Keluarga Besar Besemah Siap Menangkan Mawardi Yahya Dan Harnojoyo Di Pilgub Sumsel 2024

Palembang#ReformasiRI.com _ Silaturahmi dan buka puasa bersama keluarga Besemah dengan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya - H. Harnojoyo yang dilaksanakan di Restoran Golf, berlangsung meriah. Tampak hadir Bakal Calon Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya dan Bakal Calon Wakil Gubernur H. Harnojoyo, serta Syahrial Oesman selaku Ketua Tim Pemenangan, dan hadir juga puluhan Tokoh masyarakat Jurai Besemah, Kamis (4/4/2024).

Tokoh masyarakat Jurai Besemah, Komjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Susno Duadji, S.H., M.Sc mengatakan, bahwa kegiatan hari ini adalah dalam rangka silaturahmi dan buka puasa bersama Keluarga Besemah. 

"Ya, acara malam ini bukan deklarasi tapi dukungan secara adat dan secara moral bahwa seluruh masyarakat Jurai Besemah yakni Pagar Alam, Lahat, Semende Muara Enim dan lainnya termasuk di Jakarta sebagainya memberikan dukungan kepada pasangan Mawardi Yahya dan Harnojoyo di Pilgub 2024 mendatang. Seperti yang kita ketahui, menjadi Ketua Tim Pemenangan adalah Bapak Syahrial Oesman. Pak Syahrial Oesman yang mana sudah sangat dikenal oleh masyarakat Sumsel, karena pernah menjadi Gubernur," ujarnya.

Komjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Susno Duadji, S.H., M.Sc juga mengatakan, setelah ini, nanti pada tanggal 27 April mendatang akan deklarasi untuk Sumsel. Maka kemudian akan dilanjutkan deklarasi hingga ketingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan-Kecamatan, ujarnya.

"Itu deklarasi oleh warga Jurai Besemah, jadi bukan partai. Tanpa melihat partainya, yang penting seluruh warga bersama-sama mencoblos Mawardi Yahya dan Harnojoyo," ucap Komjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Susno Duadji, S.H., M.Sc.

Komjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Susno Duadji, S.H., M.Sc menjelaskan alasannya mendukung Mawardi Yahya dan Harnojoyo alasannya adalah pertama, siapa yang tidak kenal figur pak Mawardi Yahya karena sudah dua kali menjadi Bupati, menjadi Ketua DPRD, termasuk juga unsur Pimpinan Partai. Menjadi Wakik Gubernur Sumsel dan itu sukses semua.

"Jadi sayang kalau dijadikan wakil saja. Pak Mawardi Yahya ini sosok yang sukses dalam memimpin. Jadi sangat cocok menjadi Gubernur Sumsel," katanya.

Mengenai sosok Syahrial Oesman selaku Ketua Tim Pemenangan, Susno Duadji menuturkan bahwa siapa yang tidak kenal mantan Gubernur Syahrial Oesman. 

"Pak Syahrial Oesman itu adalah mantan Gubernur Sumsel. Beliau sudah memilih Bapak Mawardi Yahya dan Harnojoyo untuk di Pilgub 2024, itu berarti mereka merupakan sosok yang tepat memimpin Sumsel kedepannya. Untuk figur Pak Harnojoyo siapa yang tidak kenal, dua kali jadi Walikota Palembang dan sukses. Masyarakat Palembang sangat mendukung Bapak Harnojoyo, jadi pasangan Bapak Mawardi Yahya dan Harnojoyo ini adalah pasangan yang saat disatukan sangatlah tepat dan tidak ada lawan. Bapak Mawardi Yahya sukses membangun daerah dan Bapak Harnojoyo sukses membangun di Kota Palembang," tuturnya. 

Sementara itu, ditempat yang sama, Syahrial Oesman menuturkan, hari ini kegiatannya adalah silaturahmi dengan Keluarga Besemah, ini sebagai bentuk dukungan moral.

