HUT TNI AL Ke-79 Lanal Palembang Menggelar Acara Naval Base Open Day

Palembang # ReformasiRI.com - Sabtu (07/09/2024). Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Pangkalan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (Lanal) Palembang menggelar acara Naval Base Open Day bertemakan "Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe TNI-AL Siap Mewujudkan Nusantara Baru Indonesia Maju".

Komandan Lanal Palembang Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan kepada awak media menjelaskan, Naval Base Open Day diselenggarakan diseluruh indonesia dalam rangka HUT TNI AL Ke-79.

Lebih jauh kata Sandy Kurniawan, acara ini berlangsung secara Vicon dari pusat bersama Kasal, termasuk juga mengundang masyarakat di Kelurahan 1 Ilir untuk mengadakan pembagian sembako dan makan makanan bergizi bersama anak-anak sekolah.

Selanjutnya dalam kegiatan tersebut, Lanal Palembang juga sudah menyiapkan Sea Raider yang akan memberi kesempatan kepada para pelajar bagi yang mau berlayar disungai musi.

"Kami berharap dalam kegiatan ini masyarakat disekitar pangkalan bisa lebih dekat lagi dalam mengenal TNI Angkatan Laut, serta untuk menanamkan cinta laut pada generasi yang akan datang," pungkasnya.

Selain Dan Lanal hadir juga dalam acara tersebut diantaranya, Danlanud SMH Palembang diwakili Dansatpom Mayor Pom Ahsanul Arifin, Walikota Palembang diwakili Kasatpol PP Drs. Edwin Effendi, M.Si, Dandim 0418/Palembang diwakili Danramil Lemabang Kapten Inf Iskandar Dinata, Kapolrestabes Palembang diwakili Kasatpol Airud Kompol Suprawira, S.H, M.Si, Kepala KSOP diwakil Kasi Penjagaan, Patroli dan Penyidikan Kapten Andri Muhammad, Dirpolairud diwakilli Wadir AKBP Arif Harsono, S.Ik, M.H, GM PT. Pelindo Regional Palembang diwakili Imron Syamsi, Kadisnav Kelas I Palembang diwakili Kasub SDM Dan Humas Beni Sanjaya, Camat Ilir Timur II, Lurah 1 Ilir dan para tokoh masyarakat setempat.

(Chairuns)

Share:

Baca Lagi

Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan Hub Award 2024, Diakui Sebagai Kabupaten dengan Sistem Transportasi Berkelanjutan Terbaik

Jakarta, ReformasiRI.com  – Kabupaten Banyuasin kembali menorehkan prestasi di kancah nasional dengan menerima Penghargaan Hub Award 2024 sebagai Kabupaten Terbaik dalam Kategori Nominasi Sistem Transportasi Berkelanjutan untuk Kabupaten Besar. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional 2024 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Utara, pada Jumat (06/09/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, S. STP., M. Si, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN. Eng, merasa bangga dan bersyukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi Kabupaten Banyuasin untuk terus meningkatkan sistem transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Alhamdulillah, dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, Banyuasin menjadi salah satu dari 24 daerah yang menerima Penghargaan Hub Award 2024. Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan atas komitmen kami dalam membangun transportasi yang berkelanjutan, khususnya di sektor transportasi sungai yang menjadi salah satu prioritas pembangunan kami,” ujar M. Farid.

Banyuasin dikenal dengan sistem transportasi sungai yang memainkan peran vital dalam menghubungkan wilayah-wilayah di kabupaten ini. Hingga kini, Pemkab Banyuasin melalui Dinas Perhubungan telah membangun 234 unit dermaga/tambatan perahu untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Beberapa dermaga yang diproyeksikan menjadi terminal multi moda dan angkutan barang di antaranya adalah Dermaga Simpang PU, Bunga Karang, Dermaga Penyebrangan Srimenanti-Karang Baru, Dermaga Gasing, serta Dermaga Penyebrangan Upang-Salek. Selain itu, Terminal Utama Multi Moda Antar Provinsi di Pelabuhan Tanjung Api-Api juga menjadi salah satu simpul utama transportasi sungai antar provinsi.

Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyoroti tantangan besar dalam mewujudkan sistem transportasi yang nyaman dan aman, terutama setelah masa pandemi COVID-19. Namun, dengan kerja keras dan kolaborasi, semua tantangan tersebut berhasil diatasi. “Kita telah melalui masa-masa sulit pandemi, dan sekarang saatnya kita melanjutkan pembangunan transportasi yang lebih baik. Tantangan ini harus kita atasi bersama, dari Sabang sampai Merauke, dari pusat hingga kabupaten/kota,” ujar Budi Karya.

Wakil Presiden RI, K. H. Ma’ruf Amin, yang turut hadir dalam acara tersebut, juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan dan daerah-daerah yang berkomitmen dalam pengembangan transportasi berkelanjutan. “Pembangunan infrastruktur transportasi menghadapi berbagai tantangan, terutama karena faktor geografis. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci sukses. Saya ucapkan selamat kepada 24 kabupaten/kota yang telah menerima penghargaan, dan semoga prestasi ini terus berlanjut dengan inovasi-inovasi baru,” tutur Wapres Ma’ruf Amin.

Penghargaan ini semakin memantapkan posisi Kabupaten Banyuasin sebagai pelopor dalam pembangunan transportasi sungai yang berkelanjutan, serta menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Diduga Beberapa Perangkat Desa Diberhentikan Sepihak Oleh Kades, Gemapela Turun Tangan Menggelar Aksi Damai

Lahat # ReformasiRI.com – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Lahat (Gemapela) suarakan isi hati perangkat desa di beberapa Desa Kecamatan se-Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel), perihal adanya dugaan pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh penguasa yakni oknum Kepala Desa (Kades).

Ratusan perangkat desa mengatasnamakan Tim Advokasi Perangkat Desa (TAPD), geruduk gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat melakukan demo aksi damai.

Aksi damai berujung mencekam karena peserta aksi merasa tidak puas tidak ditemui oleh pihak Pemkab Lahat. 

Benteng pertahanan pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mengawal bobol akibat tidak bisa menahan amarah peserta aksi dan berujung pada pecahnya pintu utama kantor Bupati Lahat.

Saat itu asisten 1(Satu) sedang kedatangan tamu, ada Kunjungan Kerja (Kunker) dari Pemkab lain, awalnya diberi waktu selama 1 jam menunggu, namun pihak Pemkab tidak menunjukkan batang hidungnya, seakan tidak menghiraukan dan acuh terhadap peserta aksi.

“kami datang kesini untuk melakukan aksi damai, karena sudah terlalu lama menunggu kepastian dari pihak Pemkab Lahat, akhirnya massa aksi kecewa hingga terjadi dorong-mendorong," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Dimas Rahmatullah pada Kamis (05/09/2024).

Masih kata Dimas menjelaskan, pada saat dorong-mendorong itulah terjadi kaca pintu utama pecah yang diduga karena terkena benturan benda tumpul atau tekanan dari tubuh atau badan anggota Polisi dan Satpol-PP.

Aksi tersebut merupakan serangkaian janji dari pihak Pemkab Lahat yang akan menerima TAPD untuk beraudiensi. Dan, sekaligus bentuk pengawalan hasil diterimanya audeinsi, kesepakatan rapat awal pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 lalu.

“Kami sangat menyayangkan terjadinya insiden dorong-mendorong yang berakibat pecahnya kaca pintu utama. Aksi hari ini awalnya aksi damai sebagai bentuk ekspresi TAPD untuk terus mengawal. Sebelumnya kita juga sudah dijanjikan untuk audiensi pada hari ini," imbuhnya.

