Sekretaris Jenderal Lembaga SIRA Antarkan Surat Pernyataan Dukungan Kepada PJ.Bupati Banyuasin Ke Kemendagri

Jakarta - Keseriusan dukungan Masyarakat Banyuasin Bersatu (MBB) mengawal Pj Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam dalam melaksanakan roda pemerintahan dibuktikan dengan menyerahkan berkas dukungan aksi 12.12 yang di gelar di Pemkab Banyuasin beberapa waktu lalu ke Kementerian Dalam Negeri.
Diterima langsung oleh Plh Kapuspen Kemendagri Yudia Ramli dan Rega Tadesk Hakim Pranata hubungan masyarakat ahli madya bidang fasilitasi pengaduan dan pengelolaan informasi pusat penerangan sekretariat jendral kemendagri dan Inspektur Wilayah I Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Brigjen Pol Rustam Mansyur, Kamis siang.

Dalam penyampaiannya Mantan Wakil Bupati Banyuasin 2018-2023, Slamet Semosentono yang menyatakan mendukung jalannya roda pemerintahan yang saat ini dipimpin Pj Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam dan hal ini sebagai komitmen nyata dukungan.

"Kami telah menyampaikan dan menyerahkan aspirasi dukungan masyarakat banyuasin untuk Pj Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam kepada kementerian dalam negeri (Kemendagri), alhamdullah kita diterima dengan sangat baik serta direspon positif atas dukungan masyarakat untuk kinerja pemimpin yang di tugaskan oleh Presiden melalui Kemendagri," kata Slamet Semosentono, Kamis (14/12/23).

"Dukungan moral ini adalah sebagai tanggung jawab kami sebagai masyarakat banyuasin agar Pj Bupati dapat bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugasnya. Bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang pro terhadap ASN dan masyarakat. Kami berkomitmen mendukung agar tugas-tugas terlaksana dengan baik salah satunya mensukseskan pemilu Pileg dan Pilpres 2024 serta Pemilukada yang damai di tahun 2024 mendatang," ungkap Mantan Wakil Bupati Banyuasin 2018-2023 itu.

Koordinator aksi Masyarakat Banyuasin Bersatu, Rahmad Hidayat yang turut serta dalam penyerahan dukungan positif kepada Pj Bupati Banyuasin di kantor Mendagri mengatakan, tidak hanya berkas, namun disertai sejumlah sepanduk dukungan dan surat-surat dukungan.

"Tidak hanya berkas dukungan saja, kami menyerahkan juga sepanduk dukungan yang telah ditanda tangani oleh masyarakat, bahkan Sekretaris Daerah dan sejumlah kepala dinas, serta ASN, Honorer dan juga Anggota DPRD Banyuasin. Ini menunjukan bahwa kinerja Pj Bupati Banyuasin di apresiasi dan didukung banyak pihak. Bilamana ada pihak-pihak yang tidak setuju, itu kita memaklumi sebagai bagian dari Demokrasi," ujar Rahmad Hidayat.

Anggota DPRD Banyuasin, Tismon mengatakan ini adalah dukungan positif, baik untuk ASN dan masyarakat sekaligus jawaban bagi aksi-aksi yang melakukan tidak bertanggung jawab dan kita berkomitmen membantu beliau menyelesaikan program kerja Pj Bupati Banyuasin.

"Dalam tugasnya ada hal-hal yang diperbaiki dan program kerja yang dilanjutkan pembangunannya, salah satu yang mendapat dukungan positif kepada Pj Bupati Banyuasin adalah dibayarkan tunjangan ASN secara penuh, hal ini sangat dirasakan berdampak positif, artinya Pj paham betul hal mendasar yang dibutuhkan ASN sehingga hal ini menepis isu banyaknya ASN pindah ingin pindah tugas dari Kabupaten Banyuasin," kata Tismon diruang Plh Kapuspen Kemendagri.

"Sebagai masyarakat yang bertugas di lembaga legislatif, kami akan tetap mengawal dan mengawasi kebijakan-kebijakan Pj Bupati Banyuasin dalam menjalankan roda pemerintahan," tutup politisi PAN itu.

Plh Kapuspen Kemendagri Yudia Ramli dan Rega Tadeks Hakim, Pranata Hubungan masyarakat ahli madya bidang fasilitasi pengaduan dan pengelolaan informasi pusat penerangan sekretariat jendral kemendagri menyampaikan terimakasih atas penyampaian aspirasi yang telah di cek & ricek dan dilaporkan kepada Mendagri atas kinerja penjabat Pj Bupati Banyuasin.

