Kades Kemang Bejalu Salurkan BLT untuk Warga, Bentuk Komitmen Pemerintah Desa

Kades Kemang Bejalu Salurkan BLT untuk Warga, Bentuk Komitmen Pemerintah Desa

Banyuasin, ReformasiRI.com – Kepala Desa Kemang Bejalu, Budi Utomo, menunjukkan komitmennya dalam membantu warga dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2024. Acara pembagian BLT DD ini berlangsung di balai desa setempat dengan antusiasme warga yang tinggi. Selasa(10/12/2024) 

Dalam sambutannya, Budi Utomo mengatakan, “BLT ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar. Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meringankan beban ekonomi warga.”

Sebanyak 23 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kemang Bejalu tercatat sebagai penerima bantuan. Dana tersebut merupakan bagian dari alokasi anggaran dana desa yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu sesuai arahan pemerintah pusat.

M Boya, salah satu penerima manfaat, mengungkapkan rasa syukurnya. “Terima kasih kepada pemerintah desa, khususnya Pak Kades Budi Utomo, yang telah menyalurkan BLT ini. Bantuan ini sangat berarti untuk kami, terutama menjelang akhir tahun di mana kebutuhan meningkat.”

Kegiatan penyaluran BLT ini juga berjalan lancar dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa memastikan setiap penerima mendapatkan haknya sesuai data yang telah diverifikasi sebelumnya.

Dengan keberhasilan pembagian BLT ini, Budi Utomo berharap Desa Kemang Bejalu bisa terus bergerak maju, dan warganya semakin sejahtera. “Kebersamaan adalah kunci kemajuan desa. Kami akan terus berupaya agar program-program seperti ini bisa memberikan dampak nyata,” tutupnya.

Reporter: Tim ReformasiRI

Editor: HarryDay

Share:

Baca Lagi

Ratusan Masyarakat Kota Palembang, Antusias Ikuti Bakti Sosial Dan Bakti Kesehatan Lanal Palembang

Palembang _ Dalam rangka Hari Armada Republik Indonesia (RI) Tahun 2024, Pangkalan TNI AL (Lanal) Palembang menggelar kegiatan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial di Venu Dayung & Kano Regatta, Jakabaring Sport City, Kota Palembang, Selasa(10/12/2024).

Bertema “Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe Koarmada RI Siap Mempersatukan Kekuatan Laut Nusantara Untuk Mewujudkan Nusantara Baru Indonesia Maju”, Kegiatan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial ini diikuti oleh seluruh personel Lanal Palembang, Instansi Pemerintah dan Masyarakat Kota Palembang.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Komandan Lanal Palembang Kolonel Laut (P) Faisal, M.Tr.Hanla, M.M. , CRMP didampingi Ketua Jalasenastri Cabang 5 Korcab III DJA I Ny. Rina Faisal. 

Adapun Bakti Kesehatan berupa Donor Darah, Khitanan masal, dan Pemeriksaan kesehatan. Sedangkan Bakti Sosial diantaranya kegiatan pembagian Sembako kepada masyarakat serta makan sehat dan bergizi kepada Pelajar.

Dengan adanya kegiatan Bakti Sosial Dan Bakti Kesehatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara prajurit TNI AL dan masyarakat sekitar. 

Kegiatan ini dapat berjalan dan terlaksana dengan baik dengan adanya dukungan dari instansi Pemerintah diantaranya adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Palembang.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Lanal Palembang Evakuasi Korban Banjir, dalam Kegiatan Resistensi Bencana TNI Angkatan Laut TA 2024

Palembang _ Pangkalan TNI AL (Lanal) Palembang melaksanakan Kegiatan Resistensi Bencana TNI AL berupa Latihan Penanggulangan Bencana (Gulben) Banjir di Venue Dayung Komplek Jakabaring Sport City Kota Palembang, Selasa (10/12/2024).

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Bakti TNI AL dalam membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana dan membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika mengalami keadaaan darurat akibat bencana. Oleh karenanya tema kegiatan ini adalah: 

“ Melalui kegiatan Resistensi Bencana TNI AL, memberikan wujud kepedulian TNI AL terhadap masyarakat di daerah dalam rangka untuk membantu pemulihan wilayah bencana guna mempercepat pembangunan yang dapat menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Tentunya kita semua tidak berharap adanya bencana di tempat kita. 

Namun demikian kemampuan, ketrampilan dan kesiapsiagaan kita terhadap keadaan situasi darurat ketika bencana tiba, harus tetap terpelihara, terjaga dan perlu ditingkatkan. 