Lanjut Dimas mengungkapkan, TAPD sangat menyayangkan rapat audiensi hari ini hanya dihadiri oleh Asisten 1(Satu) bukan PJ Bupati Lahat. Selain itu kata Dimas, ini adalah audiensi kedua, sementara dari aksi pertama TAPD berharap bisa bertemu dan berdiskusi langsung dengan PJ Bupati Lahat, agar apa yang disampaikan bisa didengar langsung oleh PJ Bupati Lahat.

Adapun tuntutan dari TAPD yaitu, menuntut Pj. Bupati Lahat agar segera memberhentikan Kades yang melecehkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) dan memeriksa keabsahan dana desa sejak putusan PTUN berkekuatan hukum tetap, kemudian menuntut Pj. Bupati Lahat untuk memerintahkan inspektorat agar segera memberikan sanksi kepada Kades yang memberhentikan perangkat desa tanpa menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian.

“Adapun hasil audiensi tadi, kami menyepakati adanya janji Pihak Pemkab Lahat dalam waktu dekat bakal diberikan sangsi pemberhentian sementara 3 (tiga) oknum Kades di Desa Banuayu Kikim Selatan, Sirah Pulau dan Desa Pulau Beringin Kikim Selatan,” pungkasnya.

(Runs)

Share:

Baca Lagi

GAASS Bersama Masyarakat Nyatakan Tolak Kehadiran Perusahaan Batubara

Palembang # ReformasiRI.com _ Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) dengan menggunakan 8 (Delapan) perahu getek atau perahu mesin menggelar aksi unjuk rasa diperairan sungai musi tepatnya diseputaran bawah Jembatan Ampera hingga menuju Stockpile Batubara PT. BA.

Dikawal ketat pihak Kepolisian, aksi unjuk rasa cukup menegangkan, namun berakhir dengan aman dan kondusif.

Dalam orasinya Andi Leo menyampaikan, aktivitas stockpile berupa crushing dan loading batubara selama ini sudah menimbulkan debu hingga menyerang pemukiman warga. Dan, hal ini tentunya dapat membahayakan bagi kesehatan.

"Satu tongkang batubara yang lewat nilainya berkisar 20 Miliar, namun hal itu tidak sebanding dengan kerusakan alam seperti banjir, longsor dan lainnya yang semua itu dampak dari pengerukan batubara," ujar Andi Leo kepada wartawan, Kamis (05/09/2024).

"Ya adapun perusahaan batubara yang kami permasalahkan tersebut diantaranya PT. RMK Energi, PT. Bukit Asam TBK, PT. Muara Alam Sejahtera, PT Bara Alam Utama, dan Bomba Group," imbuhnya.

Ratusan pengunjuk rasa yang rata-rata mahasiswa tersebut mencegat dan melempari dengan botol air mineral setiap tongkang batubara yang melintas.

Dalam orasinya GAASS juga menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya,

1. Meminta DPRD Provinsi Sumsel untuk segera merelokasıkan seluruh dermaga atau stockpile PT. Bukit Asam TBK, PT. Muara Alam Sejahtera, PT Bara Alam Utama, dan Bomba Group untuk menyimpan batubara yang diduga berdampak pada kesehatan masyarkat, kerusakan jalan dan kerusakan alam setempat.

2. Meminta DPRD Provinsi Sumsel untuk segera memberhentikan seluruh pembangunan serta memanggil perusahaan tersebut terkait pembangunan dermaga baru, yaitu Dermaga Jetty, yang di khususkan untuk melayani PT Bukit Asam TBK pada pinggiran sungai musi, dan dampaknya adalah polusi udara dan kerusakan alam setempat.

3. Pecat dan periksa Kepala KSOP II Palembang, Dirpolairud, Kasubdit Gakkum, Kasubdit Patroli, karena adanya dugaan gratifikasi untuk koordinası izin melintas dan dugaan gratifikasi izin beroperasi usaha tambang batubara, tambang pasir, tongkang yang melintas dan beberapa usaha lainnya di wilayah perairan Sumsel.

