Jasa, Anggota DPRD Banyuasin Fraksi PDI Perjuangan, Serap Aspirasi Warga di Talang Kelapa



Jasa, Anggota DPRD Banyuasin Fraksi PDI Perjuangan, Serap Aspirasi Warga di Talang Kelapa

Banyuasin, ReformasiRI.com – Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Fraksi PDI Perjuangan, Jasa, melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kecamatan Talang Kelapa pada Jumat (06/12/2024). Dalam reses ini, Jasa mendengarkan langsung berbagai aspirasi masyarakat yang mencakup kebutuhan infrastruktur, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi lokal.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah usulan mengemuka, di antaranya perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan fasilitas pendidikan, serta dukungan terhadap petani dan peternak di wilayah tersebut.

Komitmen Menyampaikan Aspirasi Warga
Jasa menegaskan pentingnya reses sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan bahwa setiap aspirasi yang diterima akan menjadi prioritas untuk dibahas di tingkat legislatif.
“Kami hadir untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Semua masukan ini akan kami perjuangkan agar bisa diwujudkan, baik melalui kebijakan daerah maupun kerja sama dengan pemerintah provinsi,” ujar Jasa.

Ia juga menyampaikan bahwa fokusnya adalah memastikan pembangunan di Kecamatan Talang Kelapa berjalan secara merata, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program-program yang ada.

Sorotan pada Infrastruktur dan Pendidikan
Salah satu perhatian utama dalam reses ini adalah kondisi infrastruktur di Kecamatan Talang Kelapa. Warga mengeluhkan jalan yang rusak parah, yang menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi. Selain itu, warga juga meminta peningkatan fasilitas pendidikan, seperti pembangunan sekolah dan penyediaan sarana belajar yang lebih memadai.

Jasa menjelaskan bahwa sektor pendidikan akan menjadi perhatian khususnya, mengingat pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kami ingin memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak, karena pendidikan adalah investasi masa depan,” tambahnya.

Mendorong Pembangunan yang Merata
Selain infrastruktur dan pendidikan, Jasa juga berkomitmen mendukung pengembangan sektor pertanian dan peternakan yang menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak warga Talang Kelapa. Ia menekankan bahwa dukungan terhadap petani dan peternak tidak hanya akan meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah.

Reses ini menjadi bukti nyata bahwa Jasa sebagai wakil rakyat terus berupaya mendekatkan diri dengan masyarakat dan menjalankan tanggung jawabnya. “Kami tidak hanya mendengar, tetapi juga berjuang agar setiap aspirasi ini dapat diwujudkan demi kemajuan bersama,” pungkasnya.

Masyarakat pun berharap, melalui perhatian dan kerja keras Jasa, berbagai persoalan yang mereka hadapi dapat segera teratasi, membawa perubahan nyata di Kecamatan Talang Kelapa. (Dy/adv)


Share:

Ahmad Zarkasih Gelar Reses di Dapil 5: Serap Aspirasi Masyarakat untuk Percepatan Pembangunan



Ahmad Zarkasih Gelar Reses di Dapil 5: Serap Aspirasi Masyarakat untuk Percepatan Pembangunan

Banyuasin, ReformasiRI.com – Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Zarkasih, SH, MH, melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 pada Jumat (6/12). Kunjungan ini berlangsung di beberapa desa, yaitu Desa Sungai Duo dan Tanjung Merdu di Kecamatan Rambutan, serta Desa Tirta Makmur dan Desa Tirta Mulya di Kecamatan Air Kumbang.

Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan aspirasi langsung kepada wakil rakyat mereka. Di antara usulan yang mencuat adalah normalisasi sungai, pembangunan jembatan, fasilitas air bersih, rumah tahfiz, TPA, gedung sekolah dasar, rumah ibadah, dan peningkatan infrastruktur lainnya.

Komitmen untuk Aspirasi Warga
Ahmad Zarkasih menegaskan bahwa reses merupakan momen strategis untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. “Kegiatan ini kami laksanakan agar aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik. Semua saran dan masukan yang disampaikan akan kami bawa ke tingkat kabupaten untuk diperjuangkan,” ujar Zarkasih.

