Diduga Banyak Kejanggalan, Ketua Lembaga PST Laporkan CV Wahana Prima Ke Kejati Sumsel

ReformasiRI.com |Palembang _ Ketua Lembaga Pemerhati Situasi Terkini (PST), Dian HS membuat Laporan dan Pengaduan (Lapdu) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), di Jalan Gubernur H Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang.

Adapun yang dilaporkan oleh Dian diantaranya terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran seperti yang tertera pada Nomor Laporan: 9052/LP/PST/05/2025

Dian menjelaskan, Laporan dan Pengaduan dibuat karena adanya temuan terkait dugaan kekurangan volume serta bahan dan manipulasi harga pada pekerjaan, peningkatan Jalan Desa Karang Mulya, Kabupaten Muara Enim.

Selain itu adanya dugaan pengarahan tender pemenang lelang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim terhadap CV. Wahana Prima sebagai pengguna anggaran yang dalam pengerjaannya terkesan tidak sesuai spek teknis. 

Seperti contoh, di dalam kontrak untuk pekerjaan Pengerasan Beton Semen (PPC) harus menggunakan beton dengan mutu beton K 250.

Namun, nyatanya dengan hasil sample yang telah dilakukan pengujian beton dengan sample 3 benda uji menggunakan metode uji Kuat tekan nilai beton yang terpasang didapat mutu beton rata-rata K-91,7. Hal ini jauh dari spek teknis yang di isyaratkan.

"Nilai uji kuat tekan nilai beton semuanya ada kami lampirkan," kata Dian pada awak media Beritapali.com, Rabu (28/05/2025).

Lanjut Dian, dirinya dapat menyimpulkan bahwa nilai kerugian negara yang di dapat dengan kurangnya volume Agregat B dan beton yang terpasang tidak sesuai dengan mutu beton yang diminta dalam Spesifikasi teknis.

Adapun dugaan kerugian negara pada pekerjaan peningkatan Jalan Desa Karang Mulya diantaranya sebesar Rp.469.452.921,96 (Empat ratus enam puluh Sembilan juta, Empat ratus lima puluh dua ribu, Sembilan ratus dua puluh satu rupiah, Sembilan puluh enam sen).

Sedikit Dian menambahkan, pada analisa terlampir selain mutu yang dimainkan, beberapa item yang ada pada analisa ternyata tidak terpasang seperti Plasticizer, Polytene 125 Mikron dan Multiplek 12 MM serta alat seperti Wheel Loader, Concrete Pan Mixer dan Water Tank Truck tidak ada dilapangan.

"Pekerjaan tersebut ada pada APBD Tahun Anggaran 2023, itu semua kami ketahui berdasarkan hasil invetigasi dan wawancara dengan beberapa warga desa setempat," pungkas Dian tutup pembicaraan.

(Cha) 

Share:

Baca Lagi

Rumitnya SPMB 2025 Picu FPGSS Menggelar Aksi Damai di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel

ReformasiRI.com |Palembang _ Massa dari Pemuda Garuda Sumatera Selatan (FPGSS) menggelar aksi damai di halaman Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Jalan Kapten A Rivai Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. 

Aksi damai digelar terkait dugaan permasalahan kisruhnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 di Provinsi Sumsel.

Iqbal Tawakal, Ketua FPGSS mengatakan melalui pendidikan negara berusaha menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berprestasi dan siap bersaing.

“Pendidikan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Iqbal, Selasa (27/05/2025).

Masalah kisruhnya SPMB, apa jadinya jika ada anak atau siswa yang tidak diterima oleh salah satu sekolah karena adanya aturan atau jalur afirmasi, domisili, tes akademik dan prestasi yang menjadi penghambat mereka untuk bersekolah di sekolah tujuan mereka.

“Jika mau sekolah saja di persulit ini namanya sama saja dengan merenggut hak anak atau siswa dalam menuntut ilmu,” tegasnya.

Lanjut kata Iqbal, banyak sekali pengaduan dari orang tua siswa yang anak-anaknya tidak diterima di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Palembang.

“Kami menduga SPMB Tahun 2025 ini di manfaatkan oleh oknum-oknum yang ada di Dinas Pendidikan untuk mencari keuntungan pribadi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, melalui aksi damai, meminta Kepala Bidang (Kabid) SMA Disdik Provinsi Sumsel segera memberi klarifikasi dan bertanggung jawab atas dugaan permasalahan kisruhnya SPMB Tahun 2025 di Wilayah Sumsel.

“Patut diduga Kabid SMA tidak bertanggung jawab terhadap Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)-nya sebagai pejabat di Disdik Provinsi Sumsel,” bebernya.

