Darsan dan Ipan Bersatu Suarakan Aspirasi: Tegaskan Tuntutan untuk PUPR dan PDAM Banyuasin

Darsan dan Ipan Bersatu Suarakan Aspirasi: Tegaskan Tuntutan untuk PUPR dan PDAM Banyuasin

Banyuasin, ReformasiRI.com – Gabungan Pemuda Masyarakat Banyuasin Menggugat (GPMBM) bersama Komunitas Putera Daerah Lintas Suku untuk NKRI (KOPDALINSU-NKRI) melancarkan aksi damai di Banyuasin pada Rabu, 4 Desember 2024. Berlangsung di Depan Kantor Bupati Banyuasin.

Dua tokoh sentral aksi, Ipan selaku Ketua KOPDALINSU-NKRI dan Darsan dari GPMBM, menyampaikan pernyataan keras terkait kinerja pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR dan PDAM. 

Dalam orasinya, Ipan menyampaikan kritik mendalam kepada Bupati Banyuasin. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai kurang tepat.

“Kami meminta kepada Bupati Banyuasin untuk turun langsung mengawasi proses seleksi direksi PDAM. Kami ingin direktur yang tidak hanya berkompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki visi yang jelas untuk membawa PDAM menjadi perusahaan terbaik di Sumatera Selatan. Jika seleksi saat ini tidak menghasilkan sosok yang memenuhi kriteria, kami mendesak agar rekrutmen ulang dilakukan," tegas Ipan.

Selain itu, Ipan menyoroti pentingnya kerja sama antara PDAM dan masyarakat. "Direktur PDAM yang terpilih harus segera melakukan MoU dengan masyarakat untuk memberikan solusi, termasuk pemutihan atau penghapusan tunggakan pelanggan sesuai regulasi,” tambahnya.

Sementara itu, Darsan, Ketua Eksekutif GPMBM, menyoroti kinerja Dinas PUPR, khususnya Kepala Dinas Apriansyah.

“Kami telah menemukan indikasi kuat adanya dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam lima proyek besar yang dikelola Dinas PUPR. Kami meminta pihak berwenang segera melakukan supervisi dan investigasi menyeluruh. Ini adalah bentuk pengawasan kami demi menjaga transparansi dan akuntabilitas,” ujar Darsan.

Darsan juga menyampaikan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut akan segera diserahkan kepada lembaga yang berwenang. “Kami tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada perubahan, kami siap membawa masalah ini ke ranah hukum,” pungkasnya.

Solidaritas dan Harapan

Aksi ini memperlihatkan solidaritas antara GPMBM dan KOPDALINSU-NKRI yang bersatu menyuarakan aspirasi masyarakat Banyuasin. Keduanya berharap pemerintah daerah segera merespons tuntutan mereka untuk membawa perubahan nyata.

“Masyarakat Banyuasin menginginkan perubahan, bukan janji. Kami di sini untuk memastikan suara rakyat didengar,” tutup Ipan dan Darsan secara bersama-sama.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas PUPR maupun PDAM Banyuasin. Aksi ini menjadi penanda kuat bahwa masyarakat Banyuasin tidak tinggal diam terhadap persoalan yang menghambat pelayanan publik di daerahnya.

Reporter: ReformasiRI

Editor: DA

Share:

Baca Lagi

KPU Banyuasin Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pilkada 2024

KPU Banyuasin Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pilkada 2024

Banyuasin, ReformasiRI.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Banyuasin Tahun 2024. Acara yang berlangsung di Kantor KPU Banyuasin ini digelar pada 3-4 Desember 2024 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemilihan Serentak pada Rabu, 27 November 2024.

Ketua KPU Banyuasin, Aang Mirdharta, dalam sambutannya menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu. "Kami berkomitmen untuk memastikan proses rekapitulasi suara ini berjalan dengan adil, jujur, dan transparan. Rapat pleno ini terbuka untuk publik, sehingga masyarakat dapat memantau langsung jalannya proses ini," ujarnya, Pangkalan Balai, 3 Desember 2024

Lebih lanjut, Aang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan pemilihan serentak ini. "Partisipasi aktif masyarakat, sinergi yang baik antara penyelenggara pemilu, pengawas, dan aparat keamanan, menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Banyuasin. Terima kasih atas kerja keras semua pihak," tambahnya.

Rapat pleno ini dihadiri oleh seluruh anggota KPU Banyuasin, perwakilan partai politik, saksi pasangan calon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuasin, serta pemantau pemilu. Proses rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten, dengan memastikan setiap data dan dokumen diverifikasi secara teliti.

