Dr. Askolani Jasi SH MH Kampanye di Betung, Janji Lanjutkan Program Pembangunan dan Pelayanan untuk Banyuasin

Banyuasin,ReformasiRI.com – Kampanye Dr. H Askolani Jasi SH MH Pasangan nomor urut 1 (Satu) di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin tepatnya di Desa Suka Mulya, berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. Ratusan warga berkumpul untuk menyambut kehadiran calon bupati yang dikenal dengan visi pembangunan berkelanjutannya. Dalam orasinya, Dr. H Askolani menegaskan komitmennya untuk meneruskan program-program unggulan yang selama ini telah membawa perubahan signifikan di Banyuasin.
“Hari ini, kita hadir di Betung dengan semangat luar biasa dari masyarakat. Mereka begitu khusyuk mendengarkan program-program yang kami sampaikan. Program kami adalah program lanjutan yang fokus pada pembangunan dan pelayanan berkelanjutan. Ini semua untuk mewujudkan visi Banyuasin Bangkit, Adil, dan Sejahtera,” ujar Dr. H Askolani di hadapan massa pendukungnya, Sabtu (02/11/2024).

Program-program yang diusung oleh Dr. H Askolani meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan gratis yang selama ini telah berjalan. Ia berjanji untuk terus menyempurnakan program-program ini agar lebih baik lagi ke depannya. "Infrastruktur yang sudah berjalan akan kita lanjutkan. Pendidikan gratis akan terus kita sempurnakan. Berobat gratis juga kita lanjutkan dan tingkatkan kualitasnya. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Banyuasin," tegasnya.

Dengan penuh semangat, Dr. H Askolani mengajak masyarakat untuk bersatu padu mewujudkan visi dan misinya melalui dukungan penuh dalam Pemilihan Bupati Banyuasin mendatang. “Dengan semangat ASTA (Askolani-Netta), insyaallah kita akan menang dan membawa Banyuasin semakin baik di masa depan,” serunya.

Arkoni Panglima Pemenangan Yakin ASTA Nomor Urut 1 Menang

Sementara itu, H. Arkoni, Panglima Pemenangan Dr. Askolani Jasi SH MH dan Netta ASTA, juga turut menyampaikan dukungannya. Menurutnya, masyarakat Banyuasin sudah bisa merasakan manfaat dari program-program yang selama ini dijalankan Dr. Askolani. "Masyarakat tahu bahwa program yang dijalankan Dr. Askolani nyata dan membawa perubahan. Itu sebabnya, kami yakin masyarakat akan kembali memberikan dukungan penuh untuk pasangan ASTA," ungkap Arkoni dengan penuh keyakinan.

Ia juga menambahkan bahwa program lanjutan yang diusung Dr. H Askolani bukan sekadar janji, melainkan sudah terbukti memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Banyuasin. "Banyuasin sudah mengalami banyak kemajuan, dan ini baru permulaan. Dengan dukungan dari masyarakat, kami siap melanjutkan dan menyempurnakan semua program demi kesejahteraan bersama," tambah Arkoni.

Dengan dukungan yang semakin menguat, "pasangan Dr. H Askolani Jasi SH MH dan Netta ASTA optimistis akan meraih kemenangan dalam pemilihan Bupati Banyuasin mendatang," turup Panglima Arkoni. 

Reporter: ReformasiRI
Editor: Hardaya


Share:

Dr. Asri Ludin Tambunan Siap Permudah Izin Usaha dan Buka Lapangan Kerja di Deli Serdang


Deli Serdang,ReformasiRI.com – Calon Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, menyatakan komitmennya untuk mempermudah proses perizinan usaha bagi para investor yang ingin mendirikan perusahaan di wilayah Deli Serdang. Langkah ini menjadi bagian dari program prioritasnya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat setempat.

Dalam konsolidasi bersama ratusan pendukung dari Sahabat Sofyan Tan di Pancur Batu, Jumat (1/11/2024), dr. Asri yang berpasangan dengan Lom Lom Suwondo, mengungkapkan bahwa kemudahan perizinan akan mendorong pertumbuhan sektor usaha dan ekonomi lokal, sekaligus memperluas peluang kerja bagi masyarakat.

