Bunda Yuni Revaeal Ahlinya Pengobatan Alternatif Siap Atasi Segala Macam Penyakit

Palembang, ReformasiRI.com _ Pengobatan alternatif adalah metode pengobatan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan medis dan digunakan sebagai pengganti pengobatan konvensional. Metode pengobatan alternatif biasanya menggunakan cara, alat, atau bahan yang berbeda dari pengobatan medis.
Berbicara masalah pengobatan alternatif, di Jalan Pangeran Ratu, Kecamatan SU.I, Palembang ada salah satu tempat pengobatan alternatif terkemuka yang berpengalaman, bahkan sudah puluhan tahun hingga tidak terhitung lagi berapa banyak pasien atau penderita dengan berbagai macam penyakit yang berhasil di sembuhkan.

Beliau adalah Yuni Revaeal. Kepada awak media Yuni Revaeal atau yang kerap disapa Bunda Yuni tersebut menyampaikan, dirinya memiliki kemampuan dalam pengobatan alternatif sejak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Adapun keahlian yang di milikinya kata Bunda Yuni, itu dari turun menurun dan hingga saat ini sudah banyak pasien atau penderita sakit yang berhasil di sembuhkan seperti, penyakit stroke, lumpuh, pengapuran tulang, gangguan pembuluh darah, syarap dan sebagainya termasuk penyembuhan terhadap anak yang memiliki keterbelakangan mental (idiot).

"Media yang saya gunakan cukup dengan air putih/bening dan minyak hasil buatan saya sendiri," ujar Bunda Yuni, Jumat (08/11/2024).

Bunda yuni juga tergabung di Persatuan Spiritual Indonesia (PSI) Sumatera Selatan yang diketuai oleh Jamil Aura Kasih
Pernah ada pasien selama 7 Tahun, bahkan ada juga yang 15 Tahun menderita stroke, namun berkat ijin Allah semua bisa di sembuhkan oleh Bunda Yuni.

Pasien yang datang berobat bukan hanya orang dewasa, namun banyak juga anak-anak. Selain itu, setiap melakukan pengobatan Bunda Yuni tidak pernah memasang tarif pembayaran, akan tetapi pasien cukup membeli minyak dengan membayar seikhlasnya.

"Saya tidak hanya melayani pasien orang dewasa saja, namun anak-anak juga bisa, bahkan sudah banyak yang saya sembuhkan," imbuhnya.

Bunda Yuni juga menambahkan, bila ada pasien tidak bisa datang ketempatnya, maka dirinya siap di panggil dengan menghubungi nomor telepon atau whatsapp : 082246258631.

(Cha)
Share:

Ketum DPP GBR Sriwijaya Sumsel, Ferry King: Belum Ada Dukungan Terhadap Calon Walikota Palembang, Tapi Jika Ada Yang Datang Meminang Kita Pasti Terima

Palembang, ReformasiRI.com _ Puluhan anggota Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bersatu Rakyat (DPP GBR) Sriwijaya Sumatera Selatan (Sumsel) bagikan ratusan nasi kotak untuk kaum dhuafa. Termasuk juga pejalan kaki, tukang ojek dan warga sekitar yang melintas di Jalan Pangeran Ratu, Kecamatan SU.I, Jumat (09/11/2024).

Ditengah kesibukannya, Ketua Umum DPP GBR Sriwijaya Sumsel Ferry King melalui Sekjennya Zainudin mengatakan, tidak sampai Satu (1) Jam ratusan nasi kotak ludes di bagikan.
Dengan tema Jumat Berkah, pembagian nasi kotak tersebut merupakan kegiatan rutin mingguan yang sudah terprogram dan telah di agendakan sebelumnya dalam rapat internal kepengurusan. 

"Ya' pembagian nasi kotak rutin di bagikan tiap hari jumat dan kami berharap hal ini bisa diterima dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024, saat di singgung awak media terkait dukungannya terhadap Calon Gubernur Sumsel dan Calon Walikota Palembang, Zainudin menegaskan, secara terbuka DPP GBR Sriwijaya Indonesia sepenuhnya satu komando mendukung Calon Gubernur Sumsel nomor urut Tiga (3), yaitu pasangan H. Mawardi Yahya - Hj. RA. Anita Noeringhati (Matahati).

