semua dokumen akademik termasuk data-data yang lainnya bisa dikirimkan ke sekretariat SNBP yang berada di Kampus Unsri Bukit Besar, Palembang melalui jasa pengiriman PT Pos atau yang lainnya mulai dari tanggal 26 Maret hingga 17 April 2024.

Lanjut Taufiq Marwa mengatakan, "Hasil verifikasi dokumen calon mahasiswa SNBP itu nantinya akan diumumkan pada tanggal 3 Mei 2024," katanya.

"Ya bagi yang lolos verifikasi nanti harus mendaftar ulang dan mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan kampus. Kegiatannya akan di laksanakan di Kampus Unsri Indralaya, pada bulan Agustus 2024 mendatang," pungkasnya.

Berikut keterangan 10 Program Studi (Prodi) peminat terbanyak SNBP 2024 Unsri :

- Manajemen. 1.784

- PGSD. 1.664

- Ilmu Hukum. 1.270

- Farmasi. 1.206

- Pendidikan Dokter. 1.162

- Akuntansi. 1.130

- Teknik Pertambangan. 1.115

- Teknik Informatika. 1.065

- Ilmu Keperawatan. 1.047

- Ilmu Kesehatan Masyarakat. 1.036

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Berikan Penguatan Integritas di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan, Kadivpas Babel Berpesan Ini!

Tanjungpandan - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Babel Kunrat Kasmiri melaksanakan monitoring pelakasanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan pada bulan suci Ramadhan di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan. Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan penguatan integritas kepada jajaran petugas pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIB Tanjungpandan. Selasa (26/03/2023)

Bertempat di Aula Lapas Tanjungpandan turut mendampingi dalam kegiatan Kalapas Kelas IIB Tanjungpandan Gowim Mahali, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan Perawatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan Ridha Ansari dan Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Andi Yudho Sutijino

Mengawali arahannya Kadiv Pemasyarakatan menyampaikan apresiasi atas kinerja positif yang telah dilaksanakan oleh jajaran Lapas Tanjungpandan. Dirinya menekankan dalam pelaksanaan maupun upaya peningkatan Pengamanan dan Pembinaan seluruh jajaran harus tetap berpedoman dan memahami 3 kunci sukses pemasyarakatan yaitu Deteksi Dini, Pemberantasan Narkoba dan Sinergitas serta memahami kata Back to Basic. Secara khusus selama bulan suci Ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri, upaya peningkatan dalam hal pembinaan dan pengamanan harus dijalankan dengan komitmen yang tegas, sehingga berjalan sesuai aturan.

“Pahami betul apa itu 3+1 kunci pemasyarakatan maju dalam mengakomodir kebutuhan pelaksanaan ibadah warga binaan, tetapi kita juga tetap harus sigap dan tepat dalam mendeteksi segala potensi gangguan,".” jelasnya 

Selanjutnya Kalapas Kelas IIB Tanjungpandan Gowim Mahali menyampaikan kondisi terkini Lapas Tanjungpandan dalam situasi aman dan kondusif. Faktor keamanan dan kewaspadaan petugas menjadi atensi khusus dirinya kepada jajaran seiring dengan peningkatan kegiatan pembinaan warga binaan selama bulan suci Ramadhan.

Sebagai langkah deteksi dini, dirinya menekankan pelaksanan pengawasan melalui Pos Menara Atas serta peningkatan kewaspadan melalui Kontrol pada jam dan titik rawan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu secara eksternal, Personil Kompi Yon B Satbrimob Polda Babel rutin melaksanakan sambang patroli khususnya pada jam ibadah shalat tarawih dan shalat jumat.

“Terimakasih Pak Kadivpas atas penguatan yang telah disampaikan, saya harapkan penguatan dan arahan ini menjadi atensi untuk dilaksanakan seluruh jajaran,” tutup Gowim 

Post: Red

ReformasiRI. Com

Share:

Baca Lagi

Aksi Demo Di Kejati Sumsel, FPGSS Sampaikan Lapdu Terkait Dugaan Penyelewang Barang Milik Negara/Daerah Dan Indikasi Korupsi

Palembang _ Forum Pemuda Garuda Sumsel (FPGSS) menggelar aksi demo di kantor Kejati untuk menyampaikan Laporannya Pengaduan atau Lapdu terkait adanya dugaan indikasi Penyelewang Barang Milik Negara/Daerah dan dugaan indikasi korupsi pada 21 Kegiatan Swakelola Satker Balai Pengairan Provinsi Sumatera Selatan APBN TA 2023.

Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Iqbal Tawakal selaku Ketua FPGSS yang didampingi oleh Marwan dan Ariyanto kepada wartawan mengatakan bahwa FPGSS menyampaikan aspirasi dan memberikan Lapdu Ke Kejati Sumsel, Selasa (26/03/24).

"Berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Baik lisan dan tulisan sebagainya Secara Bertanggung Jawab dan Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi maka dalam hal ini kami akan melakukan aksi demo di Kejati Sumsel pada hari Senin tanggal 25 Maret mendatang," ujar Iqbal Tawakal.

Iqbal Tawakal menjelaskan bahwa FPGSS mendesak Kejati segera panggil dan periksa mantan Gubernur Sumsel Periode 2003-2008, dan Camat Jakabaring serta Lurah 15 Ulu karena diduga adanya Indikasi Penyelewang PP No 28 Tahun 2020 Tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah.

"Dalam Lapdu, kami meminta Kejati segera lakukan Audit Independen tanpa melibatkan BPK RI dan Inspektorat seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Tenaga Audit yang digunakan adalah tenaga Akuntan Publik untuk melihat Transparansi pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar bisa membuktikan keabsahan kepemilikan Sertifikat Tanah sebelum dikeluarkan SPH oleh Camat Jakabaring," jelas Iqbal. 

Iqbal menambahkan bahwa diduga adanya persekongkolan antara mantan Gubernur Sumsel Periode 2003-2008, Camat Jakabaring dan lurah 15 Ulu serta Instansi terkait untuk mengalokasikan Aset Pemerintah Provinsi dan menganulir Data seolah-olah tanah yang berukuran 2,5 Hektar yang saat ini sudah didirikan dan sudah menjadi Sekolah Olahraga Nasional Sumsel (SONS) dimiliki oleh oknum pribadi bukan milik Pemerintah.

"FPGSS menduga pembangunan sekolah tersebut sarat dengan KKN karena diduga Instansi terkait meminta Pemerintah harus 

membayar dan memberikan ganti rugi kepada oknum yang mengatas namakan pemilik lahan dengan memanipulasi dokumen kepemilikan atas bantuan oknum yang dianggap ikut bertanggung jawab," tutup Iqbal. 

Dalam tuntutan aksinya FPGSS : 

1. Mendesak Kejati dan tim segera panggil dan periksa Mantan gubernur Sumsel Periode 2003-2008, Camat Jakabaring dan Lurah 15 Ulu yang diduga adanya Indikasi Penyelewang PP No 28 Tahun 2020 Tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah.

2. Mendesak Bapak Kajati segera lakukan Audit independen tanpa melibatkan BPK RI dan Inspektorat seperti yang dilakukan

oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Tenaga Audit yang digunakan adalah tenaga Akuntan publik untuk melihat transparasi pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel agar bisa membuktikan keabsahan kepemilikan sertifikat tanah sebelum di keluarkan SPH oleh Camat Jakabaring.

3. Diduga adanya persekongkolan antara mantan Gubernur Sumsel periode 2003-2008, Camat Jakabaring dan Lurah 15 Ulu serta Instansi terkait untuk mengalokasikan aset Pemerintah Provinsi dan menganulir data seolah-olah tanah yang berukuran 2,5 Hektar yang saat ini sudah didirikan dan sudah menjadi Sekolah Olahraga Nasional Sumsel (SONS) di miliki oleh oknum pribadi bukan milik Pemerintah.

4. Diduga pembangunan sekolah tersebut sarat dengan KKN karena diduga Instansi terkait meminta Pemerintah harus

membayar dan memberikan ganti rugi kepada oknum yang mengatas namakan pemilik lahan dengan memanipulasi

dokumen kepemilikan atas bantuan oknum yang dianggap ikut bertanggung jawab.

5. Mendesak Kejati Sumsel segera lakukan Audit independen tanpa melibatkan BPK dan Inspektorat dan tenaga akuntan yang digunakan adalah tenaga akuntan publik untuk melihat transparansi pihak Kejaksaan pada 21 Kegiatan Swakelola Satker Balai Pengairan Provinsi Sumsel APBN TA 2023.

"Kami harap Bapak Kajati Sumsel segera menindak lanjuti ini dan segera memanggil pihak terkait untuk segera di proses penyidikan sampai selesai dan menetapkan oknum tersebut sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan," pinta Iqbal. 