Ia juga berkomitmen untuk bersinergi dengan anggota DPRD tingkat provinsi guna merealisasikan program-program pembangunan yang dibutuhkan warga. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan dari empat desa tersebut akan diupayakan terealisasi pada tahun 2025–2026.

Fokus pada Infrastruktur dan Pendidikan
Dalam dialog dengan masyarakat, isu pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama. Warga mengeluhkan kebutuhan mendesak seperti normalisasi sungai untuk mencegah banjir dan pembangunan fasilitas air bersih. Selain itu, sektor pendidikan dan keagamaan juga mendapat sorotan melalui usulan pembangunan gedung sekolah dasar, rumah tahfiz, dan tempat ibadah.

Ahmad Zarkasih menyampaikan bahwa ini bukan kali pertama ia turun langsung ke masyarakat. Sebelumnya, ia telah mengunjungi Desa Tirta Makmur dan Desa Tirta Mulya dalam rangkaian kegiatan reses di Dapil 5.

Jembatan Antara Masyarakat dan Pemerintah
Melalui reses ini, Ahmad Zarkasih berharap dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas hidup warga Banyuasin. “Kami ingin memastikan bahwa semua aspirasi ini tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan,” tambahnya.

Kegiatan reses seperti ini menjadi bukti nyata bahwa anggota DPRD terus berupaya mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menjalankan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Masyarakat pun berharap hasil dari reses ini mampu membawa perubahan signifikan bagi kehidupan mereka. (Dy/Adv)


Share:

Saksi Paslon 02 "SELFI" Walk Out dari Rapat Pleno PPK di Banyuasin, Proses Tetap Berjalan Lancar

Saksi Paslon 02 "SELFI" Walk Out dari Rapat Pleno PPK di Banyuasin, Proses Tetap Berjalan Lancar

Banyuasin – Saksi dari pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 02, H. Slamet dan Alfi N. Rustam (SELFI), memutuskan untuk walk out dari Rapat Pleno Terbuka penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berlangsung di seluruh kecamatan.

Aksi walk out tersebut tidak dipicu oleh keributan atau konflik, melainkan didasari oleh perintah resmi yang tertuang dalam Surat Edaran Instruksi Nomor 043/Instruksi/SELFI/XI/2024. Surat tersebut, yang ditandatangani oleh Paslon 02, menginstruksikan seluruh saksi kecamatan untuk meninggalkan rapat pleno.

Ketua KPU Banyuasin, Aang Midharta, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan hak setiap Paslon, terutama jika didukung oleh instruksi resmi. "Itu adalah hak mereka, dan kami menghormati keputusan tersebut. KPU Banyuasin tetap berkomitmen bekerja profesional sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara," ujarnya.

Meski saksi Paslon 02 meninggalkan rapat, Aang memastikan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya proses rekapitulasi. “KPU, Bawaslu, aparat keamanan, serta seluruh pihak terkait tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Kami pastikan proses ini berlangsung transparan, jujur, dan adil,” tambahnya.

Pilkada Banyuasin 2024 Aman dan Kondusif

Pilkada Banyuasin 2024 dinilai sukses, aman, dan kondusif berkat kerja sama yang baik antara KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan semua pihak terkait. Ketua KPU Banyuasin mengapresiasi kedewasaan masyarakat dalam menghadapi dinamika demokrasi yang terjadi pasca-Pilkada.

"Kita patut bersyukur atas tingginya kedewasaan masyarakat Banyuasin dalam menyikapi proses ini. Ini adalah bukti nyata bahwa demokrasi di Banyuasin telah tumbuh semakin matang," tutup Aang.