Lebih lanjut pihaknya meminta Kabid SMA segera memberikan hak sepenuhnya kepada Kepala Sekolah (Kepsek) untuk mengambil langkah terkait SPMB Tahun 2025 yang berpihak kepada masyarakat.

Selain itu juga FPGSS meminta Kabid SMA untuk bertanggung jawab atas dugaan indikasi adanya tebang pilih di Disdik Provinsi Sumsel terkait kerja sama dengan pihak aplikator dan CAT serta melibatkan pihak sekolah lain.

“Dalam hal ini patut diduga adanya indikasi persekongkolan antara Disdik dan pihak aplikator untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ucap Iqbal.

Dilain sisi Iqbal menegaskan, meminta kepada Gubernur Sumsel untuk segera mengevaluasi dan memecat serta mengganti Kabid SMA yang diduga tidak mengemban amanah UUD 1945 dalam hal pendidikan wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutup pembicaraan Iqbal.

(Cha) 

Share:

Baca Lagi

Dinas Perkimtan Kota Palembang Diduga Terdapat Kebocoran Anggaran Rp.13,2 Miliar

ReformasiRI.com |Palembang _ Ketua Umum LSM Tim Pemerhati Masalah Ham dan Korupsi (TPMHK) Sumsel Afrianto Triputra soroti swakelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palembang

Afrianto mengatakan, berdasarkan temuan inspektorat tahun 2024 diduga terjadi kebocoran anggaran pada kegiatan penerangan lampu jalan di Dinas Perkimtan Kota Palembang mencapai Rp.13,2 Miliar. 

Hal tersebut juga di benarkan oleh salah satu pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Penerangan Jalan Umum (PJU) di lingkungan Dinas Perkimtan Kota Palembang. 

Masalah tersebut terkuak setelah program penerangan lampu jalan tahun 2025 diambil alih oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang dan memerlukan penghitungan yang pas, baik itu dari sisa barang maupun SPJ Belanja pada lampu jalan tersebut.

"Penghitungan dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal ini inspektorat. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan pada swakelola lampu jalan tahun 2024 tersebut di temukan perselisihan SPJ Belanja yang diduga fiktif," ujar Afrianto biasa disapa Iyan tersebut pada Selasa (27/05/2025).

Lanjut Afrianto, sisa stok barang lampu ornamen 40W, 60W, 90W semua tidak ada sisa sehingga nilai nominal dari keseluruhan temuan inspektorat tersebut mencapai Rp.13,2 Miliar.

Untuk itu sampai saat ini kegiatan pengerjaan lampu jalan tahun 2024 Dinas Perkimtan sampai sekarang belum ada serah terima ke Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Selain itu Afrianto menjelaskan, Kepala Bidang (Kabid) nya sudah pensiun pada tahun 2024 dan Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) yang belum menyelesaikan tugasnya juga sudah pindah ke PU Bina Marga dan Tata Ruang Kota Palembang.

"Kami jadi mempertanyakan, setelah PPK dan Kabidnya sudah berganti, apakah penggantinya yang baru akan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut,?," tegas Afrianto mempertanyakan. 

Selain itu mantan Kepala Dinas Perkimtan yang telah dilantik menjadi Asisten di Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang hingga sekarang saat di konfirmasi melalui Pesan Whatsapp tidak memberikan jawaban.

"PPK-nya bukan saya nanti saya kasih nomor Handphone PPK yang baru," terang Afrianto mengutip pembicaraan PPK yang pada saat itu menjabat. 

Lanjut Afrianto, dirinya minta kepada pihak kejaksaan untuk segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan secara berjamaah. Dan, minta kejaksaan untuk mengambil alih kasus tersebut sampai ditetapkannya tersangka. 

"Kami berharap masalah ini bisa diungkap secara terang benderang agar menjadi contoh bagi instansi lain. Selain itu kepada kejaksaan agar tidak pandang bulu dalam menindak tegas para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi di Sumsel khususnya Kota Palembang," pungkas Afrianto.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Pembentukan Panitia Konferkab PWI Banyuasin 2025-2028, Syaifudin Zuhri Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua

SIARAN PERS

Panitia Konferkab PWI Banyuasin

Pembentukan Panitia Konferkab PWI Banyuasin 2025-2028, Syaifudin Zuhri Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua

ReformasiRI.com, Banyuasin – Rapat pembentukan panitia Konferensi Kabupaten (Konferkab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyuasin untuk masa bakti 2025-2028 telah digelar di Sekretariat PWI Banyuasin, Pangkalan Balai, Selasa (27/5/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua PWI Banyuasin, Asnaini Khamsin, didampingi Sekretaris Malyadi dan Bendahara Kurnia Efrida Yanti serta jajaran pengurus lainnya. Dalam rapat tersebut, secara aklamasi, Syaifudin Zuhri (Udin) terpilih sebagai Ketua Panitia Konferkab PWI Banyuasin.

