Masayu Cik Ipa Sakit 8 Tahun Tidak Bisa Berjalan Dikunjungi Caleg DPRD kota Palembang Dari Partai Golkar Asti Rosmala Dewi

Palembang - Calon Legislatif DPRD Kota Palembang Dapil 1 (Satu) dari Partai Golkar, drg. Asti Rosmala Dewi, MM, Sp, Perio, MARS kunjungi warga sakit di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Selasa (09/01/24).

Masayu Cik Ipa (87) salah satu warga yang diduga menderita sakit saluran pernapasan sudah cukup lama dan tidak bisa berjalan. Hal ini di perparah lagi dengan situasi kediamannya yang tidak layak huni bisa membuat Masayu Cik Ipa kesehatannya semakin menurun.

Asti Rosmala Dewi, dalam kunjungannya kepada awak media mengungkapkan, dirinya mendapat kabar dari salah satu tim yang mengatakan ada warga sakit sudah menahun tanpa perawatan medis. 

Awalnya dia mengira, warga sakit tersebut hanya tidak bisa berjalan, namun setelah dikunjungi, warga yang bernama Masayu Cik Ipa, penyakitnya lebih mengarah ke saluran pernapasan, hal ini diperkuat dengan keluhannya yaitu, batuk dan sesak nafas.

"Ini akan kita tindaklanjuti, setidaknya kita mau tahu apa sumber penyakitnya dan masalahnya dimana", ujar Asti Rosmala Dewi.

Lanjut Asti Rosmala Dewi mengatakan, alangkah baiknya hal seperti ini bisa diperiksakan ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit, kalau hanya dikasih-kasih obat saja takutnya penyakit yang diderita oleh Masayu Cik Ipa tersebut tidak tuntas.

"Seharusnya hal seperti ini menjadi tugas kita bersama, antara pemerintah dengan warga dan orang-orang yang berkompeten di bidangnya agar bisa saling bahu membahu mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan, seperti yang di alami oleh Masayu Cik Ipa ini", tandasnya.

Ditempat dan waktu yang sama, Mas Agus Zulkifli putra bungsu Masayu Cik Ipa menambahkan, orangtuanya sakit sudah 8 (Delapan) tahun lamanya, dirinya merasa sangat senang dan bersyukur karena masih ada orang yang peduli terhadap keluarganya.

"Terimakasih kepada Ibu Asti yang sudah mau berkunjung membantu keluarga kami, dan kami berharap semoga Ibu Asti tetap sehat, sukses selalu dan kami juga berdoa apa yang di cita-citakan oleh Ibu semoga tercapai", pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Gelar Coffee Morning, Danrem 044/Gapo Berdialog Dengan Insan Media Tentang Netralitas TNI

Palembang – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir, S.Sos., M.M mengajak awak media baik cetak, elektronik maupun online berdialog dalam acara Coffee Morning, bertempat di Aula Makorem 044/Gapo Jl. Jend. Sudirman Km. 4,5 Kota Palembang, Selasa (9/1/2024).

Pada acara Coffee Morning ini, Danrem mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tinginya atas jalinan kerjasama yang telah terbangun dengan baik antara korem 044/gapo dengan awak media, baik elektronik, cetak maupun online.

Danrem menceritakan besarnya peran dan kiprah wartawan saat dirinya menjabat sebagai Kapendam XIII/Merdeka pada tahun 2018. “Dukungan dari teman – teman media dalam pemberitaan dan menangkal isu – isu hoaks, sangat berpengaruh saat terjadi gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu. Kondisi Palu menjadi lebih aman dan kondusif. Rasa takut akibat trauma gempa bumi dan isu – isu hoaks (penjarahan serta gempa susulan) dapat dengan cepat dihilangkan, sehingga penanganan pasca gempa lebih cepat dilaksanakan” ucapnya. 

Lanjut Danrem “Awak media yang berada di wilayah kerja korem 044/gapo, telah mengangkat isu yang positif terhadap pelibatan personel dan kegiatan korem 044/gapo seperti netralitas tni terhadap pemilu 2024, pembangunan desa terpencil dan tertinggal melalui kegiatan TMMD dan Bakti Sosial TNI AD, penuntasan stunting, inovasi digitalisasi, keberagaman dan toleransi serta dalam melawan isu radikalisme”

“Semoga jalinan yang baik ini akan semakin meningkat seiring dengan tekad dan semangat kita untuk memajukan dan menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kami selalu terbuka untuk menerima kritik, saran dan masukan demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas kinerja Korem 044/Gapo” tutup Danrem.