Dinamika politik pasca-Pilkada di Banyuasin kini menjadi sorotan, namun semua pihak optimistis bahwa tahapan berikutnya akan terus berjalan lancar demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Tim ReformasiRI.Com


Share:

Jelang Nataru, Bhabinkamtibmas Polsek Rambutan Minta Masyarakat Jaga Kamtibmas

Jelang Nataru, Bhabinkamtibmas Polsek Rambutan Minta Masyarakat Jaga Kamtibmas
BANYUASIN - Bhabinkamtibmas Polsek Rambutan Polres Banyuasin, Aipda Fkomsija, melaksanakan giat sambang dan silaturahmi dengan masyarakat di desa binaannya yakni Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Kamis (5/12) pukul 12.00 WIB.* 

Dalam giat tersebut, Aipda Fkomsija, menyambangi dan bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh di Desa Gelebak Dalam, yakni Tokoh Agama Ustadz Syarifudin, Tokoh Adat H Ajis, Tokoh Masyarakat Hendri Sani, Kades Gelebak Dalam Kurniawan beserta Masyarakat Desa Gelebak Dalam.

Saat melaksanakan sambang dan silaturahmi dengan sejumlah tokoh, Aipda Fkomsija menghimbau dan mengajak bersama - sama menjaga kerukunan antar sesama masyarakat dan toleransi antar umat beragama.
"Mari - mari kita sama - sama menjaga Kamtibmas menjelang Natal dan tahun baru (Nataru) 2025 dalam wilayah Kecamatan Rambutan Khususnya di Desa Gelebak Dalam," ungkap Aipda Fkomsija kepada sejumlah tokoh Desa Gelebak Dalam. 

Terkait hal ini, Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo SH SIK MIK, melalui Kapolsek Rambutan AKP Mudjiono, telah menghimbau seluruh masyarakat di Wilayah Kecamatan Rambutan untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing, menjelang Nataru 2024. Selain itu, ikut aktif melaporkan adanya pelanggaran hukum disekitar. 

Kapolsek Rambutan AKP Mudjiono menekankan, pentingnya kerjasama antara masyarakat dan kepolisian untuk menciptakan suasana yang aman dan damai jelang Nataru. "Jelang Nataru kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Rambutan untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan," imbaunya.

Diingatkannya juga terkait balap liar dan penggunaan knalpot brong/racing tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga dapat mengancam nyawa pengguna jalan lainnya. "Kami akan intensifkan patroli dan tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut," ungkapnya.

Orang nomor satu di jajaran Polsek Rambutan ini juga menyoroti bahaya penggunaan petasan dan kembang api yang tidak terkontrol. Karena hal Itu menurutnya tidak hanya dapat mengganggu ketenangan masyarakat, tetapi juga bisa menimbulkan kecelakaan dan bahaya kebakaran. 

"Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama menghindari penggunaan petasan dan kembang api secara sembarangan.
Dan kami akan melakukan patroli rutin di titik-titik rawan serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar aturan," ujarnya 

Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika mengetahui adanya kegiatan yang melanggar hukum atau mengancam keamanan. Himbauan ini diharapkan, dapat mengajak seluruh warga Rambutan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman jelang Nataru.



Share:

Lanal Palembang Gelar Upacara Hari Armada RI 2024

Palembang, - Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang melaksanakan Upacara Hari Ulang Tahun Armada RI ke-79 di Lapangan Apel Markas Komando (Mako) Lanal Palembang, Kamis (5/12/2024).
Bertema "Dengan semangat Jalasveva Jayamahe Koarmada RI Siap Mempersatukan Kekuatan Laut Nusantara Untuk Mewujudkan Nusantara Baru Indonesia Maju" upacara dipimpin langsung Komandan Lanal (Danlanal) Palembang, Kolonel Laut (P) Faisal, M.Tr.Hanla.,M.M.,CRMP.

Oleh karenanya, upacara juga melibatkan personel dari unsur maritim dan FKPD Provinsi Sumsel dan Kota Palembang. Hal ini menunjukan komunikasi dan koordinasi diantara instansi telah terjalin dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, Danlanal Palembang selaku Inspektur Upacara menyampaikan amanat Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla.