“Alhamdulillah, panitia telah terbentuk. Selanjutnya, seluruh proses dan teknis Konferkab akan menjadi kewenangan penuh panitia,” ujar Asnaini dalam sambutannya.

Usai pemilihan, rapat dilanjutkan dengan penyusunan struktur kepanitiaan serta pembahasan awal terkait persyaratan calon ketua dan tata tertib pelaksanaan Konferkab, yang disusun mengacu pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) PWI.

Ketua Panitia, Syaifudin Zuhri, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada anggota PWI Banyuasin terkait ketentuan dan mekanisme pencalonan.

“Kita berharap calon ketua yang maju benar-benar serius dan berkomitmen untuk membesarkan organisasi,” tegas Udin.

Adapun waktu pelaksanaan Konferkab PWI Banyuasin akan ditentukan dalam rapat lanjutan panitia yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

Panitia berkomitmen menyelenggarakan Konferkab secara demokratis, transparan, dan sesuai dengan aturan organisasi demi menjaga marwah PWI sebagai wadah profesionalisme wartawan. (Red)

Share:

Baca Lagi

Muhammad Sayuti, S.H Hadiri Haflah Milad ke 75 dan Wisudah Akhir Kelas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum

ReformasiRI.com |Ogan Ilir _ kegiatan Haflah Milad ke 75 dan Wisudah Akhir Kelas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum (PPRU) Sakatiga yang bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) PPRU Sakatiga.

Kegiatan Haflah dan Wisudah kali ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Drs H Edward Candra, M.H, Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, SH, M.Si. Mudir Ponpes Raudhatul Ulum, KH Tol'at Wafa Ahmad LC, Ketua fraksi DPRD PKS Provinsi Muhammad Toha, S.Ag, Ketua Fraksi PKS DPRD Ogan Ilir, Muhammad Sayuti, S.H., Ketua MUI Provinsi Sumsel, Aflatun Muchtar, Kepala Kemenag OI, H. Wahidin, serta banyak tokoh masyarakat dan segenap pejabat publik lainnya

Dalam sambutannya, KH. Tol’at Wafa Ahmad, Lc selaku Mudir Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga menyampaikan bahwa ada 654 orang jumlah santriwan dan santiwati dari berbagai tingkatan yang di wisuda hari ini. Mereka adalah generasi lulusan terbaik PPRU yang siap berkontribusi untuk masa depan bangsa. Terbukti saat ini telah banyak dari mereka yang akan di wisudah telah dinyatakan di terima di berbagai kampus ternama di dalam negeri maupun luar negeri. 

Fraksi PKS DPRD Ogan Ilir, melalui Ketua Fraksinya Muhammad Sayuti, S.H. mengucapkan selamat atas dilaksanakannya Haflah Milad ke 75 dan Wisudah Akhir Kelas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum (PPRU) Sakatiga. Kita mengucapkan terimakasih kepada pihak PPRU yang telah mengundang kita diacara ini. Kita sangat terharu serta merasa bangga melihat para santriwan dan santriwati yang di wisudah hari ini. Mereka harus kita doakan agar dapat menjadi batu bata penyokong bangkitnya kejayaan islam yang rahmatan lil'alamin.

Ditengah kondisi kehidupan masyarakat seperti sekarang ini, tentu menyekolahkan anak di pondok pesantren adalah pilihat tepat bagi para orang tua. Sebab keberadaan ponpes dapat menjadi rumah dalam penyelamatan aqidah, moral, akhlaq dan pengawalan syariat Islam, serta sarana dalam mengintegrasikan ilmu agama dengan pengetahuan umum. Sehingga selain ahli dibidang agama, lulusan ponpes nantinya juga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan di dunia kerja. 

Muhammad Sayuti, S.H. yang juga merupakan Wakil ketua Komisi IV DPRD Ogan ilir ini, menyakini bahwa di usia PPRU yang ke 75 tahun, Ponpes ini telah banyak melahirkan generasi yang berprestasi dan lulusan yang menjadi para pejabat di berbagai instansi pemerintahan maupun swasta serta dibidang profesi lainnya. Tentunya keberadaan PPRU telah banyak pula memberikan kontribusi dan sumbangsi pemikiran bagi perbaikan dan kemajuan ummat.