 

Perwakilan Kejati Sumsel, Pohan Siahaan SH., MH selaku Jaksa Fungsional saat menjumpai massa pedemo mengatakan pendapatnya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh FPGSS dalam aksinya tadi akan segera disampaikan kepada pimpinan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Puluhan Insan Pers Di Undang Bukber Rektor Unsri Palembang Dirumah Dinas

Palembang - Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si menggelar acara Buka Puasa Bersama (Bukber) awak media (Wartawan), baik itu Online, Cetak, TV dan Elektronik.

Acara Bukber berlangsung di rumah dinas Rektor Unsri, Jl. Masjid Al Ghazali, Senin (25/03/2024).

Dalam sambutannya Taufiq Marwa menyampaikan, tidak akan membendung informasi yang disampaikan oleh wartawan karena untuk kepentingan publik.

Menurutnya, Taufiq Marwa menilai, kebersamaan Unsri dengan insan Pers di Sumatera Selatan (Sumsel) sudah sangat baik, karena itulah hubungan baik tersebut akan terus dijalin agar informasi tentang Unsri selalu berjalan sesuai kaidah jurnalistik.

"Kami ingin lebih akrab lagi bersama insan Pers, karena wartawan bisa memberi informasi yang baik dan benar,” ujarnya kepada wartawan.

Namun, informasi yang disampaikan kepada publik harus sudah mengikuti prosedur melalui konfirmasi terhadap narasumber yang dipercaya.

Dengan demikian, maka informasi yang disajikan untuk publik sudah teruji validasinya dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Setiap informasi, kami ingin berdasarkan kebenaran dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ucap tegas Taufiq Marwa.

Tapi disisi lain juga, pihaknya memastikan tidak akan menghambat atau membendung informasi yang kurang baik terkait dengan sistem penyelenggaraan pendidikan di kampus Unsri tersebut.

Lanjut Taufiq Marwa menuturkan, dirinya tidak akan menghambat dan membendung informasi yang mungkin masalahnya tidak baik. Akan tetapi dia juga berharap hal itu bisa disampaikan langsung agar bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

Disisi lain kata Taufiq Marwa, pihaknya juga sangat terbuka untuk sharing informasi dengan semua kalangan

Oleh karena itulah, pihaknya sudah melaksanakan program Nyuko bareng Rektor yang digelar setiap bulan.

Yang dimaksud dengan Nyuko itu artinya, koordinasi bersama rektor yang digelar setiap bulan, dan pelaksanaannya di kampus Unsri Indralaya, karena kampus Indralaya merupakan pusat administrasi Unsri.

Sementara itu, kegiatan Bukber bersama insan Pers tersebut dikemas dalam judul Media Gathering yang digagas oleh Humas Unsri. Hal ini bertujuan untuk mempererat dan menjalin komunikasi antara Unsri dengan insan Pers (wartawan) yang bertugas di Sumsel.

Dalam acara Bukber tersebut, banyak hadiah door prize yang di undi untuk para undangan dalam hal ini wartawan, selanjutnya acara di akhiri dengan buka puasa bersama, walau sederhana namun tampak istimewa.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

14 Ramadhan 1445 H Charma Afrianto - H. Novembriono Deklarasi Maju Ke Pilkada Kota Palembang 2024-2029

Palembang - Pasangan Bakal Calon Wali Kota (Bacawako) Charma Afrianto dan Bakal Calon Wakil Walikota Palembang H. Novembriono mendeklarasikan diri maju ke Pemilihan Walikota (Pilwako) Palembang mendatang.

Deklarasi berlangsung di Resto Pempek Candy Jl. Kapten A. Rivai, Senen (25/03/24). Deklarasi juga sengaja di lakukan pada Bulan puasa 14 Ramadhan 1445 H karena untuk mencari keberkahan.

Charma Afrianto kepada beberapa awak media menyampaikan, pasangan Charma- Novembriono siap maju melalui jalur independen (Non Partai). Dirinya saat ini sudah memiliki 205 ribu (KTP) dukungan, melebihi aturan KPU yaitu para calon harus memiliki 79 ribu dukungan.

"Kami sudah mendapatkan 205 ribu dukungan dari masyarakat dan ini akan terus bertambah melebihi syarat ketentuan yaitu 79 ribu. Insyaallah, dibukanya pendaftaran pada bulan Mei nanti kami akan langsung mendatarkan diri. Dan, kami optimis di Pilwako nanti," ucap tegas Charma Afrianto.

