PANGKALAN BALAI — Bupati Banyuasin H. Askolani dan Wakil Bupati H.Slamet Somosentono melaksanakan Sholat Idul Adha 1444H di Masjid Agung Al-Amir Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Kamis (29/06).
Jajaran Unsur Forkompimda dan Sekretaris Daerah dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin hadir bergabung di Masjid Agung Al-Amir.
Dalam kesempatan itu, Bupati H. Askolani mengucapkan selamat hari raya bagi seluruh umat muslim di seluruh Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Banyuasin. “Selamat hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita saling mempererat tali silaturrahmi antar masyarakat, ulama dan pemerintah Kabupaten Banyuasin,” ucapnya.
Bupati Askolani memaknai hari raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Tuhannya untuk berbagi kepada saudaranya yang belum sejahtera.
“Hari raya kurban merupakan hari berbagi kenikmatan makan enak di Hari Lebaran Idul Adha. Ini suatu peringatan bagi kita bahwa yang kita cita-citakan harus siap dikurbankan dan diberikan kepada mereka yang berhak,” kata Askolani.
Lebih lanjut orang nomor satu di Bumi Sedulang Setudung tersebut ia juga berpamitan karena Per-Tanggal 18 September 2023 ia bersama Wakil Bupati Banyuasin mengakhiri masa jabatannya dan Bupati H. Askolani juga mengajak masyarakat secara bersama-sama dalam membangun Kabupaten Banyuasin menjadi lebih baik menuju Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera.
Pada Hari Raya Idhul Adha tahun ini, Masjid Al Amir mengurbankan 8 ekor sapi dan 1 ekor Kambing yang telah di sebar di beberapa Masjid di Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Usai melaksanakan ibadah shalat Ied, Bupati Banyuasin dan Wakil Bupati Banyuasin menggelar acara open house di rumah dinas.
Banyuasin – Rapat koordinasi (rakor) tingkat kecamatan kembali diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
Rakor ke 4 ini diselenggarakan di Desa Sido Mulyo Kecamatan Tungkal Ilir, Selasa (27/06/2023).
Bupati Banyuasin, H Askolani SH MH melalui Sekda Banyuasin, Erwin Ibrahim yang membuka rakor berharap masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir agar visi misi, gerakan, hingga program Pemkab Banyuasin hadir di tengah masyarakat.
“Jadi bukan hanya semboyan, semua gerakan dan program ini sederhan sudah lama diterapkan di masyarakat sejak nenek moyang,” ujar Erwin dalam sambutannya.
Seperti Gerakan Gotong Royong, disebutkan mantan Kadis koperindag sudah lama dilakukan masyarakat.
“Seiring majunya teknologi sekarang ini, semangat gotong royong sudah pudar. Makanya kita perlu mewujudkan kembali semangat gotong royong dan kekeluargaan,” ucap dia.
Juga program gerakan tanam sayuran alias gertas. Bupati Banyuasin dijelaskan Erwin juga harus diterapkan masyarakat di Kecamatan Tungkal Ilir.
“Karena itu berkaitan dengan ketahanan pangan, kita anjurkan menjadi rumah tangga yang tangguh yang tidak bergantung dengan orang lain,” beber dia.
Di hadapan masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir, Erwin Ibrahim pun mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan Heri Gerakan Nasional (Harganas).
*Harganas diikuti 514 Kabupaten dan kota seluruh Indonesia, sekitar 20.000 undangan hadir.”
Harganas juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk menjajakan dagangannya.
“Diskoperindag menyiapkan 50 tenda gratis, yang bisa digunakan UMKM dari seluruh kecamatan untuk memperkenalkan produknya.” pungkas Erwin.(**)
Nasional - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang dilaksanakan di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, pada Selasa, 27 Juni 2023, merupakan langkah awal dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.
“Ini adalah langkah awal dimulai dari Aceh, dari Pidie,” ucap Presiden dalam keterangannya usai acara.
Presiden menilai bahwa alasan peluncuran program tersebut dilaksanakan di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Pidie karena di tempat tersebut tersimpan kisah dari tiga peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia.