"Saya selaku wakil rakyat, benar-benar menaruh harapan besar kepada segenap keluarga besar PPRU baik kepada santri dan santriwati yang baru saja di wisuda maupun kepada segenap alumni PPRU dimana saja. Kita berharap agar keluarga besar PPRU mampu menjadi garda terdepan dalam penyebarluasan dakwah islam, perbaikan akhlak dan moral serta terus berkontribusi pemikiran dalam kemajuan bangsa dan negara indonesia, khusunya di Kabupaten Ogan Ilir yang kita cintai ini," pungkasnya.

Share:

Baca Lagi

A Magical Journey of 9 Years, Hut Clemen Baby Shop Hadirkan Warna Baru

ReformasiRI.com |Palembang _ Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)  Clemen Baby Shop yang ke-9 tahun. 

Turut hadir dalam pembukaan acara  Novi Tjen founder Clemen Baby Shop, serta Frangky Lantong Head of Sales PT Interbat. Selain itu, Samantha Tivani dan Khansa Arumi Malika Abiyasa, cucu ketiga Gubernur Sumatra Selatan, yang akrab disapa Fine.

Tentu saja di usianya yang Ke-9 tahun, banyak hal yang dilalui oleh Clemen Baby Shop, mengingat di tahun 2020 hingga 2023 Indonesia dilanda pandemi covid 19 yang membuat banyak pelaku harus menutup usahanya, namun Clemen Baby Shop mampu melewati itu semua yang menandakan setiap program dan kualitas produk telah menjadi pilihan tersendiri bagi para orang tua.

Seperti yang diungkapkan oleh Novi Tjen Founder Clemen Baby Shop, bahwa usahanya dirintis melalui perjuangan panjang.

" Tentu saja pencapaian Clemen Baby Shop tidak didapat dengan mudah semuanya melalui proses dan perjuangan yang tidak mudah", Novi Tjen

Dilanjutkannya, Bertahan ditengah gempuran perekonomian yang tidak pasti seperti saat ini bukanlah hal yang mudah, selain konsitensi dalam memberikan produk - produk terbaik, pelayanan terbaik kepada konsumen merupakan salah bentuk keseriusan kami.

Bahkan dalam kesempatan ini Novi juga mengungkapkan bahwa konsistensi dan pelayanan yang menjadi kunci sukses, memahami dan mampu menghadirkan solusi.

" Tentu saja ini bukanlah sekedar sebuah usaha, mencoba memahami dan mampu menghadirkan solusi bagi konsumen merupakan bentuk kesungguhan kami kepada orang tua", tegasnya

Novi mengungkapkan bahwa kegiatan pada hari telah dipersiapkan secara serius karena membutuhkan waktu 3 tahun.

" Untuk lebih menunjukkan keseriusan kami dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, kegiatan expo hari ini pun membutuhkan waktu 3 tahun agar dapat terlaksana secara maksimal", beber Novi Tjen Founder Clemen Baby Shop

Menutup perbincangannya Novi Tjen mengatakan bahwa kegiatan ini pun Clemen Baby Shop Expo menawarkan berbagai promo.

" Sesuai dengan tema A Magical Journey of 9 Years, pada peringatan HUT ke-9, Clemen Baby Shop pun menawarkan berbagai macam promo seperti buy 1 get 1 free, promo bundling serta kesempatan bagi pengunjung untuk mencoba atau mencicipi produknya", tandas Novi Tjen Founder Clemen Baby Shop. 

(Cha) 

Share:

Baca Lagi

Didatangi Wartawan dan Komite, Kepsek SMPN 34 Palembang Enggan Mengaku Jabatan, Sikap Arogan Disorot!

Didatangi Wartawan dan Komite, Kepsek SMPN 34 Palembang Enggan Mengaku Jabatan, Sikap Arogan Disorot!

Palembang, ReformasiRI.com – Etika dan sikap terbuka seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari sosok pemimpin pendidikan. Namun hal tersebut tampaknya tidak tercermin dari perilaku Maya Sari Yuningsih, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Palembang.

Kunjungan silaturahmi dan komunikasi yang dilakukan oleh Nia, Bendahara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Banyuasin sekaligus pimpinan media, bersama LS yang juga anggota komite sekolah, justru berbuah kekecewaan. Keduanya datang ke SMPN 34 Palembang pada Kamis (22/05/2025) sekitar pukul 09.00 WIB untuk menanyakan prosedur penerimaan siswa baru (SPMB) 2025, mengingat ada keluarga mereka yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan.

