KAI Divre III Palembang Bersama Stakeholder Berangkatkan Peserta Mudik Gratis Idul Fitri 2025 di Stasiun Kertapati

ReformasiRI.com |Palembang _ Menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang bersama Dishub Provinsi Sumatera Selatan dan Bank Sumsel Babel memberangkatkan peserta mudik gratis di Stasiun Kertapati yang menggunakan KA Bukit Serelo relasi Kertapati-Lubuklinggau dan KA Rajabasa relasi Kertapati-Tanjungkarang, pada Kamis (27/03/2025). 

Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti mengatakan sebanyak 1.060 pemudik gratis diberangkatkan dari Stasiun Kertapati yang secara simbolis dilakukan oleh Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, didampingi Executive Vice President KAI Divre III Palembang Januri, Kadishub Provinsi Sumsel Arinarsa JS, Kapolrestabes Palembang, dan Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin. Adapun rincian peserta mudik gratis ini sebanyak 530 pemudik menggunakan KA Bukit Serelo relasi Kertapati - Lubuklinggau dan 530 pemudik menggunakan KA Rajabasa relasi Kertapati - Tanjungkarang.

"Program mudik gratis ini merupakan wujud sinergitas dan kolaborasi antara KAI Divre III Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Bank Sumsel Babel untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman," ungkap Aida.

Aida menambahkan, program mudik gratis ini selain untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan dan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang sering terjadi pada setiap momen arus mudik lebaran.

Para peserta mudik gratis ini sebelumnya telah melalui tahapan registrasi atau pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan menjadi peserta mudik gratis yang ditentukan oleh pihak Dishub Provinsi Sumsel dan Bank Sumsel Babel dengan keberangkatan pada tanggal 27 Maret 2025.

Selain itu, program mudik gratis ini juga dilaksanakan pada Jumat tanggal 28 Maret 2025 dengan menggunakan skema cashback atau reimburse dengan nominal sejumlah harga tiket tanpa biaya admin bank kepada para penumpang yang telah memiliki tiket KA Bukit Serelo dan KA Rajabasa.

"Melalui program mudik gratis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Sumsel untuk dapat berkumpul bersama keluarga tercinta dalam merayakan hari raya Idul Fitri 1446 H nanti," ucap Aida.

Sementara itu, berdasarkan pantauan penjualan tiket KA sampai dengan hari ke-6 Masa Angkutan Lebaran 2025 atau hari Rabu (26/3/2025) telah terjual sebanyak 70.277 tiket atau sebesar 106% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan yakni 66.088 seat. Untuk puncak arus mudik sendiri diprediksi akan terjadi pada Jumat (28/3/2025) atau H-3 lebaran dengan tingkat penjualan tiket mencapai 122%, mengingat masyarakat sudah mulai memasuki libur kerja dan libur sekolah bagi anak-anak. Sedangkan untuk puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada Minggu (6/4/2025) dengan prosentase penjualan tiket sudah mencapai 111%. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring penjualan tiket KA masih berlangsung.

KA Bukit Serelo masih menjadi favorit masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik lebaran dengan rata-rata tingkat penjualan tiket perharinya mencapai 130%-140% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan. Kami mengimbau kepada calon pelanggan yang ingin menggunakan kereta api menuju kota Lubuklinggau atau Palembang dan kehabisan tiket KA Bukit Serelo, dapat menggunakan KA Komersial Sindang Marga sebagai alternatif pilihannya dengan fasilitas pelayanan kelas eksekutif dan bisnis.

"KAI Divre III Palembang berkomitmen untuk terus mendukung Asta Cita Pemerintah dalam mendorong transportasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan, terutama pada angkutan Lebaran tahun ini untuk mewujudkan perjalanan mudik yang tenang dan menyenangkan," tutup Aida.

Salam

Manager Humas KAI Divre III Palembang

*Aida Suryanti*

(Cha)

Share:

Baca Lagi

Pemkab Banyuasin Panggil PT BCM Terkait Jebolnya Tanggul Tambang Batu Bara

Pemkab Banyuasin Panggil PT BCM Terkait Jebolnya Tanggul Tambang Batu Bara

ReformasiRI.com, Banyuasin – Pasca jebolnya tanggul tambang batu bara milik PT Basin Coal Mining (BCM) di Desa Paldas, Kecamatan Rantau Bayur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin menggelar rapat bersama pihak perusahaan guna mencari solusi atas insiden tersebut.