4. Meminta kementrian, lingkungan hidup untuk kembali menyegel PT RMK Energi karena kerusakan lingkungan yang terjadi akibat debu menganggu yang masyarakat dan pencemaran air sungai musi.

5. Meminta PT RMK Energi bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, dimana SD Negeri 149 terdampak debu dari batubara.

6. Meminta Kementrian lingkungan hidup mencabut izin secara permanen karena penyegelan sebelumnya di anggap sepele dimana hari ini di segel, besoknya perusahaan batubara tersebut langsung beroperasi kembali, padahal belum sudah sanksi administratif dari kementrian.

7. Meminta Pemprov Sumsel dan Stakeholder, untuk segera memberikan atensi masalah CSR yang tidak jelas, karena sampai saat ini warga terdampak batu bara sama sekali belum mendapatkan hak nya terutama warga di pinggiran sungai musi.

"Oleh karena itu berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, atas nama GAASS bersama masyarakat menyatakan menolak kehadiran perusahaan batubara yang kami duga merugikan masyarakat sekitar kususnya Sumsel umumnya," pungkas Andi Leo tutup pembicaraan.(Runs)

Share:

Baca Lagi

Pj. Bupati Banyuasin Komitmen Wujudkan Kabupaten ODF 89% di Tahun 2025

Palembang, ReformasiRI.com  – Dalam rangka mempercepat pencapaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Provinsi Sumatera Selatan, Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, S. STP., M. Si menghadiri Forum Dialog Percepatan SBS yang digelar di Griya Agung, Kamis (05/09/2024). Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi Pemkab Banyuasin untuk memantapkan langkah mencapai target 89% Open Defecation Free (ODF) di tahun 2025.

Dalam forum tersebut, Pj. Bupati M. Farid menekankan pentingnya sanitasi yang layak dan aman sebagai fondasi kesehatan masyarakat. “Kami di Kabupaten Banyuasin mentargetkan 89% ODF pada tahun 2025. Untuk mewujudkan hal ini, kami terus melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari sosialisasi kepada siswa untuk menanamkan pola hidup bersih sejak dini, hingga pembangunan sarana sanitasi seperti jamban dan tangki septik,” jelas Farid.

Strategi tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan yang memimpin pemicuan bagi desa-desa yang belum mencapai status ODF. Selain itu, Pemkab Banyuasin juga bekerja sama dengan BAZNAS untuk membangun jamban bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tidak hanya itu, peran penting juga dimainkan oleh Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan Banyuasin. Melalui kedua dinas ini, pembangunan jamban, tangki septik, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal terus digencarkan di kawasan perkotaan dan pedesaan. Sosialisasi tentang pentingnya akses sanitasi yang layak juga dilakukan di berbagai tempat, terutama di kawasan permukiman kumuh dan sempadan sungai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Banyuasin juga terlibat aktif dalam menggalakkan SBS dengan mengadakan lomba desa terkait sanitasi, memasang papan himbauan, dan mengalokasikan dana desa untuk pembangunan sarana sanitasi. Semua upaya ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya target ODF di Kabupaten Banyuasin.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan besar masih dihadapi. “Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap sanitasi yang layak, banyaknya permukiman kumuh di sempadan sungai, serta keterbatasan menu usulan di Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi beberapa kendala yang harus diatasi,” ungkap Farid.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, dr. H. Trisnawarman, M. Kes, SpKKLP, mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh kabupaten/kota di Sumsel, termasuk Banyuasin, dalam mempercepat pencapaian SBS. “Forum ini menjadi ruang interaktif bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menggali kendala yang ada dan membangun sinergi menuju Sumsel Stop Buang Air Besar Sembarangan 2024,” ujar Trisnawarman.