Awalnya, mereka diterima oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Margianti, S.Pd., dan dipersilakan duduk di ruang tamu. Namun, tak lama kemudian, keduanya diminta berpindah ke luar ruangan tanpa alasan jelas. Selanjutnya, mereka diarahkan oleh seorang guru untuk menunggu di depan ruang Kepala Sekolah.

Ironisnya, meski mereka sudah duduk di luar ruang Kepala Sekolah, terdengar suara keributan dari dalam ruangan. Setelah diperhatikan, ternyata sang Kepala Sekolah tengah berbincang dengan beberapa guru di dalam ruangan yang sama.

Nia kemudian berulang kali menanyakan siapa Kepala Sekolah yang sebenarnya, namun Maya justru enggan mengaku dan hanya mengatakan, “Saya sedang beres-beres, tangan kotor.” Setelah ditekan beberapa kali, barulah Maya Sari Yuningsih mengakui dirinya sebagai Kepala Sekolah.

Situasi kian memanas saat LS terlibat adu argumen dengan Margianti, yang masih bersikukuh mengatakan bahwa Kepala Sekolah sedang sibuk dan menyarankan agar mereka datang kembali keesokan harinya.

“Kami merasa sangat disepelekan. Apakah karena kami tidak mengungkapkan identitas pekerjaan kami, maka bisa dengan mudah diperlakukan tidak hormat seperti ini?” ujar Nia geram.

Nia menilai, sikap tertutup dan arogansi Maya menunjukkan ketidaksiapan dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah. “Mungkin karena tidak berniat serius menjabat, makanya enggan memperkenalkan diri secara langsung,” ujarnya lagi.

ReformasiRI.com telah mencoba menghubungi Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang, Kaplatul Dahlia, untuk mengonfirmasi kejadian ini. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak dinas.

Kasus ini mencerminkan pentingnya reformasi dalam sikap dan etika pejabat pendidikan di lingkungan sekolah. Masyarakat berharap kejadian seperti ini tidak terulang dan menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kota Palembang. (key/ef)

Share:

Baca Lagi

Dr. Hj. Syifa Fauzia Melantik Ketua PW BKMT Provinsi Sumsel Dr. Hj. Halifah Periode 2025-2030

ReformasiRI.com |Palembang _ Dr. Hj. Syifa Fauzia, M. Arts selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) melantik Dr. Hj. Halifah, Sp.THT, MM menjadi Ketua Pimpinan Wilayah BKMT Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Periode 2025-2030.

Dihadiri dan disaksikan langsung oleh Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru, pelantikan berlangsung di Griya Agung, Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan IB.I Palembang, pada Kamis (22/05/2025).

Herman Deru dalam pidatonya menyampaikan, selama 44 tahun berdirinya BKMT tidak pernah ada konflik internal. Artinya hal tersebut harus di jaga jangan sampai terjadi timbulnya organisasi-organisasi kembaran yang AD/ART-nya belum jelas.

"Organisasi ini independen, mau profesi apa saja boleh bergabung, yang penting dia seorang muslim atau muslimah," kata Herman Deru.

Ditempat yang sama Dr. Hj. Syifa Fauzia kepada wartawan menjelaskan, dilantiknya Dr. Hj. Halifa sebagai Ketua PW BKMT Provinsi Sumsel berarti banyak motivasi dan inspirasi baru didalam majelis taklim yang akan disampaikan kepada masyarakat.

Selain itu banyak program dari BKMT yang berdampak positif bagi masyarakat dan tentunya bisa di jadikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Provinsi Sumsel.

"Kalau soal program bisa langsung di tanyakan kepada Ketua PW, namun visi dan misi BKMT yaitu, meningkatkan kualitas pembelajaran di majelis taklim," ujarnya.

Banyak hal yang bisa diberikan untuk masyarakat luas melalui kontribusi BKMT, hal ini tidak hanya dengan syiar dakwah akan tetapi bisa juga dengan menggalakan ekonomi, memberdayakan UMKM di daerah dan melakukan pelatihan-pelatihan pembangunan potensi kapasitas diri.

"InsyaAllah dengan semangat kita masih bisa melakukan syiar-syiar dakwah diseluruh Provinsi Sumatera Selatan," tandas Hj. Syifa.

Sedikit Hj. Halifa menambahkan, kinerja BKMT Provinsi Sumsel akan terus berjalan sesuai arahan dan program dari BKMT Pusat. 

"BKMT sudah ada di 14 Kabupaten/Kota dan akan terus memperluas jaringan sampai keseluruh pelosok yang ada di Provinsi Sumsel," tutup pembicaraan Hj. Halifah.

(Cha) 

Share:

Baca Lagi