Pada kesempatan yang sama, Plt Ketua PWI Sumsel Bapak Anwar Sy Rasuan mengatakan pada sambutannya, “Saya mewakili rekan – rekan media, mengucapkan terima kasih atas undangan Bapak Danrem pada acara coffee morning ini. Kegiatan ini merupakan pintu masuk untuk meningkatkan kebersamaan dan menjalin lebih eratnya komunikasi dan silaturahmi Insan media dan Korem 044/Gapo”.

“Kedepan untuk meningkatkan kualitas wartawan, PWI akan menggelar uji kompetensi wartawan. Wartawan dituntut kesopanan dan etika dalam pemberitaan. Wartawan juga harus terus belajar, jangan pernah berhenti, terus update dengan permasalahan terkini” ucapnya.

Dalam acara Coffee Morning tersebut, Danrem membuka dialog dua arah diantaranya Kominfo Prov. Sumsel menyampaikan “Bagaimana jika terjadi kegaduhan di Medsos oleh akun - akun yang tidak bertangungjawab. Akun - akun seperti itu harus segera ditekel, Kominfo dan Korem 044/Gapo meminta masyarakat untuk membantu melaporkan akun di media sosial, seperti di facebook maupun twitter yang diketahui melakukan penyebaran konten-konten kebencian serta hoaks” Kabid PKP Kominfo Ega Puza Satria 

Kabag Humas Prov. Sumsel pada dialog tersebut mengapresiasi kegiatan yang digelar Korem 044/Gapo dan menyarankan kegiatan tersebut diselenggarakan minimal 1 bulan sekali, dengan tujuan sebagai wadah menyamakan visi dan misi insan media sehingga memiliki satu frekuensi dalam melakukan pemberitaan yang positif dalam mengedukasi masyarakat.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kasrem 044/Gapo, Para Kasi Korem 044/Gapo, Para Dan/Kabalak Korem 044/Gapo, Kadis Kominfo Prov. Sumsel, Humas Prov. Sumsel, Plt. Ketua PWI Sumsel, Ketua IWO Sumsel serta awak media elektronik, cetak dan online.

(Cha/Rilis)

Share:

Baca Lagi

Pilpres Dan Pileg Di Gabung Untuk Yang Pertama Kalinya Tahun 2024

Betung - Masyarakat Indonesia akan di hadapkan dengan Fenomena sistem demokrasi keterbukaan yang menandakan bahwa, bangsa Indonesia sudah siap untuk menjadi bangsa yang memiliki sistem demokrasi terbuka Jujur dan Adil.

Semua masyarakat di libatkan baik pemilihan Kades, Bupati, Walikota Gubernur, maupun Presiden, untuk pemilihan pada hari Rabu, 14 Februari 2024 yang tinggal menghitung Hari atau persisnya tinggal 35 hari lagi.

Tentu ini akan menjadi penentu untuk keberlanjutan tongkat estafet kepemimpinan Presiden dan Wakil Rakyat baik di tingkat Pusat Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Hal ini juga tak terlepas Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setiap warga negara Indonesia akan mendapatkan 5 kertas surat suara sekaligus. Tentunya ini sangat penting untuk kita sebagai masyarakat indonesia memahami peran dari sistem demokrasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan sistem demokrasi yang di adakan 5 (Lima) tahun sekali, tentunya sebagai masyarakat harus teliti dan jeli, serta bisa mengenal Capres dan Cawapresnya, sebenarnya ini bukanlah hal yang sulit untuk mengenal Capres, Cawapres dan wakil rakyat atau untuk melihat rekam jejaknya.

Hal ini, yang mana Sistem Media Sosial (Medsos) sangat mudah di akses oleh setiap warga negara di seluruh daerah di Indonesia. Saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai dewasa serta cerdas dalam menyikapi politik, tahu mana calon pemimpin dan Wakil Rakyat yang benar - benar bisa memperjuangkan Aspirasi dan berbuat untuk daerah mereka.