"Tanggal 27 April nanti, di Jakabaring Dining Hall akan digelar Deklarasi untuk Bapak Mawardi Yahya dan Harnojoyo. Disini banyak hadir tokoh - tokoh dari Jurai Besemah ada Bapak Susno Duadji, ada Bapak Budiarto Marsul dan banyak lagi tokoh Besemah yang memberikan dukungan kepada Bapak Mawardi Yahya dan Harnojoyo," katanya.

Selain itu, Mawardi Yahya juga turut mengatakan jika pihaknya berani mengumumkan maju sebagai Bakal Calon Gubernur Sumsel karena sudah ada bincang-bincang dengan tokoh politik dan tokoh masyarakat. 

"Walaupun belum mendapatkan dukungan secara tertulis dari Partai, tapi seiring waktu itu akan berkembang. Waktu kita tinggal 7 bulan lagi. Waktu 7 bulan sangat singkat, Insya Allah dalam waktu dekat akan mendapat dukungan tertulis dari Partai Politik. Insya Allah, kita mendapat dukungan Gerindra, Demokrat dan beberapa Partai lagi. Insya Allah kita bisa mendapatkan dukungan paling sedikit 4 Partai," ucapnya.

Sementara Masyarakat Jurai Besemah, Budiarto Marsul menambahkan, ada hadir puluhan ribu keluarga Besemah saat Deklarasi Bapak Mawardi Yahya dan Bapak Harnojoyo di Dining Hall Jakabaring nanti, "semoga acaranya berjalan sukses," ungkapnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Indahnya Berbagi KABI Banyuasin Salurkan Puluhan Paket Bansos Sembako

Banyuasin - Bekerjasama dengan Basnas Banyuasin, Koalisi Aktivis Banyuasin Independent (KABI), salurkan sebanyak 30 paket sembako untuk keluarga kurang mampu di Kecamatan Banyuasin III, Kamis (4/4/24).

Paket sembako yang berisikan beras, minyak dan gula pasir tersebut, nantinya akan disalurkan langsung ke rumah-rumah keluarga yang berhak menerima, berdasarkan data yang dimiliki KABI Banyuasin.

Ari Anggara selaku komisioner KABI Banyuasin mengatakan, Alhamdulillah dibulan ramadhan yang indah ini, kita bisa berbagi bersama saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan.

Kami dari KABI Banyuasin bekerjasama dengan Basnas Banyuasin, mewacanakan sebanyak 30 paket Bansos ini, akan kami salurkan langsung kerumah keluarga yang berhak menerimanya, berdasarkan pendataan yang telah pihaknya lakukan, ungkapnya.

Lanjut Ari, adapun kriteria bansos yang kita salurkan ini adalah untuk keluarga yang memang kurang mampu, semoga melalui bantuan ini juga dapat membantu saudara-saudara kita yang sebentar lagi akan merayakan hari raya Idul Fitri.

"Inilah bentuk perjuangan KABI Banyuasin semoga ke depan dapat terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan dapat terus hadir ditengah-tengah masyarakat Banyuasin," tutupnya.

Sementara itu Suhaimi Sekretaris Eksekutif KABI menambah kan selain menyalurkan sembako esok harinya juga akan menggelar kegiatan pembagian takjil gratis. 

"Nantinya kami juga akan menggelar pembagian takjil gratis di kota pangkalan balai serta menyantuni anak-anak yatim," Tukasnya. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Toto Pribadi dan Harinya Komisioner Eksekutif KABI, Wahyu Dwi Nanda Ketua GASS Banyuasin, Yudi Dagar Sekretaris BMI Banyuasin beserta para pengurus organisasi lainnya. 

Red.

Share:

Baca Lagi

Rahmat Sandi Iqbal : Kejari Banyuasin Jangan Hanya Bisa Mengungkap Kasus Kecil, Kasus Baznas Harus Diprioritaskan

Jakarta – Sesuai komitmennya, Lembaga Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) datangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terkait dengan dugaan korupsi pengelolaan dana Baznas Kabupaten Banyuasin Periode TA. 2020-2023 diduga senilai Rp.20 Miliar. Selain itu, Lembaga SIRA juga meminta Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) agar turun untuk memperhatikan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin.

