Resmi Dilantik, APKI Sumsel Siap Bersinergi dengan Serikat Pekerja di 17 Kabupaten/Kota


Banyuasin - Pengurus Dewan Daerah (DPD) Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) Provinsi Sumatera Selatan resmi dilantik pada Jumat (17/12/2021) di ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang.

Ir.H. Matnursan, M.Si selaku ketua DPD APKI terpilih dari Lima calon yang ada mengatakan kedepan akan memback up dari Dinas dan mensinergikan nya. Kita akan tetap membantu dengan melindungi hak pekerja serta memberikan pembinaan. Dari sekian banyak kasus pengaduan yang masuk, hampir semua terkait perusahaan yang tidak membayarkan hak pekerja berupa gaji ataupun kekurangan upah yang sesuai, tambah Matnursan.

Dari segi anggaran sendiri kita juga nanti akan meminta bantuan kepada pemerintah. Selain itu APKI sendiri juga akan menjalin sinergi dengan Serikat Pekerja yang ada di 17 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

“Bahkan kami juga dalam waktu dekat ini akan beraudiensi dengan Gubernur Sumatera Selatan, dengan tujuan agar Pemerintah mengetahui kalau APKI Sumsel ini ada” tambah Matnursan.

Dengan mengusung tema” Bersama APKI Sumsel Maju Untuk Semua”.

Drs.H.Koimudin,SH.MM, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumsel yang juga sebagai Dewan Penasehat APKI usai pelantikan pengurus DPD APKI mengharapkan kepada teman- teman, agar bisa memanfaatkan organisasi ini dengan baik.Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pengawasan kita dalam melayani masyarakat sumsel ungkapnya.

Pengawas yang hanya berjumlah 50 orang dinilai masih kurang untuk mengawasi 8 ribu perusahaan.
Sungguh angka yang sangat tidak ideal atau di angka yang sangat kurang.

“Namun saat ini masyarakat sudah bisa mengadukan permasalahannya secara online, tanpa harus datang ke kantor dengan cara mengiri form dan petugas kami yang akan menanggapinya”. Jadi sekarang ini tidak ada lagi alasan untuk kami tidak melayani aduan yang masuk. Tegas Koimudin.

Drs H.Koimudin juga menjelaskan di tahun 2021 ini, kita telah menerima lebih dari 70 kasus. Dengan 40 persen progres telah selesai dan 20 persen masih berjalan dan 12 kasus telah naik ke tingkat penyidikan dan sudah dilakukan gelar kasus oleh pihak Polres dan Polda.

“Kalau memang mereka tidak membayarkan upah kerja mereka sesuai ketentuan, maka tuntutan pidana yang akan diberikan” tutup Koimudin. (Arry)

Post: ReformasiRI.com


📶 Post Views 789


Share:

Paripurna DPRD Banyuasin Gelar Sidang Penyampaian Nota Pengantar Rencana APBD Perubahan 2021


Rapat Paripurna DPRD Banyuasin Penyampaian Nota Pengantar Rencana APBD Perubahan 2021

Banyuasin Rapat Paripurna DPRD Banyuasin dalam rangka penyampaian Nota pengantar/penjelasan tentang rencana APBD Perubahan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2021 oleh Bupati Banyuasin berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin, Jum'at (03/09/2021).

Hadir dalam rapat tersebut Irian Setiawan, SH.,M.si (Ketua DPRD Banyuasin) didampingi H. Askolani, SH.,MH (Bupati Banyuasin), H. Slamet Somosentono, SH (Wakil Bupati Banyuasin), Sukardi, SP (Wakil I DPRD Banyuasin), Noor Ishamatuddin (Wakil II DPRD Banyuasin), Dr. H. M. Senen Har, S.Ip., M.si (Sekertaris Daerah Banyuasin), H. Adam Ibrahim SE., M.si (Sekertaris DPRD Banyuasin), Ahmad Zarkasih (Wakil III DPRD Banyuasin), AKBP Imam Tarmudi, SIK (Kapolres Banyuasin) dan diikuti oleh Para Ka.OPD, Staf Ahli, Staf Khusus dan sesuai undangan sekitar 70 orang.
 
