PT KENT Angkat Bicara: "Gudang BBM Ilegal Yang Digerebek Bareskrim Polri Bukan Milik Kami"

Palembang – Pernyataan mengejutkan datang dari PT Kalimantan Energi Nusantaratama (PT.KENT) terkait penggerebekan gudang bahan bakar minyak (BBM) ilegal oleh tim gabungan Bareskrim Polri dan Puspomad di perbatasan Ogan Ilir - Palembang. 

Dalam keterangan yang diberikan pada hari Rabu (25/6/25) di Jakarta, perwakilan PT Kalimantan Energi Nusantaratama dengan tegas membantah kepemilikan gudang tersebut, seraya menyatakan bahwa justru mereka adalah korban dalam insiden ini. 

Pihak perusahaan mengklaim bahwa nama perusahaan mereka telah dicatut dan digunakan secara tidak sah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, merugikan reputasi serta operasional perusahaan yang selama ini selalu menjunjung tinggi kepatuhan hukum dan regulasi.

Penggerebekan gudang BBM ilegal yang berlangsung dramatis beberapa waktu lalu telah menarik perhatian publik secara luas, mengingat skala operasi ilegal yang terungkap serta melibatkan penegak hukum dari dua institusi besar. 

Lokasi gudang yang strategis di perbatasan dua wilayah administrasi, Ogan Ilir dan Palembang, disinyalir menjadi titik vital bagi jaringan distribusi BBM ilegal di Sumatera Selatan. 

Tim gabungan Bareskrim Polri dan Puspomad berhasil menyita ribuan liter BBM jenis solar dan mengamankan 7 unit mobil, serta mengamankan sopir dan juga kernet mobil.

Sejak awal, muncul spekulasi mengenai keterlibatan perusahaan besar, nama PT Kalimantan Energi Nusantaratama sempat disebut-sebut dalam beberapa laporan awal, memicu keresahan di kalangan manajemen dan karyawan perusahaan.

Menyikapi hal tersebut, PT Kalimantan Energi Nusantaratama melalui Johny sebagai Direktur , angkat bicara menjelaskan kronologi dan posisi perusahaan. "Kami sangat terkejut dan prihatin dengan pemberitaan yang mengaitkan PT Kalimantan Energi Nusantaratama dengan gudang BBM ilegal yang digerebek oleh Tim gabungan Bareskrim Polri dan Puspomad.

"Kami ingin menegaskan bahwa gudang tersebut sama sekali bukan milik kami, dan kami tidak memiliki keterkaitan operasional maupun kepemilikan aset dengan lokasi yang dimaksud," ujar Johny dengan nada tegas, Rabu (25/6/25).

Johny menambahkan bahwa PT Kalimantan Energi Nusantaratama adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi dengan rekam jejak yang bersih, taat hukum dan selalu beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Pihak perusahaan saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan pihak berwenang untuk membersihkan nama baik mereka dan membantu penyelidikan agar pelaku pemilik gudang sesungguhnya dapat terungkap dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka.

Johny juga mengungkapkan bahwa PT Kalimantan Energi Nusantaratama merasa menjadi korban, karena PT KENT hanya sebagai transporter dan tidak memiliki gudang penyimpanan sebagaimana pemberitaan di media massa.

"Kami menduga ada pihak-pihak yang sengaja menggunakan nama PT Kalimantan Energi Nusantaratama untuk melancarkan praktik ilegal mereka, demi mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan dampak hukum dan kerugian reputasi yang ditimbulkan kepada perusahaan kami, Untuk itu kami mendukung penuh pihak berwenang mengungkap dengan terang benderang permasalahan Gudang BBM Ilegal tersebut”, jelasnya. 

Untuk itu, perusahaan akan mengambil langkah hukum yang tegas terhadap siapa saja yang terbukti mencatut nama PT Kalimantan Energi Nusantaratama dan merugikan perusahaan. 