“Saya sudah berdiskusi dengan beberapa investor. Mereka hanya meminta satu hal, yaitu mempermudah izin usaha. Ini sesuai dengan visi saya untuk Deli Serdang, di mana jika izin usaha dipermudah, maka lapangan kerja akan lebih mudah terbuka,” kata dr. Asri.

Ia menegaskan bahwa kehadiran investor harus diiringi dengan komitmen untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dari Deli Serdang. “Saya mohon doa dan dukungan dari semua pihak agar kita bisa bersama-sama merealisasikan ini,” tambahnya.

Dalam acara tersebut, dr. Asri juga berterima kasih kepada dr. Sofyan Tan, yang terus berperan aktif dalam mendukung pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Sumatera Utara. Menurut dr. Asri, keberadaan Sofyan Tan dalam tim pemenangannya membawa semangat positif, terutama dalam upaya menciptakan lapangan kerja yang bisa menampung lulusan pendidikan tinggi untuk berkontribusi membangun daerah.

Sofyan Tan pun menyampaikan dukungannya terhadap dr. Asri, seraya mengajak masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin Deli Serdang ke depan. Menurutnya, dr. Asri memiliki visi yang tepat untuk memajukan Deli Serdang dengan potensi alam dan sumber daya yang dimiliki.

"Deli Serdang ini memiliki potensi besar, dengan berbagai keunggulan geografis seperti gunung, pesisir, dan bandara. Saya percaya dr. Asri adalah pemimpin yang tepat untuk membawa Deli Serdang menuju masa depan yang lebih baik," ujar Sofyan Tan sambil mengajak para pendukungnya untuk memilih pasangan nomor urut 2.

Dengan program yang fokus pada kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, dr. Asri Ludin Tambunan optimistis bahwa Deli Serdang dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Rizky Zulianda)


Share:

Jelang Aquabike World Championship Kedua di Danau Toba, Pj Gubernur Sumut Fatoni Harapkan Kenaikan PAD

Nasional,ReformasiRI.com – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah bersiap menjadi tuan rumah Aquabike World Championship 2024, ajang bergengsi internasional yang akan segera digelar. Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, optimistis bahwa perhelatan ini tidak hanya mendatangkan kebanggaan, tetapi juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perekonomian masyarakat sekitar Danau Toba.

“Kami sangat bangga dan bersyukur karena Sumut kembali diberi kepercayaan menjadi tuan rumah event internasional ini untuk yang kedua kalinya,” ujar Fatoni dalam konferensi pers dan penandatanganan MoU terkait penyelenggaraan Aquabike World Championship 2024 di Sarinah, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Fatoni menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak, baik pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota di Sumut, untuk menyukseskan acara ini. Dukungan tersebut tidak hanya berupa pendanaan, tetapi juga meliputi berbagai aspek penting seperti pengelolaan acara dan kesiapan infrastruktur di sekitar Danau Toba.

Beberapa instansi yang memberikan dukungan langsung adalah Dinas Kesehatan yang menyiapkan tim medis dan mobil kesehatan di lokasi pertandingan. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan pemerintah kabupaten sekitar untuk mempromosikan produk-produk unggulan Sumut melalui bazar. Bahkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan tim SAR guna memastikan keselamatan para peserta dan pengunjung. Dinas Lingkungan Hidup juga berperan aktif dalam menjaga kebersihan Danau Toba, termasuk melakukan pembersihan sampah dan pengelolaan enceng gondok.

Selain itu, Dinas Perhubungan turut mendukung kelancaran transportasi dengan menyediakan akses dan area parkir yang memadai bagi para pengunjung.

Menurut Fatoni, penyelenggaraan Aquabike World Championship diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Sumut. Berdasarkan data dari LAPI, dampak ekonomi dari acara ini diperkirakan mencapai Rp 1,86 triliun untuk periode 2023-2027.

“Dari sisi kontribusi pajak, acara ini diperkirakan menyumbang Rp 39,22 miliar, atau sekitar 10,79 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten terkait,” jelas Fatoni, menambahkan bahwa ini menunjukkan potensi besar event internasional dalam mendorong ekonomi lokal.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa penyelenggaraan Aquabike World Championship di Danau Toba adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memajukan pariwisata berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan kawasan wisata dan kelestarian lingkungan.