Charma Afrianto juga mengatakan, dirinya percaya pada pihak penyelenggara, dia akui bahwa penyelenggara saat ini kredibilitasnya cukup baik, hal ini sudah teruji di Pemilihan Legislatif (Pileg) walaupun masih terdapat kekurangan.

"Untuk mencari calon pemimpin yang baik, pihak penyelenggara harus benar, agar minim terjadi kecurangan, soal terjadinya kecurangan, ya inilah demokrasi di republik ini yang harus dibenahi," jelasnya.

Lanjut katanya, dia maju di Pilwako untuk menjadi calon pemimpin bukan penguasa. Dia juga berkata semua Bacawako Palembang lainnya bukanlah musuh atau lawan.

"Saya maju di Pilwako untuk menjadi seorang pemimpin bukan penguasa, kami juga ingin rakyat yang mengatur pemimpin, bukan pemimpin yang ngatur rakyat", imbuhnya.

Menurut Charma, dirinya tidak melihat adanya persaingan berebut kekuasaan karena di Pilwako Palembang adalah ajang untuk berlomba-lomba mencari kebaikan untuk masyarakat.

"Mari kita bersama-sama berlomba untuk meyakinkan masyarakat, bahwa pilihan mereka tidak salah, bahwa masyarakat tidak bisa dibeli suaranya," imbuhnya.

Perlu diketahui, pasangan Charma-H.Novembriono mempunyai visi misi diantaranya, membangun pertahanan ekonomi rakyat dimulai dari lorong ke lorong seperti, membangun pondasi UMKM, membangun mental anak-anak muda dan membangun guru-guru ngaji agar sejahtera.

Selain itu Charma Afrianto akan menjawab kegelisahan pada anak-anak muda yang sering nongkrong di kafe-kafe. Dimana, kegelisahan tersebut adalah sulitnya dalam mencari pekerjaan dan penghasilan.

"Kami akan menjawab kegelisahan pada anak-anak muda dengan membangun melalui metode enterpreneur ship, dimulai dari program diskusi kampung, diskusi kampus dan lainnya," ungkap Charma.

Charma juga membeberkan, banyak program yang sudah dijalankan, seperti rejeki dalu, diskusi kampung, diskusi kampus dan lainnya, hal itu sudah dilakukannya dari bulan Agustus tahun 2020. Dalam kegiatan diskusi kampung kata Charma, dirinya selalu menjawab kegelisahan warga terkait masalah pendidikan, kesehatan, banjir, kemiskinan, sampah, keamanan, narkoba dan lainnya.

"Ya' saya sudah lama mempunyai program diskusi kampung, bahkan saya mempunyai 205 ribu KTP itu hasil dari program diskusi kampung yang selama ini saya jalankan," pungkas Charma Afrianto akhiri pembicaraan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

GPP-Sumsel Unras, Desak Kapolda Sumsel Copot Kapolres Muba Dan Muara Enim

Palembang - Sejumlah massa yang tergabung dalam Gabungan Pemuda Peduli (GPP) Sumsel menggelar aksi unjuk rasa di halaman Mapolda Sumatera Selatan (Sumsel) pada hari Senin (25/03/24). 

Aksi ini dilakukan untuk mendesak Kapolda Sumsel agar mengambil tindakan tegas terkait kembali maraknya aktivitas Ilegal Drilling di kabupaten Musi Banyuasin dan Muara Enim, Sumatera Selatan.

Dalam orasi itu, M Khaliq sebagai Koordinator aksi, menyampaikan hasil investigasi GPP-Sumsel yang menunjukkan banyaknya Aktivitas gudang ilegal Driling di kabupaten Muara Enim dan Musi Banyuasin yang melanggar aturan dan membahayakan warga sekitar serta merugikan negara.

M Khaliq juga mengatakan kalau issue yang berkembang di masyarakat terkait keterlibatan oknum TNI-POLRI dalam membackup dan menerima setoran bulanan sangatlah menciderai nama baik institusi TNI-POLRI itu sendiri. maka dari itu, dalam kesempatan Unras di depan Mapolda Sumsel, M Khaliq mendesak Kapolda Sumsel Irjen pol A Rachmad Wibowo SIK, agar segera mencopot dan memeriksa Kapolres Muara Enim, Kasatres, Kanit Pidsus, Kapolsek Gelumbang dan Kapolsek Lembak, Selain yang bertugas di Muara Enim, GPP-SUMSEL Juga mendesak Kapolda Sumsel untuk memeriksa dan mencopot Kapolres Musi Banyuasin, Kasatreskrim, Kanit Pidsus Serta Kapolsek jajaran yang kami duga kuat menerima dan ikut serta dalam melindungi dan menikmati hasil dari setoran pelaku Ilegal Drilling di dua kabupaten tersebut.