"Keberadaan armada yang handal bukan hanya simbol kekuatan namun hal ini menunjukkan komitmen TNI AL dalam melaksanakan peran diplomasi guna mewujudkan perdamaian dunia," ujarnya.

Danlanal menambahkan, Upacara tersebut tidak sekadar peringatan tahunan tetapi menjadi bahan evaluasi serta intropeksi untuk seluruh prajurit.

"Upacara peringatan ini merupakan wujud intropeksi dan evaluasi bagi jajaran armada RI atas pelaksanaan tugas yang diemban," tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan syukuran serta memberikan penghargaan kepada prajurit yang akan memasuki purnabhakti di _Lounge_ Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Mako Lanal Palembang.

(Cha)
Share:

17 Kegiatan BBWSS VIII Diduga Fiktif, Ketua DPD LSM KPK Nusantara Dodo Arman Laporkan Ke Polda Sumsel

Palembang , ReformasiRI.com _ Penggiat anti korupsi juga sebagai Ketua DPD LSM Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK N) Sumatera Selatan (Sumsel) Dodo Arman melaporkan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS VIII).
Laporan terkait tindak lanjut 17 paket kegiatan BBWSS VIII di beberapa daerah di Sumsel yang diduga fiktif.

Menurut Dodo Arman, Berdasarkan laporan dari beberapa karyawan BBWSS VIII yang mengatakan, bahwa adanya beberapa item kegiatan swakelola yang diduga fiktif atau tidak ada pelaksanaan pengerjaannya.

Dodo Arman menjelaskan, setelah menerima laporan tersebut, tim invetigas dari DPD LSM KPK N Provinsi Sumsel melakukan penelusuran.

"Kami menemukan indikasi beberapa paket pekerjaan di ruang lingkup BBWSS VIII Tahun Anggaran 2024 tidak dilaksanakan atau diduga fiktif," ujar Dodo Arman, Rabu (04/12/2024).

Dodo Arman juga menjelaskan, dari hasil wawancara dengan penduduk di sekitar lokasi masing-masing paket pekerjaan bahwa, mereka tidak mengetahui adanya kegiatan yang dimaksud. Oleh karena itu, pihaknya menduga adanya indikasi kesengajaan atau mufakat jahat antara oknum penyedia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pimpinan BBWSS VIII yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun 17 Paket kegiatan yang dilaporkan karena diduga fiktif tersebut yaitu :

1. Operasi Rutin D.I.R. Telang | Kabupaten Banyuasin, Sumsel, Kabupaten Banyuasin 515.49 km 18676 hektar; F, S, SYC Rp.1.273.587.000

2. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder dan Sub Sekunder D.I.R. Telang | Kabupaten Banyuasin Sumsel, Kabupaten Banyuasin, 30,80 Km 2048 Hektar; F, S, SYC Rp.4.354.105.000

3. Pemeliharaan Rutin Sal. Sekunder dan Sub Sekunder D.I.R. Telang | Kabupaten Banyuasin, Sumsel, Kabupaten Banyuasin, 340,59 Km 10496 Hektar F, S, SYC Rp.4.410.394.000

4. Operasi Rutin D.I.R. Air Saleh Kabupaten Banyuasin, Sumsel | Kabupaten Banyuasin, 979.17 km:17011 Hektar, F, S, SYC Rp.1.608.100.000

5. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder dan Sub Sekunder D.I.R. Air Saleh Kabupaten Banyuasin, Sumsel | Kabupaten Banyuasin, 19.25 Km 1280 Hektar, F, S, SYC Rp3.912.604.000

6. Pemeliharaan Rutin Sal. Sekunder dan Sub Sekunder D.I.R. Air Saleh Kabupaten Banyuasin, Sumsel | Kabupaten Banyuasin, Rp.3.912.604.000

7. Operasi Rutin D.I.R.Delta Air Sugihan kiri Kabupaten Banyuasin, Sumsel | Kabupaten Banyuasin, 1081.86 Km, 34690 Hektar, F, S, SYC Rp.3.328.972.000

