DPD KNPI Banyuasin Siap Gelar MUSDA Ke- VII Juni Mendatang.

Siap Gelar Musda Ke VII, DPD KNPI Bentuk Panitia Persiapan 

Banyuasin - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kabupaten Banyuasin menggelar rapat persiapan Musyawarah Daerah (MUSDA) ke VII sekaligus halal bihalal pemuda. 

Rapat tersebut dipimpin langsung ketua DPD KNPI Banyuasin Bung Ismail Fahmi, S. Thi., serta turut dihadiri Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda Pariwisata dan Olahraga (Disporapar) Banyuasin M. Risik., para Ketua OKP, PK Kecamatan serta jajaran personalia DPD KNPI Banyuasin. 

Ismail menjelaskan pemilihan ketua DPD KNPI Banyuasin telah menetapkan susunan panitia dan telah menentukan tanggal pemilihan. 

"DPD KNPI akan menggelar Musda pada rabu 26 Juni 2024, dipersilahkan kepada pemuda terbaik yang ada di Bumi Sedulang Setudung untuk mendaptarkan diri.," Ungkap Ismail pada Jum'at (19/04/24) sore. 

Ismail fahmi berharap kepada panitia musda VII yang telah kita sepakati bersama agar dapat berkerja dengan baik dan menjaga netralitasnya sehingga berjalannya musda tersebut dengan lancar tanpa ada suatu kendala apa pun.

"Saya berharap agar para pemuda selalu memegang teguh komitmen tetap kompak, solid, menjaga idelisme dan tentunya bermoral yang baik," Tutupnya. 

Red.

Share:

Baca Lagi

Serap Aspirasi Masyarakat, Anggota DPRD Banyuasin Laksanakan Reses Ke-1 di Tiap Dapil Masing-Masing

Banyuasin - Reses ke-1 Masa Persidangan II Tahun 2024, anggota DPRD Kabupaten Banyuasin kembali turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dalam kegiatan Reses ke-1 Masa Persidangan II Tahun 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai daerah pemilihan (Dapil) di seluruh Kabupaten Banyuasin.

Anggota DPRD dari Dapil I, Sopian Hadi (Partai Gerindra), Husin Kanedi,SE (Partai PPP), Yudhis Saputra,S.Kom (Partai PDIP), Sakri,SH (Partai PKPI), Nopriadi, ST(Partai Hanura), Endang Sari,SE (Partai PKB), Suis Tiqlal Effendi,SE,M.Si (Partai Golkar) Sriyatun,SP (partai PAN).

Mereka telah menyelesaikan reses mereka di wilayah yang meliputi Kecamatan Sembawa dak Kecamatan Rantau Bayur.

Dalam kegiatan reses tersebut, para anggota DPRD mendapatkan berbagai aspirasi dari masyarakat, seperti :

Pembangunan infrastruktur, Masyarakat di berbagai desa meminta pembangunan jalan, sekolah, normalisasi sungai, jembatan, dan Air PDAM.

Anggota DPRD dari Partai Golkar Suis Tiqlal Effendi mengatakan ia melakukan reses di empat Desa seperti Desa Limau, Desa Rimba Balai, Desa Sungai Pinang dan terakhir Desa Semuntul.

“Untuk di Limau warga minta cor jalan di dusun siderejo, mereka juga mobil Ambulance, rehab kantor kades dan rehab posyandu,”kata Suis.

Suis menambahkan, untuk Desa Rimba Balai warga minta di terus kan normalisasi sungai. Pagar sekolah serta jalan penghubung dari Desa ke TOL yang tidak ada gorong-gorongnya.

“Sementara untuk Desa Sungai pinang mereka minta bangunkan gedung serba guna serta jalan penghubung dusun cengol dgn dusun leban pilas. Untuk Desa Semuntul minta diteruskan pembuatan jembatan titian serta minta rehap gedung sekolah SD dan SMP yang ada di desa tersebut,” bebernya.

Senanda juga di katakan Anggota Dewan dari Partai Hanura, Nopriadi, ST. Ia melakukan reses juga di empat Desa yakni Desa Lubuk Rengas, Desa Lebung, Desa Pelajau Ulu dan Desa Sukaraja.

“Untuk Desa Lebung dan Desa Lubuk Rengas mereka minta lanjutkan pembangunan jalan yang menuju Pangkalan Balai, serta mereka juga minta lampu jalan karena kalau malam hari tidak ada lampu penerangan di sepanjang jalan,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh warga Desa Pelajau Ulu dan Desa Sukaraja mereka juga meminta pembangunan jalan poros yang menanjak karena sudah banyak mobil yang temundul turun kembali, sambung Nopri.

“Mereka juga minta lampu penerangan jalan, karena sering terjadi pembegalan dan penyempitan jalan oleh kayu-kayu PDAM, dan warga Sukaraja minta Air PDAM mengalir bersih, minta jaringan kabel PLN di tambah,” ujarnya.

Husin Kanedi, SE dari Partai PPP, menyampaikan bahwa reses merupakan salah satu tugas penting bagi anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.

“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan pembahasan di DPRD dan selanjutnya akan diusulkan kepada pemerintah daerah untuk direalisasikan,” tandasnya. (Dil) 

Share:

Baca Lagi

Pansus III Merekomendasikan Kepada Pemkab Banyuasin untuk Melakukan Optimalisasi PAD

Banyuasin -  Panitia khusus (pansus) III DPRD Kabupaten Banyuasin meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut di ungkapkan oleh Juru Bicara Pansus III M, Nasyir, saat menyampaikan laporan pembahasan pansus LKPJ Bupati Banyuasin tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna DPRD Banyuasin, di gedung Paripurna DPRD Banyuasin, Senin (1/4).

Nasyir mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan pansus, terdapat beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian Pemkab Banyuasin, salah satunya adalah terkait dengan PAD.

“Pansus III merekomendasikan kepada Pemkab Banyuasin untuk melakukan optimalisasi PAD dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta melakukan penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih baik,” kata Nasyir.

Selain itu, pansus III juga meminta Pemkab Banyuasin untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, serta melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

“Pansus III berharap agar Pemkab Banyuasin dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan dengan sebaik-baiknya,” ujar Nasyir.

Share:

Baca Lagi

Pengusaha Bus Pekalongan Dukung Irjen Pol Ahmad Luthfi Maju Dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2024

Pekalongan - Dukungan untuk Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2024 terus mengalir, kali ini salah satunya muncul dari pengusaha bus ternama di Kabupaten Pekalongan.

Pengusaha tersebut tak lain adalah Zaenal Arifin warga Desa Karangdowo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang merupakan pengusaha PO Bus Ivan Motor. Ia telah menyatakan dukungan terhadap Kapolda Jateng untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jateng. 

Menurut Zaenal Irjen Pol Ahmad Luthfi sudah dikenal masyarakat secara luas. Ahmad Luthfi juga dikenal baik dan dekat dengan semua kalangan masyarakat.

"Kami sangat yakin menyatakan dukungan untuk Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi menjadi Calon Gubernur Jateng," kata Zaenal, Minggu 21 April 2024.

Dukungannya untuk Irjen Pol Ahmad Luthfi tersebut berdasar dari Kapolda yang sukses memimpin Polda Jawa Tengah dan menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang aman dan kondusif dan sangat layak melanjutkan kepemimpinannya di Jawa Tengah sebagai kepala daerah.

“Sosok Irjen Ahmad Lutfi sangat baik dan tegas, sering menggelar bakti sosial dan selalu tanggap untuk masyarakat," ungkapnya.(Rilis Mbah Yanto)

Share:

Baca Lagi

Tanggal 5 Mei 2024 Pasangan CHABOY Daftar ke KPU Kota Palembang, Ribuan Tukang Ojek, Becak, Bentor dan Pedagang Kaki Lima Siap Mengawal

Palembang _ Pada tanggal 05 Mei 2024 mendatang, dengan membawa 2000-5000 pendukung Bakal Calon Wali Kota (Bacawako) dan Wakil Wali Kota (Bacawawako) Kota Palembang jalur independen Charma Afrianto dan Novembriono (CHABOY) akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang.

Hal ini disampaikan oleh Idasril Firdaus Tanjung selaku Ketua tim pemenangan CHABOY sekaligus sebagai juru bicaranya dalam acara Konferensi Pers yang berlangsung di Pempek Candy & Resto, jalan Kapten A. Rivai, Minggu (21/04/24).

Idasril menyampaikan, dengan suasana gembira pihaknya akan memeriahkan dalam mengantarkan pasangan CHABOY ke KPU Kota Palembang.

“Ya' kami akan mendaftarkan diri ke KPU Kota Palembang bersama 2000-5000 an orang yang terdiri dari berbagai profesi seperti tukang ojek, tukang becak dan pedagang kaki lima," ucap Idasril kepada awak media.

Masih kata Idasril, alasan mereka (Pendukung) beramai-ramai karena masyarakat Kota Palembang sangat menginginkan pasangan CHABOY.

“Charma Afrianto SH dan H. Novembriono adalah harapan kami, karena kami menilai dan melihat mereka bisa menjadi pasangan yang amanah. Kami juga memastikan mereka akan menunjukkan kwalitas dan kecerdasannya dalam memimpin Kota Palembang,” ujarnya.

Selain itu Idasril juga mengatakan, bahwasanya sudah ada beberapa Partai Politik (Parpol) yang melirik pasangan CHABOY dan menghubunginya. 

Menurut Idasril CHABOY akan tetap melalui jalur independen, hal ini dapat dibuktikan dengan KTP yang masuk hampir mencapai 100.000. Dan, ini sebagai bukti dukungan real dari masyarakat Kota Palembang.

"Ya' jika 100.000 KTP masih kurang kami siap menambahnya," imbuh Idasril.

Sedikit Idasril mengungkapkan, Charma Afrianto sudah bekerja untuk masyarakat Kota Palembang sejak 4 tahun silam, diantaranya seperti menjalankan program rejeki dalu, bagikan ratusan kursi roda, pemberian modal untuk Warung Rumah (Warmah), diskusi kampung dan terakhir yang sedang berjalan saat ini program Pangan Murah untuk Rakyat.

"CHABOY bekerja untuk masyarakat, sebelum menjadi Wali Kota saja beliau sudah peduli dengan masyarakat Kota Palembang. Nanti kita akan konvoi dari air mancur menuju ke KPU kota Palembang,” tandasnya.

Ditempat dan waktu yang sama, Agus Harianto, ketua Satu Komando SK-18 Kecamatan, sekaligus sebagai Sekretaris tim pemenangan mengatakan, dirinya hadir karena hati terpanggil bukan dipanggil.

“Perlu diingat, kami hadir dari hati yang terpanggil, dan kami siap mendukung pasangan CHABOY tanpa ada paksaan,” tegas Agus.

Hal ini ditambahkan juga oleh Ketua organisasi DAG (Demi Anak Generasi) yaitu Solbian, dirinya kenal dengan sosok Charma Afrianto jauh dari sebelum beliau mau mencalonkan diri menjadi Wali Kota Palembang yaitu sebagai sosok Ketua DPP Gencar Indonesia.

“Beliau telah berbuat banyak untuk masyarakat Kota Palembang. Setelah kenal dan akrab kami yakin beliau (Charma Afrianto) memang cocok untuk menjadi Wali Kota Palembang berikutnya,” pungkas Solbian di akhir pembicaraan.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Berbuntut Panjang : GAASS Kecam Tindakan Represif Oknum Polisi Pada Aksi Kantor Gubernur Sumsel

Palembang _ Aksi demo Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) yang dilakukan di kantor Gubernur, Jum’at (19/4/2024) yang saat itu mendapatkan tindakan represif oknum kepolisian berbuntut panjang. 

Pasalnya GAASS Sumsel akan melakukan aksi demo di Polda Sumsel untuk meminta Kapolda memecat Kapolresta Palembang karena tidak bisa mengayomi dan mengatasi oknum anggotanya yang bertindak arogan dan represif terhadap masa aksi.

Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Ketua GAASS, Andi Leo saat melakukan jumpa pers mengatakan tindakan represif aparat kepolisian dan satuan Pol PP pada saat GAASS melakukan aksi demo yang menyebabkan beberapa pihaknya terluka tidak dapat ditolerir.

“Kami merasakan tindakan aparat kepolisian dan satuan Pol PP sangat di luar batas serta mengecewakan, karena oknum polisi mendorong dengan keras sampai melakukan pemukulan dengan menggunakan tongkat kepada kami, ” ujar Andi Leo dalam konferensi pers, Jum’at (19/4/2024).

Saat konferensi pers yang digelar pasca aksi itu, Andi Leo menjelaskan bahwa GAASS merasa dirugikan atas perlakuan yang represif dilakukan oleh pihak pengamanan.

“Polisi dan Pol PP yang seharusnya mengayomi dan melindungi kami saat menyampaikan aspirasi, tapi ini malah melakukan aksi dorongan dan adu jontos dengan masa aksi. Anggota saya ada yang dipukul dan ditendang oleh oknum petugas, itu sangat menyakitkan. Kami merasa dirugikan karena mendapat tindakan kekerasan pada aksi demo tadi,” jelasnya. 

Andi Leo menambahkan jika pihaknya tidak akan tinggal diam atas insiden yang dilakukan oleh oknum polisi dan kekerasan oleh oknum Pol PP. GAASS akan melakukan aksi demo di Polda Sumsel untuk meminta Kapolda agar segera pecat Kapolres Palembang karena tidak bisa mengayomi dan mengatasi oknum anggotanya yang bertindak represif terhadap masa aksi, tambahnya. 

Perlu diketahui bahwa GAASS melakukan aksi demo di kantor Gubernur Sumsel pada pukul 14.00 WIB. Setelah berorasi di halaman kantor mahasiswa hendak berfoto dengan membawa spanduk yang bertuliskan “Kantor Gubernur Sumsel Disegel” namun dihalangi oleh petugas keamanan.

Karena tidak diizinkan, beberapa mahasiswa beradu mulut hingga terjadi dorongan dengan petugas keamanan. Aksi dorong-mendorong pun tak terelakkan. Hingga puncaknya terjadi saat tongkat salah seorang petugas keamanan mengenai wajah Wahyu (Ketua PC GAASS Banyuasin). 

Mahasiswa menilai petugas keamanan sudah melakukan tindakan kekerasan dan tindakan ini tidak dapat diterima karena sudah melanggar Hak Asasi Manusia.(Cha)

Share:

Baca Lagi

HIMPKA dan Penggiat Pendidikan Mengecam Mekanisme PPDB 2024 di Sumsel Melanggar Hak Anak dan kearifan Lokal

Palembang - penggiat pendidikan dan organisasi masyarakat di Sumatera Selatan (Sumsel) mengecam mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 yang mereka anggap merugikan hak anak atas pendidikan dan kearifan lokal. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Keluarga Taman Siswa (HIMPKA) Sumsel bersama sejumlah penggiat pendidikan lainnya menyuarakan keprihatinan mereka terhadap proses PPDB. Hal ini diungkap dalam aksinya di kantor Gubernur Sumsel, Jum'at (19/04/24).

Menurut Ki Mus Mulyono koordinator aksi dalam orasinya mengatakan, mekanisme penerimaan siswa baru tahun ini dinilai tidak memperhatikan kebebasan anak dalam memilih pendidikan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Merujuk pada Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 13 Tahun 202, seharusnya mencerminkan kearifan lokal di Sumsel, namun dinilai tidak relevan dengan kondisi sebenarnya.

" Kami sangat kecewa, karena PPDB tahun ini tidak mengedepankan kebebasan anak dalam memilih serta mendapatkan pendidikan yang layak," ujar Mus.

Ali Goik penggiat hak anak dan budayawan Sumsel menambahkan, satu poin kritis dalam pernyataan tersebut adalah alasan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Kepsekjen Nomor 47/M/2023 yang menyebabkan polemik dalam penerimaan PPDB tahun 2024.

Ali Goik juga mempertanyakan otonomi pendidikan, apakah infrastruktur pendidikan di Sumsel sudah setara dengan Jakarta,?. 

"Setiap kecamatan yang ada di Sumsel apakah sudah memiliki SMAN, dan apakah pengawasan terhadap penerimaan siswa baru sudah memenuhi kriteria yang baik, kalau itu sudah terpenuhi barulah bisa aturan tersebut diterapkan," jelas Ali Goik.

Berikut tuntutan HIMPKA dan pendidikan:

1. Pj. Gubernur Sumsel untuk segera mengambil langkah tegas atas permasalahan terkait PPDB tahun 2024 yang mengkebiri kebebasan hak anak atas pendidikan

2. Meminta Pj. Gubernur Sumsel agar melihat kearifan lokal di Sumsel.

3. Meminta Pj. Gubernur Sumsel untuk segera menindaklanjuti surat edaran PPDB tahun 2024 yang mengkebiri Hak Anak. 

4. Meminta Pj. Gubernur Sumsel untuk tegas kepada siapapun yang diduga terindikasi didalam rekomendasi Ombudsman RI Perwakilan Sumsel serta adanya Mal Adminitrasi didalam PPDB tahun 2024.

Share:

Baca Lagi

Gudang BBM Ilegal di Belakang RM Adem Ayem Ogan Ilir Diduga Milik Saudara Koyel Tidak Tersentuh Oleh Hukum, Ini Ada Apa,?

Ogan Ilir - Maraknya bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Ilir membuat resah masyarakat. Dimana, karena BBM tersebut sangat diragukan kemurniannya atau tidak berdasarkan standar produksi Pertamina.

Dari penelusuran awak media, ada beberapa Gudang BBM ilegal di Desa Semambu, Kecamatan Indralaya, salah satunya Gudang BBM ilegal yang diduga milik saudara Koyel. Gudang tersebut persisnya berlokasi di belakang Rumah Makan Adem Ayem di jalan lintas Palembang-Indralaya, KM.24 Kabupaten Ogan Ilir.

Saat beberapa awak media yang kebetulan melintas, mendapatkan beberapa kendaraan Tanki Minyak Pertamina sedang melakukan bongkar muat BBM. 

Salah satu awak media berita online yang enggan disebut namanya mengatakan, ada beberapa kendaraan tanki Pertamina melakukan aktivitas bongkar muat BBM. Namun, yang jadi pertanyaan, kenapa kendaraan tersebut tidak melakukan bongkar muat di tempat yang semestinya seperti di SPBU.

"Ya' saya lihat di belakang Rumah Makan Adem Ayem ada mobil Tanki BBM Pertamina sedang melakukan bongkar muat, dan ini bisa dipastikan kegiatan ilegal," ujarnya, pada Kamis (18/04/24).

Selain itu, keberadaan gudang-gudang BBM ilegal tersebut tidak tersentuh oleh hukum. Mustahil Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Kepolisian setempat tidak mengetahui kegiatan tersebut, sedangkan keberadaan gudang-gudang itu letaknya di pinggir jalan.

"Kami berharap kepada APH khususnya dari Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penindakan, karena kegiatan ini sudah sangat merugikan pemerintah dan masyarakat," pungkasnya.

Share:

Baca Lagi