Adapun rekapitulasi daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Banyuasin H. Adam Ibrahim SE., M.si yaitu hadir 23 orang Izin 6 orang Meninggal 1 orang yang di tunggu kehadirannya 15 orang.
 
 
Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, SH.,M.si yang memimpin rapat tersebut menyampaikan pada intinya Rapat hari ini merupakan Rapat Paripurna VI massa persidangan III tahun 2021 pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) perubahan Kabupaten Banyuasin anggaran 2021 oleh Bupati Banyuasin.
 
Bupati Banyuasin Askolani mengatakan Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh adanya pandemi covid 19 dan luktuasi perekonomian dunia, telah membawa dampak bagi perekonomian Kabupaten Banyuasin secara khusus dengan masih adanya pandemi covid 19 pada tahun 2021 ini berpengaruh terhadap penerimaan negara terutama dari sumber-sumber penerimaan dalam negeri (sektor pajak dan nonpajak) yang berakibat adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
 
 
“Hal ini berdampak negatif pada penerimaan daerah secara umum terutama di bagi hasil. Namun demikian dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) masih terdapat optimisme untuk dapat ditingkatkan lagi sesuai dengan estimasi potensi daerah yang ada baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah,”katanya.
 
Berdasarkan uraian singkat yang telah saya sampaikan tentang rencana perubahan pendapatan daerah rencana belanja daerah dan rencana pembiayaan daerah maka struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah Kabupaten (Arry)

Post: ReformasiRI.com


📶Post Views 663
Share:

Sidang Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020


Banyuasin - Bupati Banyuasin H. Askolani SH.MH Sampaikan nota pengantar penjelasan tentang Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan ABPD Kab Banyuasin Tahun anggaran 2020.

Penyampaian nota pengantar ini disampaikan Askolani dalam rapat paripurna II masa Persidangan III Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Banyuasin yang berlangsung mulai tanggal 11-21 Juni 2021.
 
 
Dalam hal ini bupati menyampaikan laporan arus kas, gambaran transaksi uang masuk dan keluar selama tahun 2020 disajikan dalam laporan arus kas dengan 4 (empat) macam arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan arus kas dari aktivitas transitoris terhadap Sasaran masing-masing transaksi yang terjadi,dapat kami laporkan sebagai berikut.
 
1. Arus kas dari aktivitas operasi arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah untuk cukup yang daerah dalam menghasilkan kas membiayai aktivitas operasional nya dimasa yang akan datang tanpa menggunakan pendanaan dari luar, dan arus kas masuk dari aktivitas operasi.
 
2. Arus kas dari aktivitas investasi, arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas Bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.
 
a. Saldo arus kas bersih dari aktivitas investasi per 31 Desember 2020 Devisit
 
b. Saldo arus kas bersih dari aktivitas investasi di atas terdiri dari arus kas masuk 
 
3. Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan Namun tidak penerimaan dan pengeluaran kas Bruto Mempengaruhi pendapatan beban dan pendanaan pemerintah, arus kas masuk yang berasal dari penerimaan perhitungan pihak ketiga.
 
 
Askolani Menjelaskan, setelah melakukan perhitungan saldo kas dari beberapa unsur saldo kas, baik saldo kas di BUD, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas bendahara di FKTP, kas di BLUD, Kas di BOS, dan saldo Deposito.
 
"Melalui rapat paripurna dewan perwakilan rakyat kabupaten yang terhormat ini, kami mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten Banyuasin tahun anggaran tahun 2020 dengan struktur, komposisi, serta besaran masing-masing pelaksanan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagai mana yang telah kami sampaikan angka angka atau informasi yang lebih detail terkait pelaksanaan ABPD kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2020, dapat dilihat pada buku laporan keuangan (Audited) yang kami sampaikan kepada segenap anggota DPRD kab, Banyuasin," bebernya, Jum'at (11/6/2021).
 