Dalam hal penanggulangan bencana, tidak dapat dilaksanakan sendiri. Perlu adanya kerjasama yang baik antara instansi terkait.

Komandan Lanal (Danlanal) Palembang, Kolonel Laut (P) Faisal, M.Tr. Hanla., M.M., CRMP, menekankan pentingnya kesiapan saat menghadapi potensi bencana, mengingat posisi geografis Indonesia yang rawan bencana. 

Terutama di wilayah Kota Palembang dan Provinsi Sumsel pada umumnya di penghujung tahun memiliki potensi kerawanan adanya bahaya banjir.

"Latihan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan kita dan memperkuat sinergitas serta koordinasi antar instansi terkait dalam mengadapi situasi darurat bencana banjir dan melindungi masyarakat dari dampaknya," ujarnya.

Danlanal manambahkan bahwa Latihan ini menjadi sarana bagi prajurit untuk menerapkan ilmu yang didapat, menjalin komunikasi dan koordinasi serta menyatukan pola pikir dan pola tindak antar instansi yang ada, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik dalam penanggulangan bencana banjir jika sewaktu dibutuhkan nanti.

Latihan ini melibatkan personel Lanal Palembang, Kodim 0428 Palembang, Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH), Ditpolairud Polda Sumsel, Polresta Palembang, Basarnas Sumsel, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, Badan Krisis Kesehatan Dinkes Provinsi Sumsel, Dinas Sosial Kota Palembang, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Palang Merah Indonesia, Taruna Siaga Bencana (Tagana) kota Palembang, Santri Tanggap Bencana (Santana) Palembang, dan perwakilan para pelajar. Sejumlah peralatan SAR, termasuk perahu karet dan alat selam, turut diterjunkan dalam latihan.

(Cha/Herman)

Share:

Baca Lagi

Ketua GRANSI Sumsel, Supriyadi Laporkan Adanya Dugaan Korupsi Ke KPK, Mabes Polri Dan Kejagung

Jakarta, ReformasiRI.com _ Hari Anti Korupsi sedunia (Hakordia) yang jatuh pada tanggal 9 Desember dimanfaatkan oleh banyak orang khususnya mereka yang tergabung dalam pegiat anti korupsi di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan kepada lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK. 

Salah satu lembaga atau pegiat anti korupsi di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang seperti Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gransi) juga turut memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peringatan Harkordia di Jakarta.

Supriyadi selaku Ketua Gransi sesaat setelah di KPK mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya berangkat dari Kota Palembang menuju Jakarta bersama rekan-rekan sesama aktivis pegiat anti korupsi hadir ke KPK adalah sebagai bentuk dukungan dalam upaya Pemerintah memberantas korupsi di Indonesia, Senin (09/12/24).

"Dalam peringatan Harkodia ini kita nyatakan dukungan kepada KPK untuk segera mengungkap kasus-kasus besar khususnya di Provinsi Sumatera Selatan," jelas Supriyadi.

Supriyadi mengatakan bahwa Gransi Sumsel selaras dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam Pemberantasan korupsi karena korupsi adalah musuh bersama dan korupsi harus ditekan dan diberantas serta para pelakunya harus di hukum seberat-beratnya. 

"Dalam peringatan Hakordia ini kami dari Gransi Sumsel juga telah menyampaikan laporan pengaduan ke KPK terkait adanya dugaan indikasi korupsi di Sumatera Selatan," ujar Supriyadi.

Masih menurut Supriyadi, selain ke KPK, Gransi juga menyampaikan aspirasi di Mabes POLRI ,Untuk di Mabes Polri Gransi akan menyuarakan terkait ilegal DRILING yang ada di Sumatera Selatan terutama di Kabupaten Muba, Muara Enim dan Ogan Ilir. Meminta ketegasan Kapolri untuk mencopot Kapolda Sumsel yang baru pasalnya baru saja beberapa bulan menjabat sudah ada beberapa insiden kebakaran yang disebabkan ilegal DRILING dan Refinery.

"Dengan kejadian itu artinya Kapolda Sumsel tidak serius menangani tindak kejahatan yang merugikan Negara, merusak lingkungan dan bahkan memakan korban jiwa. Padahal pada jaman Kapolda sebelumnya Sumsel sangat ketat memberantas ilegal DRILING. Namun masa jabatan Kapolda saat ini seakan bisnis ilegal tersebut dibiarkan begitu saja, tidak ada teguran bagi Kapolres, Kapolsek yang didalam wilayah hukumnya ada kegiatan ilegal DRILING dan REFINERY," ungkap Supriyadi.