Dalam segi pandang, Anton Pernandes, SH yang merupakan peserta Pileg dari Partai Nasdem, Caleg DPRD Provinsi Nomor urut 7 Dapil Sumsel X, Kabupaten Banyuasin. Anton Pernandes merupakan ketua alumni ABN Partai Nasdem Sumsel, beliau juga Wakil Ketua Pembina Peknas Sumsel serta anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan alumni HMI Cabang Palembang Serta Alumni Mapala Brimpals FH Universitas Muhammadiyah Palembang. 

Anton Pernandes kepada awak media menuturkan, saat ini masyarakat sudah memahami dan tidak mau lagi menjadi objek pesta demokrasi yang datang di kala hak pilih mereka di butuhkan. Namun, ketika terpilih mereka di lupakan, selanjutnya mereka bingung aspirasinya mau di sampaikan kemana.

"Terkait aspirasi masyarakat, ini sebenarnya menjadi tantangan untuk setiap peserta Pemilu, baik itu bagi Capres, Caleg, di tingkat Pusat, Provinsi juga Kabupaten Kota, termasuk DPD, karena ini merupakan pengalaman bagi masyarakat yang sudah pernah beberapa kali mengikuti Pemilu secara langsung di Indonesia", ujarnya, Selasa (09/01/24).

"Bukan hanya di Pemilu Capres, Caleg dan DPD saja, akan tetapi hal yang sama juga terjadi di Pemilihan Kades, Bupati, Walikota dan Gubernur", jelas Anton Pernandes.

Anton Pernandes yang berdomisili di Tungkal Ilir merupakan anak seorang petani yang berniat mengikuti kompetisi di Pileg, ini tidak lain bukan hanya ingin mengabdi dan mewakafkan diri di lini legislatif, yang mana fungsi legislatif adalah, guna pengawasan, pembuatan aturan, serta penganggaran untuk daerah pemilihan yang menurutnya saat ini di Kabupaten Banyuasin masih perlu putra daerah yang berjuang di tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Masih kata Anton Pernandes, dirinya siap memperjuangkan untuk pemerataan pembangunan khususnya di Kabupaten Banyuasin.

"Mohon doa pilihannya dan jangan lupa coblos Anton Pernandes, Caleg DPRD Provinsi Sumsel, Nomor urut 7, Dapil Sumsel X", pungkasnya.

(Cha/Sumber Rilis)

Share:

Baca Lagi

Ponco Darmono ketua DPD Barisan Pembaharuan Relawan Prabowo se-Sumsel Hadiri Acara Rakorda

Palembang – Gerak langkah strategi relawan pemenangan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran satu putaran pada Pilpres 2024.

Relawan Prabowo-Gibran Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dengan tema “Bergandengan Tangan Bersama Rakyat Menjemput Kemenangan” berlangsung di Algoritma Hotel Palembang, Minggu (07/01/24) turut hadir 40 pimpinan Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) organ relawan tingkat provinsi, salah satunya hadir Ponco Darmono.

Ponco Darmono, adalah ketua DPD Barisan Pembaharuan Relawan Prabowo se Sumsel, juga salah satu peserta dalam acara Rakorda tersebut. Kepada awak media Ponco Darmono mengatakan, saat ini diprioritaskan atau di cluster 11 provinsi prioritas berdasarkan analisa TKN. Lanjut Ponco berpesan, kepada para relawan untuk tidak terprovokasi pihak manapun dan fokus pada upaya pemenangan Prabowo-Gibran.

Rakorda bertujuan untuk mengumpulkan potensi para relawan dari berbagai elemen agar dapat berkolaborasi, jika dipetakan relawan-relawan yang hadir adalah gabungan dari berbagai relawan yang pada pemilu sebelumnya bersebrangan,” ujar Ponco Darmono.

“Pada saat ini para relawan dapat memaksimalkan manfaat domain segmen pasar Prabowo ditambah segmen Gibran Millenial dan Gen Z, dengan mempertimbangkan posisi prabowo yang memiliki kapasitas internasional dengan Gibran yang bisa menyambungkan dengan bahasa anak muda, sehingga keduanya dapat melengkapi,” tambahnya.

Pada rapat konsolidasi tersebut membahas beberapa program kerja yang sifatnya sosial untuk masyarakat, oleh karena itu dengan adanya penguatan struktur di daerah berdasarkan data yang valid, agar mempermudah pergerakan relawan di daerah sehingga tepat sasaran.

Kepada masyarakat yang membutuhkan, hal tersebut dapat dipetakan secara efektif sehingga target pencapaian kemenangan satu putaran dapat tercapai. Ponco Darmono juga mengatakan, bahwa optimis untuk Sumsel kemenangan diatas 54%.

