Hendri Zikwan : Revolusi Mental Dan Kerja Sama Semua Pihak Untuk Mengatasi Masalah Sampah Di Kota Palembang

Palembang _ Sampah, merupakan masalah klasik yang sampai saat ini masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) khsusunya di Kota-Kota besar yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia persoalan tentang sampah ini juga merupakan bagian dari isu global di banyak Negara dunia. Tentang bagaimana kajian-kajian ilmiah prilaku atau kebiasaan masyarakat membuang sampah, dampak bagi kesehatan lingkungan dan masyarakat, serta pengelolaan sampah tepat guna bagi banyak sektor hingga sampai pada metode dan penegakan hukum sudah dilakukan. Tetapi persoalan sampah belum juga dapat diatasi dengan maksimal.
Di Indonesia, khususnya Kota besar seperti Palembang, masalah sampah ini di prediksi akan terus meningkat hingga 10 tahun kedepan. Mengingat adanya pertambahan penduduk, perkembangan permukiman dan keterbatasan sarana atau armada persampahan yang dimiliki Pemerintah Daerah serta tidak adanya peran masyarakat menjadi faktor pendukung persoalan sampah tersebut belum dapat teratasi secara maksimal. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hendri Zikwan selaku Tokoh Pemuda dan Ketua dari DPD GEMPUR Sumsel kepada wartawan mengatakan bahwa masalah sampah di Indonesia khususnya Kota Palembang harus segera diatasi. Semua pihak harus terlibat, baik Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Karena sampah bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah saja tetapi semua pihak harus bekerja sama terlibat aktif dalam mencari solusi dan aksi dalam pengolahan sampah yang ada.

"Masalah sampah ini merupakan masalah global dan menjadi isu di banyak Negara dunia. Di Indonesia, khususnya Kota Palembang soal sampah ini harus menjadi perhatian utama atau khusus bagi Pemerintah, masyarakat serta pelaku usaha yang menjadi penyumbang sampah terbesar juga harus mempunyai kesadaran akan pentingnya keterlibatan mereka dalam penanggulangan sampah tersebut," ujar Hendri pada, Jumat (01/11/24).

Hendri menjelaskan, 10 tahun kedepan Kota-kota besar di Indonesia dipasti­kan akan mengalami tantangan besar dalam mengatasi sampah perkotaan. Dengan hanya mengandalkan program 3 R, yaitu Reduce (me­ngurangi sampah), Reuse (menggunakan kembali bahan sampah) dan Recycle (daur ulang sampah), masalah sampah tidak akan dapat teratasi secara maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan metode pengelolaan sampah yang sifatnya praktis, efektif dan efisien dalam mengatasi sampah di perkotaan.

Berbicara tentang Kota Palembang, persoalan sampah ini harus menjadi isu yang utama dan sangat penting bagi Pemerintah Kota dan semua pihak untuk menyikapinya. Karena TREN "membuang sampah sembarang" di dalam masyarakat kita begitu kental, mengakar serta telah menjadi tradisi atau budaya yang sangat buruk.

"Dalam catatan kita, dari jumlah penduduk lebih dari 1,8 Juta jiwa, volume sampah yang bisa dihasilkan masyarakat bisa mencapai 1.200 ton perhari. Itu sampah yang terangkut, belum lagi ditambah sampah yang dibuang di sembarang tempat dan sampah yang dibuang di sungai-sungai," ungkap Hendri.

Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang, Kepala DLHK Palembang Akhmad Mustain pernah mengatakan, sampah-sampah tersebut di antaranya merupakan limbah plastik maupun organik sisa produksi rumah tangga, pertokoan dan rumah makan yang tersebar di 18 kecamatan. Namun dari ribuan sampah itu yang mampu diangkut DLHK Palembang sekitar 700-800 ton sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sukawinatan, Kecamatan Sukarami setiap harinya, ujar Hendri.