"Aspirasi dari masyarakat kami terima dan akan kami sampaikan kepada pimpinan kami Menteri Dalam Negeri, kami mengapresiasi dukungan masyarakat atas kinerja Pj Bupati Banyuasin namun kamu juga menerima masukan dan koreksi-koreksi dari berbagai pihak," Kata Yudia.

Sementara itu Rega Tadeks Hakim mengaku kaget adanya dukungan yang mengalir luar biasa kepada Pj Bupati Banyuasin yang dapat merangkul masyarakat kurun waktu bertugas selama tiga bulan terakhir.

"Kalau laporan Penjabat Kepala Daerah ini sebenarnya pengalamannya sudah banyak kami terima dan ini tidak hanya di Banyuasin saja, tapi hal seperti ini jarang dukungannya sampai seperti ini. Ya kita akan melakukan penilaian secara objektif sesuai mekanisme yang ada," Kata Rega.

"Kami juga bersama pak Hani Syopiar Rustam itu sudah lama saling mengenal, beliau itu pernah menjabat Sekjen Dukcapil kepala biro perencanaan, kepala biro keuangan di Kementerian Dalam Negeri, jadi kami beliau paham betul bagaimana beliau bekerja itu teliti dan hati-hati," tukas Rega menutup penyerahan dukungan MBB ke Kantor Mendagri itu.

Sementara itu Inspektur Wilayah I Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Brigjen Pol Rustam Mansyur menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian masyarakat terhadap kepemimpinan Pj Bupati Banyuasin yang ditetapkan Kementrian Dalam Negeri.

"Yang pertama, kami sampai terima kasih masukannya bapak-bapak sekalian. Inilah salah satu sarana kontrol masyarakat kepada Pj khususnya kepada kita (Kemendagri), kemudian yang kedua nanti masukan ini tentu akan kami sampaikan kepada pimpinan karena disini kebetulan ada tenaga ahli dan irsus juga yang ketiga apapun keputusan nantinya kita serahkan saja ke mekanisme yang ada karena saya yakin seyakin yakinnya semua tujuannya pasti baik, jadi apapun keputusannya nanti mau diperpanjang atau apa tentu harus kita terima karena ada mekanisme penilaiannya tersendiri yang kita tidak tau dan kalaupun nantinya ada petunjuk lain kita akan lakukan pendalaman disana serta yang terakhir kami titip pak Pj dan masyarakat disana jangan sampai ada kegaduhan.

(Cha)
Sumber : Rilis BMM
Share:

Fitriana Alias Pingki Caleg DPRD Provinsi Sumsel Dari Partai PBB Hadiri Upacara Hari Juang TNI AD

Palembang - Fitriana Caleg DPRD Provinsi Sumsel dari Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil Sumsel 1 menghadiri upacara Hari Juang TNI AD.
Upacara bertempat di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, Jumat (15/12/23).
Fitriana hadir bersama Ketua PPM Provinsi Sumsel Gerry Gunung Iskandar dan beberapa anggota pengurus.

Selain sebagai Caleg, Fitriana juga merupakan Wakil Sekretaris di Organisasi Pemuda Panca Marga (PPM) Sumsel, selain itu Fitriana juga merupakan putri dari pejuang, sang ayah merupakan (Purn) Polri dan Ibu (Purn) TNI.

Menurut Fitriana, atau yang biasa di sapa Pingki ini, saat dimintai tanggapannya terkait makna dari Hari Juang TNI AD, dirinya menyampaikan, Hari Juang merupakan momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

"Sejarah Hari Juang dimulai pada tanggal 15 Desember 1945, ketika terjadi pertempuran sengit antara pasukan Indonesia dengan pasukan Belanda", ujar Pingki yang merupakan wanita cantik dan dermawan tersebut.

Lanjut kata Pingki, upacara dalam memperingati Hari Juang tahun 2023 yang digelar di Pelataran BKB Palembang mempunyai tema "TNI AD Bersama Rakyat Bersatu Dengan Alam Untuk NKRI".
"jajaran TNI agar dapat menjaga dan melestarikan alam, khususnya dalam penanaman pohon, dengan harapan TNI semakin profesional, semakin dicintai oleh rakyat dan dapat menjaga kelestarian alam, inilah makna dari tema upacara hari ini”, jelas Pingki.