Guruh Hermawan yang juga anggota TKN G diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama hasil rapat koordinasi daerah ditunjuk sebagai Koordinator Gabungan Relawan se-Sumsel, Kepala Kesekretariatan Relawan se Sumsel yang sebelumnya Pandawa Lima, sebagai pemilik tempat, dan Sekretaris Gabungan Relawan se-Sumsel dijabat oleh R.M.Ari Putra.

(Cha)

Sumber Rilis

Share:

Baca Lagi

Terkait Sengketa Lahan, Perwakilan Masyarakat Desa Padang Lengkuas Kabupaten Lahat Sudah 3 Kali Duduk Bersama BPN Kanwil Sumsel, Hasilnya Zonk

Palembang - Perwakilan Masyarakat Desa Padang Lengkuas, Kabupaten Lahat, audiensi ke ATR/BPN Kanwil Sumsel. Audiensi kali ini merupakan pertemuan yang ke.3 (tiga) kalinya setelah ujuk rasa pada tanggal 18 dan 21 Desember 2023 lalu.

Sempat diwarnai ketegangan, audiensi berlangsung alot, dengan alasan pihak ATR/ BPN Kanwil Sumsel membutuhkan waktu untuk mengadakan rapat internal terlebih dulu.

Khairul Anwar didampingi Sundan Wijaya, perwakilan dari warga Desa Padang Lengkuas kepada wartawan menyampaikan, 

ternyata selama ini BPN Kanwil Sumsel belum pernah menjalankan perintah apa yang diamanahkan oleh BPN RI.

"Ya' disini yang hadir malah Asisten I Pemerintahan Kabupaten Lahat, dimana beliau tadi hanya mendongeng saja, berbicara tanpa berdasarkan data dan fakta", ujar Khairul Anwar, Senin (08/01/24).

Lanjut kata Khairul, BPN Kanwil Sumsel, dalam mediasi tersebut perlu menghadirkan dari pihak PT. Artha Prigel, namun hal ini di perjelas oleh Khairul Anwar bahwa dirinya butuh mediasi bersama BPN Kanwil Sumsel bukan dengan pihak PT. Artha Prigel.

Diwaktu dan tempat yang sama, Sundan Wijaya menambahkan, pihaknya akan menunggu jawaban kongkrit atas surat tahun 2008 dan 2013. Bila nanti audiensi berikutnya belum ada jawaban, artinya pihak BPN Kanwil Sumsel belum melaksanakan penyelidikan Fisik dan Yuridis.

"Bila pertemuan berikutnya belum ada jawaban, berarti benar BPN Kanwil Sumsel belum melakukan penyelidikan baik itu secara Fisik maupun Yuridis. Nah.!!! disitulah nanti akan menjadi acuan kami untuk menindaklanjuti permasalahan ini ke BPN RI", ungkap Sundan Wijaya.

Disisi lain, Kepala Bagian (Kabag) Sengketa ATR/BPN Kanwil Sumsel, Yuliantini menanggapi, hal ini tidak akan ada masalah kalau semua ini di komunikasikan. Konflik ini sudah bertahun-tahun tidak ada penyelesaian, karena menyangkut banyak pihak, sehingga penanganannya harus melibatkan semua stakeholder, seperti Pemkab, BPN Kanwil Sumsel, BPN Kabupaten Lahat dan sebagainya.

Untuk terjun ke lapangan, kata Yuliantini mungkin banyak kendala, seperti dirinya harus berkomunikasi dahulu dengan pihak perusahaan jika mau memasuki wilayah Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan tersebut.

Artinya, perusahaan yang memegang HGU tersebut mengijinkan atau tidak untuk masuk ke wilayah HGU guna melakukan penyelidikan.

Saat disinggung awak media, sudahkah pihak BPN Kanwil Sumsel membentuk Tim guna melakukan penyelidikan ke lapangan,?

"Kalau sepanjang sampai sekarang ini sih, belum, dan data-datanya juga belum, paling hanya sebatas rapat-rapat di Pemda", ujarnya.

Alasannya apa ya, kenapa tidak sesegera mungkin membentuk Tim untuk terjun kelapangan, tanya awak media Beritapali.com.