“Di sini memang ada 3 peristiwa, di Pidie Rumah Geudong, di Simpang KKA, dan di Jambo Keupok,” imbuhnya.
Kepala Negara menekankan bahwa selanjutnya program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat akan terus dilaksanakan. “Setelah itu akan terus, ini langkah awal, sekali lagi ini baru langkah awal,” tuturnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa langkah yudisial tetap bisa dijalankan apabila terdapat bukti yang cukup berat melalui prosedur yang telah ditetapkan. Namun, saat ini Presiden menekankan untuk melaksanakan langkah non-yudisial guna menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM tersebut.
“Langkah yudisial itu apabila bukti-buktinya kuat, Komnas HAM menyampaikan ke Kejaksaan Agung, kemudian juga ada persetujuan dari DPR, baru itu bisa berjalan,” ucap Presiden.
“Tetapi kita ingin yang non-yudisial dulu yang bisa bergerak kita langsung selesaikan,” tandasnya.
Pidie, 27 Juni 2023
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Banyuasi_Bupati Banyuasin H. Askolani bersama Wakil Bupati H. Slamet Somosentono menghadiri Silaturahmi 9 (sembilan) Tahun Presidium Pemekaraan Daerah Otonomi Daerah (DOB) Banyuasin Sumatera Selatan dan Bulan Bung Karno Tahun 2023 bertempat di Lapangan Sepak Bola Mariana, Kecamatan Banyuasin l, Minggu (25/06/2023).
Diera demokrasi dan era otonomi daerah seperti sekarang ini penataan dan pengembangan wilayah adalah sesuatu keharusan yang harus dilakukan. Pembentukan atau pemekaran Kabupaten bukanlah sesuatu yang dilarang karena sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemekaraan daerah.
Bupati Banyuasin H. Askolani, SH.,MH telah menyetujui pemekaraan Kabupaten Banyuasin Timur, ini semua berkat komitmen Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono untuk memperjuangkan pemekaran daerah tak sekedar isapan jempol. Telah kita ketahui sudah banyak terobosan dan upaya getol dilakoni oleh presidum pemekaran Kabupaten Banyuasin Timur yang diketuai oleh Wabup. Presidium secara resmi telah menyampaikan aspirasi masyarakat 9 (sembilan) kecamatan perairan yang ingin mekar dari Kabupaten Banyuasin.
“Tentunya ucapan terima kasih kepada presidium atas kerja kerasnya selama 9 (sembilan) tahun ini dengan tidak mengenal lelah dalam mewujudkan pemekaran wilayah ini, membentuk suatu daerah baru bukanlah perkara mudah. Tidak bisa dengan simsalabim langsung jadi tapi melalui proses panjang yang kadang harus berdarah-darah dan berkeringat serta harus ada yang mau berkorban baik waktu, tenaga, pikiran bahkan materi yang tidak sedikit,” ungkapnya.
Ditambahkan orang nomor satu di Bumi Sedulang Setudung ini, telah mengeluarkan surat tanggal 1 Maret 2023 tentang persetujuan mendukung pembentukan Kabupaten Banyuasin Timur, disamping itu juga telah membentuk tim pengkajian pembentukan Kabupaten Banyuasin Timur melalui keputusan Bupati Banyuasin Nomor 343/KPTS/l/2023 tanggal 3 April 2023 yang diberikan untuk membantu menyiapkan dan mengaji persyaratan dasar kewilayahan dan administrasi.
“Semoga pertemuan silaturahmi yang digelar hari ini yang juga dihadiri oleh para anggota legislator baik ditingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten akan makin menguatkan motivasi presidium dalam bekerja mewujudkan aspirasi masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini kami juga mohon dukungan kepada Gubernur Sumsel dan seluruh masyarakat karena kita akan menjadi tuan rumah hari keluarga nasional ke 30 pada 6 Juli mendatang untuk itu diharapkan atas kehadirannya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono, SH sekaligus Ketua Presidium Pemekaraan Kabupaten Banyuasin Timur dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Banyuasin adalah Kabupaten yang sangat luas dimana luasnya 12.262,756 Km2 dengan penduduk berjumlah 836.914 jiwa dan ini terus akan bertambah setiap tahunnya. Maka pembentukan Kabupaten baru masih sangat memungkinkan dengan pemekaran daerah tentulah akan terjadi percepatan pembangunan yang merata dan meringankan kerja Kabupaten induk karena adanya alokasi anggaran baru pada wilayah yang semula ditanggung oleh Kabupaten Banyuasin.