Selain Fitriana turut hadir dalam upacara tersebut, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil, Danrem 044/Gapo Brigjen M. Thohir, S.Sos., MM., Dir Samapta Polda Sumsel Kombes Pol. Budi Mulyanto, S.i.k., M.H., Sultan Kesultanan Palembang Darussalam Iskandar Mahmud Badaruddin, Asisten II Pemprov Sumsel H. Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si dan para tamu undangan lainnya.

(Chairuns)
Share:

Pangdam II/ Sriwijaya Bersama Danrem 044/Gapo Hadiri Upacara Hari Juang TNI AD Ke-78

Palembang - Upacara Peringatan Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Ke-78, dengan tema "TNI AD bersama rakyat bersatu dengan alam untuk NKRI" bertempat di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, Jumat (15/12/23).
Di pimpin langsung oleh Komandan Upacara Letkol Kav Fredy Christoma
Danyonkav 5 /Dwipangga ceta, upacara di ikuti ribuan anggota dari berbagai kesatuan TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri dan Ormas upacara berlangsung tertib dan khidmat.

Pangdam II/ Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil,  selaku Inspektur Upacara, dalam wawancaranya  menyampaikan, dalam  tema TNI bersama rakyat melestarikan alam, karena pertama kali Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) di jabat oleh Pak Maruli Simanjuntak, beliau  memerintahkan kepada seluruh Pangkotama untuk melaksanakan penanaman pohon, pembersihan pasar dan pembersihan selokan.

"Beliau (Maruli Simanjuntak) berkomitmen,  kepada seluruh jajaran TNI agar dapat menjaga dan melestarikan alam, khususnya dalam penanaman pohon, dengan harapan TNI semakin profesional, semakin dicintai oleh rakyat dan dapat menjaga kelestarian alam", ujar Yanuar Adil lulusan Akmil 1988 tersebut.

Turut hadir dalam upacara tersebut, Danrem 044/Gapo Brigjen M. Thohir, S.Sos., MM., Dir Samapta Polda Sumsel Kombes Pol. Budi Mulyanto, S.i.k., M.H., Sultan Kesultanan Palembang Darussalam Iskandar Mahmud Badaruddin, Asisten II Pemprov Sumsel H. Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si dan para tamu undangan lainnya.

(Chairuns)

Share:

Pedagang Pasar 16 Ilir Minta PJ. Walikota Palembang Mundur Dari Jabatannya, Kenapa,???

Palembang - Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun Pasar 16 Ilir (P3SRS) Palembang yang diketuai oleh Mgs. M. Badarudin bersama beberapa perwakilan pedagang pasar menggelar acara Konferensi Pers (Konpers), bertempat di RM. Kampung Kecil, Jl. Mayor Salim Batubara, Kelurahan Sekip Jaya, Kamis (14/12/23).
M. Badarudin dihadapan awak media menyampaikan, dirinya bersama para pengurus organisasi P3SRS pada tanggal 1 Desember 2023 di panggil oleh PJ. Walikota Palembang untuk melakukan rapat koordinasi terkait persoalan-persoalan yang ada di Pasar 16 Ilir.

Ditengah pembicaraan PJ. Walikota Palembang mempersilahkan kepada para pengurus P3SRS untuk mengajukan beberapa tuntutan. 

Menanggapi hal ini, adapun pengurus P3SRS meminta beberapa tuntutan kepada PJ. Walikota Palembang, dan hal inipun ditanggapi oleh PJ. Walikota Palembang dengan menjanjikan butuh waktu selama 3 (tiga) hari untuk melakukan pembahasan antara staf Pemkot Palembang dengan pihak Perumda Pasar.

Diantara tuntutan-tuntutan tersebut yaitu, buka semua pagar seng yang mengelilingi gedung Pasar 16 Ilir. Batalkan perjanjian KSO antara Perumda Pasar dengan PT. BCR karena sebelumnya tidak ada sosialisasi terhadap pedagang di Pasar 16 Ilir. Minta evaluasi Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar, karena sebagai Dirut yang seharusnya membina, ini malah membinasakan para pedagang.
"Seminggu setelah pertemuan tersebut, PJ. Walikota Palembang akan mengundang kami untuk bertemu kembali, namun hingga 12 (dua belas) hari ditunggu untuk konfirmasi kesana (Ke kantor Pemkot) sampai sekarang belum ada jawaban", ujarnya.

"Para pengurus P3SRS semuanya merasa sangat kecewa terhadap PJ. Walikota Palembang, yaitu Bapak Ratu Dewa, dimana sebagai pemimpin, Bapak Ratu Dewa bukannya membina, tapi malah membinasakan kami sebagai pedagang", ucap M. Badarudin penuh kesal.