"Saya juga tidak tahu ya' karena membentuk Tim itu harus ada komunikasi dan kesepakatan dulu dengan Pemda. Namun, kami akan bersurat dulu ke BPN RI untuk minta petunjuk apa yang kami laksanakan setelah ini", terang Yuliantini akhiri pembicaraan.

Share:

Baca Lagi

Iqbal Tawakal : Kejati Sumsel Segera Panggil Kepala Dinas PU BM Dan Tata Ruang Provinsi Sumsel Terkait Dugaan Tipidkor/KKN Proyek Jalan Handayani-Tugumulyo

Palembang - Puluhan massa Forum Pemuda Garuda Sumatera Selatan (FPGSS) lakukan aksi damai di Kejati Sumsel, Jl. Gubernur H. Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang.

Dipimpin langsung oleh Iqbal Tawakal selaku ketua FPGSS aksi damai yang dikawal ketat pihak Kepolisian tersebut berlangsung aman dan tertib.

Dalam orasinya, dihadapan awak media Iqbal Tawakal menyampaikan, Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) merupakan sebuah kejahatan laten yang saat ini menjadi kebiasaan dan telah membudaya bagi koruptor.

Menurutnya, jika KKN ini dibiarkan, maka, perilaku koruptor ini lambat laun akan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, apalagi KKN tersebut menyentuh bumi Sriwijaya yang kita cintai. KKN sudah menjadi hukum alam yang tidak bisa di hilangkan begitu saja tanpa adanya kerja sama, kekompakan antara penggiat anti korupsi atau sosial control dan aparat penegak hukum di bumi Sriwijaya.

"Sudah banyak pejabat, baik itu pejabat provinsi maupun pejabat kota yang sudah di tetapkan sebagai tersangka, tapi sedikit pun tidak membuat para pelaku KKN di bumi Sriwijaya ini gentar", ujar Iqbal Tawakal, Senin (08/01/24).

Lanjut kata Iqbal Tawakal, semua pejabat tidak takut akan menjalani proses hukum yang berlaku demi kepuasan dan kepentingan pribadi. Kalau mata rantai para pelaku korupsi ini di biarkan maka hancurlah Bumi Sriwijaya yang kita cintai ini oleh perilaku bejat oknum-oknum pelaku KKN di bumi Sriwijaya.

Iqbal Tawakal menjelaskan dirinya melakukan aksi damai dengan landasan hukum yaitu,

1. UUD 1998.

2. Undang-Undang keterbukaan informasi publik, Pasal 4 No.2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak huruf A, melihat dan mengetahui Informasi publik dan Pasal 7 No.1 badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. No.2 badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

3. PP No.71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor).

4. Menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.

Maka dengan demikian FPGSS mengajukan beberapa tuntutan kepada Kejati Sumsel diantaranya,

1. Mendesak Kajati Sumsel segera panggil Kepala Dinas PU BM dan Tata Ruang Provinsi Sumsel, Kabid dan pelaksana kegiatan rehabilitasi Jalan Handayani-Tugumulyo yang diduga adanya indikasi KKN berjamaah yang dilakukan oleh oknum Kepala Dinas, PPK, PPTK, dan pihak pelaksana kegiatan rehabilitasi Jalan Handayani-Tugumulyo yang mengakibatkan kerugian Negara hingga mencapai Miliyaran Rupiah.

2. Mendesak Kajati Sumsel segera lakukan MONEV atau audit secara independen tanpa melibatkan BPK RI, Inspektorat seperti yang pernah dilakukan oleh Kejati Sumatera Barat dan tenaga auditor yang digunakan tenaga akuntan publik untuk melihat transparansi pihak Kejati Sumsel.

Berikut nama kegiatan rehabilitasi Jalan Handayani-Tugumulyo tersebut dikerjakan oleh,

Satker : Dinas PU BM dan Tata Ruang Provinsi Sumsel. Anggaran APBD 2023. Dengan nilai kontrak

Rp.2.981.452.000. Sebagai pelaksana CV. Erdande Mandiri.

1. Patut diduga pekerjaan rehabilitasi Jalan Handayani - Tugumulyo tidak sesuai dengan spesifikasi dan RAB yang telah tertuang dalam dokumen kontrak, patut diduga telah terindikasi adanya unsur KKN, Markup anggaran dan pengurangan pada volume pengerjaan mencapai 20%.

2. Patut diduga proses leveling yang digunakan tidak sesuai dengan beban yang dilindas, patut diduga tahun penggunaan alat berat yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak.