Pj. Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, SH., M. SE, juga menegaskan bahwa tugas besar dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya buang air besar sembarangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh elemen masyarakat. "Kita harus memberikan edukasi dan bekerja sama dengan berbagai stakeholder, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Semua ini demi mewujudkan Sumatera Selatan sebagai provinsi yang bebas dari buang air besar sembarangan,” tandasnya.

Dengan komitmen bersama ini, Kabupaten Banyuasin optimis dapat berkontribusi dalam pencapaian target Provinsi Sumsel Stop Buang Air Besar Sembarangan di tahun 2024.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Pj. Bupati Banyuasin Terima Kunjungan Kabinda Sumsel, Bahas Kesiapan Pilkada Serentak

Banyuasin, ReformasiRI.com  – Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, S. STP., M. Si, bersama Kepala Kesbangpol Adam Ibrahim dan Kepala Diskominfo-SP Salni Fajar, menyambut kunjungan silaturahmi Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sumatera Selatan, Sudadi, SH., M.Si di Guest House Rumah Dinas Bupati, Kamis (05/09/2024). Pertemuan ini bertujuan mempererat hubungan dan membahas langkah strategis dalam menjaga kondusifitas jelang Pilkada serentak di Kabupaten Banyuasin.

Dalam pertemuan ini, Pj. Bupati Muhammad Farid menekankan pentingnya menjaga stabilitas daerah, terutama menjelang Pilkada. "Alhamdulillah, hingga saat ini Banyuasin masih sangat kondusif. Kami di Pemkab Banyuasin berkomitmen menjaga netralitas ASN agar perhelatan demokrasi berjalan lancar," ujar Farid.

Pj. Bupati yang kerap menggaungkan pentingnya Sholawat Busro ini juga menegaskan bahwa stabilitas menjelang Pilkada harus menjadi prioritas bersama. Ia mengajak semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban. “Mari kita jaga keamanan dan ketertiban sampai hari pelaksanaan Pilkada serentak. Potensi konflik harus diantisipasi, karena kunci sukses Pilkada terletak pada keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka,” tegasnya.

Meskipun diketahui ada pasangan calon yang berhadapan langsung (head to head) dalam Pilkada Banyuasin, Farid optimis bahwa situasi tetap aman dan terkendali. "Meskipun ada persaingan ketat, wilayah Banyuasin masih kondusif. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan aman dan nyaman," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BIN Daerah Sumsel, Sudadi, SH., M.Si, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Banyuasin dalam menjaga kondusifitas dan netralitas ASN. "Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemkab Banyuasin. Selain itu, kami mendorong agar Bawaslu dan KPU juga turut menjaga netralitas ASN di wilayah ini," sarannya.

Sudadi menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keamanan sangat penting dalam mengantisipasi potensi konflik. Stabilitas di Banyuasin diharapkan tetap terjaga, sehingga Pilkada serentak dapat berlangsung sukses dan aman.

Pj. Bupati Banyuasin pun menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Kabinda Sumsel dan berbagai pihak yang terlibat. "Kami akan terus menjaga kondusifitas demi memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam menentukan pilihannya," tutup Farid.

Pertemuan yang berlangsung hangat ini semakin memperkuat komitmen Pemkab Banyuasin untuk menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan netral.

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Kami Tidak Undang Wartawan, Karena Wartawan Cuma Mau Duit Saja, Parah !!! Semua Wartawan Terdiam.

Palembang # ReformasRI.com - Miris !!! H. Heri Amalindo Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) atau Mang Heri yang telah mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Periode 2024-2029, menggelar acara silaturahmi bersama ratusan Tim Sukses (Timses), yang berlangsung di Jalan Teuku Umar, Kecamatan IB.1, Rabu (04/09/2024).

Namun, pada waktu selesai acara, disaat Heri Amalindo hendak meninggalkan lokasi terjadi kesalahpahaman hingga memicu keributan antara wartawan dan timses.

