4 Orang Usulan DPD FKPPAI Provinsi Sumsel Terima Penghargaan Dari Jenderal TNI (Purn) Wiranto

Badung, Bali | ReformasiRI.com _ Ponco Darmono SE Penasehat DPD Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia (FKPPAI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat penghargaan dari Ketua Dewan Pembina DPP FKPPAI Jenderal TNI (Purn) Dr. H Wiranto SH. SIP. MM.

Ponco Darmono mendapat penghargaan untuk peserta katagori Citra Bhakti Peduli Bangsa Indonesia 2025 atas usulan DPD FKPPAI Provinsi Sumsel.

Penghargaan diberikan dalam rangka acara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT FKPPAI) Ke-24 dan Penganugrahan FKPPAI Award 2025 yang berlangsung di Kerta Gosana Puspem Badung, Jl.Raya Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Bali.

Kepada awak media Ponco Darmono mengatakan, acara HUT FKPPAI Ke-24 dan penganugrahan FKPPAI Award 2025 berjalan lancar.

"Untuk Sumsel ada 4 (empat) orang yang mendapat penghargaan dengan berbagai katagori. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Jenderal TNI (Purn) Wiranto," ujar Ponco Darmono.

Adapun keempat orang yang mendapat penghargaan diantaranya adalah, Penasehat DPD FKPPAI Provinsi Sumsel Ponco Darmono, Ketua DPD FKPPAI Provinsi Sumsel Hang Solahuddin, Ketua DPC FKPPAI Kabupaten Muara Enim Ki Suro dan Pengurus DPD FKPPAI Provinsi Sumsel Ibu Diajeng Kartika Sari, SH.

"Saya berharap mudah-mudahan dibawah kepemimpinan Ki Sawung selaku Ketua Umum DPP FKPPAI semua DPD dan DPC FKPPAI yang ada di Indonesia khususnya Sumsel akan berkembang lebih baik lagi," pungkas Ponco Darmono tutup pembicaraan.

Selain Jenderal TNI (Purn) Wiranto turut hadir juga dalam acara tersebut diantaranya, Ketua Umum DPP FKPPAI Muslil Siregar atau biasa disapa dengan Ki Sawung, Ketua DPD FKPPAI Provinsi Bali Anak Agung Gde Putra Wiraguna, SekJend DPP FKPPAI Bunda Dani Maharsa Djarot, Bendum Kray Intan Dewi Rumbinang, SH Bupati Badung Bali, tokoh masyarakat dan para undangan.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Operasi Pasar MinyaKita Digelar di Pasar Alang-Alang Lebar

Operasi Pasar MinyaKita Digelar di Pasar Alang-Alang Lebar

Palembang, ReformasiRI.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Perdagangan Kota Palembang menggelar Operasi Pasar Penjualan MinyaKita di Pasar Alang-Alang Lebar, Rabu (05/02/2025). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan minyak goreng tetap tersedia dan harganya stabil menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, Ir. Isnaini Madani, MT., M.Si., menjelaskan bahwa operasi pasar ini merupakan hasil kerja sama dengan PT. Mekar Abadi, distributor resmi MinyaKita.

"Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan masyarakat. Operasi pasar ini bertujuan untuk memastikan stok minyak tersedia dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700/liter," ujar Isnaini.

Sementara itu, Dirut Perumda Pasar Palembang Jaya, Dedi Siswoyo, menambahkan bahwa pihaknya turut mendukung program ini dan akan terus meningkatkan fasilitas di pasar-pasar Palembang.

"Kami terus berupaya meningkatkan kenyamanan pasar, baik dari segi keamanan pedagang maupun kebersihan. Untuk Pasar Alang-Alang Lebar, drainase dan pengelolaan sampah sudah baik, namun masih ada kendala jalur air karena belum tersambung ke PDAM," jelasnya.

Ke depan, Perumda Pasar Palembang Jaya juga merencanakan revitalisasi beberapa pasar melalui program CSR, termasuk Pasar Lemabang dengan Pusri dan Pasar Sekanak. Selain itu, Pasar Digital akan segera diluncurkan di Pasar Gubah sebagai bagian dari transformasi perdagangan.