Rapat yang digelar di ruang rapat rumah dinas Bupati Banyuasin pada Rabu (26/3/25) ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim. Hadir dalam forum tersebut Bupati Banyuasin Askolani, Asisten I Setda, Kepala Perangkat Daerah (KPD), pemerintah kecamatan dan desa, serta perwakilan PT BCM.

Dalam kesempatan itu, perwakilan PT BCM, Agus, menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah dan masyarakat atas kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa perusahaan akan bertanggung jawab dan segera melakukan evaluasi agar insiden serupa tidak terulang.

"Kami telah berupaya melakukan antisipasi, terutama setelah banjir pada 2024. Namun, debit air kali ini melampaui prediksi akibat curah hujan yang tinggi. Kami akan mengkaji ulang sistem pengamanan dan segera membangun tanggul baru secepatnya," jelas Agus.

Bupati Banyuasin Askolani menegaskan bahwa pihak perusahaan harus lebih aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait aktivitas tambangnya. Ia menyoroti kurangnya itikad baik dari PT BCM yang selama ini dinilai enggan bersilaturahmi dengan Pemkab Banyuasin.

"Kami minta pihak perusahaan segera memberikan paparan terkait eksploitasi, produksi, serta penyelesaian dokumen yang diperlukan. Apa pun yang terjadi di masyarakat menjadi tanggung jawab kami, sementara perusahaan selama ini seolah menutup mata terhadap pemerintah daerah," tegas Askolani.

Menurutnya, jebolnya tanggul ini merupakan kesalahan teknis akibat kurangnya pengkajian terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), yang pada akhirnya merugikan masyarakat sekitar.

"Pemkab siap membantu, tetapi lingkungan dan masyarakat harus menjadi perhatian utama perusahaan. Segera perbaiki tanggul yang jebol dan lengkapi dokumen administrasi agar operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan," lanjutnya.

Askolani juga mengingatkan agar PT BCM tidak mengambil langkah yang bisa semakin merugikan masyarakat. "Pikirkan kepentingan masyarakat, jangan sampai ada kebijakan yang justru semakin menyulitkan mereka," pungkasnya.

(ReformasiRI)

Share:

Baca Lagi

Aktivis Muba Minta Pemkab dan Penegak Hukum Segera Tindak Mafia Tanah PT GPI dan KUD

Aktivis Muba Minta Pemkab dan Penegak Hukum Segera Tindak Mafia Tanah PT GPI dan KUD  

ReformasiRI.com, Muba - News Konflik Agraria Puluhan Tahun tak kunjung tuntas antara kelompok masyarakat dengan pihak perkebunan kelapa sawit PT Guthrie Pecconinna Indonesia (GPI) Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin gelar Rapat Tindaklanjut Penyelesaian Masalah Klaim Lahan di PT. Guthrie Pecconina Indonesia (GPI).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah H. Apriadi. MSi di hadiri langsung Bupati Muba H. Toha Tohet, Wakil Bupati Muba Kyai Rohman bersama Forkompimda Ketua DPRD Muba H. Junaidi Gumai. SE, Dandim 0401, Kajari Muba Roy Riady. SH. MH, Kapolres Muba diwakili oleh Wakapolres Kompol Iwan Wahyudi. SH, serta gabungan Ormas Lembaga Aktivis Masyarakat Pemilik Lahan kelompok Madani Adenas, Kelompok masyarakat tujuh (7) desa dan pihak KUD Muda Rasan Jaya serta pihak PT GPI diruang Serasan Sekate Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin (Rabu,26/03/25).

Dalam rapat membahas penyelesaian Konflik tuntutan masyarakat terhadap PT GPI yang telah puluhan tahun tidak terselesaikan atas klaim tanah masyarakat dan tuntutan kelebihan kebun dikelola ribuan Diluar Hak Guna Usaha (HGU), Perizinan IUP, Pajak, dan tuntutan ganti rugi lahan masyarakat yang dikelola oleh PT GPI dan KUD Muda Rasan Jaya.

Di sela rapat management PT GPI selalu beralibi seakan menghindar tidak mau menuntaskan permasalahan yang ada dengan alasan mereka telah membayar ganti rugi atas tanah milik masyarakat lebih lanjut sudah ada putusan gugatan pengadilan atas klaim masyarakat tujuh (7) desa dijelaskan oleh Romadhon. 