Mereka juga meminta publik dan media massa untuk lebih cermat dalam menyaring informasi, serta tidak langsung mempercayai rumor yang beredar sebelum adanya konfirmasi resmi dari pihak berwenang atau dari PT Kalimantan Energi Nusantaratama sendiri. 

"Kasus ini diharapkan dapat segera menemui titik terang, sehingga nama baik PT Kalimantan Energi Nusantaratama dapat pulih dan para pelaku kejahatan dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.

(Cha) 

Share:

Baca Lagi

Diduga Korupsi, Lembaga LIMA-K Akan Laporkan Biro Humas dan Protokol Pemprov Ke Kejati Sumsel

Palembang _ Lembaga Lumbung Informasi Masyarakat Anti Korupsi (LIMA-K) pada Kamis, 26 Juni besok akan melakukan unjukrasa sekaligus membuat Laporan dan Pengaduan (Lapdu) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel).

Syopian Amir Ketua LIMA-K sekaligus sebagai Koordinator Aksi (Korak) menjelaskan, Lapdu dibuat perihal adanya temuan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan (Abuse Of Power) yang terjadi di lingkungan Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumsel yaitu pada beberapa pekerjaan yang sudah selesai. 

Namun kata Sopyan, berdasarkan data dan hasil temuan dari tim investigasi LIMA-K dilapangan dalam beberapa pekerjaan tersebut diduga terindikasi adanya dugaan yang mengarah pada perbuatan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Adapun Pekerjaan tersebut yang pertama:

1. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu dengan nilai Anggaran :

- Total Pagu Rp.1.497.500.000.00,-

- Kode RUP: 41999938.

- Tahun Anggaran: 2023

- KLPD: Provinsi Sumsel. 

- Satuan Kerja: Biro Humas dan Protokol

- Sumber Dana: APBD

- Metode Pemilihan: Penunjuk Langsung. 

Pekerjaan yang kedua:

2. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu dengan nilai Anggaran :

- Total Pagu Rp.1000.000.000.00,-

- Kode RUP: 48611331.

- Tahun Anggaran: 2024.

- KLPD: Provinsi Sumsel. 

- Satuan Kerja: Biro Humas dan Protokol. 

- Sumber Dana: APBD

- Metode Pemilihan: Penunjukan Langsung. 

Lanjut Sopyan, Lembaga LIMA-K sudah mempersiapkan 5 Tuntutan yang akan disampaikan pada saat unjukrasa di Kejati Sumsel nanti diantaranya, 

1. Melakukan audit secara menyeluruh terhadap Pekerjaan yang telah selesai tersebut di karenakan. pekerjaan tersebut di duga rawan akan kecurangan dan tidak sesuai dengan fakta lapangan.

2. Mengecek Fakta di lapangan Terhadap Pekerjaan di atas di duga Rentan dengan manipulasi laporan pertanggungjawaban, Penyalah gunaan wewenang serta tidak sesuai dengan ketentuan.

3. Mendesak Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui jajaranya untuk menurunkan team Investigasi dan melakukan pemeriksaan secara terperinci atas kegiatan tersebut.

4. Untuk memeriksa Bendahara Pengeluaran, dan semua pihak yang diduga terlibat atas dugaan penyimpangan tersebut, dimintai keterangannya serta untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

5. Bila memang terbukti segera proses sesuai hukum yang berlaku dan secepatnya tetapkan tersangka.

"Kami berharap Kejati Sumsel bisa bekerja dengan transparan dan mudah-mudahan melalui unjukrasa serta penyampaian Lapdu ini nanti semuanya akan terbongkar," pungkas Syopian.

(Cha) 

Share:

Baca Lagi

Hardaya: Musda KNPI Banyuasin Sebaiknya Diundur, Banyak Hal Mendasar Belum Siap

Banyuasin , ReformasiRI.com -  Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 memunculkan sejumlah catatan kritis dari berbagai kalangan pemuda. Salah satunya datang dari Hardaya, tokoh muda Banyuasin yang aktif menyuarakan integritas organisasi dan pentingnya transparansi dalam proses regenerasi kepemimpinan.