"Terbatasnya jumlah armada truk angkutan sampah yang dioperasikan DLKH Palembang sehingga sampah tidak dapat diangkut semua. Idealnya satu Kecamatan itu disediakan 10 truk pengangkut sampah. Mudah-mudahan DLHK mendapat tambahan unit atau armada dari Pemkot Palembang di tahun 2025 nanti," harap Hendri.

Mengutip dari perkataan Mantan Walikota Palembang, Ir. H. Edi Santana Putra beberapa hari yang lalu bahwa banyaknya armada angkutan sampah yang jelek atau usang, banyaknya sampah, Kota Palembang sekarang dulunya tidak seperti ini. Ir. H. Edi Santana Putra menilai persoalan sampah ini harus menjadi perhatian serius pemimpin baik tingkatan Gubernur hingga Walikota yang mengedepankan kesejahteraan petugas pengangkut sampah, kelayakan unit angkutan hingga volume sampah yang melebihi batas tempat penampung sampah, jelas Hendri mengungkapkan. 

Masih menurut Hendri, selain penambahan unit armada angkutan sampah, Pemerintah Kota Palembang melalui DLHK harus juga ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk mening­katkan efisiensi dan efektivitas sistem pe­ngelolaan sampah di perkotaan, yakni : a) penerapan insentif pengelolaan sam­pah, b) penegakan hukum lingkungan, dan c) revolusi mental.

Pemberian insentif sampah bagi masyarakat merupakan implementasi kebijakan yang sifatnya positif untuk me­rangsang masyarakat bertindak arif terhadap lingkungan. Misalnya, setiap rumah tangga yang memiliki tong sampah dan mengumpulkan sampah di rumahnya yang dicatat pe­tugas Dinas Kebersihan, diberikan insentif berupa pemo­tongan atau bebas biaya penera­ngan jalan listrik dalam re­kening listrik PLN, atau kebijakan pemotongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan sistem insentif seperti ini diyakini akan mendorong masyarakat untuk tidak mem­buang sampah sembarangan yang bermuara terhadap pe­ngurangan volume sampah yang memasuki lingkungan, ungkapnya.

Apakah hal seperti ini dapat dilakukan di kota-kota besar di Indonesia? Jelas sangat mungkin, tinggal adanya ke­mauan dari Pemerintah dan para Wakil Rakyat di DPRD untuk melegalkan kebijakan itu. Di beberapa Negara kebijakan sistem insentif ini telah dite­rapkan pada masyarakat per­kotaan maupun industri, dan menghasilkan dampak positif yang sangat signifikan terhadap masalah lingkungan, seperti menurunnya pencemaran lingkungan perairan, pencemaran udara dan pence­maran tanah, ujar Hendri menambahkan.

Dibutuhkan Revolusi Mental dan kerja sama semua pihak dalam mengatasi persoalan atau masalah sampah yang ada di Kota Palembang. Masyarakat perlu diberikan edukasi dan pembinaan yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat. Karena sampah bukan hanya dibuang di darat, tetapi sangat banyak juga dibuang di aliran sungai, tutur Hendri.

"Mari mulai dari sekarang kita melakukan gerakan dan merevolusi metal mulai dari diri sendiri hingga masyarakat untuk mengikis budaya membuang sampah sembarang khsusunya membuang sampah di sungai-sungai. Karena sungai merupakan anugerah Tuhan yang begitu besar untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup semua mahluknya. Apabila kita masih mengotori sungai dengan membuang sampah kedalamnya dan kita tidak melakukan gerakan perubahan sama sekali, itu sama saja kita tidak pernah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan," ungkap Hendri dengan penuh harapan.(Ril)
Share:

LSM KPK Nusantara Sambangi DPRD Provinsi Sumsel, Dodo Arman : A.Kori Kunci Selalu Berpihak Kepada Pejabat Setempat

Palembang, ReformasiRI.com _ LSM Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan, Jumat (01/11/2024).
Aksi ini dikomandoi oleh Ketua LSM KPK Nusantara, Dodo Arman, bersama Sekretarisnya, D. Erwin Susanto, serta sejumlah aktivis Sumsel lainnya.