Direktur Eksekutif Lembaga SIRA, Rahmat Sandi Iqbal, SH didampingi Rahmat Hidayat, SE mengatakan, awalnya dia mengapresiasi Kejari Banyuasin yang telah mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) pengelolaan dana Korpri Kabupaten Banyuasin Periode 2022-2023 dengan menetapkan dua tersangka.

Menurutnya, kata Rahmat Sandi, pengungkapan kasus dana Korpri tersebut hanya seperti bahan untuk mengalihkan isu untuk menutupi kasus-kasus dugaan korupsi lainnya yang potensi kerugian Negaranya jauh lebih besar. Salah satunya adalah indikasi korupsi pengelolaan dana Baznas Banyuasin Periode 2020-2023 yang nilainya mencapai lebih kurang Rp.20 Miliar dan dana hibah sebanyak Rp.1,6 Miliar yang diduga tidak transparan dan tidak jelas peruntukannya, hingga saat ini kasus tersebut diduga sedang ditangani oleh Kejari Banyuasin.

"Kami meminta Kejaksaan Agung RI harus segera menyelidiki dugaan korupsi dana Baznas Banyuasin dan kasus tersebut secepatnya harus diambil alih," tegas Rahmat Sandi, pada awak media, Rabu (03/04/24).

Masih kata Rahmat Sandi, adanya dugaan indikasi korupsi tersebut dilakukan secara berjamaah dan terindikasi adanya dugaan keterlibatan mantan orang nomor satu di Banyuasin pada saat itu.

"Mengingat dana Baznas ini adalah dana milik umat artinya, pengelolaannya harus transparan, baik dari segi pengumpulan, pembagian dan pengelolaannya harus dicatat dengan jelas sesuai peruntukannya kemana saja," jelas Rahmat.

Rahmat Sandi juga menjelaskan, seharusnya penerima manfaat dari penyaluran dana Baznas tersebut adalah kaum fakir miskin dan anak-anak terlantar di Banyuasin bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, bahkan penguasa.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka Lembaga SIRA akan menyampaikan laporan secara resmi termasuk menyatakan sikap, diantaranya:

- Mendesak Kejagung RI mengusut tuntas dugaan korupsi pengelolaan dana Baznas Kabupaten Banyuasin Periode TA. 2020-2023, diduga senilai Rp.20 Miliar dan dana hibah Baznas dari tahun 2020-2023 diduga senilai Rp. 16 Miliar yang diduga tidak transparan dan tidak jelas peruntukannya.

- Mendesak Kejagung RI untuk melakukan supervisi bila perlu ambil alih perkara dugaan korupsi pengelolaan dana Baznas Banyuasin yang diduga sedang ditangani oleh Kejari Banyuasin.

- Mendesak Kejagung RI dan Komjak RI untuk mencopot Kajari Banyuasin, termasuk evaluasi kinerja Kasi Pidsus Kejari Banyuasin yang diduga tidak professional, dan terkesan tebang pilih dalam penanganan korupsi di Banyuasin. Kejarinya juga diduga hanya mampu mengungkap kasus kecil, seperti dana Korpri yang kerugian Negaranya sedikit.  

Disini semestinya Kejari Banyuasin harus lebih mengendapkan kasus dana Baznas yang potensi kerugian Negaranya jauh lebih besar.

- Meminta kepada Kejagung RI untuk mengungkap kembali kasus dugaan korupsi dana Serasi Kabupaten Banyuasin tahun. 2019 yang diduga masih banyak sejumlah oknum belum ditetapkan sebagai tersangka dan adanya keterlibatan Bupati Banyuasin AS dalam perkara tersebut.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

5 Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Diamankan Anggota Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumsel

Palembang - Polda Sumsel kembali sikat sindikat penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Talang Padang, Kecamatan Gunung Megang,  Muara Enim. Pelaku 5 (Lima) orang diringkus beserta Barang Bukti (BB) 2 (Dua) unit kendaraan dengan tangki bahan bakarnya sudah di modifikasi.