"Di Pasar Alang-Alang Lebar, sudah ada satu pedagang digital yang berhasil menjual 100 paket per hari secara online. Ini bisa menjadi contoh bagi pasar lain untuk memanfaatkan teknologi dalam berbisnis," pungkasnya. (Rina)

Share:

Baca Lagi

Kasdim 0418/Palembang Terima Audiensi Panitia Dzikir dan Haul Kyai Marogan ke-124

Kasdim 0418/Palembang Terima Audiensi Panitia Dzikir dan Haul Kyai Marogan ke-124

Palembang, ReformasiRI.com – Kodim 0418/Palembang menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Dzikir dan Haul Kyai Marogan ke-124 yang akan digelar pada Februari 2025. Hal ini disampaikan saat Kasdim 0418/Palembang, Letkol Inf Dery Septriandi, ST., MM., menerima audiensi panitia pelaksana acara di Ruang Rapat Kodim 0418/Palembang, Jalan Residen Abdul Rozak, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Rabu (5/2/2025).

Dalam kesempatan itu, Kasdim mewakili Dandim 0418/Palembang, Letkol Kav Ferdiansyah, S.Sos., M.H.I., menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh kegiatan tahunan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan dakwah Kyai Marogan di Palembang.

"Mudah-mudahan pelaksanaan dzikir dan haul ini berjalan lancar dan meriah. Kami akan mendukung penuh agar kegiatan ini sukses, dan nantinya Dandim dijadwalkan hadir," ujar Kasdim.

Sementara itu, Ketua Panitia, KH. Masagus A. Fauzan Yayan, SQ., menjelaskan bahwa Dzikir dan Haul Kyai Muara Ogan akan dimulai pada pagi hari dengan wirid dan dzikir di Masjid Lawang Kidul.

"Setelah itu, sekitar pukul 09.00 WIB, kita akan melanjutkan napak tilas menggunakan kapal tongkang menuju Masjid Kyai Marogan di Kertapati," ungkapnya.

Ustaz Yayan juga mengucapkan terima kasih atas sambutan dan dukungan penuh dari Kodim 0418/Palembang dalam menyukseskan acara tersebut. (Rina)

Share:

Baca Lagi

Pelantikan MD KAHMI dan FORHATI Kota Palembang Periode 2024-2029

Pelantikan MD KAHMI dan FORHATI Kota Palembang Periode 2024-2029

Palembang, ReformasiRI.com – Pelantikan Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Palembang dan Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Kota Palembang periode 2024-2029 resmi digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Palembang, Jalan Gubernur H. Bastari No. 2, pada Selasa (04/02/2025).

Anggota DPRD Kota Palembang, Peby Anggi Pratama, S.H., M.Kn., menyampaikan bahwa KAHMI adalah organisasi kaderisasi yang kepengurusannya terus bergulir setiap periode.

"Alhamdulillah, pengurus MD KAHMI dan FORHATI Kota Palembang periode 2024-2029 telah resmi dilantik hari ini. Semoga kepengurusan baru ini bisa membawa banyak manfaat bagi masyarakat Kota Palembang, baik dalam bentuk pemikiran, program kerja, maupun kontribusi lainnya," ujarnya.

Peby menambahkan bahwa DPRD Kota Palembang terus mendukung KAHMI, termasuk memfasilitasi pelantikan kali ini. Ia berharap sinergi antara KAHMI dan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, dapat semakin erat.

"Kami berharap alumni KAHMI bisa menjadi mitra strategis pemerintah. Kepada kakak dan yunda-yunda yang baru dilantik, tetaplah kompak hingga akhir masa jabatan, terus memberikan kontribusi, ide, serta program-program yang bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KAHMI Kota Palembang, Nurman Affandi, menegaskan bahwa kepengurusan baru ini akan melanjutkan program dari periode sebelumnya dan berencana membangun sekretariat KAHMI Kota Palembang.

"Kami akan terus mendorong perkaderan KAHMI dan memperkuat perjuangan organisasi dengan bergandeng tangan bersama seluruh pihak, termasuk pemerintah," ujarnya.

Nurman juga berharap jumlah anggota alumni KAHMI dapat bertambah ke depannya, sehingga peran organisasi dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat semakin besar. (Rina)

Share:

Baca Lagi

Jalan Rusak Akibat Kendaraan Berat, Sanksi Apa yang Harus Diberikan?