Dalam aksi tersebut, Dodo Arman menyampaikan tuntutan utama agar DPRD Sumsel mencoret A. Kori Kunci, SH., dari jabatannya sebagai Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumsel.

Menurutnya, A. Kori Kunci diduga kerap berpihak kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat publik dalam sidang sengketa informasi.

“Sejak Kori Kunci menjabat sebagai Komisioner KI Sumsel, masyarakat yang mengajukan sengketa informasi sering dikalahkan. Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan kepada pejabat yang tidak sesuai dengan aturan,” ujar Dodo Arman.

Dodo menilai semenjak Kori Kunci menjadi Komisioner KI, masyarakat merasa enggan untuk mengajukan sengketa informasi.

Dalam orasinya, D. Erwin Susanto menyoroti ketidakhadiran anggota DPRD di kantor saat aksi berlangsung. Ia menyampaikan kritik keras terkait hal tersebut.

“Jika anggota DPRD malas ngantor, lebih baik gedung ini dikontrakkan saja. Masa dari 75 anggota DPRD, tidak ada satu pun yang ngantor hari ini. Sungguh mengecewakan,” teriak Erwin, menggambarkan rasa frustrasi.

Situasi semakin memanas ketika gerbang DPRD Sumsel ditutup rapat dan tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui mereka.

Tidak adanya tanggapan langsung dari anggota DPRD membuat massa semakin emosi.

Massa sempat menggoyang dan memanjat pagar gedung DPRD Sumsel.

Suasana kembali kondusif setelah Kepala Sub Bagian Aspirasi DPRD Sumsel, Selvi Riana keluar menemui massa dan menerima aspirasi yang mereka sampaikan.

Ia menjanjikan aspirasi demonstran akan diteruskan ke pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

“Terima kasih atas aspirasi yang sudah disampaikan. Kami akan segera menginformasikan kepada pimpinan DPRD,” ujar Selvi singkat.

Selain Dodo dan Erwin, beberapa tokoh aktivis Sumatera Selatan turut hadir dalam aksi ini.

Reza Fahlevi dan Mukri AS turut berorasi menyuarakan keresahan publik, sementara Aan Pirang lebih aktif mengkoordinir massa yang sempat tersulut emosi.(Cha)
Share:

Diduga Terlibat Politik Praktis, ASN Pemkab Banyuasin Dilaporkan ke Bawaslu

Banyuasin, ReformasiRI.com – Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) 02, yang dipimpin oleh Budi Priyanto, SH, resmi melaporkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Banyuasin yang berinisial ASW ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banyuasin. Laporan ini teregister dengan nomor 007/Lp/PB/KAB/06.05/X/2024, dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
Menurut Budi Priyanto, SH, Berinisial ASW diduga terlibat aktif dalam mendukung salah satu pasangan calon secara terang-terangan. "Kami memiliki bukti pendukung yang kuat terkait tindakan yang dilakukan oleh oknum ASN ini," ujarnya pada Kamis (31/10/2024).

Budi Priyanto meminta agar Bawaslu Banyuasin segera mengambil tindakan hukum untuk memanggil dan memeriksa ASW. "Seorang ASN seharusnya bersikap pasif dalam politik, bukan terlibat aktif, apalagi terang-terangan mendukung salah satu calon Bupati Banyuasin. Hal ini sangat merugikan pihak-pihak lain yang berkompetisi secara sehat," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa tindakan berinisial ASW, yang juga menjabat posisi penting di pemerintahan, dinilai memanfaatkan bantuan pemerintah untuk kepentingan politik. "Kami berharap Bawaslu Banyuasin tidak mengabaikan pelaporan ini dan memberikan efek jera agar tidak diikuti oleh ASN lain," kata Budi.

