Mudik Idul Fitri 2025 yang Menyenangkan, KAI Divre III Komitmen Jaga Layanan Kebersihan di Stasiun dan Kereta

Palembang _ Menyambut angkutan Lebaran Idul Fitri tahun 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang terus menjaga komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan pembekalan dan penyegaran pengetahuan kepada petugas Kebersihan dan Keindahan (K2) di stasiun serta optimalisasi pencucian kereta guna memastikan kebersihan dan estetika stasiun serta rangkaian kereta api tetap terjaga selama periode angkutan Lebaran.

Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti mengatakan bahwa pembekalan ini mencakup materi penyegaran terkait service on board cleaning dan cleaning building service yang berfokus pada standar kebersihan di area stasiun maupun dalam kereta.

"Kami ingin memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pengalaman perjalanan yang nyaman, bersih, dan berkesan selama Angkutan Lebaran 2025. Oleh karena itu, kesiapan layanan kebersihan menjadi salah satu prioritas utama kami," ungkap Aida, Kamis (20/03/2025).

Aida menambahkan, kegiatan pembekalan ini diberikan kepada kepala dan pengawas yang membidangi kebersihan stasiun, on-trip cleaning (OTC) atau kebersihan di dalam perjalanan kereta, serta cuci kereta. Para petugas mendapatkan pelatihan khusus untuk memastikan bahwa seluruh aspek kebersihan dapat dikelola secara efektif dan efisien, terutama dalam menghadapi lonjakan jumlah penumpang saat musim mudik Lebaran.

Selain itu, dalam pembekalan ini juga disampaikan berbagai potensi tantangan selama angkutan Lebaran, seperti meningkatnya kebutuhan pelanggan akan fasilitas kebersihan, kemungkinan kerusakan fasilitas, serta potensi keluhan pelanggan terkait kebersihan. Evaluasi kinerja kebersihan dan diskusi mengenai tugas di stasiun maupun di dalam kereta juga dilakukan untuk mengoptimalkan layanan.

"Saat ini, KAI Divre III Palembang mengelola kebersihan dan keindahan (K2) di 33 stasiun dan 2 Trainset KA reguler yakni KA Bukit Serelo dan KA Sindang Marga relasi Kertapati-Lubuklinggau, ditambah lagi pengawasan pencucian kereta KA Rajabasa relasi Kertapati-Tanjungkarang yang berangkat dari Stasiun Kertapati," ujar Aida.

Untuk memastikan layanan kebersihan tetap optimal, KAI Divre III Palembang telah menyiapkan total 142 petugas kebersihan stasiun, 17 petugas OTC (On Trip Cleaning) dan 26 petugas cuci kereta. Melalui para petugas kebersihan tersebut, KAI Divre III Palembang optimis dapat menjaga kebersihan stasiun dan kereta agar tetap nyaman bagi para pemudik.

Fokus pada keindahan dan kebersihan ini merupakan bagian dari upaya KAI Divre III Palembang dalam menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya aman dan tepat waktu, tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang tenang dan lebih menyenangkan.

"KAI Divre III Palembang berkomitmen untuk terus menjaga pelayanan kebersihan di stasiun dan kereta terutama pada masa angkutan Lebaran ini guna menghadirkan perjalanan mudik yang menyenangkan dan semakin berkesan," tutup Aida.

Salam

Manager Humas KAI Divre III Palembang

*Aida Suryanti*

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Lanal Palembang Bersama BI Susuri Sungai Musi Layani Penukaran Uang

Palembang, - Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Prov. Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar pembukaan "Rupiah Susur Sungai Musi dan Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah di Dermaga River Side Resto Palembang, Rabu (19/03/2025). 

Susur Sungai kali ini mengusung tema Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi 2025. 

Dalam sambutannya, Komandan Lanal (Danlanal) Palembang, Kolonel Laut (P) Faisal, M.M., M.Tr.Hanla. mengatakan kegiatan ini bertujuan agar penyebaran uang Rupiah dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia terkhusus di daerah pesisir Sumsel.

"Kegiatan ini merupakan wujud sinergitas antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah serta TNI Angkatan Laut dalam menyebarkan rupiah khususnya di daerah pesisir sungai musi, " Ujarnya. 

Danlanal Palembang menambahkan, kegiatan itu akan di gelar selama tiga hari terhitung hari ini rabu (19/3) hingga Jum'at (21/3) dan terdapat empat lokasi tujuan susur sungai yaitu di Keramasan Kertapati, Balai Makmur, Pulau Borang, dan Muara Kumbang. 