Menurut Hardaya, Musda KNPI Banyuasin sebaiknya ditunda untuk sementara waktu, mengingat masih banyak hal mendasar yang perlu dibenahi, mulai dari kejelasan administrasi hingga keterbukaan terhadap siapa saja organisasi peserta yang memiliki hak suara.

> “Saya tidak dalam posisi menuduh atau menyalahkan siapa pun, namun dari berbagai informasi dan dinamika yang berkembang, pelaksanaan Musda kali ini tampaknya belum berada dalam kondisi yang ideal,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Sabtu (22/6/2025).

Hardaya sebelumnya juga telah menyampaikan pandangannya secara terbuka dalam forum Pramusda KNPI Banyuasin, di mana ia menyoroti perlunya verifikasi yang objektif terhadap seluruh OKP (Organisasi Kepemudaan) peserta, khususnya terkait legalitas dan status keaktifannya.

 “Apakah semua OKP yang hadir di forum ini benar-benar memiliki mandat yang sah dan masih diakui induk organisasinya? Ini perlu dipastikan agar keputusan Musda ke depan tidak menimbulkan keraguan,” kata Hardaya saat Pramusda.

Ia menekankan, verifikasi tersebut penting untuk menjaga marwah organisasi dan mencegah terjadinya sengketa hasil Musda di kemudian hari. Ia juga menilai, ada ketidaksesuaian dalam tahapan administratif saat penjaringan bakal calon Ketua KNPI Banyuasin.

Disebutkan, saat tim penjaringan membuka pendaftaran pada 11–16 Mei 2025, ada enam nama yang mengambil formulir. Namun saat pengembalian formulir pada 20 Juni, lima kandidat disebut hanya menyerahkan berkas secara simbolis dan tidak ada verifikasi resmi kelengkapan berkas oleh tim penjaringan, sebagaimana yang lazim dilakukan dalam tahapan seleksi organisasi.

 “Jika mekanismenya tidak dijalankan secara tertib dan transparan, maka proses tersebut secara substansi belum dapat dikatakan final. Hal-hal seperti ini yang patut dikaji ulang dengan kepala dingin,” tegas Hardaya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung bahwa hingga kini belum ada penjelasan terbuka dari pihak panitia terhadap surat permohonan klarifikasi yang diajukan salah satu bakal calon terkait data OKP dan PK aktif yang memiliki hak suara.

 “Tanpa klarifikasi dan validasi terhadap struktur peserta Musda, proses ini bisa menimbulkan multi tafsir dan ketidakpuasan dari banyak pihak,” imbuhnya.

Hardaya berharap seluruh elemen di tubuh KNPI Banyuasin—baik tim SC, OC, maupun para peserta—dapat mengedepankan musyawarah, etika organisasi, dan semangat kolektif dalam menyelesaikan permasalahan ini.

“Penundaan bukan berarti kemunduran. Justru ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap KNPI sebagai rumah besar pemuda,” tutupnya.

(Bang Aa) 

Share:

Baca Lagi

Tokoh Muda Banyuasin, Hendi Romadoni Desak Musda KNPI Banyuasin Dibatalkan atau Diundur: "Carut Marut dan Cacat Administratif"

Tokoh Muda Banyuasin, Hendi Romadoni Desak Musda KNPI Banyuasin Dibatalkan atau Diundur: "Carut Marut dan Cacat Administratif"

Banyuasin, ReformasiRI.com - Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari tokoh muda progresif Banyuasin, Hendi Romadoni, S.H., C.MSP, yang dengan tegas meminta agar Musda KNPI Banyuasin dibatalkan atau setidaknya diundur, mengingat proses pelaksanaannya yang dinilai belum siap dan cacat secara administratif.