"Kolaborasi yang baik adalah kunci utama untuk memastikan pengembangan Danau Toba dapat terus berkelanjutan. Kami berharap dengan adanya acara internasional ini, kawasan Danau Toba semakin dikenal dunia dan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar," ucap Menpar.

Sebagai informasi, Aquabike World Championship 2024 akan digelar pada 13-17 November 2024 di Danau Toba. Acara ini akan melibatkan empat kabupaten sebagai tuan rumah, yakni Karo, Dairi, Simalungun, dan Samosir. (Rizky Zulianda)



Share:

Penangkapan Pembunuh Mutia Disambut Apresiasi

Medan,ReformasiRI.com – Aparat kepolisian berhasil menangkap Joe Frisco Johan, tersangka utama dalam kasus pembunuhan Mutia (25) yang jasadnya ditemukan di dalam tas di Karo, Sumatera Utara.

Tindakan cepat pihak kepolisian ini mendapat apresiasi dari dua pengacara, Hans Silalahi dan Ramses Butar Butar.

"Kami sangat menghargai kinerja Kapolda Sumatera Utara yang mampu menangkap pelaku dalam waktu singkat," ujar Hans Silalahi saat memberikan pernyataan pers di Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2024).

Hans menambahkan, penangkapan tersebut menunjukkan keseriusan kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Di sisi lain, Ramses Butar Butar juga menyampaikan bahwa dua tersangka lainnya masih dalam pencarian, meskipun identitas mereka sudah diketahui.

"Kami berharap kedua pelaku lainnya yang masih buron segera ditangkap agar keluarga korban dapat merasa tenang," imbuh Ramses.

Kombes Sumaryono, Dirreskrimum Polda Sumut, sebelumnya menjelaskan bahwa selain Joe, ada empat orang lain yang terlibat dalam kasus ini, termasuk dua oknum polisi.

"Joe Frisco Johan, yang berdomisili di Pematang Siantar, merupakan pelaku utama. Selain dia, kami juga menahan beberapa individu lain yang didakwa dengan pasal tertentu, termasuk dua oknum polisi yang kami kenai Pasal 221 karena membiarkan tindak pidana pembunuhan terjadi," jelas Sumaryono.

Diketahui, jasad Mutia ditemukan di dalam tas pada Selasa (22/10) di pinggir jalan dekat Tahura, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas penyapu jalan dan terdapat sejumlah luka di tubuh korban. (Tim)




Share:

Terkait Penyerapan Anggaran 2024 Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang Menggelar Rapat Terbuka Bersama Beberapa Camat

Palembang, ReformasiRI.com _ Komisi I DPRD Kota Palembang menggelar rapat bersama beberapa Camat diantaranya Camat Alang-alang Lebar Sariansyah Ismail, S.STP.,M.Si Camat Gandus Jufriansyah, S.STP.,M.Si dan Camat Kalidoni M. Rama Cahya Putra, S.STP, MM.
Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang Dedi Sipriyanto, S.Kom., MM mengatakan, rapat tersebut salah satunya membahas terkait evaluasi transaksi penyerapan dan realisasi anggaran 2024. Ada 7 yaitu, 1 Sekretariat Dewan (Setwan) dan 6 Camat yang dijadwalkan, namun hanya 3 Camat yang bisa hadir.

"Pada intinya kami hanya ingin mengetahui seberapa besar realisasi anggaran di SKPD yang menjadi mitra kami pada triwulan ke 3, karena sisa waktu tinggal 2 Bulan lagi," ucap Dedi pada wartawan, Jumat (01/11/2024).

Lanjut kata Dedi, dirinya ingin melihat apa kendala dan masalah ketika penyerapan anggaran tersebut tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berbagai macam penyerapan anggaran yang sudah terealisasi, ada yang lebih bahkan ada juga yang kurang dari 50 Persen, namun dirinya berharap hingga saat ini semua bisa mencapai 80 Persen.

"Seperti beberapa program yang tidak bisa terlaksana. Misalnya, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kelurahan senilai Rp.200 Juta/Kelurahan. Hal ini yang seharusnya sudah dianggarkan ternyata tidak terlaksana, tentunya kita ingin tahu dimana kendalanya," jelasnya.