Sebut saja inisial wartawan tersebut ADR, saat dikonfirmasi mengatakan, karena sudah dijelaskan, dirinya memahami kalau dalam acara tersebut tidak ada sesi wawancara bersama awak media. Namun ucap ADR, dirinya sangat menyayangkan perlakuan salah satu oknum timses yang mendorongnya saat hendak ingin besalaman bersama sang Bupati tersebut.

"Saya mau salaman sama Mang Heri, tiba-tiba salah satu oknum timsesnya mendorong saya, seperti yang sentimen kepada saya," ucap ADR.

Lanjut kata ADR, semestinya mereka tahu tujuan wartawan itu kalau datang mau apa, tidak lebih cuma ingin mencari berita.

Selain itu ADR juga tidak terima salah satu oknum timses Heri Amalindo inisial SPR yang mengatakan dalam acara tersebut tidak mengundang wartawan karena wartawan cuma mau uang saja, padahal SPR yang katanya seorang wartawan juga semestinya tahu dan memahami bunyi UUD Pers No. 40 Tahun 1999. Pasal 18 Ayat 1.

"Sekarang coba buktikan dimana, kapan dan berapa pernah kasih uang atau kita sama-sama cari pembuktian karena kalau ngomong itu harus bisa dipertanggung jawabkan," tegasnya.

Mendorong wartawan itu perbuatan arogan, dengan adanya masalah ini seolah wartawan dikriminalisasi. Sebagai timses Calon Gubernur semestinya tau kalau perlakuan tersebut tidak pantas ditujukan kepada wartawan. Dan, ditambah lagi kelakuan SPR sangat tidak terpuji, yaitu merampas Handphone (HP) wartawan yang sedang melakukan tugas peliputan.

Ditempat berbeda Ketua Tim Pemenangan H. Firdaus Hasbullah, SH saat dikonfirmasi mengatakan dirinya tidak mengetahui, tidak mendengar dan tidak melihat kejadian tersebut.

"Maaf pada waktu itu kami sudah pulang jadi kami tidak tahu, tidak melihat dan tidak mendengar kejadian tersebut," pungkasnya.

(Runs)

Share:

Baca Lagi

Bamsoet: Perbaikan Partai Politik Adalah Kunci Demokrasi yang Sehat

Jakarta, ReformasiRI.com - Ketua MPR RI ke-16, Bambang Soesatyo, menekankan pentingnya perbaikan partai politik

(Parpol) untuk memastikan terwujudnya demokrasi yang kuat dan sehat. Dalam kuliah pascasarjana di Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Bamsoet menyebut Parpol sebagai tulang punggung demokrasi yang sangat menentukan arah kebijakan negara di berbagai sektor.

Bamsoet mengingatkan bahwa Parpol memegang kendali penuh dalam seleksi berbagai posisi strategis di pemerintahan, mulai dari calon presiden hingga pejabat tinggi negara lainnya. "Perbaikan bangsa harus dimulai dari perbaikan Parpol, sebagai hulu dari demokrasi," ujarnya, Rabu (04/09/2024).

Berdasarkan kajian LIPI dan KPK, Bamsoet mengidentifikasi empat masalah utama yang harus segera dibenahi dalam tubuh Parpol: standar etik, kaderisasi, pendanaan, dan demokrasi internal. la menekankan pentingnya standar etik untuk mendorong politisi berintegritas serta perlunya reformasi dalam sistem rekrutmen dan kaderisasi yang lebih terbuka dan akuntabel.

Selain itu, Bamsoet juga menyoroti kebutuhan pendanaan yang memadai bagi Parpol. Menurutnya, dukungan negara saat ini jauh dari cukup, dan reformasi pendanaan mutlak diperlukan untuk memastikan operasional Parpol berjalan dengan baik.

"Perbaikan ini akan menentukan masa depan

demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia,"

tutupnya. (Rill)

Share:

Baca Lagi