“Musda ini seharusnya menjadi ajang konsolidasi, refleksi, dan regenerasi. Tapi yang terjadi justru carut-marut dan ketidaksiapan yang nyata. Saya angkat bicara bukan tanpa dasar, tapi karena saya peduli pada marwah organisasi ini,” ungkap Hendi saat diwawancarai media, Sabtu (22/6/2025).

Hendi membeberkan sejumlah fakta yang menjadi dasar kritikannya. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, tim penjaringan KNPI Banyuasin membuka pendaftaran bakal calon Ketua pada 11–16 Mei 2025, di mana tercatat 6 nama yang mengambil formulir, yakni:

- Yudi Wahyudi

- Endang Suryanto

- Ican

- Budi Cahyo Nugroho

- Rindar Mandela

- Abraham

Namun, saat pengembalian formulir pada 20 Juni 2025, Hendi menyoroti bahwa lima dari enam kandidat hanya mengembalikan berkas secara simbolis dalam bentuk foto penyerahan, sementara berkas fisik dan kelengkapan administratif tidak benar-benar diverifikasi dan diterima oleh tim penjaringan.

> “Ini cacat administratif. Jika merujuk pada aturan yang ditetapkan sendiri oleh panitia, maka seharusnya semua bakal calon dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya. Ini berbahaya bagi legitimasi hasil Musda,” tegasnya.

Tak hanya itu, Hendi juga menyoroti tidak adanya proses seleksi berkas secara menyeluruh dalam dua hari setelah penyerahan formulir, yang seharusnya digunakan untuk memberi waktu kepada para calon melengkapi kekurangan berkasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyayangkan tidak adanya kejelasan dari Tim Steering Committee (SC) maupun jajaran petinggi KNPI Banyuasin dalam menanggapi surat resmi dari salah satu bakal calon, Rindar Mandela, terkait data PK dan OKP aktif yang terdaftar di Kesbangpol dan memiliki hak suara dalam Musda.

“Sampai hari ini tidak ada transparansi soal siapa saja OKP dan PK yang sah dan aktif. Ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi di tubuh KNPI Banyuasin. KNPI harusnya jadi teladan bagi regenerasi kepemudaan, bukan malah menampilkan ketidakseriusan seperti ini,” tambah Hendi.

Karena itu, ia secara tegas menyatakan bahwa Musda KNPI Banyuasin belum layak untuk dilaksanakan, dan jika tetap dipaksakan, maka hasilnya akan cacat secara hukum dan moral.

“Saya pribadi meminta Musda KNPI Banyuasin untuk segera dibatalkan atau diundur sampai semuanya benar-benar siap. Kita harus jujur, malu rasanya jika wadah besar seperti KNPI justru gagal memberi contoh yang baik bagi pemuda. Jangan sampai KNPI kehilangan wibawa karena ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutup Hendi. (Riliss/Red) 

Share:

Baca Lagi

Sumbangan Komite SMKN 2 Palembang Terjangkau

Palembang _ Sesuai Permendikbud nomor 75 tahun 2016, tentang komite, salah satu isinya bahwa komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan, jelas Plt. Ketua Komite SMKN 2 Palembang, M. Arwadi. MA, SH, MH, C. Med, Selasa, 24/6/25.

"Nanti untuk sumbangan dari wali murid di SMKN 2 Palembang Insyah Allah terjangkau", ujar Arwadi. 

Diterangkan Arwadi, setelah masuk tahun ajaran baru 2025/ 2026, sekitar bulan Juli atau Agustus 2025 wali murid baru akan diundang oleh pihak komite untuk rapat bersama mensosialisasikan program sekolah, tentu program sekolah yang disosialisasikan itu yang sumber dana nya tidak akan tumpang tindih dari sumber dana Biaya operasional sekolah ( BOS ) APBN dan pendanaan pendidikan ( PP ) yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui rapat pengurus komite dan wali murid itulah nanti disampaikan bahwa diharapkan wali murid dapat memberikan sumbangan untuk mendukung program sekolah tahun ajaran 2025/2026, masalah besaran sumbangan dari wali murid itu tidak ditetapkan oleh pengurus komite tetapi sesuai kemampuan dari wali murid dan sifat nya sumbangan bukan pungutan, tegas Arwadi.