“Berawal dari laporan masyarakat ke Polda Sumsel melalui aplikasi Banpol tentang adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi menggunakan jerigen dijalan Hauling Tambang dengan harga diatas yang ditetapkan oleh pemerintah. Tim dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumsel dibawah pimpinan AKBP Bagus Suryo Wibowo menuju lokasi, dan kemudian memastikan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terjadi di TKP di SPBU Talang Padang Gunung Megang Muara Enim,” kata Kombes Narto, Senin (01/4/2024).

Kombes Narto mengatakan SPBU Talang Padang Gunung Megang Muara Enim sebagai hulu dalam penyalah gunaan BBM bersubsidi dengan modus petugasnya menyalurkan BBM subsidi jenis solar pada dispenser biosolar kepada pelaku yang sudah lama dikenalnya.

“Tersangka selaku petugas di SPBU menyalurkan BBM subsidi jenis solar pada dispenser biosolar kepada tersangka lain yang sudah lama dikenalnya dan ini dilakukan berulang ulang.  Menggunakan mobil pickup dan panther dengan tangki yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa serta melakukan penjualan tidak menggunakan barcode,” ujarnya.

Mantan Kabid Humas Polda Riau tersebut menjelaskan pada tanggal 21 Maret, anggota subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel mengamankan tiga pelaku sedang melakukan aktifitas ilegal.

“Tiga pelaku KNZ (sopir), HDN (pemilik kendaraan) dan SPD (operator SPBU) sedang melakukan pengangkutan, niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah menggunakan mobil isuzu panther nopol BG 1641 QL yang didalamnya terdapat tanki yang telah dimodif berisi 295 liter solar dan 2 (dua) buah drum berwarna merah berisi 350 liter solar subsidi. Juga sebuah Chevrolet tanpa nomor polisi yang didalamnya terdapat tanki yang sudah dimodifikasi yang berisi 25 liter solar subsidi,” lanjutnya.

Tak hanya disitu saja, pada keesokan harinya (22/3) tim Subdit IV Tipidter melakukan pengembangan olah TKP di SPBU tersebut bersama pihak pertamina Patra Niaga. 

“Tim melakukan pengecekan terhadap tangki pendem BBM jenis solar jenis gas oil yang berisi BBM solar subsidi. Dari sini kemudian tim mengamankan barang bukti pompa dispenser jenis gas oil (non subsidi) yang berisikan BBM subsidi jenis biosolar dan juga tangki jenis gas oil (non subsidi) yang berisikan BBM subsidi jenis biosolar sebanyak ±10.119 liter,” terangnya.

Dari pengembangan tersebut, Tim Subdit IV berhasil meringkus tersangka JS (34 tahun) sebagai Manajer SPBU tersebut dan HB (35 tahun) sebagai pengawas lapangan.

Kabid Humas mengapresiasi masyarakat yang begitu peduli dan memanfaatkan aplikasi BANPOL Polda Sumsel untuk melaporkan kegiatan ilegal tersebut.

Sementara itu Kasubdit IV AKBP Bagus Suryo mengatakan para tersangka dijerat pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 UU No 6 tahun 2023 tentang penetapan perpu No 02 tahun 2022 Tentang cipta kerja menjadi UU, jo 55 KUHP.

"Setiap orang yang turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak enam puluh miliar rupiah,” jelasnya.

Bagus menegaskan penyidik akan terus melakukan pengembangan terhadap para pelaku lainnya dan pelanggan/pelaku penyalahgunaan BBM subsidi pada SPBU Talang Padang yang disinyalir masuk ke warung warung kecil di sekitar area pertambangan.

Manager Pertamina Retail Sumsel Arman Raharjo mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan Polda Sumsel dan pihaknya berjanji akan terus bersinergi dengan Polda.

“Terimakasih kepada Subdit Tipidter Polda Sumsel, ini upaya nyata Polda menyelamatkan kerugian negara dan masyarakat. Pertamina akan mengambil langkah bila perlu segera mengambil alih operasional SPBU tersebut untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

(Cha/Rilis)

Share:

Baca Lagi

Lagi-lagi Galian Tanah Gandus Bermasalah, Kali Ini Urusannya Dengan Masyarakat Tanjung Barangan

Palembang - Warga Tanjung Barangan yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT) menggelar aksi demo sambil melakukan pencegatan dan penyetopan terhadap puluhan mobil dump truk pengangkut tanah galian.