Jalan Rusak Akibat Kendaraan Berat, Sanksi Apa yang Harus Diberikan?

Banyuasin, ReformasiRI.com – Ruas jalan yang dikelola dan dibangun oleh pemerintah merupakan fasilitas umum yang harus dijaga oleh seluruh pengguna jalan. Namun, di beberapa titik, jalan sering mengalami kerusakan parah akibat kendaraan berat, seperti yang terjadi di Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa.

Salah satu titik yang mengalami kerusakan parah berada tepat di depan PT Cakra Indo Pratama, yang berfungsi sebagai bengkel atau workshop kendaraan dan alat berat. Akibat tingginya volume kendaraan berat yang keluar-masuk dari lokasi tersebut, sekitar 80 persen lebar jalan berlubang, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.

Meski jalan tersebut sudah lama rusak, pihak perusahaan belum menunjukkan tanggung jawab yang jelas dalam perbaikannya. Lurah Keramat Raya, Wahyu Setya Budi, S.Pd., M.Si, mengungkapkan bahwa dirinya sudah menegur pihak perusahaan secara lisan melalui Humas mereka.

"Saya sudah menyampaikan teguran agar mereka memperbaiki jalan tersebut, tetapi mereka berdalih sudah membayar pajak, sehingga perbaikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Beberapa waktu kemudian, mereka mengirim foto jalan yang katanya sudah diperbaiki, tetapi hanya 20 persen dari total kerusakan," ujar Wahyu, Selasa (4/2/2025).

Atas kondisi tersebut, Wahyu memastikan akan melayangkan surat resmi kepada pihak perusahaan untuk meminta pertanggungjawaban lebih lanjut.

Tanggapan Pihak Perusahaan

Saat awak media mencoba mengonfirmasi PT Cakra Indo Pratama, pihak keamanan di lokasi bengkel menyatakan bahwa tidak ada pimpinan yang bisa ditemui, dan menyarankan untuk mendatangi kantor di Jalan Sako Baru.

Di kantor tersebut, salah satu staf bernama Fitri mengarahkan awak media kepada Syarifuddin, HRD perusahaan yang diklaim bertanggung jawab atas persoalan ini. Namun, saat dihubungi, Syarifuddin mengaku sedang berada di luar kota.

"Kami sudah meminta bantuan seorang warga bernama Pak Muji untuk memperbaiki jalan. Perusahaan sudah menyediakan bahan, alat berat, dan membayarkan upah untuk pengerjaan. Namun, kami kecewa karena perbaikannya tidak maksimal," kata Syarifuddin.

Untuk memastikan informasi tersebut, awak media juga menghubungi Pak Muji, yang membenarkan bahwa dirinya memang mengerjakan perbaikan jalan, tetapi dengan bahan yang sangat terbatas.

"Perusahaan hanya menyediakan lima sak semen dan koral, serta alat berat untuk membersihkan lubang. Saya hanya mengerjakan sesuai bahan yang diberikan. Sementara itu, upah saya sebesar Rp200.000 yang dijanjikan, belum saya terima," ungkap Muji.

Sanksi Sesuai Peraturan

Rusaknya jalan akibat kendaraan berat yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan melanggar beberapa regulasi, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Jalan, yang mengatur bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan jalan wajib bertanggung jawab atas perbaikannya.
2. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005, yang mengatur standar muatan kendaraan berat dan tanggung jawab atas kerusakan jalan.
3. Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2017, yang mengatur batas muatan kendaraan berat serta konsekuensi hukum bagi pelanggar.

Berdasarkan aturan tersebut, pemilik kendaraan berat atau perusahaan yang mengoperasikannya wajib bertanggung jawab atas perbaikan jalan yang mereka rusak. Jika tidak ada itikad baik, pemerintah daerah dapat menempuh jalur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan.

Pemerintah setempat diharapkan segera mengambil langkah tegas agar jalan di Talang Keramat dapat diperbaiki sepenuhnya, sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan akibat kerusakan jalan yang berlarut-larut. (Key-Red)

Share:

Baca Lagi

Bangun Mentalitas Prajurit Tangguh, Lanal Palembang Peringati Isra Mi'raj

Palembang, ReformasRI.com - Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab 1446H di ruang Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Markas Komando (Mako) Lanal Palembang, Rabu (5/2). 