"Kita satu komando mendukung H. Mawardi Yahya dan Hj. RA. Anita Noeringhati sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, namun untuk Calon Walikota Palembang kita belum menyatakan dukungan terhadap siapapun," tegas Zainudin.

Masih kata Zainudin mengungkapkan, DPP GBR Sriwijaya Sumsel hingga saat ini belum menyatakan dukungannya terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang, namun dirinya berharap, kepada Calon Walikota Palembang terpilih agar dapat membenahi setiap permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat Kota Palembang, diantaranya permasalahan Banjir, pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur dan sebagainya.

"Kita belum menyatakan dukungan terhadap siapapun. Namun, jika ada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang yang mau datang meminang DPP GBR Sriwijaya Sumsel maka dengan senang hati kita akan menerimanya," pungkas Zainudin akhiri pembicaraan.

(Cha)
Share:

Respon Cepat ADIL Tanggapi Keluhan Masyarakat, Bahu Jalan Amri Tambunan Langsung Dicor


Sumatera Utara,ReformasiRI.com - Bahu jalan Amri Tambunan yang berada di Dusun 7A Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal sore tadi langsung di cor oleh tim dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang nomor urut 2, dr. Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo bekerjasama dengan masyarakat sekitar.

Calon Bupati Deli Serdang nomor urur 2, dr. Asri Ludin Tambunan mengatakan ini merupakan karya nyata dari respon cepat yang akan dilakukannya bersama Lom Lom Suwondo saat terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Deli Serdang periode 2025-2030 mendatang.

"Jika ayah saya Alm. Pak Amri Tambunan memiliki program Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM), maka saya akan lengkapi dengan respon cepatnya. Sehingga program itu akan berkesinambungan dan terlengkapi. Sebab program yang sudah berjalan baik tentu harus diteruskan dan dilengkapi sehingga layanan kepada masyarakat maksimal,"ucapnya saat melihat langsung proses pengecoran bahu jalan Amri Tambunan di Desa Sei Mencirim, Kamis (7/11/2024). 

Respon cepat ini akan kita lakukan dibernagai lini, baik infrastruktur, kesehatan, layanan publik dan lainnya. 

"Keluhan dan saran dari masyarakat harus direspon dengan cepat. Ini yang akan kita lakukan 5 tahun kedepan. Tisak hanya untuk infrastruktur, kesehatan, layanan publik dan lainnya juga akan lakukan dengan menyempurnakan call center 119 khusus Deli Serdang.

Sebab pengaduan terpadu itu baru saya lakukan saat saya menjabat Kadis Kesehatan, namun itu belum sempurna karena saya butuh kewenangan lebih sehingga aspek lain juga bisa terpusatkan melalui pengaduan terpadu itu,"jelasnya.

Selain itu, mantan Kadis Kesehatan ini juga mengaku bangga dan takjub dengan pemberian nama jalan menggunakan nama sang ayah. 

"Tentu pemberian nama jalan ini hasil usulan dari masyarakat yang terkenang akan budi baik dari ayah saya. Rasa cinta masyarakat akan sosok Alm. Amri Tambunan tertuang melalui jalan ini. Saya yakin itu semua berkat kerja keras dan kebaikan yang sudah dilakukan ayah saya. Dan kedepan saya akan bisa melakukan lebih dari ayah saya.

Prioritas pembangunan dan pelayanan publik khususnya mewujudkan Deli Serdang Sehat akan kita maksimalkan. Sehingga sehat tidak hanya masyarakatnya, namun juga layanan publiknya, ekonominya dan lingkungannya juga sehat,"jelasnya lagi. 

Dokter Spesialis Penyakit Dalam ini juga akan menjalankan beberapa program unggulannya, salah satunya adalah Berjemur (Bupati Bekerja Bertemu Rakyat) selama 2 minggu sekali. 

"Berjemur ini kita lakukan untuk menyerap langsung aspirasi dari masyarakat agar arah kebijakan dan pembangunan tepat sasaran dan bisa langsung dirasakan masyarakat,"tandasnya.