 
Olek karena itu, dirinya mengharapkan anggota DPRD kab Banyuasin dapat melakukan penelitian, pembahasan yang pada akhir pembahasan diharapkan pula kiranya rancangan peraturan daerah sebagai hasil pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dimaksud dapat disetujui bersama.
 
"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persetujuan bersama yang dituangkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah (RAPERDA) kabupaten Banyuasin tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2020," pungkasnya. (Arry)

Post: ReformasiRI.com


📶 Post Views 570
Share:

Rapat Paripurna Penandatanganan Pansus DPRD Banyuasin


Paripurna Penandatanganan Pansus DPRD Banyuasin

Banyuasin - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Banyuasin melaksanakan rapat paripurna pengambilan keputusan Panitia khusus (Pansus) di gedung Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin, Selasa (16/10/2021), pukul 13. 00 WIB.
 
 
Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Irian Setiawan, Wakil Ketua II Sukardi, Wakil Ketua III Achmad Zarkasi dan Wakil Ketua VI Nooer Ismatuddin. Turut hadir juga Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin H Askolani SH MH dan H Slamet Somosentono beserta instansi Dinas lainnya.
 
Adapun pandangan dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) disampaikan oleh Tismon Sugiarto, mengatakan penandatanganan keputusan secara bersama-sama.
 
 
"Kami dari fraksi PAN, membahas tentang pansus satu tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dan sudah kami sampaikan dan sudah ditandatangani bersama," jelas Tismon.
 
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Irian setiawan, mengatakan dalam sambutanya, sebelumnya DPRD Kabupaten Banyuasin sudah membentuk Pansus dan membahas beberapa program.
 
"Alhamdulillah hari ini pembahasan Pansus sudah diselesaikan, hanya ada beberapa pandangan Fraksi lainnya, misalkan membentuk Perda Pemekaran Kelurahan dan Perda tentang susunan perangkat daerah," ujar dia.
 
 
Hari ini, secara bersama-sama kita saksikan penandatanganan antara pihak legislatif dan yudikatif mengenai Panusus. 
 
"Mudah-mudahan Pansus ini dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan tentang masyarakat umum dan menuju Kabupaten Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera," tandas dia. (Arry)

Post: ReformasiRI.com


📶 Post View 345
Share:

Rapat Paripurna DPRD Banyuasin, Menandatangani KUA-PPAS Tahun 2021


Banyuasin - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyusunan KUA-PPAS RAPBD, Senin (22/11/2021)

Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan SH, MM, Wakil ketua II Sukardi SP, Wakil Ketua III Ahmad Zarkasi SHI, dan Wakil ketua III Noer Imatuddin, beserta Bupati dan Wakil bupati H Askolani SH MH, Selamet Somosentono SH, beserta FKPD lainnya.
 
 
Dikatakan Irian Setiawan SH, MM
KUA PPAS merupakan tahap kedua dari proses lanjutan dalam penganggaran setelah disusunnya RKPD pada tahap sebelumnya. Pada tahapan ini KUA PPAS di bahas dengan bersama-sama DPRD Kabupaten Banyuasin.
 
"Tujuanya agar mendapatkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sehingga dapat disepakati besaran APBD kabupaten Banyuasin," kata Politisi Golkar itu.
 
 
Sementara itu Ahmad Zarkasi, juga mengatakan, dalam mencapai sasaran dan target program-program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin yang terukur setiap tahunnya.
 
"Ya harus dilalui beberapa tahap pembahasan agar dapat menghasilkan program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat kabupaten Banyuasin," kata dia.
 
Sementara itu Bupati Banyuasin H Askolani SH, MH, mengatakan, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah.
 
 
"Alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum Anggaran ini tetap memperhatikan dan mengacu pada agenda pembangunan nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah. Setelah Kebijakan Umum Anggaran maka selanjutnya adalah penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program kegiatan berdasarkan skala prioritas," papar dia.
 