Selain itu ada juga perubahan, penambahan fisik melebihi Pagu dari anggaran induk, seperti yang terjadi di Kecamatan Alang-alang Lebar, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau pembangunan lainnya yang dianggarkan Rp.786,440.000 diperubahan menjadi Rp.1.709.057.600, berarti ada penambahan anggaran.

"Nah, berarti di Kecamatan Alang-alang Lebar ada penambahan anggaran yang cukup signifikan," imbuhnya.

Dedi juga menungkapkan, di Kecamatan Alang-alang Lebar sendiri penyerapannya terealisasi di triwulan ke 4, jadi sekitar 3 Bulan kedepan sebesar 58,27 Persen.

Sesuai dengan tupoksinya sebagai anggota Dewan melalui Perda ataupun Kepala Daerah, dimana selaku pungsi pengawasan dirinya menginginkan anggaran yang sudah direncanakan tersebut bisa berjalan benar-benar efisien, tepat sasaran dan tepat waktu, karena hal ini selalu berhubungan dengan tahun berikutnya.(Cha)
Share:

Hendri Zikwan : Revolusi Mental Dan Kerja Sama Semua Pihak Untuk Mengatasi Masalah Sampah Di Kota Palembang

Palembang _ Sampah, merupakan masalah klasik yang sampai saat ini masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) khsusunya di Kota-Kota besar yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia persoalan tentang sampah ini juga merupakan bagian dari isu global di banyak Negara dunia. Tentang bagaimana kajian-kajian ilmiah prilaku atau kebiasaan masyarakat membuang sampah, dampak bagi kesehatan lingkungan dan masyarakat, serta pengelolaan sampah tepat guna bagi banyak sektor hingga sampai pada metode dan penegakan hukum sudah dilakukan. Tetapi persoalan sampah belum juga dapat diatasi dengan maksimal.
Di Indonesia, khususnya Kota besar seperti Palembang, masalah sampah ini di prediksi akan terus meningkat hingga 10 tahun kedepan. Mengingat adanya pertambahan penduduk, perkembangan permukiman dan keterbatasan sarana atau armada persampahan yang dimiliki Pemerintah Daerah serta tidak adanya peran masyarakat menjadi faktor pendukung persoalan sampah tersebut belum dapat teratasi secara maksimal. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hendri Zikwan selaku Tokoh Pemuda dan Ketua dari DPD GEMPUR Sumsel kepada wartawan mengatakan bahwa masalah sampah di Indonesia khususnya Kota Palembang harus segera diatasi. Semua pihak harus terlibat, baik Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Karena sampah bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah saja tetapi semua pihak harus bekerja sama terlibat aktif dalam mencari solusi dan aksi dalam pengolahan sampah yang ada.

"Masalah sampah ini merupakan masalah global dan menjadi isu di banyak Negara dunia. Di Indonesia, khususnya Kota Palembang soal sampah ini harus menjadi perhatian utama atau khusus bagi Pemerintah, masyarakat serta pelaku usaha yang menjadi penyumbang sampah terbesar juga harus mempunyai kesadaran akan pentingnya keterlibatan mereka dalam penanggulangan sampah tersebut," ujar Hendri pada, Jumat (01/11/24).

Hendri menjelaskan, 10 tahun kedepan Kota-kota besar di Indonesia dipasti­kan akan mengalami tantangan besar dalam mengatasi sampah perkotaan. Dengan hanya mengandalkan program 3 R, yaitu Reduce (me­ngurangi sampah), Reuse (menggunakan kembali bahan sampah) dan Recycle (daur ulang sampah), masalah sampah tidak akan dapat teratasi secara maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan metode pengelolaan sampah yang sifatnya praktis, efektif dan efisien dalam mengatasi sampah di perkotaan.

Berbicara tentang Kota Palembang, persoalan sampah ini harus menjadi isu yang utama dan sangat penting bagi Pemerintah Kota dan semua pihak untuk menyikapinya. Karena TREN "membuang sampah sembarang" di dalam masyarakat kita begitu kental, mengakar serta telah menjadi tradisi atau budaya yang sangat buruk.

"Dalam catatan kita, dari jumlah penduduk lebih dari 1,8 Juta jiwa, volume sampah yang bisa dihasilkan masyarakat bisa mencapai 1.200 ton perhari. Itu sampah yang terangkut, belum lagi ditambah sampah yang dibuang di sembarang tempat dan sampah yang dibuang di sungai-sungai," ungkap Hendri.

Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang, Kepala DLHK Palembang Akhmad Mustain pernah mengatakan, sampah-sampah tersebut di antaranya merupakan limbah plastik maupun organik sisa produksi rumah tangga, pertokoan dan rumah makan yang tersebar di 18 kecamatan. Namun dari ribuan sampah itu yang mampu diangkut DLHK Palembang sekitar 700-800 ton sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sukawinatan, Kecamatan Sukarami setiap harinya, ujar Hendri.

"Terbatasnya jumlah armada truk angkutan sampah yang dioperasikan DLKH Palembang sehingga sampah tidak dapat diangkut semua. Idealnya satu Kecamatan itu disediakan 10 truk pengangkut sampah. Mudah-mudahan DLHK mendapat tambahan unit atau armada dari Pemkot Palembang di tahun 2025 nanti," harap Hendri.

Mengutip dari perkataan Mantan Walikota Palembang, Ir. H. Edi Santana Putra beberapa hari yang lalu bahwa banyaknya armada angkutan sampah yang jelek atau usang, banyaknya sampah, Kota Palembang sekarang dulunya tidak seperti ini. Ir. H. Edi Santana Putra menilai persoalan sampah ini harus menjadi perhatian serius pemimpin baik tingkatan Gubernur hingga Walikota yang mengedepankan kesejahteraan petugas pengangkut sampah, kelayakan unit angkutan hingga volume sampah yang melebihi batas tempat penampung sampah, jelas Hendri mengungkapkan. 

Masih menurut Hendri, selain penambahan unit armada angkutan sampah, Pemerintah Kota Palembang melalui DLHK harus juga ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk mening­katkan efisiensi dan efektivitas sistem pe­ngelolaan sampah di perkotaan, yakni : a) penerapan insentif pengelolaan sam­pah, b) penegakan hukum lingkungan, dan c) revolusi mental.

Pemberian insentif sampah bagi masyarakat merupakan implementasi kebijakan yang sifatnya positif untuk me­rangsang masyarakat bertindak arif terhadap lingkungan. Misalnya, setiap rumah tangga yang memiliki tong sampah dan mengumpulkan sampah di rumahnya yang dicatat pe­tugas Dinas Kebersihan, diberikan insentif berupa pemo­tongan atau bebas biaya penera­ngan jalan listrik dalam re­kening listrik PLN, atau kebijakan pemotongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan sistem insentif seperti ini diyakini akan mendorong masyarakat untuk tidak mem­buang sampah sembarangan yang bermuara terhadap pe­ngurangan volume sampah yang memasuki lingkungan, ungkapnya.

Apakah hal seperti ini dapat dilakukan di kota-kota besar di Indonesia? Jelas sangat mungkin, tinggal adanya ke­mauan dari Pemerintah dan para Wakil Rakyat di DPRD untuk melegalkan kebijakan itu. Di beberapa Negara kebijakan sistem insentif ini telah dite­rapkan pada masyarakat per­kotaan maupun industri, dan menghasilkan dampak positif yang sangat signifikan terhadap masalah lingkungan, seperti menurunnya pencemaran lingkungan perairan, pencemaran udara dan pence­maran tanah, ujar Hendri menambahkan.

Dibutuhkan Revolusi Mental dan kerja sama semua pihak dalam mengatasi persoalan atau masalah sampah yang ada di Kota Palembang. Masyarakat perlu diberikan edukasi dan pembinaan yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat. Karena sampah bukan hanya dibuang di darat, tetapi sangat banyak juga dibuang di aliran sungai, tutur Hendri.

"Mari mulai dari sekarang kita melakukan gerakan dan merevolusi metal mulai dari diri sendiri hingga masyarakat untuk mengikis budaya membuang sampah sembarang khsusunya membuang sampah di sungai-sungai. Karena sungai merupakan anugerah Tuhan yang begitu besar untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup semua mahluknya. Apabila kita masih mengotori sungai dengan membuang sampah kedalamnya dan kita tidak melakukan gerakan perubahan sama sekali, itu sama saja kita tidak pernah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan," ungkap Hendri dengan penuh harapan.(Ril)
Share:

LSM KPK Nusantara Sambangi DPRD Provinsi Sumsel, Dodo Arman : A.Kori Kunci Selalu Berpihak Kepada Pejabat Setempat

Palembang, ReformasiRI.com _ LSM Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan, Jumat (01/11/2024).
Aksi ini dikomandoi oleh Ketua LSM KPK Nusantara, Dodo Arman, bersama Sekretarisnya, D. Erwin Susanto, serta sejumlah aktivis Sumsel lainnya.