Mengusung tema "Membangun Mentalitas Tangguh Menghadapi Percepatan Zaman" acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al Qur'an, Surah Al Isra ayat 1-5 oleh Serda TTU Herman Andi dan Saritilawah yang dibacakan oleh Penda III/A Rina Sri Sundari.

Dalam sambutannya, Komandan Lanal (Danlanal) Palembang, Kolonel Laut (P) Faisal, M.Tr.Hanla., M.M., CRMP. Berharap dengan diadakan peringatan tersebut dapat membuat prajurit Lanal Palembang bermental tangguh sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat peristiwa isra miraj.

"Diharapkan nanti kita dapat meneladani sifat Rasulullah yang tangguh dalam peristiwa Isra Miraj dan semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari yang maha kuasa, ridho, dan mudah mudahan dicatat sebagai amal sholeh bagi kehidupan kita nanti," Harapnya. 

Di tempat yang sama, Ust. Muhammad Iqbal Harun, Lc. Selaku penceramah mengatakan kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan.

"Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dan kita teladani sebagai prajurit untuk selalu menjaga komunikasi dengan Sang Pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala," Katanya.

Ia Menambahkan, akan pentingnya karakter seseorang saat menjalani apa yang sudah ditakdirkan dengan lapang dada.

"Dari peristiwa isra miraj ini kita diajarkan untuk sabar dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subḥānahu Wataʿālā," Tambahnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Danlanal Palembang, Palaksa, Perwira Staff, Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lanal Palembang hingga Ketua Jalasenastri Cabang 5 Korcab III DJA I beserta pengurus.(Cha)

Share:

Baca Lagi

Peningkatan kualitas Pemukiman Diduga Telan Anggaran 1,5 Miliar, Pihak BPKAD Provinsi Sumsel Tidak Mau Jumpa Wartawan

Palembang, ReformasiRI.com - Forum Silaturahmi Warga Jakabaring (FSWJ) penuhi undangan rapat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

FSWJ diundang rapat terkait permasalahan belum adanya koordinasi pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) antara pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Gunawan dan Ibu Ivone selaku pemilik lahan.

Firman Ketua FSWJ mengatakan, rapat berlangsung dengan lancar.

Artinya, setiap kepentingan FSWJ di akomodir oleh Pemprov begitu juga sebaliknya.

Lanjut kata Firman, pertengahan Bulan Pebruari 2025 akan dilakukan pengukuran ulang oleh pihak Pemprov bersama FSWJ dan Ibu Ivone Suroyo terkait batas lahan.

"Nanti akan dilakukan pengukuran ulang oleh Pemprov bersama kita (FSWJ) dan Ibu Ivone dengan melibatkan instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencari posisi batas yang sebenarnya," ujar Firman kepada awak media, Rabu (05/02/2025).

Masalah pembangunan MCK kata Firman, karena untuk kepentingan masyarakat, FSWJ sejak awal sudah mengizinkan pembangunan MCK tersebut.

"Dari awal masalah pembangunan MCK kami sudah memberikan izin. Namun, untuk Ibu Ivone kelihatannya belum memberikan izin untuk direlokasi, kalau yang lainnya saya tidak tahu," pungkas Firman tutup pembicaraan.

Ditempat yang sama Sangat disayangkan, ketika beberapa awak media hendak mewawancarai pihak BPKAD Provinsi Sumsel, tidak ada satupun baik itu Kepala Dinas termasuk Kepala Bidang yang bersedia diwawancarai.

Dengan tidak beraninya menghadapi awak media (wartawan) seolah ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak BPKAD Provinsi Sumsel.

Karena selain tidak adanya papan Rencana Anggaran Biaya (RAB), banyak kabar berhembus di lapangan, pembangunan kualitas peningkatan pemukiman seperti pembangunan Drainase, Jalan setapak, jerambah beton, MCK dan lainnya diduga menelan anggaran Rp.1,5 Miliar.