“Melalui DOB ini diharapkan Gubernur Sumsel dan DPRD Provinsi Sumsel kiranya berkenaan membahas usulan pemekaran Kabupaten Banyuasin Timur, jika usulan tersebut sudah sampai kepada anggota DPR dan DPD RI kami mohon kiranya dapat segera dengan sungguh-sungguh mendorong pihak pemerintah dalam hal ini Presiden RI untuk segera membuka kran moratorium pemekaran daerah. Sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat ingin memekarkan daerah dapat segera terwujud,” ujarnya.
Turut hadir Gubernur Sumsel diwakili Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan H. Alfajri Zabidi, S.Pd.,MM, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. RA. Anita Noeringhati, SH.,MH, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Irian Setiawan, SH.,MH, Anggota DPRD Provinsi Sumsel Nadia Basjir, SE, Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Sukardi, SP, Sekda Kabupaten Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, ST.,MM.,MBA, Ketua KTNA Provinsi Sumsel H. M. Basyir, Plt Ketua TP PKK Kabupaten Banyuasin Hj. Neni Tri Haryani, Para Kepala OPD yang hadir, Para Camat dan Kades, Ketua APEDNAS, Kapolsek, Danramil Mariana, VOC Pemekaran Banyuasin Timur, Tokoh Masyarakat. (Diskominfo/IKP).
Banyuasin - Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono, SH menghadiri Tabligh Akbar sekaligus Khitanan Massal dan Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Khaiya Ala Sholaah bertempat di Ponpes Takhdzul Qur’an Ummu Kultsum Sumsel di Desa Santan Sari, Kecamatan Sembawa, Sabtu (24/06/2023).
Hadir mengisi tausiah Ustadz. Koh Denis Lim, selain itu juga turut hadir Kasdim 0430 Banyuasin, Kasat Binmas Polres, Asisten l, Kadis Perkimtan, Ketua Yayasan Ummu Kultsum, Kabag Kesra diwakili, Baznas Banyuasin diwakili, Camat Sembawa, KUA Sembawa, Kades Santan Sari, Para Kades Se-Kecamatan Sembawa, Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Para Pengasuh Ponpes Ummu Kultsum.
Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet menyambut baik dengan adanya tabligh akbar dan 200 khitanan massal dan peletakan batu pertama pembangunan Masjid AL Hayya Ala Shalah. Kita sangat memahami bahwa salah satu tujuan setiap pengajian adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang keagamaan yang penting bagi umat islam.
“Semoga yayasan industrial islamic boarding school ummu kultsum semakin terdepan, maju, eksis santrinya dari 50 orang bisa bertambah lebih banyak. Saya selaku Wabup Banyuasin sangat bangga kepada masyarakat Banyuasin yang selalu mengadakan pengajian-pengajian seperti ini yang bertujuan untuk menambah ilmu agama,” jelasnya.
Ditambahkan Wabup, tentu kita melihat seksama bahwa beraneka ragam budaya, kepercayaan, adat istiadat menyatu dimasyarakat kita sekarang ini. Isu-isu agama sangat rentan dan snagat sensitive maka jika terjadi gesekan akan menimbulkan keresahan dan perpecahan oleh karena itu garda terdepan kita adalah ilmu agama melalui pengajian-pengajian dan pemahaman yang benar.