Dari hasil pantauan awak media ReformasiRI.com, Dedi selaku koordinator warga menjelaskan, puluhan mobil dump truk pengangkut tanah di stop sementara karena sangat membahayakan masyarakat.

Menurutnya, mobil dump truk yang lewat jalan Tanjung Aur dan jalan Tanjung Barangan, termasuk juga melintas didepan SDN 14 jumlahnya cukup banyak, hal ini di khawatirkan dapat membahayakan keselamatan masyarakat khususnya anak-anak sekolah.

Selain itu kata Dedi, semua muatan mobil dump truk tersebut melebihi batas maksimal (over tonase), sehingga jalan-jalan yang dilaluinya banyak rusak dan berlobang, ditambah lagi banyaknya debu yang dihasilkan oleh mobil-mobil dump truk tersebut, dan banyaknya tanah merah yang berjatuhan kejalan dari atas mobil, jika hujan turun maka jalan menjadi licin.

"Saya disini mewakili aspirasi masyarakat, minta kepada pemerintah setempat untuk dicarikan solusi, atau jalur kendaraan tersebut di alihkan lewat jalan lain," ujar Dedi, Senin (01/04/24).

Masih kata Dedi, ada beberapa pengusaha galian tanah yang diduga ilegal, diantaranya MSL, AJS, AJN, ABS dan banyak lagi.

"Maunya kami, mereka usaha galian tanahnya di daerah gandus, Ya' mobil dump truknya lewat jalan Gandus, jangan lewat jalan Tanjung Aur dan jalan Tanjung Barangan," ucapnya tegas.

Perseteruan antara masyarakat dengan pengusaha galian tanah tersebut, akhirnya ditengahi oleh pihak kepolisian melalui kesepakatan, yaitu akan melakukan mediasi antara kedua belah pihak dengan menghadirkan para ketua RT yang bersangkutan, tokoh masyarakat dan pihak pemerintah setempat.

"Kami siap duduk bareng untuk mengatasi masalah ini, akan tetapi jika tidak ada titik temunya, kami akan melakukan aksi demo bersama masyarakat dengan jumlah yang lebih banyak lagi," jelas Dedi tutup pembicaraan.

Ditempat yang sama, Jhony selaku Penasehat Hukum dari salah satu pengusaha galian tanah menanggapi, pihaknya akan menindaklanjuti dengan memenuhi undangan dari pihak masyarakat.

"Kita membayar pajak sesuai dengan tanah yang kita angkut, kita berharap kegiatan ini jalan seperti biasa dan jangan di halang-halangi, karena kegiatan kita juga untuk kepentingan Negara," pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Polemik Jabatan Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Diangkat Melalui Diskusi Bersama P2KP

Palembang - Persatuan Pemangku Kepentingan Pendidikan (P2KP) menggelar acara diskusi sekaligus Buka Puasa Bersama (Bukber) pemuda dan mahasiswa.

Diskusi yang mengusung tema "Polemik Jabatan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Siapa Dalangnya,?) berlangsung di Guns Kafe, Jl. Tasik No.2 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Minggu (31/03/24).

Hadir sebagai pengisi materi diskusi diantaranya, Ade Indra Chaniago sebagai Pengamat Pendidikan, Bambang Sugianto sebagai Pengamat Kebijakan Publik dan Sundan Wijaya sebagai aktivis pendidikan. 

Indra Chaniago mengatakan, Pj. Gubernur Sumsel harus legowo, tidak ada alasan Pj. Gubernur menahan Sutoko (Sekarang Plh. Dinas pendidikan provinsi Sumsel) karena beliau bermasalah. Hal ini dapat dibuktikan Sutoko bisa menandatangani Surat Keputusan (SK) Plh. Kepala Sekolah, dan itu tidak diperbolehkan, karena jika ini dilakukan, lalu apa gunanya ada Plh. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) definitif.

Disisi lain menurut Indra Chaniago, rangkap jabatan Pj. Bupati sekaligus sebagai Plt. Kadisdik Provinsi Sumsel juga tidak dibenarkan karena,  

urusan pendidikan adalah urusan masa depan bangsa, urusan konstitusi yang jangan sampai abai karena Kadisdiknya sibuk ngurusin Kabupaten.

"Rangkap jabatan itu tidak boleh, karena seorang Bupati ngurusin 1 (Satu) Kabupaten saja sudah berat ditambah lagi ngurusin masalah pendidikan se-17 (Tujuh belas) Kabupaten Kota", ucap tegas Indra Chaniago.

Masih kata Indra Chaniago, jangan menciptakan 2 (Dua) matahari di Kadisdik Provinsi Sumsel.

"Kan aneh, ketika ada SK penetapan Plh yang saya dengar disuruh koordinasi dengan Pj. Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda), lalu untuk apa Kadisdik di didefinitifkan kalau harus koordinasi langsung, jadi jangan dirusak lah dunia pendidikan ini ", katanya.

Saat disinggung awak media, apakah Pj. Gubernur telah menyalahgunakan jabatannya,?

"Ya' memang benar Pj. Gubernur telah menyalahgunakan jabatannya, maka dari itu Pj. Gubernur harus rela mundur atau di mundurkan", pungkasnya.

Disisi Lain Bambang Sugianto Selaku Pengamat Kebijakan Publik juga menyampaikan bahwa dari kacamata hukum tugas Penjabat (Pj) Gubernur itu terbatas dan biasanya soal penunjukan Plh Kepala OPD itu ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Definitif yang sedang berhalangan.

"Plh, Pj punya kewenangan yang terbatas, jadi ketika Pj. Gubernur dan Plh Kadisdik melampaui batas aturan tugasnya itu sangat patal karena bisa menyebabkan mal administrasi dan bisa juga dilaporkan ke Komisi ASN". ujarnya

Selanjutnya Sundan Wijaya selaku anggota P2KP sendiri menjelaskan, diskusi tersebut dilakukan untuk memperkuat rumusan gerakan ke depannya.

"Diskusi ini dilakukan sebagai salah satu upaya mencari solusi, agar penempatan jabatan di Dinas Pendidikan Sumsel berjalan sesuai aturan bukan titipan," jelas Sundan Wijaya, melanjutkan.

"Kami menduga mutasi jabatan yang dilakukan oleh Pj. Gubernur di Dinas Pendidikan ini syarat akan kepentingan, makanya setelah ini kami akan menuntut Mendagri untuk mencopot Pj. Gubernur Sumsel," tutup Sundan Wijaya.

Sebagai penutup Ediyansyah selaku Ketua Pelaksana Diskusi mengucapkan, terimakasih kepada seluruh undangan yang hadir dalam diskusi tersebut.

"Semoga kami bisa lebih cepat menentukan arah gerakan kami ke depan dan tetap mengawal pendidikan agar terbebas dari politisasi," tutup Ediyansyah.

Diskusi berlangsung sekitar 2 (Dua) jam, yang selanjutnya diakhiri dengan Buka Puasa Bersama (Bukber).

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Akankah PKB dan Demokrat Berkoalisi Di Pilwako Palembang,?

Palembang - Banyak persiapan yang dilakukan oleh partai politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia, bahkan di provinsi Sumatera selatan 

Selain persiapan dan strategi yang matang, pastinya konsolidasi serta komunikasi lintas partai mulai dibangun demi menyamakan sudut pandang program kerja membangun daerah ke depannya.

Tidak hanya di tingkat pusat, persiapan ini pun dilakukan oleh pengurus wilayah ataupun cabang dari partai politik yang akan mengikuti kontestasi tersebut salah satunya Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Palembang.

Meski di Pemilihan Legislatif lalu jumlah suara meningkat tajam yang pada Pemilu 2018 mendapat suara 62 ribu di Pileg 2024 menjadi 73 Ribu untuk kota Palembang, meski harus kehilangan 2 kursi dari sebelumnya.