Selanjutnya DPRD dan Bupati Banyuasin menandatangani Kesepakatan KUA PPAS, dan disaksikan anggota DPRD dan Forum Kopinda lainya. (Arry)

Post: ReformasiRI.com


📶Post Views 872
Share:

Anggota DPRD Banyuasin Dapil IV Akan Prioritaskan Usulan Masyarakat Yang Dianggap Urgensi


Banyuasin -  Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari daerah pemilihan IV menjalankan Kegiatan Reses didaerah pemilihannya meliputi Kecamatan Muara Padang, Muara Sugihan, Air Salek, dan Makarti Jaya mulai tanggal 1 hingga 4 Desember 2021.

Para anggota dewan di dapil itu, yakni Herawati (P-Golkar), Damang Wahyuni (P-Golkar), Emi Sumitra (PKB), Arisa Lahari (PDIP), Daspini (Nasdem), Darwani (Gerindra) dan Sarnubi (PKS). Mereka melakukan tatap muka dengan masyarakat di lokasi terpisah.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuturkan bahwasanya kegiatan reses ini bertujun untuk menyerap dan menampung aspirasi konstituen di masing-masing daerah pemilihan.

“Hasil reses ini kemudian akan disampaikan anggota dewan dari masing masing dapil yakni dari dapil I sampai dapil VI melalui sidang paripurna untuk ditindaklanjuti OPD terkait,”tutur Emi.

Beberapa persoalan persoalan yang dianggap genting dibahas dalam reses dewan di dapil IV kali ini, seperti minta dibangun jalan, perbaikan jembatan, sarana kesehatan, sekolah, dan air bersih.

“Semua yang diusulkan masyarakat dan perangkat desa, kita akan perjuangkan dan berjanji akan dijadikan skala prioritas kebijakan program kerja Pemda,” bebernya.

Lebih lanjut Emi mengatakan, hasil reses ini akan diusulkan di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. Sesuai dengan Permendagri tentang sistem informasi Kabupaten pokok-pokok pikiran Wakil Rakyat menjadi Pokja Pemda. Prinsipnya untuk rencana tahun 2021 jadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022.

“Semua yang diusulkan, akan kami akomodir dan tindaklanjut dijadikan skala prioritas,”kata Emi.

Sementara itu Politisi dari Partai PDIP Arisa Lahari mengatakan, Dewan akan berusaha dan berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diterima Anggota dewan, agar semua usulan dari dapil dapat diserap dan direalisasikan, sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Banyuasin.

“Kami sebagai Anggota Dewan akan memperjuangkan semaksimal mungkin agar semua usulan dan aspirasi masyarakat bisa terealisir,”ucap Arisa.

Ditempat yang sama Camat Air Salek Sukimin menuturkan, kedatangan para anggota DPRD Banyuasin untuk memyerap aspirasi masyarakat agar disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Dalam kegiatan reses inilah masyarakat bisa mengemukakan berbagai usulan, saran dan masukan, yang terkait perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan  dan pembangunan sekolah, pustu, jaringan listrik, serta instalasi air bersih untuk dijadikan skala prioritas pembangunan kedepan.

“Saya sebagai Camat sangat berharap semua usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti. Setidaknya direalisasikan meskipun secara bertahap dan dijadikan pijakan dalam pembangunan di Banyuasin. Mana yang lebih prioritas didahulukan,” pungkasnya.(Arry)


Post: ReformasiRI.com


📶 Post Views 1.324


Share:

Rapimda KB FKPPI Sumsel, HNU: FKPPI selalu di hati, Karena yang di hati ada di FKPPI

Rapimda KB FKPPI Sumsel, HNU: FKPPI selalu di hati, Karena yang di hati ada di FKPPI


Palembang - Tahun 2021 penuh akan cerita dan dinamika, banyak perjuangan yang sudah dilakukan, pengorbanan yang ditunaikan dan segala macam bentuk rasa dikecap dengan penuh suka duka. Tentu ada target yang sudah tercapai namun ada juga yang masih dalam asa.  