3. Patut diduga aspal yang digunakan sudah dicampur pakai oli bekas bukan aspal murni.

4. Patut diduga alamat CV. Pelaksana adalah alamat siluman, setelah dicek di lapangan ternyata alamat pemenang fiktif.

Sementara itu ditempat yang sama pihak Kejati Sumsel diwakili oleh Burnia, SH menanggapi,

"terimakasih kepada rekan-rekan dari FPGSS yang telah menyampaikan aspirasinya, masalah ini kami terima namun sebelumnya akan kami telaah terlebih dahulu sebelum kami sampaikan kepada pimpinan untuk di tindaklanjuti", pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Lurah Gelumbang di Periksa Tim Inspektorat Terkait Berita Viral

Muaraenim - PJ Bupati Muaraenim Dr. H. Rizali, M.A., perintahkan inspektorat periksa Lurah Gelumbang.

Hingga berita ini diterbitkan, Jumat, 05 Januari 2024, permasalahan diawali kebodohan Lurah Gelumbang dengan mengeluarkan SK Lurah Gelumbang No.04/KPTS-KGB/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang memperpanjang masa jabatan RT\RW Gelumbang tanpa berkoordinasi dengan pejabat diatasnya, dimana sama-sama kita ketahui bahwa jabatan RT\RW dikelurahan Gelumbang telah habis serentak perjanuari 2023 dimana oleh Lurah Lismarama warni S.E., jabatan tersebut malah diperpanjang 5 tahun kedepan yang jelas-jelas hal tersebut bertentangan dengan Permendagri No.5 tahun 2007, dan Perda No.02 tahun 2015 , serta Perbup No.07 tahun 2023.

Didalam peraturan tidak ada satupun menyatakan untuk perpanjangan atau penunjukan langsung apalagi dikeluarkan Lurah Gelumbang dengan masa jabatan 5 tahun.

Dengan polemik yang berkepanjangan akhirnya digelarlah pemilihan RT\RW dikelurahan Gelumbang yang menimbulkan gaduh ditengah masyarakat akibat campur tangan dan netralitas lurah yang tak bisa Move On karena pada pemilihan ini sejumlah jagoan dari lurah tersebut tumbang.

Gaduh dan menjadi konflik ditengah masyarakat membuat sejumlah tokoh seperti , H.Restu. JK.,S.Sos.,M.Si (Ex.Camat 5 kali) serta tokoh lainnya seperti Maladi, S.Sos., M.Si (Ex. Camat Belida Darat), Yazwardi, S.Sos (Ex. Lurah Gelumbang), dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengusaha, Tokoh Perempuan, mantan Anggota DPRD Kabupaten Muaraenim berang dan mendatangi Kantor Lurah Gelumbang karena kondisi Kelurahan yang dipimpin Lismarama Warni, SE sedang tidak baik-baik saja.

"Ketidakmampuan Lurah Gelumbang menjalankan porsi nya selaku Lurah Gelumbang semuanya menjadi resah karena kebodohan Lurah yang mengedepankan politik praktis sehingga tidak proporsional dan profesional dalam menjalankan tupoksinya", ungkap Restu Mantan Camat Gelumbang ini.

Dirinya menilai, tindakan yang dilakukan Lurah tersebut sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai aturan dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014, setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.

“Lurah itu tidak mengikutsertakan saudara (RT) terpilih menghadiri acara pemilihan RW 01, karena saudara (RT) terpilih bukan orangnya Lurah”, ucapnya kepada wartawan.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, masyarakat sangat kecewa dengan sikap kepemimpinan Lurah Gelumbang tersebut. Restu mengaku, masyarakat kelurahan Gelumbang sudah sangat resah dan muak dengan sikap dan tindakannya itu.

Dimana isue dan berita yang berseliwaran tersebut inspektorat Muaraenim mendatangi kantor Lurah Gelumbang pada jumat guna meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan secara maraton kepada Lurah Gelumbang, pada Jumat, 05 januari 2024.

Saat dimintai tanggapannya Rohadi selaku ketua umum Garki terkait reaksi cepat PJ Bupati melalui Inspektorat dalam menanggapi laporannya melalui sambungan telepon, Rohadi mengungkapkan apresiasi dan dukungan terhadap bupati dan mendukung PJ Bupati agar dapat memberi rasa keadilan bagi masyarakat Gelumbang. Rohadi juga ber pesan agar hasil dari pemeriksaan yang dilakukan inspektorat agar dapat di publikasi ke publik biar masyrakat tahu dan menghimbau inspektorat supaya tegak lurus pada aturan dan tidak masuk angin.