Sebelumnya salah seorang tokoh masyarakat Sunggal, Junaidi atau yang sering disapa bapak Juju mengucapkan terimakasihnya kepada dr. Asri Ludin Tambunan yang sudah membantu masyarakat Desa Sei Mencirim untuk memperbaiki bahu jalan Amri Tambunan.

"Kami mengucapkan terimakasih ke dokter Aci yang sudah membantu masyarakat. Kami mendukung penuh seluruh program dan niat bapak mewujudkan Deli Serdang Sehat. Dan saya akan memberikan tips kepada bapak/ibu waktu mencoblos nanti dengan urutan, pertama datang ke TPS, 2 coblos dan terakhir pulang,"ucapnya. (Rizky Zulianda)
Share:

Pelantikan KPPS Se-Kecamatan Sirah Pulau Padang Berlangsung Sukses, Tunjukkan Kesiapan Pemilu

Sirah Pulau Padang, ReformasiRI.com – Acara pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Sirah Pulau Padang sukses digelar pada Kamis, 7 November 2024, di Gedung Serbaguna Desa Terate. Acara ini berlangsung dengan khidmat, dihadiri oleh tokoh-tokoh penting kecamatan seperti Camat Sirah Pulau Padang, Kapolsek, Danramil, Panwascam, serta Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sirah Pulau Padang mengungkapkan bahwa di kecamatan tersebut akan ada 71 Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Hari ini, sebanyak 497 anggota KPPS resmi dilantik. Meskipun tiga anggota tidak bisa hadir karena urusan mendesak, mereka tetap mengikuti prosesi pelantikan secara virtual melalui Zoom," jelasnya.

Pelantikan berjalan lancar, menandai kesiapan penuh Kecamatan Sirah Pulau Padang dalam menyukseskan pemilu yang akan datang. Dengan pelantikan ini, diharapkan seluruh penyelenggara pemilu di tingkat TPS siap bekerja maksimal, demi terwujudnya proses pemilu yang jujur, adil, dan transparan di wilayah tersebut.

Reporter: Angga


Share:

Ketua Hanura OKI Serukan Warga Pantai Timur Bersatu Dukung Paslon Dja'far-Abdiyanto di Pilkada

OKI, ReformasiRI.com – Ketua DPC Partai Hanura Ogan Komering Ilir (OKI), Depit Alipiah, menggelorakan semangat warga Pantai Timur OKI untuk bersatu mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Dja'far Shodiq dan Abdiyanto, dalam Pilkada yang akan digelar 27 November mendatang.

Dalam kampanye dialogis di Kecamatan Cengal pada Selasa (5/11/2024), Depit Alipiah yang mendampingi calon Wakil Bupati Abdiyanto, dengan lantang menyampaikan bahwa pasangan "JADi" memiliki rekam jejak yang tak terbantahkan. Ia meyakini Dja'far-Abdiyanto adalah sosok pemimpin yang siap membawa kemajuan nyata bagi OKI.

"Kami mengajak seluruh warga Pantai Timur untuk bersatu dan mendukung paslon nomor 1, yang berkomitmen membawa perubahan positif untuk daerah ini," seru Depit dalam orasinya.

Sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD OKI, Depit optimistis bahwa wilayah Lintas Timur dan Pantai Timur bisa menjadi kunci kemenangan Dja'far-Abdiyanto. “Jika kita bisa mencapai lebih dari 70 persen dukungan di wilayah ini, kemenangan di Pilkada OKI akan berada dalam genggaman kita,” tegasnya penuh keyakinan.

Ciko, seorang warga Sukaramai Makmur, menyatakan kebanggaannya atas kedatangan Abdiyanto yang mau langsung berdialog dengan warga. “Kami sangat mendukung calon nomor 1, dan siap memenangkan mereka,” katanya penuh antusiasme.

Dalam safari politiknya, Abdiyanto bersama tim mengunjungi berbagai desa, termasuk SP1 Talang Jaya, Desa Cengal, Dusun Keledang, dan Talang Udi'an, untuk memperkuat dukungan. Dengan semakin dekatnya Pilkada, dukungan warga di wilayah Pantai Timur semakin solid, menguatkan keyakinan bahwa pasangan Dja'far-Abdiyanto siap membawa kemenangan besar bagi OKI.