Masih kata M. Badarudin, dengan adanya pemagaran keliling gedung pasar 16 Ilir, banyak para pedagang pasar yang sudah tidak berjualan lagi karena sepi pembeli.

Ditempat yang sama, Jamar Gledek, selaku pengawas di organisasi P3SRS menambahkan, para pedagang pasar 16 Ilir sudah melakukan mosi tidak percaya kepada PJ. Walikota Palembang, karena dengan janjinya dalam audiensi pada tanggal 1 Desember 2023, Bapak Ratu Dewa selaku PJ. Walikota Palembang telah berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para pedagang.

"Ya' PJ. Walikota Palembang telah berjanji akan menindaklanjuti aspirasi kami, namun pada kenyataannya hingga sekarang hal ini tidak terbukti", pungkas Jamar Gledek tutup pembicaraan.
(Cha)
Share:

PW GNPK RI Sumsel Bersama DPD GRIB Jaya Lakukan Unjuk Rasa Di Kejati Sumsel Pertanyakan Laporan Tipidkor Di Beberapa Daerah Kabupaten Kota

Palembang - Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PW GNPK RI) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (DPD GRIB) Jaya, lakukan unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.
Dikawal ketat anggota Kepolisian, puluhan massa GNPK RI dan GRIB Jaya tersebut menyuarakan aspirasinya terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) yang terjadi di beberapa daerah Kabupaten/Kota, diantaranya Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin.

Deddy Andespa selaku Koordinator Aksi (Korak), kepada awak media, Kamis (13/12/23) menyampaikan, untuk daerah Kota Palembang, dirinya meminta kepada Kejati Sumsel untuk,

- Audit dan periksa segera Dinas Pariwisata Kota Palembang, dimana adanya dugaan indikasi penyaluran anggaran seluruh kegiatan yang bersumber dari RKA/KL dan APBD fiktif dan disalurkan anggaran dana mitra kerjasama dan Sponsor.

- Audit dan periksa seluruh kantor Dinas Pariwisata Kota Palembang, terkait penyaluran anggaran dana swakelola dianggap fiktif, baik dari pengadaan, perawatan dan pemeliharaan, karena dalam satu instansi yang masih satu atap dengan instansi lainnya, yang merupakan zona rawan gratifikasi tindak korupsi.

- Audit dan periksa pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan Kota Palembang yang mencapai miliaran rupiah. Dilihat ada indikasi manipulasi anggaran yang direalisasikan tidak mencapai 100% dan bisa diatur ulang kembali.

Untuk daerah Kabupaten Ogan Ilir, meminta kepada Kejati Sumsel segera periksa,

- Seluruh paket Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan sarang mafia proyek terselubung, dimana dalam pelaksanaan paket proyek diduga telah melakukan gratifikasi tindak korupsi dengan cara memperjualbelikan proyek tersebut, dan wajib membayar uang Down Payment (DP) sebagai tanda jadi.

- Minta kepada Kejati Sumsel untuk segera menangkap, serta periksa penyaluran dana hibah pada anggaran Th.2022 dan Th.2023 pada Kesbangpol yang diduga keras telah Fiktif.

- Minta kepada Kejati Sumsel segera audit BPKAD, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas PMD, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian terkait anggaran belanja perjalanan Dinas dan sidak ke lokasi langsung sesuai dengan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) yang dibuat karena adanya dugaan indikasi kuat ada gratifikasi tindak korupsi.

- Minta kepada Kejati Sumsel audit dan cek list barang-barang swakelola Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas PMD dan Kesbangpol, karena pengadaan Swakelola diduga fiktif.

- Untuk Daerah Kabupaten Banyuasin, meminta kepada Kejati Sumsel untuk segera,

- Pecat dan tangkap Kepala Desa Rantau Bayur Banyuasin, yang semena menang terhadap warga dan penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) yang diduga Fiktif dan Markup.
Sementara itu, Azwar Hamid, SH., MH., Jaksa Fungsionaris Bidang Intelijen Kejati Sumsel menanggapi, apresiasi kepada GNPK RI dan GRIB Jaya, dengan adanya hal seperti ini (unjuk rasa) adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap keuangan Negara.

"Ada 3 (tiga) laporan yang disampaikan, yaitu, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin, hal tersebut agar dibuatkan dulu laporannya dan segera di masukan ke PTSP", kata Azwar Hamid.