KPU Banyuasin berharap hasil dari rapat pleno ini dapat diterima oleh seluruh pihak, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. "Kami ingin memastikan bahwa setiap suara yang diberikan masyarakat dihitung dengan akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkas Aang.

Proses rekapitulasi ini diharapkan dapat selesai tepat waktu, mengingat perannya yang sangat krusial dalam menentukan legitimasi hasil pemilu. Komitmen KPU Banyuasin untuk menjaga integritas pemilu menjadi bukti nyata peran mereka sebagai lembaga independen yang melayani kepentingan demokrasi.

Reporter: ReformasiRI

Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

KAI Divre III Palembang Komitmen Atas Penyelesaian dan Pengelolaan Aset Negara

Palembang, ReformasiRI.com  _ Sebagai upaya dalam menyelamatkan dan mengoptimalkan serta penyelesaian masalah aset negara yang berada di wilayah Divre III Palembang, KAI Divre III melakukan berbagai upaya dari upaya preventif, persuasif maupun represif dalam penyelesaian maupun pengelolaan nya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Manager Humas PTKAI Divre III Palembang, Aida Suryanti menjelaskan, penyelesaian permasalahan aset KAI memegang prinsip kehati-hatian dengan melakukan berbagai upaya, dimulai dari upaya preventif dengan pemetaan batasan tanah yang masuk dalam grondkaart, MOU dengan BPN untuk pensertipikatan, MOU dengan KPK, Kejaksaan dan kewilayahan TNI POLRI, termasuk dalam penyelesaian pemberian kompensasi tali asih warga dari pengembangan wilayah Kramasan Kertapati.

 

Lebih lanjut Aida mengungkapkan bahwa pengembangan Kramasan Kertapati merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) dan juga merupakan penugasan pemerintah kepada PTKAI untuk pengembangan angkutan batubara dalam mendukung penyediaan energi nasional wilayah Sumatera,Jawa dan Bali.

Aida menambahkan, terkait pemberian kompensasi tali asih telah sesuai aturan yang berlaku, apalagi dasar kepemilikan lahan KAI di Kramasan kuat dalam hukum karena ada dalam Grondkaart. KAI berkomitmen untuk menyelesaikan penugasan dari pemerintah sesuai aturan yang berlaku, ungkap Aida. Setiap tahapan proses penyelesaian terkait aset negara, KAI menetapkan aturan yang tegas termasuk pelanggaran integritas yang dilakukan. PT KAI Divre III Palembang terus mendukung Pemerintah dalam melaksanakan program strategis nasional yang salah satunya membangun fasilitas pendukung dengan tujuan memperlancar disribusi logistik untuk peningkatan perekonomian nasional.

Salam

Manager Humas PT KAI Divre III Palembang

Aida Suryanti.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Pemkab Banyuasin Tunjukkan Kepedulian, Pohon Mahoni Penyebab Kecelakaan di Betung Berhasil Ditebang

Pemkab Banyuasin Tunjukkan Kepedulian, Pohon Mahoni Penyebab Kecelakaan di Betung Berhasil Ditebang

Banyuasin, ReformasiRI.com – Pemerintah Kabupaten Banyuasin kembali membuktikan komitmennya dalam merespons kebutuhan masyarakat. Keluhan warga terkait pohon mahoni yang membahayakan di Jalan Lintas Palembang-Sekayu, depan Kantor Lurah Betung, akhirnya ditindaklanjuti dengan cepat setelah arahan langsung dari Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuasin, Erwin Ibrahim.

Peristiwa ini mencuat setelah insiden pada Senin (25/11/2024) pukul 18.40 WIB, di mana sebuah mobil trailer bermuatan alat berat tersangkut di dahan pohon yang menjulur ke jalan raya. Kejadian tersebut viral di media sosial dan memicu diskusi di kalangan masyarakat, dengan banyaknya laporan bahwa pohon tersebut sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

Salah satu warga, Ali Muksin, mengungkapkan kekhawatirannya, "Pohon ini sudah sering menyebabkan kecelakaan. Kami takut jika warga nekat menebang sendiri, nanti dianggap melanggar karena pohon ini ditanam oleh pemerintah," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim langsung memberikan perhatian. "Terima kasih atas informasinya. Kami akan segera tindak lanjuti," tulisnya melalui pesan WhatsApp pada hari kejadian. Setelah dilakukan koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak terkait lainnya, tindakan nyata dilakukan dengan penebangan pohon pada awal Desember 2024.