Ditempat yang sama Alamsyah perwakilan masyarakat tujuh (7) Desa bersama H Zuraini Anwar mengatakan belum ada ganti rugi atas tuntutan klaim masyarakat dan berdasarkan kesepakatan bersama telah terjadi pengukuran lahan PT GPI ribuan diluar HGU dikembalikan pada masyarakat dan gugatan yang dikatakan itu bukan objek yang ada dalam kesepakatan namun itu area lahan lainnya. 

Sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Musi Banyuasin Ahmad Aminullah. SH. MKn mengatakan masyarakat sudah cukup lama menuntut hak nya bahkan sudah puluhan tahun artinya ada kebenaran itu lahan milik mereka dengan objek yang ada berdasarkan peta dan kalau memang PT GPI sudah membayar ganti rugi dibayarkan pada siapa minta dokumen dan namanya serahkan pada kami dan Pemkab Muba.

Lebih lanjut Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Roy Riady. SH. MH dia mengatakan sangat kecewa rapat ini tujuan nya penyelesaian yang telah dijanjikan komitmen bersama pada rapat-rapat pertemuan sebelumnya dengan Presiden Direktur PT GPI namun yang hadir saat ini bukan pengambil keputusan dan untuk apa-apa rapat-rapat terus bila tidak ada keputusan penyelesaian permasalahan yang ada. Dia menggambarkan kejadian PT SMB kelola lahan ribuan diluar HGU menjadi tersangka proyek nasional jalan Tol, dia berharap sebelum pindah tugas dapat dituntaskan bersama dan memberi kenangan baik pada masyarakat tuntaskan Permasalahan yang ada masa sudah puluhan tahun kelola lahan kebun dimuba tidak ada IUP Pajak dimana Marwah Pemerintah Daerah.

Ditempat yang sama Kapolres Muba yang diwakili oleh Wakapolres Kompol Iwan Wahyudi. SH pada prinsipnya sangat mendukung investasi yang ada dan dari pihak polres berdiri ditengah dalam menjaga Kamtibmas baik investator dan masyarakat Muba yang menuntut hak nya jangan sampai ada gejolak-gejolak menganggu Kamtibmas.

Kemudian Ketua DPRD Muba H. Junaidi Gumai. SE, ia mengatakan sangat mendukung pihak investor dalam berkebun di kabupaten Musi Banyuasin namun tidak mengabaikan hak-hak masyarakat harus dituntaskan kasihan masyarakat sudah puluhan tahun menuntut hak nya dan mari kita bersama-sama tuntaskan Permasalahan ini tidak berlarut-larut lagi. 

Terpisah perwakilan ormas lembaga aktivis Muba Arianto. SE yang merupakan pemegang kuasa perwakilan kelompok masyarakat ia mengatakan sangat benar Konflik ini sudah puluhan tahun tidak tertuntaskan oleh Pemerintah Daerah Eksekutif Legislatif berlarut-larut dari Bupati ke Bupati bergantian tak kunjung tuntas dan bahkan sangat banyak notulen rapat berita acara rapat dari DPRD dan Pemkab Muba yang telah menghasilkan rekomendasi pada Bupati untuk menyetop segala aktivitas PT GPI dan memfasilitasi masyarakat tutup jalan Produksi apabila permasalahan ini tidak dapat dituntaskan, namun hal itu hanyalah tulisan tulisan dalam notulen rapat berita acara belum ada eksekusi pelaksanaan dari pemerintah daerah. 

Lebih lanjut Penggiat Berani Jujur Hebat mengatakan bahwa permasalahan ini sudah dilakukan penyelidikan penyidikan oleh pihak Kejari Muba dimulai Januari 2024 dan oknum-oknum Pejabat perangkat desa kecamatan dinas terkait begitu juga pihak PT GPI telah dilakukan pemeriksaan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muba telah melakukan pengukuran lahan ditemukan 4000 hektar diluar HGU dikelola oleh PT GPI dan pengukuran lahan kelompok masyarakat Madani Adenas berada kelurahan Serasan Jaya Kayuare seluas 500 Ha pada Blok JKLM telah ada peta hasil ukur identifikasi inventarisasi dari BPN dan lahan tersebut milik salah satu kelompok Madani Adenas dikelola oleh PT GPI dan KUD Muda Rasan Jaya selama puluhan tahun pihak Madani Adenas tidak menerima sepersen pun pada hal lahan tersebut sudah ada dalam SK Petani Plasma dan dinikmati oleh KUD Muda Rasan Jaya bahkan dia sudah masuk penjara 20 puluh tahun mempertahankan hak nya. 