Report: Angga


Share:

Telkomsel Gangguan, Masyarakat Pulau Rimau Keluhkan Internet Lemot

Banyuasin, ReformasiRI.com – Masyarakat Kecamatan Pulau Rimau kembali mengeluhkan jaringan internet yang lambat dan sering mengalami gangguan, terutama saat ada keperluan penting yang memerlukan komunikasi cepat dan lancar. Hal ini disampaikan langsung oleh Camat Pulau Rimau, Sumito, SH, MSi, yang merasa prihatin terhadap kondisi tersebut.

Salah satu warga setempat mengungkapkan bahwa komunikasi melalui telepon sering terputus-putus. "Kalau ada hal penting, sering susah berkomunikasi karena suara terputus-putus," ujarnya Selasa, 5 November 2024.

Tak hanya itu, masalah ketidakstabilan listrik juga menjadi kendala bagi warga. PLN setempat disebut mengalami kekurangan daya, yang diperparah dengan pemindahan trafo di depan Kantor Camat. Saat penggunaan listrik tinggi, tegangan sering kali turun drastis. Hal ini mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama di pusat pelayanan publik.

"Sinyal di Kantor Camat sangat minim, dan di rumah dinas malah blankspot, tidak ada sinyal sama sekali," tambah Camat Sumito. Ia juga menekankan bahwa hal ini berdampak pada pelayanan administrasi, karena banyak proses yang membutuhkan jaringan internet stabil.

Selain itu, distribusi logistik juga terkendala. Ketika sinyal lemah, pengiriman informasi atau koordinasi sering kali tertunda. Masalah ini, menurut Sumito, telah dibahas dengan pihak-pihak terkait di tingkat Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Diharapkan perbaikan jaringan internet dan solusi atas masalah listrik segera diatasi agar masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya dengan lebih lancar dan tanpa hambatan.

Reporter: ReformasiRI.com
Editor: Hardaya
Share:

Bobroknya Sistem Pendidikan Di Kota Palembang, Garda Prabowo Minta PJ Gubernur Sumsel Segera Lakukan Evaluasi

Palembang, ReformasiRI.com _ Bobroknya sistem pendidikan di Sumatera Selatan (Sumsel) khususnya Kota Palembang memicu Organisasi (Ormas) Garda Prabowo Sumsel berunjuk rasa di Kantor Gubernur, di Jalan Kapten A. Rivai No.3 Sungai Pangeran, Kecamatan IT.I, Palembang.
Dalam pengawasan ketat dari pihak kepolisian, Rahmat Sandi Iqbal, SH mewakili Ketua Investigasi RI Garda Prabowo Feriyandi SHDM dalam orasinya menyampaikan, Pendidikan yang seharusnya gratis ternyata penuh dengan berbagai biaya tersembunyi yang membebani masyarakat.

"Masih banyak orang tua yang merasa terbebani oleh biaya sekolah anak-anak mereka, seperti biaya sekolah yang mahal, Pungutan Liar (Pungli) di sekolah, jual beli seragam, jual-beli bangku sekolah, SPP, uang komite dan berbagai kegiatan lainnya, termasuk uang pembangunan yang diduga jadi ajang korupsi Kepala Sekolah (Kepsek)," tegas Rahmat Sandi di hadapan awak media, Senin (04/11/2024).

Atas dasar persoalan inilah, Garda Prabowo DKD Sumsel hadir sebagai organisasi yang siap mengawal serta mendukung Pemerintah Daerah Gubernur Sumsel guna mewujudkan berbagai kebijakan dan program Presiden RI khususnya di bumi sriwijaya demi tercapainya program sekolah gratis.

Demi mewujudkan cita-cita bangsa terciptanya pendidikan gratis khususnya di Sumatera Selatan, dalam unjuk rasa tersebut Garda Prabowo DKD Sumsel mendesak PJ Gubernur untuk segera bertindak yaitu:

1. Bubarkan Komite sekolah yang diduga hanya menyengsarakan rakyat Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang.

2. Hapuskan segala macam bentuk sumbangan atau Pungli di Sekolah yang sangat membebankan rakyat.

3. Awasi pengelolaan anggaran dana BOS dan PSG yang diduga sering dimanfaatkan oleh oknum Kepala Sekolah dan Bendahara untuk kepentingan pribadi mereka.