Langkah cepat ini disambut dengan apresiasi oleh masyarakat setempat. "Kami sangat bersyukur atas respons cepat dari Pemkab Banyuasin, terutama Pak Sekda Erwin Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar mendengarkan keluhan rakyat kecil seperti kami. Semoga langkah seperti ini terus berlanjut," ujar Ali Muksin.

Tindakan tersebut tidak hanya menghilangkan potensi bahaya di jalan raya tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Banyuasin dalam menciptakan wilayah yang aman, nyaman, dan bebas dari risiko kecelakaan lalu lintas.

Melalui upaya ini, Pemkab Banyuasin menegaskan kembali perannya sebagai pemerintah yang responsif dan peduli. Harapan besar datang dari masyarakat agar keselamatan dan kenyamanan infrastruktur jalan terus menjadi prioritas utama.

Reporter: Tim/ReformasiRI.com

Editor: Hardaya

Share:

Baca Lagi

Aktivis Vokal Sumsel Diserang! Ari Anggara Alami Luka Serius, Kuasa Hukum Ultimatum Polisi

Aktivis Sumsel Ari Anggara Jadi Korban Penganiayaan, Kuasa Hukum Desak Polisi Bertindak Cepat

Banyuasin,ReformasiRI.com – Aktivis asal Banyuasin, Ari Anggara, menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan luka robek akibat senjata tajam. Insiden tersebut terjadi pada Rabu, 27 November 2024, di Jalan Mustofa RT 029, Kelurahan Kedondong Raye. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak berwajib dengan nomor laporan: LP/B/449/XI/2024/SPKT/Polres Banyuasin/Polda Sumatera Selatan.

Melalui kuasa hukumnya, Sujaka Rizkiono SH MH dari Firma Hukum SR Lumiere Law Firm, yang didampingi oleh Hardaya, Dedi Basri, serta Dewan Pembina Firma Hukum SR Lumiere Law Firm Adi Merdeka, pihak korban meminta aparat kepolisian, khususnya penyidik Polres Banyuasin, untuk segera menindaklanjuti kasus ini.

“Kami mendesak pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus penganiayaan ini. Proses hukum harus berjalan dengan cepat dan transparan demi memberikan keadilan bagi klien kami,” tegas Sujaka Rizkiono, Senin (02/12/2024).

Sujaka menambahkan bahwa pihaknya telah menyerahkan sejumlah barang bukti serta keterangan saksi yang menguatkan laporan tersebut. “Kami juga meminta jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya, mengingat insiden ini sangat mengkhawatirkan,” tambahnya.

Hal serupa disampaikan Adi Merdeka, selaku kuasa Hukum Ari Anggara, yang turut memberikan dukungan moral kepada korban. “Polres Banyuasin harus segera mengusut kasus ini secara serius. Jangan sampai kasus seperti ini menimbulkan ketakutan di masyarakat, terutama bagi para aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat,” ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama di kalangan aktivis di Sumatera Selatan. Ari Anggara dikenal sebagai sosok yang vokal dalam menyuarakan isu-isu sosial dan lingkungan, sehingga insiden ini memunculkan spekulasi terkait motif di balik penganiayaan tersebut.

Kasus ini diharapkan dapat segera menemukan titik terang agar keadilan bagi korban dapat ditegakkan. Aktivis dan masyarakat luas terus memantau perkembangan kasus ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Ari Anggara. (Tim SR) 

Share:

Baca Lagi

Kapolri Hadiahi Pin Emas kepada Kompol Pandu Winata, Ini Prestasinya

MEDAN, ReformasiRI.com - Berprestasi dalam kerja, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan hadiah Pin emas kepada personil Subdit Tipidter Ditreskrimsus Kompol Pandu Winata SH, SIK,MH, CPHR, CBA. 

 Penghargaan Pin Emas Kapolri merupakan bentuk pengakuan tertinggi dari institusi Polri kepada personel yang menunjukkan Prestasi kinerja. Kompol Pandu Winata menerima Pemberian Pin emas atas prestasi Kinerjanya sangat tinggi dalam bidang Operasional khususnya di Polda Sumut sehingga mendapatkan apresiasi tingkat Nasional dan Internasional. 

 Pin Emas disematkan oleh Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan di lapangan KS. Tubun Mapolda Sumut, Senin(2/12/2024). 

 "Saya bangga dan berterimakasih kepada personil yang berprestasi,"ujarnya. 