Ditambahkan oleh Arianto. SE Ketua LIPER-RI Muba ia mengatakan adanya temuan indikasi manipulasi dokumen jual beli lahan masyarakat yang diperuntukkan untuk pembuatan SPH melalui pihak Kelurahan Kecamatan dan adanya bukti penerimaan uang senilai Rp. 600 juta dari pihak PT GPI diperuntukkan pembuatan puluhan SPH atas nama-nama masyarakat dan beberapa masyarakat telah diminta keterangan atas surat jual beli lahan tersebut oleh Penyidik Kejari Muba. 

Lebih lanjut Arianto. SE menambahkan agar Pemerintah Daerah Penegak Hukum segera menindak tegas oknum-oknum terindikasi Mafia Tanah yang ada dan meminta Bupati Muba Ketua DPRD Muba Kejari Muba dan pihak terkait lainnya agar menuntaskan permasalahan ini apa lagi selama ini telah menimbulkan tiga (3) orang korban jiwa akibat rebutan lahan dan Preman bayaran oknum Mafia Tanah. 

Dalam acara pamungkas Bupati Muba H. Toha Tohet mengatakan saya dipilih oleh rakyat dan saya minta permasalahan ini dituntaskan, saya tidak mau ada rakyat saya tertindas Terzolimi oleh pihak perusahaan dan saya sangat mendukung investasi yang ada di kabupaten Musi Banyuasin bagi investor silakan masuk ke Muba namun permasalahan hak-hak masyarakat dipenuhi apalagi sudah puluhan tahun lamanya dan saya siap mati perjuangkan jiwa raga membela Rakyat serta saya selaku Bupati akan bersurat ke Presiden, Satgas Mafia Tanah, Kapolri apabila permasalahan ini tidak dituntaskan dan mempersilahkan masyarakat memasang plang menguasai lahan nya namun jangan membuat portal yang menganggu aktivitas perusahaan "pungkasnya"

Share:

Baca Lagi

KOMPI, FWJI, PPRI, dan LBH Dewan Adat BAMUS Betawi Perkuat Sinergi dan Kolaborasi

KOMPI, FWJI, PPRI, dan LBH Dewan Adat BAMUS Betawi Perkuat Sinergi dan Kolaborasi

ReformasiRI.com, Tangerang Selatan – Komunitas Organisasi Masyarakat Pers Indonesia (KOMPI) terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas organisasi, khususnya di bulan Ramadan. Inisiatif ini diprakarsai oleh Ade Gunawan, Humas Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI), yang menggagas berdirinya KOMPI sebagai wadah bagi organisasi media, jurnalis, serta wartawan untuk bersatu dan bekerja sama dalam berbagai program, termasuk pengembangan bisnis jaringan.

Pada Sabtu hingga Rabu, 22-26 Maret 2025, serangkaian pertemuan silaturahmi berlangsung, dimulai dari arisan mingguan rekan-rekan media di Situ Parigi, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya KOMPI. Pertemuan selanjutnya berlangsung di Kantor Berita Lensa Nusantara (Lennus), Pondok Aren, Tangerang Selatan, yang dipimpin oleh M. Kabul Syahroni. Diskusi berkembang hingga pertemuan dengan Sapto Wibowo Susanto, SH, seorang lawyer dan Direktur LBH Dewan Adat BAMUS Betawi, yang kemudian membuka peluang bagi KOMPI untuk berkantor di tempatnya.

Tak hanya itu, KOMPI juga menjalin kerja sama dengan Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI). Ketua Umum PPRI, Ikin Roki'in, turut mendukung sinergi ini dan memberikan mandat kepada M. Kabul Syahroni untuk mendirikan PPRI Provinsi Banten. Kesepakatan lebih lanjut antara KOMPI, FWJI, PPRI, dan LBH Dewan Adat BAMUS Betawi dicapai dalam pertemuan pada 26 Maret 2025, dengan rencana implementasi program kerja bersama setelah Idul Fitri.

Ketiga organisasi bersama LBH Dewan Adat BAMUS Betawi sepakat untuk saling mendukung, bersinergi, dan berkolaborasi dalam berbagai program demi memperkuat peran media dan organisasi masyarakat dalam pembangunan. Pertemuan ini ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi kerja sama yang solid.