Selain itu, M Khaliq kembali mengingatkan Kapolda Sumsel agar menepati janjinya yang akan mencopot Kapolsek bila di wilayah hukumnya ada terjadi kebakaran Gudang BBM Ilegal,"kemarin pada tgl 24/3/24 Gudang Ilegal Refinery Kembali meledak di kecamatan Babat Toman yang pemilik Gudang tersebut menurut informasi dari warga setempat adalah milik oknum B dan S yang berdinas di Polsek Babat Toman, ini sudah yang ke berapa kali Gudang Ilegal Refinery meledak di Babat Toman, oleh karena itu Kami dari GPP-SUMSEL meminta Kapolda Sumsel agar mencopot Kapolsek Babat Toman dan Anggota yang terlibat dan memiliki usaha bisnis ilegal Driling"ujar Khaliq

Lebih lanjut (red) kami juga dalam waktu dekat akan menyurati Pomdam II Sriwijaya agar ikut serta mengawasi dan menindak Oknum TNI yang terlibat membackup atau memiliki bisnis ilegal Driling di Sumsel. 

"Kami juga berjanji bila aksi kami pada hari ini tidak ada tindak lanjut nya dalam jangka waktu 7x24 jam, maka kami dari Gabungan Pemuda Peduli (GPP) Sumsel akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak lagi di Kantor Pertamina, Kantor Gubernur, Kodam II Sriwijaya dan terakhir di Mapolda Sumsel. Ini kami lakukan demi mewujudkan Sumsel bebas dari mafia BBM Ilegal sesuai perintah panglima tertinggi yaitu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

(Cha/Rilis)

Share:

Baca Lagi

Belum Ada Tanggapan, P2KP Kembali Lakukan Demo Aksi Damai di Kantor Gubernur Sumsel

Palembang - Persatuan Pemangku Kepentingan Pendidikan (P2KP) untuk Kesekian Kalinya kembali melakukan Demo Aksi Damai di Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), di Jl. Kapten A. Rivai, Senin (25/03/24).

Aksi ini terjadi dipicu karena adanya Penunjukan Saudara Drs. Sutoko, M.Si. sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan (sebelumnya Plt.Kadisdik) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor: 821/1664/BKD.II/2024 yang ditetapkan tanggal 26 Januari 2024, bertepatan dengan diangkatnya Kepala Dinas Pendidikan definitif (Teddy Meilwansyah/ Pj. Bupati OKU).

Dijaga ketat oleh pihak Kepolisian, aksi damai sempat diwarnai ketegangan antara pendemo bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).

Edi Yansyah kepada awak media menyampaikan, atas Keputusan penunjukan Plh tersebut, maka P2KP menilai terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pj. Gubernur Sumsel dalam menggunakan wewenangnya.

Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 8 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

"keputusan itu harus dibuat berdasarkan AUPB, yaitu dibuat berdasarkan ketidakberpihakan", ucap tegas Edi Yansyah.

Penunjukan Plh Kadisdik sangat kentara terdapat keberpihakan, yang dimana jika merujuk pada Dinas lainnya yang Pejabat Pimpinan Tingginya sedang menjadi Penjabat (Pj) Bupati atau Walikota, Plh yang ditunjuk berasal dari internal Instansinya itu sendiri.

Sebagai contoh, Dinas Perdagangan yang ditunjuk menjadi Plh yaitu Sekretaris Dinas (Sekdis) itu sendiri. Akan tetapi terdapat perlakuan khusus terhadap Plh Dinas Pendidikan yang ditunjuk berasal dari luar Dinas Pendidikan, yaitu dari Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Lantas apa kepentingan Pj. Gubernur menunjuk Sutoko sebagai Plh yang sebelumnya Plt Kadisdik,??? Pengamanan Pengadaan Barang dan Jasa atau bongkar pasang jabatan Kepala Sekolah (Mutasi Jum'at),???

Jika landasannya merujuk atas prestasi kinerja sewaktu yang bersangkutan menjabat sebagai Plt Kadisdik maka catatan kegagalan yang banyak kita temui, sebut saja temuan Maladministrasi dari Ombudsman Perwakilan Sumsel pada PPDB tahun 2023, dimana saat itu Plt dijabat oleh saudara Sutoko yang saat ini ditunjuk sebagai Plh Kadisdik.