Karena diharapkan dari sumbangan wali murid melalui komite itu lah nanti nya, dapat membantu pihak sekolah untuk meningkatkan mutu prestasi pendidikan siswa/i, baik prestasi Akademis maupun prestasi Non akademis.

Dan dari sumbangam wali murid itulah yang membantu sekolah menutupi kekurangan dana yang bersumber dari BOS dan PP. 

Ditambahkan Arwadi, pertimbangan penetapan Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah adalah bahwa untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong.

"Perlu diketahui, sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Sedangkan pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan", pungkas Arwadi.

Share:

Baca Lagi

Unjukrasa di Mapolda Sumsel, POSE RI Minta Kapolda Segera Copot Kapolsek Bayung Lencir

Palembang — Lembaga POSE RI menggelar aksi unjukrasa besar-besaran di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) Jalan Jenderal Sudirman, KM 3,5 Pahlawan, pada Selasa (24/06/2025).

Unjukrasa sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan pembiaran aktivitas tambang minyak ilegal (illegal drilling) di Desa Kali Berau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Dalam aksi yang melibatkan ratusan massa tersebut, POSE RI secara tegas menyoroti lemahnya penegakan hukum oleh aparat, khususnya Polsek Bayung Lencir.

Polsek Bayung Lencir diduga dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap aktivitas pengeboran minyak ilegal yang berlangsung secara terang-terangan tanpa adanya tindakan hukum yang dilakukan.

Lingkungan rusak, selain itu warga khususnya RT 07 Desa Kali Berau kini hidup dalam kondisi lingkungan yang memprihatinkan. 

Aroma yang sangat menyengat dari minyak mentah menjadi santapan sehari-hari bagi warga, sementara sungai yang dulunya menjadi sumber air bersih berubah menjadi kubangan limbah hitam berbau menyengat. 

Aktivitas ibadah juga terganggu, karena lokasi pengeboran minyak ilegal hanya berjarak puluhan meter dari pemukiman dan masjid setempat.

“Kami sangat terganggu, sholat di masjid juga tidak tenang karena bau minyak menyengat sekali. Kami khawatir kalau terjadi kebakaran dan ledakan, bisa habis satu kampung,” tegas salah satu warga turut dalam aksi.

Ketua POSE RI Desri Nago, SH menilai bahwa, pengeboran sumur minyak ilegal tersebut sudah berlangsung dalam waktu lama. Mirisnya, aparat kepolisian dinilai hanya melakukan tindakan simbolik, seperti memasang spanduk imbauan, tanpa ada langkah konkret untuk menghentikan kegiatan yang telah merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga.

“Ini bukan pembiaran biasa, jika benar ada koordinasi antara mafia minyak dengan oknum aparat, maka ini sudah masuk kategori pengkhianatan terhadap hukum,” jelas salah satu koordinator aksi. 

Dalam aksi yang berlangsung damai namun penuh semangat, POSE RI menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan langsung kepada Kapolda Sumsel diantaranya:

1. Mendesak Kapolda Sumsel segera mengevaluasi Kapolsek Bayung Lencir yang dinilai tidak menjalankan tugas dengan maksimal serta terkesan membiarkan aktivitas pengeboran minyak ilegal terus berlangsung di wilayah hukumnya.

2. Menuntut penindakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemilik lahan, pemodal dan pekerja, yang terbukti melakukan aktivitas pengeboran minyak ilegal dan mencemari lingkungan.

3. POSE RI menilai tidak mungkin Kepala Desa Kali Berau tidak mengetahui aktivitas pengeboran minyak ilegal tersebut. Jika terbukti membiarkan atau bahkan menerima aliran dana dari kegiatan ilegal, maka harus diproses secara hukum.