“Tentunya saya mengajak kepada semua elemen masyarakat pengajian seperti ini kita Istiqomahkan dan kita kembangkan dimana saja dan kapan saja. Sehingga dengan semakin sering kita melaksanakan dan mengikuti pengajian akan semakin berilmu dan menambah wawasan mengenai keagamaan, diharapkan juga pembangunan Masjid AL Hayya Ala Shalah proses pembangunan nya sekarang terlaksana dan jadi, bagi masyarakat yang ingin menyisihkan hartanya untuk membantu proses pembangunan masjid di Desa Santan Sari ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel diwakili Analis Ahli Utama Dr. H. Rosidin Hasan, M.Pdi menyampaikan, hadirnya Ponpes Takhdzul Qur’an Ummu Kultsum Sumsel ini bisa membawa kebaikan untuk semua orang terkhusus masyarakat Desa Santan Sari dan berdampak baik bagi Kecamatan Sembawa dengan semakin banyaknya pondok pesantren yang ada dikecamatan. Maka dari itu pondokkan lah putra putri bapak dan ibu di Ponpes agar bisa membangun generasi bangsa yang berakhlak mulia.
“Pemerintah Provinsi Sumsel akan terus mendukung dan bersinergi agar Ponpes Takhdzul Qur’an Ummu Kultsum semakin banyak minat dan bisa lebih dari 50 santri kedepannya. Meskipun masih usia muda awal berdiri Ponpes pada tahun 2019 tetapi saya yakin akan banyak masyarakat yang memasuki anaknya untuk menimbah ilmu agama dan semoga nantinya semakin dikenal oleh semua orang Ponpes Takhdzul Qur’an Ummu Kultsum,” pungkasnya.(Dil)
Banyuasin – Dalam rangka meningkatkan koordinasi penyampaian informasi serta mempererat tali silaturahmi Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pejabat pemerintah daerah dengan kecamatan dan desa yang bertempat di Desa Muara Damai, Kecamatan Sembawa, Kamis (22/06/2023).
Rapat koordinasi (Rakor) disamping sebagai wadah silaturahmi antara Pemerintah Kecamatan bersama Pemerintah Kabupaten Banyuasin, juga sebagai wadah sharing informasi ataupun menyusun langkah-langkah bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di setiap kecamatan.
Hal ini disampaikan Bupati H. Askolani pada acara Rakor di Kecamatan Sembawa menyampaikan, bahwa Rakor kecamatan merupakan salah satu forum yang strategis dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dikecamatan disetiap desa. Sehingga pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang bagus dapat terwujud.
“Dalam Rakor ini dilakukan sharing informasi dan saling koordinasi bersama-sama untuk mendapatkan masukan dan saran tentang permasalahan yang terjadi disetiap kecamatan inilah guna adanya Rakor bisa kita peroleh jawaban atau solusi, untuk kedepan akan dibuka pontensi lahan pertanian di Kecamatan Sembawa sebanyak 1000 hektar, kita juga akan mengirim surat untuk PT Waskita untuk 4 (empat) desa agar jalan yang rusak dan saluran irigasi bisa segera diperbaiki demi kenyamanan masyarakat,” paparnya.
Dilanjutkan Bupati, untuk normalisasi akan dipercepat agar TK, SD, SMP yang ada di Desa Muara Damai tidak terkenang banjir lagi akan segera dibangun jalan. Normalisasi transmigrasi sering kebanjiran masuk buaya ke saluran sekunder karena PT Kam dan PT Mar membuat aliran sekunder tidak maksimal lagi. Sehingga untuk kedepan kami berupaya akan menyelesaikan persoalan buaya yang selalu meresahkan bagi masyarakat, kedepan akan membuat surat khusus untuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) biaya penangkaran meskipun hewan dilindungi kami akan selesaikan permasalahan yang ada agar semua desa bisa kondusif dan aman.
“Rakor dilaksanakan setiap tahunnya maka dari itu kami datang untuk hadir dan mendengarkan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Banyuasin di 21 kecamatan yang ada, sehingga kita harus tetap bersinergi dalam membangun dan menjalankan visi misi Bupati dan Wabup melalui 7 program prioritas dan 12 gerakan bersama masyarakat untuk menuju Banyuasin Bangkit, Adil, dan Sehahtera,” ungkap Bupati.