(RilissPPRI)

Share:

Baca Lagi

Lanal Palembang Ikut Ramaikan Pembagian Paket Lebaran Serentak TNI AL Tahun 2025

ReformasiRI.com |Palembang _ Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Palembang, Kolonel Laut (P) Faisal, M.M., M.Tr.Hanla. memimpin langsung penyerahan bantuan paket sembako dan santunan Lebaran kepada prajurit, Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Harian Lepas (PHL) di ruang Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Markas Komando (Mako) Lanal Palembang, Rabu (26/3).

Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) serentak diseluruh Satker jajaran TNI Angkatan Laut dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Dalam sambutannya, Danlanal Palembang mengapresiasi kerja sama antara Lanal Palembang bersama BRI yang sudah terjalin sejak lama.

"Alhamdulillah kerja sama sudah terjalin dengan baik sekian lama, semoga prajurit dapat menerima manfaat dengan adanya paket lebaran ini," ujarnya. 

Diakhir sambutannya, Danlanal Palembang mewakili Lanal Palembang mengucapkan terimakasih kepada BRI. 

"Terimakasih untuk Bank BRI sudah menyediakan fasilitas simpan pinjam dan semoga Bank BRI semakin sukses," imbuhnya. 

Ditempat yang sama, Consumer Banking Manager BRI, Ike Monica mengatakan bahwa kegiatan pembagian paket lebaran dilakukan serentak di seluruh TNI Angkatan Laut khususnya di Palembang terdapat 257 paket sembako. 

"Acara ini membuktikan bahwa kerja sama yang selama ini terjalin antara BRI dan Angkatan Laut sangat baik dan semoga sembako ini bermanfaat," pungkasnya.

Share:

Baca Lagi

Jelang Hari Raya Idul Fitri, Danlanal Palembang dan Walikota Palembang Perkuat Sinergitas Keamanan Maritim Kota Palembang

ReformasiRI.com |Palembang - Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Palembang, Kolonel Laut (P) Faisal, M.M., M.Tr.Hanla. melaksanakan audiensi dengan Walikota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si. di kantor Walikota Palembang, Selasa (25/3). 

Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara TNI AL dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam mendukung keamanan maritim jelang hari Raya Idul Fitri 1446 H, penanggulangan bencana, serta program pembangunan kota Palembang

"Kita bersinergi, bekerja sama membangun kota Palembang serta memajukan kesejahteraan masyarakat," Ujar Danlanal Palembang saat diwawancarai di kantor Walikota Palembang. 

Danlanal Palembang menambahkan telah membentuk satuan tugas di beberapa titik yaitu Pelabuhan Boom Baru dan Tanjung Api - Api.

"Menjelang mudik lebaran, kita telah membentuk satuan tugas untuk membantu pengamanan mudik lebaran tahun ini," Tambahnya. 

Sebagai informasi, Lanal Palembang merupakan satuan teritorial TNI AL yang bertugas di wilayah perairan Sumatera Selatan dan Jambi. Kehadiran Lanal dinilai strategis mengingat Palembang sebagai kota yang dilalui sungai Musi dengan aktivitas transportasi dan ekonomi yang padat. Sinergi TNI-Pemda ini diharapkan menjadi model kolaborasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

(Cha) 

Share:

Baca Lagi

Lanal Palembang Berpartisipasi Aktif dalam Bazar Ramadan 1446H TNI Tahun 2025

Palembang, ReformasiRI.com - Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang turut meramaikan Bazar Ramadan 1446H TNI Tahun 2025 di Lapangan Apel Markas Komando (Mako) Lanal Palembang, Selasa (25/3). 

Acara tersebut diawali dengan Video Konfrensi (Vicon) yang berpusat di Markas Besar (Mabes) TNI dan diikuti oleh seluruh tiga matra TNI yaitu TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) serta Angkatan Udara (AU). 

Dalam sambutannya, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. merasa bangga dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini.

"Saya merasa bangga atas kegiatan bazar ini, mudah mudahan bazar ini bisa memberikan kesejahteraan bagi para prajurit sekalian," Ujarnya. 

Disisi lain, Komandan Lanal (Danlanal) Palembang, Kolonel Laut (P) Faisal, M.M., M.Tr.Hanla. mengatakan barang yang dijual distand bazar Mako Lanal Palembang sudah disubsidi hingga harganya terjangkau. 