4. Meminta dilakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat yang menerima suap dari pihak mafia minyak, sehingga pengeboran minyak ilegal dibiarkan bebas beraktivitas.

POSE RI menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak direspons secara serius, maka aksi lanjutan dengan massa lebih besar akan kembali digelar.

POSE RI berkomitmen akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional melalui pelaporan ke Mabes Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

"Ini bukan perkara sepele. Dan, masyarakat tidak butuh simbol seperti spanduk. Akan tetapi, yang di butuhkan masyarakat adalah tindakan nyata. Jika tidak ada langkah konkret, kami akan dorong kasus ini hingga ke Jakarta,” tutup orasi koordinator POSE RI.

(Cha) 

Share:

Baca Lagi

YM Mahadatu Dirajawali PNA Mas’ud Thoyib Jayakarta Adiningrat Prabu Amiluhur Beri Penghargaan dan Gelar Kepada Ponco Darmono

ReformasiRI.com |Jakarta _ Kedaton Nusantara Jayakarta mengadakan Silaturrahmi Kerabat Agung Nusantara diadakan pada hari Sabtu, 21 Juni 2025 di Aula Ramayana Kramat IV No. 44 RT 03 RW 03 Rawa Binong, Lubang Buaya, Jakarta Timur di mulai pukul 16.00 sampai dengan selesai, dihadiri oleh Datuk, Raja dan Wali (Ulama) dari Indonesia dan Malaysia.

Kedaton Nusantara Jayakarta untuk kesekian kalinya memberikan penghargaan prestasi kepada tokoh-tokoh yang berprestasi dalam membangun kebudayaan dan menjaga martabat Kraton dan Kedaton Nusantara.

Penghargaan diberikan tidak hanya didalam negeri tetapi telah mencapai belahan dunia. Di luar negeri penghargaan ini telah diberikan kepada Putra Mahkota Kerajaan Orrisa (Kalingga) yang ada di India Timur, penghargaan ini juga diberikan kepada anggota parlemen di India. Pemberian penghargaan kali ini diberikan untuk tokoh masyarakat yang berprestasi di Malaysia. 

Ikut hadir pada acara silaturahmi dan pemberian penghargaan tersebut, diantaranya YM Dato' Sri Ramachandran Al Bathumalai, YM Sureaselvi A/P Balasurea Kumaran keturunan masyarakat India di Malaysia, YM Tuan Lawrence A/L Michael, YM Rathmamalah, YM Thinesh A/L Muniandy, YM Datuk Sri Dirajawali Azlan Bin Abd Rahman Manikam Kedaton Nusantara, YM Datin Sri Sakinah Binti Bujang Kasim Cahya Ningrum bersama YM Datuk Sri Maslan, YM Datuk Toni Setiawan, Juga dihadiri Tokoh dari Kedaton Penjanggi yaitu Lalu Satriawangsa atas jasa-jasanya. Dihadiri juga oleh tokoh Kerajaan Maros YM Prof. DR. Mohammad Asdar, S.E, M.Si, CWM, merupakan Karaeng sekaligus menjabat Ketua Umum Majlis Cendikiawan Kraton Nusantara.

Turut hadir: YM Kiai Haji Matsani Abdurrahman Ketua Umum Forum Pemersatu Umat (FPU) di dalam dan luar negeri, merupakan tokoh kunci bersama komunitas dan masyarakatnya dalam pemenangan Prabowo Gibran menjadi Prisiden Republik Indonesia satu Putaran sekaligus menyatakan bahwa pada saat sekarang merupakan puncak peradaban yang sekarang perlu ditingkatkan untuk mencapai Nusantara Golden Age (Dalam upaya membaca dan menikmati terhadap kulminasi titik tertinggi peradaban, perspektif dari nilai agama dan budaya), YM Datuk Toni Setiawan Kedaton Nusantara seorang tokoh Budayawan.