Untuk di Kejaksaan Agung, GRANSI juga menyampaikan aspirasi dan memberikan laporan pengaduan terhadap adanya dugaan indikasi korupsi di beberapa instansi Pemerintahan Provinsi dan Kota Palembang yang menurut penilaian kami terdapat dugaan yang merugikan keuangan Daerah.

Diantara Dinas tersebut adalah Dinas Pendidikan Sumsel, Dinas Pendidikan Kota Palembang dan Dinas PUPR Kota Palembang, Dinas Kesehatan Kota Palembang serta Dinas PERKIM Kota Palembang. Lalu ada Dinas Pendidikan Banyuasin dan Musi Banyuasin. Dinas Pendidikan DKI Jakarta serta Dinas PUPR dan KESRA Sumatera Utara, tutup Supriyadi.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Keren.!!! Ketua PSR Sumsel, Aan Pirang Laporkan Adanya Dugaan Korupsi Ke KPK

Jakarta, ReformasiRI.com _ Hari Anti Korupsi sedunia (Hakordia) yang jatuh pada tanggal 9 Desember dimanfaatkan oleh banyak orang khususnya mereka yang tergabung dalam barisan pegiat anti korupsi di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan kepada lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK. 

Salah satu lembaga atau pegiat anti korupsi di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang seperti Pembela Suara Rakyat atau PSR yang juga turut hadir dan memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peringatan Harkordia di Jakarta.

Aan Pirang selaku Ketua PSR sesaat setelah memberikan Laporan Pengaduan (Lapdu) ke KPK mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya berangkat dari Kota Palembang menuju Jakarta bersama rekan-rekan sesama aktivis pegiat anti korupsi hadir ke KPK adalah sebagai bentuk dukungan dalam upaya Pemerintah memberantas korupsi di Indonesia, Senin (09/12/24).

"Kita selaras dengan program Bapak Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Dalam peringatan Harkodia ini kita nyatakan dukungan kepada KPK untuk segera mengungkap kasus-kasus besar khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan di Kota Palembang," jelas Aan Pirang.

Aan Pirang juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo berjanji kepada rakyat Indonesia akan memburu para koruptor. Dan

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu Visi Presiden Prabowo dan ini harus didukung. Karena korupsi adalah hambatan utama untuk menuju kebangkitan dan kemajuan bangsa. Tindakan korupsi harus ditekan dan diberantas serta para pelakunya harus di hukum seberat-beratnya. 

"Kita dukung program Presiden Prabowo dan hari ini dalam Hakordia kami juga telah menyampaikan laporan pengaduan ke KPK terkait adanya dugaan indikasi korupsi di beberapa instansi di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang," ungkap Aan Pirang.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Hari Anti Korupsi, JAKOR Sampaikan Lapdu Ke KPK Terkait Kegiatan Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sumsel

Jakarta _ Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sedunia atau Harkodia yang jatuh pada tanggal 9 Desember, Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi (Jakor) Sumsel turut ikut kampanye dalam gerakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia serta menyampaikan Laporan Pengaduan/Lapdu terkait adanya dugaan indikasi korupsi di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan tahun anggaran 2024 pada Kegiatan di Satuan Kerja atau SATKER Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumsel.

Hal tersebut seperti yang disampaikan langsung oleh Fadrianto selaku ketua Jakor kepada wartawan menerangkan bahwa sesuai data temuan team investigasi serta informasi yang didapatkan tentang adanya Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan tahun anggaran 2024 

di Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumsel dalam Kegiatan

Preservasi Jalan Ruas Prabumulih- Beringin - Bts. Kab. Oku - Baturaja dengan anggaran sebesar Rp.10.538.555.000 sumber dana APBN 2024, Senin (09/12/24).

Fadrianto juga mengatakan, ada juga kegiatan seperti Preservasi Jembatan Khusus Dan Penataan Kawasan Sekitar Fo Sekip Ujung dengan aggaran sebesar Rp.32.110.975.000 Sumber dana APBN 2024.

"Kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Segera Memeriksa Dugaan KKN di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Selatan tahun 2023 dan 2024 khususnya pada kegiatan-kegiatan di Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumsel," ujar Fadrianto.

Masih menurut Fadrianto bahwa JAKOR dalam memperingati Hari Anti Korupsi sedunia ini mendesak dan meminta :

1. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk Memeriksa Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Terkait Dugaan KKN dalam Kegiatan Di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumsel dalam Kegiatan

Preservasi Jalan Ruas Prabumulih- Beringin - Bts. Kab. Oku - Baturaja dengan anggaran sebesar Rp.10.538.555.000 sumber dana APBN 2024.