Kesempatan yang sama Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono menyampaikan, bahwa perlu koordinasi yang lebih baik lagi dalam melayani masyarakat antara Pemerintah Daerah bersama Kecamatan dan desa, tentunya apa yang telah disampaikan para kepala desa di Kecamatan Sembawa dengan sisa waktu 3 (tiga) bulan ini akan kami realisasikan terutama mengenai normalisasi dan jalan yang rusak karena sering dilintasi oleh mobil Waskita dalam pengerjaan jalan tol.
“Tentunya diharapkan dengan adanya Rakor untuk seluruh satuan kerja teknis di Kecamatan Sembawa, mampu berkoordinasi dengan baik guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan tujuan akhir yaitu terciptanya ketertiban, ketentraman dan kenyamanan masyarkat,” katanya.
Turut hadir Sekretaris Daerah Ir. Erwin Ibrahim, ST.,MM.,M.BA, Plt Wakil Ketua TP-PKK Hj. Neni Tri Haryani Slamet, Staf Khusus Amirul, SH.,MH, Syarifudin Zuhri, SP, Para Asisten Setda, Para Kepala OPD, Anggota DPRD Sriyatun, SP, Camat Sembawa Drs. Erman Taufik, MM, Kapolsek Pangkalan Balai, Danramil, Kades Muara Damai Zailani, Para Kepala Desa Se-Kecamatan Sembawa, Para Ketua TP-PKK Se-Kecamatan Sembawa, Para BPD, PPDI, Tokoh Masyarakat, Agama, dan Adat, Para Peserta Rakorcam. (Diskominfo/IKP).
Banyuasin_Tingkatkan sektor pertanian Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan adakan Kelas Khusus Beasiswa Sekolah Pertanian, hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Banyuasin, H. Slamet Somosentono, SH pada Acara Pelepasan dan Pengukuhan Lulusan SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa Tahun Ajaran 2022/2023 digelar di Kampus SMK SPP Sembawa, jl. Palembang-Pangkalan Balai, Desa Lalang Sembawa, Kamis (22/06/2023).
Kepala Sekolah SPP Sembawa, Yudi Astoni, STP., M.Sc mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang telah banyak memberikan dukungan atas pendidikan di SPP Sembawa. “Alhamdulillah tahun ini, SPP Sembawa melepas siswa-siswi yang lulus 100%, hari ini juga siswa-siswi akan dikukuhkan sebagai Alumni SPP Sembawa,” paparnya.
“Dari 150 orang yang lulus telah mengikuti Assesment yang dilakukan Badan Nasional Industri Pertanian (BNSP) dan 150 orang semua dinyatakan kompeten. Ada beberapa yang telah diterima di Universitas Negeri di Indonesia baik dari jalur undangan maupun melalui tes,” tambah Yudi.
Selain itu juga Kepala Sekolah SPP menambahkan bahwa beberapa siswa mereka juga telah menjadi entrepreneur dibidang pertanian. Semua keberhasilan ini juga tidak lepas dari peran guru, orangtua, stake holder dan Pemkab Banyuasin.
Sambutan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (PPSDMP), Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si mengungkapkan bahwa selama covid 19 banyak negara yang krisis hasil pertanian, tapi tidak di Indonesia. “Alhamdulillah, Negara Indonesia selama masa covid 19 hasil pertanian malah mampu meningkat dan sektor pertanian stabil,” jelas Siti.
Dengan akan diadakannya kelas khusus beasiswa sekolah pertanian yang diadakan oleh Pemkab Banyuasin, tentu ini menjadi bukti peran Pemkab Banyuasin untuk meningkatkan SDM dan Sektor Pertanian yang ada di Kabupaten Banyuasin.
Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Bupati Slamet akan keyakinannya bahwa lulusan SPP Sembawa mampu ikut andil besar dalam Sektor Pertanian di Indonesia. Generasi muda jangan malu untuk bertani atau bercocok tanam. Selain bertani, para lulusan juga bisa menjadi entrepreneur dibidang pertanian.