Tokoh-tokoh pelestari budaya yang hadir, antara lain: YM Hidayat Subekti Ketua Umum Lembaga Adat Republik Indonesia (LADRI), YM Bhaskara, YM Datuk Ponco Darmono.SE dari Palembang , YM Suhu Siam energi Tao, YM KRT Andi Hakim, YM Pangeran Doni Sanjoyo Mangku Ningrat, Ulama ternama YM KHR Syarif Rahmat RA, Tokoh Musik Islami YM Kumayl Mustafa Ibn Daood (Debu) yang ikut membesarkan musik dangdut, YM Muhammad Saleem Ibn Daood (Debu), YM Zaynuri, YM Bang Japra, YM Sani seorang Master Training, YM Rizki Adam seorang ahli blockchain internasional, YM Rahmat Tohir sebagai ahli bahasa, YM Ahmad Sopandi Baskara, Dais Murwati.

Dan juga dihadiri oleh para Doktor dan Profesor antara lain: Dr. Aliefety Putu Garnida CHt, SST SKM SH, MH.Kes, M.Psi, MARS, FISOua, C.EL, FRSPH,M.B.A, YM Prof. Dr. Suhendar, SE, SH, LL.M., Ph.D. YM Prof. Dr. Mastur Thoyib, S.Pd, M.Pd., MM. YM Prof. Dr. Makin Perdana Kusuma. 

Hadir juga dari Malaysia Datin Sri Sakina yang sangat peduli sangat peduli dalam Pelestarian Budaya Nusantara untuk Muhibah ke Thailand pada 11 Maret 2015. Dihadiri juga oleh YM Datuk Remi sebagai koordinator tokoh masyarakat di Malaysia dan juga mendorong terbentuknya masyarakat India dan Malaysia. Tokoh ini merupakan Tokoh India yang ada di Malaysia. 

Dihadiri pula oleh YM Prof. Dr. Lalu Pharmanegara, SH., MA, LLM, Ph.D. aktif membentuk komunitas dari cendikiawan yang mendorong pelestarian dan kebudayaan nusantara.

Ikut turut hadir YM Dra Elly Yuniarti, MS., MM trah keturunan Sriwijaya ufuk Timur, merupakan mantan Staf Departemen Dalam Negeri sekaligus tokoh pontensial untuk mendorong kebangkitan Nusantara, melalui RENAISSANCE (Kebangkitan kembali untuk kejayaan Indonesia Emas di masa depan. Pada tanggal 27 juni merupakan hari kelahiran sekaligus lauching buku yang menggambarkan perjuangan beliau seperti Ibu Kita Kartini dan Tokoh ibu Fatmawati.

Silaturrahmi Agung Nusantara bersamaan pemberian anugerah oleh YM Mahadatu Dirajawali PNA Mas'ud Thoyib Jayakarta Adiningrat Prabu Amiluhur selaku Ketua Umum Kedaton Nusantara Jayakarta kepada para tokoh berprestasi dalam rangka memfaktakan Menata Lembaga Adat Kraton Nusantara dan memberi gelar kehormatan adat kepada rakyat dan masyarakat, pemangku adat, pimpinan komunitas kerabat, sentono dan zurriyat yang berjasa demi kemajuan dan Kebangkitan Nusantara diabad 21 kulminasi untuk mencapai peradaban Nusantara Golden Age sesuai ketentuan peraturan perundangan-uandangan yang berlaku, sesuai dengan program kerja Yayasan Kedaton Nusantara pada pasal 18.

Ponco Darmono, SE mengatakan, terimakasih kepada YM Mahadatu Dirajawali PNA Mas’ud Thoyib Jayakarta Adiningrat Prabu Amiluhur, selaku Ketua Umum Kedaton Nusantara atas pemberian penghargaan ataupun gelar yang diberikan. 