Preservasi Jembatan Khusus Dan Penataan Kawasan Sekitar Fo Sekip Ujung dengan aggaran sebesar Rp.32.110.975.000 Sumber dana APBN 2024.

2. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Segera mengusut tuntas dugaan KKN pada Kegiatan Di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumsel dalam Kegiatan

Preservasi Jalan Ruas Prabumulih- Beringin - Bts. Kab. Oku - Baturaja dengan anggaran sebesar Rp.10.538.555.000 sumber dana APBN 2024.

Preservasi Jembatan Khusus Dan Penataan Kawasan Sekitar Fo Sekip Ujung dengan aggaran sebesar Rp.32.110.975.000 Sumber dana APBN 2024.

3. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Segera Memeriksa dan Memanggil PPK Kegiatan Preservasi Jalan Ruas Prabumulih- Beringin - Bts. Kab. Oku - Baturaja dengan anggaran sebesar Rp.10.538.555.000 sumber dana APBN 2024.

Preservasi Jembatan Khusus Dan Penataan Kawasan Sekitar Fo Sekip Ujung dengan aggaran sebesar Rp.32.110.975.000 Sumber dana APBN 2024.

"Kami berharap pihak KPK segera memproses laporan kami tersebut, bila perlu jemput paksa untuk dimintai keterangan dan ditetapkan sebagai tersangka oknum-oknum yang diduga terindikasi merugikan keuangan Negara khususnya di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumatera Selatan," tutup Fadrianto.

Share:

Baca Lagi

Rekrutmen Bakomsus Polri T.A.2025 Memasuki Pemeriksaan Psikologi Tahap II

Palembang, ReformasiRI.com -

Bertempat di Gedung Promoter Lantai I Assesment Center Biro SDM Polda Sumsel telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan Psikologi Tahap II (Wawancara) Rekrutmen Bakomsus Polri T.A. 2025 Polda Sumsel, Minggu (8/12).

Kemudian kegiatan diawali dengan para peserta Tes Psikologi Tahap II melaksanakan apel, registrasi dan absensi. Adapun calon Bakomsus Polri yang mengikuti tes ini sebanyak 51 peserta yang pun ada tidaknya keterlibatan dalam tindakan kriminalitas, menganut paham radikalisme maupun komunitas dan organisasi terlarang yang ada.

“Pada pelaksanaan Tes Psikologi Tahap II ini diawali dengan kegiatan Apel dan Absen peserta tes wawancara Psi tahap II, arahan panitia tes wawancara Psi tahap II, pembagian kelompok pada peserta tes, Arahan dari Kabag Psi Ro SDM Polda Sumsel AKBP Suparyono, S.Psi., M.Psi, Psikolog pada peserta tes wawancara Psi tahap II, menyamakan visi dan persepsi kepada tim pewawancara psi Tahap II serta dilanjutkan pelaksanaan tes dan integrasi hasil Wawancara psi Tahap II sampai dengan selesai yang dibagi menjadi 5 Kelompok ,” ucapnya.

Lanjut, dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang hari ini sudah melaksanakan tes Wawancara Psikologi dengan baik, Semoga kegiatan ini nanti nya akan melahirkan personel Bakomsus Polri yang berkualitas guna memperkuat Sumberdaya manusia selaras Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia Presiden Pranowo Subianto

“Terus berdoa dan berusaha semoga apa yang kalian cita-cita

kan menjadi Bakomsus Polri, bidang Pertanian,

perikanan, perternakan, gizi dan Kesehatan Masyarakat T.A. 2025 dapat tercapai,” pungkasnya.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Peringati HARKODIA, PSR Akan Ramaikan Aksi di Kejagung dan KPK

Palembang _ Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sedunia (Harkodia) yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2024, Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Suara Rakyat atau PSR akan ikut meramaikan dengan melakukan aksi demo di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) di Jakarta.

Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Aan Pirang selaku Ketua PSR kepada wartawan menerangkan jika dirinya beserta anggota PSR akan berangkat ke Jakarta memperingati Harkodia lewat aksi demo di Kejagung untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan laporan pengaduan terkait beberapa paket pekerjaan di Instansi Provinsi Sumatera Selatan, Minggu (08/12/24).