Menutup akhir tahun 2021 KB FKPPI Sumsel menyelenggarakan agenda yang menjadi acuan bagi grand design organisasi kedepannya yaitu Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) di Markas Pomdam II/Sriwijaya yang berdekatan dengan Kantor Walikota Palembang, Jalan Merdeka No.1, 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil.

Dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat Rapimda ini dibuka oleh Gubernur Sumsel yang diwakili oleh H.Mawardi Yahya selaku Wakil Gubernur Sumsel dan dihadiri oleh Letkol TNI Hermawan, Danlanal Palembang, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Hermanto, Ketua Dewan Penasehat FKPPI Ir. H. Syahrial Oesman serta Tokoh Sumsel yang menjadi PLT Ketua KB FKPPI Dr. H.Nasrun Umar dan Sekjen Cik Naya, SH.

Nampak juga hadir Bendahara Bambang Arta, para Wakil Ketua PD VI KB FKPPI Sumsel Iwan Darmawan, Fauzi Zakaria, Wastu Widya, Akhmad Bastari, Bambang, Alfan Rahman. Ketua Generasi Muda KB FKPPI PD VI Sumsel Teddy Priadi, Sekretaris GM Yan Coga Hariranto, Forkompinda, tamu undangan dari berbagai Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan di Sumsel beserta seluruh Keluarga Besar FKPPI se-Sumatera Selatan.


Dalam sambutannya, PLT Ketua KB FKPPI Sumsel, Dr. Nasrun Umar, SH, MM mengapresiasi,

" Terima kasih untuk panitia pelaksana dalam komando Saudari Cik Naya dan GM FKPPI terkhusus untuk Komandan Pomdam II/Sriwijaya Letkol CPM Bayu Aji Widodo beserta seluruh perangkat nya yang sudah memfasilitasi Rapimda ini.


Hari ini di penghujung tahun 2021, kita menyelenggarakan Rapimda FKPPI Sumsel dengan tujuan merancang grand design program kerja kedepan, persiapan penyusunan estafet kepemimpinan selanjutnya serta menjadi acuan menuju Munas X FKPPI di Jakarta pada 20-22 Desember nanti."

Lanjut Eks Sekda Sumsel lintas kepemimpinan ini bahwasanya, "Perlu disadari bahwasanya FKPPI lahir dari nilai patriotisme dan nasionalisme yang tinggi.

Sejak 12 September 1978, FKPPI terus konsisten berperan menjaga kedaulatan NKRI, mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan organisasi pendukungnya yaitu: GM FKPPI, Wanita FKPPI, HIPWI FKPPI dan GMP FKPPI."

Penerima Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI 2005 ini juga berharap semoga GM FKPPI yang dikomandoi oleh Tedy dan Yan Coga bisa mewarnai pembangunan di Sumatera Selatan serta mengikuti Munas X FKPPI di Jakarta nanti dengan aktif dan membawa nama baik daerah Sumatera Selatan.

Menambah kehangatan dan daya tarik suasana, Ketua Umum Forum Sekda Seluruh Indonesia (Forsesdasi) periode 2018-2021 ini mengakhiri sambutannya dengan pantun,

"Sungguh indah sungai Musi
Ke Rapimda membawa pewangi
FKPPI selalu di hati
Karena yang di hati ada di FKPPI".

Para hadirin pun menyambut dengan tepuk tangan meriah.

Di kesempatan yang sakral itu juga Yan Coga selaku Sekjen GM FKPPI Sumsel mengajak, "Alhamdulillah, Rapimda sekaligus pengukuhan GM FKPPI hari ini berjalan dengan sukses, terima kasih untuk Bapak H.Mawardi Yahya Wakil Gubernur Sumsel yang sudah membuka acara kita. 

Apresiasi yang tinggi untuk panutan kita Ir. H.Syahrial Oesman selaku Ketua Dewan Penasehat FKPPI Sumsel yang terus mendampingi kegiatan FKPPI.