"Nantinya ada empat daerah pesisir yaitu Desa Keramasan Kertapati, Pematang Palas, Pulau Borang dan Desa Balai Makmur," Tambahnya. 

Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan BI Prov. Sumsel, Ricky Persana Gozali mengucapkan rasa syukur atas sinergitas yang dijalin antaran BI dan Lanal Palembang sehingga dapat menjangkau 3T (Tertinggal, Terpencil dan Terjauh). 

"Terimakasih banyak pak Faisal beserta jajarannya atas kerja sama yang terjalin sehingga kita dapat menyediakan kebutuhan rupiah sampai tempat paling jauh, 3T, tertinggal, terpencil dan terjauh," Katanya. 

Acara diakhiri dengan pelepasan tim susur sungai musi ke titik lokasi tujuan dengan menggunakan Kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla) Musi Lanal Palembang.

(Cha) 

Share:

Baca Lagi

Ketua DPRD Banyuasin Klarifikasi Isu Perjalanan Dinas: Tegaskan Komitmen Efisiensi Anggaran

Ketua DPRD Banyuasin Klarifikasi Isu Perjalanan Dinas: Tegaskan Komitmen Efisiensi Anggaran

ReformasiRI.com, BANYUASIN – Ketua DPRD Banyuasin, Abdul Rais, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang berkembang mengenai efisiensi perjalanan dinas yang mengarah kepadanya dan anggota DPRD Banyuasin. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran telah dibahas jauh sebelum terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, serta memastikan bahwa DPRD tetap berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Rabu(19/03/2025) 

Abdul Rais menjelaskan bahwa pembahasan efisiensi perjalanan dinas bukanlah sesuatu yang mendadak, tetapi sudah dirancang sejak rapat Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banyuasin. Penyebab utama langkah efisiensi ini adalah tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran di tahun 2025, termasuk dalam pos perjalanan dinas.

Menanggapi isu terkait perjalanan dinas ke DPRD Kota Yogyakarta dan DPRD Kabupaten Sleman, Abdul Rais menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan perbandingan yang lebih tepat dalam penyusunan pergeseran anggaran. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan tujuh bidang prioritas yang tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Kemendagri Nomor 900/833/SJ.

Menanggapi video yang viral di media sosial, yang menampilkan momen buka puasa bersama di sebuah warung makan di Yogyakarta, Abdul Rais menyatakan bahwa kegiatan tersebut bukan bagian dari perjalanan dinas resmi, melainkan hanya bentuk kebersamaan anggota DPRD di sela-sela agenda kerja.

"Kami memahami bahwa video tersebut telah menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Jika hal ini menimbulkan kekecewaan, saya dengan penuh kerendahan hati memohon maaf," ujar Abdul Rais.

Abdul Rais juga menegaskan bahwa DPRD Banyuasin tidak mengabaikan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah. Ia menyatakan bahwa mustahil bagi dirinya untuk mengabaikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

"Sebagai kader partai, tentu saya berkomitmen menjalankan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya, demi kepentingan daerah dan masyarakat Banyuasin," tegasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, Abdul Rais menegaskan bahwa DPRD Banyuasin selalu terbuka terhadap kritik dan masukan. Ia juga mengapresiasi peran media dalam menyajikan informasi yang berimbang serta objektif.

"Kami berterima kasih atas perhatian masyarakat dan media. Kami akan terus bekerja dengan transparan, memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan masyarakat Banyuasin," pungkasnya. (Dy) 

Share:

Baca Lagi

Bikers Palembang: Bukan Sekadar Komunitas, Tapi Keluarga Bagi Anak Yatim Piatu

Palembang, ReformasiRI.com - Suasana hangat dibulan Ramadhan dan penuh kebersamaan terasa kental di The Royal Palembang Golf Club Resto, Selasa (18/3/25).

Ratusan bikers dari berbagai komunitas di Palembang berkumpul untuk menggelar bakti sosial (baksos) bersama anak-anak yatim piatu. 

Kegiatan mulia ini diinisiasi oleh Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Palembang, dan mendapat dukungan penuh dari berbagai komunitas motor besar lainnya.

Acara yang bertajuk "Kebersamaan Bikers Palembang dengan Anak Yatim Piatu" ini dihadiri oleh perwakilan dari Motor Besar Club Indonesia (MBC), Paguyuban Motor Sriwijaya (PMS), Sriwijaya Motor Club (SMOC), Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI), Pertariders Indonesia, Berejo Bikers Palembang, dan Lebong Brotherhood.

"Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami, para bikers Palembang, terhadap sesama, terutama anak-anak yatim piatu yang membutuhkan uluran tangan," ujar Bapak Muntazir, Sekretaris Umum HDCI Palembang, mewakili Ketua HDCI Palembang, Bapak Muhammad. 

"Kami ingin berbagi kebahagiaan dan memberikan semangat kepada mereka, bahwa mereka tidak sendiri," ujarnya kepada wartawan, Selasa (18/3/25).

Acara baksos ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari santunan untuk anak yatim hingga berbuka puasa bersama serta hiburan yang menghangatkan suasana. 

Disamping kegiatan baksos dan silahturahmi, juga berisi pesan-pesan untuk tetap terus taat dan patuh kepada peraturan lalu lintas, serta saling menghormati sesama pengguna jalan lainnya.

Anak-anak yatim piatu tampak ceria dan antusias mengikuti setiap rangkaian acara.

"Kami sangat senang dan berterima kasih kepada para Bikers Palembang yang telah peduli kepada kami," ungkap salah satu anak yatim piatu dengan mata berbinar. 

"Semoga kebaikan seluruh anggota Bikers Palembang dibalas oleh Allah SWT," ucapnya dengan tulus.

Kegiatan baksos ini tidak hanya menjadi ajang berbagi kebahagiaan, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar komunitas bikers di Palembang. 

Semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan oleh para bikers ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap sesama.

(Cha) 

Share:

Baca Lagi

KAI Divre III Antisipasti Lonjakan Mudik Lebaran Idul Fitri 1446 H

Palembang _ Untuk mengantisipasti lonjakan penumpang pada angkutan lebaran Idul Fitri 1446 H, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang menambah 3 kereta kelas ekonomi dengan kapasitas 6.996 tempat duduk pada rangkaian kereta api Rajabasa relasi Kertapati-Tanjungkarang selama periode angkutan Lebaran mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Dengan penambahan tersebut, maka stamformasi (SF) KA Rajabasa yang semula 5 kereta ekonomi (K3) + 1 kereta makan pembangkit (KMP3) menjadi 8 kereta ekonomi (K3) + 1 kereta makan pembangkit (KMP3) selama masa angkutan Lebaran 2025.

Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti mengatakan bahwa penambahan 3 kereta pada rangkaian KA Rajabasa ini merupakan upaya yang dilakukan KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dalam mengantisipasi pergerakan masyarakat dari Provinsi Sumatera Selatan menuju Lampung ataupun sebaliknya yang diprediksi akan meningkat selama masa angkutan Lebaran 2025.  

"Tingginya minat masyarakat untuk mudik Lebaran menggunakan kereta api kelas ekonomi juga menjadi alasan utama KAI Divre III Palembang bersama DJKA Kementerian Perhubungan menambah 3 kereta pada KA Rajabasa," ujar Aida, Selasa (18/03/2025).

Aida menambahkan, dengan penambahan tersebut maka ketersediaan tempat duduk atau tiket selama masa angkutan Lebaran 2025 di wilayah Divre III Palembang meningkat 1,13 persen dari semula 52.228 tempat duduk menjadi 59.224 tempat duduk dengan kapasitas per harinya sebanyak 2.692 tempat duduk.

"Bagi masyarakat yang ingin memesan tiket KA Rajabasa relasi Kertapati-Tanjungkarang atau sebaliknya diimbau untuk terus memantau ketersediaan tiket di aplikasi Access by KAI ataupun aplikasi pemesanan tiket dan agen yang bekerjasama dengan KAI" ungkap Aida.

Dengan penambahan tempat duduk KA Rajabasa ini, pantauan data penjualan tiket KA Lebaran, sampai hari ini Selasa (18/03/2025) tercatat 49.451 tiket sudah terjual atau sekitar 83 persen dari jumlah tempat duduk yang disediakan sebanyak 59.224 seat. Diperkirakan puncak arus mudik masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api akan terjadi pada H-3 dan H-2 Lebaran atau tanggal 28 dan 29 Maret 2025 dengan okupansi penjualan tiket sudah diatas 100 persen.

"Data tersebut masih dapat mengalami perubahan, seiring penjualan tiket lebaran masih berlangsung," ucap Aida.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan angkutan kereta api, dapat melakukan pemesanan maupun pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI. Selain itu, pembelian tiket dapat juga dilakukan di kanal resmi penjualan tiket KA serta di stasiun kereta api yang melayani pembelian tiket go show 3 jam sebelum keberangkatan KA.