Lanjut Azwar Hamid menjelaskan, 
"Kejati Sumsel melingkupi Wilayah yang sangat luas yaitu mencakup Sumatera Selatan, jadi laporan-laporan yang ada, setelah di cek, ditelaah, bisa kami teruskan ke daerah, misalnya kejadian di Banyuasin akan kita teruskan ke Kejari Banyuasin, di Palembang akan kita teruskan ke Kejari kota Palembang, aturannya seperti itu", pungkasnya.
(Cha)
Share:

Sekda Dihadapan Masyarakat Banyuasin Menyatakan Sikap Dukung Penuh Kinerja Pj. Bupati H. Syopiar Rustam

Banyuasin – Ribuan massa yang tergabung dalam Masyarakat Banyuasin Bersatu telah melakukan aksi demonstrasi secara aman dan damai. Aksi damai yang berlangsung Selasa 12 Desember 2023 ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Pj. Bupati Banyuasin H. Hani Syopiar Rustam, SH.
Bahkan, aksi ini selain dihadiri oleh sejumlah Ormas juga diikuti oleh mantan Wakil Bupati Banyuasin Pakde Slamet, kemudian dilakukan penandatanganan sebagai bentuk dukungan langsung oleh beberapa tokoh, yakni Sekda dan Kepala Dinas, ASN dan Honorer di Pemkab Banyuasin.
Dihadapan ribuan massa, kemudian Sekretaris Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) Rahmat Hidayat, SE sebagai tokoh pemuda Banyuasin meminta pernyataan sikap dari Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuasin apakah beliau mendukung kinerja Pj. Bupati Hani Syopiar Rustam.

“Jadi kemaren kami sengaja meminta Sekda Banyuasin untuk menyatakan sikap atas kinerja Pj. Bupati,” ujar Rahmat Hidayat.

Namun tanpa ragu, Sekda Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN Eng dengan tegas dihadapan ribuan massa menyatakan dukungannya kepada Pj. Bupati Banyuasin H. Hani Syopiar Rustam.

“Dari awal saya menyatakan, kami ASN mendukung Pejabat Bupati Banyuasin, dan sebagai ASN harus loyal serta patuh dengan atasan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku,” tegas Sekda.
Melihat pernyataan tersebut, Rahmat Hidayat menilai bahwa apa yang telah disampaikan oleh Sekda banyuasin membuktikan bahwa kinerja Pj. Bupati Banyuasin tidak diragukan lagi.

“Kita bukan sebatas asumsi, namun telah kita lihat dan membuktikan bahwa dukungan atas kinerja Pj. Bupati Banyuasin memang benar ada. Oleh sebab itu kami sebagai penggiat anti korupsi dan sekaligus putra daerah asli Banyuasin tetap mendukung kepemimpinan Pj. Bupati Banyuasin H. Hani Syopiar Rustam dengan tetap menjaga kekompakan untuk memajukan Kabupaten ini,” tukasnya.

(Cha).
Share:

Dukung Kinerja Pj. Bupati Hani Syopiar Rustam, Ribuan Masyarakat Banyuasin Lakukan Aksi Solidaritas

Banyuasin - Ribuan masyarakat Banyuasin yang tergabung dalam MASYARAKAT BANYUASIN BERSATU melakukan aksi damai bersolidaritas mendukung penuh PJ Bupati Banyuasin H. Hani Syopiar Rustam dalam melaksanakan tugas dan kinerjanya di Kabupaten Banyuasin, pada Selasa (12/12/23).
Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh masyarakat Banyuasin yang diwakili Rahmat Hidayat, SE yang didampingi Edi Ginting, SH dan Ari Anggara serta Reza Fahlevi kepada wartawan menuturkan bahwa Keputusan Kemendagri RI menunjuk H. Hani S Rustam sebagai PJ Bupati Banyuasin adalah keputusan yang sangat tepat. Sosok seperti beliau yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat untuk memimpin dan mengelola pemerintahan Kabupaten Banyuasin saat ini hingga Pemilukada 2024 selesai dan menghasilkan kepala daerah baru di Banyuasin.

Dari awal masyarakat Banyuasin menyambut baik kedatangan beliau di negeri sedulang setudung ini, dengan harapan dapat membawa Banyuasin menjadi lebih baik, dan benar selama kurun waktu hampir kurang lebih 3 bulan kepemimpinan PJ Hani Syofiar Rustam memimpin Kabupaten Banyuasin telah melakukan berbagai terobosan dan kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat dan para pegawai dilingkungan Pemkab Banyuasin, ujar Rahmat Hidayat, SE.