4. PJ Gubernur Sumsel harus berpihak kepada rakyat terkait dunia pendidikan, jangan melindungi oknum-oknum mafia pendidikan, demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan bermartabat.

5. Meminta PJ Gubernur untuk mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah SMA dan SMK yang diduga sudah merusak tatanan dunia pendidikan, adanya dugaan korupsi anggaran dana BOS dan uang Komite termasuk Pungli lainnya.

"Kami atas nama Ormas Garda Prabowo, meminta kepada Bapak PJ Gubernur Sumsel untuk segera mengevaluasi seluruh kinerja Kepala Sekolah yang ada di Kota Palembang," tandasnya.

Ditempat yang sama mewakili Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dalam hal ini menaggapi, 

"Terima kasih kepada teman-teman dari Ormas Garda Prabowo Sumsel, kami sudah mendengar secara langsung apa yang telah disampaikan, namun, tentunya hal ini akan kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan," pungkasnya.(Cha)
Share:

Sekda Kabupaten Pali, Kartika Yanti : Terkait RTRW Perlu Mempunyai Perda Sendiri

Palembang, ReformasiRI.com - Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar acara rapat pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Tahun 2024-2044.
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi melalui Kepala Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel H. Muhammad Affandi di wakili Sekretaris Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Ir. Ridwan secara resmi membuka acara rapat yang berlangsung di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Jalan Tasik, Kecamatan Bukit Kecil.

Dalam rapat tersebut hadir juga dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pali diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pali Kartika Yanti, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pali Riza Fahlevi, Kepala Dinas (Kadis) Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pali Jeffran Azyaputra, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumsel diwakili Kepala Bidang PKP Disperkim Sumsel H. Ahmad Wahidin, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumsel diwakili Sekretaris Dinas PSDA Provinsi Sumsel Hj. Megawaty dan para undangan.

Kadis PUBMTR melalui Sekdis PUBMTR Provinsi Sumsel Ir Ridwan mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan daerah terdapat dua acuan yang digunakan, yaitu tata ruang, rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah, baik itu rencana pembangunan jangka panjang daerah maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah. 

"Dengan ditetapkannya undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah (PP) undang-undang nomor 2 Tahun 2022, tentang cipta kerja serta PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan tata ruang," ujar Ridwan kepada awak media, Senin (04/11/2024)

Selanjutnya, proses sinkronisasi rencana dan program pembangunan menjadi amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam rangka mewujudkan perpaduan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang. Maka dari itu proses pembahasan penting untuk dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang.

"Dengan adanya tata ruang ini kita dapat menjamin terwujudnya pembangunan tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkualitas, juga dapat memberikan masukan serta saran terkait dengan kesesuaian terhadap pedoman penyusunan kualitas strategis yang didapat dalam penjagaan disinsektoral," jelasnya.

Ditempat yang sama, Sekda Pemkab Pali Kartika Yanti di dampingi Plt Kadis PUPR Jeffran Azsyaputra menambahkan, acara rapat di adakan oleh Dinas PU Provinsi dalam pembahasan Perda yang di ajukan Kabupaten Pali terkait RTRW.

"Banyak perubahan terutama yang menyangkut kawasan hutan dan lahan gambut yang selama ini tidak terdeteksi, mangkanya perlu di lakukan revisi," ucap Kartika Yanti.

Selain itu lanjut Kartika, antara Kabupaten dan Provinsi juga harus singkron, jadi secara detail Kepala Dinas PU bisa menjelaskan setiap permasalahan yang ada.

"Kami dari Pemerintahan sangat mendukung kalau kita punya Perda sendiri dan ini berlaku di seluruh Indonesia," katanya.

Proses RTRW sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Pali dari Tahun Anggaran 2022 di mulai dengan melaksanakan peninjauan kembali terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2018 hingga keluarnya rekomendasi untuk revisi Kementerian Agraria Tata Ruang.

"Pada tahun 2023 proses dilanjutkan dengan menyusun materi teknis revisi RTRW berdasarkan dinamika, prosesnya ATR ini terus dinamis karena menyesuaikan dengan perkembangan, khususnya sinkronisasi muatan RTRW di Provinsi Sumsel," pungkasnya.

(Cha)
Share:

Berita Populer