"Saya berharap semoga Kedaton Nusantara Jayakarta kedepannya bisa lebih berkembang lagi melestarikan budaya nusantara dan juga tetap menjalin hubungan baik bersama pemerhati budaya Malaysia dan India," pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Pasca Audiensi Sampaikan Aspirasi Dengan Fraksi Demokrat Kota Palembang, BarataYudha Kirim Surat ke Fraksi PKS, NASDEM, PKB dan PAN.

Palembang – Senin 23 Juni 2025, BarataYudha terus mendorong Aspirasi kepada DPRD Kota Palembang kebebrapa Fraksi setelah Partai Demokrat, kemudian Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB dan Fraksi PAN.

Ke Fraksi PKS DPRD Kota Palembang salah satu teman Koalisi pada saat mengusung YUDHA PRATOMO MAHYUDIN, M.Sc.,PhD dan IR. H. BAHARUDIN, M.M, sebagai CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA pada PILKWAKO 2024, BarataYudha memasukan Permohonan Audiensi untuk menyampaikan Aspirasi pada Tanggal 16 Juni 2025 dan telah direspon untuk dijadwalkan bertemu dengan FRAKSI diawal Bulan Juli 2025, menurut Dedek Chaniago yang biasa disapa JENDRAL DC. 

Lalu kemudian tanggal 23 Juni 2025, BarataYudha memasukan juga surat permohonan Audiensi ke Fraksi Partai lainnya yang mengusung CAWAKO DAN CAWAWAKO FITRI AGUSTINDA, S.H., M.H. dan NANDRIANI OCTARINA, S.Psi., C.H.A, yaitu Partai NASDEM, PKB dan PAN TELAH diterima Staf di Fraksinya masing-masing.

Relawan BarataYuda adalah Relawan yang ikut serta berjuang pada waktu PILKADA Walikota Palembang 2024 yang menjatuhkan pilihan untuk memenangkan pasangan YUDHA-BAHAR Nomor urut 03. BarataYudha jatuh hati memantapkan pilihan untuk mendukung dan mememangkan YUDHA-BAHAR karena Program dan Visi Misi Yuda-Bahar. Ada 9 Poin Program yang baik untuk Masyarakat Kota Palembang.

Ke 9 Program itu adalah:

1. Berobat Gratis 

2. Sunat Gratis.

3. Kuliah Gratis. 

4. Internet Grartis. 

5. Ambulan Gratis.

6. Pelatihan Keahlian Gratis. 

7. Fogging Gratis. 

8. Sembako Murah.

9. Dana Oprasional 50-100 juta Pertahun untuk RT.

Program ini sangat terbantukan oleh masyarakat Kota Palembang Ketika YUDHA-BAHAR pada saat proses Kampanye, terbukti sudah berjalan. Namun tidak bisa berjalan secara utuh berlanjut kerana yang memenangkan kontestasi PILWAKO adalah Ratu Dewa dan Prima Salam.

Maka dari itulah menyerap Aspirasi dari Anggota BarataYuda yang terbentuk dan tersebar di 18 Kecamatan, 107 Kelurahan dan 4.173 RT untuk menyampaikan Aspirasi kepada DPRD Kota Palembang terkhusus Partai Koalisi YUDHA-BAHAR dan Partai Koalisi FITRI-NANDRI untuk disampaikan ke Pemerintahan terpilih yaitu RDPS.

BarataYudha juga mendesak lewat Aspirasi agar Anggota DPRD Kota Palembang Fraksi Demokrat, PKS, NASDEM, PKB dan PAN sebagai perpanjang tangan Masyarakat untuk berani, konsisten menjalankan salah satu tuganya yaitu mengawasi, mengkritisi Pemerintahan Ratu Dewa dan Prima Salam jika melenceng atau tidak menjalankan janji Kampanyenya serta Visi-Misinya juga Program Kerjanya. 

Kami menunggu Respon dari ke 4 Fraksi untuk menjadwalkan kami bertemu untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan jika berkenan kami akan membawa 18 Koordinator/Kapten Kecamatan BarataYudha.

(Cha) 

Share:

Baca Lagi