  Pemberian penghargaan ini menjadi suatu hal penting untuk mengingatkan seluruh jajaran Polri bahwa tugas kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup aksi kemanusiaan yang membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

  Kompol Pandu bukan sekali ini saja mendapatkan penghargaan, Perwira lulusan Akpol 2010 ini juga pernah menembus dunia karena prestasi yaitu Penghargaan diberikan oleh International Law Enforcement Academy (ILEA) pada acara ILEA Day Award 2023 di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 24-26 April 2023. 

 Pemberian penghargaan dihadiri oleh finalis dari berbagai negara yang terpilih melalui seleksi dan tahapan pemilihan nominasi.

Acara mencakup upacara penghargaan, acara alumni global, dan para penerima penghargaan diberikan kesempatan luar biasa yaitu-study tour- dan pelatihan singkat di beberapa lembaga penegakkan hukum di Washington DC, Amerika Serikat. 

 "Terimakasih kepada Bapak Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan Bapak Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan. Semoga penghargaan ini menjadi amanah kami untuk bekerja lebih baik bagi negara,"ujar Kompol Pandu. 

 Personil lainnya yang mendapat penghargaan dari Kapolda Sumut yaitu Kompol Selvin Triansih,SIK,MH, Briptu Johannes Abdi Negoro Sibarani, Brigpol Muhammad Haris Fadilah Batubara, Bripda Otniel Melious Santosa, Bharada Tommy Raimundus Lumbanraja, dan Bharada Rendika Tri Agung Lubis atas aksi kemanusiaan menyelamatkan korban banjir di wilayah Sumatera Utara. (Gib/R/Tim)

Share:

Baca Lagi

KPU Banyuasin Gelar Rapat Persiapan Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

 

Banyuasin ReformasiRI.com -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin mengadakan rapat penting dalam rangka persiapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tingkat kabupaten, Senin (02/12/24).

Rapat ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis dan koordinasi seluruh pihak terkait agar pelaksanaan rekapitulasi suara berjalan lancar, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam rapat tersebut, seluruh anggota KPU Banyuasin bersama para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), serta unsur Forkopimda hadir untuk memberikan masukan strategis demi suksesnya tahapan ini.

Seluruh peserta rapat terlihat antusias berdiskusi, terutama dalam membahas mekanisme pengamanan data hasil penghitungan suara dan pengelolaan logistik pemilu. Tidak hanya itu, simulasi teknis terkait rekapitulasi juga dilakukan untuk meminimalisir kesalahan selama pelaksanaan.

Melalui rapat persiapan ini, KPU Banyuasin berharap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten sendiri dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak terkait.

KPU Banyuasin terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal setiap tahapan Pemilu 2024 guna memastikan hasil pemilu yang jujur dan adil. (Dy)

Share:

Baca Lagi

Kadinsos Fasilitiasi Permintaan Maaf Ketua IPSM Kabupaten Bogor, Aktifis LCKI: Itu Jiwa Pemimpin

Kadinsos Fasilitiasi Permintaan Maaf Ketua IPSM Kabupaten Bogor, Aktifis LCKI: Itu Jiwa Pemimpin

BOGOR, ReformasiRI.com - Viralnya aksi unjuk rasa para kewartawanan di Dinas Sosial Kabupaten Bogor mendapatkan kritikan serta apresiasi dari seorang aktifis sekaligus Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) atau Indonesia Crime Prevention Foundation DKI Jakarta, Erwin Ramali.

Erwin menyebut aksi unras yang dilakukan para organisasi kewartawanan, media dan para wartawan merupakan bentuk dukungan yang memiliki nilai plus minus. Dia melihat aksi intelektual itu merupakan cermin bagian dari demokrasi. 

"Aksi intelektual yang dilakukan kawan-kawan jurnalis dan dari berbagai kelembagaan kewartawanan pada hari Kamis (28/11/2024) jelas mengandung nilai-nilai luhur. Mereka menyuarakan soal adanya pelecehan terhadap profesinya oleh ketua IPSM Kabupaten Bogor. "Ucap Erwin ketika diminta tanggapannya oleh wartawan, Minggu (01/12/2024).

Dalam konteks itu, Erwin juga mengapresiasi sikap gentlemen Farid Ma'ruf sebagai seorang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor dengan penuh tanggung jawab langsung menemui peserta aksi dan menyampaikan permintaan maaf atas nama Supiah ketua IPSM, serta atas nama pribadi dan Dinas Sosial Kabupaten Bogor umumnya perihal peristiwa yang terjadi.