Tentunya support penuh dari PLT Ketua KB FKPPI Sumsel Bapak H.Nasrun Umar, semoga kedepannya beliau segera didefinitifkan sebagai Ketua KB FKPPI Sumsel. Karena beliau sosok istimewa yang sangat humanis, visioner dan bersahabat dengan anak-anak muda untuk membangun daerah kita tercinta, Sumatera Selatan."

Lanjut Eks Ketua FORBES KNPI Sumsel ini bahwa, "Sesuai dengan histori nya FKPPI selalu hadir di garda terdepan dalam setiap isu kedaulatan negara. Dengan pengukuhan kepengurusan hari ini diharapkan kita semua bersatu padu bisa gerak cepat (gercep) dalam mengimplementasikan program kerja yang berdampak bagi anggota dan masyarakat seluruh nya" (Tim/Danaz)

Post: ReformasiRI.com


📶 Post Views 537
Share:

GM FKPPI Patuh Terhadap Perjuangan Mulia FKPPI, Bukan Selain Itu!

GM FKPPI Hanya Satu, Kita Generasi Muda (GM) bukan Generasi Manula (GEMA) FKPPI!


Palembang - Kehidupan selalu menyajikan pilihan. Namun, dedikasi, perjuangan dan pengorbanan demi merajut persatuan dan kesatuan anak bangsa adalah bentuk kemuliaan dan sebuah teladan. Itulah yang tertanam kuat dari lahirnya FKPPI yang kemudian didalamnya melahirkan Generasi Muda (GM) FKPPI pada 12 September 1995 hingga detik ini.

Mendekati garis finish tahun 2021, KB FKPPI Sumsel menyelenggarakan Rapimda FKPPI Sumsel demi terciptanya rancangan grand design program kerja yang berkelanjutan, acuan persiapan estafet kepemimpinan selanjutnya serta menjadi bahan menuju Munas X FKPPI di Jakarta pada 20-22 Desember nanti.

Namun, yang menjadi perhatian banyak pihak terutama para Dewan Penasihat FKPPI yang paham dengan AD ART dan histori adalah disaat yang bersamaan ada juga upaya memperkeruh suasana dengan Musyawarah Daerah (Musda) GM FKPPI versi Deliar Hans di Hotel Amaris, Kamis (16/12/2021).

Seperti yang telah ditegaskan oleh Dr.H.Nasrun Umar selaku PLT Ketua KB FKPPI Sumsel sekaligus orang dekat Gubernur Sumsel H.Herman Deru bahwa,

"Perlu disadari FKPPI lahir dari nilai patriotisme dan nasionalisme yang tinggi.

Sejak 12 September 1978, FKPPI terus konsisten berperan menjaga kedaulatan NKRI, mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan organisasi pendukungnya yaitu: GM FKPPI, Wanita FKPPI, HIPWI FKPPI dan GMP FKPPI.

Menjadi pelopor persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan untuk mengundang perpecahan diantara anak bangsa!".

Sementara itu Yan Coga selaku Sekjen GM FKPPI Sumsel memaparkan,

"KB FKPPI akan tetap patuh dengan deklarasi dan AD ART yang sudah disepakati bersama bahkan disepakati oleh Pembina Utama FKPPI, yaitu Panglima TNI, Kapolri dan para pendiri FKPPI seperti Surya Paloh dan rekan-rekan.


Secara de facto dan de jure Musda FKPPI yang dilaksanakan di Amaris Hotel tersebut sangat cacat hukum dan mencederai ruh nya FKPPI yang begitu mulia.

Kita sangat terbuka untuk merangkul sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, sesuai dengan tema Rapimda kita tahun ini yaitu Konsolidasi Organisasi Untuk Soliditas KB FKPPI Sumsel."

Eks Ketua FORBES KNPI Sumsel ini melanjutkan, bahwa "Jika ditilik dari sejarah nya deklarasi peleburan ada penyatuan GM FKPPI dan KB FKPPI menjadi satu jiwa dalam dua raga. Semunya sudah clear dan terjadilah kesepakatan pelantikan bahkan Ketua PP Hans Silalahi ikut menandatangani itudan ikut dilantik sebagai Waketum PEMUDA dan Olga yang cikal bakal untuk menjadi GM di bawah KB FKPPI."