“Capaian itu pun kami anggap tidak main-main. Dalam waktu yang cukup singkat saja beliau sudah mampu membuat terobosan seperti berkomitmen memperjuangkan nasib tenaga Honorer teknis untuk diangkat menjadi tenaga PPPK, menggelar operasi pasar murah yang dilaksanakan setiap minggunya guna mengendalikan laju inflasi dan kenaikan harga, mewujudkan sumur bor di Ponpes Tahfidz Al-Quran An Nur di Kecamatan Rambutan yang selama ini memang kesulitan akan air bersih. Baru-baru ini PJ Bupati Banyuasin mendapatkan Penghargaan Insentif Fiscal dari Wapres yang termasuk salah satu Bupati yang telah berhasil menekan dalam Upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem tahun berjalan 2023, menata Kota Pangkalan Balai menjadi lebih rapi sehingga akan menjadi Icon kebanggaan masyarakat Banyuasin,” jelas Rahmat Hidayat, SE.

Disamping memikirkan masyarakat, Pj Bupati Banyuasin juga memikirkan nasib para pegawai dilingkungan Pemkab Banyuasin, TPP ASN yang selama beberapa bulan belum dibayarkan namun di kepempimpinan beliau TPP Diperjuangkan dan akan dibayarkan full. Hal ini tidak lain hanya untuk menunjang semangat rekan ASN agar lebih baik lagi dalam bekerja demi membangun Kabupaten Banyuasin, imbuhnya.

Lebih lanjut Rahmat Hidayat, SE yang juga merupakan Sekretaris Eksekutif dari organisasi Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) ini mengatakan sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas Investasi Tahun 2023 untuk memudahkan para investor, maka PJ Bupati banyuasin langsung menciptakan terobosan dengan berkomitmen untuk mempermudah dan mempercepat seluruh proses perizinan, dengan melakukan pembenahan mulai dari SOP penguatan SDM, maupun pendanaan di PTSP sehingga apa yang menjadi arahan Presiden RI untuk capaian target investasi dapat benar-benar terlaksana demi pertumbuhan ekonomi di Banyuasin. Dan masih banyak program-program kongkrit lain yang berhasil menyentuh masyarakat Banyuasin.

“Artinya kehadiran H. Hani Syopiar Rustam sebagai PJ Bupati Banyuasin memang telah memberikan banyak perubahan yang jauh lebih baik di Banyuasin,” tambahnya.
Terlepas munculnya kritikan miring segelintir oknum terhadap kinerja PJ Bupati Banyuasin yang mengatasnamakan masyarakat Banyuasin di Kemendagri baru-baru ini kami anggap adalah gerakan yang sengaja dibangun karena tidak senang dengan capaian kinerja PJ Bupati Banyuasin, “kami menilai bahwa organisasi yang mengatasnamakan masyarakat Banyuasin tersebut lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang bukan asli Banyuasin yang tidak tahu persoalan sebenarnya di Kabupaten Banyuasin. Gerakan yang mereka bangun adalah murni opini yang tidak substansial, opini yang sengaja dibangun atas dasar kepentingan politik, opini yang sengaja dibangun untuk membuat kegaduhan, tentunya opini yang sengaja dibangun untuk menjatuhkan nama baik PJ Bupati Banyuasin, padahal sejauh ini Kabupaten Banyuasin berjalan aman, kondusif dan tidak ada perpecahan,” ujar Rahmat.

Banjiri Kantor Pemkab, Ribuan Orang Aksi Damai Dukung Penuh PJ Bupati Banyuasin H. Hani Syopiar Rustam 
Banjiri Kantor Pemkab, Ribuan Orang Aksi Damai Dukung Penuh PJ Bupati Banyuasin H. Hani Syopiar Rustam 
Selasa, 12 Desember, 2Ribuan masyarakat Banyuasin yang tergabung dalam MASYARAKAT BANYUASIN BERSATU melakukan aksi damai bersolidaritas mendukung penuh PJ Bupati Banyuasin H. Hani Syopiar Rustam dalam melaksanakan tugas dan kinerjanya di Kabupaten Banyuasin, pada Selasa (12/12/23).

Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh masyarakat Banyuasin yang diwakili Rahmat Hidayat, SE yang didampingi Edi Ginting, SH dan Ari Anggara serta Reza Fahlevi kepada wartawan menuturkan bahwa Keputusan Kemendagri RI menunjuk H. Hani S Rustam sebagai PJ Bupati Banyuasin adalah keputusan yang sangat tepat. Sosok seperti beliau yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat untuk memimpin dan mengelola pemerintahan Kabupaten Banyuasin saat ini hingga Pemilukada 2024 selesai dan menghasilkan kepala daerah baru di Banyuasin.

Dari awal masyarakat Banyuasin menyambut baik kedatangan beliau di negeri sedulang setudung ini, dengan harapan dapat membawa Banyuasin menjadi lebih baik, dan benar selama kurun waktu hampir kurang lebih 3 bulan kepemimpinan PJ Hani Syofiar Rustam memimpin Kabupaten Banyuasin telah melakukan berbagai terobosan dan kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat dan para pegawai dilingkungan Pemkab Banyuasin, ujar Rahmat Hidayat, SE.

“Capaian itu pun kami anggap tidak main-main. Dalam waktu yang cukup singkat saja beliau sudah mampu membuat terobosan seperti berkomitmen memperjuangkan nasib tenaga Honorer teknis untuk diangkat menjadi tenaga PPPK, menggelar operasi pasar murah yang dilaksanakan setiap minggunya guna mengendalikan laju inflasi dan kenaikan harga, mewujudkan sumur bor di Ponpes Tahfidz Al-Quran An Nur di Kecamatan Rambutan yang selama ini memang kesulitan akan air bersih. Baru-baru ini PJ Bupati Banyuasin mendapatkan Penghargaan Insentif Fiscal dari Wapres yang termasuk salah satu Bupati yang telah berhasil menekan dalam Upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem tahun berjalan 2023, menata Kota Pangkalan Balai menjadi lebih rapi sehingga akan menjadi Icon kebanggaan masyarakat Banyuasin,” jelas Rahmat Hidayat, SE.

Disamping memikirkan masyarakat, Pj Bupati Banyuasin juga memikirkan nasib para pegawai dilingkungan Pemkab Banyuasin, TPP ASN yang selama beberapa bulan belum dibayarkan namun di kepempimpinan beliau TPP Diperjuangkan dan akan dibayarkan full. Hal ini tidak lain hanya untuk menunjang semangat rekan ASN agar lebih baik lagi dalam bekerja demi membangun Kabupaten Banyuasin, imbuhnya.

Lebih lanjut Rahmat Hidayat, SE yang juga merupakan Sekretaris Eksekutif dari organisasi Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) ini mengatakan sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas Investasi Tahun 2023 untuk memudahkan para investor, maka PJ Bupati banyuasin langsung menciptakan terobosan dengan berkomitmen untuk mempermudah dan mempercepat seluruh proses perizinan, dengan melakukan pembenahan mulai dari SOP penguatan SDM, maupun pendanaan di PTSP sehingga apa yang menjadi arahan Presiden RI untuk capaian target investasi dapat benar-benar terlaksana demi pertumbuhan ekonomi di Banyuasin. Dan masih banyak program-program kongkrit lain yang berhasil menyentuh masyarakat Banyuasin.

“Artinya kehadiran H. Hani Syopiar Rustam sebagai PJ Bupati Banyuasin memang telah memberikan banyak perubahan yang jauh lebih baik di Banyuasin,” tambahnya.

Terlepas munculnya kritikan miring segelintir oknum terhadap kinerja PJ Bupati Banyuasin yang mengatasnamakan masyarakat Banyuasin di Kemendagri baru-baru ini kami anggap adalah gerakan yang sengaja dibangun karena tidak senang dengan capaian kinerja PJ Bupati Banyuasin, “kami menilai bahwa organisasi yang mengatasnamakan masyarakat Banyuasin tersebut lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang bukan asli Banyuasin yang tidak tahu persoalan sebenarnya di Kabupaten Banyuasin. Gerakan yang mereka bangun adalah murni opini yang tidak substansial, opini yang sengaja dibangun atas dasar kepentingan politik, opini yang sengaja dibangun untuk membuat kegaduhan, tentunya opini yang sengaja dibangun untuk menjatuhkan nama baik PJ Bupati Banyuasin, padahal sejauh ini Kabupaten Banyuasin berjalan aman, kondusif dan tidak ada perpecahan,” ujar Rahmat.