"Kita sudah menyiapkan stand berisi sembako, aneka makanan ringan, jajanan buat perayaan hari raya idul fitri dengan harga dibawah pasaran," Katanya. 

Danlanal Palembang berharap agar kegiatan ini bisa berjalan baik sehingga keluarga besar Lanal Palembang mendapatkan manfaat.

"Semoga kegiatan ini dapat berjalan sukses dan tentunya dapat bermanfaat bagi seluruh prajurit, warga Arafuru dan keluarga besar Lanal Palembang," Tambahnya. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari program TNI dalam mendukung ketahanan pangan dan mempererat hubungan dengan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

(Cha) 

Share:

Baca Lagi

Gabungan Penggiat Anti Korupsi Sumsel Minta Kejari Tetapkan FA dan DS Sebagai Tersangka Perkara PMI

Palembang, ReformasiRI.com _ Puluhan massa dari Gabungan Penggiat Anti Korupsi Sumatera Selatan (Sumsel) seperti, Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Garda Probowo DKD Sumsel, Pemerhati Situasi Terkini (PST) dan Lembaga Pemantau Korupsi Nasional (LPKN) menggelar aksi damai ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, di Jalan Gubernur HA. Bastari, Jakabaring.

Aksi damai digelar dalam rangka mengawal perkara dugaan Korupsi dana hibah biaya pengganti pengelolaan darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang tahun 2020 Sampai dengan 2023 yang sudah masuk dalam tahap penyidikan oleh Tim Pidsus Kejari Palembang.

"Hari ini kami dari sejumlah lembaga yaitu SIRA, Garda Prabowo DKD Sumsel, PST dan LPKN menggelar aksi damai memberikan dukungan kepada pihak Kejari Palembang," ujar ketua SIRA Rahmat Sandi Iqbal SH, Selasa (25/03/2025).

Rahmat Sandi Iqbal berharap, dalam menangani perkara dugaan korupsi PMI Kota Palembang secepatnya ada penetapan tersangka dan naik ke tahap persidangan, sebab berdasarkan pernyataan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palembang di berbagai media beberapa waktu lalu bahwa, dalam kasus dugaan korupsi PMI Kota Palembang tersebut Tim Pidsus Kejari Palembang telah mengantongi modus dan penghitungan kasar terkait nilai kerugian negara. 

Mengingat bahwa sejumlah saksisaksi juga telah diperiksa dalam kasus tersebut, termasuk hari ini merupakan jadwal pemanggilan ulang kedua terhadap FA selaku Ketua PMI Kota Palembang tahun anggaran 2019-2024, dan suaminya DS yang menjabat sebagai Kabag Administrasi dan Umum pada Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Palembang.

"Sebagai bentuk dukungan dari kami para penggiat anti korupsi, minta kepada Kajari Palembang bersama tim Pidsusnya agar tidak takut terhadap intervensi apapun, sehingga dalam menangani kasus ini semua dapat bekerja secara profesional dan tidak pandang bulu termasuk secepatnya ada penetapan tersangka," ungkap Rahmat Sandi. 

Selain Rahmat Sandi Iqbal bersama beberapa Ketua Lembaga, Sekretaris dan para pengurus lainnya seperti, Feriyandi SHDM, Dian HS, Sukirman dan Rahmat Hidayat SE Gabungan Penggiat Anti Korupsi Sumsel menyatakan sikap yaitu, 

1. Mendukung Kejari Palembang untuk segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap FA" dan "DS" terkait dugaan korupsi Pengelolaan Biaya Pengganti Darah di PMI Kote Palembang tahun 2020-2023.

2. Meminta Kejari Palembang untuk tidak hanya pokus terhadap kasus PMI saja, akan tetapi tuntaskan juga perkara dugaan korupsi pada PT. SAI, Dinas PMD Sumsel yang sudah lama naik ketahap Penyidikan.

3. Mendukung Kejari Palembang untuk tidak pandang bulu dalam menangani perkara dugaan Korupsi PMI Kota Palembang, PT. SAI dan Dinas PMD Sumsel.

Ditempat yang sama dari pihak Kejari Palembang Syarif Sulaiman SH didampingi Palaki SH selaku Jaksa Pungsional Seksi Intelijen menanggapi. 

"Berhubung Kasintel sedang melaksanakan ibadah umroh, aspirasi kami terima dan selanjutnya akan kami sampaikan pada pimpinan," tutup pembicaraan Syarif Sulaiman.

(Cha) 

Share:

Baca Lagi