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Polda Sumsel Menggelar Rapat Bahas Pencapaian Program Presiden RI

Palembang, ReformasRI.com – Polda Sumatera Selatan menggelar rapat pembahasan pencapaian sasaran program Presiden Republik Indonesia tentang Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Kegiatan rapat dipimpin irwasda Polda Sumsel Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, SIK, SH bersama Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo SIK,MSi Kegiatan rapat dilaksanakan pada Rabu (5/2/2025) di Ruang Vidcon lantai 2 Gedung Utama Presisi Mapolda Sumsel.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Utama Polda Sumsel, Kapolres/Tabes Jajaran Polda Sumsel, Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari jajaran Polda Sumsel 

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah strategis guna memastikan program ini dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran di seluruh wilayah Sumatera Selatan 

Program Makanan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo bertujuan untuk memberikan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat kurang mampu. Program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik di Indonesia.

Polda Sumsel siap mendukung penuh program pemerintah ini dengan memastikan kelancaran distribusi dan pengawasan pelaksanaannya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan rapat yang dipimpin irwasda dan Karo SDM Polda Sumsel diikuti sebanyak 17 satwil Polres/Tabes jajaran Polda Sumsel 

Adapun yang disampaikan dalam kegiatan rapat tersebut 

Yakni masjid 

1. Pokok Program PMBG

• PMBG adalah program presiden ke-8 Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto dalam Asta Cita.

• Dibentuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola program ini dengan target pembangunan 5.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

• Anggaran sebesar Rp 71 triliun dengan 1.542 unit SPPG dikelola oleh BGN, dan 3.458 unit lainnya melalui kerja sama dengan lembaga negara/swasta.

• 15-18 juta penerima manfaat, terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan masyarakat rentan.

• Ekosistem PMBG dirancang untuk mendukung 83.000 UMKM di berbagai desa.

• Polri ikut serta dalam mendukung PMBG melalui infrastruktur, pengembangan petani dan UMKM, serta pengelolaan SPPG dengan Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) sebagai mitra pelaksana.

2. Langkah-Langkah Pelaksanaan

• Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) di tingkat wilayah untuk koordinasi pelaksanaan PMBG.

• Pendataan penerima manfaat, terutama anak sekolah, ibu hamil, dan yang belum terjangkau PMBG.

• Identifikasi lokasi pembangunan SPPG dengan akses mudah dan legalitas jelas.

• Perencanaan anggaran untuk biaya infrastruktur, bahan makanan, peralatan, transportasi, tenaga kerja, dan operasional.

• Penyusunan menu makanan bergizi, sesuai standar BGN.

• Pembangunan SPPG dalam tiga tahap:

  o Tahap I: SPPG di Mabes Polri, Jakarta.

  o Tahap II: Pembangunan di 11 Polda prioritas.

  o Tahap III: Pembangunan di 25 Polda dan Polres lainnya.

3. Sumber Daya & Pengelolaan

• Lahan SPPG berasal dari aset Polri, tanah Pemda, atau kerja sama dengan pihak ketiga.

• Pendanaan SPPG menggunakan:

  o Anggaran mandiri Polda/Polres.

  o Kerja sama dengan Pemda.

  o Hibah dari pihak ketiga (swasta/CSR).

  o Kredit lunak dari Bank Himbara.

• Sistem Pembayaran:

  o Reimburse dari BGN setelah 10 hari operasional.

  o Pembayaran langsung ke rekening pengelola (YKB) mulai Februari 2025.

• Rekrutmen karyawan dapur SPPG (maksimal 47 orang per lokasi), dengan pelatihan sebelum bertugas.

4. Manajemen & Operasional

• Target penerima manfaat per SPPG: 3.000-3.500 orang/hari.

• Jadwal distribusi makanan:

  o 08:00 → PAUD, Kelas 1-2 SD.

  o 09:30 → Kelas 3-6 SD.

  o 12:00 → SMP & SMA.

• Manajemen pangan untuk menjamin keberlanjutan bahan makanan dan keamanan pangan.

• Pengelolaan limbah makanan sesuai regulasi.

5. Koordinasi & Pengawasan

• Satgas Mabes Polri & Wilayah bertanggung jawab dalam sosialisasi dan edukasi PMBG.

• Pengawasan gizi dilakukan oleh Biddokkes Polda.

• Pelaporan berkala terkait progres pembangunan SPPG dan data penerima manfaat.

• Koordinasi dengan stakeholder, termasuk Dinas Pendidikan, TNI, UMKM, dan koperasi.

6. Buku Panduan

• Disiapkan buku panduan PMBG untuk memudahkan pemahaman dan implementasi di setiap wilayah.

(Cha)

Share:

Baca Lagi