Sekali lagi kami tegaskan bahwa, gerakan-gerakan yang dibangun oleh organisasi tersebut sudah sangat memalukan masyarakat Banyuasin. Kami tidak ingin Kabupaten Banyuasin yang sejatinya telah mengalami kemajuan di berbagai bidang dibuat gaduh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi orang-orang luar yang mengatasnamakan masyarakat Banyuasin yang tidak tahu persoalan yang sebenarnya sehingga berpotensi merusak stabilitas dan kondusifitas Banyuasin, tegasnya.

Maka, kami yang tergabung dalam aksi secara damai hari ini yang memang asli dari Kabupaten Banyuasin bersolidaritas menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi bahwa benar kinerja PJ Bupati Banyuasin telah berhasil membawa Kabupaten Banyuasin menjadi lebih baik, dan kami berharap kepada PJ Bupati Banyuasin tetap focus bekerja dan tidak takut akan intervensi manapun sehingga mampu membawa Kabupaten Banyuasin menjadi lebih maju dengan program-program prioritasnya.

Untuk itu dengan segala rasa hormat kami kepada PJ Bupati Banyuasin dengan ini kami dari MASYARAKAT BANYUASIN BERSATU menyatakan sikap:

1. Mendukung Penuh Kinerja PJ Bupati Banyuasin.

2. Mendukung PJ Bupati Banyuasin untuk terus bekerja dan berbuat sebaik-baiknya dalam mengelola Pemerintahan dan membangun Kabupaten Banyuasin.

3. Mengapresiasi Kinerja PJ Bupati Banyuasin atas terobosan-terobosannya telah membawa Kabupaten Banyuasin menjadi lebih baik.

Selain itu MASYARAKAT BANYUASIN BERSATU juga meminta kepada Kemendagri RI untuk mengapresiasi kinerja PJ Bupati Banyuasin karena dalam kurun waktu 3 bulan masa jabatannya telah berhasil membuat terobosan sehingga mampu membawa Kabupaten banyuasin menjadi lebih baik, harapnya.

“Kami juga melakukan penandatanganan dukungan langsung oleh beberapa Tokoh, Sekda dan Kepala Dinas, ASN dan Honorer di Pemkab Banyuasin kepada PJ Bupati Banyuasin dan nantinya di tembuskan ke Pj Gubernur Sumsel Serta pernyataan sikap ini akan di Bawa ke Kemendagri,” ungkapnya.

Perlu diketahui bahwa dalam aksi ribuan massa itu terdapat para Tokoh-Tokoh yang turut berorasi di antaranya ada Pak De Slamet, DPRD Kabupaten Banyuasin, Darul Qutni dan Toko masyarakat lainnya. 

(Cha)
Share:

Asti Rosmala Dewi Caleg DPRD kota Palembang Kunjungi Warga Sakit Di Kelurahan 26 Ilir

Palembang - Calon Legislatif DPRD Kota Palembang Dapil 1 (Satu) dari Partai Golkar, drg. Asti Rosmala Dewi, MM, Sp, Perio, MARS kunjungi wargasakit di Jalan Merdeka, Rt 26 RW. 09 Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Selasa (12/12/23).

Menurut Asti Rosmala Dewi, warga dengan nama Idrus (71) menderita penyakit komplikasi diabetes sudah cukup lama, ditambah dengan penyakit diabetesnya sudah menimbulkan luka, hal inilah yang membuat Idrus tidak dapat beraktivitas kembali.

Dengan memberikan dukungan dan masukan kata Asti Rosmala Dewi, mudah-mudahan beliau (Idrus) mau untuk melanjutkan perawatannya ke Rumah Sakit (RS).

"Tadi saya cek kadar gula darahnya masih tinggi antara 319-320", ujar Asti.

"Saya khawatir karena tidak terkontrol gula darahnya naik", ucapnya.

Selama ada laporan terkait warga sakit, lanjut Asti Rosmala Dewi, dirinya bisa melakukan kunjungan bisa di lihat dari kondisinya terlebih dahulu. 
"Kesehatan itu sangat penting, apalagi banyak paradigma beredar di masyarakat berobat itu mahal", tandasnya.

Ditempat yang sama, Imron (45) putra dari pak Idrus menambahkan, dirinya sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh drg. Asti Rosmala Dewi.

"Ibu Asti Rosmala Dewi sangat toleransi dan perhatian kepada masyarakat, kami ucapkan terimakasih atas kunjungan dan kepedulian beliau terhadap keluarga kami, selain itu kami selaku masyarakat juga sangat membutuhkan figur-figur publik yang dapat mewakili masyarakat, seperti beliau (Asti Rosmala Dewi)", pungkasnya.

(Cha)
Share:

Berita Populer