8. Operasi Rutin D.I.R. Delta Air Sugihan Kanan Kabupaten Ogan Komering llir, Sumsel | Kabupaten Ogan Komering Ilir, 474.24 Km; 20.885 Hektar; F, S, SYC Rp.1.264.723.000

9. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder dan Sub. Sekunder D.I.R. Delta Air Sugihan Kiri Kabupaten Banyuasin, Sumsel | Kabupaten Banyuasin, 38.50 Km, 2560 Hektar, F, S, SYC Rp.5.244.373.000

10. Pemeliharaan Berkala Saluran Sekunder dan Sub Sekunder D.I.R. Delta Air Sugihan Kanan Kabupaten Ogan Komering Ilir; Sumsel | Kabupaten Ogan Komering Ilir, 19.25 Km, 1280 Hektare, F, S, SYC Rp.2.595.716.000

11. Pemeliharaan Rutin Sal Sekunder dan Sub Sekunder D.I.R. Delta Air Sugihan kiri, Kabupaten Banyuasin, Sumsel | Kabupaten Banyuasin, 549,64 km; 11776 Hektar; F, S, SYC Rp.5.321.700.000

12. Pemeliharaan Rutin Sal. Sekunder dan Sub Sekunder D.I.R. Delta Air Sugihan Kanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel | Kabupaten Ogan Komering Ilir; 300, 58 Km, Rp.1.758.138.000

13. Operasi Rutin Bendung D.I.Lintang Kiri; Sumsel | Kabupaten Empat Lawang 1Unit, 1 Unit F, S, SYC Rp.72.000.000

14. Pemeliharaan Rutin Bendung D.I.Lintang Kiri, Sumsel, Kabupaten Empat Lawang, 1 Unit, 1 Unit F, S, SYC Rp.99.000.000

15. Operasi Rutin Jaringan lrigasi D.I.Lintang Kiri, Sumsel | Kabupaten Empat Lawang 27.09 Km, 3038 Hektar, F, S, SYC Rp.372.500.000

16. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi D.I.Lintang Kiri; Sumsel, Kabupaten Empat Lawang, 27.09 Km, 3038 Hektar, F, S, SYC Rp.497.199.000

17. Operasi RutinD.I.R. Karang Agung Hilir, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, tersebar, 195.21 Km; 6350 Hektar; F, S, SYC Rp.1.357.174.000

Adapun total semua kerugian dugaan kegiatan fiktif tersebut sebesar Rp.41.382.889.000

"Saya berharap Polda Sumsel segera menanggapi apa yang saya laporkan dan secepatnya mengambil langkah hukum sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Polri.
Selain itu, Polri harus bersikap tegas dalam memberantas praktik korupsi karena pemberantasan korupsi merupakan salah satu program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," pungkasnya.

(Cha)
Share:

BBWSS VIII Dilaporkan Ke Kejati Sumsel, Diduga Pengerjaan Sungai Lambidaro Terdapat Unsur Korupsi

Palembang , ReformasiRI.com _ Dian HS Ketua LSM Pemerhati Situasi Terkini (PST) membuat Laporan dan Pengaduan (Lapdu) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) di Jl. H. Gubernur Bastari, Kecamatan Jakabaring.
Adapun yang di laporkan tersebut terkait penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang mengarah pada dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2023 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) VIII.

Dian menjelaskan, LSM PST merupakan organisasi pemuda yang peduli akan pemerintahan pusat maupun daerah, dimana tugasnya adalah sebagai agent of change, kontrol sosial, dan organisasi peduli akan isu-isu sosial termasuk adanya dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Sumsel.

"Kami Lembaga PST selalu ikut andil dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan peduli akan tata kelola pemerintahan yang demokratis," kata Dian pada awak media, Kamis (05/12/2024).

Adapun kegiatan yang di laporkan melalui Lapdu tersebut yaitu,

- Nama tender : Proyek pengendalian banjir serta peningkatan perkuatan pengendalian banjir dan peningkatan perkuatan tebing sungai sekanak dan sungai Lambidaro Hulu Kota Palembang tahap III.