Beliau menunjukkan peran besar sektor pertanian saat masa pandemi Covid 19 yang pernah kita alami. Di Indonesia sektor pertanian menunjukkan kestabilan dan hasil pertanian menjadi meningkat selama pandemi, hal ini sebagai bukti bahwa menjadi petani itu keren dan memiliki peran yang besar di Negara Kita.
Pemkab Banyuasin sangat mendukung pertanian di Kabupaten Banyuasin dengan adanya Program Banyuasin Cerdas dan Petani Bangkit dan dukungan terus dengan upaya pelatihan dan peningkatan skill petani. Oleh sebab itu, Pemkab Banyuasin akan mengadakan kelas khusus beasiswa bagi pelajar SPP Sembawa serta akan terus meningkatkan sektor pertanian di Kabupaten Banyuasin.
Turut Hadir Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang, Drh. Azhar, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumsel atau mewakili, Ernijar, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin, Sarip, SP., MM, Danyon Zikon 12/KJ atau mewakili, Kapten. CZI. Asep Kurnia, Danramil Talang Kelapa, Peltu. Hourika Wirayadi, Pusdiktan, Dr. Ismaya, Para Pimpinan Dunia Industri dan Dunia Kerja SMK PP Sembawa dan Para Wali Siswa-Siswi SMK PP Sembawa. (Diskominfo/IKp)
Muba - Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin menetapkan 4 orang menjadi tersangka pada Dinas Perkim Musi Banyuasin (Muba), Rabu (21/06/2023) tadi malam 21.30 WIB.
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin selama dua jam langsung dilakukan penetapan sebagai tersangka.
Kepala Kejaksaan Muba, Romi Rozali SH MM, melalui Kasi Intel Muba, Rizki Ramdhani SH, mengatakan, penetapan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air bersih kapasitas 30 liter per detik beserta jaringan di Desa Langkah Kecamatan Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran tahun 2021
“Setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 liter / detik beserta Jaringan Perpipaan di Desa Langkap Kec. Babat Supat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-485/L.6.16/Fd.1/05/2023 tanggal 08 Mei 2023. Dan pada hari ini Tim Penyidik telah melakukan Penetapan Tersangka terhadap 4 (empat) orang atas nama ‘R’ selaku PA, ‘N’ selaku PPK, ‘F’ selaku penyedia dan ‘I’ selaku pelaksana lapangan,” jelasnya
Lanjutnya, tim penyidik telah berkeyakinan dalam melakukan penetapan tersangka dimana telah mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti dalam perkara ini.
Adapun kronologinya adalah sebagai berikut : pada tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter / Detik Beserta Jaringan Perpipaan Di Desa Langkap Kec. Babat Supat Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 8.300.066.000 (delapan milyar tiga ratus juta enam puluh enam ribu rupiah), kegiatan tersebut, anggarannya telah dicairkan 100%.
“Dalam pelaksanaan pekerjaannya terdapat penyimpangan, di mana satu dari item pekerjaan, yaitu Pekerjaan Pemasangan Listrik dan Trafo Daya 105 KVA, sampai dengan jangka waktu penyelesaian serta masa pemeliharaan, item pekerjaan tersebut belum terpasang, sedangkan anggaran telah dicairkan 100% dan dibayarkan sepenuhnya kepada pihak penyedia,” ungkapnya
Terhadap perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.440.446.560,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).
“Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan pihak Inspektorat kabupaten musi banyuasin Nomor 700 / 559 / ITDA- KHUSUS / 2023 tanggal 19 Juni 2023,” imbuhnya
Kemudian untuk mempercepat penyelesaian perkara ini tim penyidik melakukan penahanan sementara terhadap 2 (dua) orang tersangka atas nama ‘R’ selaku PA dan ‘N’ selaku PPK di Lapas kelas II B Sekayu selama 20 (dua puluh) Hari kedepan.
“Namun untuk 2 (dua) Tersangka lainnya atas nama ‘F’ selaku Penyedia dan ‘I’ selaku pelaksana lapangan telah dilakukan pemanggilan,” jelasnya
Masih kata nya 4 (empat) orang tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan ancaman Pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara. (Ref)