Dan, bila Keputusan Pj. Gubernur menunjuk Plh Kadisdik kepada Sutoko atas dasar keputusan yang Objektif, mengapa tidak yang bersangkutan saja diangkat sebagai Kadisdik secara definitif. Apa karena yang bersangkutan kalah lobi atau kalah kekuatan relasi,???

Hal ini jangan sampai mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di tubuh Dinas Pendidikan dilakukan atas dasar kepentingan relasi atau kelompok semata.

Beranjak dari kejadian semua ini, maka P2KP menuntut Pj. Gubernur Sumsel untuk segera :

Cabut dan Batalkan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor: 821/1664/BKD.II/2024 atas nama Sutoko dan menunjuk ulang jabatan Plh Kadisdik kepada Pejabat Internal Dinas Pendidikannya itu sendiri atau kepada seorang Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memahami dan menguasai dunia Pendidikan dan tentunya tidak ada catatan hitam atas kebijakannya di dunia Pendidikan.

Ditempat yang sama Kepala Bidang (Kabid) Mutasi BKD Provinsi Sumsel, Nurlina menanggapi, dirinya hanya bisa menjelaskan saja, sedangkan yang berhak memberikan statement atau tanggapan itu Kepala BKD.

"Saat ini beliau (Kepala BKD) sedang ada acara di DPRD, kami rasa beliaulah yang lebih pantas untuk diwawancarai, soalnya kami juga mempunyai prosedur dan aturan perundang-undangan yang harus di jalankan", tandas  Nurlina tutup pembicaraan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Grand Opening Klinik Kecantikan L,Viors Kini Hadir Pertama di Kota Palembang

Palembang - Kecantikan tentu menjadi idaman setiap wanita dan kulit yang cantik adalah impian semua orang. Kebutuhan masyarakat pada kulit yang sehat bisa percaya diri saat beraktivitas.

Klinik L,Viors kini hadir di Kota Palembang. Acara Grand Opening Klinik L,Viors dilangsungkan dengan pemotongan vita oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj R A Anita Noeringhati SH MH pada Minggu (24/03/24).

Anita Noeringhati kepada awak media menyampaikan, L,Viors adalah klinik kecantikan yang layanannya cukup bagus. Dirinya mengatakan, memang di Kota Palembang banyak kompetitor terkait kecantikan. Namun L,Viors harus mempunyai nilai plus tersendiri seperti produknya harus bagus dan tentunya harga jangan terlalu mahal.

"Saya sudah lihat sendiri kedalam, dimana semua alat-alatnya sangat modern. Jadi produk-produk L,Viors tidak diragukan lagi untuk membuat para kaum wanita dan pria wajahnya akan menjadi glowing", jelasnya.

Ditempat yang sama dr. Intan selaku Manager dan Konsultan di Klinik L,Viors Palembang menambahkan, L,Viors akan mengutamakan pelayanan. Dimana dirinya akan menganggap setiap pelanggan itu adalah keluarga, jadi terhadap keluarga (pasien) tidak mungkin akan diberikan produk yang abal-abal, semua dijamin produknya adalah impor.

Selain pruduk-produk andalan, L,Viors juga memiliki treatment Skin Booster.

"Apa itu Skin Booster,??? Skin Booster adalah jenis perawatan dengan menyuntikkan suatu zat pada lapisan kulit yang gunanya untuk memberikan nutrisi pada lapisan kulit tersebut," ujar dr Intan dihadapan awak media, Minggu (24/03/24).

Lanjut kata dr. Intan, Skin Booster sendiri memiliki kandungan diantaranya, Hyaluronic Acid, DNA Salmon dan Collagen Stimulator.

L,Viors menyiapkan layanan konsultasi gratis, jadi seandainya ada pasien yang ragu, bisa berkonsultasi terlebih dahulu secara gratis. Dan, untuk operasionalnya sendiri, L,Viors Palembang setiap harinya buka pada hari Selasa sampai Minggu mulai pukul 10,00 sampai 18,00 Wib.

Selain Hj. R A Anita Noeringhati, hadir juga dalam acara Grand Opening Klinik Kecantikan L,Viors Palembang yaitu istri mantan Gubernur Sumsel Febrita Lustia dan putrinya Samantha Tivani dan para tamu undangan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi