Aliansi Masyarakat Peduli Kota Palembang Bersama Kapolsek IT.I Secara Simbolik Segel Pintu Utama Parkside's Hotel
Diduga Ada Upaya Penggelapan, Tiga Tahun PT MEP Belum Bayar Pajak Listrik
Mantan Bupati Lahat Tiga Kali Mangkir, KPKN Desak Komisi Yudisial Awasi Persidangan
Polsri Kampus Banyuasin Jadi Andalan Daerah dalam Mencetak SDM Berkualitas
Polsri Kampus Banyuasin Jadi Andalan Daerah dalam Mencetak SDM Berkualitas
ReformasiRI.com, Pangkalan Balai – Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA, IPU, ASEAN ENG, menegaskan bahwa Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) Kampus Banyuasin merupakan kebanggaan daerah karena mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja.
Hal tersebut disampaikan Sekda Erwin dalam sambutannya saat membuka acara Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru Polsri Kampus Banyuasin yang diikuti oleh siswa dan siswi SMA/SMK se-Kabupaten Banyuasin di Auditorium Pemkab Banyuasin, Kamis (06/02/2025).
Menurutnya, pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mencetak tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan industri dan sektor ekonomi lokal. Keberadaan Polsri Kampus Banyuasin diharapkan mampu menjadi solusi dalam menyiapkan SDM unggul untuk kemajuan Kabupaten Banyuasin.
“Polsri Kampus Banyuasin memiliki empat jurusan utama yang sangat relevan dengan kebutuhan daerah, yaitu Administrasi Bisnis, Akuntansi, Manajemen Informatika, serta Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian. Masing-masing jurusan ini dirancang untuk mendukung sektor unggulan Banyuasin, mulai dari UMKM, industri kreatif, keuangan, digitalisasi, hingga agribisnis,” jelasnya.
Lebih lanjut, Erwin menambahkan bahwa dengan adanya Polsri Kampus Banyuasin, diharapkan tercipta lulusan yang tidak hanya unggul dalam keterampilan teknis, tetapi juga memiliki jiwa wirausaha serta daya saing yang tinggi di dunia kerja.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Banyuasin berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah daerah agar pendidikan vokasi semakin berkembang.
“Kami mengajak generasi muda Banyuasin untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Pendidikan vokasi adalah jalan menuju peningkatan kompetensi diri serta turut serta dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Reel/Dy)
Tiket KA Masa Lebaran Sudah Bisa Dipesan, KAI Divre III Palembang Imbau Pelanggan Beli Tiket Melalui Aplikasi dan Agen Resmi
70 Siswa TK Kunjungi Binpotmar 1 Ilir Untuk Pengalaman Edukatif
Pemkab Banyuasin Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2026: Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Pemkab Banyuasin Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2026: Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan
ReformasiRI.com, Pangkalan Balai, – Dalam upaya menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang komprehensif dan selaras dengan regulasi nasional, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 di Auditorium Pemkab Banyuasin. Acara ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin Muhammad Farid, S.STP., M.Si, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., M.BA., IPU., ASEAN Eng, serta dihadiri oleh para kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.Kamis (6/2/2025)
Forum ini menjadi momen strategis bagi Banyuasin untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan rencana pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis daerah, demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.
Pentingnya Perencanaan yang Sinergis dan Partisipatif
Dalam sambutannya, Pj Bupati Muhammad Farid menekankan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan visi pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global yang terus berkembang.
"Hasil dari forum ini harus menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama antar-stakeholder, sehingga keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dapat berjalan selaras. Semua saran dan masukan akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan untuk penyempurnaan RKPD 2026," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus fokus pada target pembangunan dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan efisien. RKPD Banyuasin 2026 juga harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Fokus Pembangunan Banyuasin 2026
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Litbang sekaligus Sekda Banyuasin, Erwin Ibrahim, dalam laporannya menyoroti beberapa isu strategis pembangunan daerah tahun 2026, yaitu:
✅ Peningkatan kualitas sumber daya manusia
✅ Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah
✅ Penurunan angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan
Ia juga mengungkapkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Banyuasin mengalami penurunan dari 0,56% di tahun 2023 menjadi 0,49% di tahun 2024.
"Tahapan pembangunan 2025-2029 sangat krusial untuk meletakkan dasar transformasi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, RKPD 2026 harus difokuskan pada penguatan fondasi dan pemerataan pembangunan berkelanjutan," kata Erwin Ibrahim.
Lima Tujuan Strategis Forum Konsultasi Publik
Sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD, forum ini bertujuan untuk:
1️⃣ Menyampaikan dokumen perencanaan secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan
2️⃣ Menyerap ide, gagasan, dan pemikiran kreatif dari para stakeholder
3️⃣ Mengoptimalkan peran serta partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan
4️⃣ Menjalin komunikasi dan keterpaduan dengan stakeholder pembangunan
5️⃣ Menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah
Dengan adanya forum ini, Pemkab Banyuasin berharap dapat menyusun perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, berbasis data, serta mampu menjawab tantangan ekonomi dan sosial di masa depan.
Pemkab Banyuasin berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan yang matang dan berbasis partisipasi.
Polri dan Kementan Siapkan Penanaman Jagung 1 Juta Hektar di Sumsel
Polri dan Kementan Siapkan Penanaman Jagung 1 Juta Hektar di Sumsel
Palembang, ReformasiRI.com – Polda Sumsel dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) menggelar rapat koordinasi (rakor) guna membahas kesiapan program penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar di lahan perkebunan dan lahan lainnya. Program ini bertujuan mendukung target swasembada pangan nasional 2025.
Rakor yang digelar secara hybrid ini dipimpin oleh Inspektorat Pengawasan Umum Polri (Itwasum Polri) dan dihadiri oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementan beserta jajaran terkait.Saat dikonfirmasi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi, SIK, MH melalui Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo, SIK, MSi membenarkan bahwa kegiatan rakor telah dilaksanakan beberapa hari lalu (13/01/2025).
"Ini merupakan bentuk komitmen, sinergi, dan kontribusi Polri dalam mendukung program prioritas Presiden RI Asta Cita guna memperkuat ketahanan pangan," ujar Sudrajad.
Dalam rakor tersebut, Kementan menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Polri (Polda Sumsel) dalam program ketahanan pangan ini. Rakor kemudian dilanjutkan dengan rapat internal yang dipimpin oleh Karo SDM Polda Sumsel bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.
Rapat turut dihadiri oleh sejumlah pihak, di antaranya:
- Kepala Dinas Perkebunan Sumsel
- Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
- Jajaran Polda Sumsel
- Kepala BSIP Sumsel
- Perwakilan Dinas Pertanian TPH Sumsel
- BPN
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang
- Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera
- PT Pusri
- Perum Bulog
- PTPN
Dalam rapat tersebut, ditegaskan bahwa seluruh pihak harus berkomitmen dan konsisten dalam menjalankan program ini sesuai data yang telah disusun. Sebagai langkah awal, pelaksanaan tanam serentak secara simbolis akan dilakukan di Kabupaten Ogan Ilir.
Sinergi antara Kementan dan Polri dalam mewujudkan swasembada pangan ini diharapkan menjadi strategi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, Indonesia optimis mampu mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan di masa depan. (Rina)