Selain berharap adanya tindakan tegas, Budi mengingatkan pentingnya menjaga politik yang sehat dan berimbang di tengah masyarakat.(Cha/Rilis)
Share:

DPP LP3I Gelar Deklarasi Damai untuk Ciptakan Kondusifitas Pilkada Serentak 2024

Medan, ReformasiRI.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Peternak dan Pemerhati Peternakan Indonesia (DPP LP3I) Sumatera Utara menyelenggarakan Deklarasi Damai pada Kamis, 31 Oktober 2024, di Rumah Makan Belut Garing. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi seluruh anggotanya dalam menyukseskan Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Ketua Umum LP3I, Rependi Hutabalian, M.TH, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menebarkan kedamaian selama Pilkada berlangsung. Ia menekankan bahwa LP3I memiliki sikap untuk mendukung terciptanya situasi damai dan kondusif selama proses pemilihan berlangsung. "Siapapun yang terpilih, itulah pemimpin kita. Yang terpenting adalah menjaga kedamaian dan persatuan," ujar Rependi.

Deklarasi damai ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Tokoh Masyarakat Deliserdang, Zul Amri, ST, Ketua Panitia Deklarasi, Ir Linceria Nainggolan, Pembina LP3I, Dr Uba Simarmata, serta Tokoh Agama Sumut, Ustaz Martono, SPdi, SH. Para tokoh tersebut sepakat bahwa Pilkada Serentak 2024 harus berjalan dengan aman dan damai agar program-program yang dirancang dapat dijalankan dengan baik setelah pemilihan.

Ketua Panitia Deklarasi, Ir Linceria Nainggolan, mengimbau seluruh anggota LP3I untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada Serentak dengan hadir ke TPS pada 27 November 2024. Ia juga menegaskan agar anggota LP3I menjauhi berita hoaks, politik identitas, dan kampanye hitam. "Mari kita bersama-sama mendukung pelaksanaan Pilkada yang damai dan menjadikan seluruh peternak di Indonesia hidup sejahtera," ungkap Linceria.

Seluruh peserta deklarasi turut membacakan poin-poin komitmen damai yang antara lain:

1. Menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Mensukseskan Pilkada Serentak 2024 yang berintegritas, aman, dan demokratis.

3. Menolak penyebaran hoaks, ujaran kebencian, politik uang, serta politisasi agama dan etnis.

4. Meminta kepada calon terpilih agar memperhatikan kesejahteraan peternak demi tercapainya ketahanan pangan nasional.

5. Menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan peternak yang sejahtera.

Tokoh Masyarakat Deli Serdang, Zul Amri, ST, juga menyoroti pentingnya memajukan sektor peternakan di Indonesia. Menurutnya, kesuksesan peternakan akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi. "Siapapun yang terpilih nanti, harus memperhatikan kesejahteraan peternak untuk memajukan ketahanan pangan kita," tuturnya.

Kegiatan ini menegaskan komitmen LP3I untuk menciptakan suasana yang kondusif selama Pilkada serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan para peternak di Sumatera Utara dan Indonesia.

Reporter: Tim ReformasiRI/Rizky Zulianda


Share:

Tiga Program Kemajuan LBHK-Wartawan Disosialisasikan kepada Masyarakat

Deli Serdang,ReformasiRI.com – Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBHK) Wartawan Sumut menggelar sosialisasi kepada masyarakat di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya peran serta dalam menjaga integritas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, serta bahaya narkoba dan korupsi.

Dalam sosialisasi ini, Ketua LBHK Wartawan Sumut, Samion Ginting SH, MH, menekankan pentingnya masyarakat menggunakan hak pilih mereka dengan bijak dalam Pilkada mendatang. “Kami ingin memastikan masyarakat sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada dan turut serta mengawasi prosesnya agar berjalan jujur dan adil,” ujar Samion.

Selain itu, LBHK Wartawan juga memberikan penyuluhan terkait korupsi, mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas sosial. Masyarakat diimbau untuk melaporkan setiap temuan penyimpangan yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan kepada instansi terkait. "Peran masyarakat sebagai kontrol sosial sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi di segala lapisan," tambahnya.