Dalam aksi tersebut, Dodo Arman menyampaikan tuntutan utama agar DPRD Sumsel mencoret A. Kori Kunci, SH., dari jabatannya sebagai Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumsel.

Menurutnya, A. Kori Kunci diduga kerap berpihak kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat publik dalam sidang sengketa informasi.

“Sejak Kori Kunci menjabat sebagai Komisioner KI Sumsel, masyarakat yang mengajukan sengketa informasi sering dikalahkan. Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan kepada pejabat yang tidak sesuai dengan aturan,” ujar Dodo Arman.

Dodo menilai semenjak Kori Kunci menjadi Komisioner KI, masyarakat merasa enggan untuk mengajukan sengketa informasi.

Dalam orasinya, D. Erwin Susanto menyoroti ketidakhadiran anggota DPRD di kantor saat aksi berlangsung. Ia menyampaikan kritik keras terkait hal tersebut.

“Jika anggota DPRD malas ngantor, lebih baik gedung ini dikontrakkan saja. Masa dari 75 anggota DPRD, tidak ada satu pun yang ngantor hari ini. Sungguh mengecewakan,” teriak Erwin, menggambarkan rasa frustrasi.

Situasi semakin memanas ketika gerbang DPRD Sumsel ditutup rapat dan tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui mereka.

Tidak adanya tanggapan langsung dari anggota DPRD membuat massa semakin emosi.

Massa sempat menggoyang dan memanjat pagar gedung DPRD Sumsel.

Suasana kembali kondusif setelah Kepala Sub Bagian Aspirasi DPRD Sumsel, Selvi Riana keluar menemui massa dan menerima aspirasi yang mereka sampaikan.

Ia menjanjikan aspirasi demonstran akan diteruskan ke pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

“Terima kasih atas aspirasi yang sudah disampaikan. Kami akan segera menginformasikan kepada pimpinan DPRD,” ujar Selvi singkat.

Selain Dodo dan Erwin, beberapa tokoh aktivis Sumatera Selatan turut hadir dalam aksi ini.

Reza Fahlevi dan Mukri AS turut berorasi menyuarakan keresahan publik, sementara Aan Pirang lebih aktif mengkoordinir massa yang sempat tersulut emosi.(Cha)
Share:

Diduga Terlibat Politik Praktis, ASN Pemkab Banyuasin Dilaporkan ke Bawaslu

Banyuasin, ReformasiRI.com – Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) 02, yang dipimpin oleh Budi Priyanto, SH, resmi melaporkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Banyuasin yang berinisial ASW ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banyuasin. Laporan ini teregister dengan nomor 007/Lp/PB/KAB/06.05/X/2024, dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
Menurut Budi Priyanto, SH, Berinisial ASW diduga terlibat aktif dalam mendukung salah satu pasangan calon secara terang-terangan. "Kami memiliki bukti pendukung yang kuat terkait tindakan yang dilakukan oleh oknum ASN ini," ujarnya pada Kamis (31/10/2024).

Budi Priyanto meminta agar Bawaslu Banyuasin segera mengambil tindakan hukum untuk memanggil dan memeriksa ASW. "Seorang ASN seharusnya bersikap pasif dalam politik, bukan terlibat aktif, apalagi terang-terangan mendukung salah satu calon Bupati Banyuasin. Hal ini sangat merugikan pihak-pihak lain yang berkompetisi secara sehat," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa tindakan berinisial ASW, yang juga menjabat posisi penting di pemerintahan, dinilai memanfaatkan bantuan pemerintah untuk kepentingan politik. "Kami berharap Bawaslu Banyuasin tidak mengabaikan pelaporan ini dan memberikan efek jera agar tidak diikuti oleh ASN lain," kata Budi.

Selain berharap adanya tindakan tegas, Budi mengingatkan pentingnya menjaga politik yang sehat dan berimbang di tengah masyarakat.(Cha/Rilis)
Share:

Berita Populer