Lanjutnya, namun pasca pelantikan GM menghianati hasil..dan sprtinya ada sesuatu yang mereka tidak dapatkan daru kesepakatan awal, sehingga berpisah, serta yang sangat memalukan dan memilukan yaitu mereka tidak membaca tolak ukur syarat mnjadi GM dalam UU Kepemudaan, bahkan yang paling sederhana nya adalah usia menjadi faktor utamanya.

Hans ingin memaksakan diri mnjadi Ketua GM kembali dengan usia yang lebih dari 45 tahun pada waktu itu. Sangat jelas memperkosa peraturan yang berlaku.


Disamping itu Cik Naya selaku Sekjen FKPPI Sumsel menyampaikan, "Adanya Musda FKPPI di Amaris Hotel yang jelas sangat memperkeruh suasana itu bertepatan juga dengan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) PD VI FKPPI Sumsel yang secara transparan kolaborasi penuh dengan TNI dan Polri di Sumatera Selatan.

Masyarakat bisa menilai lokasi Rapimda kita menunjukkan sinergi FKPPI terhadap TNI Polri dengan berada di Markas Pomdam II/Sriwijaya yang berdekatan dengan Kantor Walikota Palembang, Jalan Merdeka No.1, 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil."

Dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat Rapimda ini dibuka oleh H.Mawardi Yahya selaku Wakil Gubernur Sumsel dan dihadiri oleh Letkol TNI Hermawan, Danlanal Palembang, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Hermanto, Ketua Dewan Penasehat FKPPI Ir. H. Syahrial Oesman serta Tokoh Sumsel yang menjadi PLT Ketua KB FKPPI Dr. H.Nasrun Umar dan Sekjen Cik Naya, SH.

Solid dalam barisan hadir juga Bendahara Bambang Arta, para Wakil Ketua PD VI KB FKPPI Sumsel Iwan Darmawan, Fauzi Zakaria, Wastu Widya, Akhmad Bastari, Bambang, Alfan Rahman. Ketua Generasi Muda KB FKPPI PD VI Sumsel Teddy Priadi, Sekretaris GM Yan Coga Hariranto, Forkompinda, tamu undangan dari berbagai Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan di Sumsel beserta seluruh Keluarga Besar FKPPI se-Sumatera Selatan.

Lalu Perlu ditegaskan seluruh unsur Wanhat ikut hadir dalam Rapimda FKPPI, kami menyayangkan Pak Gubernur bisa terjebak dalam manuver Musda GM FKPPI di Amaris Hotel tersebut, dan kenyataannya Pak Gubernur sendiri bingung disana tidak ada tokoh yang dikenalnya. 

Bahkan salah satu pendukung Gubernur pada saat pencalonan itu adalah KB FKPPI Sumsel dibawah kepemimpinan Bapak Muzakir SS.

Setiap pelantikan setiap Cabang di daerah Gubernur selalu mendampingi sambil sosialisasi dukungan terhadap beliau pada masa itu.

Gubernur juga memiliki circle hubungan yang sangat dekat dengan PLT Ketua GM FKPPI Sumsel Dr. H. Nasrun Umar dan para Dewan Penasihat  (Wanhat) FKPPI Sumsel dari dulu hingga detik ini.

Momentum akhir tahun ini mari kita jadikan
untuk bersama-sama menjadi refleksi menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan niat dan pemikiran yang jernih.

Sangat memalukan dan memilukan tentunya Generasi Muda (GM) FKPPI di Amaris Hotel itu karena usianya banyak diisi oleh Bapak-Bapak  sehingga malah berubah nama menjadi GEMA (Generasi Manula) FKPPI. Salam Sehat! (Tim/Danaz)

Post: ReformasiRI.com


📶 Post Views 439
Share:

Berita Populer