Topik lain yang dibahas adalah peredaran narkoba yang semakin meluas baik di kota maupun di desa. LBHK Wartawan mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan bekerja sama dalam memerangi narkoba di lingkungan sekitar. "Kami berharap masyarakat aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba. Kolaborasi masyarakat sangat penting dalam melawan bahaya narkoba," ujar Samion.

Dalam kesempatan tersebut, LBHK Wartawan juga memperkenalkan tiga program kemajuan utama mereka, yaitu:

1. Bangkit – Membangkitkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Bangun – Membangun sinergi dan kolaborasi untuk menjaga integritas.

3. Berpikir – Mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan proaktif dalam pengawasan sosial.

Sekretaris LBHK Wartawan, Nanda Afriyansyah SH, yang juga bertindak sebagai ketua panitia kegiatan, berterima kasih kepada masyarakat Desa Bintang Meriah atas partisipasinya. “Kami akan terus melakukan program penyuluhan di berbagai kecamatan dan desa di Sumatera Utara untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemahaman yang baik tentang hukum dan bahaya narkoba,” ungkap Nanda.

Acara ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan warga Desa Bintang Meriah, yang dengan antusias mengikuti penyuluhan hingga selesai.

Reporter: Tim ReformasiRI/Rizky Zulianda


Share:

Awali Kepengurusan, DPW A-PPI Sumut Gelar Konsolidasi dengan Stakeholder Penting

Medan, ReformasiRI.com – Mengawali masa kepemimpinannya sebagai Ketua DPW Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) Sumatera Utara periode 2024-2029, Hardep SH langsung bergerak cepat dengan melakukan kunjungan ke beberapa stakeholder strategis di wilayah Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan untuk memperkenalkan kepengurusan baru DPW A-PPI Sumut serta menjalin sinergi dengan berbagai pihak.

Kunjungan pertama dilakukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, di mana Hardep beserta rombongan diterima oleh Kepala BPN, Reza Fachri SH. Selain itu, Hardep dan tim juga bertemu dengan Kasat Narkoba Polres Tanah Karo, AKP Harjuna Bangun, di mana mereka menggelar diskusi di sebuah villa di daerah pegunungan Tanah Karo. Kunjungan dilanjutkan dengan menemui Kapolres Binjai, AKBP Bambang Christianto Utomo SH SIK, dan Kepala BNN Kota Binjai, Ucok Ferry M.H.

Dalam setiap kunjungan tersebut, para stakeholder menyatakan kesiapannya untuk bermitra dengan A-PPI selama sinergi yang terjalin bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. "Kami mendukung penuh upaya kolaborasi dengan A-PPI, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas," ujar Reza Fachri.

Hardep SH, pada Kamis (31/10/2024), menyatakan bahwa A-PPI DPW Sumut siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong kegiatan-kegiatan positif, terutama yang mendukung kemajuan pers dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Hardep SH didampingi oleh Wakil Ketua DPW A-PPI Roy Nasution, Sekretaris Joe Sidjabat, Wakil Sekretaris Rahma Dani, Bendahara Trisna Haryati, serta anggota Gerson Siahaan. Kehadiran seluruh pengurus ini menegaskan komitmen DPW A-PPI Sumut untuk bekerja secara kolektif dalam mengembangkan organisasi ke depannya.

Reporter: Tim ReformasiRI/(RI-1)


Share:

Kader NasDem Deli Serdang Protes, Lepas Seragam Sebagai Bentuk Kekecewaan

Deli Serdang, ReformasiRI.com – Gelombang ketidakpuasan di kalangan kader Partai NasDem Deli Serdang semakin mencuat setelah Muhammad Chanif Hanafi, seorang kader partai, mengunggah video protes di media sosial. Video berdurasi 58 detik tersebut memperlihatkan sejumlah pengurus NasDem di Kecamatan Tanjung Morawa, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Deli Serdang, secara serentak melepas seragam partai mereka.
Aksi tersebut dianggap sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Ali Yusuf Siregar, Ketua DPC NasDem Deli Serdang, yang dinilai tidak menghargai kontribusi para kader, terutama dalam hal penempatan Nusantara Tarigan Silangit dalam struktur kepemimpinan partai. Menurut Chanif, langkah-langkah yang diambil oleh Ali Yusuf Siregar telah menimbulkan kekecewaan mendalam.