“Salam akhir sambungan teleponya, Rohadi memohon kepada PJ Bupati Muaraenim untuk segera memecat Lurah Gelumbang yang jelas-jelas sudah membuat keresahan di tengah masyarakat. Dalam hal ini masyarakat jadi terkotak-kotak karena tindakannya tersebut, apa lagi ini sudah mau Pemilu akan berbahaya kalau dibiarkan”, pungkasnya.

(Cha/Rilis)

Share:

Baca Lagi

Capres Prabowo Subianto Bicara Kebebasan Pers Dan Ekonomi Pancasila

Jakarta - Calon presiden nomor dua Prabowo Subianto akhirnya memenuhi undangan PWI untuk mengikuti acara Dialog Capres berkaitan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 pada Kamis (4 Januari 2024) di Gedung PWI Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Prabowo Subianto yang datang mengenakan pakaian serba cream ini disambut Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandar, Wasekjen Raja Pane dan seluruh jajaran PWI Pusat. Dengan sumingrah Prabowo berjalan menuju ruang pertemuan di Lantai IV Ruang PWI Pusat. 

Sebelum Prabowo, dua capres lain yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sudah memenuhi undangan beberpa waktu lalu.

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengucapkan terimakasih atas kehadiran Capres 02, Prabowo Subianto. "Dengan kehadiran Pak Prabowo melengkapi acara Road to Hari Pers Nasional (HPN) yang menghadirkan ketiga Capres untuk menyampaikan visi misi dan program unggulannya kepada Anggota PWI di seluruh Indonesia dan Pers pada umumnya,” kata Hendry Ch Bangun. 

Prabowo Subianto juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas undangan dan diskusi yang dilaksanakan PWI Pusat dan memberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan program unggulannya. 

“Terimkasih atas undangan PWI. Saya sudah siapkan buku lengkap saya untuk PWI. Terdapat tiga buku, pertama soal kepemimpinan, kedua soal pemirikan saya tentang Indonesia dan ketiga terkait strategi transformasi bangsa dalam pemikiran dan pemahaman sama. Silahkan untuk dibaca,” kata Prabowo mengawali sambutannya. 

Ada dua poin penting yang disampaikan Prabowo yakni ekonomi dan kebebasan pers. Untuk kebebasan pers, Prabowo dengan tegas mengatakan pentingnya kebebasan pers karena kebebasan pers yang dinamis akan mendorong percepatan pembangunan. "Kita tahu ada masalah di negara kita tentu dari pers," katanya. 

Sementara itu di bidang ekonomi, Prabowo meyakini, bahwa sistem ekonomi yang cocok untuk Indonesia bukanlah kapitalisme dan neoliberalisme. Tapi sistem Pancasila yang merupakan penggabungan keduanya yang berakar dari pengalaman Indonesia yang cukup lama dijajah dan bangkit ingin hidup Makmur.

“Yang kita anut ekonomi Pancasila, dan sudah sangat jelas cetak biru sudah ada di Undang-Undang Dasar 45. Intinya tim saya dalam Indonesia Maju, bahwa pembangunan suatu bangsa dimana tujuannya mencapai kemerdekaan sejati,” ucapnya. 

“Apa yang kita nikmati saat ini merupakan hasil dari para pemimpin terdahulu yang sudah dirintis sejak lama, termasuk Presiden SBY dan Presiden Jokowi yang dua periode membangun bangsa ini. Stabilitas sangat terjaga,” lanjut Prabowo. 

Terkait program susu dan makan gratis, Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga kesehatan generasi bangsa sebaik-baiknya. Prabowo juga senang dapat diskusi bersama PWI dan akan mengatur pertemuan lebih lanjut bersama PWI untuk diskusi kebangsaan. 

“Visi saya jelas Indonesia harus makmur dan sejahtera. Hilirisasi adalah kunci utama kemakmuran Rakyat Indonesia. Saya kira itu saja, nanti kita atur lagi dan saya akan undang untuk kita diskusi bersama lagi,” kata Prabowo. 

“Saya ini orang yang demokrasi dan menjamin kebebasan pers,” pungkas Prabowo.

(Cha/Rilis)

Share:

Baca Lagi