- Jenis pengadaan : Pekerjaan Konstruksi.

- K/L/PD Instansi lainnya : Kota Palembang.

- Satuan Kerja (Satker) : Kementerian PUPR.

- Sumber Dana : APBN 2023.

- Pagu : Rp.12.078.995.000.

- HPS : Rp.-

- Harga Negoisasi : Rp.-

- Nama Pemenang : PT. Cahaya Andalas Murni.

Masih kata Dian HS, berdasarkan informasi serta hasil penelitian team badan kajian dan penelitian Lembaga PST dilapangan, pada pekerjaan yang menggunakan keuangan negara tersebut diduga tidak maksimal, hal ini disebabkan pada beberapa point penting dalam pekerjaan tersebut diduga tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, seperti : 

1. Tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tidak berpedoman dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2. Tidak mengacu pada Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang telah ditetapkan dan adanya dugaan indikasi pengurangan volume galian dan pengangkutan tanah galian tidak sesuai realisasi dilapangan.

"Kami menduga proyek pengendalian banjir dan peningkatan perkuatan tebing sungai Sekanak Lambidaro Hulu kota Palembang tahap III dengan anggaran sebesar 12.078.995.000 tersebut di duga merugikan negara yang sangat signifikan," imbuhnya. 

Dian juga menjelaskan, terlihat dari poto lokasi di lapangan hanya menggunakan alat berat saja, bahkan lumpur yang di keruk tersebut di angkut menggunakan dump truk dan diduga di jual kembali.

"Saya akan melayangkan surat ke kementerian PUPR untuk mengevaluasi kinerja Satker BBWSS VIII serta PPK yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut untuk segera di evaluasi," pungkasnya.


(Cha)
Share:

KAI Divre III Palembang Tingkatkan Akses Layanan Kesehatan Melalui Klinik Mediska Untuk Pegawai dan Masyarakat Umum

Palembang, ReformasiRI.com _ PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang memiliki layanan klinik kesehatan yang tidak hanya melayani pekerja KAI, namun juga melayani masyarakat umum maupun pasien BPJS. Klinik ini menyediakan berbagai layanan kesehatan yang terdiri dari pemeriksaan dokter umum, dokter gigi, serta layanan farmasi.
Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti mengatakan bahwa di Divre III Palembang memiliki 4 klinik Kesehatan, diantaranya :

1. Klinik Mediska Palembang 
Alamat di Jalan Kartini No. 11, Kel. Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang

2. Klinik Mediska Prabumulih 
Alamat Jalan Stasiun Prabumulih, Kel. Pasar 1 Prabumulih, Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih

3. Klinik Mediska Muara Enim 
Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Pasar 1 Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim

4. Klinik Mediska Lahat 
Alamat Jalan Inspektur Yazid, Komplek Balai Yasa Lahat, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat

"Jam operasional Klinik Mediska yakni Senin s/d Sabtu mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB, kecuali di Klinik Mediska Palembang hingga pukul 19.00 WIB," terangnya. 

Pada periode Januari - November 2024, telah melayani 44.577 pasien, yang terdiri dari 7.683 pasien BPJS, 260 pasien umum, 36.634 pasien keluarga dan pekerja. Klinik Mediska di Divre III Palembang memiliki 5 dokter umum, 4 dokter gigi, dan layanan farmasi.

Dijelaskannya, Klinik Mediska di Divre III Palembang telah mendapatkan akreditasi Paripurna dari Kementerian Kesehatan. Selain itu, Klinik Mediska juga melayani program pemerintah diantaranya seperti pengelolaan penyakit TBC. 

KAI Divre III Palembang berharap dengan hadirnya layanan kesehatan milik KAI di wilayah operasionalnya, bisa membantu para pelanggan maupun masyarakat di sekitar, ketika membutuhkan akses layanan Kesehatan dengan standar kualitas yang terverifikasi sesuai syarat.

Salam
Manager Humas KAI Divre III Palembang,
Aida Suryanti.

(Cha)
Share:

Berita Populer