Dituduh Tidak Transparan, Kades Pangkalan Benteng Siap Ungkap Fakta di Depan Media

Banyuasin, ReformasiRI.com - Isu dugaan korupsi dan ketidakterbukaan dalam pembagian 100 ekor kambing oleh Pemerintah Desa Pangkalan Benteng terus bergulir. Kepala Desa Pangkalan Benteng, Agus Kurniawan, dengan tegas membantah tuduhan yang dihembuskan sejumlah oknum media dan pihak tertentu terkait program yang didanai Dana Desa tahun 2024.

Menurut Agus Kurniawan, program bantuan kambing ini telah dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan warga desa, perangkat desa, dan sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Pembagian kambing dilakukan di halaman kantor desa secara terbuka. Semua warga yang terdaftar sebagai penerima hadir, dan ada beberapa anggota BPD juga yang ikut menyaksikan,” jelas kadeskades, Selasa(26/11/2024) 

Respon terhadap Tuduhan Ketua BPD

Tuduhan yang menyebut BPD tidak dilibatkan dalam proses ini juga mendapat bantahan keras dari Kades. Ia menjelaskan bahwa ketua BPD, berinisial WH sempat meminta jatah pribadi berupa dua ekor kambing, yang tidak bisa dipenuhi karena bertentangan dengan tujuan program. “Kami mengutamakan masyarakat yang membutuhkan. Tidak bisa program ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.

Foto Saat Pembagian Kambing Kepada Warga Pangkalan Benteng

Soal Perbedaan Harga Kambing

Menanggapi isu disparitas harga kambing yang disebutkan lebih murah di Lampung, Iwan menjelaskan bahwa harga tersebut sudah termasuk biaya transportasi, pengangkutan, dan distribusi ke desa. “Kami mencari kambing dari beberapa peternak untuk memastikan stok cukup. Biaya tambahan wajar terjadi dalam proses ini,” jelasnya.

Dukungan Warga Desa

Meski isu ini viral, warga Pangkalan Benteng banyak yang memberikan dukungan kepada Iwan. Beberapa warga memuji langkah kepala desa yang dinilai membantu perekonomian mereka melalui program ini.

“Makasih Pak Kades, bantuan kambing ini sangat membantu kami. Jadi ada peluang usaha baru untuk beternak,” ujar salah satu warga, Vika Deni.

Hal senada disampaikan Jon Heri, warga asli Pangkalan Benteng. “Saya hadir langsung saat pembagian kambing. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang ada pihak yang tidak puas, mungkin karena tidak dapat bagian, bukan karena korupsi,” ucapnya.

Ajakan Klarifikasi Terbuka

Untuk meredam isu ini, Agus Kurniawan telah mengundang pihak media dan tokoh masyarakat untuk berdiskusi langsung di kantor desa pada Kamis mendatang. Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjernihkan kesalahpahaman yang ada.

“Kami terbuka untuk semua pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut. Mari kita bicarakan ini secara baik-baik demi kepentingan bersama, bukan untuk membuat keributan yang tidak perlu,” tutupnya.

Netizen Berkomentar Positif

Di media sosial seperti TikTok, warganet mayoritas memberikan dukungan kepada Kepala Desa Pangkalan Benteng. Komentar seperti "Pak Kades teruslah menyala!" dan "Kami mendukung program ini, sangat membantu masyarakat" membanjiri kolom komentar.

Meski demikian, Agus Kurniawan tetap berharap semua pihak menahan diri dan tidak membuat opini yang tidak berdasar sebelum mengetahui fakta sebenarnya. Baginya, transparansi dan kepercayaan masyarakat adalah prioritas utama dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa. 

Reporter: Tim 
Share:

Pembangunan Gedung AKN Kabupaten Lahat Diduga Menjadi Ajang Korupsi, Hingga Kini Status Gedung Tidak Ada Kejelasan

Lahat, Sumsel, ReformasiRI.com - Pembangunan gedung aula Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kabupaten Lahat yang di kerjakan pada tahun 2015 hingga sekarang tidak jelas statusnya, alias mangkrak.
Dilansir dari akun chanel youtube Aktual TV (22/11), penggiat anti korupsi Dodo Arman menjelaskan, Aula AKN Kabupaten Lahat dibangun tahun 2015 menggunakan dana APBD sebesar 5 Miliar lebih.

Namun sempat terhenti dan dilanjutkan kembali pembangunannya pada tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp.1,470, 777.000 ; dikerjakan oleh CV. Samudra Kontruksi

Hal serupa kembali terjadi, pada tahun 2019 di anggarkan kembali senilai Rp. 383.435.000; dikerjakan oleh CV, Aneka Jaya. Namun, hingga sekarang pembangunan tersebut tidak kunjung selesai alias mangkrak.

Proyek pembangunan gedung AKN Kabupaten Lahat yang dianggarkan miliaran rupiah tersebut diduga menjadi ajang korupsi, dimana saat itu Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Lahat di jabat oleh Drs. Sutoko selaku Pengguna Anggaran (PA).

"Pada tahun 2019 kasus ini sudah saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat. Namum, hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya," ujar Dodo Arman.

Masih kata Dodo Arman, selaku aktivis pegiat anti korupsi Sumatera Selatan, dirinya mendatangi langsung ke lokasi dan terlihat bangunan yang sudah hampir selesai tampak dikelilingi ilalang dan pepohonan, lantai yang kotor penuh sampah, serta beberapa lubang jendela yang belum terpasang jendela sama sekali.

"Saya minta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas kasus ini, karena jika dilihat dari tahapan pembangunannya diduga kuat penuh dengan unsur korupsi," pungkasnya.

Ditempat terpisah hingga berita ini diterbitkan, Selasa (26/11/2024), saat di konfirmasi melalui Whatsapp Drs. Sutoko yang saat ini menjabat sebagai Asisten di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumsel tidak menanggapi sama sekali terkait masalah pembangunan gedung AKN Kabupaten Lahat tersebut.(Cha)
Share:

Berita Populer