Untuk informasi lebih lanjut terkait tiket KA Lebaran dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121.

“KAI berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan dengan mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan, sehingga momen perjalan mudik Labaran menjadi lebih menyenangkan dan penuh kesan," tutup Aida.

Salam

Manager Humas KAI Divre III Palembang

*Aida Suryanti*

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Kapolres Banyuasin Pimpin Pengamanan Proyek SUTET PLTU Sumsel 1

Kapolres Banyuasin Pimpin Pengamanan Proyek SUTET PLTU Sumsel 1

ReformasiRI.com, Banyuasin – Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo memimpin langsung pengamanan proyek strategis nasional pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang menghubungkan PLTU Sumsel 1 dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 275 kV Betung. Setelah tertunda tiga bulan akibat sengketa lahan, proyek ini kini memasuki fase penarikan kabel transmisi listrik. (15/03/2025)

Dalam pengamanan di Desa Taja Indah, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Kapolres menegaskan bahwa kehadiran personel bertujuan untuk memastikan jalannya proyek tetap kondusif.

"Kami hadir untuk memastikan proses penebangan pohon dan penarikan kabel berjalan lancar tanpa kendala. Pengamanan ini bersifat preventif dan edukatif. Jika ada warga yang mendekat, kami akan memberikan pemahaman secara humanis,” ujar AKBP Ruri Prastowo.

Proyek ini sebelumnya terhenti di Desa Taja Indah dan Desa Paldas akibat perselisihan ganti rugi tanam tumbuh. Namun, setelah melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, PT SGLPI selaku pelaksana proyek diwajibkan membayar kompensasi kepada 12 pemilik lahan.

Asisten Manajer PT SGLPI, Sujud, memastikan bahwa pembayaran ganti rugi telah diselesaikan sesuai keputusan pengadilan. “Kami telah menyerahkan dana kompensasi melalui pengadilan dan siap melanjutkan proyek sesuai prosedur,” ujarnya.

Sebanyak 185 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari 60 personel Brimob, 50 personel TNI Kodim 0430 Banyuasin, 30 personel Satpol PP, dan 45 personel Polres Banyuasin.

Kapolres menegaskan bahwa seluruh personel dilarang membawa peluru tajam guna menghindari potensi eskalasi. “Kami lebih mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif untuk menjaga situasi tetap kondusif,” tegasnya.

Meski sempat terjadi aksi perlawanan dari sejumlah warga, situasi berhasil dikendalikan berkat koordinasi antara TNI, Polri, dan Satpol PP. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak, aparat juga membagikan paket sembako kepada warga.

Hingga berita ini diturunkan, proses penebangan pohon dan penarikan kabel transmisi berjalan aman dan terkendali. Polres Banyuasin berharap proyek ini segera rampung guna memperkuat pasokan listrik di Sumatera Selatan dan sekitarnya.

(Day)

Share:

Baca Lagi

Ambil SHM Nasabah Diduga Dipersulit, Pihak Bank Muamalat Cabang Utama Palembang Minta Maaf

Palembang Reformasi.com- Herawati, nasabah Bank Muamalat Cabang Utama Palembang yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.5, Kecamatan Ilir Timur (IT.1) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kecewa atas pelayanan Bank tersebut

Herawati kepada beberapa awak media mengatakan, dirinya pinjam uang di Bank Muamalat Cabang Palembang sebesar Rp.100 Juta dengan tenor pembayaran selama 10 Tahun dengan agunan Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan.

"Angsuran dan denda semua sudah dibayar lunas, tapi saat mau ambil sertifikat  yang saya anggunkan tersebut selalu di perhambat," ujar Herawati, pada Senin (17/03/2025).

Menurut Herawati, ada salah satu pegawai Bank Muamalat bernama Ulfa yang menangani masalahnya. Namun, setiap dirinya datang ke Bank Muamalat tersebut, Ulfa diduga selalu berusaha untuk menunda dalam pengambilan sertifikat rumah tersebut.

"Ya setiap saya datang ke Bank Muamalat mau ambil hak saya, Ulfa selalu berusaha untuk menunda-nunda dengan alasan yang tidak jelas," ungkapnya

Selain itu kata Herawati, setiap dirinya mempertanyakan keberadaan Kepala Cabang (Kacab) Bank Muamalat tersebut, baik itu datang langsung maupun via telpon Ulfa selalu menjawab kalau Kepala Cabang sedang tidak ada di tempat. 