"Penyampaian maaf dari orang nomor 1 di Dinsos Kabupaten Bogor itu patut diacungkan jempol karena memiliki jiwa legowo, berani dan bertanggung jawab. Kami bisa katakan itu merupakan sikap seorang pemimpin yang gentlemen. "Ulasnya.

Sebelumnya ada 25 organisasi kewartawanan Nasional maupun kedaerahan, serta para awak media menggelar aksi intelektual di Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Kamis (28/11/2024).

Dalam orasinya, kordinator aksi, Harun menyebut bahwa persoalan itu merupakan imbas dari celoteh ketua IPSM Kabupaten Bogor soal media abal-abal dimedia sosial facebook. 

"Disini kami berkumpul bersama-sama dan sedikitnya ada 25 organisasi kewartawanan, serta para awak media sebagai bentuk keprihatinan Profesi dan solidaritas intelektual atas tercemarnya profesi kami yang disebut media abal-abal oleh ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Bogor. "Kata Harun.

Aksi yang berjalan tertib langsung disambut baik, bahkan Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Bogor, Supiah, menyatakan secara terbuka permintaan maafnya kehadapan peserta aksi di depan gerbang Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor.

Supiah meminta maaf atas pernyataannya yang menjadi viral beberapa hari lalu, sehingga muncul persepsi negatif dan ketersinggungan kawan-kawan media.

"Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman wartawan atas ucapan saya di Facebook. Perkataan saya itu tidak benar-benar dari pikiran maupun hati saya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi saya ke depan dan kami siap bermitra dengan wartawan, "ungkapnya di tengah-tengah peserta aksi.

Selain itu, Supiah juga mengatakan dengan sesungguhnya tidak akan mengulangi hal yang sama dan akan lebih berhati-hati menggunakan sosial media, terutama dengan kawan-kawan media.

Permintaan maaf Supiah tersebut tak lepas dari fasilitasi yang dilakukan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'rup. Di mana IPSM merupakan mitra strategis Dinsos dalam menjalankan program-programnya di lapangan selama ini, seperti juga kader PKH, TKSK, LK3, maupun LK2S, salah satunya program Bimtek ke Bali dengan menggunakan anggaran TA 2023.

"Sebanyak 133 orang unsur relawan Dinsos seperti TKSK, PSM, Pendamping PKH, LK3 dan LK2S yang mengikuti bimtek psikososial pasca Bencana Bali sudah dianggarkan sejak tahun 2023 dan perannya sangat strategis. 

"Saya juga sudah melakukan teguran kepada Ketua IPSM atas ucapannya,kedepan tidak ada lagi sesama profesi saling merendahkan, menghujat, karena semua profesi itu punya tujuan yang mulia. "Jelas Farid Ma'rup saat berorasi di hadapan ratusan peserta aksi.

Bahkan, mantan aktivis Kabupaten Bogor ini juga mempersilakan sekitar 10-an peserta aksi yang merupakan penanggung jawab, korlap, serta para perwakilan aksi untuk duduk satu meja di ruangannya dalam upaya mediasi. 

Dalam aksi ini kawan-kawan ketua organisasi dan rekan-rekan media serta wartawan juga menyampaikan hal yang sama, serta mengapresiasi kepada Kadinsos yang sudah memfasilitasi peserta aksi. 

"Dalam hal ini kami juga sudah memaafkan atas peristiwa yang terjadi, kerinduan kawan-kawan akan terobati jika Supiah mengucapkan permintaan maafnya langsung dihadapan kawan-kawan. Bahkan kita semua juga diterima dengan baik oleh Kadinsos yang ikut hadir dan mau menemui serta berdialog dengan kawan-kawan peserta aksi Damai intelektual ini. "Beber Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan yang merupakan penanggungjawab aksi.

Opan berharap kedepannya Pemda Bogor terkhusus Dinsos dapat lebih menjaga sinergitas terhadap rekan-rekan jurnalis, sehingga kedepannya dapat membangun komunikasi dua (2) arah yang lebih baik sebagai penunjang program-program kerja Dinsos.

"Perlu yang harus dicatat bahwa Jurnalis merupakan pilar keempat demokrasi yang berfungsi sebagai kontrol publik, tata kelola pemerintah. Disinilah yang kami tekankan, sebagai pengawasan publik serta kontrol dalam mengkritisi adalah bentuk kepedulian kami untuk Pemerintah. Sehingga program-program yang dijalankannya lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. "Pungkasnya.(red)

Rilis Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe

Share:

Baca Lagi