Aan Pirang menjelaskan bahwa bahwa dalam aksinya nanti, PSR akan menyampaikan laporan pengaduan ke Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun laporan pengaduan tersebut terkait :

1. Proyek Sarana Air Bersih senilai lebih dari Rp 115 Milyar di Kabupaten LAHAT yang MANGKRAK sejak tahun 2013 dari Proyek Kementerian Pekerjaan Umum DIRJEN SDA BBWS Sumatera VIII Provinsi SUMSEL.

2. Proyek Kegiatan BBWS Sumatera VIII diduga ada 17 Item Proyek Kegiatan fiktif. Tahun Anggaran ABPN 2024.

3. Proyek Bangunan Aula AKN Lahat diduga Mangkrat dari tahun 2015.

4. Adanya dugaan IUP OP ASPAL ( Asli Tapi Palsu) IUP yang diterbitkan mantan Bupati LAHAT merupakan akar masalah kasus Izin Tambang PT. ABS, bahwa IUP OP diduga palsu menyebabkan kerugian hingga Rp. 555 Milyar.

5. Dugaan korupsi dan menyalahgunakan wewenang jabatan pada Pengelolaan Dana BOS dan Komite SMA Negeri 5 Palembang dan SMA Negeri 16 Palembang Tahun 2022 - 2024.

6. Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, Pagu Rp.6.600.000.000,- Anggaran APBD 2024.

7. Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan diduga Kegiatan Rehabilitasi Khusus Paru Setiap Tahunnya dianggarkan terkesan tumpang tindih sejak tahun 2019 hingga sekarang. Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi sumsel. Anggaran APBD setiap tahun dengan total senilai ratusan Juta Rupiah.

   

Aan Pirang juga mengatakan bahwa dalam peringatan Hari Anti Korupsi sedunia ini, baik Aparat Penegak Hukum ataupun KPK agar lebih ekstra dalam mengungkap dan mengusut tuntas serta menangkap para pelaku Tindak Pidana Korupsi di Tanah Air.

"Kami, PSR selaku kontrol sosial juga turut membantu Penegak Hukum dalam memberantas korupsi khususnya di Sumatera Selatan," ungkap Aan Pirang.

Lebih lanjut Aan Pirang menuturkan jika dalam laporan pengaduannya, PSR meminta :

1. Meminta Jaksa Agung RI dan JAM PIDSUS segera menjemput paksa Kepala BBWS Sumatera VIII, karena diduga terindikasi KKN ditubuh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air BBWS Sumatera VIII, Provinsi Sumatera Selatan.

2. Meminta Jaksa Agung RI segera memerintahkan JAM PIDSUS untuk segera lakukan penyelidikan terkait Proyek Kegiatan BBWS Sumatera VIII diduga ada 17 Item Proyek kegiatan Fiktif Anggaran ABPN 2024. Yang mengakibatkan kerugian uang Negara Rp. 40 Milyar.

3. Meminta Jaksa Agung RI segera memerintahkan JAM PIDSUS untuk segera melakukan penyelidikan, penyidikan terkait Proyek Sarana Air Bersih senilai lebih dari Rp 115 Milyar. Lokasi Kegiatan Kabupaten LAHAT yang Mangkrak sejak tahun 2013 dari Proyek Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA BBWS Sumatera VIII Provinsi Sumsel.

4. Meminta Jaksa Agung dan JAM PIDSUS untuk segera jemput paksa lalu tangkap Oknum pelaku yang merugikan Negara pada Proyek Bangunan Aula AKN LAHAT MANGKRAT dari tahun 2015.

5. Mendesak Jaksa Agung dan JAM PIDSUS segera memprioritaskan dugaan IUP OP ASPAL ( Asli Tapi Palsu) IUP yang diterbitkan mantan Bupati LAHAT yang merupakan akar masalah kasus Izin Tambang PT ABS, bahwa IUP OP diduga Palsu menyebabkan kerugian hingga RP 555 Milyar.

6. Meminta Jaksa Agung RI dan JAM PIDSUS untuk memprioritaskan dugaan korupsi dan menyalahgunakan wewenang jabatan pada Pengelolaan DANA BOS DAN KOMITE SMA Negeri 5 Palembang dan SMA Negeri 16 Palembang tahun 2022 - 2024.

7. Meminta KPK untuk mengusut tuntas adanya dugaan indikasi korupsi pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, Pagu Rp. 6.600.000.000,- Anggaran APBD 2024.

"Beberapa Item itulah yang nanti akan kami laporkan ke Kejaksaan Agung dan KPK dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia nanti," tutup Aan Pirang.(Cha/Rilis Afan)

Share:

Baca Lagi