Sementara ditempat yang sama, Kepala Cabang Bank Muamalat Cabang Utama Palembang, Januar Fadilah mengatakan bahwa terkendala lambatnya proses pengembalian SHM tersebut, karena, nasabah Bank Mualmalat atas nama herawati, sebelumnya menunggak cukup lama.

"Saat ini sedang proses pelunasan dengan meminta potongan tunggakan yang sudah diusulkan untuk mendapatkan memo pelunasan dan setelah keluar, tunggakannya ditutup, kemudian SHM baru bisa dikeluarkan," tandansya.

Dihadapan nasabah serta staf Bank Muamalat minta maaf karna beliau tidak pernah mempersulit menolak atau menerima nasabah untuk bertemu, dirinya berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan SHM paling lambat hari Jumat, 21 Maret 2025 setelah konfirmasi dengan collection head yg bernama Harsyah via TLP.

Share:

Baca Lagi

Massa LPKN Menggelar Aksi Damai ke Kejagung RI, Minta Bupati Muara Enim Inisial EDS Ditetapkan Sebagai Tersangka

Jakarta Selatan _ Sebanyak 300 Lebih massa dari Lembaga Pemantau Korupsi Nasional (LPKN) untuk yang kedua kalinya mendatangi kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), di Jalan Panglima Polim, Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. 

Kedatangan LPKN untuk melakukan aksi damai sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal kasus dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berupa penjualan aset yayasan Batang Hari Sembilan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Adapun dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset yayasan Batang Hari Sembilan tersebut diduga telah merugikan negara hingga Rp.11,76 Miliar yang saat ini tengah bergulir di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) dan terkait dugaan tindak pidana korupsi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 yang saat ini tengah di tangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang.

"Kami apresiasi kinerja Kejati Sumsel dan Kejari Palembang telah mengungkap kasus ini, tapi kami sangat menyayangkan tindak lanjut kasus ini begitu lambat. Pihak Kejati Sumsel dan Kejari Palembang diduga kesulitan untuk menetapkan inisial EDS sebagai tersangkanya," ujar Feriyandi, SHDM selaku penanggung jawab aksi, pada Senin (17/03/2025). 

Sudah jelas EDS diduga sebagai actor intelektual dari kedua kasus tersebut, sebab pada saat itu EDS merupakan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang yang paling bertanggung jawab.

Selain itu, EDS juga diduga turut mendapatkan gratifikasi dari program PTSL 2019 berupa sebidang tanah seluas 70.000 M2 atas penerbitan PTSL Kelurahan Karya Jaya kecamatan Kertapati Palembang.

"Sebagai Lembaga Control Social kami akan terus mengawal persoalan ini, karena bagi kami di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tidak ada yang namanya kebal hukum," tandasnya. 

Selanjutnya dalam aksi tersebut melalui orasinya atas nama LPKN menyatakan sikap:

1. Meminta Kejagung RI untuk melakukan Supervisi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset yayasan Batang Hari Sembilan dan program PTSL tahun 2019, yang saat ini tengah bergulir di Kejati Sumsel dan Kejari Palembang.

2. Meminta Kejagung RI untuk merekomendasikan kepada Kejati Sumsel dan Kejari Palembang untuk segera menetapkan tersangka EDS (mantan Kepala BPN Kota Palembang) yang sekarang menjadi Bupati Muara Enim dan diduga kuat sebagai aktor intelektual dari kedua kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. 

3. Meminta Kejagung RI mengambil alih kasus korupsi penjualan aset yayasan Batang Hari Sembilan dan PTSL tahun 2019 yang diduga lambat dalam menetapkan EDS sebagai tersangka.

4. Meminta Kejagung RI untuk membentuk tim guna mengawasi kinerja Kejati Sumsel dan Kejari Palembang dalam menangani 2 (Dua) kasus dugaan korupsi tersebut.

Sementara ditempat yang sama salah satu pejabat dari pihak Kejagung RI menanggapi, laporan dari LPKN sudah diterima, namun untuk ditindaklanjuti dirinya akan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan. 

"Iya terimakasih buat rekan-rekan dari LPKN, laporan sudah kami terima, namun untuk tindaklanjutnya kami akan sampaikan laporan tersebut kepada pimpinan untuk ditelaah terlebih dahulu," pungkasnya.

(Cha)

Share:

Baca Lagi