Seperti yang diungkapkan oleh H Sutami Ismail Ketua DPC PKB kota Palembang, disela - sela kegiatan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PKB Sumsel, dihotel Swarna Dwipa, Sabtu malam (30/03/2024), dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh kader dan Caleg yang telah berjuang meningkatkan suara PKB.

" Alhamdulillah, Pastinya sebagai ketua DPC PKB mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada semua pihak atas pencapaian pada Pileg 2024 lalu", kata H Sutami Ismail.

Dilanjutkannya, Bahwa meski kursi di DPRD berkurang namun ada peningkatan jumlah suara yang cukup signifikan yang pada Pemilu 2018 hanya 62 Ribu ditahun 2024 meningkat tajam menjadi 72 ribu di kota Palembang

Terkait Pilkada kota Palembang, Sutami yang dikenal sebagai sosok bertangan dingin yang berhasil membawa perubahan untuk PKB Kota Palembang menjadi semakin baik, mengungkapkan memang ada rencana untuk ikut serta dalam Pilwako Palembang.

" Untuk Pemilihan Walikota Palembang 2024, kami memang berencana untuk ikut turut serta dalam kontestasi tersebut, sehingga saat ini sedang melakukan penjajakan dengan partai lain", ungkapnya

Tanpa bermain kata - kata, Sutami mengungkapkan bahwa saat ini DPC PKB telah melakukan komunikasi dengan partai Demokrat untuk melakukan penjajakan.

" Salah satu partai yang saat ini sudah melakukan komunikasi terkait koalisi di Pemilihan Walikota Palembang adalah partai Demokrat", tegas Sutami

Mengakhiri perbincangannya Sutami mengatakan, meski telah melakukan komunikasi DPC PKB juga sedang wait and see (Menunggu Dan Melihat) perkembangan dinamika politik ke depannya.

" Walaupun kita telah melakukan komunikasi dengan Demokrat tetapi saat ini kita juga masih melihat dan menunggu keputusan partai ataupun dinamika politik yang akan terjadi kedepannya", tutur H Sutami Ismail Ketua DPC PKB Kota Palembang.

(Cha/Rilis Galon)

Share:

Baca Lagi

DPC PKB Siap Berlaga Di Pilkada 2024 Untuk Kabupaten PALI

Palembang - Menyikapi akan berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia termasuk Sumatra Selatan (Sumsel), DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap mendukung kader terbaiknya.

Ketua DPC PKB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Aka Cholik Darlin kepada awak media menyampaikan, setelah Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) DPC PKB se-Sumsel, kedepannya PKB akan menggelar Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab). Dimana, salah satunya hasil dari Rapimcab tersebut adalah masalah Pilkada.

"Hasil keputusan dari Rapimcab nanti akan kami sampaikan ke wilayah, selanjutnya oleh wilayah akan disampaikan ke DPP", ujar Cholik dalam wawancaranya di acara Rapimwil PKB Sumsel, bertempat di Swarna Dwipa Hotel, Sabtu (30/03/24).

Lanjut kata Cholik, namun pada kesempatan ini PKB sudah membangun koalisi dengan beberapa partai politik, diantaranya PAN, Nasdem, P3 dan Partai Ummat.

"Ya, kebetulan Ketua Koalisinya dari PAN, karena saat ini PAN mendapatkan 5 Kursi dan sebagai kandidat terkuat Calon Ketua DPRD", ucapnya.

Dilain itu, untuk calon wakil ketua DPRD ditunjuk dari beberapa Partai yaitu, PBB, Partai Ummat, Partai Nasdem dan P3. Sedangkan PKB sendiri ditunjuk sebagai Sekretaris sekaligus juru bicara.

"Sementara PKB sendiri mengusulkan Ubaidillah sebagai Calon Bupati PALI, dengan alasan, karena PAN Partai pemenang dengan mendapatkan 5 kursi. Namun tidak menutup ruang bagi Calon lainnya dari eksternal koalisi tersebut", jelas Cholik.

Masih kata Cholik, setelah terbentuknya koalisi tersebut, maka Partai masing-masing akan membangun komunikasi melalui DPW dan DPP Partainya masing-masing.

(Cha)

Share:

Baca Lagi