“Kami merasa kebijakan yang ada tidak menghargai usaha kami dalam membesarkan partai. Kami berharap Partai NasDem bisa mendengarkan suara kader demi menjaga semangat dan kekompakan,” ujar Chanif, Kamis(31/10/2024) 

Video tersebut dengan cepat menyebar luas di media sosial, mendapat perhatian publik, dan menuai berbagai komentar kritis dari netizen. Banyak yang mengkritik gaya kepemimpinan Ali Yusuf Siregar, yang juga tengah maju sebagai calon Bupati Deli Serdang dengan nomor urut 3.

Protes ini mencerminkan adanya ketidakpuasan yang mendalam di tingkat akar rumput partai, khususnya terkait keputusan-keputusan penting yang dinilai tidak mengayomi dan kurang memperhatikan aspirasi kader di daerah. Para kader dari DPC Tanjung Morawa serta ranting (DPRt) NasDem di Kecamatan Tanjung Morawa meminta Ali Yusuf Siregar bersikap lebih adil dalam penentuan kepemimpinan, khususnya di DPRD Deli Serdang.

Reporter: Tim ReformasiRI /DS


Share:

Mabes DPP GBR Sriwijaya Indonesia Dikunjungi Dewan Penasehat Herlan Aspiudin Atau Babeh Herlan

Palembang, ReformasiRI.com - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bersatu Rakyat (DPP GBR) Sriwijaya Indonesia, salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) yang baru di bentuk beberapa bulan lalu semakin menunjukan eksistensinya.
Hal ini di ungkapkan oleh Herlan Aspiudin selaku Dewan Penasehat dalam kunjungannya ke Markas Besar (Mabes) DPP GBR Sriwijaya Indonesia di Jalan Pangeran Ratu, 15 Ulu, Kecamatan SU.I, pada Kamis (31/10/2024).

Herlan Aspiudin yang kerap disapa dengan Babeh Herlan tersebut mengatakan, dirinya sudah berbicara kepada Ketua Umum (Ketum) untuk melakukan kegiatan positif, salah satunya dengan mengelola fasilitas yang sudah ada, yaitu memanfaatkan beberapa kolam luas yang ada di halaman belakang kantor DPP GBR Sriwijaya Indonesia.

Lanjut kata Babeh, kolam-kolam tersebut nantinya bisa di manfaatkan sebagai kolam pemancingan atau tempat budidaya ikan. Dalam artian, dengan adanya kegiatan tersebut bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan.

"Ya, nanti ikannya bisa kita jual, kalau banyak laku berarti ada masukan uang atau income untuk isi kas, di DPP," ujarnya.

Selain itu Babeh Herlan juga menjelaskan, dengan adanya kegiatan tersebut setidaknya sudah menambah kesibukan dengan tujuan untuk menumbuhkan ekonomi sesama anggota.

"Saya berharap semua tetap semangat, kalau bisa setiap kegiatan positif seperti ini bisa terus meluas," tandasnya.

Ditempat yang sama Ketum DPP GBR Sriwijaya Indonesia Feri King melalui Sekjen Zainudin menambahkan, setuju atas apa yang telah di sarankan oleh Babeh Herlan terkait rencana pemanfaatan beberapa kolam yang ada di halaman belakang kantor.

"Kami sangat mendukung sekali atas apa yang telah di sarankan oleh Babeh, dan kami juga berharap nantinya kegiatan seperti ini bisa mendongkrak ekonomi setiap anggota," tandasnya.

Diakhir kunjungan, Babeh Herlan menyempatkan diri berpoto bersama Ketum, Sekjen dan beberapa anggota pengurus DPP GBR Sriwijaya Indonesia, sekaligus membuat video ucapan selamat kepada Ormas Cakar Sriwijaya Sumsel dalam hari jadinya yang ke-2 Tahun.(Cha)
Share:

Berita Populer